dpmd.madina.go.iddpmd.madina.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Buku-8-Aksi-Integrasi... · iii. DAFTAR ISI. DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN . STUNTING. AKSI INTEGRASI 1

PETUNJUK TEKNISPEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Edisi Mei 2019

Resmi Setia Milawati

Logo Kemendagri tidak ada? Bukankah mrk yang memfasilitasi pelatihan juknis aksi ke daerah.

iii

DAFTAR ISI

DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING

AKSI INTEGRASI 1 ANALISIS SITUASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING

Tahap Pertama: Merancang Tujuan Pelaksanaan Analisis Situasi

Tahapan Kedua: Reviu Hasil Analisis Sebelumnya Yang Relevan

Tahapan Ketiga: Pelaksanaan Analisis Situasi

AKSI INTEGRASI 2 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Tahap Pertama: Penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan

Tahap Kedua: Konsultasi Rancangan Rencana Kegiatan dengan DPRD

Tahap Ketiga: Ekspose Rancangan Rencana Kegiatan pada Rembuk Stunting

Kabupaten/Kota

Tahap Keempat: Finalisasi Rancangan Rencana Kegiatan

Tahap Kelima: Integrasi Rencana Kegiatan kedalam Dokumen Rencana dan

Anggaran Tahunan Daerah

AKSI INTEGRASI 3 REMBUK STUNTING KABUPATEN/KOTA

Tahap Pertama: Merancang Agenda Pelaksanaan Rembuk Stunting

Tahap Kedua: Menyiapkan dokumen pendukung

Tahap Ketiga: Sosialisasi dan Diseminasi Komitmen Aksi Integrasi Penurunan

Stunting

AKSI INTEGRASI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN

DESA

Tahap Pertama: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

Tahap Kedua: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

Tahap Ketiga: Menetapkan dan Mensosialisasikan Peraturan Bupati/

Walikota

iii

1

6

6

7

29

32

37

37

37

37

41

45

46

47

49

53

54

35




yang (y huruf kecil)


ke dalam


italic

ii

AKSI INTEGRASI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Tahap Pertama: Memahami Tugas dan Peran KPM

Tahap Kedua: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan

KPM

Tahap Ketiga: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja

KPM

Tahap Keempat: Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD

AKSI INTEGRASI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING

Tahap Pertama: Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan Data

Tahap Kedua: Penilaian Sistem Manajemen Data Saat ini

Tahap Ketiga: Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Manajemen

Data

Tahap Keempat: Reviu terhadap Perbaikan dan Pemanfaatan Sistem Data

AKSI INTEGRASI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING

Tahap Pertama: Mempersiapkan Rencana Jadwal Pengukuran

Tahap Kedua: Pelaksanaan Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

Tahap Ketiga: Pengelolaan Penyimpanan Data Pengukuran Pertumbuhan dan

Perkembangan

Tahap Keempat: Pemanfaatan Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

Tahap Kelima: Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan

Perkembangan

AKSI INTEGRASI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN

Tahap Pertama: Identifikasi Sumber Data dan Pengumpulan Data Kinerja Program/

Kegiatan

Tahap Kedua: Pelaksanaan Reviu Kinerja Tahunan Penurunan Stunting Terintegrasi

Tahap Ketiga: Menyusun Dokumen Hasil Review Kinerja Tahunan

57

60

61

62

64

67

71

75

80

82

85

88

92

92

93

93

97

101

102

106

iii

DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING

Aksi #1 Identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi

Aksi #2 Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi

Aksi #4 Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasiAksi #5 Memastikan tersedianya

dan berfungsinya kader yang membantu Pemerintah Desa dalam pelaksaaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa

Aksi #6 Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten/Kota

Aksi #7 Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting Kabupaten/Kota

Aksi #3 Menyelenggarakan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten/Kota

Aksi #8 Melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir

Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran sasaran rumah tangga 1.000 HPK.


italic


italic


pelaksanaan


italic


italic


italic


italic

ii

1Petunjuk Teknis - Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi


AKSI 1 ANALISIS SITUASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING

2 Petunjuk Teknis - Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi


ANALISIS SITUASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING

AKSI INTEGRASI 1:

1.1. Definisi

Analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Hasil analisis situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1.000 HPK. Analisis ketersediaan program dan manajemen layanan dilakukan untuk mengidentifikasi program/kegiatan pokok seperti kesehatan ibu dan anak (KIA), program perbaikan gizi masyarakat, program air minum dan sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan perlindungan sosial yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota termasuk DAK, dan Dana Desa.

1.2. Tujuan Tujuan analisis situasi adalah untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Analisis situasi diharapkan dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal: a. Memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi

peningkatan cakupan layanan intervensi gizi terintegrasi.


HPK (Hari Pertama Kehidupan)


b. Memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK terhadap intervensi gizi terintegrasi.

c. Meningkatkan efektivitas sistem manajemen data dalam membuat usulan keputusan alokasi program dan lokasi fokus.

d. Menentukan kegiatan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan desa dalam meningkatkan integrasi layanan di tingkat desa.

1.3. Output

Output analisis situasi meliputi:a. Rekomendasi kebutuhan program/kegiatan yang masih perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. b. Rekomendasi tindakan perbaikan layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan akses rumah

tangga 1.000 HPK.c. Rekomendasi kebutuhan penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam ¬ sinkronisasi

program/kegiatan maupun koordinasi antara kabupaten/kota dan desa dengan dukungan Kecamatan.

1.4. RuangLingkup

a. Analisis sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota.b. Analisis ketersediaan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif di wilayah kabupaten/kota.c. Analisis permasalahan dalam menentukan target layanan kepada Rumah Tangga 1.000 HPK.d. Analisis tantangan akses rumah tangga 1.000 HPK dalam memanfaatkan layanan. e. Analisis kondisi koordinasi antar institusi dalam meningkatkan integrasi intervensi bagi rumah tangga

1.000 HPK.

1.5. PenanggungJawab

Penanggung jawab pelaksanaan analisis situasi adalah Bappeda. Dalam pelaksanaannya, Bappeda membentuk tim yang melibatkan OPD-OPD yang bertanggung jawab dalam kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Tim Teknis RAD-PG dapat memanfaatkan tim tersebut sebagai pelaksana analisis situasi. Dalam melaksanakan analisis situasi, tim juga dapat melibatkan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.

Pemangku kepentingan lain yang terkait adalah individu atau institusi di luar OPD untuk mendukung/memperkuat proses analisis situasi, seperti pakar/praktisi di bidang gizi, tokoh agama, tokoh budaya, organisasi masyakat madani, dan pihak swasta.


italic


apa ini?


Organisasi Perangkat Daerah (OPD)


1.6. JadwaldanTahapanPelaksanaan

Idealnya analisis situasi dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berjalan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.

Tahapan PelaksanaanTahapan pelaksanaan Analisis Situasi terdiri dari:Tahap 1: Merancang Tujuan Pelaksanaan Analisis SituasiTahap 2: Reviu Hasil Analisis Sebelumnya yang RelevanTahap 3: Pelaksanaan Analisis Situasi

Gambar1.1TahapanAnalisisSituasi

1. Analisis sebaran prevalensi stunting

dalam wilayah kabupaten/kota

Pertanyaan Kunci: bagaimana pola sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota?

Keputusan 1:1. jumlah analisis situasi2. lokasi-lokasi fokus penurunan

stunting

2. Analisis ketersediaan program &

kesenjangan cakupan layanan

Pertanyaan Kunci: bagaimana ketersediaan program & kesenjangan cakupan pada setiap intervensi gizi prioritas

Keputusan 2:1. program alokasi nya perlu

diprioritaskan2. Jenis sumber daya yang diperlukan3. Realokasi ata menambah alokasi

program

3. Analisis situasi penyampaian

layanan pada rumah tangga 1.000 HPK

Pertanyaan Kunci: apa yang menjadi kendala penyedia layanan dalam penetapan Rumah Tangga 1.000 HPK sebagai target penerima manfaat

Keputusan 3: upaya perbaikan manajemen untuk memastikan Rumah Tangga 1.000 HPK menjadi target penerima manfaat layanan

Keputusan 4: koordinasi yang diperlukan untuk meningkatkan konvergensi intervensi gizi prioritas bagi rumah tangga 1.000 HPK


atau


MerancangTujuanPelaksanaanAnalisisSituasi

Bappeda membuat rancangan tujuan Analisis Situasi sesuai kebutuhan pada tahun pelaksanaan. Pada tahun pertama, tujuan Analisis Situasi lebih ditekankan untuk memberikan data dasar (baseline) permasalahan integrasi intervensi program pencegahan dan penurunan stunting kabupaten/kota. Pada tahun kedua dan selanjutnya, Analisis Situasi bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya perbaikan situasi pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting sebagai dasar perumusan rekomendasi perencanaan tindakan perbaikan.

Tujuan Pelaksanaan Analisis Situasi sekurang-kurangnya meliputi:a. Mengidentifikasi pola sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kotab. Memahami situasi ketersediaan program/kegiatan dan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitifc. Memahami praktik manajemen layanan intervensi gizispesifik dan sensitif d. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan integrasi intervensi gizi pada sasaran prioritas rumah

tangga 1.000 HPKe. Merumuskan rekomendasi untuk:

1) Memprioritaskan alokasi sumber daya untuk peningkatan cakupan dan kualitas layanan intervensi gizi.

2) Memperbaiki manajemen layanan untuk peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif.

3) Meningkatkan efektivitas sistem manajemen data untuk menunjang keputusan alokasi program dan lokasi fokus.

4) Menentukan kegiatan untuk pemberdayaan kecamatan dan desa dalam meningkatkan integrasi layanan di tingkat desa.

TahapanKedua: Reviu Hasil Analisis Sebelumnya Yang RelevanReviuHasilAnalisisSebelumnyayangRelevan

Bappeda sebagai penanggung jawab pelaksanaan Analisis Situasi diharapkan dapat mengidentifikasi hasil-hasil kajian/studi dan laporan-laporan yang dinilai relevan sebagai masukan dalam pelaksanaan analisis situasi. Hasil kajian atau laporan tersebut dapat berasal dari OPD atau institusi lain seperi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga donor/mitra pembangunan internasional.

Hasil kajian/studi dan laporan yang relevan dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai: a. Prevalensi (kasus dan jumlah) sebaran stuntingb. Rekomendasi program yang diperlukan untuk pencegahan/penurunan stunting, sumber pembiayaan,

dan lokasi fokus

Contoh hasil kajian atau laporan yang relevan: • Analisis situasi ketahanan pangan daerah• Analisis situasi kesehatan ibu and anak • Analisis penyebab ketertinggalan desa • Analisis permasalahan akses air minum dan

sanitasi• Penilaian risiko kesehatan karena lingkungan

TahapPertama: Penyusunan Rencana Analisis Situasi


Mengapa diulang kalimatnya?Kata Tahapan diganti jadi Tahap agar konsisten dengan bagian lainnya�


usul mungkin sebaiknya satu saja penjelasan tahapnya agar jelas, misalnya:Tahap Pertama: Merancang Tujuan Pelaksanaan Analisis Situasi�


italic


italic


c. Permasalahan dalam penyelenggaraan layanan terkait intervensi gizi spesifik dan sensitif serta rekomendasi tindakan untuk perbaikan manajemen layanan

d. Strategi komunikasi perubahan perilaku bagi rumah tangga 1.000 HPKe. Kebijakan/dukungan regulasi yang diperlukan

Jika tidak ada hasil-hasil analisis yang relevan, Bappeda melanjutkan ke persiapan Analisis Situasi.

TahapanKetiga: Pelaksanaan Analisis Situasi

1. Pertemuan Awal Analisis SituasiDalam pelaksanaan analisis situasi, Bappeda memfasilitasi pertemuan awal lintas OPD dan pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil untuk menyepakati hal-hal sebagai berikut:a. Tujuan analisis situasib. Jadwal dan rencana kerja untuk penyelesaian analisis situasi sesuai tahapan pada Gambar 1.1c. Pengumpulan data dan informasi termasuk menentukan tingkat kedalaman analisis situasi (contoh:

skala kabupaten, kecamatan, atau desa)d. Proses dan metode analisis situasi yang melibatkan lintas OPD, mulai dari desk study, workshop, dan

pertemuan konsultasi hasil analisis situasi.

Setiap OPD bertanggung jawab untuk menyediakan data/informasi sesuai kebutuhan pada setiap tahapan Analisis Situasi.

Informasi tentang pemetaan program/kegiatan, cakupan, dan prevalensi (jumlah dan kasus) sebaran stunting sangat diperlukan dalam proses analisis situasi dan menentukan lokasi prioritas di masing-masing kabupaten/kota. Pemetaan program/kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi jenis dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Cakupan intervensi baik spesifik dan sensitif perlu dikaji untuk menilai cakupan pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan sebaran prevalensi (kasus dan jumlah) stunting dijadikan pedoman dalam menentukan lokasi-lokasi rawan stuting (Gambar 1.2).

Gambar1.2KeterkaitanDatadalamProsesAnalisisSituasi

Prevalensi Stunting(kasus dan jumlah)

Data Stunting

Cakupan intervensi

Data CakupanHasil Pemantauan

Program/Kegiatan(Jenis dan Lokasi)

PemetaanProgram/Kegiatan

Analisis

1

2

3

Apakah intervensi gizi tersedia di lokasi

prioritas?

Dimana lokasi berisiko/rawan stunting?

Apakah alokasi program/kegiatan disediakan pada lokasi prioritas

untuk mendukung intervensi yang dibutuhkan?


Diganti jadi Tahap agar konsisten dengan bagian lainnya


mengumpulkan data sekunder,…�


italic


stunting


2. Analisis Sebaran Prevalensi Stunting

Tujuan:a. Mengetahui pola sebaran stunting dalam wilayah kabupaten/kota.b. Mengetahui wilayah-wilayah yang perlu menjadi fokus perhatian dalam pencegahan/penurunan

stunting.c. Memutuskan jumlah analisis situasi yang akan dilakukan kabupaten/kota, apakah cukup dilakukan

secara umum pada skala kabupaten/kota atau perlu dilakukan secara khusus pada skala wilayah tertentu (Kecamatan atau Desa).

Data yang dibutuhkan:• Idealnya, data yang digunakan adalah data jumlah kasus dan prevalensi stunting pada anak bawah dua

tahun (baduta) pada satu tahun terakhir, untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. • Tim pelaksana meminta Dinas Kesehatan memberikan data stunting (dalam jumlah kasus dan prevalensi)

dari hasil surveilans gizi atau hasil pengukuran pada Bulan Penimbangan Balita (Februari dan Agustus), atau hasil kegiatan lainnya yang telah divalidasi/dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan.

• Data stunting kabupaten/kota tersebut dirinci per desa/kelurahan atau per kecamatan atau per wilayah Puskesmas untuk mengetahui lokasi stunting terjadi.

Cara analisis sebaran prevalensi stuntingDinas Kesehatan menggunakan data stunting untuk menyusun beberapa informasi kunci berikut ini:• Prevalensi stunting terkini tingkat kabupaten/kota, yaitu angka rata-rata prevalensi seluruh wilayah

(seluruh desa atau seluruh kecamatan atau seluruh wilayah layanan puskesmas di kabupaten/kota tersebut)

• Prevalensi stunting berdasarkan kecamatan/desa untuk mengetahui di mana wilayah dengan prevalensi yang melampaui rata-rata secara signifikan

• Jumlah kecamatan/desa yang berada di atas atau di bawah prevalensi kabupaten/kota untuk mengetahui di mana lokasi yang situasi stunting-nya relatif lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya

• Jumlah kasus stunting per Kecamatan/Desa untuk mengetahui di mana kejadian stunting terkonsentrasi atau dengan jumlah yang melampaui rata-rata secara signifikan

Berikut adalah contoh analisis pola sebaran stunting dan hasil identifikasi wilayah yang memerlukan analisis situasi secara khusus (tersendiri) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


italic


italic


italic


• Angka Stunting kabupaten/kota (rata-rata prevalensi stunting 5 kecamatan): 12%• Terdapat 5 kecamatan dengan stunting di atas rata-rata (relatif lebih buruk)• Signifikan bila perbedaan > 50% rata-rata, maka kecamatan dengan prevalensi > 18% perlu

mendapat perhatian khusus • Ada tiga kecamatan dengan prevalensi signifikan, menjadi calon wilayah yang mendapatkan

Analisis Situasi tersendiri.

Gambar1.3PrevalensiStuntingperKecamatandenganWilayahHotspot

Keca

mat

an 1

Keca

mat

an 2

Keca

mat

an 3

Keca

mat

an 4

Keca

mat

an 5

Keca

mat

an 6

Keca

mat

an 7

Keca

mat

an 8

Keca

mat

an 9

Keca

mat

an 1

0

Keca

mat

an 1

1

Keca

mat

an 1

2

Keca

mat

an 1

3

Keca

mat

an 1

4

Keca

mat

an 1

5

2% 2%4%

6% 6% 7% 7%10% 12% 12%

13% 15%

21%

30%

40%


italic


Gambar1.4JumlahKasusStuntingPerKecamatan

• Rata-rata jumlah kasus stunting: 54/kecamatan• Ada 5 kecamatan dengan jumlah kasus stunting relatif lebih buruk (di atas rata-rata)• Perbedaan signifikan bila > 50% rata-rata, maka kecamatan dengan kasus > 81 perlu mendapat

perhatian khusus• Memperhatikan prevalensi stunting (Gambar 1.2) dan jumlah kasus stunting (Gambar 1.3), maka

Kecamatan 15 menjadi calon wilayah yang mendapatkan Analisis Situasi khusus/ tersendiri karena prevalensi dan jumlah kasus stunting signifikan di atas rata-rata

• Tim pelaksana analisis situasi dapat mempertimbangkan Kecamatan 8, 9, 12, 13, 14 dan 15 sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus karena prevalensi atau jumlah kasus tergolong tinggi.

Keca

mat

an 1

Keca

mat

an 2

Keca

mat

an 3

Keca

mat

an 4

Keca

mat

an 5

Keca

mat

an 6

Keca

mat

an 7

Keca

mat

an 8

Keca

mat

an 9

Keca

mat

an 1

0

Keca

mat

an 1

1

Keca

mat

an 1

2

Keca

mat

an 1

3

Keca

mat

an 1

4

Keca

mat

an 1

5

25 2921

3440

25 30

111

93

46

32

92

42

68

118


kecamatan 13 angkanya lebih rendah dari 50 jd harusnya gak masukmgk harusnya 8, 9, 12, 14, 15�




12 dan 15 bukankah harusnya dilingkari juga?


Gambar1.5Prevalensi Stunting perKecamatanTanpaWilayahHotspot

• Angka stunting kabupaten/kota (rata-rata prevalensi stunting dari 15 kecamatan) adalah 23 %.• Terdapat 7 kecamatan dengan situasi stunting yang relative lebih buruk (diatas rata-rata) • Jika perbedaan signifikan ditunjukkan oleh perbedaan >50% rata-rata, maka kecamatan dengan

prevalensi > 35% merupakan kecamatan yang perlu perhatian khusus• Pola sebaran menunjukkan tidak ada kecamatan dengan prevalensi signifikan di atas rata-rata.• Pola sebaran tidak menunjukkan perlunya analisis situasi tersendiri atau perhatian khusus pada

wilayah tertentu. Pola pada gambar mengindikasikan analisis situasi hanya dilakukan secara umum di tingkat kabupaten/kota.

Keca

mat

an 1

Keca

mat

an 2

Keca

mat

an 3

Keca

mat

an 4

Keca

mat

an 5

Keca

mat

an 6

Keca

mat

an 7

Keca

mat

an 8

Keca

mat

an 9

Keca

mat

an 1

0

Keca

mat

an 1

1

Keca

mat

an 1

2

Keca

mat

an 1

3

Keca

mat

an 1

4

Keca

mat

an 1

5

16% 16% 17%18% 19% 20% 20% 21%

24%25%

27%30% 30% 31%

32%


beri titik diakhir kalimat


Rekomendasi keputusan Berdasarkan hasil analisis pola sebaran stunting dalam wilayah kabupaten/kota, terdapat 3 (tiga) opsi keputusan, yaitu: 1. Analisis situasi secara tersendiri (khusus) pada wilayah-wilayah tertentu,2. Daftar wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam analisis situasi skala kabupaten/kota, namun

tidak harus mendapat Analisis Situasi tersendiri, dan3. Analisis Situasi skala kabupaten/kota secara umum.

Dalam pengambilan keputusan jumlah wilayah (kecamatan/desa) yang memerlukan analisis situasi secara tersendiri (khusus) atau daftar wilayah yang memerlukan perhatian khusus, tim pelaksana dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut:1. Pengaruh/kontribusi wilayah-wilayah tersebut untuk mempercepat penurunan stunting kabupaten/

kota (misalnya dilihat dari proporsi jumlah kasus/kejadian terhadap total kasus),2. Cakupan layanan dari intervensi gizi prioritas di wilayah tersebut, dan3. Jumlah ibu hamil atau baduta pada tahun tersebut.

Analisis situasi khusus pada wilayah tertentu dilakukan jika ada satu atau lebih dari hal-hal berikut ini ditemukan:a) Terdapat wilayah dengan prevalensi stunting atau jumlah kasus stunting secara signifikan berada

di atas rata-rata. Rata-rata yang digunakan adalah rata-rata seluruh desa atau rata-rata seluruh kecamatan atau rata-rata seluruh wilayah layanan puskesmas di Kabupaten/Kota tersebut

b) Terdapat wilayah dengan program terkait intervensi gizi prioritas yang relatif lengkap, cakupan layanan relatif memadai, namun prevalensi stunting relatif masih tinggi

c) Terdapat wilayah dengan program terkait intervensi gizi spesifik dan sensitif yang bermasalah, cakupan layanan relatif rendah, meskipun prevelansi stuntingnya rendah.

Kebutuhan Data dan Tindakan yang Diperlukan1. Jika data ideal belum tersedia, tim pelaksana analisis situasi tetap dapat memanfaatkan data-

data berikut:• Jumlah kasus stunting atau prevalensi stunting pada Baduta dan Balita (usia 0-59 bulan)

pada 3-6 bulan terakhir• Jumlah kasus stunting atau prevalensi stunting pada Baduta dan Balita pada satu tahun

terakhir• Jumlah kasus stunting atau prevalensi stunting pada Baduta dan Balita per wilayah Puskesmas

2. Jika data stunting sama sekali belum tersedia, tim menggunakan beberapa indikator untuk mendeteksi kecamatan atau desa berisiko: • Jumlah kasus atau prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)• Jumlah kasus atau prevalensi Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK)


pilihan


;


;


;


;


akhir kalimat di beri titikkata stunting italic�


italic


italic


italic


Kronik


3. Jika data pada indikator-indikator di atas belum tersedia, tim memfasilitasi diskusi dengan seluruh Puskesmas untuk memperoleh gambaran situasi stunting di kecamatan dan desa yang termasuk wilayah layanan Puskesmas masing-masing.

4. Jika data prevalensi stunting hanya tersedia pada tingkat Puskesmas, hal ini menjadi catatan bagi penanggung jawab pelaksanaan Analisis Situasi untuk mengkomunikasikan kepada penanggung jawab Aksi Integrasi #6 (Sistem Manajemen Data Stunting) untuk memprioritaskan penyediaan data yang lebih rinci di tingkat desa/kelurahan.

5. Jika data prevalensi stunting belum tersedia pada tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan memasukkan Pengukuran Data stunting (Aksi Integrasi #7) sebagai rencana aksi Dinas Kesehatan.

3. Analisis Ketersediaan Program dan Kesenjangan Cakupan Layanan

Tujuana. Memetakan ketersediaan dan lokasi program/kegiatan untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan

sensitifb. Mengidentifikasi kesenjangan cakupan layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan sensitif saat ini,

danc. Memutuskan program/kegiatan mana saja yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya, baik

melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program.

Program/kegiatan yang dimaksud adalah program/kegiatan untuk menyediakan intervensi gizi prioritas yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, DAK, dan APBDesa.

Data yang dibutuhkan• Data program/kegiatan beserta lokasinya untuk setiap intervensi gizi spesifik dan sensitif. • Data sumber daya penyelenggaraan layanan, sekurang-kurangnya data jumlah dan distribusi dari:

- sarana/prasarana- tenaga (SDM) inti pelaksanaan layanan- logistik/peralatan pelaksanaan layanan

Data cakupan intervensi untuk setiap intervensi gizi spesifik dan sensitif, yang dirinci untuk tingkat desa/kecamatan/Puskesmas. Daftar beberapa contoh indikator cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat dilihat pada Tabel 1.1.


tambahkan footnote: lihat pada panduan pemetaan program, kegiatan, dan sumber pembiayaan untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting kabupaten/kota dan desa, TNP2K, 2019.


italic


;


Tabel1.1.BeberapaCotohIndikatorCakupanIntervensiGiziSpesifikdanSensitif

SASARAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL SUMBER

A.IndikatorUtama

IBUHAMIL(Bumil)

1 Bumil periksa hamil minimal 4 kali selama kehamilan

% Bumil yang periksa hamil 4 kali terhadap semua bumil dalam kurun waktu yang sama

DinkesPosyandu

2 Bumil mendapat dan minum Tablet Tambah Darah (TTD) selama 90 Hari

% Bumil mendapat dan minum TTD selama 90 hari terhadap semua bumil dalam kurun waktu sama

DinkesPosyandu

3 Bumil mengikuti konseling gizi/ kelas Ibu minimal 4 Kali

% Bumil mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali terhadap semua bumil dalam kurun waktu sama.

DinkesPosyandu

4 Bumil KEK/Resti mendapat PMT/kunjungan rumah bulanan

% Bumil KEK/Resti yang mendapat PMT/kunjungan rumah bulanan terhadap semua Bumil KEK dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

5 Bumil memiliki Jaminan Kesehatan

% Bumil yang memiliki Jaminan Kesehatan terhadap seluruh Bumil dalam kurun waktu yang sama

DinkesPuskesmas

6 Rumah tangga dengan Bumil punya akses air minum aman

% Rumah tangga Bumil punya akses air minum aman terhadap seluruh Bumil dalam kurun waktu sama

Dinas PU

7 Rumah tangga dengan Bumil memiliki jamban yang layak

% Rumah tangga Bumil memiliki jamban layak terhadap seluruh Rumah tangga Bumil dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

8 Ibu Bersalin mendapat Pemeriksaan Nifas 3 Kali

% Ibu Bersalin mendapat pemeriksaan nifas 3 kali terhadap seluruh Ibu Bersalin dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

ANAKUSIA

0-23 BULAN

1 Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap

% Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap terhadap semua anak usia<12 bulan dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

2 Anak baduta ditimbang berat badan rutin setiap bulan

% Anak baduta ditimbang berat badan rutin setiap bulan terhadap seluruh anak baduta dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas Posyandu

3 Orangtua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan

% orangtua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan terhadap semua orangtua/pengasuh dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

4 Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting

% anak gizi buruk/kurang/stunting mendapat kunjungan rumah terhadap semua anak gizi buruk/kurang/stunting dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmasPosyandu

5 Rumah tangga dengan anak 0-2 tahun punya akses air minum aman

% Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki akses air minum aman terhadap seluruh jumlah Rumah tangga anak 0-2 tahun dalam kurun waktu sama

Dinas PU



ATAU (0-2 TAHUN)

ATAU BADUTA

6 Rumah tangga dengan anak 0-2 tahun memiliki jamban layak

% rumah tangga anak 0-2 tahun yang memiliki jamban layak terhadap seluruh jumlah Rumah tangga anak 0-2 tahun dalam dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

7 Anak 0-2 tahun memiliki Jaminan Kesehatan

% Anak 0-2 tahun memiliki Jaminan Kesehatan terhadap jumlah seluruh anak 0-2 tahun dalam kurun waktu sama.

DinkesPuskesmas

8 Anak 0-2 tahun memiliki akta lahir.

anak 0-2 tahun memiliki akta lahir. Tergadap jumlah seluruh anak 0-2 tahun dalam kurun waktu sama

Dukcapil

9 Orangtua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)

% orangtua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (paud) terhadap seluruh jumlah orangtua/pengasuh dalam kurun waktu sama

Dinas Dikbud

10 Bayi 0-6 bulan memperoleh ASI eksklusif

% Bayi 0-6 bulan memperoleh ASI eksklusif terhadap semua bayi 0-6 bulan dalam wilayah dan kurun waktu yang sama

DinkesPuskesmas

11 Neonatus mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali ( 1 x pd usia 6-48 jam, 1x pada usia 3 - 7 hari, dan 1 x pada usia 8 – 28 hari setelah lahir)

% Neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali ( 1 x pd usia 6-48 jam, 1x pada usia 3 - 7 hari, dan 1 x pada usia 8 – 28 hari setelah lahir) terhadap semua kelahiran hidup di dalam kurun waktu tertentu.

DinkesPuskesmas

12 Balita yang memiliki dan menggunakan Buku KIA

Baduta yang memiliki buku KIA dan telah terisi sesuai usia dalam kurun waktu 1 tahun


13 Baduta yang dilayani Stumilasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

Baduta yang dipantau tahapan perkembangan sesuai usianya menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Buku KIA atau instrument baku yang diperiksa oleh guru PAUD dan kader terlatih/terorientasi dibawah supervisi tenaga kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun


14 Baduta yang dilayani Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Baduta sakit yang datang berobat ke Puskesmas dilayani dengan pendekatan MTBS dalam kurun waktu 1 tahun

DinkesPuskesmas

ANAKBALITA USIA 6-59 BULAN

1 Balita 0-59 bulan yang Diare mendapat suplementasi Zink

% Balita Diare mendapat suplementasi Zink terhadap jumlah seluruh Balita Diare dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

2 Anak 6-59 bulan memperoleh vitamin A

% Anak 6-59 bulan memperoleh Vitamin A terhadap jumlah seluruh Anak 6-59 bulan dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

3 Balita kurus yang mendapatkan PMT

% balita kurus yang mendapat PMT terhadap semua balita kurus dalam kurun waktu sama

DonkesPuskesmas

4 Kehadiran balita di posyandu (D/S)

Rata-rata persentase jumlah anak usia 0-5 tahun yang hadir per bulan di posyandu terhadap semua anak usia 0-5 tahun dalam wilayah kerja posyandu


5 Balita yang memiliki dan menggunakan Buku KIA

Balita yang memiliki buku KIA dan telah terisi sesuai usia dalam kurun waktu 1 tahun



titik dihilangkan…….terhadap jumlah…�


ganti menjadi:kelas pengasuhan�


PAUD


kelas pengasuhan


Stimulasi



6 Balita yang dilayani Stumilasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

Balita yang dipantau tahapan perkembangan sesuai usianya menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Buku KIA atau instrument baku yang diperiksa oleh guru PAUD dan kader terlatih/terorientasi dibawah supervisi tenaga kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun


7 Balita yang dilayani Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Balita sakit yang datang berobat ke Puskesmas dilayani dengan pendekatan MTBS dalam kurun waktu 1 tahun

DinkesPuskesmas

ANAK >2-6 TAHUN

1 Anak usia 2-6 tahun terdaftar dalam PAUD

% Anak usia 2-6 tahun terdaftar dalam PAUD terhadap seluruh jumlah anak usia 2-6 tahun dalam kurun waktu sama

Dinas Dikbud

REMAJA PUTRI

1 Remaja putri (12-18 tahun) mendapat TTD

% Remaja putri (13-18 tahun) mendapat TTD terhadap seluruh jumlah Remaja putri dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

UKS

KPM PKK

1 KPM PKK mendapatkan Family Development Session (FDS) Gizi dan Kesehatan

% KPM PKK mendapatkan FDS Gizi dan Kesehatan terhadap seluruh jumlah KPM PKK dalam kurun waktu sama

DinSosDinkes

Puskesmas

KELUARGA 1000 HPK

1 Keluarga 1000 HPK kelompok miskin penerima BPNT

% Keluarga 1000 HPK kelompok miskin penerima BPNT terhadap seluruh jumlah Keluarga 1000 HPK kelompok miskin dalam kurun waktu sama

Dinsos

2 Keluarga 1000 HPK kelompok miskin penerima PKH

% Keluarga 1000 HPK kelompok miskin penerima PKH terhadap seluruh jumlah Keluarga 1000 HPK kelompok miskin penerima PKH dalam kurun waktu sama

Dinsos

DESA1 Desa menerapkan KRPL % Desa menerapkan KNPL terhadap seluruh

jumlah Desa penerap KNPL dalam kurun waktu sama

Dinas Pertanian

B.IndikatorPelengkap(PUSKESMAS)

PUSKESMAS

1 Balita Gizi Buruk yang di mendapat perawatan

% Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan terhadap seluruh jumlah Balita Gizi Buruk dalam kurun waktu sama

2 Puskesmas mampu melakukan manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

% Puskesmas mampu manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) terhadap seluruh jumlah Puskesmas mampu Manajemen Terpadu Balita Sakit dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

3 Puskesmas mampu stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak

% Puskesmas mampu stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak terhadap seluruh jumlah Puskesmas dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

4 Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu

% Puskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu dalam kurun waktu 1 tahun

Dinkes Puskesmas

5 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Neonatal Esensial sesuai standar

% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Neonatal Esensial sesuai standar terhadap seluruh jumlah Puskesmas dalam kurun waktu sama

Dinkes

6 Puskesmas Melaksanakan Orientasi P4K

Cakupan puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K terhadap seluruh jumlah Puskesmas dalam kurun waktu sama

DinkesPuskesmas

7 Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

% Puskesmas yang melaksanakan layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) kepada seluruh balita sakit yang datang berobat ke Puskesmas

Dinkes Puskesmas


Stimulasi


instrumen


italic


Apakah Dinsos memiliki data ini? Data BPNT biasanya bukan data terbaru sementara yang ingin dilihat adalah keluarga 1000 HPK yang mungkin saat datanya dimasukkan sdh melewati 1000 HPK. Perlu dipertimbangkan apakah data ini akan tetap dimasukkan atau tdk?


KRPL


KRPL


Kebutuhan Data dan Tindakan yang Diperlukan• Jika data cakupan layanan hanya tersedia pada tingkat puskesmas atau kecamatan, hal ini

menjadi catatan bagi penanggung jawab aksi untuk mengkomunikasikan kepada penanggung jawab Aksi #6 (Sistem Manajemen Data Stunting) untuk memprioritaskan penyediaan data yang lebih rinci di tingkat desa/kelurahan.

• Jika data cakupan layanan tidak tersedia pada tingkat puskesmas atau kecamatan, OPD penanggung jawab layanan memasukkan pengumpulan data sebagai rencana aksi OPD.

• OPD memprioritaskan penyiapan data cakupan layanan untuk wilayah-wilayah hotspot (prevalensi atau jumlah kasus stunting melebihi rata-rata secara signifikan).

Cara analisis ketersediaan program dan kesenjangan layanan

Pemetaan Program dan PendanaanTim pelaksana memetakan program/kegiatan yang tersedia di kabupaten/kota untuk setiap intervensi gizi spesifik dan sensitif beserta sumber pendanaannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui:a. Ketersediaan (ada/tidaknya) program/kegiatan untuk setiap intervensi gizi spesifik dan sensitifb. Ketersediaan (ada/tidaknya) program/kegiatan penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif

berdasarkan kecamatan dan desac. Daftar kecamatan/desa berdasarkan kelengkapan program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan

sensitif

8 Puskesmas yang melaksanakan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

% Puskesmas yang memberi layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita dan anak prasekolah minimal 2 kali setahun menggunakan KPSP atau Buku KIA atau instrument baku lainnya minimal 80% balita dan anak prasekolah di wilayah kerjanya

% Puskesmas mampu stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak terhadap seluruh jumlah Puskesmas dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

C.IndikatordiWilayahKhusus

WILAYAH KHUSUS

1 Bumil menggunakan kelambu di daerah endemik Malaria

% Bumil menggunakan kelambu di daerah endemik Malaria terhadap seluruh jumlah Bumil di daerah endemic Malaria dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

KPM

2 Bumil positif HIV mendapat PPIA (Pencegahan Penularan Ibu ke Anak)

% Bumil positif HIV mendapat PPIA (Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) terhadap seluruh jumlah Bumil Positif HIV dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

3 Balita 12-59 bulan memperoleh obat cacing

% Balita 12-59 bulan memperoleh obat cacing terhadap seluruh jumlah Balita 12-59 bulan dalam kurun waktu sama

Dinkes Puskesmas

Keterangan: Pada tahun kedua pelaksanaan Analisis Situasi menggunakan data terpilah Baduta dan balita Indikator Utama: indikator yang wajib digunakanIndikator Pelengkap: indikator yang sebaiknya juga digunakan untuk menunjang analisis cakupan intervensiIndikator untuk wilayah dengan kondisi khusus: hanya berlaku pada wilayah dengan kondisi khusus, misalnya endemis malaria, hotspot HIV



baduta


Berikut ini adalah beberapa contoh program/kegiatan beserta pendanaannya yang termasuk dalam 5 program pokok untuk intervensi gizi prioritas. Nama/nomenklatur program/kegiatan pada contoh-contoh ini bisa saja berbeda-beda di masing-masing kabupaten/kota atau provinsi.• Program Kesehatan Ibu dan Anak: pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk intervensi kesehatan

ibu hamil (intervensi gizi spesifik) yang didanai Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).• Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): PAUD untuk intervensi penyediaan akses pendidikan dasar

untuk semua (intervensi gizi sensitif), yang didanai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.• Program Air Minum dan Sanitasi: program pengembangan jaringan air bersih untuk intervensi akses air

minum yang aman (intervensi gizi sensitif), yang didanai APBD.• Program Air Minum dan Sanitasi: program sanitasi untuk intervensi akses sanitasi yang layak (intervensi

gizi sensitif), yang didanai DAK Fisik.

Identifikasi Kesenjangan Program untuk Integrasi LayananTim pelaksana menggunakan hasil langkah 1 untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang tidak tersedia di sebagian besar wilayah atau tidak tersedia di wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus (termasuk wilayah hotspot). Program yang akan diprioritaskan alokasinya mempertimbangkan kesenjangan cakupan layanan dari hasil identifikasi.

Analisis Kesenjangan Cakupan Layanan dan Kebutuhan ProgramTim pelaksana menggunakan data cakupan layanan dan hasil identifikasi kesenjangan program untuk mengidentifikasi:a. Program/kegiatan yang perlu diprioritaskan pengalokasian/penyediaannya karena cakupan layanan

yang relatif rendahb. Sumber daya penyelenggaraan layanan yang perlu disediakan/ditingkatkan dalam rangka peningkatan

cakupan layanan

Setelah mengidentifikasi program/kegiatan yang akan diprioritaskan alokasinya, tim pelaksana akan menganalisis kecukupan sumber daya program/kegiatan untuk meningkatkan cakupan layanan. Hal ini untuk mengetahui jenis sumber daya yang perlu diprioritaskan penyediaannya atau penambahannya. Misalnya menyediakan Puskesmas Pembantu (Pustu), menambah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), atau menambah Posyandu.

Tim pelaksana menggunakan data stunting untuk mengidentifikasi lokasi prioritas penyediaan atau penambahan alokasi sumber daya agar tepat sasaran. Wilayah konsentrasi kejadian stunting atau wilayah hotspot harus menjadi prioritas dalam penentuan lokasi program/kegiatan.

Rekomendasi lokasi fokus dan realokasi atau penambahan alokasi programTim pelaksana merumuskan rekomendasi perbaikan alokasi program/kegiatan berdasarkan hasil-hasil analisis sebelumnya. Tim pelaksana memfasilitasi pembahasan rekomendasi perbaikan ini dengan sektor-sektor yang terlibat. Pembahasan dengan sektor-sektor tersebut bertujuan untuk mengonfirmasikan hasil analisis situasi dan menyepakati rekomendasi perbaikan alokasi program.


Rekomendasi sekurang-kurangnya meliputi:a. Lokasi prioritas (fokus penanganan); yaitu wilayah-wilayah yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan

program/kegiatanb. Program/kegiatan prioritas; yaitu program/kegiatan yang alokasinya perlu diprioritaskan untuk

meningkatkan integrasi dan cakupan intervensi gizi prioritasc. Jenis sumber daya prioritas; yaitu sumber daya yang diprioritaskan penyediaan atau penambahannyad. Program/kegiatan yang ada yang perlu direalokasie. Program/kegiatan yang perlu diprioritaskan pada perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya

Rekomendasi lokasi fokus intervensiBerdasarkan hasil analisis sebaran prevalensi stunting dan analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan, tim pelaksana menyusun daftar lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi.Integrasi dilakukan untuk memastikan adanya pemanfaatan layanan kesehatan dan intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh target sasaran. Tabel 1.2 digunakan sebagai salah satu alat untuk mengidentifikasi jenis layanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ideal akan tercapai jika semua layanan kesehatan dan dan intervensi gizi spesifik dan sensitif telah dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga indikator warna dalam table di atas berwarna hijau.

Kriteria Seleksi dan Prioritisasi Desa Lokasi Fokus

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan desa lokasi fokus sekurang-kurangnya meliputi:1. Memiliki prevalensi stunting melebihi rata-rata2. Memiliki jumlah kasus stunting melebihi rata-rata3. Memiliki lebih dari 50% indikator utama menunjukkan cakupan intervensi gizi tergolong kurang

meskipun prevelensi stunting rendah

Berdasarkan kriteria tersebut, urutan prioritas desa lokasi fokus mempertimbangkan:1. Jumlah indikator utama dengan cakupan intervensi gizi tergolong kurang2. Prevalensi stunting3. Jumlah kasus stunting

Kabupaten/kota menetapkan jumlah desa lokasi fokus dengan beberapa cara, yaitu:1. Berdasarkan proporsi jumlah desa yang akan ditangani pada satu tahun mendatang/tahun

berjalan2. Berdasarkan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan intervensi di desa lokasi fokus


italic


italic


tabel

20Petunjuk Teknis - Pedom

an Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi

Tabel1.2.ContohMatriksPrioritisasi(TrafficLightTool)DesaLokasiFokus

Nama Desa

Prev

alen

si St

untin

g

Caku

pan

Bum

il KE

K ya

ng m

enda

pat P

MT

pem

ulih

an

Caku

pan

Ibu

Ham

il m

enda

pat T

TD m

inim

al 9

0 ta

blet

sela

ma

keha

mila

n

Caku

pan

kela

s ibu

ham

il (ib

u m

engi

kuti

kons

elin

g gi

zi da

n ke

seha

tan)

Caku

pan

kelu

arga

yan

g m

engi

kuti

Bina

Kel

uarg

a Ba

lita

Caku

pan

balit

a ku

rus y

ang

men

dapa

tkan

PM

T

Caku

pan

keha

dira

n di

pos

yand

u

Caku

pan

Ibu

Ham

il-K4

Caku

pan

anak

6-5

9 bu

lan

yang

mem

pero

leh

Vit A

Caku

pan

bayi

0-1

1 bu

lan

tela

h di

imun

isasi

dasa

r se

cara

leng

kap

Caku

pan

balit

a di

are

yang

mem

pero

leh

supl

emen

tasi

zinc

Caku

pan

rem

aja

putr

i men

dapa

tkan

TTD

Caku

pan

rum

ah ta

ngga

yan

g m

engg

unak

an

sum

ber a

ir m

inum

laya

k

Caku

pan

rum

ah ta

ngga

yan

g m

engg

unak

an

sani

tasi

laya

k

Caku

pan

rum

ah ta

ngga

pes

erta

JKN

/Jam

kesd

a

Caku

pan

KPM

PKH

yan

g m

enda

patk

an F

DS g

izi d

an

kese

hata

n

Caku

pan

oran

g tu

a ya

ng m

engi

kuti

kela

s par

entin

g

Caku

pan

anak

usia

2-6

tahu

n te

rdaft

ar (p

eser

ta

didi

k) d

i PAU

D

Caku

pan

kelu

arga

100

0 HP

K ke

lom

pok

misk

in

seba

gai p

ener

ima

BPN

T

Caku

pan

desa

men

erap

kan

KRPL

Caku

pan

laya

nan

Ibu

Nifa

s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Desa 1

Desa 2

Desa 3

Desa 4

Desa 5

Desa 6

Desa 7

Desa 8

Desa 9

Desa 10

Desa 11

Desa 12

Desa 13

Desa 14

Desa 15

Desa 16

Prevalensi Sangat Tinggi Prevalensi Tinggi

Cakupan Sangat Rendah

Prevalensi Rendah

Prevalensi Sangat Rendah

Cakupan Rendah Cakupan Hampir Memadai Cakupan Memadai (>90%)


italic


italic


cek komen sebelumnya


Rekomendasi realokasi dan penambahan alokasi programTim pelaksana mengidentifikasi opsi tindakan untuk memperbaiki alokasi sumber daya agar cakupan layanan intervensi di lokasi fokus dapat meningkat. Informasi yang dibutuhkan adalah sumber-sumber pembiayaan dan potensi pembiayaan dari APBN, APBD termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dan APBDes termasuk Dana Desa.Beberapa alternatif kegiatan untuk memperbaiki alokasi sumber daya dalam peningkatan cakupan layanan meliputi: 1) Realokasi program:

• Bappeda menata kembali lokasi program/kegiatan yang dibiayai APBN dan APBD provinsi• Bappeda merealokasi program/kegiatan yang bersumber dari APBD• OPD merealokasi anggaran dan lokasi kegiatan

2) Menambah alokasi program:• Jika merupakan program/kegiatan APBN atau APBD provinsi, maka kabupaten/kota mengusulkan

kabupaten/kota-nya atau wilayah tertentu sebagai lokasi program/kegiatan• Jika merupakan program/kegiatan APBD, maka kabupaten/kota perlu memprioritaskan alokasi

tersebut pada perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya• Jika merupakan program/kegiatan yang dapat didanai oleh DAK, maka kabupaten/kota mengusulkan

pendanannya melalui proposal DAK sesuai bidangnya• Jika dapat disediakan APBDes, maka kabupaten/kota perlu berkoordinasi dengan Camat dan

Kepala Desa agar Dana Desa dapat disesuaikan penggunaannya untuk mengurangi kesenjangan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota

Tim pelaksana membahas mekanisme penentuan realokasi dan penambahan anggaran dengan OPD terkait di tingkat provinsi untuk memastikan lokasi program/kegiatan mencakup desa-desa yang menjadi lokasi fokus dan kebutuhan realokasi atau penambahan alokasi program/kegiatan dapat terpenuhi. Tim pelaksana dapat meminta Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembahasan dengan OPD terkait.

a. Analisis Situasi Penyampaian Layanan pada Rumah Tangga 1.000 HPK

Tujuana. Mengidentifikasi permasalahan dalam manajemen layanan yang menyebabkan tidak dapat diakses

oleh rumah tangga 1.000 HPK b. Merumuskan rekomendasi tindakan perbaikan manajemen layanan agar dapat tersedia dan mampu

diakses oleh rumah tangga 1.000 HPKc. Memastikan penggunaan data rumah tangga 1.000 HPK dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan supervisi penyelenggaraan layanand. Data 1.000 HPK akan dikelola oleh KPM

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif perlu dianalisis. Tim pelaksana memprioritaskan analisis pada penyampaian layanan kunci pada rumah tangga 1.000 HPK dan beberapa layanan lainnya berdasarkan kriteria yang disepakati bersama OPD.


pendanaannya


Data yang dibutuhkanData yang dibutuhkan terdiri atas:1. Cakupan layanan2. Gambaran umum proses penyelenggaraan layanan3. Daftar OPD penyedia layanan

Beberapa Contoh Kriteria Layanan Yang Perlu Dianalisa1. Alokasi pendanaan program/kegiatan yang dominan untuk penyediaan layanan 2. Lokasi pelaksanaan program/kegiatan ada di sebagian besar wilayah kabupaten/kota3. Cakupan layanan rendah4. Cakupan layanan tinggi pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi 5. Layanan dari intervensi gizi yang target penerima manfaatnya masyarakat umum6. Layanan yang dirancang untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK namun cakupan layanannya

masih rendah

Apabila diperlukan, tim pelaksana dapat melakukan observasi lapangan untuk melakukan Analisis Situasi secara khusus pada wilayah tertentu, dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: • Karakteristik wilayah yang memicu faktor penyebab stunting• Karakteristik keluarga dengan anak stunting• Kendala bagi keluarga sasaran untuk mengakses layanan

Cara analisis situasi penyampaian layanan1. DiskusiidentifikasimasalahdalampenyampaianlayananTim pelaksana melakukan diskusi/FGD (Focus Group Discussion) dengan OPD penanggung jawab layanan di tingkat Kabupaten/Kota untuk:a. Memahami proses penyelenggaraan layanan secara umumb. Mengidentifikasi permasalahan serta perubahan/penyesuaian yang diperlukan dalam memastikan

layanan dapat diakses oleh rumah tangga 1.000 HPK

Cakupan Layanan Rendah. Apakah supply memadai?a. Jika ya, hal ini mengidikasikan adanya masalah pada manajemen layanan, bukan pada

alokasi anggaran layanan. Diskusikan bagaimana praktik manajemen layanan saat ini untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan• Bagaimana supervisi pelaksanaannya? • Apakah ada SOP/panduan pelaksanaan kegiatan?• Apakah kapasitas teknis SDM perlu ditingkatkan?

b. Jika tidak, hal ini mengindikasikan perlunya penambahan sumber daya layanan tersebut. Diskusikan sumber daya apa yang perlu ditingkatkan dan apakah penambahan sumber daya tersebut dapat dilakukan melalui redistribusi (realokasi) atau harus dengan penambahan (alokasi)


mengindikasikan


Beberapa contoh pertanyaan kunci yang dapat digunakan dalam FGD antara lain:a. Apakah OPD penanggung jawab layanan dapat mengakses data dan informasi rumah tangga 1.000

HPK?b. Apakah proses penyelenggaraan layanan saat ini memiliki sistem untuk memastikan rumah tangga

1.000 HPK menjadi target penerima manfaat layanan?c. Jika sistemnya sudah ada, apakah sistem tersebut berjalanuntuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK

menjadi target penerima manfaat layanan?

2. Diskusiidentifikasimasalahpenyampaianlayananditingkatpelaksana/operasionalDiskusi/FGD dengan penyedia layanan (misalnya Puskesmas, BPSPAMS, PAUD) bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaksana teknis/operasional dalam menyasar rumah tangga 1.000 HPK.

Beberapa contoh pertanyaan kunci yang dapat digunakan dalam FGD antara lain:a. Apakah penyedia layanan paham tentang intervensi gizi spesifik dan sensitif yang harus diprioritaskan?b. Apakah mereka tahu siapa yang menjadi target utama intervensi gizi?c. Apakah mereka mendapatkan informasi tentang rumah tangga 1.000 HPK?d. Apakah mereka tahu cara mengakses informasi rumah tangga 1.000 HPK?e. Jika informasi rumah tangga 1.000 HPK tersedia, bagaimana informasi ini digunakan dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan di wilayah kerja masing-masing?

Rekomendasi Kebutuhan Perbaikan LayananTim pelaksana merumuskan rekomendasi perbaikan manajemen yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK menjadi target penerima manfaat layanan, baik melalui proses manajemen layanan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) maupun melalui penyampaian layanan oleh para petugas.

Rekomendasi tersebut harus difokuskan pada upaya perbaikan manajemen pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Tim teknis memfasilitasi pembahasan rekomendasi perbaikan ini dengan sektor-sektor yang terlibat untuk mengkonfirmasi temuan analisis situasi dan menyepakati rekomendasi perbaikan manajemen layanan.

Rekomendasi ini meliputi, namun tidak terbatas pada:1. Mekanisme penyediaan/pemutakhiran data/informasi dan pemanfaatan data rumah tangga 1.000 HPK

untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyampaian layanan2. Penyesuaian instrumen dan proses dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan

layanan atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penyampaian layanan untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK

3. Mekanisme pemantauan peningkatan cakupan layanan pada rumah tangga 1.000 HPK4. Kegiatan terkait perubahan perilaku keluarga sasaran yang sesuai dengan karakteristik wilayah


beri spasi


1.10Analisis Kebutuhan Penguatan Koordinasi Antar Program danAntaraKabupaten/KotaDenganKecamatandanDesa

TujuanMengidentifikasi kebutuhan koordinasi dan rekomendasi penguatan koordinasi antar lembaga atau antar tingkatan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dalam meningkatkan integrasi layanan bagi rumah tangga 1.000 HPK. Reviu kondisi koordinasi saat ini dilakukan untuk memahami praktik koordinasi yang telah berjalan dan untuk mengidentifikasi forum-forum koordinasi yang perlu diperkuat perannya.

Cara reviu kondisi koordinasi saat ini• Tim pelaksana melakukan reviu terhadap koordinasi antar lintas sektor (OPD), penyedia layanan dan

upaya komunikasi perubahan perilaku, serta antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan desa. • Reviu terhadap koordinasi lintas sektor dilakukan untuk merekomendasikan forum koordinasi lintas

sektor (OPD) yang perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat program/kegiatan dan penyampaian layanan.

Pertanyaan Kunci untuk Reviu Koordinasi antar OPD1. Forum koordinasi lintas sektor apa saja yang telah terbentuk/tersedia? 2. Siapa (lembaga) mana yang menjadi penanggung jawabnya?3. Isu-isu apa saja yang menjadi fokus agenda koordinasi tersebut?4. Bagaimana frekuensi pertemuan koordinasi dari forum tersebut? Apakah berkala atau sewaktu

waktu sesuai kebutuhan?5. Bagaimana dengan jadwal kerja dan biaya operasional? Apakah terdapat rencana kerja dan

kepastian biaya operasional pelaksanaan koordinasi?6. Di antara forum koordinasi yang telah ada, forum mana yang dinilai cukup efektif dalam

memfasilitasi koordinasi antar OPD?

Pertanyaan Kunci untuk Reviu Koordinasi di antara Penyedia Layanan dan Upaya Komunikasi Perubahan Perilaku

1. Forum koordinasi apa saja yang tersedia? Di tingkat apa? (di kabupaten/kota atau kecamatan?)2. Siapa (lembaga) mana yang menjadi penanggung jawabnya?3. Isu-isu apa saja yang menjadi fokus agenda koordinasi tersebut?4. Bagaimana frekuensi koordinasi dari forum tersebut? Apakah berkala atau sewaktu waktu sesuai

kebutuhan?

• Reviu koordinasi di antara penyedia layanan dan upaya komunikasi perubahan perilaku untuk merekomendasikan forum koordinasi penyedia layanan di tingkat kabupaten/kota atau di tingkat kecamatan yang akan diperkuat untuk mendukung integrasi layanan bagi rumah tangga 1.000 HPK di tingkat desa/kelurahan.


1.7, 1.8 dan 1.9 tidak ada tiba2 langsung loncat ke 1.10


• Reviu koordinasi di antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan desa adalah untuk merekomendasikan forum koordinasi lintas pemerintahan yang akan diperkuat untuk mendukung integrasi layanan bagi rumah tangga 1.000 HPK di tingkat desa/kelurahan.

Rekomendasi penguatan koordinasi

Rekomendasi penguatan koordinasi meliputi:1) Koordinasi di antara OPD-OPD penanggung jawab program/kegiatan. Rekomendasi terkait dengan forum yang akan diperkuat untuk koordinasi perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan kemajuan program/kegiatan prioritas di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi, terutama di lokasi fokus penanganan stunting.

Pertanyaan Kunci untuk Reviu Koordinasi antara Kabupaten/Kota dengan Kecamatan dan Desa

1. Forum koordinasi apa saja yang tersedia? Di tingkat apa? (di Kabupaten/Kota atau kecamatan?)2. Siapa (lembaga) mana yang menjadi penanggung jawabnya?3. Isu-isu apa saja yang menjadi fokus agenda koordinasi tersebut? 4. Bagaimana frekuensi koordinasi dari forum tersebut? Apakah berkala atau sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan?5. Bagaimana dengan jadwal kerja dan biaya operasional? Apakah terdapat rencana kerja dan

kepastian biaya operasional pelaksanaan koordinasi?6. Di antara forum koordinasi yang telah ada, forum mana yang dinilai cukup efektif dalam

memfasilitasi koordinasi program antara OPD, Kecamatan, dan Desa?

5. Bagaimana dengan jadwal kerja dan biaya operasional? Apakah terdapat rencana kerja dan kepastian biaya operasional pelaksanaan koordinasi?

6. Di antara forum koordinasi yang telah ada, forum mana yang dinilai cukup efektif dalam memfasilitasi koordinasi antara penyedia layanan?

Termasuk dalam hal ini koordinasi penyediaan/penambahan alokasi program/kegiatan bersumber DAK, APBN, atau APBD Provinsi, koordinasi penetapan lokasi prioritas dari program-program yang dikelola OPD, dan koordinasi pemantauan kemajuan integrasi intervensi gizi prioritas.

2) Koordinasi upaya perbaikan penyampaian layanan dan komiunikasi perubahan perilaku oleh penyedia layanan.

Rekomendasi terkait dengan forum yang perlu diperkuat untuk koordinasi teknis para penyedia layanan dan para pelaksana upaya perubahan perilaku rumah tangga 1.000 HPK.

Contoh: (1) koordinasi antara BPSPAMS dengan kader Posyandu dalam promosi penggunaan sumber air minum aman; dan (2) koordinasi antara Puskesmas dengan dukun beranak dalam promosi imunisasi dasar pada bayi.


spasi perlu diperbaiki karena terlalu rapat


3) Koordinasi antara Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.Rekomendasi terkait dengan forum yang perlu diperkuat untuk koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kemajuan program/kegiatan prioritas dan penyampaian layanan untuk meningkatkan jumlah keluarga sasaran yang mengakses layanan secara serentak.

Termasuk dalam hal ini koordinasi pembiayaan program/kegiatan prioritas pada lokasi prioritas, koordinasi pemantauan kemajuan integrasi layanan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan data KPM, dan koordinasi pelaksanaan layanan dari sejumlah penyedia layanan.





AKSI 2 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN



PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

AKSI INTEGRASI 2:

2.1. Definisi

Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah kabupaten/kota selanjutnya mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD.

2.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kegiatan bertujuan untuk: 1. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan analisis situasi ke dalam

Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK. Kegiatan OPD untuk meningkatkan intervensi gizi terintegrasi, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan/satu tahun mendatang, baik yang memerlukan atau tidak memerlukan anggaran, dan

2. Memberikan acuan bagi Kabupaten/Kota untuk pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).



setelah anggaran diberi titik.


2.3. Output

Output penyusunan Rencana Kegiatan ini adalah rencana program/kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.


Mengingat pentingnya penyusunan rencana kegiatan ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota pada tahun berjalan dan/atau satu tahun anggaran berikutnya, maka tim penyusun harus berasal dari berbagai OPD terkait dan dikoordinir oleh Bappeda. Tim penyusun juga dapat berupa tim yang sama dengan tim teknis Analisis Situasi atau beberapa anggotanya berasal dari tim teknis Analisis Situasi.

2.5. Jadwal

Penyusunan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi dilaksanakan pada bulan Februari

2.6. TahapanPelaksanaan

Penyusunan Rencana Kegiatan meliputi tahapan sebagai berikut:Tahap 1 : Penyusunan Rancangan Rencana KegiatanTahap 2 : Konsultasi Rancangan Rencana Kegiatan dengan DPRDTahap 3 : Ekspose Rancangan Rencana Kegiatan pada Rembuk Stunting Kabupaten/Kota Tahap 4 : Finalisasi Rancangan Rencana Kegiatan berdasarkan Kesepakatan Rembuk Stunting Kab/KotaTahap 5 : Integrasi Rencana Kegiatan ke dalam RKPD, Renja OPD, KUA PPAS, dan RKA OPD

TahapPertama: Penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan

Penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:1. Bappeda bersama OPD merevieu kembali rekomendasi hasil analisis situasi untuk mengidentifikasi

kegiatan yang perlu dilakukan untuk merealisasikan setiap rekomendasi dan mengidentifikasi OPD pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari:

a. Kegiatan untuk meningkatkan cakupan intervensib. Kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada lokasi prioritas (fokus) dan Rumah Tangga 1000

HPK

Contoh-contoh kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan integrasi intervensi gizi serta OPD penanggung jawabnya ditampilkan pada Tabel berikut:


italic


Kabupaten



ke dalam dokumen rencana dan anggaran tahunan daerah


bagian ini sebaiknya indent (menjorok ke dalam)


huruf kecil


Tabel2.1.ContohKegiatanuntukMeningkatkancakupandanIntegrasi

Intervensi Contohkegiatan OPDPenanggungJawab

Suplementasi tablet tambah darah pada Remaja dan Wanita Usia Subur (WUS)

• Pendataan jumlah dan sebaran remaja putri dan ibu hamil

• Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)• Kampanye pentingnya mengkonsumsi

TTD

Dinas Kesehatan

Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin

• Pendataan jumlah dan sebaran ibu hamil KEK dari kelompok miskin

• PMT ibu hamil KEK

Dinas Kesehatan

Promosi, konseling menyusui, dan PMBA

• Kelas ibu hamil dan Ibu Balita Dinas Kesehatan

Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

• Pemeriksaan dan intervensi tumbuh kembang bayi dan balita

• Konseling stimulasi tumbuh kembang bayi dan balita

Dinas Kesehatan

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

• Pelatihan MTBS bagi Nakes Puskesmas• Pemantauan pelaksanaan MTBS

Dinas Kesehatan

Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu

• Pendataan Rumah Tangga 1000 HPK untuk menjadi sasaran kegiatan

• Pemantauan pelaksanaan BPNT

Dinas SosialDinas Ketahanan PanganDinas Kesehatan

Kampanye nasional, termasuk penyebarluasan informasi melalui berbagai jalur organisasi masyarakat madani, jejaring lintas agama, organisasi profesi, dan komunitas.

• Pengembangan instrumen komunikasi perubahan perilaku

• Pelatihan kader• Kegiatan konseling rumah tangga

terpadu (interpersonal counseling)

Dinas Kesehatan Bidang Promosi KesehatanDinas yang membidangi Kominfo

Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua

Integrasi modul gizi pada program Pengasuhan Bersama dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ), Parenting, Bina Keluarga Balita (BKB)

Dinas Pendidikan

Akses Jaminan Kesehatan (JKN) • Koordinasi dengan Desa dan Kecamatan untuk pendataan keluarga (terutama RT 1000 HPK) yang belum memiliki NIK

• Promosi kepesertaan JKN• Layanan pendaftaran ‘jemput bola’

BPJS KesehatanDinas KesehatanDinas Sosial

Akses air minum yang aman • Program/kegiatan penyedian/peningkatan/optimalisasi sistem penyediaan air minum

• Peningkatan kapasitas pengelola SPAM perdesaan

Dinas PU

Akses sanitasi yang layak • Program/kegiatan penyediaan/peningkatan sarana sanitasi

• Program/kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Dinas PUDinas Kesehatan

Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK

• Penyediaan/pemutakhiran data/informasi Rumah Tangga 1000 HPK

• Penyesuaian form/instrumen perencanaan, pemantauan, dan evaluasi intervensi untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK

• Pelatihan kader pembangunan manusia• Penyediaan forum koordinasi para

penyedia layanan dan kader di tingkat desa/kecamatan

BPMDDinas teknis


cek komen sebelumnya terkait hal ini


Pengasuhan


2. Masing-masing OPD mereviu dokumen perencanaan yang ada untuk mengidentifikasi apakah kegiatan yang perlu dilakukan telah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada dan apakah perlu penyesuaian target kinerja, lokasi prioritas (fokus), perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran. a. Jika ya, rancangan rencana kegiatan memasukkan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen

perencanaan yang ada dengan/tanpa penyesuaian target kinerja, lokasi prioritas (fokus), perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran, serta OPD penanggung jawab.

b. Jika tidak, OPD melanjutkan pengusulan kegiatan baru dengan target kinerja, lokasi, dan anggaran (jika diperlukan) serta OPD penanggung jawab yang sesuai dengan rekomendasi hasil analisis situasi

Dokumen perencanaan yang direviu meliputi:1. RPJMD2. Renstra OPD3. RAD-PG ataupun rencana strategis ‘tematik’ yang relevan dengan percepatan penurunan

stunting

3. Masing-masing OPD mereviu hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan; hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan digunakan untuk verifikasi kebutuhan di tingkat desa dan penajaman kegiatan untuk desa-desa prioritas (fokus). Selain itu, dapat dipetakan kegiatan apa saja yang dapat dilimpahkan kewenangannya ke tingkat desa, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam aksi #4.

4. Masing-masing OPD memetakan berbagai opsi sumber pendanaan untuk membiayai program/kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integrasi

5. Bappeda dan OPD membahas dan mengkonsolidasikan rancangan rencana kegiatan untuk bahan konsultasi dengan DPRD komisi terkait. Informasi penting yang diharapkan dari hasil konsolidasi ini adalah sebagai berikut:a. Daftar prioritas kegiatan peningkatan cakupan intervensib. Daftar prioritas kegiatan peningkatan integrasi intervensic. Kegiatan yang sudah ada dan tidak perlu penyesuaian (dalam salah satu atau lebih hal berikut:

target kinerja, lokasi prioritas (fokus), perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, anggaran)d. Kegiatan yang sudah ada namun perlu penyesuaiane. Kegiatan baru namun tidak memerlukan anggaranf. Kegiatan baru yang memerlukan alokasi anggaran

Penyusunan prioritas kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:1. Tahapan pelaksanaan kegiatan (kegiatan mana yang harus terlaksana terlebih dahulu sebelum

kegiatan yang lain)2. Ketersediaan pendanaan dalam tahun berjalan dan satu tahun anggaran berikutnya.



Tabel2.2.RencanaKegiatanPeningkatanIntegrasiIntervensiPencegahandanPenurunanStunting

NOMASALAH

YANG DIHADAPI

REKOMENDASI KEGIATAN TARGETKINERJA LOKASI ANGGARAN

OPD PENANGGUNG

JAWAB

WAKTU PENYELESAIAN

1 Perbaikan alokasi program/anggaran untuk meningkatkan integrasi

1.1 Rekomendasi 1.1: ……………………………………… 1.1: ……………………

1.2 Rekomendasi 1.2: ……………………………………… 1.2: ……………………

Dst Dst

Sub total 1

2 Perbaikan manajemen penyampaian intervensi

2.1 Rekomendasi 2.1: ……………………………………… 2.1: ……………………

2.2 Rekomendasi 2.2: ……………………………………… 2.2: ……………………

Dst Dst

Sub total 2

3 Perbaikan data stunting dan cakupan intervensi

3.1 Rekomendasi 3.1: ……………………………………… 3.1: ……………………

3.2 Rekomendasi 3.2: ……………………………………… 3.2: ……………………

Dst Dst

Sub total 3

4 Penguatan koordinasi antar program dan antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan desa

4.1 Rekomendasi 4.1 4.1

Rekomendasi 4.2 4.2

Sub total 4

Total

TAHUN ANGGARAN ……………….KABUPATEN/KOTA …………………..


tabel 2.2 dan 2.3 bedanya apa? karena judulnya hampir sama



Tabel2.3.RencanaProgramdanKegiatanIntervensiPenurunan Stunting Terintegrasi

Tanggal: ……………………………., ……………….. 20 ….Tim Penyusun Rencana Kegiatan

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BASELINE TARGET

KINERJA LOKASI ANGGARAN SUMBER PENDANAAN OPD PENANGGUNG JAWAB

JADWAL PELAKSANAAN

Total

TAHUN ANGGARAN ……………….KABUPATEN/KOTA …………………..



TahapKedua: Diskusi Rencana Kegiatan dengan DPRD

1. Diskusi bertujuan untuk mengkomunikasikan Rancangan Rencana Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi kepada DPRD dan dukungan kebijakan anggaran yang diperlukan.

2. Melalui diskusi ini, DPRD diharapkan lebih awal memahami kebutuhan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dan memahami implikasi kebijakan yang perlu disesuaikan, terutama dalam perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dan KUA-PPAS.

3. Diskusi dapat dilakukan masing-masing kelompok OPD dengan DPRD Komisi terkait atau oleh Sekda bersama Bappeda dengan Badan Anggaran DPRD.

Tahap Ketiga: Ekspose Rancangan Rencana Kegiatan pada Rembuk Stunting Kabupaten/Kota

1. Bappeda memaparkan Rancangan Rencana Kegiatan dalam Rembuk Stunting untuk mendapatkan konfirmasi (terutama dari Desa dan Kecamatan) dan dukungan dari seluruh stakeholder di wilayah kabupaten/kota.

2. OPD memberikan klarifikasi/konfirmasi yang diperlukan atas rancangan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Kesepakatan Rembuk Stunting atas rencana kegiatan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi menjadi dasar finalisasi dan pengesahan rencana kegiatan.

TahapKeempat: Finalisasi Rancangan Rencana Kegiatan

1. Jika pada Rembuk Stunting terdapat tambahan/masukan terhadap rancangan Rencana Kegiatan, tim penyusun melakukan revisi atas rancangan rencana kegiatan tersebut.

2. Rencana kegiatan yang telah difinalkan berdasarkan hasil Rembuk Stunting selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD

3. OPD menggunakan Rencana Kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan intervensi gizi terintegrasi pada tahun berjalan ataupun dalam penyusunan Renja dan RKA OPD tahun rencana berikutnya.

4. Bappeda dan OPD memastikan kegiatan yang bersumber DAK masuk dalam proposal DAK tahun rencana berikutnya

TahapKelima: Integrasi Rencana Kegiatan kedalam Dokumen Rencana dan Anggaran Tahunan Daerah

1. Pengintegrasian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penuangan program/kegiatan OPD hasil kesepakatan Rembuk Stunting ke dalam Renja OPD dan RKPD.

2. Pengintegrasian ini bertujuan untuk memastikan komitmen program/kegiatan penurunan stunting tercantum dalam RKPD dan/atau R-APBD/RAPBD-P dan dilaksanakan secara terpadu.

3. OPD mengidentifikasi kegiatan dalam Rencana Kegiatan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.


ke dalam (dipisah)


italic



pemangku kepentingan



akhiri dengan titik


akhiri dengan titik


4. TAPD mengintegrasikan rencana kegiatan tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yaitu RKPD, KUA – PPAS, RAPBD/RAPBD-P.

Jadwal pengintegrasian ini mengikuti jadwal penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD/RAPBD-P. Untuk mengetahui kemajuan proses integrasi ini, penanggung jawab dapat menggunakan:1. Matriks Kendali Integrasi Rencana Program/Kegiatan, yaitu matriks untuk mengetahui daftar program/

kegiatan dalam Rencana Kegiatan yang masuk dalam RKPD dan/atau Renja OPD (Tabel 2.4)2. Matriks Kendali Integrasi Anggaran, yaitu matriks untuk mengetahui daftar program/kegiatan dalam

Rencana Kegiatan sesuai angka 1 yang masuk dalam KUA-PPAS dan RAPBD/RAPBD-P (Tabel 2.5)



Tabel2.4.MatriksKendaliIntegrasiRencanaKegiatandalamRKPDdanRenjaOPD

Tabel2.5.MatriksKendaliIntegrasiAnggaranRencanaKegiatandalamKUA-PPASdanAPBD

Rencana Kegiatan Tahun …./…. Renja OPD Tahun …. RKPD Tahun ….

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Target Kinerja Satuan Lokasi Anggaran Sumber

Dana OPD Target Kinerja Lokasi Anggaran Target

Kinerja Lokasi Anggaran

Tahun 20…

Rencana Kegiatan Tahun …./…. KUA-PPAS Tahun…. APBD Tahun ….

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Target Kinerja Satuan Lokasi Anggaran Sumber

Dana OPD Target Kinerja Lokasi Anggaran Target

Kinerja Lokasi Anggaran

Tahun 20…




AKSI 3 REMBUK STUNTING



REMBUK STUNTING KABUPATEN/KOTA

AKSI INTEGRASI 3:

3.1. Definisi

Rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus.

Materi utama yang akan disampaikan dalam kegiatan rembuk stunting adalah:1. Program/kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun

berjalan, dan2. Komitmen Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk program/kegiatan

penurunan stunting yang akan dimuat dalam RKPD/Renja tahun berikutnya.

Rembuk Stunting dilakukan setelah kabupaten/kota memperoleh hasil Analisis Situasi (Aksi Integrasi #1) dan memiliki Rancangan Rencana Kegiatan (Aksi#2) penurunan stunting terintegrasi kabupaten/kota. Informasi hasil Musrenbang Kecamatan dan Desa juga akan menjadi bagian yang dibahas dalam Rembuk Stunting kabupaten.


3.2. Tujuan

Rembuk stunting bertujuan untuk:1. Menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting

kabupaten/kota terintegrasi.

Untuk pelaksanaan rembuk stunting pada tahun kedua dan selanjutnya, perlu penyampaian perkembangan jumlah kasus dan prevalensi stunting dan perbaikan cakupan intervensi.

2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

3. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota.

3.3. Output

Output yang diharapkan dari rembuk stunting adalah:1. Komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh bupati, perwakilan DPRD, kepala desa,

pimpinan OPD dan perwakilan sektor nonpemerintah dan masyarakat.2. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas

sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

Hasil kegiatan rembuk stunting menjadi dasar gerakan penurunan stunting kabupaten/kota melalui integrasi program/kegiatan yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat.


Bupati sebagai penanggung jawab aksi integrasi mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rembuk Stunting.

TPK bertanggung jawab untuk:• Menyusun rencana persiapan, waktu, agenda, serta kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan rembuk

stunting yang akan dilakukan,• Konsultasi rencana kegiatan Rembuk untuk mendapat perseujuan Bupati, dan• Koordinasi dengan OPD dan pihak lainnya (Unit Pelaksana Teknis K/L, lembaga non-pemerintah, dan

swasta) yang akan terlibat dalam pelaksanaan Rembuk Stunting.


italic


non-pemerintah


italic


;


;


persetujuan


Lembaga non pemerintah dan swasta yang dimaksud misalnya Lembaga Ikatan Ibu Menyusui, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Guru Taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Himpunan PAUD Indonesia (Himpaudi), Persatu Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Aisyiyah, Fatayat dan Muslimah NU, WKRI (Wanita Katholik Republik Indonesia), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia), Wanita Buddhis Indonesia, Persada Hindu, PAMSIMAS, SANIMAS, Ikatan Wanita Tani (IWT), Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (IPMI), dan lain sebagainya.

3.5. Jadwal

Waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan jadwal perencanaan tahunan kabupaten/kota sehingga hasil rembuk bisa terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota. Idealnya, Rembuk Stunting kabupaten/kota dilakukan sebelum Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan (Februari). Kegiatan Rembuk Stunting dapat dilaksanakan pada saat kegiatan Forum OPD untuk Penyusunan Renja OPD kabupaten/kota (Februari).

3.6. TahapanPelaksanaan

Tahap 1 : Merancang Agenda Pelaksanaan Rembuk StuntingTahap 2 : Menyiapkan Dokumen PendukungTahap 3 : Sosialisasi dan Diseminasi Komitmen Aksi Integrasi Penurunan Stunting

TahapPertama: Merancang Agenda Pelaksanaan Rembuk Stunting

1. Agenda acaraRembuk stunting diselenggarakan dalam bentuk workshop selama satu hari dengan agenda acara yang disesuaikan dengan temuan dari analisis situasi dan kebutuhan daerah. Agenda acara setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penjelasan mengenai stunting serta pentingnya keterlibatan dan peran lintas sektor,b. Penyampaian hasil analisis situasi program penurunan stunting,c. Penyampaian dan diskusi rancangan rencana kegiatan,d. Penandatanganan komitmen dan kesepakatan rencana kegiatan, dane. Sesi apresiasi bagi unsur pemerintahan dan masyarakat yang berhasil dalam upaya penurunan

stunting terintegrasi (mulai tahun kedua).

2. NarasumberNarasumber dapat berasal dari unsur pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan/atau universitas.


non-pemerintah


;


;


;


;


italic


3. PesertaPeserta Rembuk Stunting tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Wakil Bupati (Walikota/Wakil Walikota), Sekretaris Daerah (Sekda), DPRD, Bappeda, OPD penanggung jawab layanan (terkait intervensi gizi prioritas), Badan Kantor Perwakilan Kementerian Teknis, unsur PKK, para Camat dan Kepala Desa, pendamping dan fasilitator program terkait (kabupaten/kota, kecamatan, desa), akademisi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

TahapKedua:Menyiapkan dokumen pendukung

Dalam rembuk stunting, diupayakan seminimal mungkin terjadinya penyesuaian atau revisi terhadap hasil Analisis Situasi (hasil dari Aksi #2) dan Rencana Kegiatan (hasil dari Aksi #3) yang telah diajukan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bahwa hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan tersebut telah terkonfirmasi secara formal sebelum kegiatan rembuk stunting dilakukan.

1. Dokumen Analisis situasi a. Sebaran stunting dan cakupan intervensi dalam wilayah kabupaten/kota dan lokasi focus, b. Rekomendasi program dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan cakupan layanan secara

terintegrasi,c. Rekomendasi tindakan perbaikan manajemen untuk memastikan Rumah Tangga 1000 HPK

mendapatkan intervensi secara lengkap, dand. Rekomendasi koordinasi yang dbutuhkan antar OPD dan antara kabupaten/kota dengan desa

melalui dukungan kecamatan.

2. Rancangan Rencana Kegiatana. Daftar rekomendasi program dan kegiatan penurunan stunting tahun berjalan dan/atau tahun

berikutnya, danb. Kebutuhan anggaran program dan kegiatan terkait penurunan stunting di OPD penanggung jawab

layanan serta unit teknis di tingkat kecamatan dan desa beserta sumber pendanaan (APBN, APBD, Dana Transfer, APBDes, Dana Desa, dan sebagainya).

Rancangan Rencana Kegiatan disusun dengan mempertimbangkan daftar usulan kegiatan di tingkat desa hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

3. Format Komitmen Hasil Rembuk Stuntinga. Naskah komitmen, danb. Berita acara kesepakatan rencana kegiatan.

Untuk ditandatangani oleh Bupati, Kepala Desa, Pimpinan OPD, perwakilan DPRD, perwakilan sektor non-pemerintah, dan perwakilan masyarakat


italic


fokus;


;


;


Hasil pemetaan dan rekomendasi….�


;


;


Gambar3.1GambaranUmumPelaksanaanRembukStuntingKabupaten/Kota

Rancangan Rencana Kegiatan

Rembuk Stunting

Komitmen Hasil Rembuk Stunting

Kab/Kota

Hasil Analisis Situasi

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Kesepakatan Rencana Kegiatan

• Anggaran Intervensi sesuai kebutuhan & lokasi fokus

• Pelaksanaan aksi integrasi

• Pemantauan dan pelaporan hasil pelaksanaan intervensi gizi

INPUT OUTPUT

OUTCOMEINPUT

Konfirmasi Kebutuhan Program/Kegiatan

Konfirmasi Kebutuhan Program/Kegiatan

Tahap Ketiga: Sosialisasi dan Diseminasi Komitmen Aksi Integrasi Penurunan Stunting

1. Sosialisasi komitmen bersama dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang tersedia seperti radio, koran, televisi lokal, dan sebagainya.

2. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan diseminasi komitmen hasil Rembuk Stunting untuk menegaskan kembali komitmen dan mendorong seluruh pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya penurunan stunting terintegrasi.

3. Dengan adanya sosialisasi dan diseminasi, masyarakat juga dapat melakukan monitoring sosial terhadap pelaksanaan komitmen dalam upaya penurunan stunting terintegrasi diwilayahnya masing-masing.




AKSI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA



PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA

AKSI INTEGRASI 4:

4.1.Definisi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa.

Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli desa. Namun demikian, secara umum alokasi pendanaan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan stunting relatif masih sangat kecil.

Peraturan Pemerintah (PP) 11/2019 tentang perubahan kedua atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 pasal 37 telah mengamanatkan kewajiban Bupati/Walikota untuk menerbitkan peraturan terkait daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan ini akan menjadi acuan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa terkait kewenangan tersebut sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.


4.2.TujuandanRuangLingkup

Tujuan utama dari diterbitkannya peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting. Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa dapat meliputi hal-hal berikut:1. Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan

penurunan stunting,2. Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang

dapat mendukung pencegahan dan penurunan stunting,3. Menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa,

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan stunting termasuk pelaksaanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individual/pribadi,

5. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa, dan

6. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan stunting.

Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi dapat berupa peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada yang relevan dengan agenda pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten/Kota.

4.3.PenanggungJawab

Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di Kabupaten/Kota memberikan kewenangannya kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menyusun atau merevisi Peraturan Bupati/Walikota terkait upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat Desa.

4.4.Jadwal

Idealnya penyusunan Peratutan Bupati/Walikota selesai ditetapkan paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan di Desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun berikutnya.


4.5.TahapanPelaksanaan

Tahapan Aksi Integrasi 4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa terdiri dari:Tahap 1: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/WalikotaTahap 2: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ WalikotaTahap 3: Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

TahapPertama:Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

1. Penyusunan inisiatif rancangan Peraturan Bupati/ Walikotaa. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa berperan penting dalam mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

b. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa membentuk Tim Penyusun untuk menginisiasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

c. Tim Penyusunan bertugas untuk melakukan review atas peraturan terkait desa yang sudah ada dan merumuskan ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2. Review Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desaa. Tim Penyusun mengidentifikasi Peraturan

Bupati/Walikota terkait tentang peran dan kewenangan desa yang sudah ada.

b. Tim Penyusun mengidentifikasi kesesuaian Peraturan Bupati/Walikota yang ada dengan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi (Aksi 1), Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2), dan Rembuk Stunting (Aksi 3).

c. Tim Penyusun mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk merevisi atau membuat peraturan Bupati/Walikota dalam rangka mendukung upaya pencegahan penurunan stunting terintegrasi.

1. Tim Penyusun diketuai oleh Pimpinan OPD pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Sekretaris berasal dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

2. Tim Penyusun ditetapkan melalui surat keputusan Pemerintah Daerah.

3. Tim penyusun sebaiknya melibatkan OPD lain yang terkait dan perwakilan dari lembaga masyarakat yang relevan dan akademisi.

Tim Inisiator juga dapat mempelajari Peraturan Bupati/Walikota tentang pencegahan dan penurunan stunting dari daerah lain:1. Apakah upaya penurunan stunting dilakukan

secara terintegrasi?2. Bagaimana peran dan kewenangan desa

dimasukan sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting dalam Peraturan Bupati/Walikota?

Proses review dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dengan melibatkan lintas sektor, mitra pembangunan, lembaga kemasyarakatan, dan akademisi.


3. Menyusun ruang lingkup revisi Peraturan Bupati/Walikotaa. Tim penyusun merumuskan ruang lingkup dan substansi yang akan diatur dalam peraturan Bupati/

Walikota yang mengacu pada hasil Analisis Situasi (Aksi 1), Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2), dan komitmen dalam Rembuk Stunting Kabupaten/Kota (Aksi 3) untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Ruang lingkup Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa yang didalamnya mencakup kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sekurang-kurangnya memuat tentang:• Kewenangan desa dalam menentukan alokasi pendanaan dalam APBDes,• Peran kecamatan dalam mendukung Pemerintah Desa. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan

Camat untuk melakukan evaluasi rancangan APBDes (Permendagri 20/2018 pasal 37) sebagai peluang intervensi daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintergrasi dalam APBDes n+1,

• Koordinasi Pemerintah Desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program,• Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya), dan• Dukungan Desa untuk memobilisasi, pelatihan, dan pendanaan kegiatan kader pembangunan

manusia (KPM).

4. Menyusun revisi rancangan Peraturan Bupati/Walikota a. Tim Penyusun membuat revisi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa

dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sesuai tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

b. Tim Penyusun Peraturan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada bagian Hukum Kabupaten/Kota.

TahapKedua: Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota

1. Pembahasan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dengan Bagian Hukuma. Tim Penyusun Peraturan Bupati/Walikota melakukan pembahasan dengan bagian Hukum untuk

melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah.

Beberapa Contoh Peraturan Bupati/Walikota Terkait Kewenangan Desa dan Stunting

1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penurunan Stunting2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Penurunan Stunting di

Kabupaten Katingan3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penurunan Stunting di Kabupaten

Katingan4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan

Dana Desa Tahun 2019


b. Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada Sekretaris Daerah.

2. Pembahasan dengan OPD Terkaita. Tim penyusun selanjutnya melakukan pembahasan untuk penyempurnaan rancangan Peraturan

Bupati/Walikota dengan OPD terkait.b. Personil OPD terkait yang diharapkan adalah mereka yang sudah terlibat sejak perumusan tujuan

dikeluarkannya Peraturan Bupati/Walikota agar pembahasan berjalan efektif dan efisien.3. Konsultasi Publik

a. Konsultasi publik penting dilakukan sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mendapatkan input dari masyarakat.

b. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memberikan masukan atas peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Konsultasi publik dapat dilakukan dengan berbagai cara dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

d. Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa merupakan kelompok utama yang diharapkan dapat memberikan input dalam rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

Tahap Ketiga: Menetapkan dan Mensosialisasikan Peraturan Bupati/Walikota

1. Penyelesaian dan penetapan Peraturan Bupati/Walikotaa. Tim Penyusun melakukan serangkaian pembahasan atas hasil dari konsultasi publik sebagai bahan

untuk memfinalisasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota.b. Rancangan final Peraturan Bupati/Walikota ini harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala

Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Pimpinan OPD terkait.c. Pimpinan OPD terkait atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan final Peraturan Bupati/

Walikota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.d. Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota

untuk ditandatangani.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikotaa. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Bupati/

Walikota tersebut.b. Sosialisasi dan penyebarluasan Peraturan Bupati/Walikota ini perlu dilakukan seintensif mungkin

dan bisa menjangkau sampai ke pelosok desa. Keberadaan Peraturan Bupati/Walikota ini harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.




AKSI 5 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA



PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

AKSI INTEGRASI 5:

5.1.Definisi

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan kader lainnya yang ada di desa.

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa. Kegiatan pembinaan KPM idealnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran (Aksi 1 - Analisis Situasi, Aksi 2 - Penyusunan Rencana Kegiatan, dan Aksi 3 - Rembuk Stunting).

5.2.TujuandanRuangLingkup

Tujuan pembinaan KPM adalah untuk memastikan mobilisasi KPM di seluruh desa di Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi:a. Menentukan tugas KPM dalam pelaksanaan integrasi pencegahan dan


penurunan stunting di tingkat desa,b. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan KPM,c. Mengembangkan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM, dand. Mensinergikan kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya pencegahan dan penurunan

stunting.

5.3.PenanggungJawab

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk merencanakan kegiatan mobilisasi KPM di desa.

5.4.Jadwal

Kegiatan pembinaan KPM idealya dilakukan pada bulan Mei tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran (Aksi 1 - Analisis Situasi, Aksi 2 - Penyusunan Rencana Kegiatan, dan Aksi 3 - Rembuk Stunting).

5.5.TahapanPelaksanaan

Tahapan memobilisasi KPM meliputi hal-hal berikut ini:Tahap 1: Memahami Tugas KPMTahap 2: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan KPMTahap 3: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPMTahap 4: Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD

TahapPertama: Memahami Tugas KPM

1. Pemahaman yang sama tentang tugas KPMa. Untuk memahami tugas KPM perlu dilakukan sosialisasi tentang peran dan tangggung jawab

KPM dalam rangka integrasi pencegahan dan penurunan stunting tingkat desa di internal OPD Kabupaten/Kota.

b. Hal-hal yang perlu disamakan persepsinya oleh OPD kabupaten/kota terkait KPM, meliputi:• Peran strategis KPM sebagai fasilitator pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting

terintegrasi di desa,• Bentuk tugas yang dapat dikerjakan oleh KPM,• Pola pembinaan yang dapat dilakukan oleh setiap OPD kepada KPM,• Mekanisme distribusi tugas dari OPD Kabupaten kepada KPM, dan• Pola pelaporan kegiatan KPM.


2. Tugas dari KPM a. Mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat

desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini stunting,

b. Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1,000 HPK melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD),

c. Memantau layanan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga 1,000 HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas,

d. Menfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi baik gizi spesifik dan sensitif,

e. Memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak,

f. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksaaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif, dan

g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan stunting seperti bidan desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat desa.

3. Penetapan KPM dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa

Tahap Kedua: Mengidentifikasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Pembiayaan KPM 1. Identifikasiketersediaansumberdaya

a. Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu mengidentifikasi ketersediaan sumber daya KPM sesuai kriteria sebagai berikut:

Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan kader desa yang mendapatkan tugas khusus untuk memfasilitasi kegiatan integrasi layanan pencegahan dan penurunan stunting di desa. Syarat utama untuk menjadi KPM meliputi:• Berasal dari desa setempat• Berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan dibidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik• Dapat baca tulis, minimal pendidikan SLTAKPM tidak harus direkrut baru tetapi bisa berasal dari kader yang sudah ada didukung peningkatan kapasitas untuk memfasilitasi kegiatan penurunan stunting.


2. IdentifikasiketersediaanpembiayaanoperasionalKPMa. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

mengidentifikasi potensi pembiayaan operasional KPM dalam integrasi intervensi pencegahan dan penurunan stunting di desa (misalnya: APBDes/Dana Desa, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, OPD lainnya, dan swasta).

b. Dari potensi pembiayaan tersebut dikaji aspek apa saja yang akan dapat dibiayai (misalnya: insentif, biaya transportasi, dan penyusunan laporan).

3. Identifikasiketersediaanpembiayaanpeningkatankapasitas1. Alokasi penanggaran untuk operasional kegiatan kader (contohnya: insentif, transportasi) secara

umum sudah tercantum dalam APBDes dan/atau Dana Desa.2. Kabupaten/Kota bertugas untuk memperkuat peran KPM agar dapat bekerja lebih baik. Oleh karena

itu, Kabupaten/Kota perlu mengalokasikan pendanaan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:• Dana pelatihan pra-tugas sebelum KPM menjalankan tugasnya,• Dana insentif kinerja sebagai stimulasi agar KPM dapat terus termotivasi melaksanakan tugas dan

meningkatkan kinerja, dan• Dana bimbingan teknis baik untuk pelatihan lanjutan maupun biaya supervisi pemantauan

kabupaten/kota ke desa.

Tahap Ketiga: Mengembangkan Dukungan Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja KPM

1. Sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas KPMa. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu

mengembangkan pola dukungan terhadap peningkatan kinerja KPM.b. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Untuk itu diperlukan adanya tim kerja, biaya operasional, dan modul pelatihan.c. Modul pelatihan KPM mengacu pada Panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Sistem pemberian insentif KPM berbasis kinerjaa. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

mengembangkan sistem pemberian insentif kepada KPM dengan memperhatikan capaian kinerja.b. KPM harus mempunyai kontrak tugas yang jelas tentang target pencapaiannya sebagai dasar

pemberian insentif.c. OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyiapkan

instrumen evaluasi KPM berbasis capaian kinerja.


Beberapa Kriteria yang dapat digunakan untuk Pemberian Insentif KPMKriteria pemberian insentif bagi KPM berdasarkan target pemenuhan beberapa kegiatan, yang meliputi:• Peta sosial, data sasaran, dan laporan hasil rembuk stunting desa yang dilaporkan setelah

tiga (3) bulan pertama pelaksanaan.• Laporan hasil pemantauan integrasi layanan termasuk tindak lanjut pengukuran tinggi badan

anak usia di bawah dua tahun sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan.• Pelaksanaan kegiatan forum koordinasi antar penyedia layanan setiap tiga (3) bulan mulai

dari April -Desember.• Pemberian insentif juga dapat diberikan dalam bentuk bukan uang seperti:

- Penghargaan KPM berprestasi- Mendapatkan pelatihan lanjutan sebagai bagian peningkatan kualifikasi- Sertifikat pelatihan

3. Sistem keberlanjutan KPMMengingat peran strategis KPM di dalam integrasi pencegahan dan penurunan stunting di desa maka memastikan keberadaan KPM ada di setiap desa sepanjang tahun anggaran merupakan hal yang penting dilaksanakan. Perlu dikembangkan pembagian peran antara desa dengan kabupaten/kota untuk menjamin keberadaan KPM. Desa berperan untuk menyediakan KPM sedangkan kabupaten/kota berperan untuk memberikan pendampingan.

Berikut ini beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan keberadaan KPM:a. Perlu dipastikan bahwa pengelolaan KPM sudah tercakup dalam Peraturan Bupati/Walikota.b. Perlu disusun Rencana Kerja kabupaten/kota untuk pembinaan KPM di mana OPD yang

bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melibatkan seluruh dinas sektor teknis.

c. Mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kinerja KPM.

4. Pengembangan peran kecamatan dalam pembinaan KPM dan integrasi layanan penurunan stunting desaPemerintah Kabupaten/Kota perlu mempertegas peran kecamatan dalam upaya pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. Secara rinci tugas dan peran kecamatan dalam integrasi layanan penurunan stunting meliputi: a. Melakukan review atas usulan APBDes dengan memastikan bahwa desa telah memasukkan

anggaran kegiatan penurunan stunting termasuk pembiayaan operasional untuk KPM.b. Memberikan advokasi rancangan Peraturan Desa dengan memastikan bahwa draft Peraturan Desa

tidak menghambat proses integrasi layanan pencegahan dan penurunan stunting tetapi akan mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi.

c. Memfasilitasi terjadinya rapat koordinasi sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan antar unit-unit layanan untuk membahas beberapa hal:


• Konsolidasi data hasil laporan layanan dengan data laporan desa,• Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku desa khususnya KPM dalam memfasilitasi

integrasi layanan penurunan stunting,• Pembahasan dalam rangka mengefektifkan pola-pola koordinasi dalam mendukung layanan di

desa,• Menyusun rencana kerja bersama untuk bulan berikutnya, dan• Mensinergikan rencana kerja kabupaten dengan rencana kerja desa, terutama pada aspek

waktu pelaksanaan.

TahapKeempat: Mensinergikan Kinerja KPM dengan Program OPD

1. Koordinasi dan SinergiBappeda kabupaten/kota perlu memfasilitasi koordinasi antara OPD kabupaten/kota lainnya untuk merumuskan pola sinergi kerja KPM dengan petugas atau pendamping program dari OPD. Sinergi bisa diawali dengan menggunakan hasil pendataan dan laporan yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Hasil dari pelaporan akan menghasilkan data-data sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kasus stunting dari setiap desa lokasi layanan atau lokasi dampingan.

Hasil kerja dari KPM, salah satunya adalah laporan rutin sekurang-kurang setiap tiga (3) bulan yang berisikan data sasaran dan data capaian layanan. Data laporan sudah dikonsolidasikan dengan sumber layanan setempat seperti dengan Posyandu, Bidan Desa, Poskesdes, dan PAUD. Laporan KPM akan menjadi bagian dari laporan desa yang akan dikirimkan ke kabupaten/kota khususnya kepada OPD terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan desa seperti OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Data dari laporan desa ini menjadi penting untuk dikonsolidasikan dengan data dari setiap OPD. Rapat rutin sekurang-kurang setiap tiga (3) bulan untuk mengkonsolidasikan data antar OPD menjadi penting untuk diagendakan oleh kabupaten/kota dalam rangka memantau kemajuan penurunan stunting.

Perlu adanya kebijakan kabupaten/kota untuk menetapkan tim kerja yang bertugas untuk melakukan konsolidasi data dan menetapkan salah satu OPD sebagai koordinator. Selanjutnya setiap OPD akan menggunakan data yang dikeluarkan oleh tim kerja ini sebagai data rujukan di dalam menyusun perencanaan kegiatan dan pengembangan layanan.

2. Rapat Bulanan KPM dengan OPD LayananDi dalam melaksanakan tugasnya, KPM akan lebih banyak melakukan pemantauan kepada seluruh warga desa. Sedangkan petugas layanan seperti bidan desa dan guru PAUD cenderung fokus pada sasaran yang datang ke pusat layanan. Rapat sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan antara KPM dengan petugas layanan di unit kesehatan, PAUD, dan unit layanan atau program lainnya menjadi penting untuk dilakukan secara rutin. Rapat ini bertujuan untuk saling menginformasikan tentang hasil kerja pelayanan.


Hasil pembahasan diharapkan akan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti:a. Konsolidasi dan pemutakhiran data sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kasus gizi/stunting,b. Pembahasan masalah yang muncul,c. Rencana kerja bersama dan pembagian tugas atau peran, dand. Rencana penguatan kapasitas kepada KPM dan desa dalam pelaksanaan kegiatan penurunan

stunting.

3. Fasilitasi Penanganan Masalah pada Layanan Pencegahan dan Penurunan StuntingDalam pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan dan penurunan stunting mungkin saja ditemukan sejumlah permasalahan. Kendala koordinasi, komunikasi, integrasi pelaksanaan layanan, dan keterbatasan dukungan bisa saja terjadi. Penanganan atas masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Prinsip dasarnya adalah semua pihak yang terlibat dalam integrasi penurunan stunting wajib terlibat dalam pembahasan penyelesaian masalah lapangan.

Jika masalah yang muncul adalah pola koordinasi di tingkat kabupaten/kota, maka pemangku kepentingan kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk membahas langkah penyelesaiannya. Demikian juga, jika penyebab masalahnya ada di tingkat kecamatan atau desa maka pemangku kepentingan di kecamatan dan desa perlu difasilitasi untuk mendiskusikan langkah penyelesaiannya.

Pada pembahasan penyelesaian masalah, jika disepakati langkah perbaikannya bersifat teknis, maka OPD dan/atau dinas teknis bersangkutan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika langkah penanganan masalahnya terkait dengan kebijakan maka Bappeda yang bertanggung jawab melakukan perbaikan dan memberikan arahan perbaikan kebijakan yang diperlukan.




AKSI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING


italic潐



SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING

AKSI INTEGRASI 6:

6.1.Definisi

Sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting adalah tatanan pengelolaan data di tingkat Kabupaten/kota sampai dengan tingkat Desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolan program/atau kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.

Sistem manajamen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan di Kabupaten/kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi disesuaikan dengan kegiatan di setiap tingkatan pemerintahan.1. Di tingkat desa, data digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses

perencanaan, penentuan sasaran program, pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja (score card);

2. Di tingkat kecamatan, data digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa, penentuan target desa, dan pemantauan kemajuan kegiatan.


3. Di tingkat kabupaten/kota, masing-masing OPD yang membidangi sektor yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan seperti dalam Analisis Situasi, Rembuk Stunting, melihat dan melakukan reviu capaian layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program.

6.2.Tujuan

Tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data stunting adalah untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penurunan stunting. Tujuan khusus perbaikan sistem manajemen data untuk memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: Aksi #1 (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi #2 (Rencana Kegiatan), Aksi #7 (Pengukuran dan publikasi stunting) dan Aksi #8 terkait dengan Reviu Kinerja.

Pengelola program di kabupaten/kota melalui Bappeda dapat menggunakan data pencegahan dan penurunan stunting untuk keperluan advokasi ke kepala daerah dan juga memenuhi fungsi pelaporan ke provinsi dan pusat. Tujuan aksi perbaikan sistem manejemen data bukan untuk membangun sistem manajemen data baru/khusus untuk stunting tetapi untuk memperkuat sistem-sistem yang sudah ada di OPD, guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data tentang intervensi stunting gizi terintegrasi.

6.3.PenanggungJawab

Penanggung jawab untuk mengkoordinir Aksi ini adalah Bappeda. Sementara OPD terkait akan bertanggung jawab terhadap ketersediaan data untuk masing-masing kegiatan program.

6.4.Jadwal

Kegiatan aksi ini dilaksanakan sepanjang tahun anggaran untuk mendukung keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi.

6.5.TahapanKegiatan

Sistem manajemen data ini harus dapat memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: aksi #1 (Analisis Situasi), aksi #2 (Rencana Kegiatan), aksi #7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting), dan aksi #8 terkait dengan Reviu Kinerja Tahunan.

Tahap 1: Identifikasi Kebutuhan Dan Kesenjangan DataTahap 2: Penilaian Sistem Manajemen Data Saat IniTahap 3: Menyusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sistem DataTahap 4: Melakukan Reviu Terhadap Perbaikan Dan Pemanfaatan Sistem Data


TahapPertama:Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan Data

Bappeda dan seluruh OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan intervensi gizi terintergrasi perlu mengetahui dan memahami kebutuhan data yang akan digunakan dalam melaksanakan intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Kebutuhan data tersebut disusun berdasarkan jenis intervensi dan tingkatan wilayah pemerintahan (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/kota).

Data awal yang dikumpulkan pada tahap Aksi#1 (Analisis Situasi) di tahun pertama merupakan data baseline untuk indikator cakupan stunting dan dipantau secara berkala. Untuk memenuhi kebutuhan melakukan Aksi#1 (Analisa Situasi) dan Aksi#8 (Review Kinerja Tahunan), perlu rencana pemantauan pencegahan dan penurunan stunting secara lintas-sektor. Hasil identifikasi kebutuhan data dan rekomendasi kesenjangan data dari Aksi#1 (Analisis Situasi) merupakan informasi awal untuk mengidentifikasi masalah ketersediaan, aksesibilitas dan/atau kualitas data stunting. Hasil ini digunakan sebagai bahan diskusi pada kegiatan penyusunan rencana Aksi#6 (Sistem Manajemen Data). Peran serta aktif lintas sektor dalam meningkatkan kualitas sistem data yang ada di kabupaten/kota merupakan faktor kunci. Oleh karena itu, kegiatan Pemetaan atau Penilaian Sistem Manajemen Data dan Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sistem Data disarankan dijadikan salah satu rekomendasi kegiatan dalam penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi#2).

Pada tahapan pelaksanaan Aksi#1 (Analisis Situasi), Bappeda meminta masing-masing OPD yang membidangi program intervensi stunting untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan penggunaan data berdasarkan pengguna data, jenis keputusan yang perlu didukung dengan data, dan jenis data yang dibutuhkan. Sistem manajemen data mencakup data-data dari setiap indikator mulai dari data stunting sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Adapun contoh dari daftar indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel6.1.Pem

etaanIndikatorCakupanIntervensiGiziTerintegrasi

SASA

RAN

INDI

KATO

RDE

FIN

ISI O

PERA

SIO

NAL

OPD

Su

mbe

r Dat

aM

onito

ring

Sum

ber D

ata

Data

base

Pem

etaa

nAd

a/Ti

dak

A. In

dika

tor U

tam

a

IBU

HAM

IL(B

umil)

1Bu

mil

perik

sa h

amil

min

imal

4 k

ali

sela

ma

keha

mila

n%

Bum

il ya

ng p

erik

sa h

amil

4 ka

li te

rhad

ap se

mua

bum

il da

lam

kur

un w

aktu

yan

g sa

ma.

Dina

s Ke

seha

tan

2Bu

mil

men

dapa

t dan

min

um T

able

t Ta

mba

h Da

rah

(TTD

) sel

ama

90 H

ari

% B

umil

men

dapa

t dan

min

um T

TD se

lam

a 90

har

i ter

hada

p se

mua

bum

il da

lam

ku

run

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

3Bu

mil

men

giku

ti ko

nsel

ing

gizi/

kel

as Ib

u m

inim

al 4

Kal

i%

Bum

il m

engi

kuti

kons

elin

g gi

zi/ke

las i

bu m

inim

al 4

kal

i ter

hada

p se

mua

bum

il da

lam

kur

un w

aktu

sam

a.Di

nas

Kese

hata

n

4Bu

mil

KEK/

Resti

men

dapa

t PM

T/ku

njun

gan

rum

ah b

ulan

an%

Bum

il KE

K/Re

sti y

ang

men

dapa

t PM

T/ku

njun

gan

rum

ah b

ulan

an te

rhad

ap se

mua

Bu

mil

KEK

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

5Bu

mil

mem

iliki

Jam

inan

Kes

ehat

an%

Bum

il ya

ng m

emili

ki Ja

min

an K

eseh

atan

terh

adap

selu

ruh

Bum

il da

lam

kur

un

wak

tu y

ang

sam

aDi

nas

Kese

hata

n

6Ru

mah

tang

ga d

enga

n Bu

mil

puny

a ak

ses a

ir m

inum

am

an%

Rum

ah ta

ngga

Bum

il pu

nya

akse

s air

min

um a

man

terh

adap

selu

ruh

Bum

il da

lam

ku

run

wak

tu sa

ma

Dins

a PU

7Ru

mah

tang

ga d

enga

n Bu

mil

mem

iliki

ja

mba

n ya

ng la

yak

% R

umah

tang

ga B

umil

mem

iliki

jam

ban

laya

k te

rhad

ap se

luru

h Ru

mah

tang

ga B

umil

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

8Ib

u Be

rsal

in m

enda

pat P

emer

iksa

an

Nifa

s 3 K

ali

% Ib

u Be

rsal

in m

enda

pat p

emer

iksa

an n

ifas 3

kal

i ter

hada

p se

luru

h Ib

u Be

rsal

in

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

ANAK

USI

A 0-

23

BULA

N

1An

ak u

sia <

12 b

ulan

men

dapa

t im

unisa

si da

sar l

engk

ap%

Ana

k us

ia <

12 b

ulan

men

dapa

t im

unisa

si da

sar l

engk

ap te

rhad

ap se

mua

ana

k us

ia<1

2 bu

lan

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

2An

ak b

adut

a di

timba

ng b

erat

bad

an

rutin

setia

p bu

lan

% A

nak

badu

ta d

itim

bang

ber

at b

adan

rutin

setia

p bu

lan

terh

adap

selu

ruh

anak

ba

duta

dal

am k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

3O

rang

tua/

peng

asuh

men

giku

ti ko

nsel

ing

gizi

bula

nan

% o

rang

tua/

peng

asuh

men

giku

ti ko

nsel

ing

gizi

bula

nan

terh

adap

sem

ua o

rang

tua/

peng

asuh

dal

am k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

4Ku

njun

gan

rum

ah b

agi a

nak

gizi

buru

k/ku

rang

/stu

nting

% a

nak

gizi

buru

k/ku

rang

/stu

nting

men

dapa

t kun

jung

an ru

mah

terh

adap

sem

ua

anak

gizi

bur

uk/k

uran

g/st

untin

g da

lam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas

Kese

hata

n

5Ru

mah

tang

ga d

enga

n an

ak 0

-2 ta

hun

puny

a ak

ses a

ir m

inum

am

an%

Rum

ah ta

ngga

ana

k 0-

2 ta

hun

mem

iliki

aks

es a

ir m

inum

am

an te

rhad

ap se

luru

h ju

mla

h Ru

mah

tang

ga a

nak

0-2

tahu

n da

lam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nsa

PU

6Ru

mah

tang

ga d

enga

n an

ak 0

-2 ta

hun

mem

iliki

jam

ban

laya

k%

rum

ah ta

ngga

ana

k 0-

2 ta

hun

yang

mem

iliki

jam

ban

laya

k te

rhad

ap se

luru

h ju

mla

h Ru

mah

tang

ga a

nak

0-2

tahu

n da

lam

dal

am k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

7An

ak 0

-2 ta

hun

mem

iliki

Jam

inan

Ke

seha

tan

% A

nak

0-2

tahu

n m

emili

ki Ja

min

an K

eseh

atan

terh

adap

jum

lah

selu

ruh

anak

0-2

ta

hun

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma.

Dina

s Ke

seha

tan

8An

ak 0

-2 ta

hun

mem

iliki

akt

a la

hir.

anak

0-2

tahu

n m

emili

ki a

kta

lahi

r. Te

rgad

ap ju

mla

h se

luru

h an

ak 0

-2 ta

hun

dala

m

kuru

n w

aktu

sam

aDu

kcap

il

9O

rang

tua/

peng

asuh

men

giku

ti pa

renti

ng

bula

nan

(PAU

D)%

ora

ngtu

a/pe

ngas

uh m

engi

kuti

pare

nting

bul

anan

(pau

d) te

rhad

ap se

luru

h ju

mla

h or

angt

ua/p

enga

suh

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Dik

bud

10Ba

yi 0

-6 b

ulan

mem

pero

leh

ASI e

kskl

usif

% B

ayi 0

-6 b

ulan

mem

pero

leh

ASI e

kskl

usif

terh

adap

sem

ua b

ayi 0

-6 b

ulan

dal

am

wila

yah

dan

kuru

n w

aktu

yan

g sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan


ATAU

(0

-2

TAHU

N)

ATAU

BA

DUTA

11N

eona

tus m

enda

patk

an p

elay

anan

se

suai

stan

dar p

alin

g se

diki

t 3 k

ali (

1 x

pd

usia

6-4

8 ja

m, 1

x pa

da u

sia 3

- 7

har

i, da

n 1

x pa

da u

sia 8

– 2

8 ha

ri se

tela

h la

hir)

% N

eona

tus y

ang

men

dapa

tkan

pel

ayan

an se

suai

stan

dar p

alin

g se

diki

t 3 k

ali (

1 x

pd

usia

6-4

8 ja

m, 1

x pa

da u

sia 3

- 7

har

i, da

n 1

x pa

da u

sia 8

– 2

8 ha

ri se

tela

h la

hir)

te

rhad

ap se

mua

kel

ahira

n hi

dup

di d

alam

kur

un w

aktu

tert

entu

.

Dina

s Ke

seha

tan

12Ba

duta

yan

g m

emili

ki d

an m

engg

unak

an

Buku

KIA

Badu

ta y

ang

mem

iliki

buk

u KI

A da

n te

lah

teris

i ses

uai u

sia d

alam

kur

un w

aktu

1

tahu

nDi

nas

Kese

hata

n

13Ba

duta

yan

g di

laya

ni S

DIDT

KBa

duta

yan

g di

pant

au ta

hapa

n pe

rkem

bang

an se

suai

usia

nya

men

ggun

akan

Ku

esio

ner P

ra S

krin

ing

Perk

emba

ngan

(KPS

P) a

tau

Buku

KIA

ata

u in

stru

men

t bak

u ya

ng d

iper

iksa

ole

h gu

ru P

AUD

dan

kade

r ter

latih

/ter

orie

ntas

i dib

awah

supe

rvisi

te

naga

kes

ehat

an d

alam

kur

un w

aktu

1 ta

hun

Dina

s Ke

seha

tan

14Ba

duta

yan

g di

laya

ni M

anaj

emen

Te

rpad

u Ba

lita

Saki

t (M

TBS)

Badu

ta sa

kit y

ang

data

ng b

erob

at k

e Pu

skes

mas

dila

yani

den

gan

pend

ekat

an M

TBS

dala

m k

urun

wak

tu 1

tahu

nDi

nas

Kese

hata

n

ANAK

BALI

TA

USI

A 6-

59

BULA

N

1Ba

lita

0-59

bul

an y

ang

Diar

e m

enda

pat

supl

emen

tasi

Zink

% B

alita

Dia

re m

enda

pat s

uple

men

tasi

Zink

terh

adap

jum

lah

selu

ruh

Balit

a Di

are

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

2An

ak 6

-59

bula

n m

empe

role

h vi

tam

in A

% A

nak

6-59

bul

an m

empe

role

h vi

t A

terh

adap

jum

lah

selu

ruh

Anak

6-5

9 bu

lan

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

3Ca

kupa

n ba

lita

kuru

s yan

g m

enda

patk

an

PMT

% b

alita

kur

us y

ang

men

dapa

t PM

T te

rhad

ap se

mua

bal

ita k

urus

dal

am k

urun

wak

tu

sam

aDi

nas

Kese

hata

n

4Ke

hadi

ran

balit

a di

pos

yand

u (D

/S)

Rata

-rat

a pe

rsen

tase

jum

lah

anak

usia

0-5

tahu

n ya

ng h

adir

per b

ulan

di p

osya

ndu

terh

adap

sem

ua a

nak

usia

0-5

tahu

n da

lam

wila

yah

kerja

pos

yand

uDi

nas

Kese

hata

n

5Ba

lita

yang

mem

iliki

dan

men

ggun

akan

Bu

ku K

IABa

lita

yang

mem

iliki

buk

u KI

A da

n te

lah

teris

i ses

uai u

sia d

alam

kur

un w

aktu

1 ta

hun

Dina

s Ke

seha

tan

6Ba

lita

yang

dila

yani

SDI

DTK

Balit

a ya

ng d

ipan

tau

taha

pan

perk

emba

ngan

sesu

ai u

siany

a m

engg

unak

an K

uesio

ner

Pra

Skrin

ing

Perk

emba

ngan

(KPS

P) a

tau

Buku

KIA

ata

u in

stru

men

t bak

u ya

ng

dipe

riksa

ole

h gu

ru P

AUD

dan

kade

r ter

latih

/ter

orie

ntas

i dib

awah

supe

rvisi

tena

ga

kese

hata

n da

lam

kur

un w

aktu

1 ta

hun

Dina

s Ke

seha

tan

7Ba

lita

yang

dila

yani

Man

ajem

en Te

rpad

u Ba

lita

Saki

t (M

TBS)

Balit

a sa

kit y

ang

data

ng b

erob

at k

e Pu

skes

mas

dila

yani

den

gan

pend

ekat

an M

TBS

dala

m k

urun

wak

tu 1

tahu

nDi

nas

Kese

hata

n

ANAK

>2-

6 TA

HUN

2An

ak u

sia 2

-6 ta

hun

terd

aftar

dal

am

PAU

D%

Ana

k us

ia 2

-6 ta

hun

terd

aftar

dal

am P

AUD

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

anak

usia

2-6

ta

hun

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Dik

bud

REM

AJA

PUTR

I1

Rem

aja

putr

i (12

-18

tahu

n) m

enda

pat

TTD

% R

emaj

a pu

tri (

13-1

8 ta

hun)

men

dapa

t TTD

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Rem

aja

putr

i da

lam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas

Kese

hata

n

KPM

PKK

1KP

M P

KK m

enda

patk

an F

amily

De

velo

pmen

t Ses

sion

(FDS

) Gizi

dan

Ke

seha

tan

% K

PM P

KK m

enda

patk

an F

DS G

izi d

an K

eseh

atan

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

KPM

PKK

da

lam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas S

osia

lDi

nas

Kese

hata

n

KELU

ARGA

10

00 H

PK

1Ke

luar

ga 1

000

HPK

kelo

mpo

k m

iskin

pe

nerim

a BP

NT

% K

elua

rga

1000

HPK

kel

ompo

k m

iskin

pen

erim

a BP

NT

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Kelu

arga

100

0 HP

K ke

lom

pok

misk

in d

alam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas S

osia

l

2Ke

luar

ga 1

000

HPK

kelo

mpo

k m

iskin

pe

nerim

a PK

H%

Kel

uarg

a 10

00 H

PK k

elom

pok

misk

in p

ener

ima

PKH

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Kelu

arga

100

0 HP

K ke

lom

pok

misk

in p

ener

ima

PKH

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Sos

ial

DESA

1De

sa m

ener

apka

n KR

PL%

Des

a m

ener

apka

n KN

PL te

rhad

ap se

luru

h ju

mla

h De

sa p

ener

ap K

NPL

dal

am k

urun

w

aktu

sam

aDi

nas P

erta

nian


B. In

dika

tor P

elen

gkap

(PU

SKES

MAS

)

PUS

KES

MAS

1Ba

lita

Gizi

Buru

k ya

ng m

enda

pat

pera

wat

an%

Bal

ita G

izi B

uruk

yan

g m

enda

pat p

eraw

atan

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Balit

a Gi

zi Bu

ruk

dala

m k

urun

wak

tu sa

ma

2Pu

skes

mas

mam

pu m

elak

ukan

m

anaj

emen

Terp

adu

Balit

a Sa

kit (

MTB

S)%

Pus

kesm

as m

ampu

mel

aksa

naka

n m

anaj

emen

Terp

adu

Balit

a Sa

kit (

MTB

S)

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Pusk

esm

as d

alam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas

Kese

hata

n

3Pu

skes

mas

mam

pu sti

mul

asi,

dete

ksi,

inte

rven

si di

ni tu

mbu

h ke

mba

ng a

nak

% P

uske

smas

mam

pu sti

mul

asi,

dete

ksi,

inte

rven

si di

ni tu

mbu

h ke

mba

ng a

nak

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Pusk

esm

as d

alam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas

Kese

hata

n

4Pu

skes

mas

yan

g m

elak

sana

kan

Kela

s Ibu

% P

uske

smas

yan

g m

inim

al 5

0% d

esa/

kelu

raha

n di

wila

yah

kerja

nya

mel

aksa

naka

n ke

las i

bu d

alam

kur

un w

aktu

1 ta

hun

Dina

s Ke

seha

tan

5Pu

skes

mas

yan

g m

elak

sana

kan

pela

yana

n N

eona

tal E

sens

ial s

esua

i st

anda

r

% P

uske

smas

yan

g m

elak

sana

kan

pela

yana

n N

eona

tal E

sens

ial s

esua

i sta

ndar

te

rhad

ap se

luru

h ju

mla

h Pu

skes

mas

dal

am k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

6Pu

skes

mas

Mel

aksa

naka

n O

rient

asi P

4KCa

kupa

n pu

skes

mas

yan

g m

elak

sana

kan

orie

ntas

i P4K

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Pusk

esm

as d

alam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas

Kese

hata

n

7Pu

skes

mas

yan

g m

elak

sana

kan

Man

ajem

en Te

rpad

u Ba

lita

Saki

t (M

TBS)

% P

uske

smas

yan

g m

elak

sana

kan

laya

nan

Man

ajem

en Te

rpad

u Ba

lita

Saki

t (M

TBS)

ke

pada

selu

ruh

balit

a sa

kit y

ang

data

ng b

erob

at k

e Pu

skes

mas

Dina

s Ke

seha

tan

C. In

dika

tor d

i Wila

yah

Khus

us

WIL

AYAH

KH

USU

S

1Bu

mil

men

ggun

akan

kel

ambu

di d

aera

h en

dem

ik M

alar

ia%

Bum

il m

engg

unak

an k

elam

bu d

i dae

rah

ende

mik

Mal

aria

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Bum

il di

dae

rah

ende

mic

Mal

aria

dal

am k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

2Bu

mil

positi

f HIV

men

dapa

t PPI

A (P

ence

gaha

n Pe

nula

ran

Ibu

ke A

nak)

% B

umil

positi

f HIV

men

dapa

t PPI

A (P

ence

gaha

n Pe

nula

ran

Ibu

ke A

nak)

terh

adap

se

luru

h ju

mla

h Bu

mil

Positi

f HIV

dal

am k

urun

wak

tu sa

ma

Dina

s Ke

seha

tan

3Ba

lita

12-5

9 bu

lan

mem

pero

leh

obat

ca

cing

% B

alita

12-

59 b

ulan

mem

pero

leh

obat

cac

ing

terh

adap

selu

ruh

jum

lah

Balit

a 12

-59

bula

n da

lam

kur

un w

aktu

sam

aDi

nas

Kese

hata

n


TahapKedua: Penilaian Sistem Manajemen Data Saat ini

1. IdentifikasiSistemManajemenDatayangTersediaUntuk memenuhi kebutuhan data untuk pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan dan penurunan stunting, Bappeda bersama Unit Statistik di Kabupaten/kota perlu mengidentifikasi sistem data apa saja yang sudah tersedia dan dimiliki oleh OPD terkait. Identifikasi ini dilakukan dalam pelaksanaan Analisis Situasi (Aksi #1).

Tabel6.2.ContohSistemManajemenDataTerkaitIntervensiPencegahandanPenurunanStunting

Selanjutnya Bappeda dan Unit Statistik di Kabupaten/kota bersama OPD perlu mengidentifikasi data apa saja yang tersedia di dalam sistem manajemen data tersebut. Tabel 6.3. bisa dijadikan contoh matriks dalam melakukan identifikasi sistem manajemen data yang telah tersedia saat ini:

Tabel6.3.ContohMatriksInventoriSistemPenyediaanData

No OPD Sistem Data Data yang tersedia Indikator

1. Dinas Kesehatan ● e-Puskesmas● e-PPGBM● Smart STBM● PIS-PK● Komdat

Data cakupan program, status gizi, data penyakit, data akses sanitasi, penggunaan data obat, dll.

Sistem data mencakup sejumlah (misalnya 11) indikator integrasi intervensi

2. Dinas Pekerjaan Umum/Permukiman

● SIM air minum (PAMSIMAS)

Data akses air minum Mencakup sejumlah (misalnya 1) indikator

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

● Dapodik kabupaten Data siswa, data guru, dan data sekolah

Mencakup sejumlah (misalnya 2) indikator

No Jenis Data Indikator

Sumber Data Pengelola Sistem / OPD

– Unit

FrekuensiSistem

Monitoring/ Pelaporan

Rutin

Sistem Informasi/ Database

Pengumpulan Data

Pelaporan Data ke OPD

1. 1.…2.…

Laporan Puskesmas –

Gizi (F3)

XX DinKes – Unit X

Kontinu Bulanan

2. SIM Air Minum

DinasPUPR

Dst….


2. IdentifikasiKesenjanganSistemManajemenDataBappeda diharapkan dapat mengundang OPD terkait untuk mengidentifikasi kesenjangan data yang ada setelah OPD melakukan analisis ketersediaan data di sektornya masing-masing terkait cakupan intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Selain itu, disarankan juga melakukan kunjungan ke fasilitas layanan jika diperlukan dalam proses penilaian untuk melihat permasalahan yang mungkin terjadi dalam manajemen data.

Beberapahalyangperludidiskusikandalamidentifikasikesenjangandata:• Data apa saja yang tersedia dan yang tidak tersedia?• Apakah data yang ada, tersedia secara berkala (bulanan/ triwulan/ tahunan) dan dalam skala

wilayah tertentu (kecamatan atau desa) Apakah mudah memperoleh data tersebut secara cepat?

• Apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kecukupan data? Apakah pengelola data yang ada telah memiliki kapasitas yang cukup dan diharapkan? Apakah cukup tersedia sumber daya untuk pengumpulan dan pengelolaan data?

• Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data? Apakah sistem manajemen data telah memanfaatkan Teknologi Informasi? Apakah perlu ada peningkatan sistem manajemen data berbasis TI?

• Apakah ada penanggungjawab untuk manajemen data di unit OPD terkait?• Apakah ada panduan atau SOP tertulis mengenai tata cara pengumpulan, pelaporan dan

manajemen data (untuk OPD, untuk fasilitas layanan, untuk petugas lapangan (e.g. kader, bidan)?

• Apakah anggaran dialokasikan untuk kegiatan pengumpulan, pelaporan dan manajemen data?

• Apakah semua staf yang relevan telah dapat pelatihan mengenai proses dan alat manajemen data?

• Apakah ada form standar untuk pencatatan dan pelaporan data? Apakah ini digunakan secara konsisten di seluruh fasilitas layanan?

• Apakah ada prosedur pengendalian kualitas data saat memasukan data kedalam sistem informasi


Tabel6.4.ContohFormPenilaianSistem

Manajem

endanPelaporanData

(kat

egor

i dap

at se

suai

kan;

tid

ak se

mua

kat

egor

i ber

laku

unt

uk se

mua

ting

kat)

OPD

Pen

angg

ung

Jaw

ab:

Dina

s Kes

ehat

an

Sist

em M

onito

ring:

Prog

ram

B

No.

Ting

kat

Posy

andu

(Ya

/ Tid

ak)

Pusk

esm

as(Y

a / T

idak

)Di

nKes

(Ya

/ Tid

ak)

Cata

tan

I – K

apas

itas,

Tug

as d

an T

angg

ung

Jaw

ab P

eman

taua

n da

n Ev

alua

si

1.Ad

a st

af y

ang

ditu

gask

an d

enga

n ta

nggu

ng ja

wab

unt

uk m

anaj

emen

dat

a

2.Se

mua

pos

isi u

ntuk

mon

ev d

an si

stem

man

ajem

en d

ata

teris

i

3.Ad

a st

af se

nior

yan

g be

rtan

ggun

gjaw

ab u

ntuk

revi

ew a

ngka

agg

rega

t seb

elum

lapo

ran

dike

luar

kan

4.Ad

a st

af y

ang

bert

angg

ungj

awab

unt

uk re

view

qua

litas

dat

a ya

ng d

iterim

a da

ri tin

gkat

baw

ah

5.Ad

a st

af y

ang

bert

angg

ungj

awab

unt

uk re

view

ang

ka a

ggre

gat s

ebel

um d

i kiri

m k

e tin

gkat

ata

s (e.

g. k

e Pr

ovin

si at

au K

emen

teria

n)

6.Ta

nggu

ngja

wab

unt

uk p

enca

tata

n pe

nyam

paia

n pe

laya

nan

dala

m d

okum

en su

mbe

r ditu

gask

an k

epad

a st

af y

ang

rele

van.

7.Ad

a re

ncan

a pe

latih

an y

ang

men

caku

p st

af y

ang

terli

bat d

alam

pen

gum

pula

n da

ta d

an p

elap

oran

di

sem

ua le

vel d

alam

pro

ses p

elap

oran

.

8.Se

mua

staf

yan

g re

leva

n te

lah

men

erim

a pe

latih

an te

ntan

g pr

oses

dan

ala

t man

ajem

en d

ata.

II - P

ersy

arat

an P

elap

oran

Dat

a

Ada

pand

uan

tert

ulis

dibe

rikan

kep

ada

sem

ua e

ntita

s pel

apor

(misa

lnya

, fas

ilita

s lay

anan

) ten

tang

:

9....

apa

yang

har

us d

ilapo

rkan

10.

…ba

gaim

ana

(mis.

form

at) l

apor

an h

arus

disa

mpa

ikan

.

11.

…ke

pada

siap

a la

pora

n ha

rus d

isam

paik

an.

12.

…ka

pan

teng

gat w

aktu

lapo

ran

haru

s disa

mpa

ikan

.

III –

Pro

ses M

anaj

emen

Dat

a

13.

Ada

doku

men

sum

ber s

tand

ar u

ntuk

dig

unak

an o

leh

sem

ua fa

silita

s lay

anan

unt

uk m

enca

tat

peny

ampa

ian

laya

nan

(mis.

reka

m m

edis,

form

ulir

pend

aftar

an p

asie

n, re

gist

er, d

ll.)

14.

Inst

ruks

i yan

g je

las t

elah

dib

erik

an te

ntan

g ba

gaim

ana

mel

engk

api p

engu

mpu

lan

data

dan

form

ulir

/ al

at p

elap

oran

.

15.

Ada

form

ulir

/ ala

t pel

apor

an st

anda

r unt

uk d

igun

akan

ole

h se

mua

ting

kat p

elap

oran

/ fo

rmul

ir / a

lat

yang

seca

ra k

onsis

ten

digu

naka

n ol

eh se

mua

ting

kata

n.

1 Dia

dops

i dar

i Rou

tine

Dat

a Q

ualit

y As

sess

men

t (RD

QA)

Tool

, The

Glo

bal F

und

/ USA

ID/ M

easu

re


16.

…da

n fo

rmul

ir / a

lat s

tand

ar d

igun

akan

seca

ra k

onsis

ten

oleh

sem

ua fa

silita

s lay

anan

.

17.

Data

yan

g di

kum

pulk

an o

leh

siste

m m

onito

ring

mem

iliki

ket

epat

an y

ang

cuku

p un

tuk

men

guku

r in

dika

tor (

yaitu

, dat

a di

kum

pulk

an b

erda

sark

an k

arak

teris

tik sp

t jen

is ke

lam

in, u

sia, d

ll. ji

ka in

dika

tor

perlu

disa

jikan

seca

ra te

rpila

h).

18.

Um

pan

balik

tent

ang

kual

itas p

elap

oran

mer

eka

(yai

tu, a

kura

si, k

elen

gkap

an d

an k

etep

atan

wak

tu)

dibe

rikan

seca

ra si

stem

atis k

epad

a se

mua

ting

kat b

awah

.

19.

Ada

pros

edur

tert

ulis

untu

k m

enga

tasi

lapo

ran

yang

terla

mba

t, tid

ak le

ngka

p, ti

dak

akur

at d

an h

ilang

; te

rmas

uk m

enin

dakl

anju

ti de

ngan

ting

kat b

awah

tent

ang

mas

alah

kua

litas

dat

a.

20.

[Jika

ada

] Ada

kon

trol

kua

litas

yan

g be

rlaku

keti

ka d

ata

dari

form

ulir

berb

asis-

kert

as (h

ardc

opy)

di

mas

ukka

n ke

kom

pute

r (m

isaln

ya, e

ntri

gand

a, v

erifi

kasi

entr

i pas

ca-d

ata,

dll.

).

21.

[Jika

ada

] Ada

pro

sedu

r bac

k-up

tert

ulis

ketik

a en

tri d

ata

atau

pem

rose

san

data

ele

ktro

nik.

22.

Jika

ya, t

angg

al te

rakh

ir ba

ck-u

p se

suai

den

gan

frek

uens

i pem

baru

an si

stem

kom

pute

r (m

is. b

ack-

up

min

ggua

n at

au b

ulan

an).

23.

Data

prib

adi y

ang

rele

van

disim

pan

sesu

ai d

enga

n pe

dom

an k

erah

asia

an n

asio

nal a

tau

inte

rnas

iona

l.

24.

Ada

kebi

jaka

n te

rtul

is ya

ng m

enya

taka

n be

rapa

lam

a do

kum

en su

mbe

r dan

form

ulir

pela

pora

n ha

rus

disim

pan.

25.

Sem

ua d

okum

en su

mbe

r dan

form

ulir

pela

pora

n ya

ng re

leva

n un

tuk

men

guku

r ind

ikat

or te

rsed

ia u

ntuk

ke

perlu

an a

udit

(term

asuk

cet

akan

tang

gal d

alam

hal

sist

em k

ompu

teris

asi).

26.

Ada

doku

men

tasi

yang

jela

s ten

tang

lang

kah-

lang

kah

peng

umpu

lan

data

, ana

lisis

dan

/ ata

u m

anip

ulas

i ya

ng d

ilaku

kan

di se

tiap

tingk

at si

stem

pel

apor

an.

27.

Ada

kunj

unga

n pe

ngaw

asan

regu

ler t

elah

terja

di d

an k

ualit

as d

ata

tela

h di

tinja

u. (K

unju

ngan

tera

khir?

)

IV –

Pem

anfa

atan

Dat

a

28.

Ada

staf

yan

g di

tuga

skan

unt

uk m

enga

nalis

is da

ta /

hasil

.

29.

Data

/ ha

sil a

nalis

is di

sajik

an /

dise

barlu

aska

n ke

pada

pem

angk

u ke

penti

ngan

lain

nya

di K

abup

aten

/ko

ta se

cara

tepa

t wak

tu se

hing

ga in

form

asi d

apat

dig

unak

an u

ntuk

pen

gam

bila

n ke

putu

san.


Ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam memastikan kualitas data, seperti:• Data tidak dapat dikumpulkan (misalnya: ada balita yang tidak dibawa ke posyandu dan tidak tercatat

dalam sistem pemantauan).• Data dapat dikumpulkan, tetapi terjadi kekeliruan (misalnya: terjadi perubahan data dalam pemindahan

data dari catatan posyandu ke laporan puskesmas dan ke laporan OPD).• Data dikumpulkan menggunakan lebih dari satu sistem, dan sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi

satu sama lain. • Penyimpanan data atau handover yang kurang baik (misalnya: data disimpan dalam komputer).

• Untuk tahap awal, penilaian kualitas data disarankan fokus pada dimensi Akurasi (validity), Keandalan (reliability), Kelengkapan (completeness), dan Ketepatan Waktu (timeliness). Beberapa dimensi kualitas data yang lain mencakup aspek Precision dan Integrity.

• Akurasi / Validitas• Apakah data yang ada telah mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi? • Keandalan• Apakah data dikumpulkan menurut protokol dan prosedur yang telah distandardisasi.

Protokol ini sebaiknya tidak dapat di ubah tanpa otorisasi, menurut siapa atau kapan pengumpulan data dilaksanakan (misalinya:data harus diukur dan dikumpulkan secara konsisten)?

• Kelengkapan• Apakah semua fasilitas layanan memberikan laporan?• Apakah semua elemen data yang wajib dilaporkan sudah dilengkapi?• Ketepatan Waktu• Apakah semua fasilitas telah memberikan laporan pada atau sebelum tenggat waktu yang

telah ditentukan?

3. Kesempatan dalam Perbaikan Sistem Manajemen Dataa. Bappeda menghimbau OPD untuk memastikan ketersediaan data secara rutin untuk indikator

terkait stunting yang sudah tersedia.

Sebagai contoh: Data prevalensi stunting tingkat desa sudah tersedia di Puskesmas, namun masih belum rutin diperbarui dan dikompilasi. Oleh karena itu, Bappeda meminta Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dilengkapi dan diperbarui secara rutin.

b. Bappeda mengajak OPD untuk menyepakati perbaikan sistem data untuk indikator terkait stunting yang belum tersedia. Beberapa hal yang perlu disepakati adalah:• Kekurangan data apa saja yang akan dilengkapi?• OPD dan sistem data mana yang akan ditingkatkan?• Kapan waktu pelaksanaan untuk memperbaiki data sistem?• Berapa anggaran yang perlu disiapkan?


c. Setelah Bappeda bersama OPD sepakat untuk memastikan ketersediaan data secara rutin dan memperbaiki sistem data yang ada, Bappeda bersama Unit Statistik di Kabupaten/kota dan OPD bekerjasama untuk meningkatkan sistem manajemen data.

Tahap Ketiga: Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Manajemen Data

a. Penyusunan Rencana Perbaikan Sistem Manajemen dataBerdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan ketersediaan data pada tahap kedua (2) serta hasil penilaian sistem manajemen data, Bappeda memfasilitasi OPD menyusun langkah-langkah perbaikan untuk mendapatkan solusi jangka pendek.

Sebagai contoh: Dinas Sosial memiliki data terkait penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan nama dan alamat. Data BPNT hanya mencatat data rumah tangga penerima tetapi belum mengidentifikasi apakah rumah tangga tersebut termasuk ke dalam kategori rumah tangga 1.000 HPK. Perbaikan sistem dengan menambahkan informasi tersebut akan mempermudah penyelenggaraan Aksi Integrasi.

b. IdentifikasiKebutuhanPengembanganKapasitasuntukSistemManajemenDataBappeda memfasilitasi OPD untuk melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: Apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas OPD, fasilitas layanan, atau petugas lapangan terkait dengan sistem manajemen data?Apa saja alat bantu yang diperlukan?Apakah diperlukan pelatihan? Untuk siapa? Siapa penyelenggaranya? Siapa pelatihnya? Bagaimana pembiayaannya?

c. Sosialisi Rancangan Perbaikan Sistem Manajemen DataBappeda mengundang OPD untuk mensosialisasikan rencana perbaikan sistem manajeman data untuk pencegahan dan penurunan stunting. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan pada kegiatan sosialisasi ini:a) Pra-sosialisasi

• Menyiapkan undangan sosialisasi. Kepada seluruh OPD yang terkait dengan upaya intervensi gizi terintegrasi untuk penurunan stunting.

Sebagai contoh: OPD yang membidangi: kesehatan, pendidikan dan budaya, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, sosial, perindustrian, pekerjaan umum, pembangunan desa, pertanian, perdagangan, kelautan dan perikanan, kantor agama, obat dan makanan, dan komunikasi dan informasi


• Menyiapkan materi awal, termasuk hasil pemetaan kebutuhan dan ketersediaan data dan hasil identifikasi sistem data.

b) Sosialisasi• Bappeda memberikan penjelasan terkait dengan:

- Jenis kebutuhan dan ketersediaan data berdasarkan hasil pemetaan awal di Langkah kedua (2).

- Alur pengumpulan data/aliran informasi (lihat Gambar 8.1.).- Tugas dan peran yang diharapkan dari OPD dalam memperkuat sistem data untuk

penurunan stunting.

Gambar6.1.AlurAliranInformasidalamAksiIntegrasidiKabupaten

Berdasarkan hasil penilaian sistem, temuan-temuan tentang masalah kualitas data dapat dirangkum dalam matriks pada masing-masing sistem manajemen data yang diperlukan untuk melakukan analisis perencanaan dan pemantauan intervensi stunting. Temuan tersebut menjadi bahan untuk menyusun Rencana Aksi Perbaikan Sistem Manajemen Data Intervensi Stunting terintegrasi.• Bappeda memfasilitasi pemetaan ketersediaan data dengan pendekatan partisipatif.

Bappeda mengonfirmasikan pemetaan awal yang sudah dilakukan bersama Unit Statistik Daerah kepada OPD terkait.

TIngkatan Penanggung Jawab Proses monitoring

Penggunaan data

Pusat

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa/Kelurahan

TNP2KBappenas

Kementerian terkait

BappedaOPD terkait

BappedaOPD terkait

KecamatanPuskesmas

Perangkat DesaHDW

FasilitatorMasyarakat

Manajemen DataStunting

Manajemen DataStunting

PengelolaanData Stunting

Data Manajemen

Data KIAData Air Minum & Sanitasi

Data PAUDData Perlindungan Sosial

Data Desa/Kelurahan

5 Paket Layanan Intervensi Stunting: KIA; konseling

kesehatan dan gizi; air bersih dan sanitasi; perlindungan sosial dan kesehatan; PAUD

PerencanaanMonitoring

Evaluasi


Evaluasi


Evaluasi

Aksi #7:Pengukuran dan

publikasi

Aksi #1:AnalisisSituasi

Aksi #2:RencanaKegiatan

Aksi #8:Reviu Kinerja


Evaluasi


• Bappeda meminta semua OPD terkait untuk melanjutkan analisis ketersediaan data dan mengumpulkan data terkait dengan cakupan intervensi penurunan stunting di sektornya masing-masing.

c) Pasca SosialisasiOPD melakukan analisis ketersediaan data dan mengumpulkan data terkait cakupan intervensi prioritas sebagai tindak lanjut dari pertemuan sosialisasi. Hasil dari analisis data sektor akan dibahas kembali bersama pada pertemuan berikutnya untuk mengidentifikasi kesenjangan data.

Tahap Keempat: Reviu terhadap Perbaikan dan Pemanfaatan Sistem Manajemen Data

a. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Sistem DataIdealnya, Rencana Aksi Perbaikan Sistem Manajemen Data menjadi Bagian dari Rencana Kegiatan Penurunan Stunting (Aksi #2) dan dipantau secara bersamaan. Pada saat Reviu Kinerja Tahunan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Aksi #8), kemajuan atau realisasi terhadap Rencana Aksi Perbaikan Sistem Manajemen Data juga akan direviu. Reviu Ini mencakup: 1) peningkatan ketersediaan dan kualitas data intervensi stunting yang diperlukan untuk kegiatan Reviu Kinerja Tahunan maupun untuk proses Analisis Situasi dan Perencanaan tahun berikutnya, dan 2) pelaksanaan aksi-aksi yang disepakati oleh OPD terkait. Berdasarkan hasil reviu tersebut, rencana perbaikan akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

b. Legalisasi Kelembagaan untuk Sistem Manajemen DataTim teknis sistem manajemen data merupakan bagian dari tim lintas sektor yang Surat Keputusannya dikeluarkan Bupati/Walikota untuk mengawal keterpaduan sistem untuk memastikan fungsi sistem manajemen terpadu dapat berjalan baik, termasuk kegiatan pemutakhiran data masing-masing program. Adapun peran dan tugas Tim Teknis Lintas Sektor untuk mengawal keterpaduan sistem ini adalah:a. Memastikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu berjalan dengan baik,b. Memantau pemanfaatan sistem manajemen terpadu oleh para pihak di kabupaten/kota dan/atau

tingkatan lainnya, danc. Melakukan analisis data pemanfaatan sistem sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan

dan peningkatan sistem.

c. Koordinasi dan Keterpaduan Sistem Manajemen Data

Dalam rangka melayani kebutuhan data dan memberikan informasi perkembangan program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/kota, Bappeda dapat mendorong pemanfaatan dashboard sistem manajemen data terpadu yang telah ada di Kabupaten/kota. Dashboard sistem manajemen terpadu adalah portal atau pintu gerbang data dari sistem pemantauan sektoral untuk program pencegahan dan penurunan stunting. Dashboard ini tidak disarankan untuk menggantikan sistem pemantauan sektoral yang sudah ada, tapi lebih pada pengembangan dari sistem yang ada.


Dashboard sistem manajemen data terpadu sebaiknya mencakup fungsi untuk: a. Menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna data untuk digunakan dalam pengambil

keputusan,b. Menyajikan informasi yang menjadi indikator capaian dan kinerja dari setiap OPD yang terlibat dalam

program pencegahan dan penurunan stunting, danc. Menyajikan data dalam bentuk yang menarik orang agar mau membaca dan memahaminya. Misal

disajikan dalam bentuk peta yang berisi angka-angka capaian, kinerja sektor dalam melaksanakan aksi, dan data hasil integrasi di setiap tingkatan pelaksanaaan.

Dashboard ini akan menjadi alat bantu bagi kepala daerah dalam memantau pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dan sebagai acuan dalam mengembangkan strategi percepatan pencapaian target program penurunan stunting kabupaten/kota. Dengan demikian, dashboard dapat diletakkan di kantor kepala daerah agar mudah diakses oleh yang bersangkutan.

Bappeda mengkoordinasikan kegiatan pemanfaatan dashboard sistem manajemen data terpadu melalui:a. Pengenalan dashboard manajemen data terpadu untuk meningkatkan intervensi gizi terintegrasi untuk

pencegahan dan penurunan stunting kepada para pemangku kepentingan di kabupaten/kota,b. Memastikan setiap OPD memasukkan semua data sektor yang dibutuhkan dan disepakati ke dalam

sistem manajemen terpadu, baik secara manual maupun menghubungkan data dalam sistem pemantauan masing-masing sektor ke dalam sistem manajemen terpadu, dan

c. Memantau pemutakhiran data sektor terkait secara rutin oleh masing-masing OPD penanggung jawab.

d. Pemantauan terhadap Pemanfaatan Data yang tersedia pada SistemPemantauan terhadap pemanfaatan data digunakan untuk mengukur seberapa besar sistem manajemen terpadu digunakan dan sebagai proxy indikator untuk mengukur manfaat data yang disajikan melalui dashboard. Tim Teknis dapat memantau informasi pemanfaatan data yang diperoleh dari sistem manajemen data terpadu dari jumlah pengguna berdasarkan:a. Jenis data yang diakses,b. Jenis data yang diunduh, danc. Wilayah dan identifikasi lembaga/institusi pengguna.

e. Analisis terhadap Tingkat Pemanfaatan Sistem Manajemen DataTim Teknis dapat membuat analisis sederhana tren pemanfaatan data dalam bentuk grafik untuk periode tertentu. Kemudian Bappeda dapat memberikan masukan kepada OPD lintas sektor terkait hasil analisis data tersebut. Masukan berupa umpan balik terhadap jenis data-data yang jarang diakses atau dilihat dan dapat dikaitkan dengan waktu pemutakhiran data tersebut terakhir dilakukan.

f. Penyusunan Tindak Lanjut Peningkatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen DataBappeda bersama Tim Teknis Lintas Sektor menyusun aksi tindak lanjut peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan sistem manajemen data berdasarkan hasil analisis pemanfaatan data yang telah disampaikan kepada setiap OPD dan telah mendapat respon dari masing-masing OPD.




AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING



PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING

AKSI INTEGRASI 7:

7.1.Definisi

Pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak bawah lima tahun serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting. Tata cara pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

7.2.Tujuan

Tujuan dari pengukuran dan publikasi stunting adalah:1. Mengetahui status gizi anak sesuai umur agar kabupaten/kota dapat:

• Memantau kemajuan tumbuh kembang anak secara berkala,• Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan

kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak balita yang optimal, dan

• Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.

• Mengukur prevalensi stunting di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai bahan untuk:


• Peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya,• Pemecahan masalah dan memantu proses perencanaan di tingkat desa hingga kabupaten/kota,

dan• Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.

7.3.PenangungJawab

Kegiatan pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun dan publikasi data stunting di Kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

7.4.Jadwal

Mempertimbangkan pentingnya ketersediaan dan keandalan data stunting serta status gizi secara umum) di tingkat kecamatan dan desa maka kegiatan ini sekurang-kurangnya dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun bersamaan dengan bulan Vitamin A (Februari dan Agustus).

Tahapan KegiatanTahap 1: Mempersiapkan Rencana Jadwal Pengukuran Pertumbuhan dan PerkembanganTahap 2: Melaksanakan Pengukuran Pertumbuhan dan PerkembanganTahap 3: Mengelola Penyimpanan Data Pengukuran Pertumbuhan dan PerkembanganTahap 4: Memanfaatkan Hasil Data Pengukuran untuk Memantau KemajuanTahap 5: Desiminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

TahapPertama: Mempersiapkan Rencana Jadwal Pengukuran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/kota membuat rencana kerja pengukuran stunting sesuai dengan opsi platform yang dipilih (lihat tabel Platform Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penurunan Stunting).

2. Rencana kerja mencakup rencana pengumpulan data, frekuensi, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Contoh Sumber Daya yang mungkin diperlukan: pembiayaan, sumber daya manusia, pelatihan, pengumpulan data, sistem kendali mutu, dan pelaporan serta diseminasi hasil pengukuran

3. Identifikasi berbagai sumber daya yang diperlukan, seperti:a. Sumber Daya Manusia adalah: tenaga kesehatan terlatih seperti Bidan, Tenaga Pelaksana Gizi, Kader

Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu, dan Guru PAUD/TK.


b. Alat-alat yang diperlukan termasuk: alat-alat ukur antropometri panjang badan dan tinggi badan, tabel konversi umur anak, Buku KIA, Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), SDIDTK Kit/Skrining Kit, dan bukti otentik umur anak seperti akta kelahiran. Tikar Pertumbuhan untuk anak di bawah dua tahun dapat digunakan hanya untuk deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak berusia di bawah dua tahun jika alat pengukuran antropomentri belum tersedia atau terbatas.

4. Pelatihan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita. a. Modul pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sudah tersedia dan terakreditasi

oleh badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan.b. Tenaga kesehatan diharapkan mampu melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan

balita, mampu melakukan interpretasi indikator pertumbuhan balita, dan mampu melakukan konseling pertumbuhan dan pemberian makan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran.

c. Pemantauan perkembangan di Posyandu menggunakan instrumen Buku KIA dapat dilakukan oleh kader, keluarga, dan masyarakat. Pemantauan perkembangan di Puskesmas dengan menggunakan instrumen Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dan SDIDTK Kit, yang merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDITK) Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar, dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dan tenaga gizi). Pemantauan perkembangan di Rumah Sakit dilakukan oleh dokter umum, terapis, spesialis (anak/rehab medik/mata/THT/kedokteran jiwa), yang merujuk pada Pedoman Penanganan Kasus Rujukan Kelainan Tumbuh Kembang Balita.

d. Pelatihan penggunaan Tikar Pertumbuhan dan alat pengukur tinggi badan (height chart) sebagai alat bantu deteksi dini gangguan pertumbuhan secara kuantitatif pada anak balita dapat diberikan untuk kader. Pelatihan penggunaan Tikar Pertumbuhan dan alat pengukur tinggi badan (height chart) untuk KPM dan kader Posyandu dapat dilakukan oleh fasilitator kecamatan atau tenaga kesehatan terlatih. Modul pelatihan menggunakan Tikar Pertumbuhan sudah tersedia dalam bentuk manual buku saku Kader Pembangunan Manusia.

5. Pengukuran status gizi dapat dilakukan melalui data rutin maupun data survei. Pengukuran status gizi mengikuti aturan standar antropometri penilaian status gizi anak yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010.

Tabel7.1.StandarAnthropometriPenilaianStatusGiziAnak

No Indikator Status Gizi Z-Score

1. BB/U Gizi Buruk <-3SD

Gizi Kurang -3 SD s/d <-2 SD

Gizi Baik -2SD s/d 2SD

Gizi Lebih > 2SD

2. TB/U Sangat Pendek <-3SD

Pendek -3 SD s/d <-2 SD

Normal >= -2SD

3. BB/TB Sangat Kurus <-3SD

Kurus -3 SD s/d <-2 SD

Normal -2SD s/d 2SD

Gemuk > 2SD


Idealnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di Posyandu dilakukan rutin setiap satu bulan sekali oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader Posyandu dan KPM. Namun untuk pengukuran panjang badan bayi dan Baduta (0-23 bulan) atau tinggi badan Balita (24-59 bulan) dapat dilakukan minimal tiga bulan sekali sesuai ketentuan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2014. Pemantauan perkembangan dilakukan setiap tiga bulan pada anak usia 0-24 bulan dan setiap enam bulan pada anak usia 24-72 bulan.

Pengukuran stunting dilakukan dengan mengukur panjang badan untuk anak di bawah dua (2) tahun dan tinggi badan untuk anak berusia dua tahun ke atas dengan menggunakan alat antropometri yang tersedia di Puskesmas (length board and microtoise). Diharapkan dalam kurun waktu tiga (3) bulan, seluruh anak balita di desa sudah dapat diukur status gizinya.

Jika alat pengukuran antropometri belum tersedia atau terbatas maka tikar pertumbuhan dapat digunakan untuk sementara sebagai alat deteksi dini risiko stunting. Anak yang terdeteksi stunting akan dirujuk ke Puskesmas untuk validasi pengukuran oleh tenaga gizi atau bidan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Kader kemudian akan melakukan tindak lanjut memberikan konseling yang dibutuhkan di Posyandu. Jika anak/orang tuanya tidak hadir di Posyandu, konseling dilakukan melalui kunjungan ke rumah dengan memanfaatkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Bersama Kader Posyandu dan/atau bidan, KPM memfasilitasi pengukuran tinggi badan dengan Tikar Pertumbuhan di Posyandu jika diperlukan.


Tabel7.2.P

latf

ormPengukuranPertum

buhandanPerkem

banganAnakBalitauntukPencegahan

danPenurunan

Stun

ting

No.

Platf

orm

Kele

biha

nKe

kura

ngan

1.Pa

da k

egia

tan

Posy

andu

, per

tum

buha

n da

n pe

rkem

bang

an id

ealn

ya d

ipan

tau

rutin

setia

p bu

lan

atau

min

imal

tiga

bul

an se

kali

untu

k pa

njan

g/tin

ggi

bada

n ol

eh te

naga

kes

ehat

an, d

an p

engu

kura

n de

ngan

Tik

ar P

ertu

mbu

han/

heig

ht c

hart

dila

kuka

n ol

eh k

ader

dan

dip

anta

u se

rta

diva

lidas

i ole

h te

naga

ke

seha

tan.

● Ke

giat

an P

osya

ndu

dila

kuka

n se

tiap

bula

n●

Ada

tena

ga k

eseh

atan

dan

kad

er te

rlatih

yan

g da

pat

mel

akuk

an p

engu

kura

n de

ngan

ben

ar●

Mod

ul p

elati

han

pem

anta

uan

pert

umbu

han

dan

perk

emba

ngan

unt

uk te

naga

kes

ehat

an su

dah

ters

edia

da

n te

rakr

edita

si ●

Hasil

pen

guku

ran

dapa

t dig

unak

an u

ntuk

pin

tu m

asuk

ko

mun

ikas

i per

ubah

an p

erila

ku te

rmas

uk k

onse

ling

● Ti

dak

sem

ua P

osya

ndu

aktif

● Ti

kar P

ertu

mbu

han/

heig

ht c

hart

bel

um

ters

edia

di s

emua

Pos

yand

u●

Tida

k se

mua

tena

ga k

eseh

atan

dan

kad

er

suda

h m

enda

pat p

elati

han

untu

k pe

nguk

uran

tin

ggi b

adan

2.Ke

giat

an p

engu

kura

n pa

njan

g ba

dan

atau

ting

gi

bada

n be

rsam

aan

deng

an b

ulan

pen

imba

ngan

bal

ita

(dan

dist

ribus

i kap

sul v

itam

in A

) dila

kuka

n du

a ka

li da

lam

seta

hun

yang

dik

oord

inas

ikan

ole

h di

nas

kese

hata

n

● Da

ta te

rsed

ia d

alam

wak

tu c

epat

● Ku

alita

s pen

guku

ran

lebi

h m

udah

dip

anta

u●

Alat

pen

guku

ran

tingg

i bad

an

● Pe

mbi

ayaa

n da

n lo

gisti

k te

rsen

diri

● Su

mbe

r day

a m

anus

ia y

ang

lebi

h ba

nyak

●

Dipe

rluka

n pe

latih

an d

an p

enye

gara

n se

belu

m

peng

umpu

lan

data

dan

stan

daris

asi u

ntuk

qu

ality

ass

uran

ce

3.Da

ta su

rvei

gizi

kab

upat

en/k

ota

seta

hun

seka

li at

au

lima

tahu

n se

kali.

● Da

pat m

enen

tuka

n pr

eval

ensi

kabu

pate

n/ko

ta●

Dapa

t men

geta

hui i

nfor

mas

i fak

tor-f

akto

r pen

yeba

b st

untin

g●

Data

dip

erol

eh se

cara

inde

pend

en d

an o

bjek

tif b

ila

dila

kuka

n ol

eh ti

m p

enel

iti (s

urve

yor)

, seh

ingg

a ku

alita

s dat

a le

bih

terja

min

● Ti

dak

ters

edia

dat

a st

untin

g de

sa se

hing

ga

sulit

unt

uk m

enen

tuka

n ta

rget

dan

mel

akuk

an

prio

ritas

wila

yah

dan

inte

rven

si●

Alat

pen

guku

ran

tingg

i bad

an●

Pem

biay

aan

dan

logi

stik

ters

endi

ri●

Sum

ber d

aya

man

usia

yan

g le

bih

bany

ak●

Tida

k ru

tin d

ilaku

kan

● Je

da a

ntar

surv

ei y

ang

lam

a se

perti

setia

p tig

a ta

hun

atau

setia

p lim

a ta

hun.


TahapKedua:Pelaksanaan Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita

1. Dinas Kesehatan kabupaten/kota berpedoman pada tata laksana pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Dinas Kesehatan kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan Posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memastikan alur informasi masuk dalam sistem data, termasuk untuk penyusunan laporan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota, provinsi dan Pemerintah Pusat.

3. Dinas Kesehatan kabupaten/kota perlu memastikan ketersediaan alat ukur sesuai standar yang secara rutin dikalibrasi, serta memastikan keakuratan umur anak melalui catatan resmi seperti akta kelahiran atau buku KIA.

4. Dinas Kesehatan kabupaten/kota perlu memastikan bahwa Tenaga Petugas Gizi, Bidan, dan KPM telah mendapatkan pelatihan antropometri pengukuran panjang/tinggi badan anak Balita dan sosialisasi/orientasi/pelatihan pemantauan perkembangan menggunakan Buku KIA bagi kader dan KPSP bagi petugas kesehatan.

5. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu melakukan kendali mutu pengukuran dan penimbangan di Posyandu. Kendali mutu perlu dilakukan secara acak dengan melakukan pengukuran ulang dalam waktu yang berdekatan dengan hari pengukuran sebelumnya yang dilakukan oleh Bidan, tenaga pelaksana gizi, KPM, dan kader kesehatan lainnya.

6. Pengukuran stunting di Posyandu secara rutin perlu dilakukan untuk mendapatkan data prevalensi stunting baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota dan dilaporkan secara berjenjang dari Posyandu ke Puskesmas, dan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.

7. Semua anak berumur di bawah lima tahun di desa harus diukur di Posyandu untuk mendapatkan data prevalensi stunting yang akurat.

8. Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk akuntabilitas sosial, yakni bertindak bersama-sama dan meningkatkan perhatian serta pengawasan terhadap integrasi dan kinerja tenaga kesehatan dan gizi dan kader lainnya.

TahapKetiga:Pengelolaan Penyimpanan Data Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Dinas Kesehatan kabupaten/kota harus membangun sistem informasi yang memuat hasil pengukuran tumbuh kembang anak balita terutama stunting secara berjenjang dari Posyandu ke tingkat yang lebih tinggi, baik secara manual maupun online.


2. Data-data tersebut harus terus diperbarui agar selalu mutakhir, sesuai dengan perubahan yang terjadi pada balita yang dijumpai pada saat dilakukan pengukuran di platform pemantauan tumbuh kembang anak balita.

Tahap Keempat: Pemanfaatan Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

Dinas Kesehatan kabupaten/kota menggunakan data hasil pengukuran tumbuh kembang anak Balita untuk melakukan analisis sebagai berikut:1. Menilai kemajuan pada tingkat individu Untuk mengidentifikasikan bahwa seorang anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara

normal atau bermasalah sehingga harus segera dinilai ulang. 2. Menilai kemajuan pada tingkat keluarga Untuk menunjukkan pola persoalan kesehatan di tingkat keluarga yang berkontribusi pada kejadian

stunting. 3. Menilai kemajuan pada tingkat RT/RW/Kelurahan/Desa Untuk menunjukkan kemajuan/perbaikan masalah kesehatan prioritas yang dihadapi oleh masing-

masing RT/RW/Kelurahan/Desa dan untuk menentukan RT/RW/Kelurahan/Desa mana yang memerlukan perhatian khusus.

4. Menilai kemajuan pada tingkat Kecamatan Untuk mengidentifikasi faktor pemicu stunting dan potensi yang dimiliki untuk mengatasi atau

mengurangi faktor risiko. 5. Menilai kemajuan pada tingkat kabupaten/kota Hasil penilaian kemajuan pada kabupaten/kota menjadi masukan dalam Analisis Situasi, terutama

untuk menunjukkan kecamatan dan desa yang perlu mendapat perhatian khusus dan mengindikasikan kegiatan yang perlu dimasukkan dalam Rencana Kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

TahapKelima:Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat mengolah data hasil pengukuran dengan mengikuti kaidah-kaidah pengolahan data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui pedoman penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/kota.

Contoh analisis daya yang dapat dilakukan: • Analisis tren: menghitung prevalensi anak stunting dibandingkan prevalensi bulan/tahun lalu.• Analisismenurutdemografidangeografi (jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan KK, tingkat

Pendidikan KK, status ekonomi KK, desa/kota, dll.) sehingga dapat dilihat perbandingan kejadian pada masing-masing kelompok sehingga dapat dipetakan kelompok mana yang lebih berisiko stunting.


2. Langkah-langkah yang dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam publikasi adalah sebagai berikut:a. Identifikasi target audiens Audiens umum meliputi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan (misalnya, Bappeda,

Dinas dan OPD, anggota DPRD), kelompok masyarakat sipil dan lain-lain yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai prevalensi stunting dan penyebab yang mendasarinya.

b. Menentukan tujuan diseminasi dan publikasi Meningkatkan kesadaran akan hasil yang dicapai, mempengaruhi perilaku pembuat keputusan,

advokasi untuk reformasi di antara pembuat kebijakan, atau menginformasikan kepada tim tentang langkah-langkah selanjutnya.

c. Menyusun rencana publikasi sesuai platform pengawasan dan pengendalian yang tersedia Publikasi dapat digunakan sebagai pemicu bagi pemangku kepentingan untuk meninjau proses

kegiatan yang sudah berjalan maupun melihat kembali hasil kegiatan dalam mengidentifikasi hambatan dan penyimpangan dari yang sudah direncanakan. Publikasi juga bisa menjadi bahan untuk proses penetapan tindakan koreksi yang akan diambil dalam rangka menjamin tercapainya target sesuai dengan yang direncanakan.

3. Hasil analisis data selanjutnya digunakan untuk diseminasi dan publikasi hasil pengukuran. Berbagai saluran penyebaran informasi yang tersedia di kabupaten/kota dapat digunakan untuk diseminasi dan publikasi hasil pengukuran tumbuh kembang balita terutama angka stunting. Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran stunting dapat dilakukan di berbagai tingkat sebagai berikut:a. Tingkat Desa Angka stunting dapat menjadi bagian dari instrumen Suvey Mawas Diri (SMD) yang pendataannya

dapat dilakukan oleh wakil masyarakat. Melalui SMD masyarakat dapat mengenal masalah stunting dan memetakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini penting untuk didentifikasi oleh masyarakat sendiri, selanjutnya masyarakat dapat digerakkan untuk berperan serta aktif memperkuat upaya-upaya perbaikannya sesuai batas kewenangannya.

b. Tingkat Kecamatan Diseminasi angka stunting dalam Lokakarya Mini Bulanan dapat dilakukan pada tingkat Puskesmas

Kecamatan untuk menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan terkait stunting yang akan dilaksanakan selama bulan berjalan, menggalang kerja sama dan koordinasi antar-petugas Puskesmas (lintas program), dan meningkatkan motivasi petugas-petugas Puskesmas dalam

• Analisis komparatif: menjelaskan hasil pengukuran satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain atau dibandingkan target/standar tertentu (misalnya angka prevalensi nasional).

• Analisis hubungan dalam program/antar program: data prevalensi stunting dapat disajikan dengan mengemukakan hasil analisis hubungannya dengan data capaian program-program intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif pada wilayah yang sama. Dengan demikian dapat dinilai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan (atau kegagalan). Hasil pengukuran selanjutnya dapat dianalisis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, masalah sumber daya, dan masalah-masalah lain yang berkaitan.


pelaksanaan integrasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.c. Tingkat Kabupaten/kota

Pada tingkat Kabupaten/kota analisis data stunting dapat didiseminasikan melalui Buku Profil Kesehatan Kabupaten/kota yang dapat didistribusikan kepada:• Bupati/Walikota/Gubernur dan DPRD Kabupaten/kota.• Instansi tingkat Kabupaten/kota termasuk Bappeda dan sektor terkait.• Puskesmas dan UPT kesehatan lainnya, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.• Dinas Kesehatan Provinsi.• Kementerian Kesehatan c.q. Pusat Data dan Informasi.• Pemangku Kepentingan lainnya (contoh: akademisi, Lembaga Swadaya Masyarkat, swasta).




AKSI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN



REVIU KINERJA TAHUNAN

AKSI INTEGRASI 8:

8.1. Definisi

Reviu Kinerja Tahunan adalah kajian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Reviu dilakukan untuk:1. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja),

capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian,2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja

output dan outcome, dan3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada

tahun berikutnya.

Hasil reviu kinerja menjadi masukan dalam melakukan Analisis Situasi (Aksi #1) untuk penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi #2) tahun berikutnya.

8.2. Tujuan

Reviu kinerja tahunan bertujuan untuk: 1. Mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan

pencegahan dan penurunan stunting,2. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan

pencegahan dan penurunan stunting yang telah disepakati pada Rembuk Stunting, dan

3. Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan


prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya. Kinerja dinyatakan dalam indikator hasil tiap aksi integrasi.

8.3. Output

Output dari kegiatan ini adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai:1. Kinerja program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam hal realisasi output (target

kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif), 2. Realisasi rencana kegiatan pencegahan dan penurunan stunting,3. Realisasi anggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting,4. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi,5. Perkembangan capaian outcome (angka prevalensi stunting), dan6. Rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan

stunting.

Adapun cakupan reviu kinerja tahunan meliputi: 1. Pelaksanaan Aksi Integrasi Kabupaten/kota2. Realisasi rencana kegiatan penurunan stunting tahunan daerah3. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting


Penanggung jawab reviu kinerja ini adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil reviu. Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyiapan materi reviu. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja yang melibatkan seluruh OPD yang bertanggung jawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

8.5. WaktuPelaksanaan

Reviu kinerja dilakukan setelah tahun anggaran berakhir. Idealnya dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun n+1 sehingga informasi hasil reviu kinerja dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.

8.6. TahapanKegiatan

Tahap 1: Identifikasi Sumber Data dan pengumpulan Data Kinerja Program/KegiatanTahap 2: Pelaksanaan Reviu Kinerja Tahunan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahap 3: Menyusun Dokumen Hasil Reviu Kinerja Tahunan


TahapPertama: Identifikasi Sumber Data dan Pengumpulan Data Kinerja Program/Kegiatan

Reviu Kinerja Tahunan pencegahan dan penurunan Stunting dilaksanakan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, antara lain:1. Rencana Kegiatan (Aksi #2).2. Dokumen perencanaan tahunan daerah: KUA PPAS, Renja OPD.3. Dokumen anggaran daerah: APBD, APBD Perubahan (jika ada).4. Data realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan terkait stunting.5. Laporan realisasi anggaran.6. Hasil pengukuran dan publikasi stunting (Aksi #7)

Untuk memperkaya informasi pada laporan kinerja, dapat digunakan sumber data lain di luar dokumen pemerintah daerah termasuk informasi yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, universitas, dan masyarakat.

7. Skor integrasi tingkat desa (village score card).

Data yang dikumpulkan sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:a. Realisasi output kegiatan dan perbandingannya terhadap target,b. Cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif,c. Perkembangan cakupan keluarga sasaran yang mengakses intervensi gizi secara simultan pada tingkat

desa dan tingkat kecamatan,d. Perkembangan prevalensi dan kasus stunting,e. Penyerapan anggaran, danf. Penggunaan dana desa untuk penurunan stunting

Data dan informasi untuk bahan perbandingan tersebut didapatkan dari beberapa sumber, seperti:1. Laporan rutin OPD terkait. 2. Laporan pelaksanaan anggaran dan capaian target kegiatan dari masing-masing Badan Pengelola

Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan, atau instansi lain yang melakukan kegiatan pengumpulan data capaian.

Kegiatan Reviu Kinerja Tahunan ini tidak mengharuskan OPD untuk membuat laporan tersendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi Reviu Kinerja.

Informasi yang dikumpulkan bersumber dari laporan rutin yang dibuat untuk memenuhi kewajiban pelaporan Pemda. Namun, jika diperlukan Bappeda dapat meminta informasi secara khusus kepada OPD terkait.


Pelaporan untuk Reviu Kinerja Tahunan StuntingUntuk kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik atau Non-Fisik, maka OPD bisa mengumpulkan laporan realisasi penggunaan anggaran dan realisasi output kegiatan DAK kepada Tim Pelaksana dengan menggunakan laporan yang dikumpulkan melalui OM SPAN (untuk DAK Fisik) dan pelaporan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis (untuk DAK Non-Fisik).

Jika ada kegiatan terkait penurunan stunting yang dibiayai oleh sumber pendanaan di luar APBN, APBD, dan APBDes, maka OPD terkait melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan laporan dari penanggung jawab kegiatan dan pengamatan di lapangan.

TahapKedua: Pelaksanaan Reviu Kinerja Tahunan Penurunan Stunting Terintegrasi

1. Melakukan Perbandingan antara Dokumen Rencana dan RealisasiTim Pelaksana Reviu Kinerja membuat perbandingan antara:a. Target dan realisasi output (kinerja) dari setiap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana

Kegiatan (Aksi #2) .b. Target dan capaian cakupan intervensi gizi.c. Target dan perkembangan capaian outcome (kasus stunting).d. Rencana dan realisasi pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Integrasi.e. Alokasi anggaran dan realisasi penyerapan program/kegiatan terkait penurunan stunting.

Untuk memudahkan analisis kinerja, Tim Pelaksana dapat menggunakan matriks bantu seperti contoh di bawah ini disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

ContohMatriksReviuKinerja

Program KegiatanIndikator

Kinerja Keluaran (Output)

OPDCapaian Output Anggaran

(juta rupiah) Permasalahan/ Kendala

Rekomendasi Tindak Lanjut

Target Realisasi Alokasi Realisasi

A. Program/Kegiatan Yang Terkait Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif

Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Ibu

Ibu hamil diperiksa K4

Dinkes

Akses air minum Dinas PU

Dst

B. Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Integrasi

Analisis Situasi Bappeda

Rembuk Stunting Sekda

Dst.


2. MengidentifikasiCapaianKinerjaBerdasarkan informasi yang telah terkumpul, Tim Pelaksana melakukan identifikasi:a. Kegiatan dalam Rencana Kegiatan yang belum terealisasi.b. Daftar Aksi Integrasi yang belum terealisasi.c. Intervensi terkait pencegahan dan penurunan stunting yang capaiannya rendah.d. Program/kegiatan yang kinerja keuangan dan kinerja kegiatan nya rendah.e. Program/kegiatan yang kinerja keuangan dan kinerja kegiatannya tinggi f. Catatan atas pelaksanaan program/kegiatan berupa hambatan pelaksanaan kegiatan atau saran-

saran lain dari OPD.

Tim Pelaksana kemudian membuat kompilasi/menghimpun hasil identifikasi dalam bentuk dokumen tertulis. Diharapkan dokumen yang dihasilkan mencakup informasi sebagai berikut:

Cakupan Dokumen Capaian Kinerja

Kinerja pelaksanaan Rencana Kegiatan:• Apakah kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dilaksanakan (Ya/)?• Berapa persen tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan?Kinerja pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Integrasi Daerah• Apakah Daerah sudah melaksanakan Aksi Integrasi yang direncanakan? (Ya/Tidak untuk

delapan komponen Aksi Integrasi)?• Berapa persen tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan Aksi Integrasi dengan tujuan masing-

masing aksi sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan?Kinerja pelaksanaan intervensi, program/kegiatan terkait stunting:• Bagaimana capaian realisasi target intervensi utama penurunan stunting? • Berapa anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan terkait penurunan stunting?• Berapa persen realisasi anggaran program/kegiatan terkait penurunan stunting?• Berapa persen cakupan output program/kegiatan terkait penurunan stunting?• Berapa persen tingkat kenaikan cakupan layanan pada program prioritas?• Berapa persen tingkat kenaikan integrasi layanan pada rumah tangga 1.000 HPK

(dibandingkan baseline tahun sebelumnya/hasil monitoring KPM)?


3. Pertemuan Konsultasi Hasil Reviu Kinerja Bersama Lintas OPDSetelah menyelesaikan reviu kinerja, Sekretariat Daerah dan Bappeda sebagai penanggung jawab menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan OPD pelaksana kegiatan terkait stunting. Dalam kegiatan ini, Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil reviu yang sudah dilaksanakan dan berdiskusi lebih lanjut dengan OPD untuk mendapat penjelasan lebih lanjut (kendala/permasalahan maupun faktor keberhasilan) dari setiap kinerja kegiatan tersebut.

Dalam FGD ini, Tim Pelaksana meminta masukan dari OPD mengenai:a. Pelaksanaan Aksi Integrasi Daerah:

Alur8.1.PelaksanaanAksiIntegrasiDaerah

Apakah 8 Aksi Integrasi berikut dilaksanakan:Analisis SituasiRencana KegiatanRembuk Stunting Perbup/Perwali Peran DesaMobilisasi KPMSistem Manajemen DataPengukuran dan Publikasi data stuntingReviu Kinerja tahunan (dilengkapi dengan laporan konsolidasi)

Kualitas pelaksanaan Aksi Integrasi

Identifikasi penyebab tidak dilaksanakannya Aksi IntegrasiIdentifikasi dukungan yang dibutuhkan

Identifikasi tantanganIdentifikasi tindakan perbaikanIdentifikasi dukungan yang dibutuhkan

Identifikasi faktor pendukungIdentifikasi tindakan perbaikanIdentifikasi dukungan yang dibutuhkan

Identifikasi faktor pendukungIdentifikasi pembelajaran yang bisa ditiru oleh kegiatan lain

Ya

Tidak

Kurang baik

Cukup baik

Sangat baik


b. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Daerah

c. Pelaksanaan tindakan intervensi terkait pencegahan dan penurunan stunting

Gambar8.2.AlurPelaksanaanRencanaKegiatanDaerah

Gambar8.3.AlurPelaksanaanTindakanIntervensiTerkaitStunting

Daftar Rencana Kegiatan yang belum ditindaklanjuti:1)….2) ….3) …Dst

Identifikasi penyebabIdentifikasi dukungan yang dibutuhkan

Masukkan ke dalam Rencana Kegiatan Tahun Berikutnya

Apakah kegiatan tersebut masih dibutuhkan?

Identifikasi Rencana Kegiatan lain

Y

Tidak

Apakah Capaian Intervensi Sudah Sesuai Target 1)….2) ….3) …Dst

Identifikasi penyebab tidak tercapainya targetIdentifikasi dukungan yang dibutuhkan

Seberapa jauh dari target optimalIdentifikasi faktor pendukungIdentifikasi pembelajaran yang bisa ditiru oleh kegiatan lain

Ya

Tidak


Dari hasil reviu kinerja dan FGD dengan OPD terkait, maka Tim Pelaksana mendapat gambaran lengkap mengenai hal sebagai berikut:1. Kinerja kegiatan terkait stunting dari segi anggaran dan output kegiatan.2. Butir Rencana Kegiatan yang sebaiknya dimasukkan kembali dalam Rencana Kegiatan tahun berikut

dan yang tidak perlu lagi dibutuhkan di tahun mendatang.3. Tantangan yang dihadapi kegiatan yang kinerjanya kurang baik, rencana perbaikan, dan dukungan

yang diperlukan untuk perbaikan.4. Faktor pendukung kegiatan yang kinerjanya baik dan pembelajaran yang bisa ditiru oleh kegiatan

lain.

Hasil kegiatan ini akan menjadi umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan program terkait stunting untuk tahun anggaran berikutnya.

TahapKetiga:Menyusun Dokumen Hasil Reviu Kinerja Tahunan

Hasil dari kegiatan Reviu Kinerja Tahunan dituangkan dalam Dokumen Hasil Reviu Kinerja Tahunan yang disiapkan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Penurunan Stunting untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan didiseminasikan kepada seluruh OPD dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini dapat berupa presentasi power point ataupun dituangkan dalam narasi tertulis.

Dokumen Hasil Reviu Kinerja Tahunan menjadi laporan konsolidasi yang memuat:1. Penilaian terhadap capaian target kinerja pelaksanaan intervensi, program, dan kegiatan terkait

penurunan stunting, 2. Daftar Rencana Kegiatan yang sudah ditindaklanjuti,3. Butir Rencana Kegiatan yang akan diteruskan dan yang dipertimbangkan untuk dihapuskan di tahun

berikutnya,4. Daftar Aksi Integrasi Daerah yang sudah dilakukan beserta laporan hasil pelaksanaannya,5. Penilaian terhadap kinerja pelaksanaan Aksi Integrasi dan hambatan serta peluangnya, dan6. Rekomendasi untuk menjadi input pada Aksi Analisis Situasi dan Aksi Rencana Kegiatan tahun

berikutnya.

Dokumen ini bersifat singkat karena hanya menyampaikan kesimpulan dan umpan balik dari kegiatan Reviu Kinerja Tahunan. Umpan balik akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan program/kegiatan terkait stunting di tahun berikutnya.


Penilaian Kinerja Kabupaten/kota oleh Kementerian Dalam Negeri

Dokumen reviu kinerja yang telah disusun oleh kabupaten/kota akan menjadi bahan penilaian setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda). Dalam pelaksanaannya, Ditjen Bina Bangda mendelegasikan tugas penilaian kinerja ini kepada Pemerintah Provinsi yang berperan untuk memimpin penilaian kinerja kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. Penilaian dilakukan pada bulan Agustus tahun n+1.

Hasil akhir yang akan dinilai adalah meningkatnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi fokus penanganan stunting dan meningkatnya cakupan rumah tangga sasaran yang dapat mengakses intervensi gizi secara terintegrasi. Namun, hasil akhir tersebut akan tercapai setelah semua program/kegiatan yang dirancang selesai diimplementasikan. Oleh sebab itu, penilaian kinerja dilakukan secara bertahap berdasarkan kerangka hasil (results framework) dibawah ini. 1. Pada tahun pertama, penilaian dilakukan terhadap hasil pelaksanaan 4 (empat) Aksi integrasi

gelombang pertama, yaitu:• Aksi #1 Analisis Situasi,• Aksi #2 Rencana Kegiatan, • Aksi #3 Rembuk Stunting, • Aksi #4 Perbup/Perwali tentang Peran Desa

2. Pada tahun kedua yang dinilai adalah kinerja pelaksanaan 4 (empat) Aksi Integrasi gelombang pertama ditambah dengan 4 (empat) Aksi Integrasi gelombang berikutnya, yaitu:• Aksi #5 Mobilisasi KPM• Aksi #6 Sistem Manajemen Data • Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Stunting• Aksi #8 Reviu Kinerja

3. Pada tahun ketiga dan selanjutnya, penilaian kinerja akan dilakukan terhadap hasil akhir yaitu: meningkatnya akses rumah tangga 1.000 HPK kepada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara terintegrasi.


KerangkaHasilYangDiharapkandariPelaksanaan8AksiIntegrasi

Strategi dan Mekanisme Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pada tahun pertama dan kedua dilaksanakan atas dasar paparan pelaksanaan aksi integrasi dari masing-masing kabupaten/kota.

Pemaparan pelaksanaan kinerja dilaksanakan dalam forum tingkat provinsi yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Pemaparan dari setiap kabupaten/kota menunjukkan capaian hasil antara seperti yang digambarkan dalam gambar diatas. Hasil antara tersebut harus disertai bukti-bukti yang dapat diverifikasi, sebagai contoh:- Untuk membuktikan bahwa Pemda mengetahui sebaran angka stunting, kesenjangan intervensi, dan

kendala implementasi dalam penyampaian intervensi. Pemda memaparkan data mengenai sebaran angka stunting, kesenjangan intervensi, serta serangkaian kendala implementasi yang berhasil diidentifikasi.

- Untuk membuktikan bahwa Pemda telah mengidentifikasi dan menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan penyampaian layanan, pemda memaparkan langkah-langkan perbaikan yang telah dan akan diambil.

- Pemaparan dari masing-masing pemerintah kab/kota akan dinilai oleh panel ahli yang anggotanya dapat terdiri dari perwakilan OPD provinsi terkait (Bappeda, Setda, dan OPD lainnya), serta ahli yang ditunjuk baik yang berasal dari universitas maupun lembaga lain yang kredibel.

Atas dasar penilaian kinerja, Pemerintah provinsi memberikan umpan balik kepada pemerintah Kabupaten/kota dalam bentuk rekomendasi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan agar hasil akhir konvergensi dapat dicapai. Pemerintah provinsi juga memberikan penghargaan kepada Kabupaten/kota berkinerja

Bidang

Aksi Integrasi

Hasil Antara

Hasil Lanjutan

Perencanaan dan Penganggaran

Mobilisasi Peran Pemangku Kepentingan

Pemanfaatan Dana

Evaluasi danPembelajaran

Aksi #1 Analisis Situasi Program Penurunan StuntingAksi #2 Rencana Kegiatan

Aksi #3 Rembuk StuntingAksi #4 Perbup/Perwali terkait Peran DesaAksi #5 Mobilisasi Kader Pembangunan Manusia

Aksi #6 Sistem Manajemen Data StuntingAksi #7 Pengukuran dan Publikasi Stunting

Aksi #8 Reviu Kinerja tahunan

• Pemda mengetahui sebaran angka stunting, kesenjangan intervensi, dan kendala penyampaian intervensi

• Pemda mengetahui prioritas untuk perbaikan dalam alokasi anggaran dan penyampaian layanan

• Pemda melakukan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan penyampaian layanan

• Seluruh tingkat pemerintahan, unit layanan, dan Desa mengetahui peran dan tanggungjawabnya dalam penanganan stunting

• Unit pemerintahan dan layanan tingkat kecamatan mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mendukung layanan di tingkat desa

• Kader Pembangunan Manusia tersedia di setiap desa untuk mengawal konvergensi layanan tingkat Rumah Tangga

• Desa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk stunting

• Desa dapat melakukan kewajiban pelaporannya

• Pemda dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam data stunting dan intervensi

• Pemda melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kesenjangan dalam daya stunting dan intervensi

• Pemda melakukan pengukuran stunting secara regular

• Pemda mempublikasikan hasil pengukuran stunting dan kesenjangan intervensi

• Pemda melakukan reviu, kinerjanya secara regular

• OPD dapat melaporkan kegiatan yang berjalan baik, tidak baik dan tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang

• OPD dapat melaporkan kemajuan indikator cakupan layanan dibandingkan dengan baseline serta mengidentifikasi kendala untuk indikator yang lambat kemajuannya

• Pemda dapat mengidentifikasi perbaikan alokasi anggaran berdasarkan reviu kinerja

Meningkatnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi yang diprioritaskan daerahMeningkatnya cakupan rumah tangga 1000 HPK yang mengakses intervensi gizi secara simultan


terbaik, adapun bentuk penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan provinsi yang bersangkutan.

Penilaian tahun ketiga difokuskan kepada hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan aksi integrasi, yaitu tercapainya integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada kelompok sasaran prioritas, yaitu rumah tangga 1,000 hari pertama kehidupan (HPK).

Integrasi tersebut diukur berdasarkan sejauh mana rumah tangga 1,000 HPK memiliki akses atau tercakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara komprehensif, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1-1 dan 1-2 buku petunjuk teknis ini. Namun demikian, jenis intervensi yang diprioritaskan untuk diukur integrasi cakupannya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan lokan dan jika adaperkembangan yang memerlukannya.Secara umum, indikator yang akan digunakan adalah proporsi dari rumah tangga 1000 HPK yang memiliki akses terhadap seluruh jenis intervensi gizi prioritas.

Contoh: Kabupaten X memiliki jumlah rumah tangga HPK sebanyak 10.000 rumah tangga, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap intervensi air bersih adalah 90 persen, sanitasi, 75 persen, suplementasi tablet tambah darah sebanyak 85 persen. Secara keseluruhan rumah tangga 1,000 HPK yang memiliki akses kepada seluruh intervensi gizi prioritas adalah 65 persen. Maka, nilai indikator kinerja Kabupaten X pada tahun ketiga adalah 65 persen.

Sumber data untuk mengukur cakupan akses kepada seluruh jenis intervensi prioritas tersebut dapat berasal dari berbagai data survey dan sensus yang dilakukan pemerintah (contoh: SUSENAS dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data yang berasal dari skor konvergensi tingkat desa (village scorecard) yang dikumpulkan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Rincian pengaturan mengenai indikator dan data untuk penilaian tahun ketiga akan diatur secara lebih detail dalam panduan penilaian kinerja yang akan dikeluarkan di waktu yang akan datang.

Contoh outline paparan untuk masing-masing aksi yang termasuk penilaian tahun pertama- Penanggung jawab aksi integrasi - Jadwal pelaksanaan- Pola sebaran stunting dalam wilayah kab/kota dan kesenjangan cakupan intervensi- Rekomendasi hasil analisis situasi- Tindak lanjut rencana kegiatan yang sudah dilakukan:

o Integrasi dalam dokumen perencanaan daeraho Realokasi anggaran program yang sudah dilaksanakan untuk program prioritaso Re-prioritisasi lokasi dan kelompok sasarano Penambahan program baruo Penyelesaian kendala-kendala implementasi o Penguatan koordinasi yang dilakukan

- Susunan agenda Rembuk Stunting- Stakeholder yang terlibat dalam Rembuk Stunting


Contoh outline paparan untuk penilaian tahun kedua adalah:- Penanggung jawab aksi integrasi - Sebaran desa yang memiliki KPM- Operasional pembiayaan KPM- Sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM - Rencana keberlanjutan KPM- Peran kecamatan dalam pembinaan KPM dan integrasi intervensi gizi di tingkat desa- Ketersediaan data dan hasil identifikasi kesenjangan data- Tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki sistem manajemen data - Jadwal pelaksanaan pengukuran stunting dan nama kegiatan di kabupaten/kota- Upaya untuk memastikan kendali mutu kualitas pengukuran tinggi badan- Ketersediaan dan tingkat kedalaman hasil pengukuran (per puskesmas atau kecamatan atau desa)- Cara-cara diseminasi dan publikasi hasil pengukuran yang diterapkan - Waktu pelaksanaan reviu kinerja tahunan- Tingkat realisasi rencana aksi integrasi- Hasil penilaian mandiri kabupaten/kota atas kinerja aksi integrasi yang telah dilaksanakan- Kesimpulan dan pembelajaran dari tinjauan kinerja kegiatan - Perkembangan cakupan layanan untuk rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di

tingkat desa (village score card)- Sosialisasi laporan konsolidasi

- Kesepakatan yang dicapai dalam Rembuk Stunting (isi deklarasi Pemerintah Kab/Kota, komitmen publik dalam penurunan stunting, dan kesepakatan Rencana Kegiatan)

- Tindakan yang diperlukan dari Desa dan Peran Kecamatan untuk Meningkatkan integrasi intervensi di tingkat desa

- Ruang lingkup dan substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa- Kesepakatan yang dicapai pada Konsultasi Publik Rancangan PerBup/Perwali




iSEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAiJl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110iTelepon : (021) 3912812iFaksimili : (021) 3912511iwww.wapresri.go.id

Documents

dpmd.madina.go.iddpmd.madina.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Buku-8-Aksi-Integrasi... · iii. DAFTAR ISI. DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN . STUNTING. AKSI INTEGRASI 1