Draft Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan

Kumpulan Bahan Serahan | Penguatan UPS

Draft Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan Kegiatan Sosial (terlampir)

KURIKULUM PELATIHAN UPS Kapasitas yang harus dimiliki : • Memahami Peran sebagai UPS • Memahami perencanaan dan pengendalian kegiatan Sosial yang berkelanjutan • Memahami Isu MDGs bidang Sosial dan pelaksanaan teknis kegiatan sosial sesuai dengan MDGs • Memahami langkah – langkah pengembangan KSM Sosial • Mampu mengidentifikasi kegiatan sosial yang mendukung pelayanan terhadap warga miskin dalam

PJM Pronangkis • Mampu mengidentifikasi kegiatan sosial yang dapat dimitrakan. • Memahami dan mampu mengelola Media Warga • Memahami kebijakan Perlindungan Sosial

Tujuan Umum Pelatihan : • Mereview peran dan kegiatan yang telah dilakukan • Merumuskan bersama strategi perbaikan terhadap kekurangan pelaksanaan kegiatan yang telah

dilakukan • Memperkuat pemahaman mengenai MDGs bidang Sosial, pelayanan dasar dan pengelolaan

kegiatan Sosial • Memperkuat pemahaman mengenai langkah-langkah pengembangan dan pengendalian kegiatan

sosial berkelanjutan • Mengenali jenis-jenis kegiatan sosial yang mendukung pelayanan dasar kepada warga miskin • Melakukan identifikasi terhadap kegiatan sosial yang dapat dimitrakan • Mereview kembali pemahaman tentang Media warga dan pengelolaannya • Menambah wawasan dan pemahaman mengenai kebijakan nasional Perlindungan sosial

(khususnya kelurahan siklus ke 4)

Tujuan Tema Topik JPL • Peserta mampu mereview pelaksanaan

kegiatan sosial (persiapan & Pelaksanaan kegiatan),

• Peserta mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pelaksanaan kegiatan social

• Peserta mampu merumuskan strategy perbaikan pelaksanaan kegiatan social

Penguatan Review Tupoksi dan Kinerja UPS dan Mekanisme kegiatan sosial

3 Jpl

1

2 Kumpulan Bahan Serahan | Penguatan UPS

• Konsep dan mekanisme kegiatan social (POB Kegiatan Sosial)

• Peserta memahami prasyarat dan cirri program berkelanjutan

Kegiatan Sosial Berkelanjutan

Prasyarat dan Ciri Program Berkelanjutan

3 Jpl

• Peserta mampu untuk mengidentifikasi program – program social yang berkelanjutan

Identifikasi program sosial berkelanjutan

• Peserta mampu menganalisa kegiatan – kegiatan yang ada pada PJM Nangkis yang mendukung terhadap peningkatan pelayanan thdp warga miskin

Isu MDGs bidang sosial

Analisa PJM Pronangkis bidang sosial dan MDGs

3 Jpl

• Peserta mampu menganalisa sumber daya yang ada untuk keberlanjutan kegiatan social / potensi kemitraan

Kemitraan Analisa Sumberdaya dan Pengembangan Kemitraan

3 Jpl

• Peserta memahami bagaimana mengembangkan KSM social kedepan

• Peserta mampu untuk mengidentifikasi potensi – potensi kegiatan social yang dapat dikembangkan

Pengembangan dan Fasilitasi KSM

Sosial

Identifikasi dan pengembangan KSM Sosial

3 Jpl

• Peserta memahami tentang peningkatan kapasitas pelayanan social

• Peserta mampu membuka peluang kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan kapasitas pelayanan social

Kerjasama dengan lembaga lain untuk peningkatan kapasitas pelayanan sosial

• Peserta memahami tentang media warga • Peserta mengidentifikasi media – media

yang dapat dikembangkan

Pengembangan Media Warga

Identifikasi Media Warga yang akan dikembangkan

6 Jpl

• Peserta mampu membuka peluang kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengembangan media warga

Kerjasama dengan Lembaga lain untuk Pengembangan Media Warga

• Peserta memahami kebijakan perlindungan social di Indonesia

• Peserta memahami bagaimana perlindungan social diterapkan

• Peserta mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan perlindungan social dengan penanggulangan social

Kebijakan Perlidungan Sosial

Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan

2 Jpl

Total 23 JPL


MDGs dan KSM Sosial

Sasaran Pembangunan di Abad Millenia tidak dapat dilepaskan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Milenium (Millenium summit) yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New

York, September 2000. Para pemimpin dunia pada waktu itu mengadopsi Deklarasi Milenium PBB.

Dengan demikian, negara-negara deklarator setuju untuk menjalankan kemitraan global baru guna

mengurangi angka kemiskinan absolut dan menetapkan sejumlah sasaran terikat waktu – dengan

tenggat waktu 2015 – yang kemudian dikenal dengan sasaran Pembangunan Milenium (MDGs).

Sekjen PBB, Ban Ki-Moon mencanangkan Millennium Project guna mengembangkan langkah konkret

bagi dunia usaha untuk mencapai MDGs.

Gambaran umum mengenai MDGs dengan terang diuraikan oleh Sekjen PBB, “Menghapuskan

kemiskinan ekstrem terus menjadi salah satu tantangan utama zaman kita, dan merupakan satu

keprihatinan utama masyarakat internasional. Mengakhiri kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya

bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dalam konteks

kemitraan global untuk pembangunan yang lebih kuat dan efektif. MDGs menetapkan target-target

yang terikat waktu.” Dengan demikian, kemajuan dalam mengurangi kemiskinan penghasilan,

kelaparan, penyakit, ketiadaan tempat tinggal yang memadai, dan kesehatan serta keberlanjutan

lingkungan bisa diukur. Semuanya itu juga merupakan perwujudan pemenuhan HAM semua orang

untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keamanan. Sasaran-sasaran tersebut

ambisius namun terjangkau demi menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2015. Delapan

agenda MDGs yang membentuk cetak biru yang disepakati oleh negara-negara dunia dan oleh

seluruh lembaga pembangunan dunia tersebut adalah :

1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan

2. Pendidikan universal

3. Kesetaraan Gender

4. Kesehatan Anak

5. Kesehatan Ibu

6. Penanggulangan HIV/AIDS

7. Keberlanjutan Lingkungan

8. Kemitraan Global

3

Kedelapan Butir MDGs tersebut telah menggerakkan upaya dunia untuk memenuhi kebutuhan

negara-negara paling miskin. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap

pengurangan kemiskinan adalah Tujuan Pertama saja. Tujuh tujuan lain memiliki dampak tidak

langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan seperti pada tujuan 2, 3, 4 dan 5 yang terkait

dengan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Tujuan 6, 7 dan 8 adalah

tujuan penunjang. Namun demikian sesungguhnya membaca MDGs tidak dapat dilakukan secara

parsial, tetapi harus komprehensif (utuh).

Delapan Tujuan MDGs tersebut dijabarkan kembali ke dalam 18 target yang dirinci lebih lanjut ke

dalam 59 sub target yang diharapkan tercapai pada akhir tahun 2015. Dalam PNPM Mandiri

Perkotaan, untuk 4 tujuan yang terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau

pemenuhannya dengan mengagendakannya dalam PJM Pronangkis bersama-sama dengan

kebutuhan lain. Dan semestinya dapat dioperasionalkan dalam praktek oleh KSM-KSM Sosial, baik

secara langsung maupun tidak. Namun data pemanfaat tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa

penerima manfaat kegiatan sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan KK Miskin penerima pelayanan

kegiatan sosial sekitar 39 % dari total 5.429.015 KK Miskin yang tercantum dalam daftar PS 2.

Potret Pemanfaat KK Miskin Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan (2007-2010)

Pelatihan Ketrampilan

12%

Pendidikan13%

Kesehatan 35%

lain-lain29%

Uang Tunai5%

Sembako4%

Pelatihan Pertanian1% Pelatihan

Peternakan1%Pelatihan

Pertukangan0%

Sumber : Data SIM PNPM Mandiri Perkotaan Mei 2011

Membaca capaian kegiatan Sosial selama tahun 2007-2010 terlihat bahwa perhatian untuk

memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat (terutama

ibu dan anak) cukup mendapatkan perhatian (35 %). Namun hasil ini belum sebanding dengan


Kumpulan Bahan Serahan | Penguatan UPS 5

bidang pendidikan yang baru tercapai 13 %, meski didukung beberapa pelatihan ketrampilan sektor

pertanian (1%) dan peternakan (1%) serta pelatihan ketrampilan (12 %) untuk menunjang

peroduktivitas usaha kecil. Sayangnya, Kegiatan sosial yang tak berkelanjutan semacam uang tunai

yang benar-benar karitatif masih diterapkan (5%) dan kegiatan sosial yang kurang jelas orientasi dan

kelompok sasarannya (29%). Dengan demikian potret ini memperlihatkan bahwa dukungan PNPM

Mandiri Perkotaan untuk mencapai target MDGs masih rendah, termasuk dua target utama pelayanan

dasar yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.

Rincian Indikator MDGs Level Propinsi dan Kab/Kota

Indikator Tingkat Sumber Target (2015)

Pencapaian

1. Menanggulangi kemiskinan dan Kelaparan

Target 1.A. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat penda[patannya di bawah $ 1 (PPP) perhari menjadi setengahnya antara 1990-2015

1.1.y

Proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemisknan nasional

Provinsi BPS Susens Modul Konsumsi

7,55% (MDGs), 8-10% (RPJMN 2014)

14,15% (Bappenas 2009)

1.2.x

Index Kedalaman kemiskinan atau rasio kesenjangan kemiskinan nasional (Po)

Provinsi BPS Susens Modul Konsumsi 2,5% BPS

2009)

1,3

Kontribusi kuintil termiskin terhadap konsumsi nasional

Provinsi BPS Susens Modul Konsumsi 5%

9,7% (Laporan MDGs 2008)

1.a

Proporsi keluarga yang termasuk dalam kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1

Kabupaten Sektor KB 48% (BKKBN 2006)

1.b

Proporsi penduduk yang kualitas hidupnya rendah (fakir miskin)

Kabupaten Sektor Kesos

1.c Proporsi rumah tangga miskin berdasarkan PPLS

Kabupaten

BPS pendataan Program perlindungan Sosial (PPLS)

Target 1.B. Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untu semua termasuk perempuan dan kaum muda


1.4.x. pertumbuhan PDRB perpenduduk yang bekerja

Provinsi BPS Sakermas


1,5

Rasio penduduk yang bekerja terhadapa total penduduk (TPAK %)

Provinsi BPS Sakermas, Sektor Tenaga Kerja


1.5.x

Tingkat pengangguran terbuka penduduk remaja berusia 15-24 tahun

Provinsi BPS Sakermas 22,2% (Sakernas 2009)

1.6.y

Proporsi penduduk yang bekerja dengan pengeluaran/kapita/hario di bawah garis kemiskinan nasional

Provinsi BPS Kor Susenas, Modul Konsumsi Susenas

1,7

Proporsi penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total pendududk yang bekerja

Provinsi BPS Sakernas

1.7.x Proporsi penduduk yang setengah menganggur

Provinsi BPS Sakernas

1.d

Proporsi pencari kerja usia.-> 15tahun/tingkat pengangguran terbuka

Provinsi Sektor Tenaga Kerja

5,1 % (RPJMN 2009)

1.e

Banyak peserta pelatihan kerja(dinastenaga kerja)dan kesos (dinas kesejahteraan sosial)

Kabupaten Sektor Tenaga Kerja & Kesos


Target 1.C Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun 2015

1,8 Proporsi berita kurang gizi

Kabupaten BPS SDKI, Sektor Kesehatan(Riskesdas)

8,8% (MDGs), 15% RPJMN 2014)

Total 18,4% Gizi Kurang 13,0% Gizi Buruk 5,4% Riskesdas 2007

1,9

Proporsi penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis konsumsi energi minimum (2.100 kkal kapita per hari)

Provinsi BPS Susens Modul Konsumsi

64,43% (Susenas 2008)

1.9.x

Proporsi penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis konsumsi energi minimum (1.869 kkal kapita per hari)

Provinsi BPS Susens Modul Konsumsi 5%

6% (Target MDGS 2008)

1.f

Presentasi balita yang berada di Bawah Garis Merah (BGM)

Kabupaten Sektor Kesehatan

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2.A. Memastikan pada 2015 semua anak-anak dimana pun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

2.1.a.

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar ( AM-SD/MI)

Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

100% (MDGs), 96,0% (RPJMN 2014)

95,1% (Diknas 2008)

2.1.b.

Angka Partisipasi Murni di Sekolah Menegah Pertama (APM-SMP/MTs)


100% (MDGs), 76,0% (RPJMN 2014)

72,28% (Diknas 2008)

2.1.x APK-SD/MI Kabupaten Sektor Pendidikan,

BPS 100%

2.1.y. APK-SMP/Mys


100% (MDGs), >95,0% (RPJMN 2014)

96,2% (Bappenas 2009)


2.1.z. APS anak usia 7-15 tahun Kabupaten Sektor Pendidikan,

BPS 100%

2,2

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas 6

Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS 100%

88,71% (Diknas 2008)

2.2.x. Angka putus sekolah anak usia 7-15 tahun


2.3.x.

Angka melek huruf penduduk lelaki dan perempuan usia 15-24 tahun

Provinsi BPS Kor Susenas 100%

99,4% (Target MDGs 2008)

2.a. APM Pendidikan Prasekolah


2.b. APM Anak Tuna Provinsi SKPD Pendidikan,

Kesos

2.c.

Proporsi siswa di tingkat 1 SD yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun

Kabupaten Sektor Pendidikan 56,81% (Diknas 2008)

2.d. Angka kelulusan SD Kabupaten Sektor Pendidikan

96,81% (Diknas 2006)

2.e. Angka kelulusan SMP Kabupaten Sektor Pendidikan

97,856% (Diknas 2006)

2.f. Angka putus sekolah SD Kabupaten Sektor Pendidikan

2,45% (Diknas 2006)

2.g. Angka putus sekolah SMP Kabupaten Sektor Pendidikan

5,0% (Diknas 2006)

2.h. Angka melanjutkan ke SMP Kabupaten Sektor Pendidikan

95,71% (Diknas 2006)

2.i. Angka melanjutkan ke SM Provinsi Sektor Pendidikan

75,33% (Diknas 2006)


3. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3. Menghilanglkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasr dan lanjutan pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

3.1.a

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di Sekolah Dasar


94,53% (Susenas 2008)

3.1.b

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di SMP


97,32% (Susenas 2008)

3.1.c

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di SM

Provinsi Sektor Pendidikan, BPS 100%

93,04% (Susenas 2008)

3.1.d

Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap[ anak laki-laki di jenjang pendidikan di PT

Provinsi BPS Kor Susenas/Dikti 100%

105,89% (Susenas 2008)

3,2

Rasio perempuan /laki-laki melek huruf berusia 15-24 tahun

Provinsi BPS Kor Susenas 100% 99,43% (Susenas 2008)

3.1.x Angka perkawinan muda Provinsi BPS Modul Susenas

3.1.y

Angka KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan terhadap perempuan

Provinsi BPS Kor Susenas 655 (,2003,RPJMN 04-09)

3.3.

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Kabupaten BPS Sakernas 50% 38,46% (Sakernas 2007/8)

3.3.x

Kontribusi perempuan terdidik dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Provinsi KPUD


3.4. Proporsi anggota parlemen perempuan

Provinsi BKD, Sektor PP 30% (UU No.12 thn 2003)

17,49% KPU 2009

3.4.x Proporsi pejabat eksekutif perempuan

Provinsi BKD, Sektor PP 30%

3.4.y Proporsi pejabat yudikatif perempuan

Provinsi BPS/BPD/PP 30%

16,2% (BKN 2000 dalam RPJMN 2004-2009)

3.4.z Proporsi lurah/Kepala Desa perempuan

Kabupaten BPS/BPD/PP 30%

3.a Persentase camat perempuan Kabupaten BPS/BPD/PP 30%

3.b

Persentase perempuan dalam keanggotaan baperjakat

Provinsi BPS/BPD/PP 30%

3.c

Proporsi pejabat perempuan dalam lingkungan Pemda

Provinsi/Kabupaten BPS/BPD/PP 30%

12% (Eselon I-III, BKN 2003 dalam RPJMN 2004-2009)

3.d

Persentase perempuan sebagai pengurus partai politik

Kabupaten BPS/BPD/PP 30%

3.e

Persentase perempuan sebagai pengurus Organisasi Sosial (Orsos)

Kabupaten BPS/BPD/PP/Kesos 30%

3.f

Persentase peserta KB perempuan dibanding laki-laki

Kabupaten Sektor KB


4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1995-2015

4.1.

Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup

Propinsi BPS, SDKI 32 44 (SDKI 2007)

4.2.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Propinsi BPS, SDKI

23 (MDGs), 24 RPJMN 2014

34 (SDKI 2007)

4.3. Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak

Kabupaten BPS (KOR Susenas, SDKI) Sektor Kesehatan

67% (SDKI 2007)

4.a Kasus Kematian bayi Kabupaten Sektor Kesehatan

4.b Kasus kematian balita Kabupaten Sektor Kesehatan

4.c Anak usia 12-23 bulan diimunisasi campak (%)

Kabupaten Sektor Kesehatan 76,4% (SDKI 2007)

4.d

Persentasi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Kabupaten Sektor Kesehatan 11,5% (Riskesdas 2007)

4.e cakupan pemberian vitamin A pada balita

Kabupaten Sektor Kesehatan 71,5% (Riskesdas 2007)

4.f Persentasi pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif

Kabupaten Sektor Kesehatan 80% (Dinkes 2010)

32,4% (SDKI 2007)

4.g Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


71,18%(Profil Kesehatan 2007)

4.h Persentasi Balita Kurang Energi Protein (KEP)


4.i

Persentase rumah tangga menggunakan garam yodium

Kabupaten BPS, SDKI, Sektor Kesehatan


5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 5.A. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990-2015

5,1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Provinsi BPS SDKI

102 (MDGs), 118 (RPJMN 2014)

228 (SDKI 2007)

5,2

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih

Kabupaten BPS Kor Susenas, Sektor Kesehatan 90%

74,87% (Susenas 2008), 72,5% (SDKI 2007)

5.a Kasus kematian ibu Kabupaten Sektor Kesehatan

5.b Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani


28,52% (profil kesehatan 2007)

5.c

Status gizi Wanita Usia Subur (WUS) kurang energi kronis

Kabupaten/kecamatan Sektor Kesehatan

5.d Status gizi wanita hamil kurang energi kronis

Kabupaten/kecamatan Sektor Kesehatan

5.e

Cakupan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil tahap pertama

Kabupaten Sektor Kesehatan 77,3% (SDKI 2007)

Target 5.B. Mencapai akses kesehatanreproduksi untuk semua pada tahun 2015

5,3 Prevalensi penggunaan kontrasepsi

Kabupaten BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB 61,4%

(SDKI 2007)

5,4 Angka kelahiran oleh perempuan remaja

Provinsi Sektor Kesehatan


5.5.a

Pelayanan antenatal setidaknya sekali kunjungan

Kabupaten BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB

91,23%(profil kesehatan 2007)

5.5.b

Pelayanan antenatal setidaknya 4 kali kunjungan




5.5.x Cakupan kunjungan ibu hamil K4


5,6

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Kabupaten BPS SDKI, Sektor Kesehatan/KB 6%

9,1% (Target MDGs 2008)

5.f

Pravalensi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur 15-49 tahun (PUS)

Kabupaten Sektor Kesehatan/KB

57,4% (SDKI 2007), 61,0% (Laporan MDGs 2008)

5.g

Persentasi remaja yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi


6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya

Target 6.A. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015

6.3.x

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-24 tahun yang mempunyai penhetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS

Provinsi BPS SDKI, KPAD

6.a Pravalensi HIV dan AIDS

Kabupaten/kecamatan

Sektor kesehatan,KPAD

<0,5% (RPJMN 2014)

0,2%(Profil kesehatan 2007)

6.b Kasus kematian Pasen AIDS

Kabupaten KPAD, PP & Sektor Kesehatan

4,91(Profil kesehatan 2007)

6.c

Rasio pemakai kondom pada Pasangan Usia subur (PUS) usia 15-49 tahun

Kabupaten KPAD, Sektor Kesehatan/KB


6.d

Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS

Kabupaten KPAD, Sektor Kesehatan/KB

Perempuan 2,6%, Laki-laki 1,4% (BPS Survey kesehatan Reproduksi Generasi Muda Indonesia 2007)


Target 6.B. Mencapai akses pengobatan untuk semua yang membutuhkan pengobatan

6,5

Proporsi penduduk yang terkena infeksi HIV tingkat lanjut yang mempunyai akses pada obat antiretroviral

Provinsi

Target 6.C. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria

dan penyakit lainnya pada 2015

6.6.a Pravalensi malaria dan

Provinsi, Kabupaten Sektor kesehatan

17,55% (Profil kesehatan 2007), 1 (klinis, RPJMN 2014)

16,44% (Profil kesehatan 2007), 2,9 (klinis, RPJMN 2007)

6.6.b Angka kematian malaria

Kabupaten Sektor kesehatan

0,4% (Profil Kesehatan 2007)

0,56% (Profil Kesehatan 2007)

6.7.a

Proporsi balita yang tidur dengan kelambu yang telah diproteksi dengan insektisida

Provinsi Sektor kesehatan

6.7.b

Proporsi balita yang demam dan mendapat penanganan obat anti malaria yang sesuai

Kabupaten BPS SDKI, Sektor kesehatan

6.8.a

Prevalensi tuberkulosis (insidens pwer 100.000 penduduk)dan

Kabupaten Sektor kesehatan 224 (RPJMN 2014)

253 (World Healt Stats 2008 data 2005)

6.8.b

Angka kematian yang berkaitan dengan tuberkulosis


38 (World Healt Stats 2008 data 2005)


6.9.a

Proporsi kasus Tuberkulosis yang terdeteksi melalui DOTs (Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy)/Angka penemuan pasien Tb paru Bakteri Tahan Asam Positif (Case Detection Rate Tb BTA+)


70% (MDGs), 90% (RPJN 2014)

73% (laporan WHO 2008)

6.9.b

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati melalui DOTs Angka kesembuhan pasien Tb paru BTA positif


85% MDGs), 88% (RPJMN 2014)

91,0% (Laporan WHO 2008)

6.e Annual Parasite Incidence (API) (%)


0,16% (Profil kesehatan 2007)

6.f Annual Malaria Incidence (AMI) (%)



6.g.a

Angka kesakitan penyakit kusta per 10.000 penduduk



6.g.b

Angka penemuan penderita kusta (NCDR) (per 10.000 penduduk)



6.h.a

Incidence rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk



6.h.b Case Fatality Rate (CFR) DBD



6.i Angka kesakitan filariasis


11,473 kasus (Profil kesehatan 2007)

6.j CFR Diare saat KLB Kabupaten Sektor kesehatan

1,3% Riskesdas 2007

6.k Persentase positif rabies (Lyssa)



6.l Insiden Avian Influenza


141 kasus (Dep. Kesehatan 2008)

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7.A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

7,1 Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH)

Provinsi, kabupaten

BPS, Sektor Kehutanan

52,0% (Dep. Kehutanan 2008)

7.1.x Proporsi luas areal rehabilitasi

Provinsi, kabupaten

BPS, Sektor Kehutanan

7.2.a Total emisi energi CO2 Provinsi Sektor LH

7.2.b Emisi energi CO2 per kapita

Provinsi BPS, Sektor LH

1.34 metric ton/kapita (KNLH 2007 dalam target MDGs 2007)

7.2.c Konsumsi bahan perusak ozon

Provinsi BPS, Sektor LH,Dinas Perindustrian

202 metrik ton (UN MDGs Indicators)

7.2.x Emisi energi CO2 per PDRB Provinsi BPS, Sektor LH

7.a Rasio kawasan lindung terhadap luas daratan

Kabupaten Sektor Kehutanan

7.b

Proporsi titik pemantauan kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu air pada badan air

Kabupaten Sektor LH

7.c

Proporsi titik pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient

Kabupaten Sektor LH

7.d

Proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar padat

Kabupaten BPS 47,5% (laporan MDGs 2008)


7.e

Proporsi pabrik yang mempunya pengolahan limbah

Kabupaten Sektor LH

7.f

Proporsi pabrik yang memnuhi baku mutu air limbah

Kabupaten Sektor LH

7.g

Pemakaian pupuk kimia per hektar per jenis tanaman pertanian

Kabupaten Sektor LH

Target 7.B. Mengurangi kepunahan keragaman hayati dan mencapai pengurangan yang signifikan pada tahun 2010

7,5 Proporsi luas daratan dan lautan yang dilindungi

Provinsi/Kabupaten

Sektor Kehutanan, Perikanan/kelautan, Pemda

5,7% (Dep. Kehutanan 2008)

7.h Proporsi luas konservasi daratan

Provinsi Sektor kehutanan, LH, Pemda

29,5% (dalam target MDGs 2008)

7.i Proporsi luas konservasi lautan

Provinsi Sektor kehutanan, LH, Pemda

11% (laporan MDGs 2008)

Target 7.C mengurangi separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015

Proporsi penduduk yang menggunakan air minum yang aman

Provinsi BPS Kor Susenas 67% 57,2% (Susenas 2007)

Proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi dasar yang baik

Provinsi BPS Kor Susenas 65,5% 69,34% (Susenas 2007)

Persentase rumah tangga yang membuang sampah di lubang yang tertutup

Kabupaten BPS Kor Susenas

Persentase rumah tangga/keluarga berumah tidak layak huni

Kabupaten BPS/Sektor Kesos

Target 7.D. Mencapai perbaikan yang signifikan terhadap paling tidak 100 juta penduduk di pemukiman kumuh pada 2020

Proporsi penduduk yang tinggal di rumah kumuh

Provinsi BPS Kor/Modul Perumahan Susenas


Proporsi penduduk yang tinggal di kawasan kumuh

Kabupaten BPS Podes

Proporsi penduduk dengan status rumah teteap dan terjamin

Provinsi BPS Susenas 84,0% (Laporan MDGs 2008)

Persentase rumah tangga yang tinggal di kawasan rawan bencana

Kabupaten BPS, Sektor Kesos

Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Sektor Pertanahan/BPN

Sumber : Draft Pedoman Melokalkan Indikator MDGs, Surbakti, S., Target MDGs UNDP/Bappenas 2009, Pedoman Pengumpulan Data dan Perhitungan Indikator MDGs Kecamatan, Buku Seri 9, BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta 2008 Sebagai catatan, untuk target indikator-indikator yang tidak ada pada RPJMN, maka nilai tyarget dihimpun dari sektor terkait sesuai dengan nilai yang ditetapkan untuk nasional.


Strategi Pengembangan KSM Sosial

Membaca Contoh Hasil SWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSM

Membaca dalam konteks analisis potensi, maka dalam Analisis SWOT KSM, tergambar sumberdaya dalam yang dimiliki (kekuatan dan kelemahan) dan sumberdaya luar (peluang dan tantangan) KSM ke depan. Potensi-potensi (baik dari dalam maupun dari luar) dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan. Kekuatan tidak hanya dapat menjawab kelemahan internal tetapi juga tantangan yang datang dari luar. Demikian juga peluang dapat dimaksimalkan dengan menghubungkannya dengan kekuatan yang tidak menutup kemungkinan dapat membenahi kelemahan internal. Inilah analisis bersilang dalam SWOT yang dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi untuk menemukan kegiatan sosial berkelanjutan. Analisis bersilang untuk mencari solusi dapat dilakukan dengan menghubungkan Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T) sehingga memunculkan alternatif-alternatif berikut : A. Strategi Kekuatan-Peluang (SO), menggunakan kekuatan untuk merebut peluang

1. Intensifkan keterlibatan seluruh SDM berkualitas untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain dinas-dinas Pemda dan Swasta agar kegiatan sosial dapat lebih berkelanjutan setelah dimitrakan dengan seluruh stake holders. Koordinasi rutin dapat dilaksanakan dalam agenda :

a. Koordinasi rutin antar anggota KSM Sosial dengan menghadirkan dinas-dinas dan stake holder agar memperkuat kapasitas KSM.

b. Koordinasi rutin dan pengembangan kajian problematika untuk memecahkan masalah dan tantangan dalam forum antar KSM di tingkat kelurahan maupun antar kelurahan

c. Pertemuan rutin bulanan dalam forum KBK yang diagendakan dengan stake holders Pemda dan dinas-dinas terkait dengan fokus tema pertemuan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta kemitraan

d. Memanfaatkan momentum-momentum koordinasi lintas sektor di levelnya masing-masing yang diadakan khusus seperti workshop tentang perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun MDGs.

e. Mengaktifkan Komunitas belajar Kelurahan (KBK) sebagai forum pertemuan stake holders untuk mengevaluasi sejauhmana pelayanan KSM sektor pendidikan dan kesehatan telah berjalan serta bagaimana perancangan strategi ke depan.

2. Pengembangan jaringan horisontal dengan sesama KSM lintas RT, lintas kelurahan maupun

dan berjaringan secara vertikal (dengan dinas-dinas, swasta maupun akademisi), memanfaatkan SDM yang tersedia. Operasionalisasi jaringan tersebut di-break down dalam jaringan komunikasi yang dibangun melalui :

a. Pengembangan jaringan melalui forum KSM agar berintegrasi dengan forum

komunikasi BKM di level Kecamatan maupun level Kota.

19


b. Membangun kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha, akademisi, jurnalis maupun NGO demi mengupayakan keberlanjutan kegiatan sosial baik untuk mengakses program CSR maupun program-program dinas

3. Dalam forum-forum tersebut dibahas dan dibicarakan mengenai kendala dan capaian

pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) menggunakan instrumen data SIM sebagai acuan. Sebagai konsekuensi pola sinergi maka :

a. dukungan budget melalui kesepakatan mekanisme sharing pembiayaan b. data SIM yang valid digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana

kegiatan dan pengambilan keputusan bersama. Data SIM, sejauh ini hanya berfungsi dalam manajemen internal KSM, namun belum digunakan sebagai landasan pengendalian.

B. Strategi Kelemahan-Peluang (WO), mengatasi kelemahan dengan mengambil peluang

1. Penguatan leadership dilakukan dengan saling belajar dengan berbagai pihak agar menumbuhkan motivasi kepemimpinan. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dengan mendorong Seluruh anggota KSM mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan, manajemen pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. Pelibatan jaringan (terutama Pemda) dalam upayakan kontrol, monitoring dan evaluasi

kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan secara partisipatif yang melalui Pembentukan Tim Koordinasi Monev partisipatif dan terpadu yang melibatkan SKPD-SKPD Pemda, BKM, para relawan, kelompok peduli (swasta dan perguruan tinggi) terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di kelurahan/desa setempat.

3. Koordinasi dengan berbagai pihak dan meminta rekomendasi stake holders (termasuk

kontribusi anggota KSM) dalam pengambilan keputusan untuk menjaga obyektivitas transparansi pengelolaan.

a. Selalu melaporkan perkembangan kegiatan secara periodik kepada

Pemda melalui BKM dan mengupayakan transparansi dalam manajemen pelayanan dasar.

b. Menegakkan gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengorganisasian kinerja KMW

C. Strategi Kekuatan-Ancaman (ST), menggunakan kekuatan untuk menghadapi

ancaman

SDM-SDM yang teruji memiliki pengalaman beraktivitas dalam kegiatan sosial selama ini di tingkat kelurahan/desa dimanfaatkan sebagai potensi strategis untuk menegosiasikan dukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran dinas-dinas Pemda, swasta dan dunia usaha untuk :

a. Menyediakan bantuan teknis terkait dengan penganggaran proses pengembangan kapasitas standar pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan

b. Mengakses program-program dinas (terutama dinas pendidikan dan kesehatan) dalam upaya untuk mengantisipasi wabah penyakit menular, menurunnya Angka Harapan Hidup Ibu, lemahnya kesehatan Ibu melahirkan, kurangnya


asupan gizi balita, Angka Melek Huruf usia sekolah, kesempatan memperoleh pendidikan dasar.

D. Strategi Kelemahan-Ancaman (WT), Meminimalkan kelemahan dan menghindarkan

ancaman

1. Memperkuat leadership melalui berbagai pelatihan dan sharing pengalaman dengan stake holders untuk mengurangi lemahnya fasilitasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu Koordinator KSM Sosial perlu melibatkan diri dalam aktivitas sosial maupun berbagai training dan kegiatan advokasi kebijakan publik yang diselenggarakan Pemda, swasta, kampus maupun NGO.

2. Menyelesaikan persoalan internal dan meningkatkan intensitas konsolidasi dengan

mengandalkan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko resistensi sosial. a. Membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak melalui forum-forum

KSM, KBK, BKM dan KBP. Diasumsikan representasi para pihak akan meningkatkan partisipasi dan pembelajaran.

b. Mentradisikan demokratisasi. Mengupayakan selalu membangun transparansi, memasang keputusan bersama, pengelolaan kegiatan dan keuangan serta hasil-hasilnya di 5 titik strategis demi menghindarkan diri dari dominasi elemen tertentu dan menegaskannya steril dari interest politik (Tom, 4 Mei 2011).


Contoh Analisis Sumberdaya KSM melalui SWOT Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (weakness)

Faktor Internal Faktor Eksternal

1. SDM tersedia cukup memadai, spesialis dan memiliki job deskripsi yang jelas

2. Konsolidasi dan koordinasi rutin relawan spesialis 3. Anggota KSM memiliki pengalaman lama dalam

program-program sosial (9 tahun). 4. KSM Memiliki otoritas penuh untuk menjalankan

kebijakan yang didesentralisasikan dari BKM 5. Pembiayaan menggunakan alokasi swadaya,

APBD dan BLM 6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKM yang

mendukung program

1. Leadership masih lemah 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja kurang

optimal 3. Penggalian (assessment) kebutuhan

masyarakat miskin masih subyektif dan kerap dipengaruhi faktor like and dislike, serta kedekatan geografis dan emosional dengan BKM

4. Anggota KSM kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan BKM

Peluang (Opportunities) Strategi SO Strategi OW 1. Koordinasi dengan dinas terkait secara

periodik 2. Membangun kemitraan dengan stake holders

(dinas-dinas pemda, swasta, akademisi, dan NGO lokal

3. Mengembangkan jaringan dengan sesama

KSM, KBK, forum BKM, KBP, dan stake holders lain.

4. Mendorong sinergi pelayanan pendidikan dan

kesehatan dengan dinas

1. Intensifkan keterlibatan SDM berkualitas untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (K1+P1) dan bermitra dengan seluruh stake holders (K1+P2),

2. Pengembangan jaringan horisontal (dengan sesama KSM di level kelurahan maupun kecamatan) dan vertikal (dengan Pemda). Membangun jaringan komunikasi didukung SDM potensial yang tersedia. (K1+K2+P3+P4)

3. Sinergi Program didukung dengan budget dan data SIM untuk menunjang penyusunan rencana kegiatan sistematis (K5+K6+P1+P2+P4)

1. Penguatan leadership, monev dan assessment kebutuhan dilakukan dengan saling belajar dengan berbagai pihak (KBK, forum KSM, swasta, akademisi, forum BKM, KBP) untuk menyelesaikan masalah dan menumbuhkan motivasi kepemimpinan (W1+W2+W3+P1+P2+P3)

2. Membangun jaringan dengan membuka peluang partisipasi dalam pembelajaran perencanaan dan pemecahan persoalan, kontrol, monitoring dan evaluasi kinerja bersama agar tercipta komunikasi transparan dan sinergi (P2+P3+P4+W2+W3+W4)


Ancaman (Threats) Strategi ST Strategi WT 1. Tidak mendapat dukungan kebijakan dari

Pemda 2. Bantuan Teknis layanan pendidikan dan

kesehatan dari Pemda rendah kurang optimal

3. Keterlambatan penyediaan anggaran dari APBD dan BLM Pemerintah

4. Ketidaktahuan masyarakat dampingan terhadap ketersediaan fasilitas layanan

1. SDM yang secara empiris sangat baik dan Otoritas penuh yang didelegasikan oleh BKM dimanfaatkan sebagai variable strategis untuk menegosiasikan dukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran (S3+S4+T1+T2+T3)

2. Pengalaman advokasi terstruktur dan otoritas KSM yang kuat difungsikan untuk memfasilitasi komunikasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat (S1+S2+S3+S6+T4)

1. Memperkuat leadership melalui berbagai penguatan kapasitas manajemen organisasi dan sharing pengalaman dengan stake holders untuk mengurangi lemahnya bargaining dengan Pemda dalam hal dukungan dana, kebijakan dan bantuan teknis(W1+T1+T2+T3)

2. Menyelesaikan persoalan internal dengan meningkatkan intensitas konsolidasi. Mengandalkan sumberdaya internal dan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko berkurangnya dukungan Pemda dan masyarakat (W3+W4+T4+T5)

Pelayanan Yang Efektif

Bagaimana KSM Sosial Mewujudkannya?

A. Pelayanan Publik Pelayanan yang disediakan Pemerintah sudah selayaknya dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat, karena Pemerintahan yang dijalankan harus berorientasi kepada masyarakat. Artinya, pelayanan yang disediakan harus dapat memenuhi harapan masyarakat (terutama masyarakat miskin) sebagai customer. Apabila harapan itu terpenuhi, maka pelayanan yang eksis sudah tentu dapat dinilai kinerjanya (service performance). Di antara seluruh pelayanan yang ada, pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan utama diantara sekian ratus jenis pelayanan lainnya.

Di sektor swasta, setiap lembaga swasta yang menyediakan pelayanan publik sudah semestinya mengadopsi pola pelayanan publik yang mencerminkan penghormatan kepada hak-hak warga negara untuk mendapatkan layanan yang sebaik-baiknya. Saat ini, dibandingkan dengan pihak pemerintah, sistim pelayanan publik pihak swasta umumnya justru lebih baik. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya persaingan antar pemberi layanan publik, seperti terlihat pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi yang saling berlomba memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Walaupun demikian, pemantauan dan evaluasi dari masyarakat dan pemerintah tetap dibutuhkan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga bahkan dapat ditingkatkan.

Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, Osborne & Gaebler mengemukakan gagasan reinventing government yang memposisikan pemerintah sebagai pelayan yang mengutamakan customer sekompetitif swasta hingga membentuk sistem pemerintahan yang melayani lebih optimal dan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil, efisien), faster (kinerjanya cepat, efektif) cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif. Dalam reinventing Government, terdapat empat prinsip utama peran pemerintah sebagai public services, yaitu ;

1. Catalitic Government, Steering than Rowing. Pemerintah dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai pengarah yang membuat kebijakan dan regulasi serta fungsi sebagai pelaksanaan. Berbagai metode mereka gunakan untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, antara lain memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan fleksibilitas. Pemerintah dalam hal ini lebih banyak mengatur ketimbang melaksanakan sendiri segala urusan pelayanan. Tanggung jawab penyelenggaraan urusan diberikan kepada masyarakat dan swasta.

2. Community-Owned Government, Empowering rather than Serving, Pemerintah lebih baik memberdayakan masyarakat daripada sekedar melayani, karena pemerintah adalah milik masyarakat, sehingga wewenang untuk mengontrol pelayanan didesentralisasikan kepada masyarakat yang telah diberdayakan.

3. Competitive Government: Injective Competition into Service Delivery. Pemerintah menyuntikkan spirit kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan dengan tipe demikian mensyaratkan persaingan berbasis kinerja dan jasa. Iklim kompetisi membuat organisasi pemerintahan dan swasta berlomba-lomba memberikan kualitas pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.



4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization. Pemerintah yang digerakkan oleh misi untuk mengubah organisasinya yang digerakkan oleh peraturan. Secara mendalam, pemerintahan versi ini berupaya keras menghapus berbagai peraturan, menyederhanakan mekanisme administrasi dan memberikan kebebasan peran kepada manajer untuk menemukan dan merealisasikan misi dalam batas-batas yang legal. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi lebih baik ketimbang digerakkan oleh peraturan. Sebagian fakta yang masih terjadi di lapangan, justru lembaga-lembaga pemerintah

selalu kedodoran dalam menyediakan pelayanan publik. Pengurusan KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sulitnya memperoleh layanan pendidikan yang mudah dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebagian kecil dari contoh kesemrawutan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sudah berjalan selama satu dekade ini. http://www.explore-indo.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148-pelayanan-publik-antara-idealisme-dan-kenyataan.html , diakses tanggal 30 April 2011.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat dianalisa dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Hampir dalam seluruh tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Hal ini mengakibatkan panjang dan berbelit-belitnya suatu urusan di sebuah lembaga penyedia layanan publik, yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tinggi dan tidak efektif.

Padahal kinerja suatu pelayanan dapat menggambarkan kualitas pelayanan tersebut, dimana dapat tercermin dari tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tingkat efektivitas menggambarkan perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika implementasi suatu rencana dapat menghasilkan atau mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Sementara tingkat efisiensi membandingkan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumberdaya yang minimal.

B. Konsep Efektivitas dan Efektivitas Pelayanan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Georgepoulus & Tenenbaum (dalam Steers, 1985:20) berpendapat bahwa konsep efektivitas digunakan untuk mengukur indikasi keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu Barnard (dalam Gibson, 1995:27), mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Dalam konteks organisasi, Siagian (2002:32) mendefinisikan efektivitas sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu, yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu, serta tepat pada waktunya. Pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari produk berupa jasa. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan terdapat beberapa standar tertentu yang mesti dipenuhi. Jika beberapa standar minimal telah terpenuhi maka pelayanan dapat dikatakan efektif karena target telah tercapai. Etzioni (dalam Lubis & Huseini, 1987:54-55) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran.

http://www.explore-indo.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148-pelayanan-publik-antara-idealisme-dan-kenyataan.html




Menurut Gie (1993:108), Efektivitas adalah terjadinya suatu akibat yang dikehendaki, dimana jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Sehingga yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauhmana tingkat kemampuan organisasi yang bersangkutan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan tujuan sebagai alat ukur efektivitas organisasi didasarkan pada asumsi bahwa organisasi sebagai wadah pencari tujuan (organization as goal seeking) atau organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Organisasi sebagai wadah tidak mempunyai tujuannya sendiri, namun organisasi merupakan kumpulan dari individu anggota organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Meskipun organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri, akan tetapi organisasi tersebut memerlukan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tujuan yang dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya. (lihat Azhar Kasim, 1993:12).

Richard Steers (1985:7) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi ialah: (a) karakteristik organisasi; (b) karakteristik lingkungan; (c) karakteristik pekerjaan; serta (d) kebijakan dan praktek manajemen.

Tabel 1.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

K a r a k t e r i s t i k

Organisasi Lingkungan Pekerjaan Kebijakan & Praktek Manajemen

• Struktur - Desentralisasi - Spesialisasi - Formalisasi - Rentang

Kendali - Besaran Org.

• Teknologi - Operasi - Bahan - Pengetahuan

• Ekstern - Kekompakan - Kestabilan - Ketidaktentuan

• Intern - Orientasi padat

karya - Pekerja-sentris - Orientasi pd

imbalan - Hukuman - Keamanan vs

resiko - Keterbukaan vs

pertahanan

• Keterikatan pada Organisasi - Ketertarikan

ke-mantapan kerja

- Keterikatan • Prestasi Kerja

- Motivasi, tujuan dan kebutuhan

- Kemampuan - Kejelasan

peran

- Penyusunan kebutuh-an strategis

- Pencarian dan pemanfaatan sumberdaya.

- Menciptakan lingku-ngan prestasi.

- Proses2 komunikasi - Kepemimpinan dan

pengambilan kepu-tusan

- Inovasi dan adaptasi Organisasi

Sumber: Steers (1985:8).

Pendapat Richard Steers mengilustrasikan bahwa faktor-faktor tersebut akan berperan dalam pencapaian target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; dan seberapa besar pencapaian yang telah diraih, akan menentukan tingkat efektivitasnya.

Pada bagian yang lain dari tulisannya, Gibson (1995:25) mengemukakan bahwa, terdapat tiga macam perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas suatu organisasi, yaitu :


1. Efektivitas individual menekankan pada pelaksanaan tugas pekerja atau anggota dari organisasi, tugas yang harus dilaksanakan pada posisi dari bagian pekerjaan;

2. Efektivitas kelompok merupakan penjumlahan dari seluruh anggotanya yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu;

3. Efektivitas organisasi merupakan fungsi dari efektivitas individual dan kelompok, dimana tingkat efektivitas organisasi melebihi tingkat efektivitas individual dan kelompok.

Faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya efektivitas pada masing-masing perspektif tersebut diatas adalah berbeda-beda. Apabila faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Perspektif Efektivitas Organisasi

Sumber: Gibson (1995:28)

Dari gambar diatas, dapat dipahami bahwa efektivitas individual cenderung berpengaruh

terhadap efektivitas kelompok atau sebaliknya, efektivitas kelompok cenderung bergantung pada efektivitas individual. Pada bagian lain, efektivitas kelompok cenderung berpengaruh terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan, atau sebaliknya, efektivitas suatu organisasi cenderung bergantung pada efektivitas kelompok. Pada akhirnya, efektivitas individual juga berperan dalam pencapaian efektivitas organisasi, oleh karena efektivitas individual menjadi elemen penting dalam pencapaian efektivitas kelompok.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus dilakukan evaluasi dengan menggunakan karakteristik yang berbeda pula. Hal ini melahirkan kesepakatan bahwa efektivitas organisasi membutuhkan kriteria yang majemuk. Hal ini dikarenakan, organisasi melakukan banyak hal, dan keberhasilannya tergantung pada prestasi yang memuaskan di berbagai bidang. Dengan demikian, definisi efektivitas organisasi harus mencerminkan kompleksitas tersebut (Robbins, 1994:56).

C. Mengukur efektivitas Pelayanan KSM Sosial KSM sebagai representasi dari kepanitiaan kelompok kecil (komunitas) yang memiliki

kesamaan ide dapat membantu terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat penerima manfaat, terutama warga miskin. Dalam konteks ini KSM tidak bekerja sendirian menyediakan pelayanan, melainkan ia bekerja di dalam sistem yang saling terhubung hierarkies bersama UPS, BKM, FKBKM, dinas-dinas terkait. Jika pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang

27

disediakan, maka KSM tersebut bernaung di bawah koordinasi Unit Pengelola sosial (UPS) yang notabene merupakan unit pelaksana tugas BKM di bidang sosial. Sebagai unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan dan pendidikan di kelurahan setempat maka KSM tersebut secara langsung bertanggung jawab kepada UPS dan BKM. Namun dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan membangun pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak, antara lain SKPD-SKPD terkait seperti dinas pendidikan atau dinas kesehatan selain NGO-NGO yang bergerak di bidang yang sama.

Sebab penanggung jawab utama penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan terletak di pundak dinas-dinas sektoral tersebut. BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. UPS dan KSM adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaat keluarga miskin).

Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di berbagai level berbeda, namun seluruhnya saling terhubung membangun pelayanan yang efektif. Standar pelayanan tersebut diukur menggunakan indikator-indikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti: a) Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur

keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; b) Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan

mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi (performance) yang baik;

c) Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal organisasi sebagai indikator internal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi.

Gambar 2

Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi

Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)

Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi.



KSM Sosial yang sedang mencari sebanyak mungkin mitra, amat memerlukan pemetaan stake holders sebagai bagian dari pemetaan sumberdaya eksternal. Pemetaan sumberdaya eksternal bermaksud untuk mengidentifikasi stake holders yang potensial diajak bermitra dalam menunjang pencapaian kualitas pelayanan prima selain menjaga keberlanjutan. Sebagai misal pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan difasilitasi kerjasamanya dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan atau NGO yang biasa bergerak pada bidang tersebut. Alangkah lebih baik jika peran dinas-dinas terkait dikedepankan.

Namun demikian, mencermati definisi Lubis dan Huseini tentang pendekatan sumber, dengan mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu mengukur keberhasilan dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik, maka efektivitas suatu organisasi cenderung berkorelasi dengan upaya (effort) dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika tidak ada upaya keras untuk mengembangkan kapasitas internal KSM dan promosi besar-besaran mengenai kemampuan pengelolaan, maka akan sangat sulit mengharapkan respon pihak luar untuk bekerjasama kendatipun sebenarnya urusan kegiatan sosial (pendidikan maupun kesehatan adalah urusan wajib pemerintah untuk melayani). Sehingga tanpa itikad kuat (good will) untuk peningkatan kapasitas, mustahil KSM kegiatan sosial dapat mendapatkan perluasan akses.

KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan memfasilitasi terdistrisibusikannya jasa layanan pendidikan maupun kesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Sebab salah satu prinsip good governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis. Berikutnya pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

KSM sosial adalah ujung jeruji dibawah UPS dalam Organisasi Masyarakat Warga yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Dalam civil society, posisi pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan pendayung (rowing) elemen-elemen di luar dirinya seperti LSM, perguruan tinggi dan masyarakat menyebabkan pembangunan tidak dijalankan sendirian (not do itself by government) melainkan dikelola bersama dalam relasi yang benar-benar saling bersinergi (yang bukan justru saling menghalangi) untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan lebih tinggi.

Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk mensupport perbaikan hak-hak dasar masyarakat, layanan kesehatan serta pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan keberlanjutan agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini (dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW). Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial (Jim Ife : 2009) sehingga pengalaman mereka dapat diandalkan dalam menentukan masa depan kegiatan sosial.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok


peduli bersedia membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?

Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan kebersamaan kuat semacam ini. D. KSM Sosial sebagai bagian Sistem Pelayanan Yang baik

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan segala aspek kehidupan dalam berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Contoh sederhana yang sering dipakai untuk menggambarkan pelayanan publik adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah kebutuhan publik bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Tanpa KTP, seseorang akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan orang lain, institusi, maupun mengakses layanan dari Pemerintah. KTP perlu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dibentuk dan ditunjuk oleh negara, seperti kelurahan atau desa.

Proses menerbitkan sebuah KTP bagi seorang anggota masyarakat disebut sebagai Pelayanan Publik, yang dapat diterjemahkan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh petugas berwenang dalam melayani pemenuhan kebutuhan publik anggota masyarakatnya. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik tersebut diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil seorang warga negara. Pelayanan publik umumnya tidak berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi. Hasil yang diperoleh dari adanya pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapat berbentuk barang maupun bentuk jasa-jasa. Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh pemerintah, namun dapat juga oleh pihak swasta.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, negara kemudian membentuk organisasi pemerintahan. Struktur pemerintahan negara kita mulai dari level paling atas yakni presiden hingga ke level terbawah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik anggotanya, maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruh aparatur pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis pelayanan publik. Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat negara memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Bahkan untuk mendukung upaya-upaya tersebut Pemerintah seringkali membentuk kader-kader atau relawan-relawan specialis (sektoral) yang berfungsi sebagai penjembatan program pembangunan selevel ketua RT/RW. Sebut saja kader posyandu, kader BKKBN, relawan kesehatan, relawan kelompok tani, komunitas nelayan dst. Kisah sukses mereka dalam memfasilitasi pembangunan sering kita dengar pada jamannya. Kehadiran mereka amat membantu Pemerintah menjadi lebih mudah menjangkau kelompok sasaran pembangunan. Namun beberapa tahun belakangan kehadiran mereka sempat meredup sebelum kemudian diinisiasi kembali untuk ditumbuhkan melalui program-program pemberdayaan semacam PNPM Mandiri. Perpanjangan tangan Pemerintah daerah melalui kader-kader atau yang dikenal juga sebagai agen pembaharu cukup memperbaiki kualitas pelayanan.

Secara umum, pelayanan publik dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat kepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis layanan dari sebuah instansi baik


pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari seorang warga negara. KTP secara administratif bersifat mutlak bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, terutama dari segi usia (17 tahun ke atas). Pemenuhan layanan air bersih, listrik, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dasar dan transportasi juga merupakan kebutuhan layanan publik yang bersifat mutlak bagi setiap orang. Sebaliknya, pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layanan yang tidak mutlak bagi seorang warga negara, semisal kebutuhan rekreasi, hiburan, olah raga dan sejenisnya. Namun sadarkah kita bahwa pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, jaminan sosial, pengobatan maupun pendidikan yang digerakkan oleh komunitas sebagai social working itu juga amat ditentukan oleh kepemilikan KTP yang notabene adalah produk pelayanan administratif. Legalitas benar-benar mempengaruhi keniscayaan perhatian, pelayanan dan keadilan.

Untuk menentukan efektivitas, seluruh kebutuhan tersebut dapat diukur ketepatan sasarannya. Guna mencapai suatu sasaran yang tepat efektivitas dapat ditinjau dari sumberdaya dasar pendukungnya yang harus tersedia dalam pelayanan efektif, (Terry dalam Winardi, 2000:3) antara lain : 1. Sumber Tenaga Kerja (Men)

Tersedianya tenaga kerja yang sesuai, baik jumlah maupun mutunya. Bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan dengan setepat-tepatnya maupun untuk mencapai keseluruhan tujuan yang sudah ditetapkan dengan setepat-tepatnya dengan salah satu sumbernya. Jadi tenaga kerja atau tepatnya manusia (men) adalah unsur yang mutlak diperlukan bahkan terpenting bagi berhasilnya pencapaian tujuan organisasi. Tanpa manusia tidak akan ada kegiatan, tanpa kegiatan, tujuan tak akan tercapai.

2. Sumber Uang atau Biaya (Money) Tentu saja harus disadari bahwa manusia bukanlah merupakan sumber atau unsur satu-satunya yang diperlukan. Manusia bisa lelah, sakit, lalai, bosan, marah, dan sebagainya. Untuk menghindarkan hal-hal itu dan untuk memberikan kepuasan, yakni sebagai imbalan terhadap jerih payahnya, maka kepada manusia perlu diberikan perangsang. Dan salah satu perangsang bisa berupa uang (money) sebagai salah satu kebutuhan fisik menurut Herzberg dan Maslow.

3. Sumber Material (Material) Material dimaksudkan untuk memberikan arti adanya bahan-bahan yang juga merupakan sumber yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pimpinan, dan juga bagi pencapaian tujuan organisasi. Sesuatu pekerjaan sering macet ditengah jalan misalnya dikarenakan tidak cukup tersedianya bahan-bahan atau material yang diperlukan. Material dapat diartikan dalam arti sempit, yakni dalam arti fisiknya saja seperti dalam pengertian bahan-bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana fisik. Material harus diartikan lebih luas daripada itu, yakni bisa juga berarti bahan-bahan atau data dan informasi yang amat diperlukan bagi pencapaian tujuan dan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi, serta dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi jelas, material haruslah diartikan baik fisik (bahan-bahan baku) maupun nonfisik (data dan informasi), sehingga jelas pula bahwa material, di samping manusia dan uang, adalah sumber-sumber yang juga diperlukan di dalam rangka proses manajemen secara lebih berhasil.

4. Sumber Mesin dan Peralatan Kerja (Machine) Manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusia bisa lelah, sakit, atau lalai sehingga mudah jatuh sakit. Untuk dapat menghemat tenaga dan energi manusia, dan juga demi mengakui arti pentingnya manusia di dalam organisasi, serta mempercermat dan mempercepat proses kerja, maka dipergunakanlah mesin dan lain-lain peralatan kerja, termasuk perabotan dan perlengkapan kerja. Memang sebenarnya penggunaan mesin-mesin di dalam proses kerja itu seyogyakan (dibenarkan) bila pekerjaan itu terlalu berat atau terlalu lamban kalau dikerjakan dengan tangan.


Demikian juga bila diperlukan adanya pelipatgandaan hasil secara massal (mass production), dan bila pekerjaan itu memerlukan daya pikir manusia yang optimal pula. Jadi, yang dimaksud disini adalah untuk menghindarkan sering terjadinya kesalahan-kesalahan karena kelelahan dan kelalaian manusia (penggunaan mesin-mesin). Bahwa mesin adalah sumber yang diperlukan pula di dalam rangka proses manajemen atau prosedur kerja dengan setepat-tepatnya. Ide tentang arti pentingnya mesin kemudian dihubungkan dengan arti pentingnya manusia, dan pengertian efisiensi di dalam proses manajemen akhirnya melahirkan gerakan otomatisasi (automatication) di dalam proses pekerjaan kantor dan pabrik.

5. Sumber Tata Cara atau Metode (Method) Dalam suatu mata rantai pekerjaan, dibutuhkan suatu cara yang sistematis, agar suatu pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan tujuan ataupun produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Merancang suatu tata cara membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan yang komprehensif, supaya menghasilkan suatu susunan atau mata rantai tindakan yang terpola, dan yang lebih penting dapat memenuhi azas efisiensi dan efektivitas. Karenanya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, formulasi suatu metode sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar metode dapat menjadi petunjuk (guideline) dan aplikatif saat diimplementasikan kedalam penyelesaian suatu pekerjaan.

6. Sumber Lain berupa Potensi Pasar (Market) Dalam pengertian yang lebih sempit, pasar dihubungkan dengan kegiatan manajemen dalam proses produksi. Apabila suatu perusahaan akan memproduksi suatu barang, maka haruslah memproyeksikan apakah barang yang mereka produksi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat (user) dan laku dijual. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya dihubungkan dengan kegiatan dalam pemerintahan, maka pasar dapat dipahami sebagai potensi atau peluang yang belum dioptimalkan. Terkait dengan permasahan penelitian kali ini, maka pasar dapat direfleksikan sebagai potensi berupa pihak yang mengajukan permohonan IMB, antara lain: kalangan rumah tinggal, real estate, dan non rumah tinggal, dan sebagainya. Di dalam kegiatan sosial para pemohon yang notabene keluarga miskin biasanya tidak berperan aktif tetapi menunggu dilayani pemerintah karena memang kewajiban pemerintahlah untuk memeratakan pelayanan kepada kelompok sasaran

Salah satu lagi yang tak boleh luput dari perhatian adalah faktor waktu (time). Kalaupun sumber-sumber tersedia, namun jika waktunya tidak cukup tersedia maka gagallah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, serta gagal pula upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, “waktu” amat penting dalam menentukan pencapaian keberhasilan. Dalam program-program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri perkotaan, layanan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial atau organisasi nirlaba sering menghadapi kendala ini, sebab dijalankan oleh para relawan. Konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah tentang bagaimana memenuhi harapan masyarakat sebagai pelanggan (customer) tersebut secara layak. Keinginan pelanggan untuk mendapatkan bentuk pelayanan yang sesuai dengan keinginan mereka merupakan tujuan (goals) yang harus dicapai oleh penyedia layanan. Dalam rangka penyediaan pelayanan, persepsi penyedia layanan harus dapat mewujudkan segala hal yang menjadi harapan pelanggan. Dengan demikian, pelayanan yang disediakan dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu memenuhi harapan pelanggan (customer).


Secara singkat, konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah membandingkan antara persepsi penyedia layanan dengan harapan pengguna layanan, yaitu pelanggan (customer). Namun demikian, perlu dipahami bahwa penyedia layanan harus menyesuaikan diri dengan ketersediaan sumberdaya (resources) yang dimilikinya atau yang tersedia. Bertitiktolak dari pernyataan ini, maka penyedia layanan perlu menerapkan manajemen pengelolaan yang sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan bersifat terbatas tersebut untuk keperluan penyediaan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan pengguna layanan.

Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pada kehidupan bernegara di abad modern ini, komitmen suatu negara untuk memberikan pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak azasi manusia dari warga negaranya. Oleh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan layanan publik yang buruk, hal tersebut dianggap melanggar konvensi internasional tentang hak azasi manusia. Sebagai contoh, disaat warga negara kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang baik, bermutu, dan mudah diakses, maka sesungguhnya pemerintah bisa dianggap berlaku lalai, melanggar hak azasi warga negaranya. Hal ini juga berlaku di setiap lembaga penyedia layanan publik, seperti di kelurahan/desa maupun puskesmas/rumah sakit. KSM sosial bermaksud mengurai ketersumbatan pelayanan dari dinas-dinas yang masih berbelit (birokratis), kurang komunikatif, tidak partisipatif, kurang transparan dan lemah keberpihakannya kepada masyarakat miskin sebagai customer utama. Dalam masyarakat warga (civil society), masyarakat beserta dunia usaha adalah pionir pembangunan yang didayung (rowing) oleh pemerintah. Di dalam komunikasi yang intens yang dilandasi transparansi, partisipasi, dan goodwill untuk selalu berkolaborasi, KSM Sosial berperan menjembatani komunikasi, partisipasi, bahkan feedback antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta dalam komunikasi pembangunan. Menurut Putnam, masyarakat yang bermodal sosial kuat dicirikan oleh keterhubungan yang berkualitas dan bertimbal balik antara individu-individu serta jaringan-jaringan sosial yang tumbuh diantara mereka dengan spirit utama rasa saling percaya (trust). KSM Sosial memungkinkan merepresentasikan masyarakat yang stabil dan potensial karena memiliki solidaritas sosial yang kuat yang didalamnya diikat oleh rasa saling percaya, keterbukaan dan kejujuran. Dalam atmosfir semacam ini tidak sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima yang dekat dengan masyarakat dan menjawab segala kebutuhan dasar mereka sesuai ekspektasi karena pelayanan telah diselenggarakan dengan meminjam kekuatan modal sosial komunitas.

Tabel 2 Ciri-ciri Pelayanan Bermutu

Keterjangkauan

Accessibility Kredibilitas Credibility

Kejujuran Honesty

Ketepatan Accuracy

Kehandalan Dependability

Kesegaran Promptness


Keramahan Courtesy

Efisiensi Efficiency

Ketanggapan Responsiveness

Kenyamanan Comfort

Efektivitas Effectiveness

Dapat dipercaya Reliability

Kemampuan Competence

Keluwesan Flexibility

Keamanan Security

Tampak Nyata Tangible

Kepedulian Empathy

Jaminan Kepastian Assurance

Sumber: Muhammad (2002:27). Pelayanan prima harus memenuhi prinsip-prinsip (Mohammad 2002:27-28) dan aspek-

aspek keprimaan pelayanan, meliputi : 1. Tangibles (tampak nyata), terdiri dari penampilan fisik bangunan serta sarana dan

prasarana yang mendukung, termasuk tempat dimana pelayanan itu diberikan serta penampilan petugas disaat pelayanan diberikan.

2. Reliability (kehandalan), terdiri dari kecakapan dan kemampuan dan keakuratan petugas dalam memberikan pelayanan dan ketepatan waktu yang ditetapkan.

3. Responsiveness (daya tanggap), meliputi kemudahan petugas untuk dihubungi, kemauan atau motivasi petugas untuk memberikan pertolongan terhadap pelanggan/masyarakat.

4. Assurance (jaminan), terdiri dari pengetahuan, kesopanan, dan sikap untuk dapat dipercayai yang dimiliki petugas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan resiko yang mungkin timbul terhadap pelayanan yang diberikan.

5. Empathy (kepedulian), merupakan kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, meliputi kepedulian, perhatian dari petugas secara individu terhadap pengguna layanan. Dalam ruang lingkup tata pemerintahan yang hierarkies, sinergi dapat berlangsung

secara vertikal maupun horisontal. Sinergi bermaksud menjadikan semua pelayanan di berbagai level (mulai dari level KSM hingga Pemda kabupaten/kota) terhubung semakin padu demi meningkatkan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sinkronisasi pelayanan sebagai bagian dari kebijakan tidak hanya bermakna menyatukan visi dan persepsi, akan tetapi juga memperkuat potensi berbagi tugas pelayanan, pemantauan dan pengendalian dalam perjalanan (on the fly adjustment). Dalam bersinergi dipastikan bahwa KSM sosial maupun Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian tanpa berkolaborasi.

Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis adalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan – Coordinate - Do – Check – Action). PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan.

Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara


berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.

E. Kualitas dan Standar Pelayanan KSM Sosial Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergis adalah

menggunakan metodologi PCDCA (Plan – Coordinate - Do – Check – Action). PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakan berdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayanan publik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsi oleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itu dapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan.

Contoh Tabel sederhana Untuk mengukur Kualitas Pelayanan KSM

Khususnya Bidang Kegiatan Sosial

Pelaku 1 2 3

4

Prosedur pelayanan Tidak Mudah Kurang

Mudah Mudah Sangat

Mudah

Persyaratan Pelayanan

Tidak sesuai Kurang Sesuai Sangat Sesuai

Kejelasan Pelayanan Tidak jelas Kurang

Jelas Jelas

Sangat Jelas

Tanggung jawab petugas pelayanan

Tidak bertanggung

Jawab

Kurang Bertanggung jawab

Sangat bertanggung

jawab Kemampuan

petugas pelayanan Tidak

terampil Kurang Terampil Sangat

Terampil Keadilan

Mendapatkan Pelayanan

Tidak Adil Kurang Adil Sangat Adil

Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh yang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulan komparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsi masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.


F. Contoh Penentuan Standar Kualitas Pelayanan KSM Sosial KSM Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan mayoritas memiliki jenis kegiatan yang terkait

dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut amat penting menunjang pencapaian target MDGs karena berkaitan langsung dengan 4 target, yaitu pencapaian pendidikan (100% harus lulus pendidikan dasar 9 tahun), mencegah kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan mencegah penyakit menular. Mereka juga memiliki target tidak langsung untuk mengurangi populasi miskin (target 1), kesetaraan peran laki-laki dan perempuan (target 3), pelestarian lingkungan ( target 7) dan kemitraan global (target 8).

Oleh sebab itu kualitas pelayanan harus dioptimalkan. Standar umum pelayanan dalam instansi publik termasuk KSM Sosial sebagai perpanjangan dari hierarki pelayanan publik mesti memuat :

1. Visi dan Misi Pelayanan Roh pelayanan terdapat dalam Visi. KSM sosial dapat menentukan Visi Mengurangi kemiskinan Desa X misalnya. Kemudian menetapkan misi (semacam motto) secara specifik dan praktis, misalnya “Pelayanan bersahabat, murah dan tepat sasaran”. Visi adalah pemberi spirit, sedangkan misi adalah pemberi koridor sejauh mana KSM dapat berinovasi dan berkreasi.

Visi Mengurangi kemiskinan Desa X hingga setengahnya Misi Membebaskan Masyarakat Desa X dari penyakit

menular Pelayanan bersahabat, murah dan tepat sasaran”.

2. Jenis Pelayanan yang ditawarkan Jenis pelayanan mesti dimuat secara rinci dan eksplisit, meliputi pelayanan utama dan pendukung. Misalnya pelayanan utama KSM adalah untuk mempermudah masyarakat mudah berobat dengan mengakses tenaga medis Puskesmas atau klinik terdekat. Pelayanan pendukungnya adalah membantu pengurusan Jamkesmas untuk memperoleh pengobatan murah dan obat generic. 3. Specifikasi Pelanggan Sebuah proses pelayanan tentu tidak ditujukan untuk semua jenis pelanggan, namun sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Hal ini amat terasa dalam penanggulangan kemiskinan yang telah mendefinisikan dengan jelas para pelanggannya yaitu mereka yang terdaftar dalam daftar PS 2. Namun barangkali data PS 2 yang dimiliki oleh KSM harus dievaluasi dan direview kembali. Sebagai contoh specifikasi data ini dapat ditampilkan :

Spesifikasi Pelanggan Semua Umur Wanita dan Pria Terdaftar dalam daftar PS 2 Memiliki KTP dan Kartu Keluarga Memiliki Kartu Sehat

4. Prosedur Pelayanan Berikut ini hanya contoh KSM sosial yang bekerjasama dengan puskesmas setempat dalam hal membuka akses kepada masyarakat. Pada beberapa pengalaman, Panitia Kemitraan (PAKEM) yang notabene adalah KSM di dalam kegiatan PAKET juga memfasilitasi pembangunan


Puskesmas Pembantu atau Pos Kesehatan Desa (PKD). Memberikan gambaran bagaimana prosedur periksa di Puskesmas Pembantu atau PKD merupakan bagian dari transparansi pelayanan. Dalam membangun efektivitas pelayanan, bagian ini merupakan bagian paling penting dari penetapan standar pelayanan. Pencatatan prosedur bahkan harus sangat rinci dan biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Diagram alur kegiatan pelanggan

Menunggu diperiksa (masuk dalam daftar antrian)

Diperiksa dan menunggu hasil

37

b. Prosedur Persiapan Pelayanan, yaitu hal-hal rutin apa saja yang perlu dilakukan petugas sebelum memulai pelayanannya sehari-hari bagi pelanggan. Untuk keperluan ini hasil-hasil kesepakatan koordinasi antar unit pelaksana dapat dijadikan bahan acuan. c. Prosedur Pelayanan inti, yaitu melayani kegiatan pelanggan mengikuti alur pelayanan yang telah dirancang pada point a di atas. d. Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi oleh para pelanggan agar dapat dilayani

5. Pengawasan dan pengendalian mutu Dalam standar pelayanan harus secara tegas dinyatakan ukuran mutu pelayanan yang akan diperoleh para pelanggan dan tata cara untuk mengawasi serta mengendalikan mutu pelayanan tsb. Bersama BKM pengawasan harus dilakukan dalam hal menampilkan siapa sajakah yang akan melayani para pelanggan (dalam hal ini KK miskin dalam PS2). Para petugas dalam KSM yang melayani tersebut harus ditampilkan dalam tabel. Sehingga bisa dihindari masyarakat miskin yang tidak tahu menahu harus berhubungan dengan siapa saat akan meminta pelayanan.

Pendaftaran dan Konfirmasi data PS2

Ketua RT

Fasilitas dalam Musyawarah

Turut berpartisipasi dalam FGD RK, Rangkaian PS dan Penyusunan PJM Pronangkis

Layanan Utama Mendapatkan Raskin dan Sembako Mendapatkan akses layanan kesehatan Mendapatkan prioritas untuk memperoleh biaya pendidikan Mendapatkan prioritas mendapatkan Kartu Sehat

Diperiksa di Puskesmas

Ruang periksa

Mendaftar Loket

Mendapatkan Obat Ruang Obat

Pengambilan Sample Laboratorium

Ruang data


Layanan Pendukung Berhak berpartisipasi dalam mengontrol kualitas layanan Memberi masukan dan mengevaluasi kelemahan

Dalam pengawasan mutu pelayanan adalah upaya untuk memantau dan mengukur mutu

pelayanan. Pengawasan mutu terdiri dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal oleh pelanggan untuk memantau dan mengukur mutu pelayanan apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Untuk keperluan ini mesti disediakan kotak PPM khusus di BKM yang ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan dengan mereka. Sedangkan pengawasan internal oleh para petugas pelayanan terhadap ketertiban dan kelancaran kegiatan pelayanan menurut prosedur yang ditetapkan (Tomy : disarikan dari berbagai sumber : Mei 2011).

Daftar Pustaka David Osborne and Ted Gaebler,. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is

Transforming the Public Sector, Penguin Books Ltd. New York: 1992 Putnam dalam Ann Shoemake, Komunikasi dan Komunitas di Indonesia, Penghancuran dan

Penumbuhan Modal Social di Maluku, 2006 Ralf Dahrendorf, Toward a Theory of Social Conflict, Social Change, Sources, Patterns and

Consequences, Eva Etzioni Halevi and Amitai Etzioni, Basic Book Inc, New York, 1973 Eko Supriyanto, Sri Sugiyanti, Operasionalisasi Pelayananan Prima, Lembaga Administrasi Negara,

2001


Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan

Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (Nation state) yang memiliki platform Perlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional Konsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee) untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin. Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungan sosial tersebut. Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yang berbunyi :…Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Indonesia menganut Negara kesejahteraan yang responsive mengorganisasikan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Esping-Andersen dalam Triwibowo dan Bahagijo 2006). Konsep ini dipersepsikan sebagai bentuk kewajiban Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat mengingat secara empiris terbukti bahwa telah terjadi kegagalan pasar (market failure) dalam masyarakat kapitalis dan kegagalan Negara (state failure) dalam masyarakat sosialis (Husodo : 2006). Namun demikian lebih daripada sekedar jalan ketiga, Negara tetap mesti mengedepankan kesejahteraan social, baik ia termasuk sebagai Negara kesejahteraan (welfare state) atau tidak. Sebab fungsi ideal Negara adalah melindungi rakyatnya dari penderitaan. Fakta dan data empiris menunjukkan bahwa warga miskin di Indonesia masih cukup besar dibandingkan dengan Negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Populasi miskin di Asia Tenggara mayoritas tinggal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini, terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika indicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos : 2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yang menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan target pencapaian.

39

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA 1996‐2010

17,47

24,23

23,43

19,14

18,41

18,20

17,42

16,66

15,97

17,75

16,58

15,42

14,15

13,33

12,00

8,00

7,55

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)

Tingkat Kemiskinan (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahunCatatan : *) Jumlah penduduk di bawah Garis Kemiskinan

**) Target RKP 2011***) Target RPJMN 2010 - 2014****) Target Millennium Development Goals tahun 2015 3

Negara kesejahteraan harus mencerminkan paradigmanya dalam kebijakan social yang meliputi strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam mengejawantahkan peningkatan kesejahteraan social sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, terutama melalui upaya perlindungan social (social protection). Perlindungan social mencakup jaminan social (baik berbentuk bantuan social dan asuransi social), maupun jaring pengaman social (social safety net). Sehingga Negara memposisikan penerapan kebijakan social sebagai penganugerahan hak-hak social (the granting of social rights) kepada warganya (Triwibowo dan Bahagijo : 2006). Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan adalah prioritas utama pembangunan 2010-2014 karena di tahun 2010 jumlah penduduk miskin nasional masih sekitar 13 %. Sementara pengangguran terbuka masih 7,41%. Akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, permukiman, infrastruktur serta permodalan untuk masyarakat miskin masih terbatas. Kawasan kumuh dan kantong kemiskinan masih luas. Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu :

1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk dalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH – Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang bersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana alam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebas biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatan dan penguburan bila terjadi



kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang.

2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para pendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program di daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

3. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan kepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan keberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalam APBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan Kab Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagi usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti perbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan, peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor. Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan kronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya dan lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional, bahkan kini tengah merancang UU Penanganan Fakir Miskin. Namun demikian masih belum diimplementasikan karena masih terjadi polemic lembaga manakah yang akan menangani Sistem Jaminan Sosial Nasional ini? Kontroversi yang lain adalah masih belum satunya persepsi mengenai perlindungan social in concept dan belum jelasnya mekanisme penanganan. Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto et al : 2006). Transfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.

SASARAN RPJM

TAHUN SUMBER PERTUMBUHANEKONOMI INFLASI

PENGANGGURAN TERBUKA PENDUDUK MISKIN

Juta Orang % thd. AngkatanKerja Juta Orang % thd.

Penduduk

2009

RPJM 7.6 3 5.7 5.1 18.8 8.2RKP 6 6 7-8 12-14

REALIASI 4.2 2.45FEB. AGST. FEB. AGST.

32.53 14.159.26 8.96 8.14 7.87

2010

RPJM 5.5 - 5.6 4.0 - 6.0 8.8 7.6 12-13.5RKP 9 7.6 12-13.5

REALIASI 2.42* FEB. AGST. FEB. AGST. 31.02 13.338.59 7.41

2011

RPJM 6.0 - 6.3 4.0 - 6.0 7.3-7.4 11.5-12.5RKP 8.3 7

REALIASI FEB. AGST. FEB. AGST.

Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social, pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas, Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui prosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.



KEBIJAKAN POKOK : PRIORITAS NASIONAL DALAM PK

43

13

Perpres No. 5/2010 “RPJMN 2010‐2014”

11 PRIORITAS NASIONAL KIB II 2010‐2014(1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2)Pendidikan; (3)Kesehatan; (4)PENANGGULANGAN KEMISKINAN; (5)Ketahanan Pangan; (6)Infrastruktur; (7)Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9)Lingkungan Hidup dan Bencana; (10)Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paskakonflik; (11)Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi TeknologiPRIORITAS LAINNYA(1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat

Inpres No. 1/2010“Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2010”Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Inpres No. 3/2010“Program Pembangunan Berkeadilan”

- Strategi Penanggulangan Kemiskinan- Sinkronisasi & Pengendalian 3 Kelompok Program PK- Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan

Perpres No. 15/2010“Percepatan PenanggulanganKemiskinan”

Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota

Permendagri No. 42/2010“TKPK Provinsi & Kabupaten/Kota”

(1) Program Pro‐Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s

Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan social merupakan satu tipe kebijakan sisal yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politik yang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no 15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun 2010). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative (peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan dalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan kekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto et al :2006). Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan penanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom up planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan, mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangka waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei 2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena distribusinya mengandalkan peranan komunitas.


Dalam hal ini fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidak sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai penjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat manfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan jaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust (disarikan dari berbagai sumber, Tomy, Mei 2011) Referensi Edi Suharto, Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung,

Makalah disampaikan pada Seminar Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung, Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat; Depsos, Jakarta, 2006

Mulyadi Sumarto, RUU Fakir Miskin, Relevankah? Kompas, 18 Mei 2011 Bappenas, Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat

Miskin; Bappenas, Jakarta, 2008 Fadil Putra, Governance Intelligence and Quotient, Alat Ukur Kinerja Individu Kepala Daerah

dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, Megawati Institute, 2011


Media Warga Sebagai Media Komunikasi Program

A. Berinteraksi Menggunakan Media Yang Sudah Ada

Tegur sapa lewat tulisan? Tentu bukan barang baru. SMS dan mailing list telah mewabah di

kalangan terbatas. Namun berkomunikasi melalui Koran kampong atau buletin, wah ini yang

seru. Semakin riuh kalau yang nimbrung kian banyak, karena disinilah media lintas batas usia

dan kalangan itu menunjukkan fungsinya. Prasyarat dasarnya cuma satu, bisa menuangkan

pikiran dalam tulisan bagaimanapun bentuknya.Melalui tulisan pula ajakan, penghargaan,

motivasi, informasi, klarifikasi, apresiasi bahkan edukasi bisa lebih tahan lama dan dibaca

berulang kali.

Meski media sambung rasa terdepan di komunitas adalah obrolan tatap muka, namun tumpuan

keberlangsungan PNPM Mandiri Perkotaan ditaruh pada Media Warga. Sebuah Media tulisan yang

digarap penuh keswadayaan, berbentuk koran kampung, buletin, fotonovela (komik bersrtuktur

yang dibuat dari susunan foto) atau kombinasi ketiganya, kendati hanya tersedia sedikit budget

fixed cost untuk mengembangkannya. Selebihnya swadaya dan kreativitas relawan/warga adalah

kuncinya. Idealnya Media Warga menampung sebanyak mungkin hasil kegiatan warga dengan

tetap memuat informasi program. Tentu saja tidak semua Media Warga adalah media cetak dan

tertulis. Media visual juga termasuk salah satu media yang dapat dikelola oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan media

warga akan memberikan pembelajaran kritis dan menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki

yang tinggi sehingga dapat terjamin keberlanjutannya . media warga lebih mudah diterima dan

dipahami karena sangat mengutamakan konteks budaya dan seni lokal/daerah, juga sesuai

dengan penggunaan bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan/tradisi setempat.

45


B. Jenis-jenis Media Warga

Media warga terdiri dari beberapa jenis. Masyarakat bebas untuk mengembangkan dan

mengelola satu atau lebih media warga. Jenis-jenis media warga tersebut terdiri dari:

1. Foto Novella

Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanya diangkat

dari kondisi riil masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahan maupun daya

dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan kemiskinan.

2. Teater Rakyat

Teater warga merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajian-kajian kondisi

riil masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasana dialogis antar

warga masyarakat. Para pemain dalam teater rakyat ini adalah masyarakat di tingkat

kelurahan/desa.

3. Koran Komunitas

Koran warga merupakan media yang berbentuk koran beberapa halaman yang dibuat dan

dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Topik dan tema berita atau informasi diangkat

dari permasalah riil yang dihadapai oleh masyarakat serta solusinya.

4. Poster Warga

Poster warga merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh masyarakat dan

didasarkan dari permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Poster ini sapat menjadi bahan

atau media dialog dan diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama.

5. VCD Warga

VCD warga adalah Video yang direkam dalam cakram padat (Video Compact Disc) yang

pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali

permasalahan, kebutuhan, potensi maupun daya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa

menjadi alternatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi

masyarakat saat ini.


6. Radio Komunitas

Sebagai media pembelajaran, Radio Komunitas atau yang dikenali merupakan siaran radio

pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat, baik manajemen maupun paket-paket

siarannya diorientasikan untuk membangun keswadayaan dalam penanggulangan

kemiskinan.

7. Buletin/Tabloid Warga

Buletin/Tabloid warga merupakan media yang berbentuk buletin/tabloid beberapa halaman

yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Topik dan tema isi berita atau

informasi diangkat dari permasalah kondisi riil yang dihadapai oleh masyarakat serta

solusinya.

8. Papan Informasi

Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai

informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi

kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.

C. Langkah –langkah Pembuatan Media Warga

Tentu masih banyak lagi media warga yang dapat dibuat oleh masyarakat yang tidak dapat

disebutkan dalam modul ini. Masyarakat setempat (indigienous people) lebih mengerti

bagaimana cara pengelolaan dan produksi media-media yang berurat akar dari kultur dan

kebiasaan mereka berkomunikasi. Media-media tersebut selama ini telah mempererat solidaritas.

Namun demikian pada beberapa tempat, seiring perkembangan modernisasi dan melonggarnya

modal sosial, sebagian media warga turut memudar. Untuk itu berikut ini disediakan beberapa

langkah-langkah pembuatan media warga yang dapat digunakan sebagai acuan untuk

berkomunikasi interaktif membangun kembali kekuatan modal sosial, mengkomunikasikan

perkembangan program dan mewadahi fungsi kontrol sosial.


1. Foto Novella

Foto Novella adalah sebuah media komunitas yang berbentuk komik. Bukan komik

gambar, akan tetapi komik foto yang didasarkan pada kondisi nyata masyarakat

komunitas.

Foto Novella dibuat berdasarkan tema yang digali dari permasalahan maupun potensi

yang dihadapai secara nyata di komunitas, serta dibuat penuh oleh masyarakat itu

sendiri. Baik pengkajian masalah, penentuan tema, pembuatan cerita dan skenario,

penentuan peran dan tugas pelaksana produksi, pengambilan foto, pembuatan Foto

Novella, penggandaan, proses dialog, rumusan hasil dialog serta action plan yang akan

dilakukan oleh warga komunitas.

Jadi Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanya

diangkat dari kondisi nyata masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahan

maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan lemiskinan.

Langkah-langkah Pembuatan Foto Novella:

a. Penentuan tim pembuatan Foto Novella. Tim ini didasarkan pada kualifikasi

kemampuan yang harus dipunyai. Misalkan siapa yang bisa menulis relatif bagus,

yang bisa memotret, yang bisa membuat ceritera, dll.

b. Langkah selanjutnya adalah tim melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan

untuk menandakan bahwa Foto Novella yang akan dibuat bukan bercerita tentang

dunia khayal, akan tetapi merupakan suatu ceritera nyata yang diangkat dari kondisi

masyarakat saat itu. Identifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan turun ke

lapangan atau mengkaji dari laporan pengamatan sebelumnya.

c. Dari hasil identifikasi masalah tadi, maka bisa ditentukan kira-kira tema apa yang

diangkat melalui Foto Novella. Misalkan, tema Kesehatan Lingkungan, Usaha

Masyarakat dan sebagainya. Penentuan tema ini pun harus disepakati secara

bersama, dan yang paling penting tema tersebut akan menjadi suatu prioritas

masalah masyarakat yang diharapkan juga menjadi prioritas penanggulangannya.

d. Setelah tema ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat ceritera dan

skenario Foto Novella yang akan dibuat. Di dalamnya juga tergambar peran-peran

para tokoh-tokohnya.


e. Setelah skenario selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan

gambar foto (pemotretan) yang disesuaikan dengan skenario yang telah dibuat. Pada

pengambilan foto ini diupayakan mengambil gambar-gambar yang terang tetapi tidak

berlawanan dengan sumber cahaya.

f. Apabila foto telah dicetak, maka pembuatan Foto Novella bisa berlangsung. Foto

Novella ini dibuat diatas dasar kertas HVS (putih) agar mudah digandakan. Pada

bentuk Foto Novella tadi, diupayakan ada alur cerita yang jelas yang ditulis dengan

rapi dan jelas, serta balon-balon dialog antar pemerannya.

g. Apabila Foto Novella telah jadi, langkah selanjutnya adalah menggandakan dengan

jalan memfotocopynya dan dibagikan kepada warga masyarakat atau untuk peserta

Rembug Warga, sebagai bahan diskusi kesadaran kritis terhadap kondisi nyata

mereka.

h. Foto Novella sebagai media bahan dialog dalam Rembug Warga, untuk mencari

solusi-solusi dan daya dukung pelaksanaan program P2KP harus diupayakan.

i. Apabila terumuskan solusi-solusi yang disepakati bersama, maka upayakan pula

untuk membuat perencanaan bersama aksi ke depan!

2. Teater Rakyat

Teater rakyat untuk komunitas ini, bukan teater rakyat yang hanya berorientasi pangung

saja, akan tetapi sebuah pertunjukkan teater yang para pemeran tokoh-tokohnya adalah

masyarakat itu sendiri.

Teater rakyat merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajian-kajian

kondisi nyata di masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasana

dialogis antar warga masyarakat.

Teater Rakyat yang paling mudah dilakukan pada tingkat komunitas, adalah dalam

bentuk pementasan yang cerita dan lakonnya digali dari permasalahan nyata di

masyarakat. Pementasan ini, bisa dilakukan pada saat-saat dimana dibutuhkan untuk

mencari solusi pemecahan masalah komunitas secara bersama.

Teater Rakyat, memungkinkan masyarakat untuk mengenal dan memahami masalah

yang dihadapi, juga memungkinkan untuk berekpresi dalam membuat cerita, berekpresi


dalam membawakan lakon-lakon lokal, berekpresi dalam musik-musik lokal yang ada dan

berekpresi dalam menumbuhkan dialog dengan para penontonnya.

Langkah-langkah Melakukan Teater Rakyat

a. Pembentukkan tim Teater Rakyat. Siapa yang akan menjadi pembuat cerita, pemain

dan pemusik, dll.

b. Melakukan identifikasi masalah (kondisi nyata) yang dihadapi komunitas saat ini.

Identifikasi ini bisa dilakukan dengan turun kelapangan, atau dengan pengamatan

yang tepat tanpa harus turun ke lapangan. Pada identifikasi ini diupayakan selain

mencatat berbagai masalah dan potensi, juga dicatat berbagai kebiasaan masyarakat

serta topik-topik masalah yang biasa mereka bicarakan (hal ini untuk diangkat pada

perilaku pementasan maupun dialog pementasan).

c. Penentuan tema yang akan dimunculkan pada pementasan. Misalkan, tema

Pengrusakkan Hutan, dan sebagainya tergantung dari prioritas masalah yang akan

ditanggulangi secara bersama.

d. Setelah tema ditentukan, maka langkah selanjutnya diskusi tentang pembuatan

cerita yang kemudian dituangkan dalam bentuk skenario pementasan.

e. Penentuan peran pelaku pementasan yang disesuaikan dengan skenario yang telah

dibuat.

f. Langkah selanjutnya adalah melakukan latihan pementasan. Latihan ini diupayakan

di alam terbuka dimana masyarakat bisa melihat secara langsung proses latihan

pementasan yang dilakukan. Hal ini untuk membuka umpan balik masyarakat

terhadap permasalahan dan dialog yang akan dipentaskan.

g. Apabila tim Teater Rakyat sudah merasa bisa untuk pentas, maka pementasan bisa

dilaksanakan. Sarananya bisa di Balai Desa, atau tempat-tempat Rembug Warga

biasa dilakukan, atau pesta-pesta warga atau pentas khusus Teater Rakyat untuk

menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan nyata saat ini.

h. Pada akhir pementasan diupayakan terjadinya suatu acara dialog khusus tentang

permasalah yang diangkat. Diupayakan untuk muncul alternatif solusi yang

kemungkinan bisa disepakati secara bersama.

i. Pada tim Teater Rakyat, hasil dari rumusan dialog dengan warga tadi, dirumuskan

menjadi sebuah action plan yang akan dilakukan secara bersama-sama.


j. Dan pementasan Teater Rakyat bisa dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan

karakteristik permasalahan yang ada.

3. Koran Komunitas

Koran Komunitas, merupakan media yang berbentuk koran atau tabloid beberapa

halaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh komunitas. Topik dan tema isi

berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi nyata yang dihadapai oleh

komunitas.

Koran Komunitas ini diharapkan menjadi media dialog antar warga untuk menumbuhkan

kesadaran kritis terhadap permasalahan yang ada. Diharapkan pula muncul suatu upaya

untuk mencari solusi-solusi yang datang dari komunitas itu sendiri.

Yang paling penting, Koran Komunitas adalah Koran yang dikelola oleh dan untuk

komunitas itu sendiri, yang didasarkan dari kebutuhan untuk memecahkan berbagai

persoalan yang dihadapinya.

Langkah-langkah Membuat Koran Komunitas

a. Pembentukan tim pengelola Koran Komunitas. Siapa yang akan menjadi wartawan

atau pencari berita atau perumus masalah yang ada, siapa yang akan mengelola

secara redaksional, dan siapa yang akan menjadi pengganda dan penyebar hasil

produksi.

b. Penentuan tema-tema yang akan menjadi pokok bahasan Koran Komunitas. Tema

diangkat dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya. Selain masalah

nyata yang dihadapi masyarakat, juga termuat informasi penanggulangan

kemiskinan yang telah dilakukan secara bersama.

c. Penentuan Rubrik-rubrik yang akan menjadi klas pembahasan dalam Koran

Komunitas. Nama rubrik yang akan muncul sebaiknya bernuansa lokal.

d. Pengetikan naskah yang akan menjadi pengisi ruang/rubrik yang ada. Diupayakan

bahasa menjadi pertimbangan yang paling pokok dalam Koran Komunitas ini.

Gambar-gambar maupun foto nyata masyarakat merupakan ikatan kuat sebagai

daya tarik warga untuk memberikan respon balik terhadap keberadaan Koran

Komunitas ini.

e. Ukuran Koran Komunitas sama dengan koran lokal yang telah ada.


f. Penggandaan dilakukan dengan memfotocopy sesuai dengan jumlah kebutuhan

warga yang ada.

g. Koran Komunitas ini diharapkan bisa dipakai untuk menjadi media diskusi pada

pelaksanaan Rembug Warga dan diharapkan muncul respon-respon warga terhadap

masalah yang menjadi tema Koran Komunitas serta terjadi dialog untuk mencari

solusi pemecahan secara bersama.

h. Hasil dari kesepakatan solusi-solusi tadi. Diharapkan menjadi rumusan program aksi

(action plan) yang akan dilaksanakan secara bersama.

4. Poster Komunitas

Poster Komunitas merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh komunitas dan

didasarkan dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan sebagai bahan atau

media dialog serta diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama.

Poster Komunitas tidak memfokuskan pada bagus atau tidaknya gambar yang dibuat.

Tetapi lebih memfokuskan pada isi pesan atau masalah yang dimunculkan. Terpenting

gagasan dan bentuk poster dibuat oleh warga itu sendiri (yang terlibat dalam

permasalahan) tanpa ikut campur pihak luar (yang tidak terlibat dalam permasalahan).

Langkah-langkah Pembuatan Poster Komunitas

a. Penentuan tim pembuat Poster Komunitas. Siapa yang mencari data, siapa yang

membuat gambar dan huruf.

b. Identifikasi masalah yang dihadapi secara nyata oleh masyarakat.

c. Penentuan tema poster yang didasarkan pada hasil analisa masalah dan

kemungkinan untuk menumbuhkan rangsangan dialog dan diskusi.

d. Poster Komunitas dibuat pada kertas karton (karton manila) dengan ukuran tertentu,

A2 atau A3. Alat gambar yang dipakai adalah spidol atau alat gambar lainnya sesuai

dengan kondisi yang ada. Atau mungkin dengan bahan-bahan lokal yang terbuat dari

alam.

e. Poster dibuat bisa beberapa lembar sesuai dengan kebutuhan, dan disebarkan atau

ditempelkan di beberapa lokasi dimana warga bisa mengamatinya. Atau menjadi

media dialog/diskusi pada Rembug warga. Diharapkan warga setelah melihat dan

membaca isi pesan poster tersebut, akan memberikan respon.


f. Respon-respon warga terhadap isi pesan poster, baik dalam dialog dan diskusi

Rembug Warga maupun pada lainnya, diharapkan menjadi informasi penting bagi

munculnya alternatif solusi yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.

5. VCD Komunitas

VCD komunitas adalah sebuah bentuk media yang pada pengerjaannya dilakukan oleh

warga masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali permasalahan, potensi maupun

daya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan

kesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Media ini juga bisa

digunakan untuk bahan informasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telah

dilakukan.

VCD komunitas ini pada proses pelaksanaannya sama dengan proses pelaksanaan media-

media lainnya yang berlandasan partisipatif. Sebab itu, warga komunitas bukan objek

dari media tersebut akan tetapi menjadi subjek pelaku dari mulai proses pembuatannya

sampai pada proses evaluasi.

Bentuk-bentuk gambar yang bisa diambil atau pengisi VCD komunitas, adalah masalah-

masalah nyata yang sedang dihadapi oleh masyarakat, informasi pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan yang sedang dilakukan, atau informasi pengembangan yang

lainnya. Yang paling dasar adalah materi yang tertuang dalam VCD harus mampu

menumbuhkan dialog untuk proses kesadaran kritis masyarakat.

Langkah-langkah Pembuatan VCD Komunitas:

a. Pembentukan tim pelaksana pembuatan VCD KOMUNITAS.

b. Identifikasi masalah yang dilakukan bersama masyarakat.

c. Penentuan tema yang akan diangkat menjadi bahan VCD berdasarkan dari olahan

hasil identifikasi sebelumnya.

d. Pembuatan/penulisan skenario dan penentuan peran yang didasarkan pada skenario

yang telah dibuat.

e. Pengambilan gambar sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Apabila ada

perubahan, perubahan tersebut harus disepakati bersama.

f. Langkah selanjutnya adalah proses editing dan pemberian title.


g. Proses penggandaan untuk disebarkan kepada tiap kelompok masyarakat yang

membutuhkan media pemberdayaan.

h. Apabila VCD ini menjadi bahan untuk dialog dan diskusi pada pertemuan masyarakat,

maka harus ada upaya untuk merumuskan hasil dialog tersebut, dan diharapkan

terumuskan pula alternatif solusi yang disepakati secara bersama.

6. Radio Komunitas

Radio komunitas merupakan media pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat

(komunitas), baik manajemen pengelolaannya maupun paket-paket siarannya untuk

membangun keswadayaan dalam penanggulangan kemiskinan.

Radio Komunitas merupakan radio dengan pancaran radius lokal (sebatas area sasaran

penanggulangan), yang isi siarannya atau informasi yang disampaikannya merupakan

informasi pemberdayaan yang dikemas sesuai dengan budaya lokal. Atau paket

siarannya bisa diambil dari hasil rekaman teater rakyat yang telah dipentaskan, sosio

drama yang direkam dalam kaset,

kemudian disiarkan melalui radio, atau dialog antar pelaku pemberdayaan, atau cerita

humor dan lawakan lokal yang memunculkan permasalahan yang harus segera

dipecahkan bersama.

Sebab itu, paket siaran radio komunitas diupayakan untuk disesuaikan dengan paket-

paket materi dan jadwal pelaksanaan rembug warga. Hal ini memungkinkan paket siaran

akan menjadi alat perangsang untuk dialog maupun diskusi mencari upaya-upaya

pemecahan masalah secara bersama.

Pada pelaksanaan pembentukkan radio komunitas ini, akan diperlukan orang-orang yang

mempunyai kemampuan dalam teknis peradioan/pemancar radio. Sebab itu, kerjasama

dengan pihak luar yang mempunyai potensi peradioan dalam hal ini sangat

diperlukan..Pembuatan radio komunitas ini didasarkan dari kebutuhan masyarakat

terhadap informasi pemberdayaan.


Langkah-langkah Pembuatan Radio Komunitas :

a. Pembentukkan tim pelaksana pembuatan radio komunitas.

b. Diskusi perencanaan dengan pihak teknisi radio.

c. Pendirian radio komunitas. Pada pelaksanaan pendirian ini, terutama nama Radio

diupayakan untuk disepakati secara bersama warga masyarakat, dan ditekankan

merupakan milik bersama yang perencanaan materi siarannya akan direncanakan

secara bersama.

d. Untuk mengisi atau menciptakan paket-paket siarannya, didasarkan pada hasil

pengolahan identifikasi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Bila

paket siaran akan menjadi bahan diskusi warga, maka paket dan waktu harus

disesuaikan dengan jadwal materi Rembug Warga yang telah biasa dilakukan

masyarakat.

e. Evaluasi untuk radio komunitas dilakukan secara partisipatif.

7. Buletin

Buletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala.

Ukuran buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga

dilengkapi dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca

untuk mau membaca seluruh isinya sampai selesai.

Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak

dan beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan

kegiatan, komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih

dari 2 halaman.

Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan semacam buletin

mungkin terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang

menarik dapat membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi

kejenuhan, dan membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.

Langkah-langkah Pembuatan Buletin :

a. Pembentukan tim pelaksana.

b. Pembagian tugas tim.

c. Menentukan rubrik-rubrik dan nama bulletin.


d. Menentukan isu/topik perterbitan.

e. Identifikasi masalah sesuai dengan isu topik.

f. Pembuatan buletin.

g. Penggandaan dan penyebaran.

h. Menjadi bahan untuk diskusi/dialog pada Rembug Warga.

i. Rumusan hasil diskusi dan rumusan alternatif solusi.

j. Action plan.

k. Evaluasi.

8. Papan Informasi

Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai

informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi

kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.

Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehingga

transparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan. Pemasangan papan

informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agar

mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Jenis informasi yang dianggap perlu dipasang di papan informasi adalah desain program,

mekanisme, agenda dan laporan kegiatan, rencana dan laporan keuangan, daftar peserta

program, masalah yang menghambat program dan sebagainya.

Langkah-langkah Pembuatan Papan Informasi:

a. Pembentukan tim pengelola.

b. Pembagian tugas tim.

c. Perencanaan bentuk disain papan informasi (upayakan disain menjadi daya tarik

masyarakat, kuat dan melindungi bahan-bahan informasi yang akan ditempel).

d. Penentuan tempat lokasi papan informasi (lokasi-lokasi strategis).

e. Pelaksanaan/memfungsikan papan informasi sebagai media warga yang efektif.

f. Evaluasi.

D. Pengelolaan Media Warga


Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai pengaturan. Lalu, sebenarnya bagaimana mengatur

media? Sulitkah mengatur media? Atau bagaimana membuat media yang bagus? Marilah kita

bahas hal tersebut satu persatu. Mengelola Media Warga pada dasarnya sama dengan mengelola

media umum lain, baik secara struktural maupun tanggungjawab tugasnya. Nyaris tidak ada

perbedaan sedikitpun. Hanya saja, untuk media warga, struktur yang dibutuhkan tidak sebanyak

dan serumit media umum.

Secara struktural sebuah penerbitan media terdiri dari dua bagian besar, yaitu Bagian Redaksi

dan Bagian Usaha. Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan

berita. Orang-orangnya disebut wartawan. Sementara Bagian Usaha bertugas menyebarluaskan

media massa, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau pendistribusian media massa.

Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Secara garis

besar tugas dan tanggungjawab setiap bagian adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Redaksi

Pemimpin Redaksi merupakan orang yang mengepalai bagian redaksi. Ia bertanggungjawab

terhadap mekanisme dan aktivitas kerja bagian redaksi sehari-hari. Ia harus mengawasi isi

seluruh berita media yang dipimpinnya.

Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh

kegiatan redaksional. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggungjawab jika

pemberitaan medianya digugat pihak lain.

Dalam pengelolaan media warga, pemimpin redaksi bisa dipilih dari anggota BKM, UP-UP

atau masyarakat yang memiliki minat di bidang media atau jurnalistik. Pemimpin redaksi ini

yang secara khusus bertugas mengelola media warga bersama tim lainnya. Dalam

pelaksanaannya jika SDM yang ada kurang memadai maka pemimpin redaksi bisa merangkap

redaktur.

2. Redaktur

Posisi Redaktur (editor) berada di bawah Pemimpin Redaksi. Tugas utamanya adalah

melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah

yang akan dimuat atau disiarkan. Termasuk memberikan tugas peliputan bagi reporter.

Sebenarnya posisi redaktur dalam pengelolaan media warga cukup penting sebagai orang

yang mengumpulkan, menyeleksi dan memperbaiki jika diperlukan dari tulisan atau naskah

yang akan dimuat atau disiarkan sehingga diperlukan orang yang sedikitnya paham tentang


editing atau kalau belum namun memiliki minat dan motivasi untuk belajar bisa dilatih

terlebih dahulu.

3. Reporter

Di bawah redaktur adalah reporter. Mereka merupakan ujung tombak di bagian redaksi.

Tugas utama reporter adalah mencari berita lalu menyusun dan menulis menjadi berita.

Untuk posisi reporter atau pencari berita bisa dilakukan oleh relawan atau warga masyarakat

yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada pengelola media warga.

4. Fotografer

Fotografer (wartawan foto atau jurupotret) bertugas mengambil gambar peristiwa atau objek

tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia

merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis (reporter). Jika tugas wartawan

tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, maka fotografer menghasilkan Foto

Jurnalistik. Namun, seorang wartawan tulis bisa juga merangkap sebagai fotografer.

Dalam pelaksanaannya, seorang pencari berita (reporter) bisa merangkap sebagai fotografer

(juru foto)

5. Kontributor

Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak tercantum dalam

struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk

kontributor adalah para penulis artikel, kolom, dan karikatur.

Sumber informasi dalam media warga adalah seluruh masyarakat yang diharapkan bisa

berpartisipasi dalam

6. Bidang Pendukung Redaksi

Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalah bagian

Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, dan memberikan

masukan-masukan bagi pengembangan redaksi dan bagian lainnya. Termasuk pembinaan

dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pengelolaan media warga, bidang ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada di

masyarakat, artinya jika memang belum ada pengelola bisa melibatkan orang-orang


Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) untuk bisa menjadikan media warga sebagai salah satu

fokus diskusi dan pengamatan mereka dalam memberikan masukan kepada pihak pengelola

media warga.

7. Bagian Usaha (Business Department)

Bertugas menyebarluaskan media, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau distribusi

media. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi.

Bidang usaha ini terkait juga dengan bagaimana pengelola media bisa mendapatkan sumber

pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan media warga, termasuk mencari peluang

iklan dan kerjasama dengan pihak lain. Karena jika media warga hanya mengandalkan dari

biaya operasional BKM atau UP akan sangat sulit untuk bisa berkembang, untuk itu bagian

usaha ini menjadi penting untuk keberlanjutan pengelolaan media warga.

E. Bagamana kalau sebuah komunitas belum mempunyai sebuah Media Warga?

Tentunya yang diperlukan adalah perencanaan untuk membuat media tersebut. Hal-hal apa saja

yang perlu direncanakan? Hal pertama yang perlu direncanakan adalah misi media. Kenapa misi

media harus direncanakan? Karena misi medialah yang akan sangat berpengaruh terhadap isi

media, menjadi pedoman setiap anggota media tersebut dan bahkan menentukan kelangsungan

media tersebut. Coba anda bayangkan apa jadinya kalau pesawat terbang tidak punya tujuan?

Pasti hanya akan berputar-putar di udara sampai bahan bakar habis untuk kemudian jatuh dan

hancur. Kira-kira seperti itulah jika sebuah media tidak punya misi. Lalu bagaimana cara

menentukan misi ini?. Ada banyak pertimbangan sebenarnya, antara lain kondisi komunitas

tersebut. Kalau komunitas itu misalnya hanya terdiri dari orang-orang yang lanjut usia, tentunya

misi media kita tidak akan mencerdaskan komunitas lewat generasi muda misalnya, karena

menjadi tidak sesuai.

Setelah misi terbentuk, baru kemudian menentukan sasaran pengguna/pemanfaat media, yang

nantinya akan mempengaruhi kebijakan media juga. Nah bagaimana pula menentukan kebijakan

media dengan sasaran pemanfaat media? Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal

tersebut. Diantaranya adalah faktor data kependudukan atau demografis seperti usia, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Misalnya media yang ditujukan untuk usia

dibawah 10 tahun, haruslah media yang mementingkan pembacanya, misalnya bentuk huruf

yang mudah dibaca, bahasa yang sederhana dsb. Kemudian faktor sosial atau sosiografis seperti

budaya, norma dan nilai sosial. Ketika masyarakat di Jawa Tengah membuat media warga, pasti


akan sangat berbeda bila dibanding dengan media di masyarakat Papua, baik dari segi

pemakaian bahasa, isi media atau tata letaknya. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah

kondisi ekonomi anggota komunitas itu sendiri. Kalau anggota komunitas tersebut mayoritas

adalah warga yang berpendidikan rendah, kita tentu tidak akan menggunakan bahasa

penyampaian dan istilah-istilah yang rumit, bukan?

Yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan media adalah kondisi orang perorang dalam

komunitas tersebut yang lazim disebut faktor psikografis. Anda pasti mengenal tabloid Motorplus

atau Bola? Nah..media yang seperti itu, juga berangkat dari individu-individu yang menggemari

otomotif dan sepakbola. Jelas kan?

Hal–hal diatas sedikit banyak juga akan mempengaruhi periodisasi media yang akan dibuat,

misalnya komunitas yang mayoritas berpenghasilan rendah, pasti akan mempertimbangkan

untuk tidak terbit terlalu sering, karena bisa memberatkan komunitas tersebut.Sekarang

berbicara bentuk media komunitasnya. Ada banyak sekali pilihan yang kesemuanya sama-sama

boleh digunakan. Misalnya saja bentuk buletin yang banyak dipakai oleh media komunitas yang

ada sekarang, semisal Angkringan atau Pasekan Pos. Pertimbangannya lebih ke murahnya dan

kemudahan dalam memperbanyaknya. Tetapi bukan berarti yang lain tidak bisa digunakan. Itu

akan sangat bergantung sekali pada kondisi komunitas itu sendiri. Misalkan saja komunitas

dengan anggota yang rata-rata baru lulus ujian persamaan SD pasti akan lebih efektif jika media

warga berukuran relatif besar dengan huruf yang besar pula, misalnya bentuk koran atau tabloid

dengan hurufnya sebesar ibu jari. Demikian pula dengan komunitas yang lain. Sangat mungkin

akan berbeda.

Nah, proses perencanaan telah selesai, bayangan media yang akan kita buat telah terpampang

jelas di depan mata, mulai dari bentuk, periodisasi, misi dan sasaran pembaca. Langkah

berikutnya tentu saja adalah merekrut orang-orang yang dirasa mampu dan mau

mengembangkan sebuah media. Baru setelah itu diadakan seleksi yang bentuknya

menyesuaikan kondisi komunitas tersebut. Nah setelah tahap penyaringan, sekarang kita sudah

memiliki orang-orang yang siap bekerja. Tetapi mampukah kalau hanya dengan kemauan tapi

tanpa kemampuan dan ketrampilan? Tentu akan sulit. Disini kita membutuhkan pelatihan atau

diklat yang bisa membekali mereka dengan pengetahuan yang memadai, seperti apa yang kita

lakukan hari ini.


Baiklah sekarang kita sudah mempunyai gambaran jelas media, dan orang-orang yang

berkemauan keras dan telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. Apa lagi sekarang?

Kita harus membagi tugas supaya mereka bekerja dengan arah yang jelas dan tugas yang sudah

sesuai. Banyak model pembagian tugas yang ada, namun yang umum dipakai adalah Bagian

Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Keuangan yang mengurusi soal dana, iklan,

biaya distribusi, promosi dsb, Litbang yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan

data-data penting komunitas, dan bagian produksi yang nantinya mengerjakan tulisan sampai

menjadi bentuk media yang siap edar serta bagian umum yang mengurusi administrasi dan hal

lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain. Biasanya yang di bagian umum ini adalah

pemimpin umum atau penanggung jawab dan Sekretaris umum.

F. Berikut tahapan langkah yang dapat dilakukan untuk menerbitkan Media Warga

1. Susun visi dan misi.

Biasanya, secara redaksional dituangkan dalam motto. Secara ringkas, visi menjawab

pertanyaan mengapa media warga itu harus diterbitkan, untuk alasan apa, dan idealisme apa

yang melatarbelakanginya. Sedangkan misi merupakan target, sasaran, atau tugas yang

diemban oleh media warga.

2. Menentukan nama media warga sesuai dengan visi dan misi. Usahakan nama yang mudah

diingat atau mencerminkan sesuatu yang khas di wilayah setempat.

3. Menentukan kriteria berita/tulisan yang akan dimuat atau biasa disebut sebagai kebijakan

redaksi.

4. Menyusun organisasi redaksi dan pemasaran/distribusi. SDM yang dilibatkan/direkrut

mestilah mereka yang mengerti jurnalistik dan sedikitnya paham bisnis media massa. Untuk

buletin, minimal ada pemimpin redaksi dan redaktur, serta bagian distribusi dan iklan.

Pemimpin Redaksi tugasnya memimpin rapat redaksi dan mengatur pembagian tugas plus

pengawasannya. Ia juga bertanggungjawab secara hukum atas isi buletin. Redaktur

tugasnya mengedit (termasuk seleksi dan penulisan) naskah. Misalnya, mengedit halaman

satu (laporan utama), berita warga, dan berita-berita internal BKM, dst.

5. Buatlah jadwal kerja, mulai dari rapat redaksi hingga cetak. Ikuti alur kerja berikut:

a. Perencanaan isi berita

Perencanaan isi berita dilakukan dalam rapat redaksi. Seluruh bagian redaksi mulai dari

Pemimpin Redaksi, Redaktur, Reporter hingga Fotografer diharapkan mengikuti rapat redaksi.

Bagian usaha juga bisa dilibatkan untuk memberikan masukan berita yang akan dibuat. Rapat


redaksi bisa dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan, sekaligus untuk mengevaluasi edisi

sebelumnya.

b. Pencarian isi berita

Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau bahan-bahan tulisan, bisa melalui

wawancara atau studi literatur. Selain pihak pengelola yang mencari berita bisa juga berita

didapat dari masyarakat yang dimasukan ke pihak pengelola media warga. Contoh: warga

memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungannya untuk ditayangkan di buletin atau

korang kampung.

c. Penulisan Berita

Pada proses ini reporter atau pencari berita mengolah bahan tulisan menjadi tulisan alias

menulis naskah.

d. Penyuntingan Isi Berita

Redaktur melakukan pengeditan, koreksi, dan penyesuaian naskah yang telah dibuat reporter

apakah sudah sesuai dengan tema yang diinginkan dan tidak melebihi ukuran/kolom yang

tersedia.

e. Tata Letak Berita

Setelah berita selesai disunting langkah berikutnya adalah masuk ke Graphic Design. Di sini

tata letak berita diatur sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Di bagian ini pula

dimasukan foto atau ilustrasi untuk memperkaya berita yang dimuat.

f. Percetakan

Langkah terakhir setelah tata letak selesai dilakukan adalah membawa ke percetakan untuk

diperbanyak. Jika tidak melalui proses cetak bisa dilakukan penggandaan secara diphotocopy.

Dengan alur kerja seperti di atas, tenggat waktu Media Warga diharapkan bisa terpenuhi.

Tentukan saja jadwal, misalnya rapat redaksi tiap tanggal 1, tenggat waktu penulisan dan

penyuntingan berita tanggal 20, tata letak tanggal 21-22, masuk percetakan tanggal 23-24,

selesai deh. Selamat mencoba!


OJT Pengelolaan Media Warga (Penguatan UPS) BULETIN

Info Umum

Buletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala. Ukuran buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga dilengkapi dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk mau membaca seluruh isinya sampai selesai.

Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak dan beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan kegiatan, komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih dari 2 halaman.

Jenis dan Ukuran Huruf

Agar mudah dibaca, buletin sebaiknya menggunakan jenis dan ukuran huruf yang tepat. Hindari menggunakan ukuran huruf dengan ukuran kecil karena menyulitkan untuk dibaca. Khususnya, bagi orang tua yang kemampuan penglihatannya sudah berkurang.

Keindahan dan variasi huruf perlu. Tetapi, huruf yang mudah dibaca jauh lebih penting. Untuk ukuran huruf dapat menggunakan ukuran 6-10 poin tergantung tipe hurufnya.

Penggunaan Bahasa

Sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Jika terpaksa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya diberi terjemahan atau penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

63

Isi/Tulisan

Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan macam buletin mungkin terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang menarik dapat membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi kejenuhan, dan membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.

Gambar yang Memancing Minat Membaca

Masyarakat cenderung lebih suka membaca berita yang dilengkapi dengan foto kegiatan. Terlebih, bila foto tersebut berisi gambar kegiatan program yang dilakukan di wilayah setempat.

Warna yang Mengundang Selera

Buletin tampak lebih menarik jika berwarna. Namun, jika terpaksa penggandaan buletin dilakukan dengan cara fotokopi, gunakan sedikit jenis warna, atau gunakan warna yang terang saja. Sebaiknya penggandaan dengan cara fotokopi ini dihindari. Sebab, akan mengurangi daya tarik tampilan buletin dan mengurangi minat baca masyarakat.

Jumlah Halaman

Berapa banyak halaman buletin yang cocok untuk dikonsumsi masyarakat? Tidak ada patokan baku. Tetapi, dengan kecenderungan terbatasnya minat baca masyarakat, buletin dengan 4-8 halaman sudah cukup ideal.

Frekuensi Terbit

Frekuensi terbit buletin sebisa mungkin tidak terlalu renggang. Ada baiknya penerbitan buletin dilakukan minimal satu bulan sekali. Namun, yang terpenting harus dipastikan buletin bisa terbit rutin secara berkala dan tepat waktu.

Jenis Informasi

Buletin dianggap penting sebagai media tukar pengalaman dan saling belajar mengenai pelaksanaan program dari berbagai daerah. Namun banyak masyarakat juga ingin agar buletin lebih banyak memuat kegiatan program yang dilakukan di lokasi yang dekat dengan lingkungan mereka.

Buletin dapat menyajikan kombinasi kedua jenis informasi tersebut, ditambah informasi tentang manajemen program maupun isu-isu lain yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.



Cakupan Penyebaran

Sebaiknya buletin dibagikan sebanyak mungkin ke masyarakat di lokasi program. Tapi jika jumlahnya memang terbatas, alternatifnya buletin dapat dibagikan:

- Saat pertemuan saja

- Tempel pada papan informasi

- Diberikan pada tokoh masyarakat untuk dijelaskan ke masyarakat

Minat Terhadap Buletin

Tingkat pendidikan, minat baca, budaya lisan/meniru dan tingkat kebutuhan akan informasi mempengaruhi minat masyarakat terhadap buletin. Namun, tampilan dan isi buletin mungkin juga akan mempengaruhi minat baca masyarakat. Karenanya, perlu dicari tahu model buletin yang paling cocok di masing-masing daerah.

Penjelasan Isi Buletin

Pesan dalam buletin cukup banyak dan beragam. Sebagian masyarakat kemungkinan menemui kesulitan memahami seluruh isi buletin, baik yang berupa tulisan, gambar, tabel, diagram, peta atau lainnya. Penjelasan dari pengelola program/fasilitator tetap diperlukan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Buletin

Buletin berpeluang menjadi media komunikasi dua arah antara pengelola program dan masyarakat. Pada buletin masyarakat dapat turut berpartisipasi mengirimkan informasi atau tulisan berupa surat pembaca, informasi kegiatan program, artikel, dan lainnya untuk dimuat dalam buletin tersebut.

Potensi pengelolaan buletin program di tingkat lokal oleh masyarakat sendiri juga menarik dan mungkin untuk dilakukan. Meskipun ada sejumlah prasayarat yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan jurnalistik dasar, ketersediaan alat, biaya serta manajemen pengelolaannya.

65

PAPAN INFORMASI

Info Umum

Papan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.

Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehingga transparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan. Pemasangan papan informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agar mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Huruf dan Tulisan

Jenis huruf atau tulisan mempengaruhi penampilan papan informasi secara keseluruhan. Jenis huruf/tulisan hasil ketikan atau komputer terkesan lebih resmi. Sedangkan tulisan tangan –apalagi yang warna-warni-- terkesan lebih akrab dan semarak. Kombinasi antar keduanya mungkin akan membuat papan informasi terlihat lebih menarik. Penulisan judul dengan huruf yang besar, warna menyolok dan bernada ‘provokatif’ dapat dicoba untuk menarik perhatian masyarakat.

Penggunaan Bahasa

Sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Jika terpaksa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya diberi terjemahan atau penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

Gambar pada Papan Informasi

Gambar penting untuk membantu masyarakat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Gambar yang bagus juga dapat menjadi daya tarik utama bagi papan informasi.

Gambar bisa berupa guntingan majalah/koran, gambar ilustrasi, kartun, foto, dan lain-lain. Masyarakat umumnya suka jika ada foto kegiatan mereka yang dipasang di papan informasi.

Warna , Ukuran dan Tampilan

Papan informasi yang berwarna umumnya lebih disukai. Tidak ada masalah dengan warna tertentu maupun penggunaan gambar-gambar lucu. Agar informasi yang ditempel lebih awet, papan informasi sebaiknya diberi atap dan kaca. Tujuannya agar papan informasi lebih rapih dan tidak mudah dirusak tangan jahil.



Ukuran papan informasi beragam. Namun, seba

67

banyak menyajikan informasi. Ukuran minimum pa

Informasi

enis informasi yang dianggap perlu dipasang di papan informasi adalah desain program, mekanisme, agenda dan laporan kegiatan,

sebagainya.

dengan program dan kehidupan masyarakat (kesehatan, pendidikan, dll) perlu juga sebagai selingan.

i papan informasi harus diganti secara berkala. Semisal, setiap satu atau dua minggu, agar asyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak mengenai program.

masuk desa ang selalu dilalui warga etiap hari.

apan informasi memuat berbagai informasi yang mungkin tidak seluruhnya dipahami asyarakat. Perlu penjelasan dari pengelola program/fasilitator pada saat pertemuan.

iknya jangan terlalu kecil agar dapat cukup pan informasi adalah 0,8 x 1,2 m2.

Jenis

J

rencana dan laporan keuangan, daftar peserta program, masalah yang menghambat program dan

Informasi mengenai masalah aktual yang relevan

Penggantian Isi Papan Informasi

Ism

Jumlah dan Lokasi

Jumlah dan lokasi penempatan mempengaruhi akses dan minat masyarakat untuk membaca papan informasi. Semakin banyak jumlah papan informasi yang ada, semakin mudah masyarakat untuk mengaksesnya. Lokasi papan informasi yang cukup strategis berada di depan jalan ys

Isi Papan Informasi Perlu Dijelaskan ke Masyarakat

Pm


i secara rinci mengenai program yang kurang atau belum disampaikan media lain, perti

nya. Keterkaitan dan sifat saling melengkapi antar media ini juga perlu

rogram berjalan cukup baik, minat baca masyarakat terhadap apan informasi juga lebih tinggi.

dalam program untuk emberikan informasi atau mengirimkan tulisan/foto kegiatan mereka.

Minat Masyarakat Terhadap Papan Informasi

Pada prinsipnya semua media sifatnya saling melengkapi. Papan informasi dapat memberikan informasse

poster, pertemuan dan laindijelaskan ke masyarakat.

Ada kecenderungan apabila bila pp

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Papan Informasi

Papan informasi biasanya hanya dikelola oleh pengelola program di tingkat lokal atau fasilitator saja. Potensi partisipasi masyarakat untuk turut terlibat mengisi papan informasi perlu didorong. Semisal, dengan meminta tiap kelompok masyarakat yang terlibatm

Display Dummy Media Warga dalam Konteks Pengelolaan Kegiatan Sosial

Dalam konteks kegiatan Sosial, Papan informasi dapat berbentuk koran Dinding yang memuat pesan-pesan Kegiatan Sosial yang telah diagendakan dan dialokasikan, baik itu berupa layanan kesehatan, pendidikan maupun kegiatan lain-lain. Berikut ini (di halaman berikut) contoh kegiatan Sosial yang didisplay-kan dalam Media Komunitas Koran Dinding dalam Papan Informasi (http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/2010/09/07/menumbuhkan-kesadaran-rakyat-dengan-display-penganggaran-daerah/, diakses 23 Mei 2011). Informasi yang

ma dapat dimodifikasi tampilannya untuk dimuat dalam buletin.

enerbitkan perdana Display Penganggaran Daerah Gunungkidul pada senin

en Gunungkidul melalui jaringan

sa Yang menarik dari media komunitas tersebut adalah isi pesan dan tampilannya. Sekilas info tentang media ini juga terletak pada kekuatan pengelolaannya. Adalah Jaringan Media Komunitas Gunungkidul (JMKGK) yang bekerjasama dengan Pusat Informasi dan Transparansi Anggaran PITA) Gunungkidul m(

6 September 2010. Display yang terbit sebagai suplemen Harian Jogja tersebut menyajikan Hasil analisa kebijakan penganggaran Gunungkidul tahun 2010 yang dikemas dengan menarik dan informatif. Selain dijadikan suplemen Harian Jogja, display yang berukuran 2 halaman Koran tersebut juga akan ibagikan keseluruh kelompok warga di tiap RT se Kabupatd

Sarana Rembug Antar Warga untuk Gunungkidul (SRAWUnG). Penerbitan Display Penganggaran Gunungkidul ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk terlibat dalam penganggaran Gunungkidul. Partisipasi rakyat mutlak diperlukan supaya penganggaran daerah tetap bertujuan untuk pemenuhan hak dasar rakyat dan implementasi dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Di dalam Media tersebut dimuat informasi tentang pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan Gunung Kidul. Apa saja

http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/2010/09/07/menumbuhkan-kesadaran-rakyat-dengan-display-penganggaran-daerah/

http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/2010/09/07/menumbuhkan-kesadaran-rakyat-dengan-display-penganggaran-daerah/


informasi, focussing isu dan tampilan media yang dibumbui dengan gambar berwarna yang menarik membuat media warga tampil lebih komunikatif dan menggugah pembacany

penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana Alokasi APBD didistribusikan kepada masyarakat untuk kebutuhan apa saja. Sehingga masyarakat selain dapat membaca potret APBD Kab Gunung Kidul, juga dapat membaca APBD dibagi-bagi untuk apa sajakah? Kedalaman


Kumpulam Bahan Serahan | Penguatan UPS

LK. 1, Modul 4 – Kegiatan Sosial Berkelanjutan Pelatihan Berkelanjutan

71

Salah satu perwujudan Kegiatan TRIDAYA dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pelatihan yang berkategori aktivitas sosial berkelanjutan. Sebagaimana kegiatan yang lain, kegiatan ini tidak lepas dari keterlibatan Warga Miskin, Aparat Kelurahan, BKM, UPS dan Relawan Sektoral. Bagi BKM Langen Mandiri Kelurahan Langenharjo Kab Kendal, pelatihan ini agak terlambat dilaksanakan akibat perubahan anggaran (PAK) Pemda. Meski demikian kegiatan ini berhasil dilaksanakan dalam dua bentuk pelatihan, yaitu pelatihan otomotif dengan Alokasi Dana APBD Rp 12.500.000 dan Pelatihan menjahit dengan alokasi Rp 7.500.000. Keduanya berasal dari dana APBD dan masing-masing dikerjakan oleh KSM Langen Technical dan Langen Kreatif.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan

pelatihan sejumlah 20 orang, masing-masing 10 orang laki-laki dan perempuan. Pelatihan otomotif dan menjahit tersebut mengacu pada PJM Pronangkis BKM Langen Mandiri dengan tujuan meberikan keterampilan bagi remaja agar menciptakan lapangan kerja dan dalam jangka panjang dapat mengurangi angka kemiskinan di kelurahan ini.

Sebelum Pelaksanaan para calon KSM

diundang dalam sosialisasi semacam rembug pembentukan KSM, FGD kegiatan sosial dan penyusunan proposal kegiatan pada tanggal 26 september 2010. Tidak disangka para peserta sangat antusias dan konsisten mengikuti pelatihan yang mulai dilaksanakan tanggal 28 September 2010 hingga 17 Oktober 2010 selama 20 hari dari pukul 07.30 s/d 13.30. Selama pelatihan berlangsung tidak ada peserta yang absen. Menurut Pengakuan Ribut Haryanto, UPS BKM Langen Mandiri , “Kegiatan ini merupakan usulan dari remaja putra dan putri karena selama ini diwilayah Kelurahan Langenharjo belum pernah melaksanakan kegiatan pelatihan bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan seperti ini “.

Pelatihan ini diarsiteki oleh BKM Langenharjo bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas Bengkel Workhsop, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MANDIRI Madrasah Aliyah Negeri Kendal (MAN). Menurut Abdul Khanan, salah seorang Pengajar di LPK Mandiri, di MAN terdapat berbagai jenis pelatihan yang bisa diikuti, antara lain : Pelatihan Otomotif , Menjahit ,Servis Peralatan Rumah Tangga dan Bahasa Asing. Selepas pelatihan, para peserta dimagangkan (on the job training) sebelum dicarikan pekerjaan. Sebagai bukti, para peserta pelatihan perbengkelan dipekerjakan ke Bengkel Resmi Honda dengan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dan Yamaha YSS (Yamaha Service Shop), Perusahaan Garmen, Toko Elektronik bahkan sebagian dikirim keluar negeri. Karena LPK Mandiri berkompeten mengeluarkan Sertifikat Resmi yang sudah ditandatangani oleh Disnakertrans Kabupaten Kendal serta bisa digunakan sebagai syarat tambahan untuk mencari pekerjaan dangan standar jam pelatihan minimal 120 Jam”.

Pelatihan ini diback up sepenuhnya oleh Koordinator Relawan Langenharjo merangkap sebagai Koordinator PNPM-P2KP Kabupaten Kendal. “Saya sangat mendukung kegiatan ini dan harus ada kelanjutan, apabila peserta membutuhkan modal tolong disalurkan melalui dana BLM selanjutnya, agar tercipta lapangan kerja baru bagi para peserta pelatihan otomotif dan pelatihan menjahit ini.

72 Kumpulam Bahan Serahan | Penguatan UPS

Untuk Rencana Kegiatan BLM dari APBD tahap

selanjutnya diagendakan untuk melanjutkan Pelatihan Otomotif dan Menjahit Jilid kedua disambung dengan

kegiatan social produktif yang dikembangkan dari pelatihan tersebut, terkait dengan tersebut untuk mebuka usaha perbengkelan dan jasa menjahit rumah tangga. “ Terimaksih PNPM Mandiri Perkotaan, berkat bantuan dari pemerintah Kami bisa menambah ilmu dan keterampilan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru,” ujar Eko selaku ketua KSM Langen Technical (diedit dari http://asmandat-kendal.blogspot.com, Nunuk Sarah, Kendal, 10 Oktober 2010)

http://asmandat-kendal.blogspot.com/


LK. 2, Modul 4 – Kegiatan Sosial Berkelanjutan SEKOLAH MASTER ANAK JALANAN

KECERIAN terpancar dari seribuan anak saat bernyanyi bersama pada perayaan Hari Anak Nasional, sekaligus deklarasi penghapusan kekerasan pada anak. Itulah kesan yang saya tangkap pada awal Agustus 2008 lalu, saat menghadiri kegiatan tersebut yang digagas Komisi Nasional Perlindungan Anak di Yayasan Bina Insan Mandiri, areal Terminal Depok. Ya, siapa yang tak kenal dengan Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok. Sekolah sekaligus tempat berlindung anak-anak "kucing garong" yang kebayakan ayahnya "Bang Thoyib". Kok demikian? Ihwalnya, di komunitas Master ini

umumnya anak-anak yang terpinggirkan. Mereka adalah anak jalanan, pengamen, tukang rokok, tukang semir sepatu dan loper koran. Keberadaan sekolah terminal sudah dikenal luas berkat kegigihan seorang yang bernama Nurrohim. Usai acara itu, saya pun menyempatkan berbincang-bincang dengan beliau karena tertarik dengan aktivitas yang terbilang jarang dilakukan kebayakan orang saat ini. Ternyata, orang yang berada di balik ide-ide mulia yang terlihat bersahaja itu menyimpan pemikiran luar biasa atas nasib anak bangsa. Juga peka akan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, khususnya anak-anak jalanan. Obrolan pun terus berlanjut hingga saya memahami apa yang menjadi visi dan misi di balik tekad agungnya. "Awalnya hanya fokus ke pendidikan gratis bagi anak-anak terminal, tapi kemudian berkembang ke bidang kesehatan, wirausaha, dan lainnya,” kata pria kelahiran 3 Juni 1971 membuka pembicaraan. Mulai Tergugah Sekitar tahun 1990-an, tergugah niatnya oleh pemandangan sehari hari di rumah makan dan warungnya yang selalu dijadikan tempat mangkal para pengamen. Mereka sering menitip gitar dan peralatan ngamen lainnya di warung miliknya. Nurohim yang saat itu pengurus Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid Al Mutaqien, tertarik untuk mengadakan pesantren kilat bagi anak-anak jalanan. Pada waktu itu ada sebanyak 700 orang, terdiri dari anak-anak maupun dewasa yang mengikuti pesantren kilat. Berawal dari pesantren kilat itulah, Nurrohim mendirikan lembaga pendidikan gratis buat anak-anak jalanan, serta anak-anak dari keluarga miskin di wilayah Depok dan sekitarnya. Hingga saat ini, pendidikan masih menjadi perhatian utama. Anak-anak usia TK, sekolah dasar, menengah sampai atas, setiap hari memenuhi salah satu bagian samping kiri

73

masjid, yang diubah sebagai ruangan kelas. Bahkan sekarang ruang kelas bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta didik. Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, anak-anak yang belajar ini tidak berseragam dan duduk di lantai. Proses belajar-mengajar fleksibel. Ada sejumlah meja kecil untuk meletakkan buku, dan papan tulis. Meski demikian, semua serius mengikuti proses belajar mengajar. Pelembagaan dan Dana Pada tahun 2000, kegiatan pengajaran buat anak miskin itu dilembagakan dengan nama Lembaga Pendidikan Bina Insan Mandiri (Yabim). Kerja kerasnya kini mulai membuahkan hasil. Yabim kini mengelola sekolah formal dan nonformal mulai TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 200 anak, SD sebanyak 400 anak, SMP sebanyak 600 anak, dan SMA sebanyak 800 anak. Jumlahnya terus bertambah apalagi Yabim berlokasi di tengah terminal yang jauh dari ekslusif, tidak formal dan jauh dari birokrasi sehingga membuat anak-anak nyaman.

Ternyata tidak hanya anak jalanan, pengamen, atau anak putus sekolah, orang-orang dewasa dari keluarga tak mampu pun bergabung menimba ilmu di sini untuk kelas malam. Dari mulai pembantu rumah tangga, tukang sapu, pelayan toko, pengasong, dan sebagainya. Selain calistung, materi pengajaran ditambah life skill, seperti komputer, otomotif atau sablon. Sementara untuk klinik, dalam sebulan mampu membantu pengobatan gratis kepada 600-700 orang miskin. Biaya operasional sekolah gratis ini

semula dari warung milik Nurrohim. Tapi kini, ada bantuan dari badan zakat dan penjualan barang rongsokan. Pengajarnya adalah para relawan yang suka rela mengajar tanpa pamrih alias tidak mendapatkan bayaran. Meski begitu mereka bangga bisa berbuat sesuatu untuk sesama. Kini jumlah siswanya sudah mencapai dua ribu orang lebih mulai dari tingkat usia dini hingga sekolah menengah atas. Tapi itu semua masih jauh dari cita-cita besar Nurrohim. Usaha Nurrohim tak sia-sia. Beberapa anak binaannya ada yang berhasil mendapatkan bea siswa ke luar negeri dan ada pula yang diterima di perguruan tinggi negeri.Di tengah keterbatasan yang dihadapi Nurrohim terus berjuang. Terbentang angan dirinya bisa membangun sendiri rumah sakit dan perguruan tinggi yang semua tenaga dan anak didiknya direkrut dari anak-anak jalanan dan kurang mampu. Peminat yang Meningkat dan Tantangan Dari waktu ke waktu peminat Yabim meningkat tajam. Kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terpuruk, biaya masuk sekolah formal yang terbilang mahal di Depok menjadi pemicunya. Tak ayal, sekolah gratis jadi pilihan. Namun seiring perkembangan, Nurrohim mengakui Sekolah Master kerap menghadapi kesulitan dalam menjalankan pendidikan gratis itu. "Kami memiliki dana yang terbatas sekali, sehingga kerap kali kami kesulitan untuk membiayai kebutuhan operasional. Donasi dari berbagai pihak dan bantuan dari para dermawan selama ini sangat terbatas dan jauh dari mencukupi," ungkap Nurrohim.



Lebih lanjut dijelaskan, membina anak-anak ini yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi yang telah terbiasa hidup bebas di jalanan mencari nafkah. Tak sedikit anak yang ditampungnya ingin bersekolah tapi tidak biaya biaya, sampai anak dari keluarga broken home yang meninggalkan rumah dan turun ke jalanan.

“Mereka butuh perhatian. Tapi kadang memang sulit untuk mengajaknya belajar kalau sudah ngerti uang, ingin bebas dan merasa senang hidup di jalanan, jadi perlu pendekatan dulu agar mereka mau sekolah,” papar Nurrohim. Menurutnya, kunci untuk mengarahkan anak-anak agar mau belajar adalah ikhlas dan kesabaran. Juga harus telaten dalam membimbingnya dengan penuh kasih sayang. “Anak-anak di sini sama seperti anak lainnya, tapi karena lingkunganglah mereka jadi seperti itu,” imbuhnya.

75

Oleh sebab itu, Yabim memberikan pendidikan tidak sebatas akademik saja, tapi keterampilan hidup dan pendidikan moral. Hal ini sangat berguna bagi masa depan anak-anak sehingga mampu hidup mandiri dan tidak tinggal di jalanan. Persoalan pendidikan bagi anak jalanan memang bukan perkara mudah, apalagi masalah ekonomi memang sangat erat melilit sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karenanya, keseriusan pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi bangsa serta ketegasan pemerintah menangani eksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi sangat dinantikan agar anak-anak negeri ini tidak terus menerus menjadi korban (diadaptasi dari Ramdan, IAN, dan dilengkapi berbagai sumber)

Nurrohim: Pendiri Sekolah 'Master' Anak Jalanan

Sekolah Master (Masjid Terminal) didirikan Nurrohim (38th), mantan anak jalanan yang sekarang pengusaha warteg. Di sekolah inilah anak-anak jalanan bisa memperoleh pendidikan. Mewujudkan sekolah gratis memang tidak semudah yang dibayangkannya. Menurut Nurrohim, banyak mafia di dinas pendidikan nasional (diknas) yang berusaha melakukan pemerasan. Saat mendaftarkan sekolahnya di dinas, Nurrohim dan teman-temannya dipaksa menyediakan uang jutaan rupiah sebagai biaya pendaftaran. Selain itu, masih menurut Nurrohim, diknas juga mewajibkan siswa yang ikut ujian penyetaraan untuk membayar Rp400 ribu. Jika tidak, siswa tidak akan lulus. Pada 2005, sekolah yang awalnya berlokasi di mesjid dipindahkan ke sebidang tanah wakaf seluas 1 hektare, di belakang Terminal Depok, Jawa Barat. Nurrohim kembali harus berurusan dengan preman. Perjuangan Nurrohim ini didokumentasikan dalam film "Sekolidi Master Anak Jalanan", yang disutradarai Denny Surahman dan Wiguna Satria Atmawidara, dan berhasil menjadi finalis ajang Eagle Awards 2010.

http://www.yidio.com/iproud---nurrohim-pendiri-sekolah-master-anak-jalananflv/id/4098827408


Referensi : Dm Ramdan, Nurrohim, Pahlawan Sekolah Master Anak Jalanan, http://dm-ramdan.blogspot.com/2010/12/nurrohim-pahlawan-sekolah-master-anak.html, diakses 30 Mei 2011 Prihatin, Nurrohim, Dirikan Sekolah Anak Jalanan, Liputan 6.com, http://berita.liputan6.com/sosok/201010/301747/prihatin_nurrohim_dirikan_sekolah_anak_jalanan, diakses 30 Mei 2011 Depok News, Mantan Anak Jalanan Dirikan Sekolah Gratis, http://berita.liputan6.com/liputan6awards/201105/334448/mantan_anak_jalanan_dirikan_sekolah_gratis, diakses 30 Mei 2011 Sekolah Master Anak Jalanan, www.tempointeraktif.com via http://www.youtube.com/watch?v=aKuhdh9Z2UY, diakses 30 Mei 2011

http://dm-ramdan.blogspot.com/2010/12/nurrohim-pahlawan-sekolah-master-anak.html

http://dm-ramdan.blogspot.com/2010/12/nurrohim-pahlawan-sekolah-master-anak.html

http://berita.liputan6.com/sosok/201010/301747/prihatin_nurrohim_dirikan_sekolah_anak_jalanan

http://berita.liputan6.com/sosok/201010/301747/prihatin_nurrohim_dirikan_sekolah_anak_jalanan

http://berita.liputan6.com/liputan6awards/201105/334448/mantan_anak_jalanan_dirikan_sekolah_gratis

http://berita.liputan6.com/liputan6awards/201105/334448/mantan_anak_jalanan_dirikan_sekolah_gratis

http://www.tempointeraktif.com/

http://www.youtube.com/watch?v=aKuhdh9Z2UY

Documents

Draft Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku Pengelolaan