Upload
mochamad-aminudin-haqqi
View
255
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
1/152
1
D O K U M E N P E N G A D A A N
Nomor : 027/24.06.01/ULP-POKJA1/425.032/2016
Tanggal : 24 Juni 2016
untuk
Pengadaan
PENGADAAN JAMBAN KELUARGA SEHAT
Kelompok Kerja I Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kota Probolinggo
Tahun Anggaran : 2016
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
2/152
2
BAB I. UMUM
A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya dan aturan turunannya.
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:
Pekerjaan
Konstruksi
: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan
wujud fisik lainnya;
HPS : Harga Perkiraan Sendiri;HEA : Harga Evaluasi Akhir;
Kemitraan/
Kerja Sama
Operasi KSO)
: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis;
LDP : Lembar Data Pemilihan;
LDK : Lembar Data Kualifikasi;
Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk
melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa;
SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;
TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri;
PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand
Over;
FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa
Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;
LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit
kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik;
Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di
server LPSE yang dapat diakses melalui website
LPSE;
Form Isian
Elektronik
: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk
grafis berisi komponen isian yang dapat diinput
oleh pengguna aplikasi;
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
3/152
3
Form Isian
Elektronik Data
Kualifikasi
: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang
digunakan penyedia barang/jasa untuk
menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;E-Lelang : Proses pelelangan umum/terbatas/sederhana/
pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres
54/2010 beserta perubahannya dan aturan
turunannya. Semua istilah pelelangan pada
dokumen ini merujuk pada pengertian e-lelang.
C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
D. Pemilihan Langsungini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.
E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan dengan pascakualifikasi melaluiwebsitewww.lpse.probolinggokota.go.id, papan pengumuman resmi untukmasyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
http://www.lpse.probolinggokota.go.id/http://www.lpse.probolinggokota.go.id/http://www.lpse.probolinggokota.go.id/http://www.lpse.probolinggokota.go.id/7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
4/152
4
BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
5/152
5
BAB III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)
A. UMUM
1. Lingkup
Pekerjaan
1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.
1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.
1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknisdan harga sesuai kontrak.
2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.
3.
Peserta
[Pelelangan
Umum/
Pemilihan
Langsung]
3.1 [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] initerbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta
yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi), kemitraan/KSO atau pesertaperorangan yang memenuhi kualifikasi.
3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta harusmemiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO tersebut.
3.3
Peserta Kemitraan/KSO dilarang untukmengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi.
4. Larangan
Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
KKN),
Persekongkolan
serta Penipuan
4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP
dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,
dan/atau peraturan perundang-undangan;
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
6/152
6
b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil pelelangan
sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lain;dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pengadaan ini.
4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.
sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses pelelangan atau pembatalanpenetapan pemenang;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c.gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang.
4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.
5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan
5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan perannya, menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimanadimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi
atau dewan komisaris merangkap sebagaianggota direksi atau dewan komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi peserta
pada Pelelangan yang sama;b.
dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana/pengawas bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecualidalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;
d.pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan pada
BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
7/152
7
dan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau
pejabat yang berwenang menetapkanpemenang Pelelangan;e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau
pejabat lain yang berwenang, baik langsungmaupun tidak langsung mengendalikan ataumenjalankan perusahaan peserta;
f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnyasama.
5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri
6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerjaIndonesia serta Pekerjaan Konstruksi yangdilaksanakan di Indonesia.
6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku,
tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasaldari luar negeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus
benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen
yang masih harus diimpor;b. komponen berupa bahan baku belum
diproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yangdiproduksi di dalam negeri belum
memenuhi persyaratan;c.
pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;
d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti
jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,perbankan, dan pemeliharaan;
e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan
jenis keahlian yang belum dapat diperolehdi Indonesia, disusun berdasarkan keperluan
yang nyata, dan diusahakan secara
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
8/152
8
terencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian dari
tenaga ahli asing tersebut ke tenagaIndonesia; danf. peserta diwajibkan membuat daftar Barang
yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.
6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a. barang/jasa tersebut belum dapat
diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi
dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahlidalam negeri belum memenuhi persyaratan;dan/atau
c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.
6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri,penawaran peserta diberikan preferensi harga,untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalamLDP yang diwajibkan menggunakan produksidalam negeri.]
7.
Satu Penawaran
Tiap Peserta
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket pekerjaan.
B. DOKUMEN PENGADAAN
8. Isi Dokumen
Pengadaan
8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umum;
b.
Pengumuman;c.
Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat
Khusus Kontrak, Syarat-Syarat UmumKontrak;
f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;g. [Daftar Kuantitas dan harga (apabila
dipersyaratkan)];h.Tata Cara Evaluasi Penawaran;i. Bentuk Dokumen Penawaran:
1) [Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File];
2)
[Surat Penawaran Administrasi dan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
9/152
9
Teknis (file 1) dan Surat PenawaranHarga (file 2) untuk e-Lelang 2 File];
3)
[surat perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];
4) Dokumen Penawaran Teknis;5) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan
TKDN (apabila diberikan preferensiharga)].
j. Bentuk Dokumen Lain:1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ);2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);3)Jaminan Pelaksanaan;
4)
[Jaminan Uang Muka (apabiladipersyaratkan)];
5) [Jaminan Pemeliharaan (apabiladipersyaratkan)].
8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
8.4
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhanisi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnyamerupakan risiko peserta.
9.
Bahasa
Dokumen
Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.
10.
Pemberian
Penjelasan
10.1
Pemberian penjelasan dilakukan secara onlinemelalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalamaplikasi SPSE.
10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.
10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapatmemberikan informasi yang dianggap pentingterkait dengan dokumen pengadaan.
10.4
Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
10/152
10
tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknisyang ditunjuk dapat memberikan penjelasan
lanjutan dengan cara melakukan peninjauanlapangan. Biaya peninjauan lapanganditanggun oleh peserta.
10.5 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yangmasuk, kecuali untuk substansi pertanyaan
yang telah dijawab.
10.6 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saatberlangsungnya pemberian penjelasan dapatmenambah waktu batas akhir tahapan tersebutsesuai dengan kebutuhan.
10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telahberakhir, perserta tidak dapat mengajukanpertanyaan namun Pokja ULP masihmempunyai tambahan waktu untuk menjawabpertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
10.8 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang).
10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
11. Perubahan
Dokumen
Pengadaan
11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasanterdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung,maka Pokja ULP menuangkan ke dalamAdendum Dokumen Pengadaan yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.
11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasiteknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS,harus mendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum DokumenPemilihan.
11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pemilihan, maka
ketentuan baru atau perubahan tersebut
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
11/152
11
dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlakuadalah Dokumen Pemilihan awal.
11.4
Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelumbatas akhir waktu pemasukan penawaran,Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Pengadaan, berdasarkan informasibaru yang mempengaruhi substansi DokumenPengadaan.
11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.
11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen
Pemilihan dengan cara mengunggah (upload)file adendum dokumen Pemilihan melaluiaplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload)file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.
11.7 Peserta dapat mengunduh (download)
Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah(upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabilaada).
12. Tambahan
Waktu
Pemasukan
Dokumen
Penawaran
Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhirpemasukan penawaran.
C.
PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
13.
Biaya dalam
Penyiapan
Penawaran
13.1
Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.
13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.
14.
Bahasa
Penawaran
14.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.
14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan
Dokumen Penawaran dapat menggunakan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
12/152
12
Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3
Dokumen penunjang yang berbahasa asingperlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15.
Dokumen
Penawaran
15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 1 file(sampul), dokumen Penawaran meliputi]:a. surat penawaran yang didalamnya
mencantumkan;1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan
3)
total harga penawaran.b.[daftar kuantitas dan harga (apabila
dipersyaratkan)];c. [surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama
Operasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];
d.Dokumen penawaran teknis yang terdiridari:1) metode pelaksanaan;2)jadwal dan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan serah terimapertama Pekerjaan (PHO);
3)
jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan;
4) spesifikasi teknis (bahan/barangtertentu apabila ada);
5) daftar personil inti; dan6) bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan (apabila ada bagianpekerjaan yang akan disubkontrakkan;
e. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN(apabila memenuhi syarat untuk diberikan
preferensi harga);
f.
Data Kualifikasi.
15.2 [Dalam metode penyampaian penawaran 2(dua) file, dokumen Penawaran meliputi]:a.Penawaran Kualifikasi, Administrasi, dan
Teknis (file I); danb.Penawaran harga (fle II).
15.2.A) Dokumen Penawaran Kualifikasi,Administrasi dan Teknis yang disampaikanpada file I meliputi:1)Surat penawaran yang di dalamnya
mencantumkan:
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
13/152
13
1) Tanggal; dan2) Masa berlaku penawaran;
2)
[Surat perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];
3)Dokumen penawaran teknis yang terdiridari:a) metode pelaksanaan;b) jadwal dan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan sampaidengan serah terima pekerjaanpertama (PHO);
c) jenis, kapasitas, komposisi danjumlah peralatan;
d)
spesifikasi teknis bahan/barangtertentu (apabila ada);
e) daftar personil inti; danf) bagian pekerjaan yang akan
disubkontrak-kan (apabila adabagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan).
4)Data kualifikasi (diinputkan melalui formisian elektronik data kualifikasi).
15.2.B) Dokumen Penawaran Harga yangdisampaikan pada fileII meliputi:a.
Surat Penawaran Harga yang didalamnya mencantumkan:1) Tanggal;2) Masa berlaku penawaran; dan3) Total harga penawaran.
b. [rincian harga penawaran (daftarkuantitas dan harga), apabiladipersyaratkan];dan
c. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDNapabila dipersyaratkan untukmendapatkan preferensi harga].
16.
Harga
Penawaran
16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.
16.2 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan lump sumdan harga satuan, pesertamencantumkan harga satuan dan harga totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalamDaftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuanditulis nol atau tidak dicantumkan maka
pekerjaan dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
14/152
14
tetap harus dilaksanakan.]
[Untuk kontrak lump sum, apabila
dipersyaratkan, peserta mencantumkan hargasatuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaandalam Daftar Kuantitas dan Harga.]
16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangsah serta biaya asuransi yang harus dibayaroleh penyedia untuk pelaksanaan paketPekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalamtotal harga penawaran.
16.4
[Untuk kontrak yang masa pelaksanaannyalebih dari 12 (dua belas) bulan, penyesuaianharga diberlakukan sebagaimana diatur dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].
17. Mata Uang
Penawaran
dan Cara
Pembayaran
17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.
17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
18.
Masa Berlaku
Penawaran
dan Jangka
Waktu
Pelaksanaan
18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam LDP.
18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.
19.
Pengisian Data
Kualifikasi
19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui PaktaIntegritas dan mengisi form isian elektronikdata kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggaptelah disetujui dan ditandatangani oleh pesertapengadaan, kecuali untuk peserta yangmelakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasiditandatangani oleh pejabat yang menurutperjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasiberhak mewakili Kemitraan/KSO.
20. Pakta
Integritas
20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah
dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
15/152
15
nepotisme (KKN), serta akan mengikuti prosespengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional.
20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani PaktaIntegritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa
yang melakukan Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO), badan usaha yang ditunjukmewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)wajib menyampaikan pakta integritas melaluifasilitas unggahan lainnya pada form isianelektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
16/152
16
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
21.
Penyampulan
dan Penandaan
Sampul
Penawaran
21.1
[Untuk metode 1 (satu) file]21.1.A) File penawaran yang disampaikan
oleh peserta terdiri dari 1 (satu) filepenawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga.
21.1.B) Filepenawaran disandikan/dienkripsidengan Aplikasi Pengaman Dokumen(APENDO).
21.1.C)
Peserta mengirimkan file penawaranyang telah disandikan/dienkripsimelalui aplikasi SPSE.
21.1.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.
21.2 [Untuk metode 2 (dua) file]
21.2.A) Penawaran yang disampaikan olehpeserta terdiri dari 2 (dua) file yangmemuat Penawaran Administrasi danTeknis (File I) dan Penawaran Harga(FileII).
21.2.B) File I dan File II masing-masingdisandikan dengan AplikasiPengaman Dokumen (APENDO).
21.2.C) Peserta mengirimkan file I dan file IIyang telah disandikan/dienkripsimelalui aplikasi SPSE.
21.2.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
17/152
17
22.
Pemasukkan/
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja ULP dengan ketentuan:
a.
Data kualifikasi disampaikan melalui formisian elektronik kualifikasi yang tersedia padaaplikasi SPSE.
b. Jika form isian elektronik kualifikasi yangtersedia pada aplikasi SPSE belummengakomodir data kualifikasi yangdisyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasitersebut diunggah (upload) pada fasilitaspengunggahan lain yang tersedia padaaplikasi SPSE.
c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secaraelektronik, peserta menyetujui pernyataan
sebagai berikut:1)yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;
2)yang bersangkutan berikut pengurusbadan usaha tidak masuk dalam daftarhitam;
3) perorangan yang bertindak untuk danatas nama badan usaha tidak sedangdalam menjalani sanksi pidana;
4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan
jika dikemudian hari ditemukan bahwadata/dokumen yang disampaikan tidakbenar dan ada pemalsuan, maka direkturutama/pimpinan perusahaan, atau kepalacabang, atau pejabat yang menurutperjanjian kerja sama berhak mewakilibadan usaha yang bekerja sama danbadan usaha yang diwakili bersediadikenakan sanksi administratif, sanksipencantuman dalam daftar hitam,
gugatan secara perdata,dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.
5) pimpinan dan pengurus badan usahabukan sebagai pegawai K/L/D/I ataupimpinan dan pengurus badan usahasebagai pegawai K/L/D/I yang sedangmengambil cuti diluar tanggunganK/L/D/I.
6) pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum dalamdokumen pengadaan
d.
Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
18/152
18
konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh
badan usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain.
e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya.
22.1.A)[Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]:1) Dokumen penawaran disampaikan
melalui fitur penyampaian penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.
2) Setelah File penawaran administrasi,teknis dan harga dienkripsimenggunakan Apendo/Spamkodok.
3) peserta mengunggah (upload) filepenawaran administrasi, teknis danharga yang telah terenkripsi (*.rhs)melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal
yang ditetapkan.4) Peserta dapat mengunggah file
penawaran secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran. File penawaranterakhir akan menggantikan filepenawaran yang telah terkirimsebelumnya.
22.1.B)[Untuk metode 2 (dua) file]1) Dokumen penawaran disampaikan
melalui fitur penyampaian penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/
Spamkodok.2)
File penawaran administrasi dan teknis(file I) dienkripsi menggunakanApendo, selanjutnya pesertamelakukan enkripsi terhadap filepenawaran harga (file II)menggunakan Apendo.
3) Peserta pertama-tama mengunggah(upload) file I berupa file penawaranadministrasi dan teknis yang telahterenkripsi (*.rhs) melalui aplikasiSPSE, kemudian setelah file I berhasil
terkirim peserta melanjutkan dengan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
19/152
19
mengunggah (upload) file II berupafile penawaran harga yang telah
terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasiSPSE sesuai jadwal yang telahditetapkan.
4) File I dan File II yang telah dienkripsidiunggah (upload) melaluitempat/fasilitas yang telah tersediapada aplikasi SPSE.
5) Peserta dapat mengunggah filepenawaran (file I dan file II) secaraberulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Filepenawaran terakhir akan
menggantikan file penawaran yangtelah terkirim sebelumnya.
22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain
sebagai bagian dari dokumen penawaran yangdiunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dantelah ditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentikatau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama
adalah yang berhak mewakili perusahaan yangbekerjasama.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
20/152
20
23.
Batas Akhir
Waktu
Pemasukan
Penawaran
23.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling
lambat pada waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.
23.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktubatas akhir pemasukan penawaran kecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan teknis; atauc. tidak ada peserta yang memasukkan
penawaran setelah batas akhir pemasukanpenawaran.
23.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas
akhir pemasukan penawaran maka harusmenginputkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja ULP dapat memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.
23.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimanadimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari
yang sama dengan batas akhir pemasukan
penawaran.
24.
Penawaran
Terlambat
Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran kirim.
E.
PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
25. Pembukaan
Penawaran
25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh (download) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan menggunakan
Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telahditetapkan.
25.2 Terhadap filepenawaran yang tidak dapat dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan filepenawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan tidakdapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan file penawaran tersebut kepadaLKPP.
25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,
apabila file penawaran tidak dapat
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
21/152
21
26.
Evaluasi
Penawaran
dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak
memenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka PokjaULP akan melanjutkan proses atas penawaran
yang bersangkutan
25.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen penawaran yang berhasil dibuka dandapat dievaluasi yang sekurang-kurangnyamemuat:a. Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas
dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dandeskripsi/spesifikasi barang/jasa yangditawarkan.
b. Dua file: daftar kuantitas dan harga untukkontrak harga satuan/gabungan, jangka waktupenawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/
jasa yang ditawarkan.
25.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkanproses pemilihan dengan melakukan klarifikasi
dan negosiasi teknis dan harga kepada pesertayang memasukkan penawaran.
26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu)file (sampul) Sistem Gugur]:26.1.A)Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi
aritmatik dengan ketentuan:a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau
Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan:
1)
volume dan/atau jenis pekerjaanyang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan;
2) apabila terjadi kesalahan hasilperkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, dilakukan
pembetulan, dengan ketentuanharga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;
3)jenis pekerjaan yang tidak diberi
harga satuan dianggap sudah
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
22/152
22
termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga
satuan pada daftar kuantitas danharga tetap dibiarkan kosong;4)jenis pekerjaan yang tidak
tercantum dalam daftar kuantitasdan harga disesuaikan dengan jenis
pekerjaan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan dan hargasatuan pekerjaan dimaksuddianggap nol; dan
5) hasil koreksi aritmatik pada bagianharga satuan dapat mengubah nilaitotal harga penawaran sehingga
urutan peringkat dapat menjadilebih tinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula.]
b [untuk Kontrak Lump Sum atau KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan
pada bagian Lump Sum:1) volume dan/atau jenis pekerjaan
yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabila ada)disesuaikan dengan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan;
2) jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada) disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;
3) hasil koreksi aritmatik pada bagianLump Sum tidak boleh mengubahnilai total harga penawaran]
26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai total HPS
dinyatakan gugur.
26.1.C) [apabila semua total harga penawaransetelah koreksi aritmatik di atas nilai totalHPS, pelelangan dinyatakan gagal.]
26.1.D)Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun urutan dari penawaranterendah.
26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja ULP untuk
mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
23/152
23
memenuhi syarat yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksi
aritmatik.
26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yangmenawar harga kurang dari HPS makaproses lelang tetap dilanjutkan denganmelakukan evaluasi penawaran.
26.1.G)Pokja ULP melakukan evaluasi penawaranyang meliputi:
a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;
c.
evaluasi harga; dand. evaluasi kualifikasi.
26.2 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua)file (sampul) Sistem Nilai dan Penilaian BiayaSelama Umur Ekonomis]:
26.2.A)Pokja ULP melakukan evaluasi penawaranfileI yang meliputi:a. Evaluasi administrasi;b. Evaluasi teknis;c. Evaluasi kualifikasi.
26.2.B) Pokja ULP menginputkan hasil evaluasidokumen penawaran file I pada aplikasiSPSE dan menayangkan hasil evaluasi fileI melalui menu pengumuman atau menuupload informasi lainnya pada aplikasiSPSE.
26.2.C) Selanjutnya Pokja ULP melakukanpembukaan penawaran fileII:
26.2.C.1)Dokumen penawaran file II milik
peserta yang tidak lulus evaluasiadministrasi dan teknis, tidak dibuka.26.2.C.2)Pokja ULP tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaanDokumen Penawaran file II, kecualipenawaran file II tersebutberdasarkan keterangan dari LPSEatau LKPP tidak dapat dibuka(didekripsi).
26.2.C.3)Pokja ULP melakukan evaluasi hargadengan ketentuan sebagaimana butir26.6
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
24/152
24
26.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:
a.
Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;
b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat;d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok
atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan
ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.
e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran
dengan alasan:1)
ketidakhadiran dalam pemberianpenjelasan dan/atau pembukaanpenawaran; dan/atau
2) kesalahan yang tidak substansial, misalnyakesalahan pengetikan, penyebutansebagian nama atau keterangan, suratpenawaran tidak berkop perusahaan.
f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;
g.
apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atauPPK, dengan tujuan untuk memenangkan salahsatu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat; dan
3)
apabila tidak ada peserta lain sebagaimana
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
25/152
25
dimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.
26.4 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya
dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi;
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi (khusus untukpeserta yang tidak menyampaikan formulirTKDN, maka penawarannya tidak
digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap0 (nol));
2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a)jangka waktu berlakunya surat
penawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP; dan
b) bertanggal.3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi
terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;
c. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3
(tiga) penawaran terendah ada yang tidakmemenuhi persyaratan administrasi maka
pokja ULP melakukan evaluasi administrasiterhadap penawar terendah berikutnya(apabila ada)];
d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi teknis; dan
e. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangan
dinyatakan gagal.
26.5 Evaluasi Teknis:26.5.A) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1
(satu) file (sampul)Sistem Gugur]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap
peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknissesuai dengan yang ditetapkansebagaimana tercantum dalam LDP;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem
gugur dengan ketentuan:
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
26/152
26
1) Pokja ULP menilai persyaratanteknis monimal yang harus
dipenuhi dengan membandingkanpemenuhan persyaratan teknissebagaimana tercantum dalam LDP;
2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:
a)metode pelaksanaan pekerjaanyang ditawarkanmenggambarkan penguasaandalam penyelesaian pekerjaan;
b)jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai dengan serahterima pertama Pekerjaan
(PHO) yang ditawarkan tidakmelebihi jangka waktu yangditetapkan dalam LDP;
c)jenis, kapasitas, komposisi danjumlah peralatan minimal yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;
d)spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkandalam Bab XII SpesifikasiTeknis dan Gambar;
e)personil inti yang akan
ditempatkan secara penuhsesuai dengan persyaratan yangditetapkan dalam LDP sertaposisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan
yang diajukan;f) bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan sesuai denganpersyaratan yang ditetapkandalam LDP;
g)
[sertifikat garansi khususnyauntuk pekerjaan EngineringProcurement andConstruction/EPC (apabiladipersyaratkan)]
d. [evaluasi teknis dalam sistem gugurmenggunakan sistem ambang batasterhadap unsur teknis yang dinilai.]
e. [dalam hal evaluasi teknis dengansistem gugur menggunakan ambangbatas nilai teknis, penawarandinyatakan lulus teknis apabila masing-
masing unsur maupun nilai total
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
27/152
27
keseluruhan unsur memenuhi ambangbatas minimal yang ditetapkan dalam
LDP;]f. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP ;
g. apabila dalam evaluasi teknis terdapathal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkan
penawaran;h.peserta yang dinyatakan lulus evaluasi
teknis dilanjutkan ke tahap evaluasiharga;
i. apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada
yang tidak memenuhi persyartan teknismaka Pokja ULP dapat melakukanevaluasi terhadap penawaran terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;
j. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang lulus evaluasi teknis, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi harga;
k. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi Teknis maka pelelangandinyatakan gagal; dan
l. Terhadap peserta yang dinyatakan lulusevaluasi teknis dilanjutkan untukdilakukan evaluasi kualifikasi.
26.5.B) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2
(dua) file Sistem Nilai dan Penilaian BiayaSelama Umur Ekonomis:]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap
peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknissesuai dengan yang ditetapkansebagaimana tercantum dalamdokumen pengadaan;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan:[Sistem nilai yaitu evaluasi penilaiandengan cara memberikan nilai angka
tertentu pada setiap unsur yang dinilai
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
28/152
28
berdasarkan kriteria dan bobotsebagaimana tercantum dalam LDP,
serta membandingkan jumlahperolehan nilai dari para peserta.[Sistem nilai dapat dilakukan dengancara menggabungkan bobot teknis danharga. Bobot teknis, bobot harga dannilai ambang batas sebagaimanatercantum dalam LDP.]
[Sistem penilaian biaya selama umurekonomis yaitu evaluasi penilaian yangdigunakan khusus untuk mengevaluasi
pengadaan dengan memperhitungkan
perkiraan biaya operasi danpemeliharaan, serta nilai sisa selamaumur ekonomis barang tersebut].
d. Pokja ULP menilai persyaratan teknisminimal yang harus dipenuhisebagaimana tercantum dalam LDP.
e. Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:1) metode pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan memenuhi persyaratansubstantif dan diyakinimenggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan;2) jadwal waktu pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan serahterima pertama Pekerjaan (PHO)
yang ditawarkan tidak melampauibatas waktu sebagaimanatercantum dalam LDP;
3) jenis, kapasitas, komposisi danjumlah peralatan minimal yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;
4)
spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalamBab XII Spesifikasi Teknis danGambar;
5) personil inti yang akan ditempatkansecara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalamLDP serta posisinya dalammanajemen pelaksanaan pekerjaansesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan;
6) bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan sesuai dengan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
29/152
29
persyaratan yang ditetapkan dalamLDP;
7)
[sertifikat garansi khususnya untukpekerjaan Enginering Procurementand Construction/EPC (apabiladipersyaratkan)].
f. [evaluasi teknis dalam sistem nilai atausistem penilaian biaya selama umurekonomis dapat menggunakan sistemambang batas terhadap unsur teknis
yang dinilai;]g. [dalam hal evaluasi teknis dengan
sistem nilai atau sistem penilaian biaya
selama umur ekonomis menggunakanambang batas nilai teknis, penawarandinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai totalkeseluruhan unsur memenuhi ambangbatas minimal yang ditetapkan dalamLDP;]
h. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP;
i. apabila dalam evaluasi teknis terdapat
hal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;
j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulusevaluasi teknis dilanjutkan untukdilakukan evaluasi kualifikasi.
26.6 Evaluasi Harga [1 file/2 file]:26.6.A)
[Untuk file 2 (dua) file pada saat evaluasidokumen penawaran file II:]
26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukankoreksi aritmatik dengan ketentuan :a. [untuk kontrak Harga Satuan atau
kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan :1) volume dan/atau jenis
pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas dan
harga disesuaikan dengan yang
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
30/152
30
tercantum dalam DokumenPemilihan;
2)
apabila terjadi kesalahan hasilperkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan
pekerjaan yang ditawarkantidak boleh diubah;
3)jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan hargasatuan pada daftar kuantitas
dan harga tetap dibiarkankosong;
4)Jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam dokumenPemilihan dan harga satuan
pekerjaan dianggap nol; dan5)Hasil koreksi aritmatik pada
bagian harga satuan dapatmengubah nilai total harga
penawaran sehingga urutanperingkat dapat menjadi lebihtinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula;]
b. [untuk Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga Satuan pada bagianLump Sum :1) volume dan/atau jenis
pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas danharga (apabila ada) disesuaikan
dengan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan;2)Jenis pekerjaan yang tidak
tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabilaada) disesuaikan dengan jenis
pekerjaan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan; dan
3)Hasil koreksi aritmatik padabagian lumpsump tidak bolehmengubah nilai total harga
penawaran]
26.6.A.2)
Total harga penawaran setelah koreksi
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
31/152
31
aritmatik yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.
26.6.A.3)Apabila semua total harga penawaranatau penawaran terkoreksi di atas nilaitotal HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
26.6.A.4)[Untuk evaluasi dengan sistem nilai atausistem biaya selama umur ekonomis,
pelaksanaan evaluasi penawaran hargadilakukan oleh Pokja ULP terhadapsemua penawaran setelah koreksiaritmatik.]
26.6.A.5)
Apabila setelah koreksi aritmatikterdapat kurang dari 3 (tiga) penawar
yang menawar harga kurang dari nilaitotal HPS maka proses lelang tetapdilanjutkan dengan melakukan evaluasipenawaran harga.
26.6.B) Evaluasi Harga26.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi
adalah hal-hal yang pokok atau penting,dengan ketentuan:
a. [Untuk kontrak Harga Satuan atau
Kontrak Gabungan Lumpsum danHarga Satuan pada bagian hargasatuan:]1) harga satuan penawaran yang
nilainya lebih besar dari 110%(seratus sepuluh perseratus) dariharga satuan yang tercantumdalam HPS, dengan ketentuan:a. apabila setelah dilakukan
klarifikasi, ternyata hargasatuan tersebut dinyatakan
timpang maka harga satuantimpang hanya berlakuuntuk volume sesuai denganDaftar Kuantitas dan Harga.
Jika terhadap harga satuanyang dinyatakan timpang,dilakukan negosiasi teknisdan harga;
b. apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata hargasatuan tersebut dapatdipertanggungjawabkan/
sesuai dengan harga pasar
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
32/152
32
maka harga satuan tersebuttidak timpang.
2)
mata pembayaran yang hargasatuannya nol atau tidak ditulisdilakukan klarifikasi dankegiatan tersebut harus tetapdilaksanakan. Harganyadianggap termasuk dalam hargasatuan pekerjaan lainnya;
b. [untuk kontrak lump sum:]1)apabila ada perbedaan antara
penulisan nilai harga penawaranantara angka dan huruf makanilai yang diakui adalah nilai
dalam tulisan huruf;2)apabila penawaran dalam angka
tertulis dengan jelas sedangkandalam huruf tidak jelas, makanilai yang diakui adalah nilaidalam tulisan angka; atau
3)apabila penawaran dalam angkadan huruf tidak jelas, maka
penawaran dinyatakan gugur.]26.6.B).2) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga
dengan ketentuan sebagai berikut:1) [untuk sistem gugur dilakukan
klarifikasi terhadap hasil koreksiaritmatik, apabila ada koreksi/
perubahan;]2) [klarifikasi dalam hal penawaran
komponen dalam negeri berbedadibandingkan dengan perkiraanPokja ULP dan/atau DaftarInventarisasi Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri;]
3) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah 80%
(delapan puluh perseratus) HPSdengan ketentuan:a)apabila peserta tersebut
ditunjuk sebagai pemenanglelang, harus bersedia untukmenaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS;
b)apabila peserta yangbersangkutan tidak bersediamenaikkan nilai JaminanPelaksanaan, maka
penawarannya digugurkan dan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
33/152
33
dimasukkan dalam DaftarHitam; dan
c)
Hasil klarifikasi dituangkandalam Berita Acara yangditandatangani oleh Pokja ULPdengan Penyedia.
26.6.B).3) [Memperhitungkan preferensi hargaatas penggunaan produksi dalam negeridengan ketentuan:a. rumus penghitungan sebagai
berikut:
HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (TingkatKomponen Dalam Negeri(TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/Jasa).
HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhi
persyaratan lelang dan telahdievaluasi).
b. dalam hal terdapat 2 (dua) ataulebih penawaran dengan HEA yangsama, penawar dengan TKDN
terbesar adalah sebagai pemenang;c. pemberian Preferensi Harga tidak
mengubah Harga Penawaran danhanya digunakan oleh Pokja ULPuntuk keperluan perhitungan HEA
guna menetapkan peringkatpemenang pelelangan.]
26.6.B).4) [Untuk penilaian sistem nilai, dihitungnilai kombinasi antara nilai penawaranteknis dengan nilai harga penawaranterkoreksi dilakukan dengan cara:
a.
memberikan Nilai Tertimbang (NT)tertinggi 100% (seratus per seratus)untuk penawaran harga terendah;
b. menghitung Nilai Tertimbang (NT)penawaran harga peserta lain denganmembandingkan penawaran hargaterendah dengan harga
penawarannya;c. menghitung Nilai Evaluasi (NE)
masing-masing peserta lain denganmengalikan Nilai Tertimbang (NT)
dengan bobot harga yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan; dan
HPKP
HEA
1
1
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
34/152
34
d. menghitung nilai kombinasi antaranilai penawaran teknis dengan Nilai
Evaluasi (NE) harga.
Keterangan :NTi = harga penawaran terendah
harga penawaran iNEi = NTi x bobot hargai = peserta]
[Untuk penilaian biaya selama umurekonomis, dilakukan dengan cara :
a)menghitung biaya operasional,pemeliharaan, nilai sisa selama umur
ekonomis sebagaimana ditetapkandalam Dokumen Pemilihan;
b)menjumlahkan harga penawarandengan biaya operasional dan biaya
pemeliharaan;c)hasil penjumlahan pada huruf b)
dikurangi dengan nilai sisa padaakhir umur ekonomis; dan
d)penetapan pemenang berdasarkantotal harga terendah pada hasil hurufc.]
26.6.B).5)
[Untuk 1 (satu) file sistem gugur,apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada
yang tidak memenuhi evaluasi hargamaka Pokja ULP dapat melakukanevaluasi terhadap penawar terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;]
26.6.B).6) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur,apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang lulus evaluasi harga, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi kualifikasi; dan
27.6.B).3) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabilatidak ada peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan
gagal.]
27.6.C) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasipersaingan usaha tidak sehat dan/atauindikasi adanya pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
35/152
35
peserta yang terindikasi bersekongkoldigugurkan.
27.6.D) Apabila dalam evaluasi ditemukan buktiharga tidak wajar akibat terjadinyapersaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam.
27.6.E) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, makaPokja ULP memilih peserta yang mempunyai
kemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.
27.6.F) Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)penawaran sebagai calon pemenang dancalon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada), dengan ketentuan:a. [Untuk sistem gugur dimulai dari
penawaran harga atau penawaran hargaterkoreksi yang terendah].
b. [untuk sistem nilai dimulai dari yangmempunyai nilai kombinasi tertinggi].
c.
[untuk sistem penilaian biaya selamaumur ekonomis dimulai dari total harga
yang terendah.]
27.
[Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga]
27.1 [Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam hal peserta yang memasukkan
penawaran kurang dari 3 (tiga).
27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan bersamaan dengan evaluasi.
27.3
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dengan ketentuan :a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada)
secara terpisah untuk mendapatkan hargayang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan;
b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargahanya dilakukan terhadap pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan atauGabungan Lump Sum dan Harga Satuan padabagian harga satuan;
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan
terhadap pekerjaan yang menggunakan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
36/152
36
Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sumdan Harga Satuan pada bagian lumpsum;
d.
[untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakHarga Satuan, penawaran harga setelahkoreksi aritmatik yang melebihi HPS tidakdinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasidan negosiasi teknis dan harga tidakmelampaui nilai total HPS][untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakLump Sum, penawaran yang melebihi nilaiHPS dinyatakan gugur][untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan,
penawaran penawaran harga setelah koreksi
aritmatik yang melebihi nilai HPS tidakdinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasidan negosiasi teknis dan harga tidakmelampaui nilai total HPS]
27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakatiklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka
pelelangan dinyatakan gagal.]
28.
Evaluasi
Kualifikasi
28.1 [Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasidilakukan terhadap calon pemenang lelangserta calon pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada)].
[Dalam hal dua file: Evaluasi kualifikasidilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan teknis.]
28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukandengan menggunakan metode sistem gugur.
28.3 [Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta sebelum pemasukan penawaran
(untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO)].
28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Bab VIII DokumenPengadaan ini.
28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi apabila:1) Untuk peserta yang melakukan
Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)formulir kualifikasi ditandatangani oleh
pejabat yang menurut perjanjian
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
37/152
37
Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhakmewakili Kemitraan/KSO; atau
2)
memiliki izin usaha sesuai denganperaturan perundang-undangan, kecualipeserta perorangan;
3) perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak bangkrut dan tidaksedang dihentikan kegiatan usahanya;
4) salah satu dan/atau semua pengurus danbadan usahanya atau peserta perorangantidak masuk dalam Daftar Hitam;
5) memiliki NPWP dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT tahunan);6) memperoleh paling sedikit 1 (satu)
pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurunwaktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swastatermasuk pengalaman subkontrak, kecualibagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi Kecil yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;
7) memiliki kemampuan pada bidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,Usaha Kecil serta koperasi kecil serta
kemampuan pada sub bidang pekerjaanyang sesuai untuk usaha non-kecil;
8) dalam hal peserta akan melakukanKemitraan/KSO:(a)peserta wajib mempunyai perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase Kemitraan/KSOdan perusahaan yang mewakiliKemitraan/KSO tersebut; dan
(b)untuk perusahaan yang melakukanKemitraan/KSO, evaluasi persyaratan
pada huruf (1) sampai dengan huruf(7) dilakukan untuk setiap perusahaanyang melakukan Kemitraan/KSO
9) memiliki surat keterangan domisiliperusahaan dari kelurahan atau desasetempat.
10) memiliki surat dukungan keuangan daribank.
28.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansi
formulir isian kualifikasi.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
38/152
38
28.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses
pascakualifikasi sudah merupakan ajangkompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.
28.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasikualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.
28.9 [Untuk metode 2 (dua) file, Pokja ULPmembuat Berita Acara Evaluasi Penawaran FileI (Penawaran Administrasi dan Teknis, sertaDokumen Kualifikasi) yang paling sedikitmemuat:
a.
nama semua peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan
teknis termasuk alasan ketidaklulusanpeserta;
c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dariyang tertinggi;
d. ambang batas nilai teknis;e. keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;f. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan evaluasi;g. tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
h.
pernyataan bahwa pelelangan gagalapabila tidak ada penawaran yangmemenuhi syarat].
29.
Pembuktian
Kualifikasi
29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calonpemenang serta calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada).
29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluaraplikasi SPSE (offline).
29.3
Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat dokumen asli atau dokumen yangdilegalisir oleh pihak yang berwenang, danmeminta dokumennya.
29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan.
29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, peserta digugurkan, badan
usaha atau peserta perorangan dimasukkandalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
39/152
39
Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
29.6
Pokja ULP tidak perlu meminta seluruhdokumen kualifikasi apabila penyediabarang/jasa sudah pernah melaksanakanpekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnyapada instansi yang bersangkutan.
29.7 Apabila tidak ada penawaran yang luluspembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan
gagal.
29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenang
cadangan 2 yang tidak hadir dalampembuktian kualifikasi dengan alasan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dianggapmengundurkan diri, maka:a)dibatalkan sebagai calon pemenang; danb)dimasukan dalam daftar hitam.
29.9 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkanmaka:
a)
dibatalkan sebagai calon pemenang; danb)dimasukan dalam daftar hitam.
29.10 Pembuktian Kualifikasi wajib dihadiri olehDirektur/Pemimpin Perusahaan. Apabilaberhalangan, dapat dikuasakan kepada orang
yang namanya tercantum dalam aktependirian/perubahan perusahaan.
30.
Berita Acara
Hasil
Pelelangan
Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal
ikhwal pelaksanaan pelelangan;g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap
tahapan evaluasi;h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dani. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak
ada penawaran yang memenuhi syarat.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
40/152
40
F.
PENETAPAN PEMENANG
31.
Penetapan
Pemenang
31.1
Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasaninternal anggota Pokja ULP, atau setelahditetapkan PA secara offline untuk nilai paket diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenanglebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yangterdapat dalam pada informasi paket dalamaplikasi SPSE.
31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan Surat
Penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat penawarandianggap mengundurkan diri dan tidakdikenakan sanksi.
32.
Pengumuman
Pemenang
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.
33.
Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline(di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah beserta perubahandan aturan turunannya serta yang telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;
dan/atau
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
41/152
41
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat [5(lima) hari kalender (untuk pelelanganumum)]/[3 (tiga)hari kalender(untuk pelelangansederhana)] setelah menerima surat sanggahan.
33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan gagal.
33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalamhal:
a)
sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasiSPSE (offline);
b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepadaPokja ULP; atau
c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduantetap harus ditindaklanjuti.
G. PENUNJUKAN PEMENANG
34. Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengantembusan kepada Kepala ULP sebagai dasaruntuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).
34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataanpeserta pada formulir isian kualifikasi masihberlaku, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.
34.3
PPK menginputkan data SPPBJ danmengunggah hasil pemindaian SPPBJ yangtelah diterbitkan pada aplikasi SPSE danmengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasiSPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerimakeputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan
diri dengan alasan yang dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masapenawarannya masih berlaku, yang
bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
42/152
42
b. apabila yang bersangkutan mengundurkandiri dengan alasan yang tidak dapat diterima
secara obyektif oleh Pokja ULP dan masapenawarannya masih berlaku, maka yangbersangkutan dimasukkan dalam DaftarHitam; atau
c. apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi.
34.5 Apabila pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka penunjukanpemenang dapat dilakukan kepada pemenang
cadangan sesuai dengan urutan peringkat,selama masa surat penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.
34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangandinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapat laporan dari PPK.
34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [6(enam) hari kerja untuk pelelangan umum/4
(empat) hari kerja untuk pemilihanlangsung)]setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2(dua) hari kerja setelah semua sanggahandijawab.
34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.
34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan
internal.
34.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkanSPPBJ karena tidak sependapat atas penetapanpemenang, maka diberitahukan kepadaPA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,
dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; atau
b. apabila PA/KPA sependapat denganKelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh Kelompok Kerja
ULP bersifat final, dan PA/KPA
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
43/152
43
memerintahkan PPK untuk menerbitkanSPPBJ.
34.11 PPK menginputkan data kontrak danmengunggah hasil pemindaian dokumenkontrak yang telah ditandatangani padaaplikasi SPSE.
35.
BAHP, Berita
Acara Lainnya,
dan
Kerahasiaan
Proses
35.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala halterkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE
35.2
Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload)oleh Pokja ULP menggunakan menu uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE.
35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) olehPokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.
H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
36.
Pelelangan
Gagal
36.1
Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal,apabila:a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi
penawaran;b. dalam evaluasi penawaran ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;
c. dalam evaluasi penawaran ditemukan buktiterjadi persaingan tidak sehat;
d. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebihtinggi dari HPS;]
e. sanggahan dari peserta yang memasukkan
Dokumen Penawaran atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya danaturan turunanya serta DokumenPengadaan ternyata benar;
f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau
g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah dilakukan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
44/152
44
evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
36.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP
sependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 besertaperubahan dan aturan turunannya;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKNyang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPKternyata benar;
c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaanPelelangan dinyatakan benar oleh pihakberwenang;
d. sanggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahanprosedur yang tercantum dalam DokumenPengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyatabenar;
e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya;
f.
pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;
g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
h.pelaksanaan Pelelangan melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya.
36.3 [Menteri/Pimpinan Lembaga/PimpinanInstitusi menyatakan pelelangan gagal, apabila
pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNyang melibatkan KPA, ternyata benar].
[Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal,apabila pengaduan masyarakat atas terjadinyaKKN yang melibatkan PA dan/atau KPA,ternyata benar].
36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, makaPokja ULP memberitahukan kepada seluruhpeserta.
37.
Tindak Lanjut 37.1
Setelah pemberitahuan adanya pelelangan
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
45/152
45
Pelelangan
Gagal
gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok KerjaULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya
pelelangan gagal, antara lain:a. kemungkinan terjadinya persekongkolan;b. adanya persyaratan yang diskriminatif;c. spesifikasi teknis terlalu tinggi;d. spesifikasi mengarah pada satu
merek/produk tertentu, kecuali sukucadang;
e. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;f. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan
terlalu luas/besar; dan/ataug. kecurangan dalam pengumuman.
37.2
Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasimenentukan langkah selanjutnya, yaitumelakukan:a. evaluasi ulang;b.penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; atau
d.penghentianproses pelelangan.
37.3 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyapelelangan gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, makadilakukan pelelangan ulang dengan
terlebih dahulu memperbaiki DokumenPengadaan.
37.4 Kelompok Kerja ULP menindaklanjutipelelangan gagal dengan ketentuan sebagaiberikut:a. melakukan pelelangan ulang, apabila :
1) [dalam Kontrak Harga Satuan sertaKontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan, semua penawaranterkoreksi yang disampaikan pesertamelampaui HPS];[dalam Kontrak Lump Sum, semua
penawaran di atas HPS]; dan/atau2) pelaksanaan pelelangan melanggar
Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 beserta perubahan dan aturanturunannya.
b. apabila dalam evaluasi penawaran terjadipersaingan tidak sehat, maka dilakukanevaluasi ulang atau pengumuman ulanguntuk mengundang peserta baru selainpeserta yang telah memasukkan
penawaran. Peserta yang terlibat terjadinyapersaingan tidak sehat, dikenakan sanksi
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
46/152
46
dimasukkan dalam Daftar Hitam;c. apabila pelaksanaan pelelangan tidak
sesuai dengan ketentuan dalam DokumenPengadaan, maka dilakukan pelelanganulang;
d. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi penawaran, maka dilakukanpenyampaian ulang Dokumen Penawaranatau pelelangan ulang;
e. apabila pelaksanaan evaluasi tidaksesuai dengan ketentuan dalamDokumen Pengadaan atau sanggahan daripeserta yang memasukan DokumenPenawaran atas kesalahan evaluasi
penawaran ternyata benar, makadilakukan evaluasi ulang;
f. apabila Sanggahan dari peserta yangmemasukan Dokumen Penawaran ataskesalahan substansi Dokumen Pengadaanternyata benar, maka setelah memperbaikiDokumen Pengadaan, dilakukanpelelangan ulang dengan mengumumkankembali dan mengundang peserta baruselain peserta lama yang telah masukdalam daftar peserta;
g. apabila calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 setelahdilakukan evaluasi, tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasidengan alasan yang tidak dapat diterima,maka Kelompok Kerja ULP:1) mengundang ulang semua peserta
yang tercantum dalam daftar pesertakecuali peserta yang tidak hadirtersebut, untuk mengajukanpenawaran ulang secara lengkap(administrasi, teknis, dan harga)
dan/atau melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru;2) memberikan sanksi kepada peserta
yang tidak hadir tersebut berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.
h. apabila pelelangan gagal karenapengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdari calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 ternyata benar,diatur ketentuan sebagai berikut:1) apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok
Kerja ULP tidak terlibat KKN, maka
Kelompok Kerja ULP :
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
47/152
47
a) mengundang ulang semua pesertayang tercantum dalam daftar
peserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau
b) melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru.
2) apabila PA, KPA, PPK dan/atauKelompok Kerja ULP terlibat KKN,maka dilakukan penggantian pejabatdan/ atau Kelompok Kerja ULP yangterlibat KKN, kemudian Kelompok
Kerja ULP pengganti:a) mengundang ulang semua peserta
yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau
b) melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru.
3) dalam hal Kelompok Kerja ULPmenemukan indikasi kuat adanyapersekongkolan diantara para peserta,maka Kelompok Kerja ULP :a) meneliti kewajaran penawaran
dengan cara memeriksa koefisiendan harga satuan dasar upah,bahan dan alat sertamembandingkan dengan hargasatuan pekerjaan sejenis terdekat;
b) memeriksa dokumentasi yangmendukung adanyapersekongkolan; dan
c)
menghentikan proses pelelangan,apabila hasil penelitian danpemeriksaan mengarah kepadaterjadinya persekongkolan.
4) peserta yang terindikasi bersekongkoldikenakan sanksi digugurkan dalamproses pelelangan;
5) peserta yang terbukti bersekongkoldikenakan sanksi:a) dimasukkan dalam daftar hitam;
danb) pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
48/152
48
6) PA, KPA, PPK dan/atau KelompokKerja ULP yang terlibat
KKN/persekongkolan, dikenakansanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
i. apabila pelelangan gagal karenapengaduan masyarakat atas terjadinyapelanggaran prosedur ternyata benar,maka dilakukan penggantian pejabatdan/atau Kelompok Kerja ULP yangterlibat, kemudian:1) Kelompok Kerja ULP pengganti
mengundang ulang semua pesertauntuk mengajukan penawaran ulang
secara lengkap (administrasi, teknis,dan harga); dan
2) PA, KPA, PPK, dan/atau anggotaKelompok Kerja ULP yang terlibat,dikenakan sanksi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
j. pelelangan gagal karena calon pemenangdan calon pemenang cadangan 1 dan 2mengundurkan diri, dilakukanpelelangan ulang dengan cara sebagaiberikut:1) mengundang peserta yang memenuhi
syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru, apabila
yang memenuhi syarat sama denganatau lebih dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); atau
2) mengundang peserta lama danmengumumkan kembali untukmendapatkan peserta baru yangmemenuhi syarat supaya mengajukanpenawaran, apabila yang memenuhi
syarat kurang dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); dan
3) memberikan sanksi kepada pesertayang mengundurkan diri berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.
k. Apabila dalam pelelangan ulangpesertanya kurang dari 3 (tiga), maka:1) proses pelelangan dilanjutkan dengan
melakukan negosiasi harga, dalam halpeserta yang memasukan penawaranhanya 2 (dua); atau
2)
proses pelelangan dilanjutkan seperti
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
49/152
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
50/152
50
terakhir/sekaligus telah dikurangi uangretensi sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak (apabila diperlukan).
38.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak
termasuk bank perkreditan rakyat),perusahaan penjaminan atau perusahaanasuransi yang mempunyai program asuransikerugian (suretyship) yang sebagaimanaditetapkan oleh Menteri Keuangan ataulembaga yang berwenang;
b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;
c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat JaminanPelaksanaan;
d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaandicantumkan dalam angka dan huruf;
f. nama PPK yang menerima Jaminan
Pelaksanaan sama dengan nama PPK yangmenandatangan kontrak;
g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang tercantum dalamSPPBJ;
h.Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilai
jaminan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah suratpernyataan wanprestasi dari PPK diterimaoleh penerbit Jaminan;
i.
Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO ditulis atas namaKemitraan/KSO atau masing-masinganggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaansecara terpisah); dan
j. memuat nama, alamat dan tanda tanganpihak penjamin.
38.4 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasisecara tertulis substansi dankeabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan
kepada penerbit jaminan.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
51/152
51
38.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk
menyerahkan Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan penolakan untukmenandatangani Kontrak.
38.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairanJaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
J.
PENANDATANGANAN KONTRAK
39.
Penanda-
tanganan
Kontrak
39.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajibmemeriksa apakah pernyataan dalam Formulir
Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salahsatu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, makapenandatanganan kontrak tidak dapatdilakukan.
39.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelahPenyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan,dengan ketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksidiatas 80% (delapan puluh perseratus) nilaitotal HPS adalah sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai penawaran ataupenawaran terkoreksi; atau
b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksidibawah 80% (delapan puluh perseratus)nilai total HPS adalah sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS; dan
c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejaktanggal penandatanganan Kontrak sampaiserah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
39.3
PPK dan penyedia tidak diperkenankanmengubah substansi Dokumen Pengadaansampai dengan penandatanganan Kontrak,kecuali mempersingkat waktu pelaksanaanpekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaanpekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akanmelewati batas tahun anggaran.
39.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan melewati batastahun anggaran, penandatanganan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuan
kontrak tahun jamak.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
52/152
52
39.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep
Kontrak meliputi substansi, bahasa,redaksional, angka dan huruf sertamembubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak.
39.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian,dengan maksud apabila terjadi pertentanganketentuan antara bagian satu dengan bagian
yang lain, maka berlaku urutan sebagaiberikut:a. adendum Surat Perjanjian;
b.
pokok perjanjian, syarat-syarat khususkontrak, syarat-syarat umum kontrak;
c. surat penawaran, beserta penawaran harga;d. spesifikasi teknis;e.gambar-gambar;f. daftar kuantitas (apabila ada); dan
g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,SPPBJ, BAHP.
39.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,
terdiri dari:1)kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan
2)kontrak asli kedua untuk penyediadibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh PPK;
b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.
39.8 Penandatanganan kontrak yang kompleks
dan/atau bernilai di atasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)dilakukan setelah draf kontrak memperoleh
pendapat ahli hukum kontrak.]
39.9 Pihak yang berwenang menandatanganikontrak atas nama penyedia adalah direkturutama/pimpinan perusahaan/penguruskoperasi yang disebutkan namanya dalam AktaPendirian/ Anggaran Dasar, yang telahdidaftarkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
53/152
53
39.10 Pihak lain yang bukan direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapatmenandatangani Kontrak, sepanjang pihaktersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaatau pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
54/152
54
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)
A. LINGKUP
PEKERJAAN
1.
2.
3.
Pokja ULP:Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Alamat Pokja ULP: Jalan Panglima Sudirman No 19Probolinggo
Website: -
4.
5.
WebsiteLPSE: www.lpse.probolinggokota.go.id
Nama paket pekerjaan: PENGADAAN JAMBANKELUARGA SEHATUraian singkat pekerjaan meliputi pembuatan jambandan instalasi sanitasi.
7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 150 (Seratuslima puluh) hari kalender.
B.
SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DAUTahun Anggaran 2016
C.
JADWAL
TAHAPAN
PEMILIHAN
Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE
D.
PENINJAUAN
LAPANGAN
[apabila
diperlukan]
[Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:Hari : _______________________Tanggal : _______________________Waktu :___________s.d _________Tempat : _______________________]
E.
MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA
PEMBAYARAN
1.
2.
Mata uang yang digunakan Rupiah
Pembayaran dilakukan dengan cara termijn.
F.
MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN
Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya 45(Empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhirpemasukan Dokumen Penawaran
G.
JADWAL
PEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
55/152
55
H. BATAS AKHIR
WAKTU
PEMASUKAN
PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
I.
PEMBUKAAN
PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
J.
DOKUMEN
PENAWARAN
1.
2.
3.
4.
Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampilminimal yang diperlukan untuk pelaksanaanpekerjaan : sebagaimana daftar personil inti terlampir(Lampiran A)Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan : sebagaimana daftarperalatan utama terlampir(Lampiran B)
Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : tidakdiperbolehkan/ diijinkan
Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk :a. Bahan : ada
b.
Alat : tidak ada
K.
[AMBANG
BATAS SISTIM
GUGUR]
[Ambang Batas Nilai Teknis : ______________]
L.
SANGGAHAN,
PENGADUAN
1.
2.
3.
Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.
Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada:a. PPK Kegiatan dimaksud.b. PA/KPA pada Dinas Kesehatan.
c.
Inspektorat Kota ProbolinggoPengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline)ditujukan kepada Inspektur Kota Probolinggo.
M.JAMINAN
PELAKSANAAN
1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150(Seratus lima puluh) hari kalender sejak
penandatanganan kontrak.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
56/152
56
2.
3.
Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK dimaksud.
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah.
N.
JAMINAN UANG
MUKA
1.
2.
3.
Nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp.-
Jaminan Uang Muka ditujukan kepada -.
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada -
O.
JAMINAN
PEMELIHARAAN
1.
2.
3.
Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180(Seratus delapan puluh) hari kalender sejak serahterima pertama pekerjaan.
Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK.
Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
57/152
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
58/152
58
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI LDK)
Lembar Data Kualifikasi LDK)
A.
Lingkup
Kualifikasi
Nama Pokja ULP : Kelompok Kerja I
Alamat Pokja ULP : Bagian AdministrasiPembangunan Sekretariat DaerahKota Probolinggo Jl.PanglimaSudirman No. 19 Probolinggo
Website : -Website LPSE : lpse.probolinggokota.go.idNama Paket Pekerjaan : PENGADAAN JAMBANKELUARGA SEHAT
B.
Persyaratan
Kualifikasi
1. peserta yang berbadan usaha harus memilikisurat izin usaha jasa konstruksi dan sertifikatbadan usaha klasifikasi bangunan gedung subklasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi
bangunan kesehatan BG008); Kualifikasi kecil.2. Menyampaikan surat keterangan domisili
perusahaan dari kelurahan/desa setempat.Memiliki kesesuaian alamat pada setiap dokumenkualifikasi perusahaan;
3. Memiliki akte pendirian perusahaan danperubahannya (apabila ada perubahan).
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)
5. memiliki pengalaman pada bidang / klasifikasi
bangunan gedung;6. memiliki Tenaga Ahli/Terampil dengankualifikasi keahlian sebagaimana ditentukandalam LDP;
7. menyampaikan perhitungan Sisa KemampuanPaket (SKP).
8. memiliki surat keterangan dukungan keuangandari bank pemerintah/swasta sebesar palingkurang 10% dari nilai total HPS atauRp.26.650.000,-;
9.
memiliki kemampuan untuk menyediakanfasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakanPekerjaan ini sebagaimana ditentukan dalamLDP.
7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban
59/152
59
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN KSO)
UNTUK 1 SATU) FILE)
CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :
Kepada Yth.:Pokja I ULP Kota Probolinggo
di______________________________
Perihal : Penawaran Pekerjaan _______________
Sehubungan dengan pengumuman [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung]dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _________________tanggal _________