600
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten

Download Disini

Embed Size (px)

Citation preview

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN

    NOMOR 25 TAHUN 2014

    TENTANG

    PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

    PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

    PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

    Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten

  • DAFTAR ISI

    Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2014 tentang

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 ......................................

    1

    Lampiran I. Pokok-pokok Perubahan RKPD Provinsi Banten

    Tahun 2014 .......................................................................................... 8

    Bab I. Pendahuluan ........................................................................................ 8

    1.1 Latar Belakang .................................................................... 8

    1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... 11

    1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 13

    1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Provinsi

    Banten Tahun 2014 ...............................................................................

    14

    1.5 Gambaran Arah Kebijakan Keuangan Daerah,

    Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka

    Pendanaan .............................................................................................

    15

    1.6 Sistematika Penulisan ............................................................................ 31

    Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

    Tahun 2013 dan 2014 sampai dengan Triwulan II ................................. 32

    2.1 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,

    Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 .............................................. 32

    2.2 Evaluasi Tahun 2014 Sampai Dengan Triwulan II .................................. 65

    Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 ...................................... 97

    Bab IV Penutup ................................................................................................ 99

    4.1 Kaidah Pelaksanaan .............................................................................. 99

    4.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan

    Kegiatan Pembangunan .........................................................................

    100

    Lampiran II. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

    Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 ................

    103

  • - 1 -

    GUBERNUR BANTEN

    PERATURAN GUBERNUR BANTEN

    NOMOR 25 TAHUN 2014 TAHUN 2013

    TENTANG

    PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

    PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    GUBERNUR BANTEN,

    Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi

    pedoman penyusunan rancangan anggaran

    pendapatan dan belanja daerah, maka untuk menjaga

    konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

    perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

    Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 sebagai landasan

    penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

    dan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran

    Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

    Gubernur dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

    Daerah Provinsi Banten Tahun 2014;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

    Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4010);

  • - 2 -

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

    Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4421);

    6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

    dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

    tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

    32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4844);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

  • - 3 -

    Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

    Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4816);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4817);

    11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang

    Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

    tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

    tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

    Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013

    tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

    tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

    Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 471);

    14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

    2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

    2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

    Banten Nomor 4);

  • - 4 -

    15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

    2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran

    Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,

    Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

    26);

    16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun

    2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan

    Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran

    Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,

    Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

    40);

    17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun

    2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

    (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor

    4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

    42);

    18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

    2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

    (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor

    1);

    19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013

    tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

    (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12);

    20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013

    tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

    Banten Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten

    Tahun 2013 Nomor 13).

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

    RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

    BANTEN TAHUN 2014.

  • - 5 -

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

    1. Daerah adalah Provinsi Banten.

    2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom

    sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

    4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

    satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

    adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

    dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

    ditetapkan dengan peraturan daerah.

    6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN

    adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas

    dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan

    dengan undang-undang.

    7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat

    RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)

    tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang

    mengacu pada RPJP Nasional.

    8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya

    disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

    tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala

    daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan

    daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah,

    lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan

    disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

    pendanaan yang bersifat indikatif.

    9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah

    dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.

    10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

    Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

    (satu) tahun.

  • - 6 -

    Pasal 2

    (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud sebagai:

    a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Renja-SKPD

    Tahun 2014;

    b. Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan

    Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Untuk

    Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

    Anggaran 2014.

    (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

    dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan

    penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

    BAB II

    RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

    Pasal 3

    (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat

    tentang:

    a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;

    b. prioritas pembangunan daerah;

    c. rencana kerja dan pendanaannya.

    (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

    a. Lampiran I. Pokok-pokok Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun

    2014, terdiri dari :

    1. Bab I. Pendahuluan;

    2. Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

    Tahun 2013 dan 2014 Sampai Dengan Triwulan II;

    3. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014.

    4. Bab IV. Penutup

    b. Lampiran II. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

    Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014.

    (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

    merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

    ini.

  • - 7 -

    BAB III

    PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN

    TAHUN 2014

    Pasal 4

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 adalah dokumen

    perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak

    ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

    BAB IV

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 6

    Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

    Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

    Provinsi Banten.

    Ditetapkan di Serang

    pada tanggal : 23 Juli 2014

    Plt. GUBERNUR BANTEN,

    ttd.

    R A N O K A R N O

    Diundangkan di Serang

    pada tanggal : 23 Juli 2014

    SEKRETARIS DAERAH

    PROVINSI BANTEN,

    ttd.

    M U H A D I

    BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 25

    Salinan sesuai dengan aslinya

    KEPALA BIRO HUKUM,

    H. S A M S I R, SH. M.Si

    Pembina Utama Muda

    NIP. 19611214 198603 1 008

  • - 8 -

    LAMPIRAN I

    PERATURAN GUBERNUR BANTEN

    NOMOR 25 TAHUN 2014

    TENTANG

    PERUBAHAN RENCANA KERJA

    PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

    BANTEN TAHUN 2014

    POKOK-POKOK PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN

    TAHUN 2014

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 LATAR BELAKANG

    Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

    tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

    Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa

    pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran

    dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka

    ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

    pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

    maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disusun dengan

    mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

    2013 tentang RKP Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor

    4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017,

    Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang

    Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Peraturan

    Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, serta Peraturan

    Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 tentang RKPD Tahun 2014.

  • - 9 -

    Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara

    lain :

    1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi

    dan misi kepala daerah;

    2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa

    program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;

    3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian

    sasaran RPJMD;

    4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun

    RAPBD;

    5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah

    tentang APBD;

    6. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

    daerah.

    Dalam penyusunannya, Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun

    2014 telah menempuh beberapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan

    Awal, Rancangan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Rancangan

    Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

    Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2014 Memantapkan

    Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang

    Berkeadilan yang terdiri dari 11 prioritas yaitu:

    1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

    2. Pendidikan;

    3. Kesehatan;

    4. Penanggulangan kemiskinan;

    5. Ketahanan pangan;

    6. Infrastruktur;

    7. Iklim investasi dan usaha;

    8. Energi;

    9. Lingkungan hidup dan bencana;

    10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;

    11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi; serta

    12. Tiga prioritas lainnya, yaitu:

    a) Bidang politik, hukum dan keamanan;

    b) Bidang perekonomian; dan

    c) Bidang kesejahteraan rakyat.

  • - 10 -

    Maka dengan memperhatikan tema RKP Tahun 2014 dan guna

    menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan

    pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

    maka ditetapkanlah Tema Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun

    2014, yaitu Percepatan dan Perluasan Perekonomian Banten untuk

    Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan yang terdiri dari 7

    prioritas yaitu:

    1. Memantapkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat

    pertumbuhan;

    2. Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, dan

    membentuk Bank Banten;

    3. Optimalisasi peningkatan daya saing SDM;

    4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

    5. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

    6. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;

    7. Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

    Dalam perkembangannya, RKPD Provinsi Banten Tahun 2014

    dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi perekonomian nasional saat

    ini yang fluktuatif sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung

    berpengaruh kepada kerangka ekonomi makro Provinsi Banten yang perlu

    penyesuaian target proyeksi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan inflasi,

    sebagaimana penyesuaian target nasional yang mengkoreksi kembali LPE

    yang semula 6,3% menjadi 5,8% dan proyeksi inflasi yang semula 7,0

    menjadi sebesar 7,2% maka terhadap target proyeksi LPE Provinsi Banten

    Tahun 2014 yang diproyeksikan sebesar 6,50-6,70% perlu dikoreksi

    sebagai bentuk antisipasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

    Atas masukan dari Bank Indonesia Perwakilan Banten, LPE Provinsi

    Banten tahun 2014 dikoreksi menjadi sebesar 5,7%-6,0% serta

    berdasarkan data BPS Provinsi Banten yang mana Inflasi semester I tahun

    2014 telah mencapai 8,7%, maka proyeksi Inflasi di Provinsi Banten

    diperkirakan sebesar 9,5% s.d 11%.

    RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 belum mengakomodasi

    kebijakan perubahan Renja-SKPD yang terjadi karena pergeseran

    kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

    alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan

    atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok

  • - 11 -

    sasaran kegiatan dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan

    masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

    Untuk itulah guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan

    penganggaran, perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2014 yang

    ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang akan menjadi landasan

    dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2014 dan penyusunan

    Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

    1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disusun dengan

    berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

    Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

    Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4421);

    6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

    Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  • - 12 -

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

    Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

    Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

    Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

    dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4816);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

    Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4817);

    11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

    Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2013 Nomor 91);

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

    Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

    Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia

    Tahun 2010 Nomor 471);

    14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

    Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

    Banten Nomor 4);

  • - 13 -

    15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

    Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010

    Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

    16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang

    Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun

    Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,

    Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);

    17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten

    Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012

    Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

    18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun

    Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor

    1);

    19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang

    Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

    Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013

    Nomor 12);

    20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 (Berita Daerah

    Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 13).

    1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

    Maksud dari disusunnya dokumen Perubahan RKPD Provinsi

    Banten Tahun 2014 adalah untuk mengakomodasi permasalahan

    mendesak yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2014 dengan tetap

    mengacu pada Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 yaitu Percepatan

    dan Perluasan Perekonomian Banten untuk Meningkatkan Kesejahteraan

    Rakyat yang Berkeadilan.

    Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan RKPD Provinsi

    Banten Tahun 2014 antara lain:

    a. Sebagai acuan penyusunan perubahan rencana kerja bagi seluruh

    komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan

  • - 14 -

    tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi

    Banten pada tahun 2014;

    b. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan

    Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang didahului

    dengan penyusunan perubahan kebijakan umum APBD, serta

    Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS)

    APBD Perubahan Tahun 2014;

    c. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Perubahan

    Renja SKPD Tahun 2014;

    d. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

    apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai

    dengan triwulan II, menunjukkan adanya perkembangan program dan

    kegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal RKPD;

    e. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan

    kegiatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

    1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN

    TAHUN 2014

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disusun dengan

    pertimbangan sebagai berikut :

    1. Adanya kenaikan dan penurunan target dalam komponen pendapatan

    daerah hingga akhir semester satu;

    2. Adanya perkembangan keadaan yang menyebabkan estimasi

    penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan

    atau penurunan.

    3. Adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi

    kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, rencana program

    dan kegiatan prioritas daerah yang berdampak terhadap pagu yang

    sudah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan

    atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta

    penambahan atau penghapusan kegiatan;

    4. Adanya perubahan kerangka ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

    sesuai dengan perkembangan sampai dengan semester I dan proyeksi

    untuk semester II;

  • - 15 -

    5. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2013/kegiatan baru/kegiatan

    alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014;

    6. Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

    publik dan daya saing daerah;

    7. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran

    kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

    alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan

    atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

    kelompok sasaran kegiatan;

    8. Perubahan RKPD Tahun 2014 perlu segera dilaksanakan mengingat

    dalam pelaksanaan APBD TA 2014 terdapat beberapa kegiatan yang

    perlu penyesuaian jumlah, jenis dan perinciannya berdasarkan hasil

    evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II. Program dan

    kegiatan yang diusulkan dalam perubahan RKPD Tahun 2014

    merupakan respon atas berbagai masalah yang yang masih timbul di

    masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan

    memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah

    seperti penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian target

    RPJMD 2012-2017 yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2014.

    1.5 GAMBARAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, PROYEKSI

    KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

    1.5.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

    Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan

    pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya

    sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam

    aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-

    perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

    prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien,

    transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem

    anggaran berbasis kinerja.

    Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan

    keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

    1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan

    belanja pada tahun yang bersangkutan;

  • - 16 -

    2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam

    merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

    3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

    penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang

    telah ditetapkan;

    4. Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk

    menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan

    pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan

    efektivitas perekonomian;

    5. Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan

    rasa keadilan dan kepatutan; dan

    6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

    keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

    APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan

    prinsip anggaran seperti :

    1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini merupakan

    persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

    baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabiltas

    anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan

    tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat.

    2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada

    kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara

    pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

    pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran

    dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu

    pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;

    3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui

    mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh

    segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan

    penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan

    yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

    tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;

    4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan

    dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan

    pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan

    masyarakat.

  • - 17 -

    Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan

    pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan

    pembiayaan daerah.

    1.5.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

    Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target

    penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan

    kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya

    pencapaian target pendapatan daerah.

    a. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

    1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

    diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan

    mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

    a) LPE berkisar 6,6 6,8%;

    b) Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun

    terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per

    tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun

    sebesar 8,34%;

    c) Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada

    tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar

    10,00% per tahun;

    d) Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun

    2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga

    tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang

    dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata

    sebesar 6,8% ;

    e) Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada

    lembaga-lembaga keuangan bank meningkatkan besaran

    deviden pada tahun 2015 sebesar 30%;

    f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal

    Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan

    Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit

    Kendaraan Bermotor (KKB);

  • - 18 -

    g) Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada

    tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan

    baru.

    2) Dana Perimbangan

    Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten

    Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan

    mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

    a) Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 5

    tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar

    8,77%;

    b) Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak

    Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

    3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada

    RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata

    sebesar 0,01% per tahun.

    b. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah:

    1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang

    ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau

    merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat

    meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui:

    a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi

    pemungutan pajak dan retribusi daerah,

    b. Rasionalisasi pajak/retribusi daerah,

    c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi

    daerah, serta

    d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan

    PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,

    ketepatan dan kecepatan pelayanan.

    Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya

    kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan

    dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan

    non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang

    ditetapkan.

  • - 19 -

    Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah

    langkah yang dilakukan dalam meningkatkan targettarget

    pendapatan dan langkahlangkah yang diperlukan untuk

    mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan.

    Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD

    dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal

    sebagai berikut :

    a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun

    sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun

    2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta

    ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

    b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

    dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang

    Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

    Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

    tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

    Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,

    sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah

    dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan

    dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

    97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

    Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

    Asing dan/atau telah dibatalkan.

    Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah,

    memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

    Dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat dan

    dunia usaha;

    c) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

    dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah

    lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang

    dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai

    penyertaan modal (investasi daerah).

  • - 20 -

    2) Dana Perimbangan

    Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari

    dana perimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015,

    memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

    a) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan

    pada alokasi DAU TA. 2014 dengan memperhatikan realisasi

    TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;

    b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan

    besaran alokasi DBH TA. 2014, dan memperhatikan realisasi

    DBH TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;

    c) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai

    pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN

    TA. 2014.

    3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

    Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-

    lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun 2014, hal

    yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan

    hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari

    badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang

    tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran

    atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi

    sumbangan.

    Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan

    Pendapatan Daerah Tahun 2014 yang akan dilakukan adalah:

    a. Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas

    pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

    b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan

    berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan

    masyarakat;

    c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak

    daerah;

    d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah

    dan retribusi daerah;

    e. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi

    pendapatan.

  • - 21 -

    c. Target Pendapatan Daerah

    Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 ditargetkan

    sebesar Rp.6,878,071,982,000,- , sedangkan pada Perubahan RKPD

    Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 6,878,071,982,000, yang

    meliputi:

    1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    PAD pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.4,675,126,000,000,-,

    sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2014 ditargetkan sebesar

    Rp.4,662,415,387,946 Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :

    a) Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 4,473,832,000,000,-

    sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2014 ditargetkan

    sebesar Rp 4,473,832,000,000,-.

    b) Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 66,970,000,000,-

    sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2014 ditargetkan

    sebesar Rp. 34,318,000,000,-

    c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang

    ditargetkan sebesar Rp 38,600,000,000,-, sedangkan pada

    Perubahan RKPD Tahun 2014 ditargetkan sebesar

    Rp.44,785,160,505,-

    d) Lain-lain PAD Yang Sah yang ditargetkan sebesar

    Rp. 95,724,000,000,-, sedangkan pada Perubahan RKPD

    Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 109,480,227,441,-.

    2) Dana Perimbangan

    Dana Perimbangan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar

    Rp.1,151,026,982,000,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun

    2014 ditargetkan sebesar Rp.1,167,744,952,000,- Dana

    Perimbangan tersebut diperoleh dari :

    a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang

    ditargetkan sebesar Rp. 405,819,000,000,-, sedangkan pada

    Perubahan RKPD Tahun 2014 ditargetkan sebesar

    Rp.422,536,970,000,-.

    b. Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar

    Rp.728,490,012,000,-, sedangkan pada Perubahan RKPD

    Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 728,490,012,000,-.

  • - 22 -

    c. Dana Alokasi Khusus yang ditargetkan sebesar Rp.

    16,717,970,000,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun

    2014 ditargetkan sebesar Rp. 16,717,970,000,-.

    3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2014

    ditargetkan sebesar Rp. 1,051,919,000,000,-, sedangkan pada

    Perubahan RKPD Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.

    1,047,911,642,054,-. Dana lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah yang ditargetkan sebesar

    Rp.5,400,000,000,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun

    2014 ditargetkan sebesar Rp. 421,758,000,-. Serta Dana

    Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang ditargetkan sebesar

    Rp.1,046,519,000,000,- sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun

    2014 ditargetkan sebesar Rp. 1,046,519,000,000,- dan pada

    Perubahan RKPD Tahun 2014 dana Pendapatan Lainnya

    ditargetkan sebesar Rp. 970,884,054,-.

    Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD

    Provinsi Banten Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

    Tabel 1.1

    Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

    NO URAIAN APBD 2014 PERUBAHAN RKPD

    2014

    1 PENDAPATAN DAERAH 6,878,071,982,000 6,878,071,982,000

    1.1 Pendapatan Asli Daerah 4,675,126,000,000 4,662,415,387,946

    1.1.1 Pajak Daerah 4,473,832,000,000 4,473,832,000,000

    1.1.2 Retribusi Daerah 66,970,000,000 34,318,000,000

    1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

    Daerah Yang Dipisahkan 38,600,000,000 44,785,160,505

    1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli

    Daerah yang Sah 95,724,000,000 109,480,227,441

    1.2 Dana Perimbangan 1,151,026,982,000 1,167,744,952,000

    1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

    405,819,000,000 422,536,970,000

    1.2.2 Dana Alokasi Umum 728,490,012,000 728,490,012,000

    1.2.3 Dana Alokasi Khusus 16,717,970,000 16,717,970,000

    1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah

    Yang Sah 1,051,919,000,000 1,047,911,642,054

    1.3.1 Pendapatan Hibah 5,400,000,000 421,758,000

    1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi

    Khusus 1,046,519,000,000 1,046,519,000,000

    1.3.3 Pendapatan Lainnya 970,884,054

  • - 23 -

    d. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

    Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam

    pencapaian target pendapatan daerah tahun 2014 sebagai berikut :

    1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi

    Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

    2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;

    3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan

    berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan

    masyarakat;

    4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah

    melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah;

    5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran

    Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;

    6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan

    bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat

    Keliling dan Samsat Drive Thru;

    7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah;

    8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak

    daerah;

    9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi

    pendapatan.

    1.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

    Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap

    penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan

    diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

    tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian

    dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan

    kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan

    pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

    Didalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang

    berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang

    merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk

    melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

    Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun

  • - 24 -

    2014 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan

    SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun

    estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena

    kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun

    anggaran.

    a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

    Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar

    Rp.759.418.050.000,- sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2014

    ditargetkan sebesar Rp. 1.069.804.863.441,- bersumber dari SiLPA

    Tahun Anggaran Sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada

    penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan

    perkiraan realisasi anggaran TA.2013 dalam rangka menghindari

    kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2014 yang tidak dapat

    didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

    b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

    Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar

    Rp.288.088.000.000,- diarahkan untuk penambahan Penyertaan

    Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

    untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud

    dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal

    tersebut khusus untuk LPK/BPR sebesar Rp. 10,588,000,000,-,

    PT.PPKD/JAMKRIDA sebesar Rp.27,500,000,000,-, dan PT. Bank

    Banten/PT. BGD sebesar Rp. 250,000,000,000.

    Proyeksi Neraca APBD pada tahun 2014 menggambarkan bahwa total

    Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 6,878,071,982,000,-,

    sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp. 7,349,402,032,000,-,

    sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2014 ditargetkan sebesar

    Rp.7,674,903,845,441,-, mengalami defisit sebesar

    Rp.796,831,863,441-, sehingga masih perlu diupayakan sumber-

    sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan

    mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan

    daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar

    Rp.1,069,804,863,441 ,-.

    Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

    pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2014 dapat dilihat

    pada Tabel 1.2.

  • - 25 -

    Tabel 1.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD

    Tahun 2014

    NO URAIAN APBD 2014 PERUBAHAN RKPD

    2014

    3 PEMBIAYAAN 471,330,050,000 796,831,863,441

    3.1 Penerimaan Pembiayaan 759,418,050,000 1,069,804,863,441

    3.1.1 SiLPA Tahun Anggaran

    Sebelumnya

    759,418,050,000 1,069,804,863,441

    3.2 Pengeluaran Pembiayaan 288,088,000,000 272,973,000,000

    3.2.1 Penyertaan Modal

    (Investasi) Pemerintah

    Daerah:

    288,088,000,000 272,973,000,000

    3.2.1.1 LPK/BPR 10,588,000,000 10,588,000,000

    3.2.1.2 PT. PPKD / Jamkrida 27,500,000,000 27,500,000,000

    3.2.1.3 PT. Bank Banten/PT. BGD 250,000,000,000 234,885,000,000

    3.3 Pembiayaan Netto 471,330,050,000 796,831,863,441

    4 SiLPA Tahun Anggaran

    Berkenaan

    - -

    1.5.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

    Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

    2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Daerah Tahun Anggaran 2014, Anggaran Belanja Daerah digunakan

    untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

    pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan

    yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja

    penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

    meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

    kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

    dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

    layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan

    wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

    ditetapkan.

    Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang

    berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh

    karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014,

    Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja

    setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan

    kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

    anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

  • - 26 -

    Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas

    dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

    diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek

    indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan

    efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam

    mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD

    Provinsi Banten Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.7,674,903,845,441,-.

    Arah kebijakan belanja daerah tahun 2014 antara lain terdiri dari

    hal-hal sebagai berikut:

    a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

    Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Banten Tahun

    2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

    1) Belanja Pegawai

    a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD

    disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan

    belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2014

    dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan

    tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

    b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan

    Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014.

    c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji

    berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi

    pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

    maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok

    dan tunjangan.

    d) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek

    kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun

    penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu

    dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan

    kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)

    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

    Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

    diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

    Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

  • - 27 -

    2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

    Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi

    Banten kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi

    kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan

    urusan pemerintah daerah. Belanjahibah yang ditargetkan sebesar

    Rp.1,377,049,000,000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan

    sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan

    kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat

    dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial yang

    ditargetkan sebesar Rp.91,000,000,000,-.

    3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

    Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

    pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

    mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara

    penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan

    rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun

    2014, sedangkan pelampauan target TA. 2013 yang belum

    direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak

    pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung

    dalam APBD Perubahan TA. 2014.

    4) Belanja Bantuan Keuangan.

    Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah

    lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan

    untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan

    urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya,

    sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja

    bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan

    kota, pemerintah desa, dan partai politik.

    Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan

    untuk :

    a. Jaminan kesehatan daerah;

    b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin;

    c. Infrastruktur;

    d. Sarana dan prasarana pendidikan;

    e. Prasarana dan sarana kesehatan;

    f. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi;

  • - 28 -

    g. Up date data/pelaporan pembangunan.

    5) Belanja Tidak Terduga

    Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

    dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan

    adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi

    sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

    Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai

    kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

    berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

    penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak

    tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014,

    termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

    tahun sebelumnya.

    b. Kebijakan Belanja Langsung

    Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan

    pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun

    2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

    Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut:

    1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;

    2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;

    3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;

    4) Capaian target pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental, dan

    MDGs;

    5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;

    6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-

    daerah.

    7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

    Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan

    Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

    Hibah dan Bansos.

    c. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

    Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi

  • - 29 -

    belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan

    pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

    pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan

    melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang

    telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib

    adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

    pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari

    25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi :

    1) Pendidikan;

    2) Kesehatan;

    3) Lingkungan hidup;

    4) Pekerjaan umum;

    5) Penataan ruang;

    6) Perencanaan pembangunan;

    7) Perumahan;

    8) Kepemudaan dan olahraga;

    9) Penanaman modal;

    10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

    11) Kependudukan dan catatan sipil;

    12) Ketenagakerjaan;

    13) Ketahanan pangan;

    14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

    15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

    16) Perhubungan;

    17) Komunikasi dan informatika;

    18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

    19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

    daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

    20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;

    21) Sosial;

    22) kebudayaan;

    23) Statistik;

    24) Kearsipan;

    25) Perpustakaan.

    Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada

    dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai

  • - 30 -

    dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8

    (delapan) bidang urusan meliputi :

    1) Kelautan dan perikanan;

    2) Pertanian;

    3) Kehutanan;

    4) Energi dan sumber daya mineral;

    5) Pariwisata;

    6) Industri;

    7) Perdagangan;

    8) Ketransmigrasian.

    Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan

    daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun

    2015 dan RPJMD 2012-2017, arah kebijakan yang terkait dengan

    belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,

    dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana Tabel

    1.3 berikut.

    Tabel 1.3

    Proyeksi BelanjaDaerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

    NO URAIAN APBD 2014 PERUBAHAN RKPD

    2014

    2 BELANJA DAERAH 7,349,402,032,000 7,674,903,845,441

    2.1 Belanja Tidak Langsung 4,022,622,861,700 4,267,347,750,091

    2.1.1 Belanja Pegawai 558,508,213,700 589,981,000,000

    2.1.2 Belanja Hibah 1,367,549,000,000 1,377,049,000,000

    2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 91,000,000,000 91,000,000,000

    2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada

    Kabupaten/Kota 1,766,695,512,000 1,870,732,614,091

    2.1.5

    Belanja Bantuan Keuangan

    Kepada Kabupaten/Kota

    Pemerintah Desa dan Partai

    Politik

    233,870,136,000 333,585,136,000

    2.1.6 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 5,000,000,000

    2.2 Belanja Langsung 3,326,779,170,300 3,407,556,095,350

    2.2.1 Belanja Pegawai

    2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

    2.2.3 Belanja Modal

    SURPLUS/(DEFISIT) (471,330,050,000) (796,831,863,441)

  • - 31 -

    1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 disajikan dengan

    sistematika sebagai berikut:

    BAB I Pendahuluan

    Berisikan uraian tentang latar belakang, dasar hukum

    penyusunan, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014, arah kebijakan

    keuangan daerah, proyeksi keuangan daerah dan kerangka

    pendanaan serta serta sistematika penulisan.

    Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Provinsi

    Banten Tahun 2013 dan 2014 sampai dengan Triwulan II

    Berisikan uraian evaluasi dan capaian kinerja pelaksanaan

    urusan, program dan kegiatan RKPD Tahun 2013 dan 2014

    sampai dengan Triwulan II.

    Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam

    Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014

    Berisikan uraian tentang rencana program dan kegiatan prioritas

    daerah yang menjadi kegiatan lanjutan tahun sebelumnya,

    pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

    penambahan kegiatan baru, pengurangan danpenambahan

    target kinerja,serta penambahan pagu anggaran dll.

    Bab IV Penutup

    Berisikan uraian tentang kaidah pelaksanaan dan

    pengorganisasian pelaksanaan program dan kegiatan

    pembangunan.

  • - 32 -

    BAB II

    HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

    TAHUN 2013 DAN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

    Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam

    Negeri 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

    Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, maka

    Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan pengendalian dan evaluasi

    RKPD Tahun 2014. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan

    berdasarkan pada kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun

    2013 dan 2014 sampai dengan Triwulan.

    2.1 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM

    DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013

    Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 telah melaksanakan

    33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan

    Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang

    dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas

    pokok dan fungsinya.

    2.1.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

    Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu

    pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

    tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahanan Daerah

    Kabupaten/Kota. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh

    Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut:

    1. Urusan Wajib Pendidikan

    Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang

    dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi :

    1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

    Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu :

    Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan

    Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK.

    Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

  • - 33 -

    70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan

    oleh kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Kurang

    maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih

    penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak.

    2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

    Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan

    Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar,

    Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola

    SMP, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan

    Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

    sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang

    maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang

    optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran

    harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab

    lainnya.

    3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.

    Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan

    Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan

    Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan

    Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan

    Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Kegiatan

    Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif

    pada program dimaksud sebesar 94,57%.

    4) Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan

    Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

    Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan

    Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, Kegiatan

    Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

    Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

    Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang

    Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

    sebesar 97.49%.

    5) Program Pendidikan Tinggi.

    Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 Kegiatan : Kegiatan

    Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik

    pada program dimaksud sebesar 94,57%.

  • - 34 -

    6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

    Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan

    Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan

    Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF,

    Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan,

    Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, Kegiatan

    Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan

    Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk

    mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik

    kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%.

    7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan

    Pendidikan.

    Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan

    Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan Pilot Project

    Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan

    Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada

    program dimaksud sebesar 100%.

    2. Urusan Wajib Kesehatan

    Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang

    dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU

    Malingping, meliputi :

    1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

    dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan

    Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan

    Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi untuk mendorong

    terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif

    pada program dimaksud sebesar 43,23%.

    2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

    dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan dasar pada

    Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan

    Labkesda, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi

    Masyarakat Miskin, Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan

    Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat,

  • - 35 -

    Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan

    Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan

    Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan

    Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten,

    Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan,

    Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan

    Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan

    Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan. Realisasi fisik

    kumulatif pada program dimaksud sebesar 34,95%.

    3) Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

    dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian

    Penyakit Menular Langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber

    Binatang, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan

    Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan

    Imunisasi dan Kegiatan Pengendalian Penyakit berbasis

    lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

    sebesar 50,27%.

    4) Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

    dengan melaksanakan satu Kegiatan, yaitu : Kegiatan

    Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada

    program dimaksud sebesar 2,20%.

    5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya

    Manusia Kesehatan.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

    dan RSU Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya

    Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan,

    Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di

    RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan

    Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan,

    pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan

    kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan

    Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada

    program dimaksud sebesar 57,21%.

  • - 36 -

    6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

    RSU Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8

    kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat

    kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya

    Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan

    Pelayanan kesehatan bagi kelarga miskin, Kegiatan Peningkatan

    Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan

    Kerja, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi

    masayarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja,

    Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD

    Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan

    Pelaporan, dan Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi

    Manajemen RS. Realisasi fisik kumulatif pada program

    dimaksud sebesar 37,54%.

    3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

    Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang

    dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas

    Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud,

    meliputi :

    1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

    Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6

    kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan,

    Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3,

    Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di

    Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan,

    Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,

    dan Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

    dalam Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada

    program dimaksud sebesar 93,39%.

    2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

    Lingkungan Hidup.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

    Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan

    melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan

  • - 37 -

    Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi

    Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya

    Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan

    Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik

    kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

    4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.

    Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang

    dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas

    Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan

    Wajib Pekerjaan Umum, meliputi :

    1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga

    dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, Kegiatan

    Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan

    Jembatan, Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah

    Utara, Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi

    Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan

    Gorong-Gorong Jalan, Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan

    Bronjong, Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, Kegiatan

    Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan

    Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

    Kebinamargaan, Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur

    kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, Kegiatan

    Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan

    Kebinamargaan Wilayah Utara, Kegiatan Pengadaan dan

    Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan

    Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun

    Jamak, Kegiatan Pendataan Leger Jalan, dan Kegiatan

    Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata

    Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

    59,13%.

    2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya

    Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ

  • - 38 -

    serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan

    Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada

    Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan

    Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA

    Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

    Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan

    Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA

    Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran,

    Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan

    Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan

    Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi

    Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna,

    Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada

    BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan

    Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan

    Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, Kegiatan

    Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air,

    Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan

    Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Peningkatan Kualitas

    Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, Kegiatan

    Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, dan Kegiatan

    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi

    fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%.

    3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur

    Permukiman.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya

    Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan

    Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan,

    Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan,

    Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan

    Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Perencanaan Pengembangan

    Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman,

    Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur

    Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di

    KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan

  • - 39 -

    Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan DED Gedung

    Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan

    Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif

    pada program dimaksud sebesar 73,94%.

    5. Urusan Wajib Penataan Ruang.

    Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang

    dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

    Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang

    Wilayah dan Kawasan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga

    dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan

    Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan

    Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Pengendalian

    Pemanfaatan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program

    dimaksud sebesar 86,56%.

    6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

    Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3

    program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro

    Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah :

    1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu:

    Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan

    Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, Kegiatan

    Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop,

    Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan

    dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan,

    Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

    Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

    Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan

    dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan

    dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan

    Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan

    Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program

  • - 40 -

    Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif

    pada program dimaksud sebesar 100%.

    2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan

    Administrasi Pembangunan, dan Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu:

    Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan

    Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya,

    Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dan

    Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi

    fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

    3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah.

    Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan

    dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

    melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan

    Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi

    Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.

    Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Realisasi fisik

    kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%.

    7. Urusan Wajib Perumahan.

    Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang

    dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi

    Banten, yaitu Program Pembinaan dan Penataan Perumahan.

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan

    Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

    Kurang Mampu dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan.

    Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%.

    8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

    Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2

    program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

    Provinsi Banten, yang meliputi :

    1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan

    Prasarana Kepemudaan, Kegiatan Pendidikan Pelatihan

  • - 41 -

    Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan

    Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda,

    Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan

    Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif

    pada program dimaksud sebesar 94,82%.

    2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan

    Olahraga,

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan

    penyelenggara Kejuaraan Olahraga, Kegiatan Pembinaan

    Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan

    Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan

    Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan

    Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi

    dan pembibitan olahraga, Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan

    sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan

    Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

    sebesar 100%.

    9. Urusan Wajib Penanaman Modal.

    Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang

    dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

    Pelayanan Terpadu, meliputi :

    1) Program Peningkatan Iklim Investasi.

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

    Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan

    Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan

    Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman

    Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

    83,75%.

    2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan

    Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program

    dimaksud sebesar 78,31%.

  • - 42 -

    10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

    Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

    didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

    UMKM, meliputi :

    1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro,

    Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha

    Koperasi bidang industri hasil pertanian, Kegiatan

    Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan

    Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan

    pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program

    dimaksud sebesar 100%.

    2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator

    teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran

    produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan

    usaha, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pengembangan

    teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM.

    Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

    94,52%.

    3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan

    SDM K-UMKM.

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan

    Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi.

    Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

    11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

    Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh

    Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan

    oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2

    kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan,

    dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi

    fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

  • - 43 -

    12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.

    Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang

    dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

    Banten, yaitu :

    1) Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan

    Perlindungan Tenaga Kerja.

    Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :

    Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan,

    Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan

    Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan

    Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan

    Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan

    Fasilitasi Penetapan UMP, dan Kegiatan Peningkatan

    Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

    Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

    2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan

    Kerja dan Berusaha.

    Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan

    Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan

    Tenaga Daerah, Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan

    ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga

    Kerja, dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas

    dan Pelatihan Kewirausahaan. Realisasi fisik kumulatif pada

    program dimaksud sebesar 93,73%.

    3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

    Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan

    Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI

    Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan

    Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi

    Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

    sebesar 94,45%.

    13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

    Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program

    Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan

    Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, yang

    dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan

  • - 44 -

    Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan

    Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, Kegiatan

    Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, Kegiatan

    Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan,

    Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, Kegiatan

    Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan,

    Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan

    Penganekaragaman Pangan, dan Kegiatan Fasilitasi Dewan

    Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif

    pada program dimaksud sebesar 100%.

    14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

    Anak didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

    Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan

    Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.

    Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan

    perlindungan dan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penguatan

    jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha,

    Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

    Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan

    Organisasi Perempuan, Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja

    Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran

    Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan

    Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup

    perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

    100%.

    15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

    Pada Urusan Wajib Keluarga