KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II 1

SAAT ditanya men-gapa setiap memasuki tahun baru Islam 1 Mu-harram tidak segempita tahun baru miladiyah atau masehi 1 Januari, Prof. Dr. Harun Nasution menjawab singkat. “Jika ingin tahun baru hijriyah meriah seperti tahun

baru masehi, Islam harus menjadi kekuatan peradaban,“ jawab mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu.

Penegasan salah satu pemikir Islam itu menegaskan korelasi ceremony dengan realitas peradaban. Apa yang terjadi pada kemeriahan tahun baru masehi dan bukannya pada tahun baru Islam memperlihatkan bahwa peradaban Islam di era sekarang belum menjadi arus utama. Tak usah heran bila ceremony -yang diakui hanya aseseoris- maupun menentukan tahun buku serta berbagai aktivitas kesehar-ian, bulanan maupun tahunan, yang dijadikan ukuran waktu adalah tahun masehi.

Memang umat Islam yang berpikiran jernih tak akan iri dengan kemeriahan asesoris per-gantian tahun masehi. Bagaimanapun kemeri-ahan malam tahun baru praktis hanya hura-

hura kemubaziran, yang tak cukup jelas manfaatnya. Sorotan terkait pergantian tahun lebih pada kekuatan peradaban Islam dalam mewarnai aktivitas kehidu-pan kemasyarakat di seluruh penjuru dunia.

Konteks inilah persoalan greget pergantian tahun layak mendapat

perhatian. Katakanlah sebagai sikap mawas diri internal umat Islam untuk lebih mem-berikan kontribusi dalam peradaban manusia; agar umat Islam memiliki semangat tinggi fastabiqul khairah (berlomba-lomba dalam kebaikan) dengan lebih berperan dalam pembangunan peradaban di muka bumi ini. Bukan semangat saling mengalahkan atau menghancurkan. Bukan sebuah kebencian yang dipancarkan, tetapi bagaimana semangat keis-laman mewarnai peradaban manusia sehingga pararel dengan kuantitas ummat Islam yang juga sangat besar di bumi ini.

Jelas ini bukan utopia karena Islam pernah menjadi pelopor peradaban. Islam seperti ditegaskan Ziauddin Sardar pernah berada pada posisi terdepan moment rangkaian per-jalanan peradaban tinggi manusia. Itu artinya, ajaran Islam memiliki kekuatan untuk berper-an dalam peradaban masa kini, seperti pernah dibuktikan di masa lalu.

Sardar di sini juga seperti ingin menegas-kan bahwa peradaban manusia merupakan proses berkesinambungan, yang tak pernah membentuk ruang kosong sehingga sebuah peradaban tertentu memulai dari nol. Ini seka-ligus bisa menjadi pemikiran bahwa sesung-guhnya peradaban dan kebudayaan adalah sebuah proses berkesinambungan. Bisa jadi bingkai nilai dan moralitas yang membedakan sebuah kebudayaan dan peradaban manusia. Namun itupun, belakangan setelah berkem-bang kesadaran urgensi kekuatan spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan batasnya menjadi semakin tipis.

Di sinilah sebenarnya subtansi apa yang dikemukakan Harun Nasution bahwa umat Is-lam harus berprestasi memberikan kontribusi; berdiri di garda terdepan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan. Terbentang ruang luas untuk mengekspresikan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya sudah terbukti mampu menjadi pelopor peradaban manusia di masa lalu. Bukan hanya untuk sebuah asesoris ceremony pergantian tahun, yang bisa diper-

ankan Islam. Bisa amat jauh lebih besar dari itu. Selamat tahun baru

1435 Hijriyah. =

Hijriyah

7 NOVEMBER 2013

Koran Madura

KAMIS

Oleh : Miqdad HuseinKolumnis, tinggal di Jakarta

Cak Munali

g PAMANGGHI

Islam harus berprestasi memberikan kontribusi;

berdiri di garda terdepan dalam pembangunan

Pencuri

Suatu malam seorang hansip dan polisi ronda bersama di sebuah gang sempit di perkampungan padat.

Kebetulan saat itu benar-benar ada pen-curi yang sedang beraksi. Mereka berdua pun mengejar pencuri tersebut.

Polisi : Hey berhenti atau saya tembak. (pencuri tak takut oleh gertakan pak POLISI)

Hansip : Berhenti atau saya tembak! (pen-curi itu langsung berhenti)

Polisi : Mengapa pada waktu saya suruh kamu berhenti kamu tak mau ber-henti, tetapi pada waktu Pak Hansip itu menyuruh kamu berhenti?

Pencuri : Ya harus berhenti lah pak... kalo bapak nembak, bidik kaki kena kaki, tapi klo Pak Hansip nembak, bidik kaki bisa kena kepala.

JAKARTA-Aksi protes ter-hadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 ternyata be-lum juga surut. Protes ini terkait dengan data 10,4 juta pemilih bermasalah yang ada dalam DPT terse-but.

Bahkan PDI Perjuangan mengen-dus skenario rezim penguasa dibalik kesemrawautan DPT ini. Untuk itu, PDI Perjuangan sedang mengkaji langkah-langkah hukum dan politik untuk menggugat putusan KPU yang menetapkan DPT tanpa menyerta-kan NIK dalam 10,4 juta DPT yang bermasalah tersebut.

PDI Perjuangan mengaku tidak setuju dengan penetapan DPT yang memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah tersebut. Bahkan KPU dinilai telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012. “Itu sekenario bertahan Presiden SBY dengan menggunakan

DPT. Padahal, NIK itu sebagai syarat mutlak e-KTP. Apalagi jumlah 10,4 juta itu mencapai sekitar 10 % - 13 % suara pemilu. Belum lagi manip-

ulasi suara dan kerjasama dengan lemsaneg RI. Itu sangat behaya bagi demokrasi,” ujarnya.

Hasto Kristyanto, Wasekjen PDI Perjuangan menuding ada ske-nario khusus yang dilakukan oleh rezim penguasa untuk bisa kembali memenangkan pemilu lewat data

kependudukan yang bermasalah. Namun demikian, PDI Perjuangan tak tinggal diam. Saat ini, partai moncong putih menyiapkan be-berapa skenario untuk menjabarkan kecurangan yang hendak dilakukan rezim penguasa lewat DPT ber-masalah. “Masih ada upaya politik untuk mencoba skenario bertahan dari rezim berkuasa salah satunya melalui DPT yang ditetapkan nya-tanya ada 10,4 juta pemilih ber-masalah,” katanya.

Selain itu, Hasto juga mencurigai adanya kerja sama antara Lemsaneg dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kerja sama ini juga dinilai sebagai bentuk pertahanan agar partai penguasa meraih suara setidaknya 13 persen dalam pemilu tahun depan.

Skenario ini harus dijegal, kata Hasto. Sebab, hal ini dapat melukai proses Demokrasi yang sudah berja-lan selama ini. “Sehingga sangat ba-hayakan demokrasi ke depan, apal-agi Pemilu 2014 tanpa incumbent suatu resiko politik sangat besar. Se-harusnya tidak ada pihak yang ditol-erir, sehingga ini bahaya demokrasi,” pungkasnya. (gam)

Skenario Penguasa di Balik Kisruh DPT?PDI P: Ini Harus Dijegal, Ini Melukai Demokrasi

ant/widodo s. jusuf

PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) didampingi Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kedua kiri) dan sejumlah Hakim Konstitusi lainnya memimpin sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/11). Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua MK dan Wakil Ketua MK periode 2013-2016 menyusul telah diberhentikannya Akil Mochtar secara tidak hormat karena melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

JAKARTA-Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) menetap-kan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pen-didikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka baru tersebut ialah Direktur PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso yang merupakan salah satu perusahaan sub-kontraktor proyek Hambalang.

“Benar ada Sprindik (Surat Perin-tah Penyidikan) baru untuk tersangka MS, terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11).

Mahfud diketahui sebagai kerabat istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila. Athiyyah merupakan salah satu komisaris di PT Dutasari Citralaras. Suami Athiyyah juga menjadi tersang-ka kasus dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi) proyek Hambalang. Seusai

diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Machfud mengakui bahwa PT Du-tasari menerima uang Rp63 miliar dari proyek Hambalang.

Uang itu, kata Machfud, merupa-kan uang muka dari pengerjaan ele-ktrikal mekanikal proyek Hambalang yang disubkontrakan ke PT Dutasari Citralaras.

PT Dutasari Citralaras adalah sub-kontraktor proyek Hambalang yang digaet PT Adhi Karya, sebagai kon-traktor utama. PT Dutasari Citralaras memiliki bidang usaha instalasi dan konstruksi kelistrikan. Mahfud diduga menerima dan memberikan suap kepada pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta beberapa Anggota

Komisi X DPR supaya meloloskan PT Adhi Karya dan menyetujui penamba-han anggaran dalam proyek Ham-balang.

Menurut Johan, Mahfud sebagai penerima dan pemberi suap disangka-kan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka kasus Hambalang. Selain Anas, KPK menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Sementara itu, Deddy Kusdinar, tersangka dugaan korupsi proyek Hambalang, mengaku siap menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini, Kamis (7/11). Sidang perdananya bakal digelar besok pagi, sekitar pukul 09.00 WIB. Saat ditanya wartawan ia hanya mengacungkan jempol. (ant/abd/beth)

SKANDAL KORUPSI

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Hambalang

CassilasPemain TerbaikBerita di hal 8

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II2 NASIONAL

ant/joni

SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM. Hakim PN Jombang Vica Natalia keluar ruangan usai menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (6/11). MKH memutuskan untuk memberhentikan dengan tetap mendapat hak pensiun terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jombang Vica Natalia karena terbukti melanggar kode etik hakim, yakni berselingkuh dengan seorang hakim dan advokat.

KRIMINAL

MKH Pecat Hakim Pemakai Narkoba

JAKARTA- Majelis Kehor-matan Hakim (MKH) memu-tuskan memberhentikan de-ngan tetap mendapat pensiun terhadap Hakim Pengadilan Negeri Binjai, Sumatera Utara, Raja MG Lumban Tobing ka-rena terbukti melanggar kode etik hakim memakai narkoba.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” kata ketua MKH Eman Suparman, saat membacakan putusan MKH di Mahkamah Agung Jakarta, Rabu.

Dalam mengadili hakim pemakai narkoba ini, Eman yang juga komisioner KY bidang pengawasan hakim ini didampingi anggota majelis, yakni Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus, Komisioner KY Ibrahim, Wakil Ketua KY Abas Said, Hakim Agung Djafni Djamal, Hakim Agung Yulius, dan Hakim Agung Sofyan Sitompul.

MKH menyatakan Hakim Raja terbukti mengguna-kan narkoba jenis sabu dan ganja, menggunakan narkoba sebelum dan sesudah menjadi hakim, serta ke rumah ter-dakwa dengan mobil terlapor.

Dalam hal ini, MKH menerima sebagian pembel-aan hakim terlapor sehingga putusannya lebih ringan dari rekomendasi KY untuk mem-perhentikan dengan tidak hormat.

“Terlapor mengaku khilaf. Menyesal dan bertobat dan berjanji tidak akan melaku-kan kembali perbuatannya,” ungkap Eman.

Dalam sidang yang terbu-ka untuk umum, Hakim Raja mengakui mendatangi rumah terdakwa yang sedang ditan-ganinya, namun kedatangan-nya bukan untuk mengurus perkara. (ant/jok/beth)

“Apabila pemerintah Indo-nesia punya cukup bukti yang menyebutkan penyadapan itu dilakukan pemerintah resmi, maka Indonesia harus ambil sikap keras, terserah ben-tuknya seperti apa,” kata TB Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Indonesia harus mempertanyakan dan meminta klarifikasi kepada

pemerintah Indonesia terkait penyadapan tersebut.

Menurut dia, dalam du-nia intelijen pemerintah akan mengatakan bahwa penya-dapan inisiatif individu dan pemerintah akan menghu-kum.

“Kalau perlu hubungan kerja putus tapi harus dihi-tung. Artinya apabila hubun-gan kerja diputus, jangan-jan-

gan kita yang rugi,” katanya.Hasanuddin menilai kasus

penyadapan merupakan ran-ah internasional dan tidak bisa menggunakan konstitusi dalam negeri Indonesia.

Dia menegaskan dalam konvensi internasional men-genai hubungan antar negara, pencarian data ilegal, peman-tauan negara lain, spionase dan penyadapan dilarang.

Sebelumnya Pemerin-tah Indonesia akan bersikap keras terhadap penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat apabila tinda-kan tersebut benar dilakukan dalam memata-matai pemer-intahan Indonesia.

“Apabila terjadi penyada-pan secara keseluruhan (se-

luruh instansi pemerintahan Indonesia), kami akan keras kepada mereka namun akan dipastikan dahulu (kebenaran penyadapan),” kata Menteri Pertahanan Indonesia Purno-mo Yusgiantoro di kantornya, Jakarta, Rabu.

Purnomo mengatakan Kemhan RI akan bertemu de-ngan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith pada Kamis (7/11) malam untuk membicarakan masalah pen-yadapan tersebut. Pertemuan itu menurut dia akan meminta penjelasan dari sisi pemer-intah Australia mengenai kebenaran aksi penyadapan terhadap instansi pemerintah

Indonesia.“Kamis (7/11) Kemhan dan

beberapa lembaga terkait akan bertemu lalu pada malam harinya akan bertemu de-ngan Menhan Australia. Ju-mat (8/11) pagi akan diadakan konferensi pers bersama agar publik Indonesia tahu menge-nai isu penyadapan tersebut,” ujarnya.

Namun Purnomo tidak mau berandai-andai kebija-kan apa yang akan diambil pemerintah Indonesia apabila penyadapan tersebut benar dilakukan. Dia mengatakan semua pihak untuk bersabar terkait hasil pertemuan kedua pemerintah tersebut.

Informasi mengenai dugaan Kedutaan Besar Aus-tralida dan AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan negara tersebut. Hal itu didasarkan kesaksian Edward Snowden yang kemu-dian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.

Koran itu memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia.

Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Ja-karta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangoon. (ant/bud/beth)

Indonesia Harus “Keras” terhadap Australia JAKARTA- Pemerintah Indonesia harus menyatakan sikap keras kepada pemerintah Australia apabila terbukti negara tersebut melakukan penyadapan terhadap institusi strategis di Indonesia, kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.

JAKARTA- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Subadri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait berlarut-larutnya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Au-dit BPK ini diperlukan untuk memastikan data mana yang akurat, apakah versi KPU atau versi Kemendagri.

”Ternyata dengan ang-garan Rp 6,7 triliun, e-KTP tidak beres, yang berimplikasi terhadap carut-marutnya DPT pemilu 2014. Situasi ini mengancam pemilu 2014 itu sendiri,” kata Subadri dalam dialog ‘Sistem administrasi kependudukan terkait carut-

marutnya DPT’ di Jakarta, Rabu (6/11).

Seperti diketahui, KPU KPU telah menetapkan DPT sebanyak 186.612.255 pemilih. DPT tersebut terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan.

Jumlah itu terdapat di 33 Provinsi, 497 Kabupaten/ Kota, 6.980 Kecamatan, 81.034 Desa/Kelurahan, dan 545.778 Tempat Pemungutan Suara. Jumlah itu termasuk pe-milih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 TPS.

Sementara data ber-masalah sebanyak 10,4 juta, akan segera diselesaikan

dengan melengkapi kekuran-gannya.

Menurut Subadri, am-buradulnya DPT ini menun-jukkan Kemendagri dan KPU tidak serius menjalankan tugasnya. Apaagi, jumlah DPT bermasalah tersebut sangat signifikan. Ketidakakuratan data ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok untuk mengambil keuntungan politik.

“Mestinya institusi pemerintah itu satu-kesatuan dan singkron karena masalah data negara,” tutur Subadri.

Karena itu dia mende-sak BPK untuk mengaudit, guna mengetahui mana data yang benar dan mana yang manipulasi.

“Kasus DPT ini bisa jadi karena KPUD tidak melakukan pemutakhiran atau validasi data, karena KPUD memakai data Pilkada. Untuk itu de-ngan kondisi itu, mana bisa Kemendagri dan KPU men-jamin akurasi data pemilu 2014?” katanya mempertan-yakan.

Adukan ke DKPPForum Pascasarjana Hu-

kum Tata Negara Universitas Indonesia atau UI melaporkan KPU ke Dewan Kehorma-tan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (6/11). Forum menggugat penetapan daftar pemilih tetap atau DPT oleh KPU, Senin (4/11) lalu.

Tiga penggugat, yakni M Imam Nasef, Eko Prima Nan-da, dan Erlanda Juliansyah-putra yang tergabung dalam Forum mendaftarkan guga-tan dalam surat pengaduan nomor 329/1-P/L-DKPP/2013. “Kami ingin memastikan hasil DPT dan pleno KPU sesuai prosedur,” kata Nasef.

Nasef mengatakan, ia dan rekan-rekan dari Forum ingin menguji prosedur penetapan DPT yang dilakukan KPU. “Kami merasakan kegelisa-han, maka kita ingin keab-sahan. Karena DKPP yang memiliki otoritas, kami men-gadu,” jelas Nasef. (gam/aji)

JELANG PEMILU 2014

BPK Perlu Audit DPT

Kasus DPT ini bisa jadi karena KPUD tidak melakukan

pemutakhiran atau validasi data, karena KPUD memakai data

Pilkada.

Ahmad SubadriAnggota DPD

JAKARTA- Lembaga Demokrasi Bertanggung-jawab (LDB) menobatkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden (capres) 2014 yang memiliki komunikasi politik yang sangat baik. Gu-bernur DKI Jakarta ini meraih angka 85 dan unggul atas 11 bakal capres 2014 yang lain. Sebelas bacapres selain Joko-wi tersebut antara lain Jusuf Kalla (81), Prabowo Subianto (78), Anies Baswedan (75), Surya Paloh (73), Gita Wir-jawan (70), Aburizal Bakrie (68), Wiranto (67), Dahlan Iskan (65), Megawati (63), dan Pramono Edie Wibowo (63). “Penelitian dilakukan pada 1 September hingga 25 Oktober 2013, dengan parameter bobot menyangkut konteks/kejela-san (35), pesan (25), bahasa non verbal (15), penampilan (15), kualitas suara (5), dan humor (5),” kata pendiri LDB, Tjipta Lesmana di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (6/11).

Sejauh ini kata dia, memang hanya Jokowi yang memiliki komunikasi pal-

ing baik di antara tokoh lain yang digadang-gadang sebagai capres di Pemilu 2014. Bahkan, Jokowi mampu berdekatan dengan rakyat tanpa ada formalitas bahkan dipanggil rakyat anak kecil dengan namanya saja tanpa embel-embel bapak enggak ada masalah. “Dia juga terjun langsung, blusukan ke tengah masyarakat maupun dengan iklan di media,” kata dia.

Menurut Tjipta, rakyat itu ternyata tidak menyukai pemimpin yang banyak bicara bersayap, atau tak jelas yang dimaksud. “Misalnya, saya yang paling benar, sedangkan orang lain salah. Pesan dari mulut, tangan, muka, suara dan lainnya itu juga penting. Disamping humor yang tidak penting, tapi bagus,” ujarnya.

Diakui Tjipta jika dalam penelitiannya itu tidak membahas soal elektabilitas dan popularitas, tapi hanya masalah komunikasi politik semata.. “Pada figur Jokowi dengan berbagai kekuran-ganya komunikasinya baik,

performance apa adanya, problem solving, tidak hu-moris. JK juga humoris, tapi

yang paling humoris adalah Gus Dur,” tambah guru besar UI itu.

Dia mengaku, komunikasi politik memainkan peran san-gat penting dalam pertarun-

gan politik pemilu. Komu-nikasi politik itu diperlukan untuk membangun keper-cayaan masyarakat terhadap diri capres. Namun, capres yang bagus komunikasi poli-tiknya tidak otomatis akan memenangkan pertarungan capres 2014. “Sebab, untuk memenangkannya, sejumlah faktor ikut mempengaruhi. Seperti visi, misi partai, mesin partai, popularitas, pengala-man politik, dukungan kelas memengah, dan tentu uang,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat politik Victor Silaen me-nilai, Jokowi termasuk sosok yang benar-benar pemimpin otentik. Bahkan, gaya bicara Jokowi mirip pelawak Tukul Arwana yang memiliki karak-ter low profile. “Ini betul-bet-ul pemimpin otentik. Bahkan satu sisi dia mirip Tukul, sebenarnya dalam arti orang mau mengatakan dirinya saya ini jelek supaya rendah hati. Dia sering berikan contoh, ajudan saya lebih ganteng sehingga orang lebih ingin

melihat ajudan saya, makanya saya cari ajudan yang tidak lebih ganteng dari saya. Itu dikatakan Jokowi sebelum menjadi gubernur,” katanya.

Dia menambahkan, dari segi penampilan fisik Jokowi tidak ada apa-apanya ketim-bang bakal capres lain. Jokowi, kata dia, tidak memiliki sifat arogan walaupun tidak per-nah takut untuk mengambil keputusan apapun. “Dari segi wajah ataupun tubuh, apalagi kalau pakai baju apa adanya. Pemimpin bersahaja kalau dekat dengan rakyat tidak ada batasan tidak ada batas. Enggak kelihatan ada sikap arogan, (Jokowi) orang kaya walaupun dia kaya enggak seperti penguasa walaupun dia penguasa yang disukai oleh rakyat. Makanya tidak heran dia mendapat tempat teratas dari segi komunikasi politik,” tutur dia.

Dia juga menyatakan jika Jokowi bukan sosok yang sok hebat. Padahal, kata dia, saat berbicara Jokowi selalu berlo-gat Jawa. (gam/aji/abd)

KOMUNIKASI POLITIK

Jokowi Paling Jago

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II 3EKONOMI

Target Penerimaan Pajak Meleset

Kendati tidak sesuai tar-get 100 %, Dirjen Pajak opti-mis penerimaan pajak hingga akhir tahun ini mencapai 97 persen. “Masih ada dua bulan lagi, November dan Desem-ber bisa ada tambahan 22-25 persen,” ujar Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (6/11).

Dia mengaku, menge-jar target penerimaan pajak 1005 tidak mudah, mengin-gat kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil, sehingga ada kemungkinan meningkat atau menurun. “Tetapi kita lihat keadaan ekonomi, jika masih juga memburuk sampai Desember, itu tidak akan sampai. Tetapi kalau ekonomi global dan In-donesia membaik, maka dua bulan ini kita targetnya bisa lebih tinggi,” jelas dia.

Fuad enggan menarget-kan penerimaan pajak. Dia berkaca dari target pertum-buhan ekonomi yang meleset dari awalnya bisa mencapai 6,3 persen tapi diperkirakan hanya akan mencapai 5,5 persen hingga 5,8 persen. Meski pertumbuhan ekonomi direvisi menurun, tapi hal tersebut tidak serta merta menggerus penerimaan pa-jak secara signifikan. “Kalau pertumbuhan ekonomi

melambat sehingga secara umum juga pertumbuhan pa-jak melambat, tetapi bukan menurun. Tetap naik, tetapi naiknya itu tidak tinggi lagi

dan targetnya saya tidak bisa bilang,” ungkapnya.

Potensi pajak di Indo-nesia sesungguhnya sangat besar. Menurut catatannya, hingga saat ini masih ada 35 juta wajib pajak yang belum membayar pajak. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak di Indo-nesia masih tergolong kecil. “Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) ada sebanyak 115 juta orang yang bekerja dan ada 60 juta orang yang se-harusnya membayar pajak, tetapi cuma 25 juta orang yang sudah bayar pajak, se-

dangkan 35 juta lagi belum bayar pajak,” tutup dia

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indo-nesia (Kadin), Suryo Bam-bang Sulisto mengharapkan Dirjen Pajak terus mening-katkan kapasitas dan penga-manan pajak yang dikelola. Ini dilakukan untuk memper-ketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari wajib pajak. “Membayar pajak itu sebuah keharusan. Seperti kematian dan pajak sesuatu yang harus dibayarkan,” ungkap dia.

LaranganLebih lanjut, Fuad dengan

tegas melarang petugas pa-jak menagih langsung uang pajak ke masyarakat. “Saya ingatkan tidak ada petugas pajak yang menagih pajak ke masyarakat. Bukan macam Gayus. Pembayaran pajak hanya bisa dilakukan kantor pos dan bank. Kantor atau-pun oknum petugas pajak tidak menerima penitipan atau setoran pajak,” tegas dia.

Dia tidak menampik masih ada pelanggaran dari oknum pegawai pajak yang memanfaatkan min-imnya pengetahuan pajak masyarakat. Umumnya mere-ka meminta pembayaran pa-jak atau menerima jasa pem-bayaran. Namun kasusnya relatif kecil. “Ada yang mel-apor begitu itu salah sendi-ri. Itu nggak masuk ke kas negara. Kadang ada orang ngakunya pegawai pajak. Tidak ada orang pajak nagih. Itu preman dan oknum. Ada juga yang niru pakaian pega-wai sensus pajak,” jelasnya. (gam/abd)

JAKARTA- Penerimaan negara dari sektor pajak diprediksi meleset dari target. Data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, per Oktober 2013, realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai 72% atau setara Rp 835 triliun dari target Ang-garan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 1.159 triliun.

Hingga Oktober 2013 Penerimaan Baru 72%

Masih ada dua bulan lagi,

November dan Desember bisa ada

tambahan 22-25 persen

Fuad RahmanyDirjen Pajak

JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju perekonomian Indonesia pada kuartal III men-galami perlambatan atau tumbuh 5,62 persen, lebih rendah dari kuartal kedua sebesar 5,8 persen. Pendorong dan penghambat per-tumbuhan ekonomi di kuartal III-2013 adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan BI rate dan inflasi.

“ Pada periode pelambatan ekonomi ini, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai level Rp12.500 per USD dari level sebelumnya di angka Rp9.000 per USD. Tidak hanya itu, untuk menjaga likuiditas, Bank Indonesia juga beberapa kali menaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 7,25 persen dari sebelumnya di level 6 persen,” jelas Kepala BPS Sury-amin saat menggelar konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Rabu (6/11).

Suryamin menjelaskan, pelemahan rupiah yang masih terjadi sampai saat ini dan kenaikan BI rate beberapa kali dalam tahun 2013 berdampak besar pada per-tumbuhan ekonomi. Namun, perlambat-

an itu masih dibantu dengan inflasi yang menurun, sehingga daya beli masyarakat masih dapat dipertahankan dengan baik. “Memang kondisi seperti ini berdampak pada daya beli pasar, meskipun inflasi pada triwulan II- 2013 mengalami kenai-kan yang sangat tinggi. Namun inflasi tahun ini masih bisa terkendali,” jelas Suryamin.

Pertumbuhan ekonomi dari sektor lapangan usaha ditopang sektor pertani-an, peternakan, dan perikanan. Ketiganya tumbuh mencapai 6,16 persen. Sektor konstruksi tumbuh sebesar 3,35 persen dan sektor komunikasi 3,28 persen. “Untuk sektor perikanan dan pertanian kita ketahui mengalami pertumbuhan karena memang itu siklus tahunan, akhir tahun terjadi musim penghujan,” jelas Suryamin.

Selanjutnya, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan tumbuh 8,09%, sektor konstruksi 6,24%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 5,99%, sektor jasa-jasa 5,62%, sektor industri pengolahan 4,89%, sektor listrik, gas dan air bersih 4,01%, sektor pertanian 3,02%, dan sektor pertambangan dan penggalian 1,62%.

Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh perkembangan

PDB atas dasar harga konstan 2000, pada triwulan tiga 2013 meningkat sebesar 2,96% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Secara terpisah, Ekonom Bank Da-namon Dian Ayu Yustina mengatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prediksi. Permintaan do-mestik yang melemah tersebut diakibat-kan daya beli masyarakat yang menurun akibat kenaikan suku bunga acuan oleh BI. “Hal tersebut terlihat dari penurunan penjualan mobil, meskipun penjualan sepeda motor memperlihatkan kenaikan. Suplai uang yang beredar juga berkurang, karena penurunan daya beli. Namun, konsumsi pemerintah masih relatif tinggi,” katanya.

Dian menambahkan pertumbuhan ekonomi triwulan III juga dipengaruhi laju investasi secara keseluruhan yang moderat dan relatif menurun dibanding-kan triwulan sebelumnya yang terlihat dari penurunan impor barang modal. “Data BKPM memperlihatkan realisasi investasi fisik telah melambat. Penjualan semen juga dalam tren menurun sejak 2011 yang berarti merupakan tanda pertumbuhan konstruksi melambat,” paparnya. (gam/abd)

PERTUMBUHAN EKONOMI

Indonesia Melambat di Kuartal Ketiga

ant/hafidz mubarak

PENOLAKAN RELOKASI PKL PASAR BARU. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) bersama ormas Pemuda Pancasila melakukan penghadangan satpol PP pada penertiban PKL Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/11). PKL Pasar Baru menolak direlokasi kedalam pasar karena kondisi pasar yang sempit dan kotor.

ant/yudhi mahatma

SOSIALISASI PAJAK UKM. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany (tengah) didampingi Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Suryo B.Sulisto (kiri) dan Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM & Koperasi Erwin Aksa (kanan) memaparkan rencana peluncuran sistem pembayaran pajak UMKM, Jakarta, Rabu (6/11). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu menetapkan aturan pajak penghasilan (PPh) 1 persen untuk pelaku UKM beromzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun, yang harus disetorkan tiap bulan, pembayarannya akan dipermudah lewat ATM.

JAKARTA-Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang tidak kunjung mereda akan memukul sejumlah usa-ha skala besar. Diperkirakan, banyak perusahaan swasta yang akan mengalami gagal bayar (default) utang luar neg-eri. Kondisi ini menciptakan fenomena buruk bagi pereko-nomian domestik. “Penggu-naan utang luar negeri swas-ta yang hanya berorientasi menghasilkan rupiah dan leb-ih banyak jangka pendek, ini berisiko terjadinya default,” ujar Direktur Institute for De-velopment of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Har-tati di Jakarta, Rabu, (6/11).

Bank Indonesia (BI) men-catat posisi utang luar negeri Indonesia sepanjang Agustus 2013 mencatat penurunan 0,9% dari US$ 259,61 miliar pada Juli menjadi US$ 257,3 miliar. Sejalan dengan itu, pertumbuhan tahunan utang Indonesia pada Agustus 2013 tercatat 6,6% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Juli 2013 sebesar 7,4% (yoy).

Menurut Enny, ada tiga faktor utama yang menyebab-kan korporasi akan mengalami gagal bayar utang di saat ter-jadinya pelemahan rupiah dan tingginya inflasi. Perta-ma, bakal terjadinya default, terlihat dari struktur utang luar negeri swasta yang lebih banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan rupiah dan tidak berorientasi ekspor. Ked-ua, nominal utang luar negeri yang bertenor jangka pen-dek sangat besar. Ketiga, ada

pada problem high cost econ-omy yang diakibatkan oleh beragam persoalan ekonomi domestik, selain terdepresias-inya nilai tukar rupiah. “Ketiga faktor tersebut sudah terlihat, sehingga ini berisiko besar ter-hadap utang korporasi dalam bentuk dolar AS,” jelasnya.

Enny mengatakan, pe-nyebab tingginya potensi ga-gal bayar disebabkan oleh ulah korporasi yang tidak mem-perhitungkan risiko currency mismatch. “Saat itu korpo-rasi hanya memandang bahwa suku bunga utang luar negeri swasta lebih kecil daripada utang di dalam negeri,” imbuh Enny.

Dia menilai, memban-jirnya dana murah dari AS de-ngan bunga utang yang lebih rendah sangat menggoda perusahaan swasta domestik untuk meraup utang sebesar-besarnya. “Mereka berpikir bahwa ini dana murah, tanpa memikirkan risiko default. Pa-dahal, dari currency mismatch saja sudah berisiko terjadinya bubble,” katanya.

Enny menegaskan, akan sulit bagi pemerintah untuk menjadi negosiator untuk merestrukturisasi utang luar negeri swasta tersebut. Karena, utang yang dilakukan korporasi menggunakan standard terms and conditions, sehingga pelu-

angnya terbatas. “Berbeda de-ngan utang pemerintah yang masih bisa direstrukturisasi. Ke depannya pemerintah bisa lebih intensif memonitor ren-cana korporasi dalam berutang, termasuk pengawasan dalam penggunaan dana hasil utang,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom PT Samuel Asset Management Lana Soelistian-ingsih, mengatakan utang luar negeri swasta yang ter-catat di BI selama ini hanya utang modal kerja, sehingga dengan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh, utang luar negeri masih akan naik. (gam/abd)

GAGAL BAYAR

Utang Korporasi Berpotensi Default

JAKARTA- PT Ace Jaya Proteksi menargetkan, per-tumbuhan kinerja keuangan perusahaan hingga akhir 2013 di atas target industri perasuransian secara nasion-al yang sebesar 15 persen. Penetrasi industri asuransi di Indonesia yang hanya sebe-sar 1 persen menunjukkan besarnya potensi bisnis per-asuransian.

“Sampai Triwulan IV-2013 kami menargetkan per-tumbuhan double digit atau bisa melampaui ekspektasi pasar. Di atas target indus-tri asuransi tahun ini,” kata Presiden Direktur ACE Jaya Proteksi, Tim Shields di Ja-karta, Rabu (6/11).

Sebagaimana diketahui, Asosiasi Asuransi Umum In-donesia (AAUI) menargetkan rata-rata pertumbuhan in-dustri asuransi di 2013 sebe-sar 15 persen. Pada semester pertama tahun ini pertumbu-han industri asuransi menca-pai 10,2 persen.

Menurut Shields, pasar asuransi Indonesia masih potensial, terutama pertum-buhan kelas menengah Indo-nesia yang semakin berkem-bang. “ACE memperkirakan bahwa pada tahun 2020 populasi kelas menengah di Indonesia bisa mencapai 141 juta jiwa. Sekarang ada 74 juta jiwa kelas menengah,” imbuhnya.

Dengan demikian, jelas Shields, Indonesia akan men-jadi pintu masuk bagi ACE Group untuk meningkatkan market share di kawasan Asia Pasifik. “Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar ke-16, sehingga ini berpotensi besar bagi kami untuk mem-perluas pasar,” kata Shields.

Dia menjelaskan, ada dua strategi dasar bagi ACE Jaya Proteksi untuk menguasai pasar asuransi di Indonesia. “Kami akan meningkatkan intensitas edukasi kepada nasabah dan calon nasabah tentang pentingnya asuran-

si,” ucapnya.Langkah kedua, perusa-

haan akan terus menambah jumlah kantor cabang yang saat ini berjumlah 30 unit. “Penambahan kantor cabang ini juga untuk memenuhi banyaknya permintaan terh-adap asuransi maritim mau-pun usaha kecil dan menen-gah (UKM),” tuturnya.

Shields meyakini, ambisi perusahaan untuk mengua-sai pasar Asia Pasifik akan terwujud, karena besarnya dukungan induk perusahaan. “ACE Group beroperasi di 50 negara yang tersebar di Amerika Selatan, Eropa, Af-rika dan Asia. ACE adalah salah satu perusahaan pe-nyedia asuransi properti ter-besar di dunia,” katanya.

Dia mengatakan, hing-ga Juni 2013 ACE memiliki capitalisasi market sebesar US$30,4 miliar, sehingga menjadikannya sebagai pe-rusahaan asuransi terbesar ke enam dunia. (gam)

INDUSTRI ASURANSI

ACE Optimistis Bisa Tumbuh

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II4 LINTAS JATIM

PSK Klakah Rejo Mendapat Bantuan Rp 1,4 Miliar

TF Guru Madrasah di Jatim Cair Bulan ini

PENGALIHAN PROFESI

TUNJANGAN FUNGSIONAL

Kedudukan Panlih kuat karena ada Surat Keputusan (SK) dari lembaga

dewan.

SudirjoSekretaris Panlih Wawali

Surabaya

Membuka lapangan pekerjaan

baru dengan memaksimalkan

pelatihan keterampilan

merupakan program pemkot dalam upaya

mengentaskan warga lokalisasi dari profesi lamanya...”

Eko Haryanto Asisten IV Sekretaris Kota

(Sekkota) Surabaya

ara/koranmadura

UNJUK RASA. Puluhan Massa Pagar Jati berunjukrasa di luar Gedung DPRD Surabaya, Rabu (6/11) menuntut segera ditetapkannya Wawali Surabaya, pengganti Bambang DH yang mengundurkan diri ikut dalam Pilgub Jatim.

Pilwawali Surabaya DeadlockPanlih Wawali Surabaya Akui Belum Siap

“Bagi pengusaha yang ke-beratan, nanti ada mekanis-menya. Kalau PHK kan bisa ya bisa tidak,” ujar Anggota Pengupahan dari unsur Ap-indo, Jonathan Sutrisno, Rabu (6/11).

Menurutnya, UMK yang ditetapkan tidak realistis. Survei komponen yang ada di kebutuhan hidup layak (KHL) dianggap terlalu ekstrem. Hasil survey KHL tersebut dipandang tidak sesuai untuk dijadikan dasar UMK Sura-baya.

“Banyak hal yang dilewati dan tidak dibahas di survey KHL itu. Semestinya survey KHL di tiga tempat yaitu Pasar Wonokromo, Pasar Rungkut, dan Pasar Balongsari sebagai pembanding,” ujarnya.

Jonathan mengeluhkan pihaknya sudah dibebani de-ngan pungutan-pungutan liar ketika membuka perusahaan. Bahkan, pihaknya khawatir perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar upah kar-yawan sesuai UMK.

Jonathan mencontohkan, seorang office boy yang me-rupakan lulusan sekolah me-nengah pertama (SMP) harus dibayar sesuai UMK yaitu Rp 2,2 juta per bulan. Apalagi karyawan yang merupakan lulusan strata satu (S1) yang tentunya gajinya lebih tinggi

dari UMK. “Belum lagi banyak barang

impor yang masuk membuat para pengusaha sulit bersa-ing. Sehingga omzet yang diperoleh tidak bertambah”, tegasnya.

Sementara itu, juru bicara Kofenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Dja-maludin mengatakan, UMK Kota Surabaya yang sebesar Rp 2,2 juta jauh dari kata layak dan dapat memenuhi biaya hidup. “UMK itu ha-nya untuk buruh yang lajang. Namun UMK itu menjadi standar upah yang diguna-kan buruh untuk membiayai hidupnya dan kelauarganya,’’ ujarnya.

Djamaludin mengaku, Gu-bernur sudah berjanji akan memperbaiki kualitas dan mutu KHL yaitu komponen perumahan, listrik, dan trans-portasi. Jadi, mekanisme sur-vei KHL yang menggunakan 60 komponen dinilainya sa-ngat minim dan jauh dari la-yak.

“Jadi penetapan UMK ta-hun 2014 itu masih meng-gunakan aturan lama yaitu peraturan menteri tenaga ker-ja dan transmigrasi (perme-nakertrans) nomor 13 tahun 2012,’’ jelasnya.

Pihaknya menegaskan, tetap menuntut UMK Kota

Surabaya sebesar Rp 3 juta per bulan. Untuk itu, ketetapan UMK Surabaya sebesar Rp 2,2 juta harus direvisi dan peme-rintah juga mengatur tunjang-an keluarga

Sedangkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini me-ngatakan jika dibandingkan besaran UMK tahun lalu, nilai UMK Surabaya 2014 tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,4 persen yakni dari sebel-umnya Rp 1,74 juta menjadi Rp 2,2 juta.

“Saya ikuti terus prosesn-ya. Saya senang karena teman-teman (buruh) melakukannya

dengan kondisi bersahabat. Tidak ada friksi dan juga tidak emosi. Saya kira lebih tenang tahun ini dibandingkan de-ngan tahun sebelumnya. Saya berpesan, mari kita jaga kon-dusivitas Kota Surabaya,” ujar-nya.

Menurut mantan Bappeko ini, besaran UMK Surabaya 2014 tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya setelah melalui survei untuk menentukan angka Kebutu-han Hidup Layak (KHL) yang hasilnya kemudian dibawa ke beberapa rapat.

Walikota juga menegas-

kan, dirinya tidak melaku-kan intervensi terhadap kin-erja Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Angka UMK 2014 tersebut disebutnya murni kesepakatan dan telah disetu-jui oleh Dewan Pengupahan. Walikota juga menyebut besa-ran UMK yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan tersebut sudah sangat rasional karena didasarkan pada KHL dan juga kemampuan pengusaha yang ada di Surabaya.

“Ada perhitungan dasarn-ya. Kita tahu komponen per-tumbuhan ekonomi di Sura-baya itu meningkat dan itu membuat angka bergerak jadi Rp 2,2 juta. Diharapkan tidak ada lagi kenaikan. Teman-teman di Dewan Pengupahan akan mengawal,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pen-gupahan Kota Surabaya, Hadi Subhan mengatakan, Dewan Pengupahan Kota Surabaya telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada, mulai dari melakukan survei di tiga tempat yakni di Pasar Wonokromo, Pasar Soponyo-no dan Pasar Balongsari un-tuk menentukan angka KHL di Kota Surabaya.

Survei penentuan KHL tersebut dilakukan pada tanggal 24-26 September 2013 dan survei kedua di-lakukan pada tanggal 8-10 Oktober 2013. Hasil survei tersebut kemudian dibawa ke rapat Dewan Pengupa-han yang kemudian disepa-kati dengan suara terbanyak bahwa nilai KHL September sebesar Rp 1.747.280.

Kemudian, untuk menen-tukan nilai KHL Desember 2013, nilai KHL September 2013 ditambah prediksi angka inflasi Oktober. Untuk men-

etapkan besaran UMK, rumu-sannya besaran KHL ditambah inflasi sampai Desember sebe-sar 0,91 persen ditambah in-flasi 2013 sesuai asumsi APBN 2014 5,5 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi APBD Kota Surabaya 2014 sebesar 7,5 persen dan ditambah lagi 10 persen KHL.

Hasil dari perhitungan tersebut, besaran UMK Kota Surabaya 2014 sebesar Rp 2.199.633 dan dibulatkan menjadi Rp 2,2 juta.

Menurut Subhan, meski terjadi beda penafsiran, tetapi semua unsur di Dewan Pen-gupahan baik dari kalangan pengusaha (Apindo), akad-emisi, buruh dan pemerintah kota, secara mayoritas telah sepakat dengan besaran angka UMK Rp2,2 juta itu.

Hingga Rabu (6/11), baru Surabaya yang menyerahkan usulan Upah Minimum Ka-bupaten/Kota (UMK) 2014 ke Gubernur Jawa Timur (Ja-tim). Besarannya Rp 2,2 juta. Angka ini naik 26,4 persen atau Rp 460 ribu dari UMK 2013 yang besarnya hanya Rp 1.740.000.

Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Eddy Purwinarto mengata-kan usulan dari Pemkot Sura-baya tersebut sudah masuk ke Dewan Pengupahan Jatim. Pihaknya menunggu usulan dari wilayah lainnya agar bisa segera dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Jatim.

Draft UMK nantinya akan diserahkan ke Gubernur se-belum tanggal 30 November. ”Kalau masih sebatas usu-lan kemungkinan bisa beru-bah. Yang jelas UMK akan ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan,”tegasnya. (ara)

SURABAYA – Pemilihan Wakil Walikota (Pilwawali) Surabaya, yang digagas oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, Rabu (6/11) batal, ka-rena peserta sidang paripurna DPRD Kota Surabaya tidak kuorum. Jumlah anggota dewan yang hadir, tidak lebih dari 30 orang, sementara untuk sahnya proses pemilihan anggota dewan yang hadir mini-mal 2/3 dari jumlah anggota atau sekitar 38 orang.

SURABAYA - Setelah hampir selama setahun be-lum mendapatkan kepastian mengenai waktu pencairan tunjangan fungsional (TF), para guru madrasah di Jawa Timur akhirnya bisa berna-pas legah. TF 2013 dipasti-kan cair bulan November ini, setelah selesai direvisi.

Kepala Bidang Pendidi-kan Madrasah (Penma) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Mahfudh Shodar kepada Koran Madura mengatakan, setelah direvisi dananya akan masuk dalam Daftar Isian Pelaksana-an Anggaran (DIPA) masing-masing kabupaten/kota.

"Kalau sudah masuk di masing-masing kabupaten dan kota, TF sudah bisa dicairkan. Paling lambat November sudah cair," ujarnya.

Dijelaskan, tahun kemarin bukannya tidak cair atau tidak terealisasi, tetapi direvisi di Kanwil Jawa Timur. DIPA yang ada di Provinsi Jawa Timur, dimasukkan ke DIPA kabupa-ten dan kota. Pasalnya adanya kesalahan berada di persyara-tan. "Kalau keluar dari per-syaratan itu bukan tidak tere-alisasi, tetapi tidak memenuhi persyaratan," terangnya.

Ia mencontohkan, tahun 2012 kemarin di Kabupaten Bojonegoro, penerima TF bagi guru non S1 dan S1 masih be-lum terealisasi keseluruhan. Tetapi ia berharap hal terse-but tidak terulang kembali.

Untuk diketahui, setiap guru yang lolos persyaratan untuk menerima TF, baik S1 maupun non S1 akan mene-rima Rp 250 ribu setiap bu-lannya. (han)

Model Waria Bobol ATM TERLILIT UTANG

SURABAYA - Ayon Kus-tiawan alias Mita (28), model waria yang tinggal di Jl. Bo-gen, Tambaksari, Surabaya, membobol tabungan me-lalui Anjungan Tunai Man-diri (ATM) milik Sutjiati (40). Mita mengaku tega mem-bobol ATM teman kerjanya karena kepepet membayar utang.

“Saya terpaksa melaku-kannya, karena saya terjerat utang,” akunya, Rabu (6/11).

Naas, belum sempat menggunakan uang Rp 6,7 juta yang dikuras dari tabun-gan milik korban di mesin ATM SPBU Kapas Krampung, model carnival fashion yang tinggal di Jl. Rungkut Kidul ini dibekuk Unit Jatanum Satreskrim Polrestabes Sura-baya.

Kanit Jatanum Pol-restabes Surabaya, Iptu MS Fery mengatakan, penang-kapan berawal dari laporan korban yang terkejut ketika menerima SMS mengenai penarikan uang tunai. Kor-ban langsung melapor ke pihak Bank Bank Negara Indonesia (BNI) dan Pol-restabes Surabaya.

Aparat kepolisian Pol-restabes Surabaya dengan kerjasama dengan BNI tidak butuh waktu lama untuk membekuk tersangka. Ber-dasarkan rekaman CCTV, aparat langsung membekuk tersangka. “Tersangka kita tangkap berdasarkan gambar CCTV kamera mesin ATM BNI, dan kebetulan korban

mengenalnya. Dari keter-angan tersangka, uang yang dibobol dari ATM itu ren-cananya akan dipakai untuk membayar hutang,” kata Iptu MS Fery, Rabu (6/11).

Dia menambahkan, dari pengakuan tersangka, Kartu ATM didapatkan dengan cara mendatangi rumah kor-ban. Setelah memeriksa dan dipastikan aman, tersangka lalu masuk seperti biasa ka-rena pintu dalam keadaan tak terkunci.

“Saat berada di dalam ru-mah, tersangka melihat dom-pet dan HP korban, lalu ter-sangka mengambil dua ATM Bank Mandiri dan Bank BNI. Karena pernah melihat PIN ATM yang disimpan di HP lalu dicatat, tersangka langsung menuju mesin ATM di SPBU Kapas Krampung,” kata Fery.

Dalam melakukan ak-sinya, lanjut Fery, tersangka mengenakan cadar agar wa-jahnya tidak dikenali. Ter-sangka menguras isi dua ATM milik korban, untuk ATM Bank Mandiri diambil Rp 6 juta, sedangakn ATM Bank BNI senilai Rp 700 ribu. Usai menguras uang korban, kedua ATM dikembalikan lagi di dompet untuk meng-hindari kecurigaan korban.

Sebagai barang bukti, Polisi mengamankan satu keping CD gambar CCTV kamera mesin ATM, satu kar-tu ATM mandiri, satu ATM BNI, bukti print out tunai dari dari BNI, dan bukti print out dari Bank Mandiri. (ddy)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Tersangka Waria menutupi wajahnya saat aparat menunjukkan barang bukti kepada wartawan di Polrestabes Surabaya, Rabu (6/11).

"Membuka lapang-an pekerjaan baru dengan memaksimalkan pelatihan keterampilan merupakan program pemkot dalam upaya mengentaskan warga lokalisasi dari profesi lamanya. Oleh karenanya, di setiap bekas kawasan pros-titusi selalu dibangun pasar atau sentra perdagangan," kata Asisten IV Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Eko Haryanto saat menghadiri

penyerahan bantuan di Ge-dung Pandansari, Jl Kandan-gan, Rabu (6/11).

Menurut dia, sebelum diberi bantuan modal, para PSK juga mendapat pelati-han keterampilan kerja dari pemerintah mulai dari Kementerian Sosial (kemen-sos) RI, Pemprov Jawa Timur, hingga Pemkot Surabaya. Ketiga instansi pemerintahan kompak memberi kontribusi penanganan pasca penutupan

lokalisasi.Kemensos dengan bantuan

modal untuk 243 PSK senilai Rp1 miliar lebih dan pelaksa-naan bimbingan sosial selama 7 hari.

Lain halnya dengan Pem-prov Jatim yang memberi-kan bantuan sosial kepada keluarga rentan/mucikari masing-masing Rp5 juta untuk 71 orang. Sedangkan Pemkot Surabaya lebih fokus pada pelatihan keterampilan kerja.

Selain itu, lanjut dia, pemkot juga berencana mem-bangun sejumlah fasilitas umum meliputi sarana olah-raga, tempat ibadah, sentra ekonomi, dan pengadaan unit

mobil kesehatan.Eko mengatakan komit-

men pemkot memberikan pendampingan pascapenutu-pan lokalisasi membuahkan hasil. Dia mengambil contoh seperti yang terjadi di eks lokalisasi Dupak Bangunsari yang dulunya terkenal seba-gai pusat prostitusi itu kini mulai bermunculan UKM-UKM baru.

Produk UMK pun beragam, mulai dari makanan kemasan, pernak-pernik, keset, hingga aneka kue. Bahkan, cakupan bisnisnya sudah mampu menembus pasar interna-sional atau sudah diekspor ke negara lain. Kesuksesan tersebut seakan membuktikan

bahwa janji pemkot membuka peluang usaha baru di bekas lokalisasi bukan sekadar pepesan kosong.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemen-sos, Soni W. Manalu menga-takan, bantuan dana yang diberikan kemensos meru-pakan tindak lanjut dari pe-nutupan lokalisasi Klakah Rejo pada 25 Agustus 2013. Dukungan tersebut dihara-pkan mampu memberikan stimulus bagi para wanita harapan untuk terjun ke profesi barunya.

"Kemensos tidak semba-rangan mengalokasikan dana bantuannya. Adapun alasan-nya selain faktor perhatian

kepala daerahnya, juga karena besarnya dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat," katanya.

Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Sosial, Pen-anggulangan Kemiskinan dan Kemitraan Masyarakat, Kemensos RI, Agus Hoshar-tono menambahkan, bantuan usaha semacam ini diyakini mampu membuat kehidupan ekonomi masyarakat semakin produktif.

"Kami berharap kesem-patan ini tidak disia-siakan para wanita harapan. Semoga mereka mampu meman-faatkan momen ini sebagai transisi untuk hidup barunya," katanya. (ant/dul/dik)

SURABAYA - Sebanyak 243 eks pekerja seks komer-sial (PSK) Kota Surabaya di lokalisasi Klakah Rejo, Kota Surabaya mendapatkan bantuan modal dari pemerintah sebesar Rp1,4 miliar untuk digunakan memulai usaha baru.

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II 5

Aparat Kepolisian Menangkap 32 Penjudi

PENYAKIT MASYARAKAT

LINTAS JATIM

PERSAHABATAN ATAU UNJUK KEBOLEHAN?

ddy/koran madura

BERSANADAR. Kapal Perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) KD Jebat FFG-29 saat bersandar di Dermaga Tanjung Perak Surabaya, Rabu (6/11). Angkatan militer dari Malaysia mencoba menjalin hubungan dengan militer Indonesia untuk mendinginkan suasana.

Kapal Perang Malaysia Merapat ke Surabaya

Untuk itu, angkatan mi-liter dari Malaysia mencoba menjalin hubungan dengan militer Indonesia untuk mendinginkan suasana. Hal ini terlihat dari kunjungan Angkatan Laut Malaysia ke Surabaya. Kapal Perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) KD Jebat FFG-29 ber-sandar di Dermaga Tanjung Perak Surabaya, Rabu (6/11)pukul 08.00 WIB.

Laksda Dato' Abdul Ghani Bin Othman pejabat TLDM yang mendam-pingi perwira dan prajurit Angkatan Laut Malaysia

mengatakan, kunjungan kali ini untuk mempererat persahabatan antara kedua negara yang sudah terja-lin sejak lama. Selain itu, mereka juga ingin menge-

tahui lebih jauh seputar angkatan laut Indonesia yang berada di Surabaya.

"Kunjungan ini telah kami rencanakan, sebelumn-ya kami berlayar ke Australia

untuk kunjungan, dari sana kami singgah di Surabaya ini untuk semakin men-gakrapkan antara Angkatan Laut Malaysia dan Indone-sia," kata Laksda Dato' Abdul

Ghani Bin Othman, Rabu (6/11).

Kapten Abd Halim Bin Hj Shaari Komandan Kapal Perang TLDM menambahkan, kapal perang jenis Frigate

Guide Missile yang merapat ke Surabaya, membawa 28 perwira dan 150 prajurit. Ren-cana akan berada di Surabaya selama empat hari hingga Sabtu (9/11).

SURABAYA - Hubun-gan kerjasama antara Indonesia dan Ma-laysia sebagai negara saudara serumpun memang jauh dari kata harmonis, kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, kesenian Reog dan beberapa kesenian lain yang hendak dicaplok ma-laysia kian memanas-kan hubungan kedua Negara. Tak jarang angkatan perang ked-ua belah pihak nyaris terlibat baku tem-bak, terutama terkait perebutan kepulauan yang secara sah dimi-liki Indonesia.

Terkait kerjasama Alutsis-ta, dia mengatakan, kunjun-gan kali ini pihaknya tidak akan membicarakan masalah alutsista. "Ini hanya kun-jungan biasa sebagai bentuk persahabatan yang telah lama kami jalin dengan AL Indone-sia," ujarnya.

Sementara itu, Letkol Didik Dhuwijantoko Kadis Potmar Lantamal V menga-takan, kunjungan Angkatan Laut Malaysia ke Surabaya selama empat hari akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya, kunjungan ke Pangarmatim, ke Kantor Walikota Surabaya, dan be-berapa kegiatan pertandingan persahabat.

"Nantinya mereka akan melakukan kunjungan di beberapa tempat yang di miliki TNI Angkatan Laut, dan melakukan pertandin-gan persahabatan bola voly dan sepak bola," kata Letkol Didik.

Kedatangan AL Malaysia dengan Kapal perangnya tersebut, diterima langsung oleh Kol. Marinir Bambang Sutrisno wakil Komandan Lantamal V didampingi Kol. Laut (KH) Mithra Aspres Lan-tamal V dan beberapa perwira lainnya.

Kunjungan ini diharapkan benar-benar bisa memper-baiki hubungan kedua Negara yang selama bertahun-tahun kerap terlibat perselisihan. Bukan sebagai perang dingin dengan unjuk kebolehan per-lengkapan perang dari kedua belah pihak. (ddy)

Apindo Khawatir PHK Massal

"Bagi pengusaha yang ke-beratan, nanti ada mekanis-menya. Kalau PHK kan bisa ya bisa tidak," ujar Anggota Pengupahan dari unsur Ap-indo, Jonathan Sutrisno, Rabu (6/11).

Menurutnya, UMK yang ditetapkan tidak realistis. Sur-vei komponen yang ada di ke-butuhan hidup layak (KHL) di-anggap terlalu ekstrem. Hasil survey KHL tersebut dipan-dang tidak sesuai untuk di-jadikan dasar UMK Surabaya.

“Banyak hal yang dilewati dan tidak dibahas di survey KHL itu. Semestinya survey KHL di tiga tempat yaitu Pasar Wonokromo, Pasar Rungkut, dan Pasar Balongsari sebagai pembanding,” ujarnya.

Jonathan mengeluhkan pihaknya sudah dibebani de-ngan pungutan-pungutan liar ketika membuka perusahaan. Bahkan, pihaknya khawatir perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar upah kar-yawan sesuai UMK.

Jonathan mencontohkan, seorang office boy yang meru-pakan lulusan sekolah menen-gah pertama (SMP) harus diba-yar sesuai UMK yaitu Rp 2,2 juta per bulan. Apalagi karyawan yang merupakan lulusan strata satu (S1) yang tentunya gajinya lebih tinggi dari UMK.

“Belum lagi banyak barang impor yang masuk membuat para pengusaha sulit bersaing. Sehingga omzet yang diperoleh tidak bertambah”, tegasnya.

Sementara itu, juru bica-ra Kofenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Dja-maludin mengatakan, UMK Kota Surabaya yang sebesar Rp 2,2 juta jauh dari kata layak dan dapat memenuhi biaya hidup. "UMK itu hanya un-tuk buruh yang lajang. Namun UMK itu menjadi standar upah yang digunakan buruh untuk membiayai hidupnya dan ke-lauarganya,’’ ujarnya.

Djamaludin mengaku, Gu-bernur sudah berjanji akan memperbaiki kualitas dan mutu

KHL yaitu komponen peruma-han, listrik, dan transportasi. Jadi, mekanisme survei KHL yang menggunakan 60 kom-ponen dinilainya sangat minim dan jauh dari layak.

"Jadi penetapan UMK ta-hun 2014 itu masih meng-gunakan aturan lama yaitu peraturan menteri tenaga ker-ja dan transmigrasi (perme-nakertrans) nomor 13 tahun 2012,’’ jelasnya.

Pihaknya menegaskan, tetap menuntut UMK Kota Surabaya sebesar Rp 3 juta per bulan. Untuk itu, ketetapan UMK Surabaya sebesar Rp 2,2 juta harus direvisi dan peme-rintah juga mengatur tunjang-an keluarga

Sedangkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini me-ngatakan jika dibandingkan besaran UMK tahun lalu, nilai UMK Surabaya 2014 tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,4 persen yakni dari sebel-umnya Rp 1,74 juta menjadi Rp 2,2 juta.

“Saya ikuti terus prosesnya. Saya senang karena teman-te-man (buruh) melakukannya de-ngan kondisi bersahabat. Tidak ada friksi dan juga tidak emosi. Saya kira lebih tenang tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya berpesan, mari kita jaga kondusivitas Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurut mantan Bappeko ini, besaran UMK Surabaya 2014 tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya setelah melalui survei untuk menentukan angka Kebutu-han Hidup Layak (KHL) yang hasilnya kemudian dibawa ke beberapa rapat.

Walikota juga menegas-kan, dirinya tidak melaku-kan intervensi terhadap kin-erja Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Angka UMK 2014 tersebut disebutnya murni kesepakatan dan telah disetu-jui oleh Dewan Pengupahan. Walikota juga menyebut besa-ran UMK yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan tersebut sudah sangat rasional karena didasarkan pada KHL dan juga kemampuan pengusaha yang ada di Surabaya.

"Ada perhitungan dasarn-ya. Kita tahu komponen per-tumbuhan ekonomi di Sura-baya itu meningkat dan itu membuat angka bergerak jadi Rp 2,2 juta. Diharapkan tidak ada lagi kenaikan. Teman-teman di Dewan Pengupahan akan mengawal," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pen-gupahan Kota Surabaya, Hadi Subhan mengatakan, Dewan Pengupahan Kota Surabaya telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada,

mulai dari melakukan survei di tiga tempat yakni di Pasar Wonokromo, Pasar Soponyo-no dan Pasar Balongsari un-tuk menentukan angka KHL di Kota Surabaya.

Survei penentuan KHL tersebut dilakukan pada tang-gal 24-26 September 2013 dan survei kedua dilakukan pada tanggal 8-10 Oktober 2013. Hasil survei tersebut kemu-dian dibawa ke rapat Dewan Pengupahan yang kemudian disepakati dengan suara ter-banyak bahwa nilai KHL Sep-tember sebesar Rp 1.747.280.

Kemudian, untuk menen-tukan nilai KHL Desember 2013, nilai KHL September 2013 ditambah prediksi angka inflasi Oktober. Untuk men-etapkan besaran UMK, rumu-sannya besaran KHL ditambah inflasi sampai Desember sebe-sar 0,91 persen ditambah in-flasi 2013 sesuai asumsi APBN 2014 5,5 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi APBD Kota Surabaya 2014 sebesar 7,5 persen dan ditambah lagi 10 persen KHL.

Hasil dari perhitungan tersebut, besaran UMK Kota Surabaya 2014 sebesar Rp 2.199.633 dan dibulatkan menjadi Rp 2,2 juta.

Menurut Subhan, meski terjadi beda penafsiran, tetapi semua unsur di Dewan Pen-gupahan baik dari kalangan pengusaha (Apindo), akad-emisi, buruh dan pemerintah kota, secara mayoritas telah sepakat dengan besaran angka UMK Rp2,2 juta itu.

Hingga Rabu (6/11), baru Surabaya yang menyerahkan usulan Upah Minimum Ka-bupaten/Kota (UMK) 2014 ke Gubernur Jawa Timur (Jatim). Besarannya Rp 2,2 juta. Angka ini naik 26,4 persen atau Rp 460 ribu dari UMK 2013 yang besarnya hanya Rp 1.740.000.

Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Eddy Purwinarto mengata-kan usulan dari Pemkot Sura-baya tersebut sudah masuk ke Dewan Pengupahan Jatim. Pihaknya menunggu usulan dari wilayah lainnya agar bisa segera dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Jatim.

Draft UMK nantinya akan diserahkan ke Gubernur se-belum tanggal 30 November. ”Kalau masih sebatas usu-lan kemungkinan bisa beru-bah. Yang jelas UMK akan ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan,”tegasnya. (ara)

SURABAYA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin-do) Kota Surabaya masih belum bisa menerima kes-epakatan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya 2014 yang besaran angka UMK Rp 2,2 juta. Pasalnya bagi pengusaha angka tersebut dinilai sangat berat, bahkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat mungkin terjadi.

ara/koran Madura

AKSI. Ribuan Buruh menggelar aksi menuntut UMK 2014 yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo beberapa hari yang lalu.

SURABAYA - Sebanyak 32 tersangka kasus judi dapat dia-mankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan jajaran. Dari 20 kasus judi yang diungkap, sebagian besar didominasi kasus judi togel, yakni sebanyak 18 kasus.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP An-ton Prasetyo menyatakan, judi togel masih mendominasi hasil penangkapan. Walaupun upaya penggerebekan kerap dilakukan, namun masyarakat sepertinya tidak jera mengha-dapi ancaman hukuman.

"Yang mendominasi judi togel. Yang lainnya adalah judi remi dan judi bilyard," kata AKP Anton Prasetyo kepada wartawan, Rabu (6/11).

AKP Anton Prasetyo menambahkan, pengungkapan kasus judi ini terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. “32 ter-sangka kami amankan dalam waktu 2 pekan. terhitung dari 21 Oktober 2013. Jumlah ini sangat memprihatinkan, pada-hal kami berupaya memberi shock terapy kepada masyarakat agar tidak terlibat perjudian, tapi kenyataannya masih ba-nyak masyarakat yang berjudi,” ujarnya.

Dari 20 kasus yang diungkap, sembilan diantaranya di-lakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak, sedangkan lainnya masing-masing oleh Polsek Krembangan (5 kasus), Polsek Asemrowo dan Polsek Pabean Cantikan masing-mas-ing dua kasus, dan Polsek Semampir serta Polsek Kenjeran masing-masing 1 kasus.

Mengingat kasus yang diungkap adalah perjudian dalam skala kecil, Jumlah barang bukti yang disita juga relatif kecil, yakni Rp 15 juta. "Dari 20 kasus ini kami mengamankan uang sebanyak Rp 15 juta," tambahnya.

Selain itu, barang bukti lain juga disita seperti stik bil-yard, bola bilyard, kartu remi, rekapan togel, kalkulator, se-jumlah HP, dan ballpoint.

AKP Anton Prasetyo berharap, gencarnya penangkapan terhadap pelaku dan bandar judi bisa mengurangi marakn-ya praktek judi yang terjadi di masyarakat. “Jangan sampai masyarakat menganggap judi sebagai hal yang biasa, bera-papun nilai taruhannya, judi tetap melanggar hukum,” tan-dasnya.

Pelaku judi semakin tidak pandang bulu, tidak hanya did-ominasi pria, kini perempuan lanjut usia pun mulai mengge-mari judi. Seperti di Kabupaten Tuban misalnya, Empat ibu-ibu dan seorang pemuda digerebek polisi saat sedang berjudi kartu Ceki di bekas Lokalisasi Pakis Desa Penidon Kecamatan Plumpang.

Mereka yang tertangkap antara lain Kawit (50), Sriatun (50), Tutik (50), Wasiran (50) dan Kastolan (30). Semuanya merupakan warga Dusun Pakis Desa Penidon, Kecamatan Plumpang. (ddy)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Anton Prasetyo (Baju putih) Menunjukkan Barang Bukti dan Tersangka Kasus Perjudian, Rabu (6/11). Sebanyak 32 tersangka kasus judi dapat diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan jajaran.

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II6 PROBOLINGGO

Mengenai Corporate So-cial Responsibility (CSR) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton dinilai tidak ada kejelasan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sekitar 10 orang akti-fis yang menduduki kantor tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo,Ahmad Baidhawi dan Wakil Ketua DPRD Wahid Nurahman dan Suhut serta ada juga dari unsur anggota DPRD.

Menurut salah satu ak-tifis dalam audensi tersebut, Taufik, mengatakan program CSR yakni suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai ben-

tuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

bentuk tanggung jawab itu, lanjut Taufik, bermacam-macam mulai dari melaku-kan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian bea-siswa untuk anak tidak mam-pu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasili-tas masyarakat yang bersi-fat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususn-ya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

“CRS untuk PLTU selama ini memang belum terasa bagi masyarakat terutama bagi para kalangan mahasiswa ,Ya kami da-tang ke Gedung ini, ingin menga-tahui apa bagimana sebenarnya kejelasan program tersebut?,” tanya Taufik di depan para wakil rakyat tersebut.

Taufik menjelaskan, dasar audensi kepada wakil rakyat tersebut, mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 “tentang tang-gung jawab sosial dan Ling-kungan Perseroan Terbatas”, karena dinilai penting untuk di bahas bersama pemerin-tah terutamanya di legisalatif selaku wakil rakyat.”Karena tidak ada dampak dengan ke-beradaan PLTU Paiton ini dan CSRnya tidak transparan te-tang keberadaanya,” keluhnya.

Tidak transaparannya CSR PLTU Paiton, kata Taufik, karena selama ini perkem-

bangan beasiswa tidak jelas dalam perusahaan tersebut. “Kami juga mempertanyakan tentang beasiswa dari PLTU Paiton sendiri, selama ini dari pengamatan saya tidak ada keterbuka’an tetang masalah tersebut. Oleh karena itu, kami mengadukan hal ini pada para wakil rakyat sebagai pemimpin kami,” jelasnya.

Menanggapi pertan-yaan dari para aktifis dalam audensi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Ah-mad Baidhawi mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah cepat dengan mel-akukan sharing dengan pihak PLTU Paiton

“Saya berterima kasih ke-pada adik-adik mahasiswa, sudah mempercayakan ke-pada kami tentang persoalan ini. Nantik kami akan mel-akukan sharing dengan pihak manageman perusahaan tersebut,”pungkasnya.(fud).

Program CSR PLTU Paiton Dipertanyakan Diduga Tidak Ada Kejelasan dan Transparansi PROBOLINGGO - Organisasi Kampus dan Ormas Kabupaten Probolinggo melakukan Audensi de-ngan para wakil rakyat di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (06/11) kemarin.

AUDIENSI, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo,Ahmad Baidhawi dan Wakil Ketua DPRD Wahid Nurahman dan Suhut saat menemui para aktifis yang melakukan audiensi di gedung dewan.

PROBOLINGGO - Ke-beradaan makam mantan Bu-pati Kraksaan pertama, Kan-jeng Raden Temenggung (KRT) Adipati Ario Djojodiprodjo yang berada di Kelurahan Pi-lang, Kota Probolinggo men-dapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Ka-bupaten Probolinggo.

Sikap serius itu karena KRT Adipati Ario Djojodiprod-jo merupakan salah satu tokoh “penting” dan pendiri Desa Kraksaan yang kini menjadi pusat ibu Kota Kabupaten Probolinggo. “Ini harus di-tanggapi serius oleh Pemkab,” ujar seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Ribut Fadilah kepada wartawan, Rabu (6/11).

Ribut juga menyayang-kan karena kondisi makam mantan Bupati Kraksaan itu terkesan tidak terawat. Pada-hal makam tersebut merupa-kan bagian sejarah Kabupaten. “Itu bagian dari sejarah. Jan-gan sampai terlupakan. Pemk-

ab harus merawat makam itu,” tandasnya.

Politisi asal Kecamatan Kuripan itu juga mengaku kaget dengan keberadaan makam tersebut. Sehingga iapun meluangkan waktu bertandang untuk membuk-tikan keberadaan makam tua itu. “Saya sempat kesana. Dan memang benar makam itu makam mantan Bupati Krak-saan pertama,” katanya.

Keberadaan makam terse-but, memang tidak banyak warga yang tahu. Selain bera-da di wilayah Kota Proboling-go, makam itu juga berbaur dengan makam milik warga lainnya. Ironisnya, saat peri-hal ini dikonfirmasi ke Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo, makam mantan Bupati Krak-saan tersebut tidak masuk dokumen. “Saya kok baru tahu ada makam mantan Bupati Kraksaan. Ada dimana itu?” ujar Kepala Kantor Arsip Ka-bupaten Probolinggo, Dwi Hartono.

Menurut dia, keberadaan makam mantan Bupati Krak-saan itu perlu masuk dalam do-kumen penting Pemkab. Karena itu merupakan bagian sejarah Kabupaten Probolinggo.

Diketahui sebelumnya, makam mantan Bupati Krak-saan itu berada di Jalan Bran-tas, Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo. Sesuai dengan tulisan yang tertera pada dinding tembok pagar makam itu, Kanjeng Raden Temeng-gung (KRT) Adipati Ario Djo-jodiprodjo itu menjadi Bupati Kraksaan pertama pada tahun 1927-1933 dan wafat pada ta-hun 1933.

Ironisnya, makam itu konon kerap dijadikan tempat ritual bagi warga untuk men-cari petunjuk “angka” judi. Informasi warga setempat, warga yang melakukan ritual itu, tidak hanya berasal dari Kota Probolinggo, namun juga banyak yang berasal dari luar daerah. Dewan Desak Pemkab.(ugi),

Dewan Desak Pemkab

Rawat Makam Mantan Bupati Kraksaan

PROBOLINGGO – Peker-ja dan pengusaha di Kota Probolinggo, akhirnya me-nyepakati besaran Upah Minimum Kota (UMK) Ta-

hun 2014 mendatang Rp 1.250.000, sedikit lebih be-sar dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2013 yak-ni Rp 1.103.200.

Kesepakatan itu lahir sete-lah dilakukan rapat Koordinasi Penyampaian Keputusan Wa-likota Probolinggo bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Probolinggo.

“Kenaikan Upah Mini-mum Kota Probolinggo diu-sulkan hanya naik Rp 146.800 dari semula Rp 1.103.200 per bulan menjadi Rp1.250.000 per bulan. Mungkin bila dibandingkan dengan tahun 2013 sangat berbeda jauh, ada kenaikan 14 persen,”ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs.Teguh Ba-gus Sudjawanto, MPd, kepada wartawan, Rabu (6/11).

Teguh Bagus Sudjawanto mengatakan, Upah Minimum

Kerja pada tahun 2013 saja su-dah Rp.1.103.200. Namun Ran-cangaan UMK Kota Proboling-go ini, telah melalui proses yang panjang, mulai dari survei kebutuhan hidup layak (KHL) hingga pembahasan di tingkat dewan pengupahan kota.

“Kami merasa usulan ini sangat rasional, karena dari hasil kebutuhan hidup layak di Kota Probolinggo, sehingga ini sudah melebihi KHL,”tandas mantan Sekre-taris Dewan ini.

Menurutnya, ada 60 kom-ponen standar yang menjadi bahan survei KHL tersebut dan survei dilakukan di tiga pasar tradisional di Kota Probolinggo. Selain hasil sur-vei, penetapan usulan nilai UMK tahun 2014 tersebut juga didasarkan dari laju in-flasi yang terjadi di kota Bay-uangga ini.

“Setelah digodok, kenai-kan yang diusulkan Pemkot Probolinggo adalah 14 persen,

artinya ini sudah 100 persen sesuai dengan kebutuhan min-imal pekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pembahasan nilai UMK di tingkat dewan pengupahan Kota Probolinggo berjalan lancar. “Kami sebagai unsur pemerintaah memberikan gambaran kepada pengusaha dan pekerja tentang kondisi riil kebutuhan hidup layak di Kota Probolinggo, sehingga semua pihak sepakat, seperti APINDO dan SPSI dengan an-gka Rp.1.250.000 itu,” imbuh Teguh Bagus Sudjawanto.

Sesuai dengan rencana, usulan UMK Kota Proboling-go tersebut akan dikirimkan langsung ke Gubernur Jawa Timur, Rabu (6/11). Setelah itu, tim dari provinsi akan melakukan pembahasan ul-ang dan apabila tidak meen-galami kendala akan disahkan oleh Gubernur Jawa Timur, akhir November mendatang.(hud).

UPaH mInImUm kOTa

UMK Naik 14 Persen

PROBOLINGGO – Puluhan peser-ta dari Satuan Kerja Perangkat Dae-rah (SKPD) Pemkot Probolinggo mengi-kuti Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) yang digelar dihalaman Pemkot Probolinggo, Rabu (6/11).

Para peserta tampak antusias dan semangat mengikuti lomba, bahkan be-berapa instansi mengajak pegawai untuk jadi suporter. Meski dibawah sengatan matahari, peserta lomba tetap melanjut-kan perlombaan dan menuntaskan setiap gerakan yang diperintahkan komandan peleton.

“Peraturan baris berbaris terdapat filosofi kebersamaan dan kekompakan yang merupakan dasar dari disiplin. Kebersamaan adalah modal dasar bagi kedisiplinan dalam menjalankan or-ganisasi, apalagi sebagai Pegawai Neg-eri Sipil harus mampu bahu membahu membangun Kota Probolingo yang lebih maju,”ujar Tim Juri, Sunariyanto.

Sunariyanto menjelaskan, lomba PBB sebagai pendidikan karakter pendisipli-nan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan membentuk pegawai yang memiliki solidaritas, disip-lin, tegas dan bertanggung jawab secara individu maupun institusi. Selain itu mampu memimpin dan dipimpin, me-mahami kebersamaan (jiwa korsa) dan kekompakan, serta meningkatkan kes-etiaan pegawai terhadap NKRI.

“Selama berlatih para peserta diberi-kan pemahaman sikap-sikap dasar PBB untuk nantinya dapat ditularkan kepada rekannya di masing-masing instansi /SKPD,”tandasnya.

Menurutnya, kriteria penilaian ada 2 yaitu nilai subyektif yang meliputi gerakan, urutan gerakan, waktu, dan ketepatan mematuhi garis. Nilai obyektif meliputi penilaian danton dan penila-ian pasukan. Kriteria penilaian danton meliputi kualitas suara, ketegasan, dan penguasaan terhadap pasukan. Kriteria penilaian pasukan meliputi kelengkapan pasukan, ketegasan gerak pasukan, ke-kompakan pasukan, kerapihan barisan, dan semangat pasukan.

“Hasil akhir dari kegiatan lomba PBB ini diharapkan pegawai bisa saling bahu membahu dan bersinergi antara

pimpinan dan bawahannya dalam me-nentukan kebijakan untuk bersama-sa-ma membangun Kota Probolingo,”tutur Nariyanto.

Salah satu peserta, Nurcahyadi (28) mengungkapkan kebersamaan dan jiwa korp pegawai negeri (Korpri) harus terus dibangun PNS sebagai abdi negara, supaya bisa selalu melayani masyarakat sebagai tugas utama pega-wai di negara ini. “Kami sebagai abdi negara harus mampu menunjukkan kebersamaan, disiplin, sikap tegas dan tangkas dalam melaksanakan suatu tanggung jawab,”terangnya.

Menurutnya, pemkot Probolinggo mencanangkan gerakan disiplin PNS, banyak hal yang ditegaskan, mulai dari

tertib waktu masuk kantor, sampai mengikuti apel. Bahkan, salah satu cara untuk menilai tingkat disiplin para pega-wai dalam mengikuti apel, dan diharap-kan dengan hasil ini, akan menjadi mak-in memahami pentingnya hal itu.

“Bukan hanya melatih disiplin lomba ini pun tujuannya untuk membuat tubuh PNS sehat, karena berarti berlatih men-golah tubuh,”kata Nurcahyadi.

Nurcahyadi berharap, kegiatan ini harus terus berkesinambungan, se-hingga seluruh pegawai di Pemkot Probolinggo.”Saya bangga, dan merasa-kan kebersamaan sebagai korps pega-wai Republik Indonesia, dan mau sama-sama melayani masyarakat juga dengan disiplin,”pungkasnya.(hud).

skPD

Tingkatkan Disiplin Pegawai Lewat Baris-berbaris

PROBOLINGGO - Untuk mengentas angka pengang-guran di Kota Probolinggo, Disnaker setempat bakal menggelar Job Market Fair (JMF) 2013. Even tahunan itu rencananya akan digelar 12 November mendatang.

Dalam even itu ada se-banyak 31 perusahaan yang akan dilibatkan. Ke 31 peru-sahaan tersebut berasal dari perusahaan yang ada di Kota dan Kabupaten Probolinggo. “Kalau tahun kemarin ada se-banyak 42 perusahaan yang kita libatkan,” ujar Kepala Dis-naker Kota Probolinggo, Didik Sudiknyo kepada wartawan, Rabu (6/11).

Dengan adanya JMF terse-but, angka pengangguran sedikit terkurangi. Bayang-kan, tahun 2013 ini tercatat kurang lebih 3000 orang pen-gangguran yang ada di Kota

Mangga ini. Melalui program itu, jumlah fantastis tersebut terkurangi. “JMF itu sangat berpengaruh terhadap pengu-rangan angka pengangguran,” tandasnya.

Didik menjelaskan, jum-lah pengangguran sebanyak itu merupakan data pengang-guran bagi siswa yang masih seger baru lulus sekolah. “Jadi setiap tahun angka pengang-guran itu pasti ada. Karena setiap tahun sekolah-sekolah meluluskan siswanya,” terang dia.

Untuk menanggulangi persoalan itu, Disnaker meng-gunakan “jurus jitu” dengan menggelar JMF yang telah melibatkan sejumlah peru-sahaan yang ada. “Jadi kita melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan yang kita libatkan. Berapa kebutuhan karyawan yang dibutuhkan,”

tukas mantan Kabag Hukum Pemkot Probolinggo itu.

Tak heran, jika JMF terse-but diburu oleh ribuan pe-lamar. Bahkan, pelamarnya tidak hanya berasal dari Kota Probolinggo, melainkan juga banyak pelamar yang dari Ka-bupaten Probolinggo. “Namun kita tetap memperioritaskan warga yang berasal dari Kota,” imbuh dia.

Didik Sudiknyo menegas-kan, target pengentasan pen-gangguran pada tahun 2014 mendatang harus mencapai 4 persen. Target tersebut sesuai dengan target pemerintah propinsi Jatim. “Jadi kita ber-harap dengan JMF itu pen-gangguran bisa terserap dan bisa bekerja sesuai dengan ke-mampuan dan integritas dari masing-masing pelamar yang dibutuhkan oleh pihak peru-sahaan,” pungkasnya. (ugi).

enTas PenganggUran

Disnaker Bakal Gelar JMF

SEMANGAT, Para pelamar yang datang ke JMF tahun lalu

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II 7OPINI

salam songkem

Moral Universal

Hamdan Zoelva akhirnya menggantikan Akil Muchtar. Dia resmi menjadi Ketua MK setelah dilantik pada 1 November lalu. Hingga sekarang,

jabatan itu masih baru baginya, namun ketua baru MK itu sudah mulai menjadi sorotan. Sebab Hamdan Zoelva dalam menangani kasus hukum di MK, dikhawatirkan be-rat sebelah, karena dia berasal dari unsur politisi.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, Hamdan Zoelva diketahui berasal dari Partai Bulan Bintang. Muncul traume bila pimpinan MK kembali dipimpin oleh hakim yang berasal dari politisi. Kasus MK sebagaimana ke-tika masih dalam kepemimpinan Akil Muchtar akan terulang kembali. Setidak-tidaknya MK dalam kepem-impinan Hamdan Zoelva tidak akan jauh berbeda de-ngan sebelumnya.

Kekhawatiran yang cukup beralasan, karena sebe-lumnya pimpinan MK juga berasal dari politisi. Akil Muchtar juga merupakan elit Partai Golkar, dia terpilih menjadi anggota DPR untuk dua periode dari partai kuning itu, sebelum akhirnya menjabat elit MK. Dalam kepemimpinannya ternyata MK mengalami krisis ke-percayaan, sebab sebagai ketua MK, Akil justeru terli-bat kasus gratifikasi.

Kiranya trauma itu masih sulit dihilangkan, sehingga Hamdan Zoelva yang diketahui berasal dari politisi juga, mulai diragukan. Memang tidak seharusnya, Hamdan diperlakukan sebagaimana Akil, karena Hamdan bukan-lah Akil. Di antara keduanya memang sama memiliki background partai, namun tetap saja di antara mereka beda kepribadian. Tidak mudah bagi Hamdan menepis keraguan publik terhadap kepribadiannya.

Hamdan tampaknya menyadari posisinya sebagai pengganti Akil di MK akan tidak mulus. Sehingga Ham-dan menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sejak se-mula, mulai dirinya disumpah menjadi hakim konstitu-si, sudah melepaskan segala ikatan emosional dengan partai. Apalagi ketika kini sudah menjabat sebagai ketua MK, ikatan emosional dengan partai tentu se-makin dilepas selepas-lepasnya. Pernyataan itu tentu diungkapkan Hamdan untuk menepis prasangka yang meragukan kinerjanya di MK.

Hanya persoalannya, cukup efektifkah pernyataan Hamdan itu? Jawabnya tentu tidak. Publik tidak butuh pernyataan an sich. Sebab dulunya Akil juga demikian. Hamdan harus berjuang membuktikan dirinya benar-benar tidak selemah Akil, yang mudah tergiur dengan gratifikasi, apa pun bentuknya. Itu tentu harus dibuk-tikan dengan prestasi MK.

Dalam kepemimpinan Hamdan, MK tentu menjadi pusat perhatian publik dan media. Kiranya Hamdan se-bagai pimpinan baru, sudah mengetahui tindakan yang butuh dilakukan. Sehingga MK tidak makin terpuruk dan terhujat. Itu menjadi moral universal yang harus dikawal Hamdan.(*)

A Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Ab-rari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Negarawan Lahir dari DPT yang Jujur

Triliunan untuk Ongkos Pemilu

Ketidakjujuran atas DPT jangan lagi diulang, agar bangsa ini tidak lagi melakukan kesalahan

dalam memilih pemimpin dan para wakil rakyat. DPT yang manipulatif hanya akan menghadirkan sosok-sosok Sengkuni. Maka, persiapan menuju Pemilu 2014 harus dijadikan momentum untuk memberangus se-mua potensi kecurangan, termasuk niat kelompok-kelompok tertentu memanipulasi DPT.

Dua langkah penting nan strategis telah diambil. Pertama, Komisi Pemil-ihan Umum (KPU) menunda peneta-pan DPT bagi Pemilu tahun 2014 sela-ma dua pekan. Penundaan itu sejalan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta KPU mencermati lagi data DPT di tiap ka-bupaten kota, provinsi, hingga nasio-nal, karena dinilai tidak sesuai.

Kedua, DPR praktis menolak kerja sama antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Ketika me-mimpin rapat gabungan antara Komisi

I DPR dan Komisi II DPR baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Bidang Hukum Priyo, Budi Santoso, minta KPU meninjau kerja samanya dengan Lemsaneg.

Gagasan memberi peran kepada Lemsaneg dalam penyelenggaraan Pemilu di era modern ini memang terkesan aneh, bahkan mencurigakan. Lemsaneg bekerja tertutup untuk ke-pentingan negara, sementara pen-gelolaan penyelenggaraan Pemilu wa-jib transparan. Apa pun argumentasi dan alasannya, memberi peran kepada Lemsaneg adalah inisiatif yang terlalu dipaksakan.

Wajar jika publik curiga ada motif tak terpuji dibalik inisiasi kerja sama KPU-Lemsaneg, mengingat lembaga sandi bekerja untuk kepentingan pe-merintah, utamanya dalam konteks kepentingan pertahanan negara. Ka-rena itu, rencana pekerjaan yang akan dibebankan oleh KPU ke Lem-saneg hendaknya diserahkan ke ele-men masyarakat lain yang kapabel, seperti komunitas ahli teknologi Informasi.

Dari dua langkah penting ini, semua pihak tentu sangat berharap KPU bisa menjalankan fungsinya dengan inde-penden. Hasil kerja dan independensi KPU sangat penting dan strategis ka-rena akan menentukan nasib dan di-namika bangsa, minimal dalam rent-ang waktu lima tahun ke depan.

Karenanya, KPU harus bersung-guh-sungguh dalam mengelola dan memfinalkan jumlah DPT. Perbedaan antara Data Penduduk Potensial Pe-milih Pemilu (DP4) versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPT versi KPU harus segera disinkronisasi-kan. Hasil kelola data jumlah WNI di luar negeri yang berhak memilih pun harus segera dipublikasikan. Sinyale-men Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tentang 4,5 juta WNI di luar negeri yang terancam tidak dapat me-milih harus diklarifikasi KPU.

DP4 yang diterima KPU dari Ke-mendagri mencatumkan jumlah 190 juta, dan 145 juta di antaranya di-rekam dari data e-KTP. Dari proses pe-mutakhiran data oleh KPU, hanya 136 juta yang ditemukan berbasis e-KTP. Setelah dilakukan pemutakhiran data lanjutan, KPU mengumumkan, jum-lah penduduk dalam DPT dan sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi

Data Pemilih (Sidalih) baru 186 juta pemilih, minus data pemilih dari Ka-bupaten Nduga, Papua. Selisih data ini bisa membuat persiapan dan pelaksa-naan Pemilu 2014 sarat masalah.Memilih Negarawan

KPU harus berambisi menjadi-kan Pemilu 2014 jauh lebih baik dari Pemilu 2004 dan 2009. Tak perlu ditutup-tutupi bahwa banyak ele-men masyarakat yang kecewa dengan dua Pemuli terdahulu karena publik meragukan indepedensi KPU. Dalam beberapa kesempatan, publik masih sering mempergunjingkan kecurangan yang diduga terjadi pada dua Pemilu terdahulu. Bahkan, ada beberapa kasus hukum yang sering dikaitkan dengan kecurangan Pemilu sebelumnya, seper-ti kasus yang menimpa mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan skandal dana talangan eks Bank Century.

Kecurangan Pemilu dalam skala kecil mungkin sulit dicegah mengingat faktor geografis. Namun, kecurang-an dalam skala masif mestinya bisa dicegah KPU. Selain karena kepedulian dan peran kelompok-kelompok rela-wan yang ikut bantu mengawasi jalan-nya pemungutan dan perhitungan su-ara, teknologi informasi yang tersedia dewasa ini mampu mengefektifkan fungsi dan kerja KPU. Tantangannya hanya pada kesediaan KPU mengam-bil posisi independen.

Sebab, dari DPT yang jujur dan KPU yang independen akan membuka peluang bagi rakyat untuk memilih para negarawan yang akan mendudu-ki kursi kepemimpinan nasional dan kursi wakil rakyat. Sebaliknya, DPT yang manipulatif dan KPU yang tidak independen dalam penyelenggaraan Pemilu hanya akan menghadirkan gerombolan Sengkuni, yang sudah ba-rang tentu tidak berorientasi pada ke-pentingan negara dan rakyat, kecuali kelompoknya sendiri.

Tantangan bagi masa depan bang-sa semakin berat, karena itu Indonesia hari esok harus dikelola, dikemudikan dan dipimpin oleh para negarawan se-jati yang sungguh-sungguh mencintai negara dan rakyatnya. Tak cukup ha-nya mencintai, tetapi pemimpin dan wakil rakyat juga tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kese-jahteraan rakyat.

Pada 2015 mendatang, Indonesia

akan menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC= ASEAN Eco-nomic Community). Dalam konteks perekonomian regional, Indonesia harus membuka seluruh wilayahnya sebagai pasar bagi semua anggota ASEAN. Sebuah konsekuensi yang tidak murah jika pemimpin Indonesia tahun-tahun mendatang tidak punya militansi membangun kemandirian. Kalau tidak cerdas dan taktis menyikapi integrasian ekonomi ASEAN itu, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia hanya akan menjadi konsumen.

Artinya, sangat Jelas bahwa Pemilu 2014 amatlah penting dan strategis bagi masa depan bangsa. Mau tak mau, Indo-nesia harus berambisi mewujudkan hari esok yang lebih baik, menjadi bangsa yang kompetitif. Untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik itu, sudah barang tentu Indonesia butuh pem-impin dan wakil rakyat yang visioner, tahu akan tantangan zaman, serta mengerti apa saja yang diperlukan dan harus dilakukan untuk membangun manusia Indonesia yang bermukim di seluruh pelosok tanah air, dari sabang sampai Merauke.

Indonesia butuh Pemimpin yang tahu bagaimana mengakhri ketim-pangan Indonesia Timur dan Indo-nesia barat. Pemimpin yang berani membangun pusat-pusat pertumbu-han baru di luar Jawa, dan mampu mewujudkab pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan bertransmisi pada kesejahteraaan rakyat.

Maka, jangan bersikap masa bodoh terhadap kejujuran DPT. Kalau DPT untuk pemilu 2014 tidak jujur, Indo-nesia akan mengulang kesalahan yang sama, yakni memunculkan pemimpin yang sejatinya bukan pilihan rakyat, melainkan pemimpin yang berhasil meraih suara terbanyak karena bisa membeli suara hantu.

DPT bagi pemilu tahun 2014 su-dah menuai protes, curiga dan kelu-han dari berbagai elemen masyarakat karena akurasinya diragukan. Protes, curiga dan keluhan itu adalah refleksi dari sikap dan kehendak rakyat Indo-nesia untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih, ser-ta menghargai suara rakyat.=

*) Anggota Komisi III DPR RI. Pre-sidium Nasional KAHMI 2012-2017.

Dalam berbagai kesempatan, se-jumlah pejabat Bank Indonesia (BI) mengemukakan pentingn-

ya peranan pengeluaran pemilihan umum (pemilu) terhadap pertumbu-han ekonomi tahun 2013 dan 2014. Sumbangan kegiatan pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu pertum-buhan ekonomi bruto (PDB), dinilai sebagai hal yang positif dari sisi ekonomi.

Doddy Budi Waluyo Direktur Ekse-kutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, menjelaskan, khusus untuk tahun 2013 dan 2014, pereko-

nomian domestik memang diperkira-kan mendapat tambahan daya dorong dari kegiatan pemilu.

Pola tersebut didasarkan pada pengalaman persiapan dan pelaksa-naan pemilu 2009. Berdasarkan data PDB Badan Pusat Statistik tahun 2008 dan 2009, estimasi BI menunjukkan bahwa belanja Pemilu 2009 sekitar Rp. 40 triliun dengan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB 2008 dan 2009, ma-sing-masing sebesar 0,23 persen dan 0,26 persen. “Kontribusi tersebut ber-peran cukup penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi do-mestik ditengah krisis keuangan glob-al yang sedang terjadi pada waktu itu.”

Apabila kondisi keamanan kon-dusif, berbagai aktifitas terkait pe-nyelenggaraan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya, diperkirakan mendorong kegiatan usaha melalui permintaan terhadap barang manufaktur dan jasa swasta. Secara sektoral, belanja pemilu terse-but akan mendorong sektor industri pengolahan, khususnya subsektor makanan dan minuman dan sektor keuangan, real estat dan jasa, khusus-nya jasa periklanan. Belanja tersebut adalah belanja yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemilu, yaitu sosi-alisasi, iklan, dan aktivitas pemilu la-innya. Dalam komponen PDB, belanja tersebut diperhitungkan sebagai kon-sumsi swasta.

Pada tahun 2008, sebanyak 26 per-sen dari total belanja pemilu diguna-kan pada triwulan IV 2008. Sisanya dibelanjakan pada triwulan I dan II - 2009. Dengan mengikuti pola yang sama, sekitar Rp. 11,5 triliun akan dibelanjakan pada triwulan III dan IV 2013, sementara Rp. 32,6 triliun akan dibelanjakan pada triwulan I dan II - 2014. Rentang belanja yang lebih panjang menyesuaikan dengan jadual kegiatan pelaksanaan Pemilu 2014.

Berdasarkan perhitungan BI, total be-lanja pemilu 2014 akan mencapai Rp. 44,1 triliun.

Dengan melihat pada pola belanja Pemilu 2009, diperkirakan dana sebe-sar Rp. 11,5 triliun akan dibelanjakan pada tahun 2013. Belanja tersebut akan memberikan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 0,13 persen. Pada tahun 2014, kegi-atan pemilu diperkirakan membel-anjakan dana Rp. 32,6 triliun dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,19 persen.

Perhitungan biaya tersebut mem-pertimbangkan informasi/survei dari berbagai lembaga, khususnya menge-nai kebutuhan dana pemilu. Selain itu, dilakukan perbandingan dengan pelaksanaan pemilu 2009. Dalam perbandingan tersebut, dilakukan penyesuaian perubahan dalam pe-nyelenggaraan pemilu yang akan ber-pengaruh pada biaya yang dikeluar-kan, seperti jumlah maksimum calon anggota legislatif (caleg) dari setiap par-tai, jumlah partai peserta pemilu, dan perkembangan lainnya yang relevan.

Dari sisi persentase, sebenarnya nilainya lebih kecil, yaitu 0,26 per-sen pada pemilu 2009 dan 0,19 per-sen pada pemilu 2014. Namun, dari sisi nilai belanja terjadi kenaikan nilai belanja, pada Pemilu 2009 sebesar Rp. 40 triliun menjadi 44,1 triliun pada pemilu 2014.

“Biaya pemilu tersebut terbagi, yaitu biaya penyelenggaraan dan bi-aya kandidat”. Biaya penyelenggaraan adalah biaya dari Anggaran Pendapa-tan dan Belanja Negara (APBN) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk keperluan Pemilu 2009, KPU mengajukan anggaran Rp. 8,2 triliun untuk tahun anggaran 2008 dan Rp. 14,1 triliun untuk keperluan tahun 2009. Untuk tahun 20014, KPU mengajukan anggaran Rp. 8 triliun, le-

bih rendah Rp. 200 miliar dari penga-juan tahun 2009.

Biaya kandidat adalah biaya yang dikeluarkan oleh calon anggota leg-islatif serta calon presiden dan wakil presiden, termasuk biaya yang dike-luarkan partai politik pengusungnya. Berdasarkan data dana kampanye partai politik yang dilaporkan ke KPU pada pemilu 2009, nilainya lebih dari Rp. 810 miliar. Dana kampanye par-tai politik terbesar dengan nilai diatas Rp. 100 miliar adalah partai Gerindra sebesar Rp. 308 miliar, parta Demokrat Rp. 243,8 miliar, dan partai Golkar Rp. 164,5 miliar.

Berkaca dari pemilu 2009 tersebut jumlah yang dapat dihitung tersebut adalah Rp. 31,412 triliun. Jumlah ter-besar adalah belanja kampanye caleg sebesar Rp. 22.602 triliun. Jumlah ke-seluruhan belanja pemilu itu lebih kecil dari perkiraan BI yang Rp. 40 triliun.

Sebenarnya kontribusi pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tidak terlalu besar. Meskipun demikian, secara ekonomi politik, per-lu dilihat bagaimana pengalokasian dana Rp. 44.1 trilun tersebut. Apakah alokasinya benar-benar bermanfaat menjadi kegiatan yang produktif dan berjangka panjang atau untuk kegia-tan konsumtif yang habis dipakai.

Kita sepakat bahwa belanja pemi-lu itu tidak berarti apa-apa jika hasil pemilu, yaitu para anggota legislatif beserta presiden dan wakil presiden, tidak memberi prospek dapat mense-jahterakan rakyat. Jadi belanja atau biaya pemilu itu tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Oleh karena itu, se-mua pihak perlu bersama-sama men-dorong agar belanja pemilu tersebut dapat efesien dan menghasilkan pem-impin sesuai harapan rakyat.=

*) Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi & Bankir Bank BUMN.

Bank Indonesia memperkira-kan belanja persiapan pemili-han umum pada tahun 2013 dan pelaksanaannya pada tahun 2014 turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Na-mun disisi lain, sejumlah pihak juga menyoal makin mahalnya biaya politik yang tidak berdampak produk-tif dalam jangka panjang. Bagaimana memaknai be-lanja pemilu tersebut secara ekonomi politik ?

Candu Gratifikasi

Gratifikasi di negara ini tak ubahnya candu. Makin banyak saja yang menyukainya. Diam-diam tidak sedikit pejabat penting negara ini telah kecanduan

gratifikasi. Padahal gratifikasi sudah menghiasi pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun penerapan hukum terse-but tampaknya masih tidak membuat candu mereka itu berhenti.

Kasus Akil Muchtar, mantan petinggi MK, yang berujung pada penyitaan uang miliknya sebesar Rp 109 miliar dan pemblokiran 6 rekening Akil, 2 reken-ing keluarganya, 2 rekening CV, dan 1 rekening milik anaknya, menjadi salah satu bukti gratifikasi masih bercokol di negeri ini.

Peristiwa suap yang diterima Akil, terkait sengketa pemilukada Kabupaten Lebak dan Gunung Mas, ha-nya sebagian kecil dari peristiwa kasus gratifikasi yang terungkap di Indonesia. Besar dugaan sesungguhnya masih banyak lagi ‘Akil-Akil’ yang lain yang hingga kini masih belum terendus petugas hukum dan media.

KPK sebagai penegak hukum, perlu terus mengem-bangkan strategi kerjanya untuk tetap eksis menangkap tangan ‘Akil-Akil’ lain. Termasuk mengembalikan uang yang dikantongi para koruptor itu ke kas negara, bukan ke kas KPK.

Memang, bukan hanya suap dan pencucian uang yang masuk gratifikasi. Tapi tipikor lain, seperti pembiayaan kunker pejabat legislatif, cinderamata bagi PNS, pungli, fee, retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket, parsel ponsel canggih bagi pejabat, per-jalanan wisata bagi pajabat daerah di akhir jabatan, pembangunan tempat ibadah di instansi pemerin-tahan, pengurusan surat kendaraan yang diperce-pat, dan banyak lagi, juga masuk bagian dari praktek gratifikasi. Semua itu bukan hanya menjadi infor-masi milik KPK dan penegak hukum lainnya, namun juga perlu diketahui publik, agar penyimpangan hukum yang terjadi baik di pusat maupun di dae-rah bisa terungkap dan tertangkap pelakunya dengan bantuan publik.

Mengungkap dan menangkap saja tidak cukup. Koruptor yang tertangkap harus diberi sanksi huku. Sesuai Pasal 12 ayat 2 UU no. 20 tahun 2011, pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pen-jara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda mini-mal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Penagakan sanksi hukum itu tampaknya tidak menimbulkan efek jera dan takut, hingga gratifikasi makin banyak, meski tak semuanya terungkap. Sehingga sanksi hukum ber-dasarkan UU tersebut kiranya perlu direvisi, agar efek jeranya muncul dan tidak berimbas pada pihak lain. (*)

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jujur adalah modal dasar membangun masa depan Indonesia. Sebab, dalam DPT jujur itulah terkandung aspi-rasi rakyat yang wajib diaktu-alisasikan pemimpin terpilih dalam menyusun program pembangunan. Maka, jangan pernah lagi menoleransi DPT bermasalah. Yakinlah, bangsa ini akan terus berselimut masalah jika pemimpinnya muncul dari DPT yang ma-nipulatif.

KAMIS 7 NOPEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II8

TURIN-Pelatih Juventus, An-tonio Conte memuji penampilan kiper Real Madrid Iker Casillas sebagai penjaga gawang kelas dunia. Conte menilai, Iker ada-lah pemain terbaik pada laga Juventus versus Real Madrid pada laga Grup B Liga Champi-ons yang berlangsung di Juven-tus Stadium, Rabu (6/11) dini hari WIB. Casillas menggagalkan beberapa peluang emas Juventus untuk menghasilkan gol pada laga tersebut.

“Menurut saya, Iker Casillas adalah pemain terbaik pada laga ini karena melaku-kan sejumlah penyelamatan gemilang. Malam ini, hasil im-bang sama seperti meraih ke-menangan karena Real Madrid memiliki armada yang bisa mengubah permainan pada setiap saat,” kata Conte kepada Sky Sport Italia.

Sedangkan Casillas sendiri mengaku sangat bahagia dengan hasil imbang yang diraih timnya di Juventus Stadium. Lebih-lebih karena dia bermain bagus dan menggagalkan sejumlah peluang gol Si Nyonya Tua.

“Saya sangat bahagia. Selalu sulit bermain pada tipe pertand-ingan seperti ini. Anda bisa be-rada pada penampilan terbaik Anda bila pelatih percaya ke-pada Anda. Saya hanya bermain sekali dalam dua pekan,” kata Casillas seusai laga di Turin itu.

Meski hanya memetik hasil imbang, Conte mengaku puas de-ngan permainan timnya karena mengalami kemajuan dari laga-laga sebelumnya. “Kami bermain pada tingkat yang paling tinggi. Tim ini bermain sangat baik. Pada babak pertama, kami bermain sangat sempurna baik dari segi organisasi permainan, kualitas

maupun intensitas. Pada babak kedua, kami sedikit menurun dalam menjaga tempo permain-an. Akibatnya, kami kemasukan dua gol masing-masing dari Ron-aldo dan Gareth Bale,” ucap man-tan gelandang Juventus itu.

Dia melanjutkan, “Yang me-muaskan saya adalah bahwa para

pemain ini menunjukkan diri sebagai pemain yang lapar kemenangan di atas lapangan dan mereka menghadapi Real Madrid dengan sangat terbuka. Kami tidak gugup dan

tidak terlalu respek terhadap lawan. Inilah sikap yang se-harusnya untuk kami agar tetap bertumbuh di Liga Champions. Perbedaan kekuatan ekonomi kedua tim sama sekali tidak keli-hatan di atas lapangan.”

Meski berada di dasar klase-men Grup dengan tiga poin, Con-

te tetap yakin masih bisa lolos dari fase grup. Syaratnya harus memetik kemenangan pada dua laga terakhir masing-masing saat menjamu FC Copenhagen di Ju-ventus Stadium pada akhir bulan ini dan saat bertandang ke Istam-bul untuk melawan Galatasaray

pada Desember mendatang. Pada laga tersebut, Juven-

tus berhasil bangkit untuk men-gakhiri laga dengan skor 2-2. “La Vecchia Signora” membuka keunggulan lebih dulu pada lima menit jelang istirahat. Aksi gemi-lang Paul Pogba memancing

Raphael Varane untuk melakukan tekel yang berujung penalti. Ar-turo Vidal yang menjadi ekseku-tor pun tidak membuang kesem-patan setelah tembakan kerasnya ke sudut kiri gawang tidak mam-pu dijangkau Iker Casillas.

Namun, Madrid mampu menyamakan kedudukan ke-tika babak kedua berjalan tujuh menit. Bermula dari kesalahan Martin Caceres, bola bergulir ke kaki Karim Benzema. Penyerang Prancis itu pun memberikan umpan mendatar pada Cristiano Ronaldo yang melakukan pe-nyelesaian manis untuk men-goyak gawang Gianluigi Buffon. “El Real” malah berbalik unggul ketika sejam laga berjalan. Be-rawal dari lengahnya penjagaan Caceres terhadap Ronaldo, sang mega bintang memberikan op-eran kepada Gareth Bale. Nama terakhir ini langsung mence-ploskan bola lewat tiang dekat. Akan tetapi, keunggulan tim tamu hanya bertahan lima men-it. Seperti ingin menebus kes-alahannya, Caceres memberi-kan kontribusi dari terciptanya gol kedua dengan melepaskan crossing yang mampu ditanduk oleh Fernando Llorente.

Dengan tambahan satu poin ini, Real Madrid tetap kokoh di puncak Grup B dengan 10 poin hasil tiga kali menang dan sekali imbang. Sementara Juventus terpuruk ke dasar klasemen de-ngan poin tiga. Posisi kedua dan ketiga diduduki Galatasaray dan FC Copenhagen dengan sama-sama mengantongi nilai em-pat. Hanya Galatasaray berhak duduk di peringkat kedua karena unggul selisih gol. Pada laga dini hari kemarin, Copenhagen ber-hasil menundukkan Galatasaray dengan skor tipis 1-0. (espn/sky sports/aji)

MANCHESTER - Bayern Muenchen dan Manchester City dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah masing-masing memetik keme-nangan pada laga keempat Grup D yang berlangsung secara ter-pisah Rabu (7/11) dini hari WIB. Muenchen menang tipis 1-0 atas tuan rumah Viktoria Plzen di Struncovy Sady, sedangkan City menang telak 5-2 atas CSKA Moscow di Etihad Stadium. Saat ini, Muenchen memimpin Grup D dengan 12 poin, diikuti Man-chester City dengan 9 poin.

Dengan menyisakan dua pertandingan, kedua tim ini tinggal memperebutkan juara grup. Bagi Muenchen, keme-nangan pada dini hari kema-rin membuat mereka tercatat menyamai rekor Barcelona yang selalu menang dalam sembilan laga pada dua musim terakhir. Dan, peran pelatih Pep Guardio-la yang pernah melatih Barcelo-na sangat penting untuk meraih rekor tersebut di musim ini.

Sementara bagi City, dua laga sisa tidak lagi berpengaruh.

Sebab tim di bawahnya CSKA Moscow baru mengoleksi

tiga poin. Kalaupun tim dari Rusia ini meme-

tik dua kemenangan pada dua laga sisa dan City kalah, maka City tetap lolos de-ngan unggul selisih

gol. Tetapi pada 27 November mendatang, City akan menjamu tim penghuni dasar klasemen Grup D, Viktoria Plzen di Etihad Stadium. Mustahil bah-wa Sergio Aguero akan kalah di depan publiknya sendiri.

Dengan lolos ke babak 16 be-sar, Manuel Pellegrini langsung mengukir sejarah pada musim pertamanya bersama klub itu. Pasalnya, selama ditukangi Rob-erto Mancini, klub dari Eastland ini tidak pernah lolos dari fase grup. Dengan lolos dari fase grup, maka target pertama Pellegrini tercapai. Hanya saja dia tidak in-gin berhenti di babak 16 besar.

“Target minimum adalah lolos ke babak selanjutnya, tapi itu bukanlah satu-satunya tar-get kami. Saya yakin tim lawan tidak akan senang bertemu de-ngan kami di babak 16 besar,” ujar Pellegrini yang didatang-kan dari Malaga pada musim panas 2013 lalu.

Di Etihad Stadium, pesta gol City diawali gol Sergio Aguero ketika laga baru berja-lan tiga menit lewat eksekusi penalti. Wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran terhadap terlarang. Aguero yang menjadi algojo sukses menyarangkan bola ke gawang kawalan Igor Akinfeev. Pada menit ke-21, City menggan-dakan keunggulan lagi-lagi melalui sentuhan Aguero. Usai menerima sodoran Samir Nas-ri, striker internasional Argen-tina itu melepaskan tendangan yang menjurus ke pojok ga-wang dan mengubah kedudu-kan jadi 2-0.

Klub asal Eastland semakin menjauh setelah Alvaro Ne-gredo menjebol gawang Akin-feev untuk ketiga kalinya. Na-mun, gol itu berhasil direspon tim tamu lewat lesakan Sey-dou Doumbia menjelang turun minum dan membuat kedudu-

kan berubah menjadi 3-1 hingga turun minum.

Di babak kedua, City tampil semakin memukau. Negre-do kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya lewat golnya pada menit ke-51 memaksimalkan sodoran Samir Nasri dan mem-bawa timnya unggul 4-1. Tetapi pada menit ke-70, CSKA berhasil m e m p e r k e -cil keterting-g a l a n n y a m e l a l u i tendangan penalti Doum-bia dan memaksa penjaga gawang City Costel Pantilimon me-mungut bola. Akan tetapi, perlawanan CSKA hanya sampai disitu. Tuan rumah akhirnya menutup laga lewat hattrick Negredo di masa tambahan waktu sete-lah memaksimalkan kiriman umpan James Milner.

Sementara itu, gol tunggal Mario Manduzukiz pada menit ke-65 sudah cukup untuk Bay-ern Muenchen membawa pu-lang tiga poin dan membuku-kan nilai sempurna pada empat laga fase grup Liga Champions musim ini. (espn/sky sports/aji)

KAMIS 7 NOPEMBER 20138

Free Kick!

OLAHRAGA

LIVEONTVSabtu, 09 November 2013

LIGA PRIMER INGGRISChelsea vs West Bromwich Albion

22:00 WIB di IndosiarLA LIGA

Real Madrid vs Real Sociedad22:00 WIB di RCTI

DETROIT - Indiana Pacers memetik ke-menangan atas Detroit Pistons dengan skor meyakinkan 99-91 pada kompetisi bola bas-ket NBA di Palace Of Auburn Hills, Detroit, Selasa (5/11) malam waktu setempat atau Rabu (6/11) dini hari WIB.

Pacers menang pada kuarter pertama dan ketiga, sedangkan Pistons berhasil menguasai kuar-ter kedua dan keempat. Di kuarter pertama, Pacers menang telak 29-14 atas Pistos. Tetapi pada kuarter kedua, Pistos membalas dengan meluat tim tamu dengan skor san-

gat mencolok 27-9. Pada kuarter ketiga, Pac-ers kembali unggul di kuarter ketiga dengan 36-22, tetapi di kuarter terakhir Pistons unggul tipis 28-25 atas Pacers.

Kemenangan Pacers sangat ditentukan oleh George yang menyumbang 31 poin, diikuti oleh Watson dan West yang masing-masing menyumbang 15 dan 12 poin. Se-dangkan Stephenson hanya menyumbang 10 poin untuk kemenangan timnya. Di kubu Pistons, poin terbanyak dibukukan oleh Jen-nings dengan 17 poin, diikuti oleh Smith, Monroe, dan Singler yang masing-masing mencetak 16, 14, dan 13 angka untuk Pis-tons. (NBA.com/aji/dar)

Semua Tim Harus Lolos Kualifikasi

ZURICH - Presiden Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA Sepp Blatter mengusulkan agar semua tim yang bermain di putaran final Piala Dunia harus lolos melalui kualifi-kasi, dan bukan lewat babak play off seperti yang masih terjadi hingga saat ini.

Beberapa klub Eropa elite Eropa seperti Portugal, Prancis, Swedia, Montenegro dan beberapa tim lainnya harus mengikuti play off untuk memperebutkan empat tiket tersisa benua biru itu. Sedangkan dua tiket lainnya

diperebutkan oleh beberapa konfederasi seperti wakil dari Zona Amerika Tengah dan Uta-ra, Amerika Latin, dan Pasifik.

Menurut Blatter, FIFA harus mencari jalan keluar agar ke-32 tim yang lolos ke putaran final

ditentukan melalui kualifikasi. Sedangkan Presiden Federasi Sepakbola Eropa atau UEFA Michel Platini mengusulkan agar peserta Piala Dunia ditambah menjadi 40 tim.

Sementara itu, Blatter dijadwalkan akan melakukan audiensi pribadi dengan pem-impin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransis-kus, di Roma pada 22 November mendatang. Paus terkenal sebagai penggemar sepakbola. Dia adalah pendukung yang memiliki kartu anggota klub Argentina San Lorenzo. (aji/dar)

Bola BasketPacers Lumat Detroit Pistons

Muenchen dan City Lolos ke Babak 16 Besar

Iker Casillas Pemain Terbaik

Forward Indiana Pacers Luis Scola (4) meloncat ke arah net basket Detroit Pistons yang dijaga Center Greg Monroe (10) (5/11) di Auburn Hills.

9.8

Gol Offside

PelanggaranSepak Pojok

Throw-inDribbleTekel

21 7 3

141218

21

10 7

12 8

19

89%

48%

54%Umpan Sukses

Menang Bola Atas

PenguasaanBola83%

52%

46%Umpan Sukses

Menang Bola Atas

PenguasaanBola

STATISTIK PERTANDINGAN

MANOFTHEMATCHALVARO NEGREDO

Akurasi umpanMenang bola atasSentuhanPelanggaranPeluang

Dribel Tekel

7.2MARIO MANDZUKICMencetak satu-satunya gol

kemenangan Bayern Muenchen

Juara bertahan Liga Champions Bayern Muenchen dan raksasa Liga Inggris Manchester City memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions usai menang dalam laga masing-masing.

JUVENTUS 2-2 REAL MADRID

8.5 MANOFTHEMATCHIKER CASILLAS

10

46

Iker Casillas tercatat melakukan 10 kali penyelamatan

Melakukan sentuhan dengan bola

KARAKTERISTIK BERMAIN + KEKUATANKonsentrasiRefleks

- KELEMAHANUmpan PanjangKlaim Crossing

KuatKuat

LemahLemah

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234 | TAHUN II 1Taneyan Lanjang7 NOVEMBER 2013 KAMIS 9

Ribuan NIK DPT Tak Masuk Sidalih

Pamekasan Tertinggal

Waspadai Pencuri dengan Pura-pura Jadi Pemulung

PEMILU

PENDIDIKAN

KRIMINAL

syamsuni/koran madura

UNJUK RSA. Ratusan massa saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Rabu (6/11). Mereka ingin bertemu Camat setempat Purwedi, yang sudah kembali masuk kantor karena pada aksi sebelumnya Camat sedang tidak berada di kantor kecamatan.

Debat Widi

Sekilas sedikit pendiam dan tak ba-nyak bicara. Namun, bungkus tidak selamanya bersesuaian dengan isinya.

Demikianlah pribadi Widaytul Laily, perempuan kelahiran 28 September 1993. Orang yang baru mengenal mahasiwi semester tiga jurusan bahasa Inggris terse-but akan mengira tidak memendam sejuta prestasi.

Namun tak ada yang meragukan ketika prestasi dalam hal berdebat adalah mi-liknya. Pantas rasa bangga itu dihadiahkan untuknya ketika pada Tahun 2012 lalu, perempuan berperangai lembut dan pen-diam itu menjadi juara debat di Paderman View, Malang.

“Saya suka bahasa Inggris memang se-jak mondok di Al-Amien. Sering juga ikut even-even bahasa inggris,” ucapnya dalam sebuah kesempatan.

Maka tak terlalau berlebihan jika be-berapa prestasi ia raih, wabil khusus dalan hal bahasa Inggris. Bahkan, sejak dia di Al-Amien, pernah mendapat juara 1 dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kini, perem-puan berkulit putih itu sedang memberi-kan pelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak SD. Tak masalah walaupun tak digaji, yang penting bisa menularkan ilmu. (sym)

Warga Kembali Mengepung Kantor Kecamatan ArjasaForpimka Tanda Tangani Lima Poin Kesepakatan

Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 dan baru berakhir pada pukul 11.00 Wib, setelah pihak formpimka menemui massa. Pihak formpimka yang menemui demonstran adalah Camat Arjasa, Kapolsek dan Danramil.

Tuntutan massa tidak berbeda de-ngan tuntutan sebelumnya. Pertama, kelangkaan BBM harus segera dicari-kan solusi. Kedua, pemerintah harus bertanggung jawab atas normalisasi BBM di kepulauan. Ketiga, Formpimka Kangean diminta untuk memanggil APMS sebagai kepanjangan tangan dari Pertamina.

Dalam pertemuan tersebut, ada lima poin kesepakatan antara demon-stran dan forpimka. Lima poin tersebut di antaranya: Pertama, forpimka wajib mengontrol dan mengawasi APMS agar harga BBM bisa dikendalikan. Kedua, forpimka juga harus mematuhi aturan pemerintah provinsi. Ketiga, jika APMS tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM, masyarakat diberi keleluasaan untuk mendapatkan BBM.

Keempat, forpimka harus mengusulkan kepada Pertamina agar memberikan identitas BBM khusus APMS Kangean untuk mengantisipasi penimbunan BBM. Kelima, forpimka harus mendatangkan saudara Iksan selaku pengelola APMS di Kecamatan Arjasa untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

Forpimka diberi waktu selama 10 hari, , terhitung sejak tanggal kemarin. Jika forpimka belum mampu me-menuhi permintaan masyarakat, maka masyarakat akan tetap menyegel kantor kecamatan.

Ahmad Yani, koordinator aksi peduli BBM, mengatakan penanda-tanganan kesepakatan tersebut agar lima poin kesepakatan yang dihasil-kan benar-benar dipatuhi. “Apalagi sudah ditandatangani oleh beberapa pihak,” ucapnya kepada Koran Ma-dura.

Penandatanganan hasil kesepa-katan tersebut, kata Yani tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pihak forpimka. “Mereka yang menandatan-gani hasil kesepakatan tersebut adalah Camat Arjasa Purwedi, Danramil Mulyono, dan Kapolsek Arjasa. Jadi, saya harap jangan langgar perjanjian

itu, karena itu sah dan tidak boleh ada intervensi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto, mengatakan, sudah ada perjanjian kesepakatan (MoU) antara pemerintah daerah dengan Gubernur Jatim, Kapolada, Pertamina, termasuk pihak-pihak lain berkompeten terkait distribusi BBM ke kepulauan.

“Sudah ada MoU dengan Guber-nur Jatim, Kapolda dan Pertamina terkait distribusi BBM kepulauan. Misalnya, khusus kendaraan trans-portasi darat, pula kebutuhan rumah tangga masih belum menggunakan BBM bersubsisi. Mereka harus meng-gunakan BBM non subsidi, karena hal itu masih belum ada regulas-inya,” katanya.

Di lain pihak, anggota DPRD dari Kepulauan Darul Hasyim Fath menga-takan, kelangkaan BBM yang menimpa masyarakat kepulauan sebenarnya bukanlah hanya sekarang, tetapi sudah sejak dulu.

“Dari dulu hingga kini, problem kelangkaan BBM itu sangat kompleks,

kita menyebut karena APMS tidak becus, saya katakana iya.

Tetapi di pulau lain tidak ada APMS-nya,

malah juga langka. Menyederhanakan

persoalan bukan solusi yang tepat, seolah-olah

adanya seperti ini, pa-dahal tidak sesederhana

yang kita bayangkan,” katanya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, kebikan

yang diambil harus benar-benar tepat sasaran, agar

tidak melahirkan kebijakan yang salah ramuan, sehingga

menyebabkan BBM kembali langka. “Maka solusinya men-

dorong penegak hukum agar tegas dan progres. Artinya, tidak

hanya merazia toko-toko kecil, tetapi penegak hukum harus me-

ngawal sejak BBM itu disalurkan,” pungkasnya. (sym/mk)

SUMENEP - Ratusan massa kembali mengepung Kantor Kecama-tan Arjasa, Rabu (6/11). Mereka ingin bertemu Camat setempat Purwedi, yang sudah kembali masuk kantor. Pada aksi Senin sebelumnya, massa gagal bertemu dengan Purwedi karena tidak sedang di kantor.

BANGKALAN - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Namun, hingga saat di Kabupaten Bangkalan dari DPT yang telah ditetapkan masih ada ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum masuk pada Sistem Data Pemilih atau Sidalih.

"Jumlah DPT di Bangkalan yang sudah ditetapkan sejumlah 956.742 orang pemil-ih. Namun, dari jumlah tersebut masih ada 1.500 lebih NIK belum terbaca," ujar Divisi Pemutakhiran Data Pemilih KPUD Bangka-lan, Tajul Anwar.

Tajul menjelaskan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Dispendukcapil se-tempat, semua NIK yang tidak terbaca di Si-dalih sudah ada. Kini, tinggal memasukkan ulang NIK tersebut. Pihaknya, tidak menge-tahui penyebab tidak terbanya NIK yang di-jukan ke KPU pusat. Namun demikian, dapat dipastikan pada proses input data, nantinya akan terbaca, karena sesuai dengan catatan Dispendukcapil.

"1.500 lebih NIK itu sudah kami dapat-kan dari Dispenduk dan saat ini proses in-put ke program Sidalih, nantinya pasti akan terdaftar. Tahapan berikutnya, KPUD me-nunggu tahapan kampanye," ungkapnya.

Disinggung mengenai batas akhir untuk menginput NIK tersebut, Tajul menyatakan masih menunggu surat edaran dari KPU pu-sat maupun dari KPU provinsi. Sebab meka-nisme tersebut adalah bukan kewenangan KPUD, namun menjadi kewenangan pusat. Apalagi problem yang terjadi juga dialami oleh daerah-daerah lainnya. Sehingga di-mungkinkan input NIK tidak selesai dalam waktu yang cepat.

"Sampai saat ini kami masih menung-gu kapan batas akhirnya, karena belum ada perintah maupun surat dari KPU Pusat, ka-rena problem serupa tidak hanya terjadi di Bangkalan tapi rata-rata di Kab/Kota di In-doensia mengalami yang sama," tukasnya.

Sementara itu, KPUD Bangkalan dalam penetapan DPT harus melalui tiga kali rapat pleno terbuka. Pada rapat pleno pertama, 11 September 2013 lalu, DPT ditetapkan seba-nyak 960.785 pemilih. Di pleno kedua, 13 Oktober 2013, ditetapkan 956.742 pemilih. (dn/rah)

PAMEKASAN - Bupati Pame-kasan, Achmad Syafii patut merasa malu. Sebab kabupaten yang dipimpin-nya masih dihadapkan pada persoalan serius. Sektor pendidi-kan di wilayah Jantung Madura yang menjadi kekuasaannya

ternyata tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga, dirinya memprioritaskan program pembangunan di bidang itu. Meskipun demikian, Bupati meyakinkan tidak meninggalkan program pada bidang lainnya.

Hal itu dinyatakan Syafii usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Ulang Tahun Kabupaten Pamekasan ke-483 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (6/11).

Menurutnya, permasalahan pada bidang tersebut cukup banyak mulai dari. Kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga guru dan buku kepustakaan, hingga kesadararan masyarakatnya yang rendah sehingga membutuhkan penanganan secara menye-luruh.

Jika dibanding dengan daerah lain yang seusia, capaian di bidang tersebut di Kabu-paten Pamekasan masih tertinggal.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, tidak cukup jika hanya dengan mengu-payakan penyediaan sarana dan tenaga guru yang memadai, melainkan juga perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Diantaranya dengan berupaya men-ingkatkan prestasi untuk menumbuhkan minat warga dan melakukan sosialisasi kependidikan dengan melibatkan semua pihak yang peduli.

Di sisi lain, perlu diperhatikan penyedi-aan guru dengan status Pegawai Negeri dan pemerataan pendistribusiannya, tertama untuk kawasan terpencil. Juga pemberian tunjangan profesi yang memadai, perlu mendapat perhatian lebih.

Berdasar data di Dinas Pendidikan Pamekasan, kekurangan guru dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat mencapai 852 guru. Meski demikian, saat masih kelebihan guru mata pelajaran tingkat SMP, SMA, dan SMA mencapai 101 guru.(oni/muj/rah)

Achmad SyafiiBupati Pamekasan

SAMPANG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang, Rabu (6/11) menangkap seorang tersangka aksi pen-curian di sebuah SPBU di Jalan Raya Ba-nyuanyar, Kelurahan Banyuayar, Kecama-tan Kota Sampang.

Setelah menjalani pemeriksaan, ter-sangka diketahui bernama Rohman alias Parman (28), warga Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong. Ia melakukan aksi pencurian dengan berpura-pura sebagai pemulung. Uang yang diambil senillai 3 juta rupiah.

Dihadapan polisi, tersangka mengaku

mengincar setiap ada kendaraan berhenti untuk beristirahat di SPBU tersebut. Ia melakukan pencurian dengan berpura-pura sebagai pencari barang rongsokan yang dilakukan menjelang setiap pukul 04.00 Wib pagi hari.

"Kalau ada mobil itu saya pura-pura cari barang rongsokan. Ketika orangnya tidur atau ke kamar mandi saya ambil uangnya itu di dalam mobil," ucap Rohm-an (28) di hadapan media.

Kapolres Sampang AKBP Imran Ed-win Siregar mengatakan, tersagka dalam menjalankan aksinya tidak sensendi-

rian, melainkan bersama dengan dua orang. Namun keduanya hingga kini masih buron.

"Jadi tersangka melakukan pencurian sebagai pencari barang rongsokan. Ketika ada mobil berhenti tersangka langsung menggasak uang di dalam mobil itu. Apal-agi pelaku tidak sendirian. Ada dua orang temannya sekarang masih kita kembang-kan dulu," ungkapnya didampingi Waka-polres Sampang Kompol Faruk Afero.

Lanjut Imran, tersangka tidak hanya sekali melakukan aksinya. Insiden kali ini sudah ketiga kalinya. Sebab, dari laporan

dan informasi masyarakat lokasi SPBU itu kerap terjadi aksi pencurian. "Sudah tiga kali kejadian pencurian di sana. Cuma tersangka mengelak terus, karena ada in-formasi warga jika lokasi di sana kerap ke-jadian," katanya.

Untuk menanggung perbuatan ter-sangka, kini dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman mak-simal 7 tahun penjara. Tak hanya itu, dari tangan tersangka polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp 3 juta dan tas warna hitam milik ter-sangka. (ryn/lum)

Widayatul LailyMahasiswi

KAMIS 7 NOPEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II10 SUMENEP

KILAS SUMENEP

LOWONGAN KERJAGrup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper)2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER &

PERAWAT LANSIA3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN

KETENTUAN• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN• TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X• Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3)

Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

H diduga melakukan pen-ganiyaan kepada Feri Pranata pada Agustus lalu. Korban dan keluarganya sudah me-laporkan kasus ini ke polsek setempat . Dia mendapat-kan bukti lapor STPL/11/VIII/2013/JATIM/RESSUME-NEP SEKMASALEMBU. Na-mun, keluarga mengeluh, karena hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Selasa (5/11) keluarga kor-ban melaporkan dugaan pen-ganiyaan itu ke Propam Polres Sumenep. Keluarga mengaku sudah tidak puas dengan pen-anganan kasus penganiyaan yang menimpa mahasiswa Jo-gyakarta itu. Jika polres juga tidak menindaklanjuti, keluar-ga mengancam akan melapor ke Polda Jatim.

Informasinya, Jum’at

(23/8) sekitar pukul 16.00, Feri Pranata bersama temanya berkumpul di halamana syah-bandar di Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masa-lembu. Kala itu, di lokasi ter-dapat dua petugas kepolisian yang juga ikut berkumpul. Feri Pranata saat itu sedang minum miras, termasuk polisi H. H saat sudah mabuk, kemudian H tiba-tiba bangun, dan lang-sung melancarkan aksi tend-angan kepada Feri Pranata.

Akibatnya, Feri Pranata yang sedang duduk langsung tersungkur ke tanah. Akibat aksi dari oknum polisi per-pangkat Bripda itu, Feri Pra-nata mengalami luka memar di kepala bagian kiri. Bahkan pelilipis matanya juga men-galami luka cukup serius. Ka-rena mengalami luka serius

akhirnya Feri Pranata lang-sung dibawa ke puskesmas terdekat untuk divisum

Atas insiden tersebut ke-luarga tidak terima. Pada saat itu juga sekitar pukul 22.00 melaporkan aksi kekerasan itu ke Mapolsek Masalembu. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. ”Pengani-yaan itu sudah lama memang

terjadi, namun kami kecewa karena tidak ada pengusutan dari polsek setempat,” kata Suadi, ayah korban.

Pihak keluarga tidak habis pikir tidak adanya penanganan

serius dari kepolisian. Bahkan, pihaknya mengaku sering me-nanyakan perkembangan pe-nyelidikan kasus itu ke polsek setempat. ”Kami tidak paham, mengapa ini dibiarkan. Pada-hal, anak saya mengalami luka serius,” ucapnya.

Menurut Suadi, pihak keluarga meminta polisi un-tuk bersikap tegas dan tidak

tebang pilih dalam menegak-kan hukum. ”Kami ingin ada sanksi tegas kepada oknum polisi yang sudah mengani-aya anak kami,” ungkapnya.

Apabila tidak ada tindak

lanjut dari pihak kepolisian di Sumenep, pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim. ”Kami sudah siap untuk melaporkan tindakan itu. Jika dalam waktu dekat masih belum ada tindakan, terpaksa kami akan melapor-kannya,” ancamnya.

Sementara Kapolres Sume-nep AKBP Marjoko Melalui Ka-bag Ops Kompol Edy Purwanto mengatakan, sampai saat ini masih belum menerima lapo-ran terkait adanya dugaan penganiyaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektorat Masalembu. ”Kami masih kurang tahu persoalan itu. Ka-rena kami masih belum men-erima laporan,” katanya

Mantan Kapolsek Ka-lianget itu menegaskan, walaupun masih belum ada laporan secara tertulis, pihaknya akan mengkro-scek akan kebenaran dugaan tersebut. ”Tidak ada tebang pilih, kalau memang ada ok-num polisi yang melanggar atau melakukan tindakan hu-kum, pasti akan kami tindak tegas,” ungkapnya. (edy/yat)

SUMENEP - Kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci Mekkah ke tanah kelahiran kebahagian yang tak terkira. Kegembiraan itu tidak hanya dirasakan keluarga, famili jauh hingga tetangga juga ikut merasakan suasana kegembiraan. Kegembiraan itu salah satunya diekspresikan dengan aksi konvoi.

Seperti yang terjadi Rabu (6/11), sekitar pukul 15.15 di Jalan KH. Zainal Arifin, Terate, Pandian. Keda-tangan jemaah haji diiringi konvoi sepeda motor. Konvoi melibatkan puluhan kendaraan sepeda mo-tor. Selain motor, juga melibatkan konvoi kendaraan roda empat. Akibatnya, jalan di sepanjang Jalan

KH. Zainal Arifin padat . ”Kalau soal konvoi kendaraan itu sudah lumrah

terjadi saat penjemputan musim haji. Hampir semua jemaah diiringi dengan konvoi. Itu supaya terlihat lebih meriah. Bentuk syukur kepada Allah karena sudah tiba di tanah air dengan selamat,” kata Mo-hammad, salah satu warga asal Lenteng ini. (yat)

SUMENEP – Lebih dari Rp 2 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun ini tidak terserap. Dinas Kehutanan dan Perke-bunan Kabupaten Sumenep terpaksa harus mengemba-likan dana budidaya tanam tembakau tersebut kepada Kementerian Keuangan RI.

Kabid Kehutanan dan Perkebunan Dishutbun Na-sahbandy mengatakan, dana DBHCHT itu anggaran yang diproyeksikan untuk tana-man tembakau. Namun dana itu banyak tidak terserap, se-hingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat. “Sedang-kan jumlah dana yang dikem-balikan adalah sebesar Rp 2 miliar lebih,” katanya kepada Koran Madura.

Tidak terserapnya angga-ran tersebut, katanya, akibat anomali cuaca yang berefek pada optimalisasi budidaya tembakau. Oleh karena itu, banyak petani gagal tanam. Diketahui pada bulan Mei lalu

misalnya, intensitas hujan masih sangat tinggi. Menurut taksiran musim tanam, masa tanam tembakau dimulai pada bulan Mei-Juni, namun pada tahun ini intensitas hu-jan terus meningkat.

“Biasanya bulan Agus-tus para petani sudah panen. Namun, karena di bulan Mei intensitas hujan tak kunjung menurun, sehingga tidak mungkin program itu digu-nakan,” jelasnya saat ditanya alasan tidak terserapnya ang-garan DBHCT, Rabu (6/11).

Nasahbandy menjelaskan, salah satu dana DBHCT yang

dikembalikan adalah pro-gram PIT. Tetapi ketika dis-inggung soal program lain yang dialokasikan dari dana hasil cukai, menurutnya su-dah ada yang direalisasikan. “Jadi, dana yang banyak dikembalikan adalaha pro-gram PIT, sedangkan untuk program lainnya sudah dire-alisasikan,” terangnya.

(sym/mk)

SUMENEP – Pengamat hukum Ach. Novel menduga UPT Pendidikan Kecamatan Sapeken telah melakukan tin-dakan yang melangar hukum. Dugaan pungutan liar (pung-li) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu dinilai su-dah masuk ranah tindak pi-dana korupsi (tipikor).

Katanya, pungutan dana BOS itu menyebabkan ang-garan menyusut. Otomatis, dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, dan menyebabkan kerugian ne-gara. ”BOS itu kan sudah ada petunjuk teknis (juknis)-nya. Kalau di luar juknis tentu saja tidak dibenarkan. Itu melang-gar aturan yang sudah diten-tukan,” katanya, Rabu (6/11).

Dengan alasan amampun, katanya, penyelenggara ne-gara itu jelas sudah memben-tur aturan yang dibuatnya. Kalau bukan dianggap pungli, misal pemberian sukarela maka tentu saja tetap masuk gratifikasi. ”Intinnya, BOS itu untuk operasional, bukan un-tuk operasional UPT dan lain-nya. Itu namanya tidak tepat sasaran dan jelas merugikan,” ungkapnya.

Advokat senior ini men-

gungkapkan, warga atau kepala sekolah sudah bisa melaporkan kasus itu ke ke-jaksaan. Apalagi dalam pem-beritaan memang sudah ada bukti bon dari pengambilan dana BOS. ”Jadi, silakan di-laporkan kalau memang ada penyimpangan bantuan BOS itu,” ungkapnya.

Dia menyarankan kepala sekolah hendaknya tidak hanya tinggal diam. Na-mun, kasek harus pro aktif dan tidak hanya menerima saja, kalau sudah “diperas”

oleh oknum UPT itu. ”Sila-kan kasek ramai-ramai mel-aporkan. Sekarang ini negara demokrasi, tidak perlu takut untuk melapor, kalau me-mang dirugikan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sume-nep A. Shadik membantah jika dalam penyaluran dana BOS di kepulauan terjadi pe-motongan. Sebab, dana BOS itu langsung diterima oleh kepala sekolah melalui re-kening sekolah. ”Mau dipo-tong bagaimana, wong dana

itu langsung diterima oleh kepala sekolah,” katanya.

A. Shadik hingga saat ini masih belum tahu secara pas-tian aksi pungli itu. Tapi, di-rinya dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan ter-hadap UPT Pendidikan Pulau Sapeken. Hal itu untuk men-cari kejelasan atas informasi yang telah beredar.

Kepala UPT Sapeken Jailani saat dihubungi Koran Madura memberikan keter-angan yang berbeda dari se-belumnya. Katanya, dana itu

diberikan oleh sekolah bukan melalui dana BOS, melain-kan dana yang memang di-sisihkan untuk kepentingan pembinaan dan yang lainnya. ”Kami sudah bertemu dengan kasek, dan menyatakan bukan dana BOS. Mereka siap mem-berikan pernyataan,” ujarnya.

Apa yang dilakukan pihaknya dinilai sudah sesuai dengan standar yang ada. Apabila memang ada yang hendak dilaporkan pihaknya mengaku tidak gentar. ”Kami kan sudah menjalankan sesuai standar yang ada. Ma-kanya, kami tidak takut, ka-rena kami benar,” ungkapnya melalui sambungan telepon.

Dugaan pungutan liar itu hampir terjadi di 29 lem-baga pendidikan SD. Pungu-tan yang ditarik besarannya antara Rp 1,7 juta, Rp 2 juta, hingga Rp 2,8 juta. Alasan pungutan itu, super visi dan pembinaan, pembuatan pro-posal rehap, proposal kegiatan ramadhan, penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pengadaan buku panduan pramuka, tim audi-tor dan untuk dipergunkan biaya operasional kantor UPT setempat. (edy/yat)

BUDAYA HAJIAN. Tradisi konvoi sepeda motor mengiringi kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci Mekkah di Jalan KH. Zainal Arifin, Terate, Pandian, Rabu (6/11).

BUDAYA

Konvoi Mengiringi Kedatangan Jemaah Haji

JEMAAH HAJI SUMENEP

Polisi Diduga Aniaya WargaJika Tak Diproses, Bakal Lapor ke Polda

SUMENEP – Anggota Polsek Masalembu diduga melakukan penganiyaan terhadap Feri Pranata, warga Dusun Ambulung, Desa Sukajeruk, Kecamatan/ Kepulauan Masalembu. Polisi berjenis kelamin laki-laki itu berinisial H.

Kami ingin ada sanksi tegas kepada

oknum polisi yang sudah menganiaya

anak kami

SUADIKeluarga Korban

DUGAAN PEMOTONGAN BOS

Bisa Mengarah ke Tindak Korupsi

DANA DBHCHT

Rp 2 Miliar Lebih Tidak Terserap

Seorang warga sedang memproses pengepakan tembakaunya. Sementara itu, dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep pada tahun ini tidak terserap. Dana yang sedianya diproyeksikan untuk tanaman tembakau itu dikembalikan ke pemerintah pusat kurang lebih Rp. 2 miliar

Seorang mahasiswa sedang memperlihatkan pin kampanye pengawasan dana BOS. Pengawasan BOS perlu dilakukan agar tindakan yang merugikan seperti pungutan liar dalam dana BOS bisa dihentikan.

Foto: Budi Afandi/Antara

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II 11SUMENEP

Selama ini ongkos untuk menjadi calon kepala desa sangat mahal. Biayanya cukup memberatkan para cakades. Sehingga, dewan akan men-gubah regulasi Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemili-han dan Pelantikan. Wacana itu terungkap saat pemanggi-lan Kabag Pemdes Moh. Ramli, Rabu (6/11).

Anggota Komisi A DPRD Roekminto menjelaskan, pe-rubahan regulasi pilkades 2014 merupakan hal yang penting supaya aturannya tepat dan tidak mengikat. Biaya juga tidak mahal sep-erti pilkades sebelumnya.

“Ini momentum untuk me-nata sistem dan mekanisme pilkades lebih baik. Jangan sampai ada desa tidak ada calonnya hanya karena cost pendaftaran yang mahal, Seperti di Batuan (pada) pilkades kemarin,” katanya.

Apabila regulasi itu di-ubah maka dampaknya akan sangat demokratis. “Artinya, semangat yang akan kita aju-kan tadi ke Kabag Pemdes agar demokrasi tingkat desa itu benar-benar demokratis. Pada calon tidak lagi me-mikirkan biaya pendataran yang begitu besar. Tinggal APBDes yang menganggar-kan,” ucapnya.

Ketika ditanya dampak berpotensi politisasi dari pihak-pihak tertentu, Politi-si Golkar tersebut men-jelaskan bahwa tidak ada politisasi. Dia menjelaskan, malahan pertarungan akan berlangsung lebih fair dan

demokratis. Sebab, biaya pilkades bukan dari calon, tetapi ABPDes. “Para calon juga diikat oleh aturan dan mekanisme yang lain. Mis-alnya, salah satu syarat menjadi calon adalah men-gumpulkan KTP dengan jumlah yang telah diten-tukan, dan juga maksimal calon itu hanya tiga orang saja, tidak boleh lebih,” pa-parnya.

Sementara, Kepala Bagi-an Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Moh. Ramli men-gatakan, regulasi pilkades sebelumnya menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi pihaknya. Sehingga men-jadi referensi bagi eksektutif untuk membuat regulasi yang lebih mapan. ”Me-mang membebani. Tapi, kami harus menyusun regu-lasi lain supaya tidak mem-bludak calon. Sebab, calon kalau gratis biasanya ban-yak,” ungkapnya. (sym/yat)

SUMENEP – Sepasang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan dinas pendidikan diamankan Polsek Kalianget, Rabu (6/11). Oknum PNS laki-laki berini-sial SB, warga Ellak Daya, Ke-camatan Lenteng, dan pasan-gannya H, warga Pamekasan. Pasangan tersebut diaman-kan di atas kapal saat hendak ke kepulauan.

Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, SB dan H dikabarkan sudah nikah siri meskipun kedu-anya sudah punya pasangan masing-masing. Rabu, pa-sangan ini hendak berangkat ke tempat mengajar di salah satu kepulauan yang ada di Kota Sumekar. Pasangan ini rencananya bakal berangkat bareng menggunakan kapal perintis.

Namun, belum sempat berangkat tiba-tiba orangtua H datang melabrak pasangan ini. Akhirnya, terjadi perang mulut. Suasana di atas kapal tegang. Bahkan, kejaidan itu menjadi tontonan para pe-

numpang. Amarah orangtua H sudah tidak terbendung. Akhirnya, orangtua H mem-bawa keduanya ke Mapolsek Kalianget untuk diamankan.

Sumber lain menyebut-kan, sebelum aksi penggeer-bekan itu terjadi, orangtua H

sudah pernah mengontak SB untuk datang ke Pamekasan. Hanya saja, saat ditunggu SB tidak kunjung datang. Tidak sabar, akhirnya orangtua H mendatangi rumah SB di Ke-camatan Lenteng. Namun, upaya itu juga tidak mem-buahkan hasil. SB yang dicari

ternyata tidak ada di tempat. Pada saat hendak berangkat itulah dimanfaatkan orang tua H untuk menangkap ba-sah keduanya.

Akhirnya, upaya itu berhasil hingga keduanya diamankan di Mapolsek Ka-lianget. ”Ya, tadi memang ada penggerebekan kepada dua oknum PNS yang ber-tugas di pulau. Kabarnya, digerebek oleh orangtua si perempuan. Langsung di-giring ke Polsek,” kata salah satu warga R (inisial) di lokasi kejadian.

R mengungkapkan, ke-jadian itu membuat penump-ang kapal terkejut, sebab tidak menyangka bakal ada PNS yang digerebek. ”Kami tidak pernah menyangka, tapi memang kabar dari teman-teman guru di kapal, kalau keduanya sudah lama men-jalin hubungan asmara. Tapi, soal itu kami tidak tahu pasti. Yang jelas, penggerebekan itu karena faktor selingkuh,” un-gkapnya.

Memang, sambung dia, SB

kabarnya sudah menikah. Na-mun, sejak bertugas di kepu-lauan sudah tidak begitu per-hatian kepada istrinya. ”Itu yang kami dengar di lokasi. Kami sangat menyesalkan tindakan itu. Kasihan diger-ebek di banyak orang lagi,” ungkapnya.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kapolsek Kalianget AKP Suwardi mem-benarkan adanya dua oknum PNS yang diamanakan di mapolsek. Kendati demikian, pihaknya tidak melakuakn proses lebih lanjut, sebab itu masuk wilayah dinas pen-didikan (disdik). ”Kami lang-sung menyerahkan ke Disdik untuk diusut. Jadi, detailnya langsung tanya ke disdik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik A. Shadik sampai ber-ita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi Koran Madura. Saat menghubungi telepon genggamnya tidak direspon. Demikian pula dengan Sek-retaris Disdik Moh. Kadaris-man. (edy/yat)

Dewan Rancang Perubahan PerdaBiaya Pilkades Diusahakan Ditanggung APBDes

SUMENEP – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep meraih juara harapan I pada Pameran Pembangunan dan Expo Pondok Pesantren Per-ingatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke 744 yang dilak-sanakan di Gor A. Yani Pang-legur Sumenep, beberapa waktu lalu.

Dalam pameran yang berlangsung selama 4 hari itu, RSUD dr. H. Moh. An-war meluncurkan pijat bayi

gratis. RSUD juga menye-diakan alat anatomi bayi. Peluncuran itu mendapat apresiasi dari ribuan pen-gunjung. Selama pemaran berlangsung, stan RSUD tidak pernah sepi.

Dalam pameran itu, RSUD juga mengenalkan layanan akupunktur khusus masyarakat dewasa. Pihak RSUD juga menyediakan ber-bagi door prize yang nominal-nya mencapai jutaan rupiah yang nantinya akan diundi.

Hadiah yang akan diperebut-kan berupa sepeda gunung sebagai hadiah utama, kom-por gas, kipas angin, dis-penser, dan beraneka ragam hadiah lainnya.

Pantauan Koran Madura, setiap pengunjung yang mas-uk ke dalam stan RSUD dr. Moh. Anwar diberi souvenir. Hal itu untuk memeriahkan stan yang telah didesain khu-sus dalam rangkan memeri-ahkan hari jadi Kota Sumekar.

Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Fitril Akbar, mengatakan, dirinya mengaku sangat bahagia atas prestasi yang diraih itu. Penghargaan itu menjadi cambuk untuk semakin giat dalam memberikan pelay-anan terbaik.

”Demi kepuasan masyarakat, kami tidak akan tinggal diam. Bah-kan, kami akan terus beru-paya untuk meningkatkan segala kekurangan yang ada. Sehingga, RSUD mam-pu memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat umum,” katanya (adv/edy)

RSUD dr. Moh. Anwar Meraih Juara Harapan Satu

Disperta Panen PrestasiSUMENEP – Kinerja Dinas

Pertanian (Disperta) Sumenep membanggakan. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak prestasi yang sudah diraih salah satu SKPD pimpinan Bambang Heri-yanto ini. Terakhir, pada pagelar-an Pameran Pembangunan dan Expo Pesantren Hari JADI Kota Sumekar yang ke 744 berhasil menyabet juara 1.

Prestasi yang diraih terse-but bukan kali pertama. Bahkan, prestasi itu sudah diraih sejak 2011 lalu sampai 2013. Disper-ta meraih juara 1 di pameran pembangunan dalam kurun wak-tu tiga tahun berturut-turut. Pr-estasi ini diraih karena disperta memamerkan produk unggulan sebagai ciri khas. Yakni, produk olahan dari bahan daun kelor yang diolah menjadi teh, tepung, kerupuk dan jenis olahan lainn-nya.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraihnya. Apalagi, penghar-gaan ini secara kesinambungan.

”Ini penghargaan yang kedelapan kalinya sepanjang 2013. Ini mer-upakan kerja keras dari semua pihak di Disperta. Sehingga, pr-estasi yang membanggakan diraih dengan baik,” katanya.

Menurut Bambang, bahan olahan daun kelor memang men-jadi andalan disperta selama ini. ”Untuk itu, pengolahan semacam ini memang terus dikembangkan.

Sebab, keberadaannya cukup ber-manfaat bagi masyarakat banyak,” ucapnya.

Lebih lanjut Bambang men-gungkapkan, pihaknya akan terus memberdayakan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan). ”Setidaknya de-ngan begitu, bisa transfer teknolo-gi untuk menciptakan kemandi-rian.” pungkasnya. (adv/yat)

SUMENEP – Dinas Pertanian (Disperta) berkometmen akan mensejahterakan petani yang ada di Kabupaten Sumenep. Salah satu langkahnya melalui Pengemban-gan Kawasan Rumah Pangan Le-stari (KRPL). Tujuan dari KPRL itu menjadikan pekarangan rumah se-bagai sumber pangan keluarga. Se-hingga, masyarakat secara ekono-mis bisa diuntungkan.

KPRL ini sudah diterapkan

sebagian kelompok tani, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) Jambu Air, di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan. Bahkan, KWT sudah melakukan panen raya, Senin (4/11). Panen raya dilaku-kan setelah sukses melakukan ber-bagai tanaman pangan. Misalnya, terong, lombok dan lainnya.

Data Disperta, KWT yang men-dapatkan kucuran KPRL itu tidak hanya KWT Jambu Air saja, mel-

ainkan ada 12 kelompok. Kelompok itu tersebar di sejumlah kecama-tan. Yakni, Kecamatan Rubaru, Pragaan, Sumenep, Ambunten, Pa-songsongan dan Dasuk. Masing-masing mendapatkan Rp 47 juta. Peruntukannya salah satunya bisa pembuatan kebun bibit, demplot, kebun sekolah dan pangan olahan.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto menjelaskan, KPRL ini cukup urgen dilakukan oleh masyarakat. Keberadaanya memanfaatkan pekarangan warga yang selama ini dibiarkan. ”Secara ekonomis cukup menguntungkan, apalagi suntikan dana melalui APBN cukup jelas. Masyarakat bisa lebih mandiri membantu kehidu-pan sehari-hari,” katanya.

Bambang mengungkapkan, progam ini juga bisa mencegah adanya pemanasan global. Untuk itu, pihaknya akan terus melaku-kan upaya untuk menggenjot pro-gram ini kepada seluruh lapisan masyarakat. ”Makanya, ini tidak hanya dijalankan secara kontinyu. Yakni, setiap program dipastikan bakal ada,” ungkapnya. (adv/yat)

Disperta Serukan Rumah Pangan Lestari

SEREMONIAL DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP

SEREMONIAL

DIDUGA SELINGKUH

Polisi Amankan Sepasang PNS

SUMENEP - Komisi A DPRD Sumenep beren-cana mengubah regulasi pemilihan kepala desa (pilkades) pada tahun 2014. Biaya pendaftaran calon kepala desa rencananya akan ditanggung pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

SB dan H dikabarkan sudah

nikah siri meskipun keduanya sudah punya pasangan masing-masing.

Semangat yang akan kita ajukan tadi ke Kabag Pemdes agar demokrasi tingkat

desa itu benar-benar demokratis. Pada calon tidak lagi memikirkan

biaya pendataran yang begitu besar.

Tinggal APBDes yang menganggarkan

Seorang petugas sedang memeriksa kotak suara dalam proses pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu. Komisi A DPRD Sumenep berencana mengubah regulasi pemilihan kepala desa pada tahun 2014. Biaya pendaftaran calon kepada desa akan ditanggung APBDes.

KONTAK LANGGANAN

0328-6770024 | 081931012753 (Manajer Pemasaran)

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II12

Menurut Atiq, di Pamekasan saat ini masih banyak

kekurangan tenaga pendidik lulusan Pendidikan Tinggi Islam. Terutama

lembaga pendidikan yang berada dibawah

naungan Dinas Pendidikan (Disdik)

Pamekasan.

PAMEKASANPAMEKASAN

Dari penelusuran yang dilakukan kedua lembaga itu diketahui bahwa kebijakan pemerataan di SD Negeri 1 dan pembelian seragam di SD Negeri 3 Kertagena Tengah, atas permintaan komite se-kolah.

Pihak komite sekolah menyatakan akan memper-tanggungjawabkan pemer-ataan dan pembelian seragam itu tanpa melibatkan satu gu-rupun. Sebab, jika tidak dibagi rata, Komite Sekolah khawatir akan menimbulkan gejolak, karena penerima BSM tidak semuanya berasal dari kelu-arga miskin sesuai pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

“Saya konfirmasi soal itu. Ternyata kebijakan itu diber-lakukan atas permintaan komite sekolah yang disetujui wali murid, yang dituangkan dalam surat pernyataan” ka-tanya.

Meski demikian, Kabid TK/SD Disdik Pamekasan Prama

Jaya tidak membenarkan adanya pemerataan BSM de-ngan alasan apapun. Sebab, BSM itu merupakan hak pen-erima yang terdaftar agar di-gunakan untuk menunjang kebutuhan anak selama men-empuh pendidikan.

Seperti diberitakan, dua kepala sekolah (Kasek) Se-kolah Dasar Negeri (SD Negeri) di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan diduga menyia-sati penyaluran dana bantu-an siswa miskin (BSM). Yaitu, Kasek SD Negeri 3 Kertagena Syamsul Arifin dan Plt. Kasek SD Negeri 1 Kertagena Ten-gah, Sudahri.

Kasek SD Negeri 3, tidak menyalurkan BSM dalam ben-tuk uang tetapi dana itu dibel-ikan seragam untuk dibagikan kepada semua siswa, termasuk yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM. Sisa dari pem-belian seragam itu, akan di-gunakan untuk membangun pagar sekolah.

Sedangkan di SD Negeri 1 Kertagena Tengah, semua siswa menerima dana BSM meski tidak tercantum sebagai penerima. Siswa yang terdaf-tar sebagai penerima, mem-peroleh dana lebih banyak Rp 100 ribu dari siswa yang tidak terdaftar sebagai penerima.

Salah satu wali murid SD Negeri 3, yang namanya eng-gan dikorankan mengatakan pihak sekolah memang sudah mengumpulkan semua wali murid dan komite sekolah un-tuk merealisasikan rencana pembelian seragam dari dana BSM untuk semua siswanya. Dalam musyawarah itu, Sy-amsul Arifin selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa siswa yang memperoleh BSM sebanyak 40 orang dengan total dana sekitar Rp 16 200 000. Sedangkan jumlah siswa di sekolah itu sebanyak 60 siswa lebih sehingga terdapat 20 siswa yang tidak kebagian BSM.

Atas dasar itu, pihak se-kolah kemudian menyam-paikan keinginannya untuk membeli seragam untuk se-mua siswa di sekolah itu, de-ngan alasan siswanya belum berpakaian rapi dan alasan kasihan kepada siswa yang tidak menerima BSM. Se-hingga pihak sekolah mem-inta kesediaan wali murid penerima BSM untuk me-nyetujui rencana itu. Untuk

pembelian satu stel seragam pramuka, satu baju putih, sepasang sepatu, kaos kaki, topi, dan dasi.

Dari semua yang hendak dibeli itu, pihak sekolah sudah menentukan total harganya dan para wali murid hanya diminta persertujuan. Dari to-tal pembelian seragam untuk 60 siswa lebih di sekolah itu, menghabiskan dana sebesar Rp 15 jutaan, sehingga masih menyisakan dana sekitar Rp 1 juta lebih. Dana itu kemudian diminta persertujuan untuk dibuatkan pagar.

Menurut wali murid itu, saat musyawarah berlang-sung, terdapat beberapa wali murid yang mengaju-kan keberatan dengan ren-cana sekolah itu. Sebab, BSM merupakan hak siswa miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima. Namun keberatan dari wali murid itu kurang mendapat respon dan pihak sekolah terkesan memaksa-kan kehendaknya.

“Apa boleh, pembelian se-ragam dari BSM dikoordinir kepala sekolah dan dibagi rata kepada semua siswa. Dan apa benar, dana BSM dibangun se-kolah. Pembangunan itu kan sudah ada anggaran tersendi-ri,” katanya.

Lebih dari itu, pembelian seragam itu juga dinilai tidak sesuai kebutuhan siswa, ka-rena kebanyakan dari mereka

masih memiliki seragam yang layak dipakai. Oleh karenanya, mereka sangat mengharapkan dana itu diberikan utuh, agar bisa digunakan untuk kepent-ingan lain yang menujang ke-butuhan pendidikan murid.

Sementara itu, Plt. Kepala SD Negeri 1 Kertagena Ten-gah, memberlakukan cara lain dalam penyaluran BSM. Di se-kolah itu, semua siswa yang berjumlah sebanyak 95 orang menerima dana BSM meski tidak tercantum sebagai pen-erima. Siswa yang terdaftar se-bagai penerima, memperoleh dana lebih banyak Rp. 100 ribu dari siswa yang tidak terdaftar sebagai penerima.

Sebanyak 58 siswa yang tercantum sebagai penerima memperoleh dana sebesar Rp 283.000 persiswa, sedangkan 37 siswa yang tidak terdaf-tar sebagai penerima keba-gian sebanyak Rp 183.000 persiswa. Dari pembagian dana itu, diperkirakan masih ada sisa dana sebanyak Rp 1.465.000.

Pembagian dana BSM ke-pada semua siswa di SD Negeri 1 Kertagena Tengah ini, juga melibatkan wali murid dan komite sekolah. Dalam kesem-patan itu, Sudahri mengatakan bahwa sisa dana itu digunakan untuk pembuatan rekeneng siswa dan biaya transportasi guru yang mengurus bantuan itu. (uzi/rah)

Penyimpangan BSM DitelusuriKomite Sekolah Mengaku Akan Bertanggung JawabPAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pame-kasan telah menelusuri informasi pemerataan dana batuan siswa miskin (BSM) di SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Kertagena Tengah, Kadur Pamekasan. Penelusuran ini dilakukan oleh Abdul Munif, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Kadur, untuk memperoleh informasi yang utuh terkait pemer-ataan itu.

PAMEKASAN -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mengingatkan masyarakat agar mewaspa-dai bencana alam memasuki musim hujan tahun ini. Ben-cana banjir, longsor, puting beliung, dan bencana lain, sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman serius, sehingga dibutuhkan kewaspadaan.

Plt. Kepala BPBD Pame-kasan Ismail Rabu (6/10) mengatakan potensi banjir dan tanah longsor masih mengancam sebagian wilayah di Pamekasan, ter-uma di wilayah yang sudah menjadi langganan tiap tahunnya. Daerah rawan banjir, yaitu di Kelurahan Patemon, Kecamatan Pame-kasan, dan sekitarnya serta di Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan. Sedangkan dae-rah yang termasuk wilayah longsor, yaitu di wilayah Ponjuk, Desa Pamoroh, Ke-camatan Kadur, sebagian daerah Pademawu, serta be-berapa lokasi di wilayah ut-ara Pamekasan seperti Waru dan Palengaan.

“Kami belum bisa sebut-kan satu-satu, tetapi data bencana tahun sebelumnya akan kami pelajari. Di dae-rah Pademawu ini ada be-berapa daerah yang rawan longsor terutama daerah-daerah yang terkena dampak banjir,” katanya.

BPBD Pamekasan be-lum bisa memetakan daerah mana saja yang tergolong rawan terkena angin puting beliung karena hasil rapat koordinasi (Rakor) penang-gulangan bencana di Jawa Timur belum merinci daer-ahnya. Prakiraan badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) juga belum bisa memprediksi se-cara kongkrit. Hanya saja, wilayah Pamekasan termas-uk kategori daerah yang raw-an terkena angin, teruma di daerah-daerah yang letakn-ya berada di hamparan luas seperti di daerah Pademawu dan Larangan, serta wilayah Palengaan dan Pegantenan yang pada tahun-tahun se-belumnya terkena bencana

angin puting beliung.Dia menjelaskan

pihaknya sudah menerima edaran peringatan dini dari tingkat provinsi menyusul terjadinya hujan sedang yang disertai angin kencang dan gumpalan awan tebal yang terjadi beberapa wak-tu lalu. Sehingga pihaknya kini menetapkan status siaga darurat bencana ter-hitung pada bulan ini sam-pai Desember mendatang. Selanjutnya, pihaknya akan menetapkan status tanggap darurat bencana pada Janu-ari mendatang yang akan disertai dengan pendirian Posko tanggap bencana se-bagai pusat pelayanan bagi korban bencana alam di Pamekasan.

Menurut Ismail, pihakn-ya sudah mengagendakan untuk melakukan sosial-isasi siaga bencana untuk memberi pemahaman kes-iagaan menghadapi bencana banjir dan longsor kepada masyarakat yang akan di-lakukan dalam waktu dekat. Sedangkan untuk kegiatan simulasi tanggap bencana belum bisa dilakukan karena terkendala anggaran.

Ia menambahkan BPBD sudah mengajukan tamba-han peralatan dan bantuan bagi korban bencana ke ting-kat Jawa Timur. Peralatan yang diajukan diantaranya, gergaji mesin (Sinzu) untuk penanganan korban angin dan perahu karet untuk kor-ban banjir serta makanan siap saji dan usulan bantuan sembako.

Pada musim hujan tahun lalu, bencana puting beli-ung merobohkan puluhan rumah dan sejumlah ban-gunan tempat usaha milik warga Desa Trasak, Kecama-tan Larangan serta sejumlah rumah warga di Kecamatan Pademawu Pamekasan. Se-dangkan bencana banjir, seringkali merendam sejum-lah pemukiman penduduk di kelurahan Patemon dan Kelurahan Gladak Anyar Ke-camatan Pamekasan, akibat luapan sungai yang tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi. (uzi/rah)

MUSIM HUJAN

BPBD Siaga Darurat Bencana

Lokasi rawan longsor di jalan raya Pakong, (Ponjuk, Desa Pamoroh, Kadur)

PAMEKASAN - Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta dukungan politik DPRD se-tempat, terkait rencana peru-bahan status sekolah tinggi itu menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Menurut Pembantu Ketua (PK) I STAIN Pamekasan Dr Atiqullah, Rabu, dukungan dari pihak DPRD Pamekasan penting, karena rencana peru-bahan status lembaga itu, me-mang butuh dukungan politik dari pihak legislatif setempat.

“Disamping itu, jika kami mendapatkan dukungan poli-tik, maka keberadaan STAIN bisa lebih optimal, dalam ikut mendukung suksesnya pro-gram pemerintahan di ling-kungan pemkab Pamekasan,” katanya menjelaskan.

STAIN Pamekasan beren-cana mengubah status dari se-kolah tinggi menjadi institute dengan tujuan agar bisa mem-perbanyak program studi, se-hingga keberadaan kampus itu nantinya mampu mewadahi kebutuhan masyarakat dan tenaga pendidik di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Atiq, di Pame-kasan saat ini masih banyak kekurangan tenaga pendidik lulusan Pendidikan Tinggi Is-lam. Terutama lembaga pen-didikan yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan.

Disamping itu, dengan adanya perubahan status dari sekolah tinggi ke institute, maka lembaga itu nantinya bisa lebih banyak membuka program studi kependidikan atau “tadris” sesuai dengan bi-

dang studi yang dibutuhkan di masing-masing lembaga pen-didikan. Seperti, matematika, bahasa inggris, IPA, biologi, dan matematika.

“Kalau statusnya masih

sekolah tinggi, kami tidak bisa membuka banyak program stu-di,” kata Atiqullah menjelaskan.

Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Mohammad Makmun mem-benarkan adanya permintaan dukungan politik pihak STAIN terkait rencana perubahan status dari sekolah tinggi menjadi institute itu.

Makmun menjelaskan pihakn-ya memang pernah menggelar pertemuan segitiga yang melibat-kan pimpinan STAIN, DPRD, dan Kepala Kemenag Pamekasan.

Hasil kajian yang dilaku-kan internal komisi D bersama unsur pimpinan DPRD. DPRD Pamekasan menyepakati STAIN Pamekasan memang sepantasnya untuk mengaju-kan perubahan status dari se-kolah tinggi ke institute.

“Karena selain memang

menjadi kebutuhan, peningka-tan status dari sekolah tinggi menjadi institute, nampaknya memang menjadi keharusan dan ini seirama dengan pro-gram pemkab Pamekasan,” kata Makmun menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung dia, pihak legislatif nantinya akan mendorong pihak ek-sekutif, yakni pemkab Pame-kasan dan Kemenag setempat untuk ikut memperjuangkan perubahan status dari sekolah tinggi ke institute itu.

Disamping itu, dengan adanya perubahan status, maka STAIN juga berpeluang membuka program strata 2, sehingga masyarakat Pame-kasan secara khusus dan Ma-dura pada umumnya, tidak terlalu jauh melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. (ant/rah)

PERUBAHAN STATUS

STAIN Minta Dukungan Politik

aktivitas jual beli daging di pasar 17 Agustus, Pamekasan. Pasar tersebut direncanakan segera diperluas.

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II 13PAMEKASAN

PERTANYAKAN JANJI MEN BUMN. Buruh mengangkut garam di Lahan garam Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Rabu (6/11). Petani garam Madura mempertanyakan janji Menteri BUMN yang akan menyalurkan dana bantuan bagi petani miskin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam melaui program membranisasi lahan yang sampai saat ini belum terwujud.

Data yang dimiliki Komisi D DPRD Pamekasan menye-butkan TPP guru PNS yang be-lum terbayarkan, pada tahun 2010 mencapai Rp 39,3 juta, anggaran 2011 mencapai Rp 941,3 juta, sedang pada ang-garan 2012 sebesar Rp 1,6 miliar, dan pada anggaran ta-hun ini sebesar Rp 2,7 miliar.

Sementara untuk guru non PNS, pada anggaran tahun 2011, TPP yang belum ter-bayarkan mencapai Rp 3,36 miliar, pada anggaran 2012

Rp 10,98 miliar. Sedang un-tuk anggaran tahun ini belum dihitung, namun jumlahnya diperkirakan lebih besar.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin mengatakan saat ini Kanwil Kemenag Jawa Timur tengah berkonsentrasi agar tunjangan guru tersebut segera bisa dic-airkan, termasuk Tunjangan Sertifikasi, yang jumlahnya juga cukup banyak.

Menurut Zainal, tanggun-gan tunjangan guru itu sepe-

nuhnya menjadi tanggungan Pemerintah RI, sehingga pen-cairannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di APBN.

“Semua tunjangan guru tersebut dianggap hutang oleh pemerintah pusat, dan pencairannya hanya dicairkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan APBN,” terangnya.

Sayangnya dia tidak men-jelaskan mulai kapan seluruh tunjangan itu akan direal-isasikan. Zainal hanya men-jelaskan terhambatnya pen-yaluran tunjangan tersebut disebabkan adanya kesalahan penganggaran, tanpa adanya pembatasan atau kuota guru yang akan mendapatkan-nya. Hal tersebut berdampak pada kelebihan kuota akibat kurangnya persediaan angga-ran yang disiapkan pemerin-tah.

“Seharusnya pemerintah

membatasi kuota guru yang mendapatkan tunjangan serta besaran nilainya. Sehingga hal ini bisa digunakan untuk me-nyeleksi guru sesuai standar kualitas yang ditentukan,” kata Zainal.

Ia memperkirakan tang-gungan tunjangan guru terse-but, baru bisa dipenuhi mulai tahun depan. Namun ia tidak bisa memastikan tunjangan itu akan disalurkan semua, karena besarnya nilai tang-gungan.

“Seluruh Jawa Timur men-capai Rp 3 trilliun. Sehingga memberatkan bagi beban ang-garan,” kata Zainal.

Puluhan guru agama yang tergabung dalam Asosiasi Tenaga Guru Pendidikan Aga-ma Indonesia (ATPAI) Pame-kasan, bulan lalu, bertemu DPRD setempat menanyakan tunjangan sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama Islam yang belum terbayarkan.

Ketua ATPAI, Syamsul Ari-fin mengatakan jumlah guru agama yang belum mendapat-kan tunjangan sertifikasi guru pada tahun 2011 mencapai 84 orang, sementara tahun 2012 sebanyak 135 orang. Padahal untuk guru-guru mata pelaja-ran lainnya sudah menerima penyaluran sesuai dengan jad-wal.

Syamsul menambahkan tidak hanya tunjangan guru sertifikasi tahun 2011 dan 2012 yang tidak terbayarkan, tunjangan sertifikasi tahun 2007 hingga 2010 juga selalu berkurang dari pencairan yang semestinya.

Jumlah tanggungan utang pemerintah pusat, untuk tun-jangan sertifikasi guru pada tahun 2011 hingga 2012, di Jawa Timur mencapai Rp 3 triliun. Sementara untuk guru di Kabupaten Pamekasan mencapai Rp 58 miliar. (awa/muj/rah).

Kementerian Agama Dililit HutangPuluhan Miliar Tunjangan Guru Belum TerbayarkanPAMEKASAN – Tidak salah ketika dikatakan Ke-menterian Agama dililit hutang. Sebab Kemenag Pamekasan hingga saat ini masih memiliki tang-gungan pembayaran dana Tunjangan Profesi Pen-didik (TPP) sebesar puluhan miliar rupiah. TPP tersebut sejatinya bagi guru yang berstatus Pega-wai Negeri Sipil dan Swasta, sejak tahun 2010 lalu, hingga saat ini masih belum juga dilunasi oleh Kemenag.

PAMEKASAN - Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menilai se-layaknya pemerintah setem-pat membangun pasar induk di luar kawasan kota. Tujuan-nya untuk pengembangan kawasan ekonomi terpadu di wilayah itu dan menghindari ketimpangan ekonomi anta-ra kawasan perkotaan dan perdesaan.

Menurut Hosnan, pemer-intah tidak perlu memper-luas pasar induk yang ada di kawasan kota, karena pada akhirnya pasar-pasar itu akan kelebihan kapasitas. Anggaran yang ada, kata dia, sebaiknya digunakan untuk melengkapi fasilitas di pasar-pasar itu dan membangun pasar induk di luar kawasan kota agar terjadi penyebaran sentra ekonomi rakyat.

Sementara ini, dalam pandangan Hosnan, pasar induk di luar kawasan kota hanya ada di Kecamatan Waru. Sementara di kecama-tan lain, terutama di wilayah timur dan selatan Pame-kasan belum ada.

Hosnan menyatakan pada dasarnya Komisi B men-dukung rencana pengem-bangan pasar induk yang ada di wilayah kota, namun rencana itu dinilainya bukan solusi untuk mengurangi ke-padatan di pasar tersebut.

“Harus ada upaya penye-baran sentra kegiatan ekono-mi sehingga ada alternatif bagi masyarakt untuk mel-akukan kegiatan ekonomi,” jelas Hisnan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan berencana mem-

perluas tiga pasar induk di wilayah kota antara lain, Pasar Kolpajung, Pasar 17 Agustus, dan Pasar Gurem. Ketiga pasar itu dinilai sudah tidak mampu menampung aktifitas jual beli, karena makin banyaknya pedagang di dalamnya dan mengaki-batkan akses jalan makin sempit.

Kepala Dinas Pendapa-tan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat, Taufiqurrahman mengata-kan semua los di tiga pasar itu sudah terisi, sehingga banyak pedagang yang ber-jualan di halaman dan lorong pasar. “Perluasan itu sudah kami rencanakan. Mung-kin pelaksanaannya tahun depan,” kata Taufik.

Tahun ini ada beberapa pasar yang dikelola pemer-intah, infrastrukturnya akan dibenahi. Diantaranya, akses jalan, saluran irigasi, lampu penerangan, dan perbaikan los sehingga tidak nampak kumuh.

Selain pasar induk, 13 pasar tradisional milik Pem-kab Pamekasan lainnya, juga direncanakan akan dibenahi. Sedangkan untuk pasar desa, perbaikannya menjadi tang-gung jawab pemerintahan desa dari hasil pengelolaan keuangan pasar desa terse-but.

Direncanakan dalam per-baikan itu, pasar tradisional akan didesain menjadi seper-ti pasar modern. Di masing-masing los akan disediakan tempat barang yang terlihat bersih dan nyaman. (awa/muj/rah).

SENTRA NIAGA

Pembangunan Pasar Induk Seharusnya di Luar Kota

PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, hari ini (Kamis, 7/11), menerjun-kan 500 anggota polisi untuk mengamankan kedatangan jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan. Para personel kepolisian itu akan disebar di beberapa titik di sekitar lokasi penurunan para jamaah.

Kepala Bagian Ope-rasional Polres, Komisaris Wurianto mengatakan ber-dasarkan hasil rapat koor-dinasi antara Polres dengan Kantor Kemenag Pamekasan, lokasi penyambutan para jamaah ada dii lima titik, antara lain di lapangan Pen-dopo Ronggosukowati, Arek Lancor, Lapangan Mako Bri-mob, UD. Chair, dan SD Plus Nurul Hikmah. Di masing-masing titik tersebut, Polres mengerahkan 100 personel dari berbagai kesatuan de-ngan sistem pengamanan terbuka dan tertutup.

Wurianto meminta agar warga yang akan menjemput keluarganya dalam jumlah besar untuk melapor ke Polsek terdekat untuk menda-patkan pengawalan dan tidak mengganggu kendaraan lain.

“Biasanya mereka menjemput dengan konvoi. Akan lebih bagus jika satu kecamatan ada satu konvoi sehingga pengamanan dan pengawalannya lebih mu-

dah,” katanya.Menurutnya, jika koor-

dinator penjemputan itu melapor ke Polsek, maka mereka akan dikoordinir dan pengawalan langsung dilakukan sekali.

Ia juga mengingatkan agar para peserta konvoi itu untuk tetap menggunakan aturan berlalu lintas, karena polisi akan menindak setiap pengendara yang melanggar peraturan.

Jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 35, 36, dan kloter 37 akan tiba pada hari ini, (Sabtu, 7/11) secara bertahap.

Pelaksana tugas Kasi Haji dan Umroh, Kantor Kemen-terian Agama (Kemenag) Pamekasan, Akhmad Nawawi mengatakan jamaah pada tiga kloter itu sudah selesai mel-akukan ziarah di Madinah dan melakukan persiapan untuk kepulangan ke tanah air.

Menurut Nawawi, hingga kemarin, jamaah haji asal Pamekasan yang mening-gal sebanyak tiga orang antara lain, Suroji, asal Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Riyati Mastuki Nurjareh binti Mastuki, asal desa Durbuk, Pademawu dan Abdul Bahri Rahbini, dari Desa Branta Pesisir, Kecama-tan Tlanakan. (awa/muj/rah).

MENYAMBUT TAMU ALLAH

500 Porsonel Akan Mengamankan Kepulangan Jamaah Haji

PAMEKASAN – Joko Purnomo, 25, seorang maha-siswa salah satu perguruan tinggi di Pamekasan mengala-mi babak belur serius di seku-jur tubuhnya setelah dipukuli berramai-ramai oleh warga, Selasa (5/11). Warga Dusun Tacempa, Desa Plakpak, Ke-camatan Pegantenan itu di-dapati mencuri helm milik Ahmad Muafa, 21, warga Desa Grujugan, Kecamatan Laran-gan, di sekitar Monumen Arek Lancor.

Muafa menceritakan, saat itu dia menaruh helm di sepe-da motornya yang diparkir di sekitar monumen. Tidak ber-selang lama, tiba-tiba seorang pengunjung mengambilnya dan segera kabur. Ia segera mengejar pemuda itu sambil meneriakinya maling.

Beberapa pengunjung juga ikut membantu mengejar se-hingga pemuda itu berhasil ditangkap.

Sejumlah pengunjung me-mukuli pelaku hingga tidak

berdaya. Beruntung lokasi ter-tangkapnya pemuda itu tidak jauh dari Pos Satpol PP, se-hingga bisa segera diamankan dan langsung dibawa ke Polres setempat.

Dalam pemeriksaan di kantor Polisi, pelaku berd-alih hanya berniat meminjam helm tersebut, karena men-gira itu milik temannya. “Saya hanya mau pinjam untuk beli air. Saya mengira itu milik te-man saya,” katanya. (oni/muj/rah)

KRIMINAL

Mahasiswa Dihakimi karena Mencuri

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II14 SAMPANG

Dari 12 tersangka kasus perjudian, mereka ditangkap di 7 tempat kejadian perka-ra (TKP), yaitu Kecamatan Sokobanah, Ketapang, Karang Penang, Jrengik, Torjun, Cam-plong, dan Kota Sampang.

12 tersangka perjudian berinisial, A (45), S (32), P (40), E (38), M (40), R (54), M (37), U (42), B (28), H (41), S (43), dan F (47). Mereka di-tangkap lantaran terlibat berbagai kasus perjudian se-perti, judi toto gelap (togel), judi burung dara, judi dadu, dan judi saat pemilihan kepala desa (pilkades).

Sedangkan pelaku kasus tindak pidana senjata tajam (Sajam) diamankan di lima TKP.

Di antaranya di Kecamatan Ro-batal, Tambelangan, Omben, Karang Penang, serta Kecama-tan Camplong. Tersangkanya yaitu berinisial H (42), M (29), R (36), B (40), dan A (43).

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar me-ngatakan, penangkapan ter-sangka selama seminggu itu didominasi oleh tindak pi-dana perjudian. 19 tersangka kini mendekam di balik sel tahanan mapolres untuk men-jalani pemeriksaan.

"Selama sepekan ini kami amankan kebanyakan dari per-judian, dan kita amankan di ba-lik sel tahanan," ucapnya, Rabu (6/11) kepada Koran Madura.

Tak hanya itu, lanjut Im-

ran, dalam kasus narkoba didapati dua orang ter-sangka berinisial S (46), dan M (48). Kedua ter-sangka pengangguran itu merupakan warga Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sam-pang. Bahkan, tersangka ditangkap setelah keluar dari terminal Jalan Raya Imam Ghozali, sekitar pukul 04.30 WIB. "Keduanya ini pemakai yang kita tangkap setelah ke-luar dari terminal Sampang berkat informasi dari warga," jelasnya.

Tersangka kasus narkoba terancam dijerat Pasal 112 ayat 1 junto 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009. Apalagi, dari tangan tersangka kriminal polisi berhasil mengamankan barang bukti kasus perjudian berupa uang sebesar Rp. 3 juta, sabu-sabu seberat sep-erempat gram, 4 buah ponsel, dan 3 sajam dan 1 buah clurit. (ryn/lum)

19 Pelaku Kriminal DiamankanSAMPANG – Dalam sepekan terakhir, Satreskrim Polres Sampang sedikitnya telah mengamankan 19 tersangka pelaku kriminal. 12 tersangka terlibat kasus perjudian, 5 tersangka terlibat kasus senjata tajam (Sajam), dan 2 orang lainnya jadi tersangka kasus narkoba.

KRIMINAL. 19 tersangka pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Sampang dalam sepekan terakhir.

Pemeriksaan tertutup tersebut dilakukan di ruang Bimbingan Konseling (BK) SMP Negeri 2. Tim disdik yang melakukan pemerik-saan mengaku belum bisa memberikan kesumpulan, karena guru yang diduga

melakukan penganiayaan tidak mengakui.

Kasi Promosi dan Mutasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Ach Fathori mengatakan, pi-haknya belum bisa meny-impulkan dugaan insiden

penamparan tersebut. Sebab, kedatangan dirinya hanya sebatas memotret kejadian di lapangan.

"Kita ke sini masih ha-nya sebatas memotret saja, dalam artian ingin menge-tahui realita di lapangan dengan mengklarifikasi pemeriksaan antara guru dan siswanya itu," ucapnya kepada Koran Madura.

Ditanya apakah memang ada penamparan, Fathori tidak bisa memberikan komentar banyak. Pasalnya, dari hasil permintaan kete-

rangan kedua belah pihak itu masih menunggu proses selanjutnya dengan hasil laporan nantinya. Apalagi, menurutnya, tim disdik saat melakukan pemeriksaan hanya menerjunkan satu tim yang dibagi menjadi dua.

"Kita masih akan tunggu laporan dulu kepada kepala dinas dan kesimpulannya juga nanti pasti tau secara formil, saya tidak punya hak. Kalau masalah penamparan itu tadi saya sudah tanyakan kepada 3 siswa tapi hasilnya nanti kita tunggu saja. Karena ada 1 tim melakukan pemeriksaan dibagi menjadi dua yang pertama memeriksa kepada siswa dan satunya lagi kepada guru," jelas-nya sembari meninggalkan ceceran pertanyaan media.

Tak hanya 3 korban siswa saja saat diperiksa oleh pihak disdik, melainkan ada beberapa siswa lainnya juga dilakukannya pemerik-saan. Alasanya mengapa siswa lain ikut terpanggil dalam pemeriksaan, Fathori menuturkan hanya seba-gai refresensi saja dalam pemeriksaan itu. "Ketua kelas senior juga diminta masalah lainnya sebagai refrensi saja," tuturnya.

Dirinya menambahkan, jika memang benar nantinya ada kesalahan terhadap oknum guru, dirinya tidak

bisa berbuat banyak dalam memberikan sanksi. "Kami itu memberikan sanksi terbatas sekali. Karena yang mempunyai kewenangan itu pihak inspektorat setelah ada laporan dari pihak disdik bagaimana hasil pemeriksaan di lapang-an atau data awal. Kalau memang berkembang akan dibentuk tim untuk menu-lusuri sekarang kan masih belum bisa menyimupulkan dulu," terangnya.

Sementara SH, guru yang diduga melakukan penamparan terhadap tiga siswanya, menuturkan, dalam tindakan dirinya menampar hanya sebagai rasa tangggung jawab agar siswa tidak melanggar tata tertib sekolah. Sebab, terlihat kesalahan tiga siswa itu dari kuku serta rambut panjang. Apalagi dengan pakaian kaos kaki pendek yang dinilai melanggar tata tertib sekolah.

"Jangan hari ini saya masih mau ngajar dulu. Pokoknya tamparan dari saya itu rasa tanggung-jawab saya supaya siswa tidak seperti itu. Apalagi, kuku rambut panjang, dan kaos kakinya pendek. Mereka itu kan sudah me-langgar aturan sekolah," katanya bergegas menuju ruang kelas. (ryn/lum)

DUGAAN PENGANIAYAAN

Disdik Klarifikasi ke Guru dan SiswaSAMPANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Sam-pang, Rabu (6/11) sekitar pukul 09.30 WIB menda-tangi SMP Negeri 2. Kedatangan tim disdik untuk memastikan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh salah satu guru terhadap tiga orang siswanya. Tim disdik memeriksapelaku dan korban.

SAMPANG - Dinas Pen-dapatan Daerah, Pengelo-laan Keuangan dan Aset Ka-bupaten Sampang mengaku sudah mengevaluasi Perda Retribusi Nomor 05 Tahun 2011, dan tidak ada kenai-kan tarif retribusi pasar secara signifikan. Karena sesuai dengan hitungannya, masyarakat hanya dibeban-kan sampai 50 persen.

Kepala Dinas Pendapa-tan Daerah dan Pengelolaan Aset (Dispendaloka) Kabu-paten Sampang Suhartini Kaptiati menyatakan, tidak ada kenaikan retribusi, ka-rena untuk menyusun ta-rif sudah ada hitungannya dari pembangunan pasar, kebutuhan keamanan serta pelayanan. Masyarakat ha-nya dibebankan 50 persen dari total biaya keseluruhan yang mencapai Rp 182 juta perbulan.

Pihaknya sudah mela-kukan penyisiran ke setiap pasar dan tidak pernah ada masalah. Hanya sebagian orang saja yang belum me-nerima dengan kemungkinan memiliki jumlah los yang ba-nyak sehingga terasa berat.

“Perda Nomor 05 Ta-hun 2011 sudah dievaluasi ulang dan sudah diajukan ke pimpinan serta mengun-dang masyarakat dan perlu disosialisasikan karena su-dah batas kewajaran diband-ingakan pada tahun 2002 sampai 2009 yang masih belum mendapatkan fasili-tas. Sehingga, muncul perda tahun 2011 untuk menjamin keamanan dan pelayanan masyarakat yang berjualan didalam pasar,” ujarnya ke-pada wartawan

Masih kata Suhartini Dari semua total anggaran yang dikeluarkan oleh pe-merintah yang dibebankan kepada masyarakat sebe-sar 50 %. Sedangkan untuk Pasar Srimangunan Sam-pang masyarakat dibeban-kan sebesar 45 persen untuk biaya setiap bulannya ter-masuk kebersihan, dan kea-manan pasar.

Sebelumnya ketua LSM MDW Tamsul ketika men-datangi Pemkab Sampang mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) paling besar senilai Rp. 61 miliar diper-oleh dari pendapatan pasar di Sampang dan pember-lakuan perda tidak pernah melibatkan para pedagang pasar.

Sehingga, dalam pem-bekuan perda baru dan lama secara otomatis pedagang tidak mempunyai hak untuk membayar. “Pastinya ada penarikan retribusi lebih be-sar yang tidak sesuai dengan perda sampai 300 persen dari perda lama. Apalagi ditam-bah dengan adanya pasar modern serta dengan adan-nya pembayaran retrbusi harian bulanan juga,” ung-kapnya. (jun)

PASAR

Dispendaloka Bantah Kenaikan Tarif Pasar

DIPERIKSA. Siswa korban penganiyaan keluar dari ruang BK SMP Negeri 2 Sampang usai diperiksa oleh tim dari Dinas Pendidikan setempat, Rabu (6/11).

Hasil Operasi Polisi dalam Sepekan

Pada berita “Hasil Produksi Penerima Bantuan Pugar Meningkat” tertulis Desa Dharma Kecamatan Torjun. Semestinya Desa Dharma Kecamatan Camplong. Demikian kesalahan telah diperbaiki.

Perda Nomor 05 Tahun 2011 sudah dievaluasi ulang

dan sudah diajukan ke pimpinan serta

mengundang masyarakat dan perlu

disosialisasikan karena sudah

batas kewajaran dibandingakan pada tahun 2002 sampai 2009 yang masih

belum mendapatkan fasilitas. Sehingga,

muncul perda tahun 2011 untuk

menjamin keamanan dan pelayanan

masyarakat yang berjualan didalam

pasar,”

Suhartini Kaptiati Kepala Dispendaloka Ka-

bupaten Sampang

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO. 0234 | TAHUN II 15BANGKALAN

"Kami akan menindak-lanjuti dan memanggil Badan Lingkungan Hidup (BLH) terkait permasalahan terse-but. Kita akan membahas hal itu di internal komisi," kata

Fatkhurrahman, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan.

Untuk itu, pihaknya ter-lebih dahulu akan memerik-sa proses kontrak kerjanya. Sebab, jika itu sudah dibahas.

Tentunya, Komisi akan me-ngetahui permasalahan yang ada diantara kontraktor de-ngan dinas terkait.

"Jika ini sudah dibahas, baru kita nanti bisa menge-tahui dasar permasalahan-nya. Sebab, sanksi denda terus mengalir sesuai kontrak kerja apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan penger-jaan proyek belum selesai," ungkapnya.

Fathurrahman menjelas-kan pihaknya juga bisa mela-cak kendala belum cairnya ter-

min terakhir, yang dimaksud oleh pihak kontraktor, yakni sisa dana sebesar Rp 198 juta yang menurut pemberitaan belum dicairkan.

"Yang jelas kita pasti akan mencari tahu kendalanya, nanti bisa ketahuan per-masalahan yag mendasar. Kita akan mengagendakan per-temuan antara komisi C de-ngan BLH dan rekanan, sete-lah agenda intern yang telah ditetapkan komisi," terangnya.

Dia pun menyayang-kan, proses pengerjaan yang

dinilai belum rampung. Sebab, pemasangan instala-si listrik belum dikerjakan. Apalagi, posisi proyek peker-jaan yang tepat berada di kantor DPRD, Dispora, dan Polres Bangkalan.

"Proyek yang di depan mata kita, yakni kantor DPRD sendiri masih tersendat-sen-dat pelaksanannya. Apalagi proyek lain yang jauh. Saya yakin dalam dua hari tidak akan selesai. Mau dipasang bagaimana instalasi listrikn-ya," tanyanya. (ori/rah)

Pemasangan Instalasi Listrik Belum Dikerjakan

Dewan Akan Memanggil BLH dan RekananBANGKALAN - Belum rampungnya pengerjaan proyek pertamanan memaksa DPRD Bangkalan ang-kat bicara. Sebab taman yang secara juknis harus di-pasang lampu, hingga kemarin (6/11) masih belum terpasang. Oleh karena itu, DPRD akan memanggil pihak terkait guna mengetahui permasalahan yang tengah terjadi, sehingga pelaksanaan proyek terse-but tersendat.

BANGKALAN - Memasu-ki musim pancaroba Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangka-lan memberlakukan siaga darurat bencana bagi 18 Ke-camatan setempat. Keten-tuan tersebut diberlakukan sejak tanggal 10 November hingga 31 Desember men-datang. Hal itu, sehubungan dengan terjadinya cuaca ek-strem beberapa waktu terakhir dan berpotensi menimbulkan bencana ban-jir, longsor, dan angin puting beliung.

K e p a l a BPBD Bang-kalan, Wahid Hidayat men-jelaskan ber-dasarkan pe-netapan Badan M e t e r e o l o g i K l i m a t o l o g i dan Geofisika (BMKG) pada kondisi saat ini semua wilayah termasuk Bangkalan harus siaga ter-hadap ancaman datangnya bencana. Oleh sebab itu, pi-haknya memberlakukan sia-ga bencana bagi 18 Kecama-tan yang ada.

"Penetapan siaga daru-rat bencana sebagai bentuk upaya antisipasi terjadi-nya bencana alam yang bisa mengancam kapan saja, dengan demikian seluruh masyarakat agar dapat ber-hati-hati," terangnya.

Menurutnya, dengan

siaga darurat bencana terse-but, pada musim pancaroba pihaknya akan turun lang-sung untuk melakukan sosi-alisasi di semua Kecamatan. Dengan harapan, seluruh masyarakat dapat mengete-hui terkait kondisi alam serta apa saja yang harus dilakukan apabila tiba-tiba terjadi bencana. Sebab, peri-ngatan sejak dini merupakan

langkah konk-rit dan sangat penting untuk dilakukan

"Kita akan m e l a k u k a n sosialisasi ke m a s y a r a k a t , dan mem-buat posko di tempat rawan bencana, jadi semuanya da-pat di antisi-pasi melalui petugas yang ada di posko-posko," jelas-nya.

Untuk itu lanjut Dayat, masyarakat harus waspada terhadap bencana, terlebih bagi yang berdomisili di daerah yang rawan terjadinya longsong, banjir dan angin puting beliung. Oleh karena itu, untuk masyarakat yang wilayahnya rawan diharap-kan segera melapor agar bisa di pantau secara in-tens oleh BPBD. Demikian itu, memudahkan pihak-nya dalam menanggulangi bencana, jika terjadi secara tiba-tiba.(dn/rah)

PANCAROBA

18 Kecamatan Siaga

Kita akan melakukan

sosialisasi ke masyarakat, dan membuat posko di tempat rawan

bencana,”

Wahid Hidayat Kepala BPBD

Bangkalan

Berdasarkan pantauan Koran Madura, selain mela-kukan aksi peduli sosial de-ngan menghimpun dana dari para pengendara, mereka juga berorasi. Sementara

para pengendara roda empat maupun roda dua tampak antusias ikut memberikan sumbangan kepada kor-ban bencana angin puting beliung yang digelar oleh

sejumlah mahasiswa STKIP."Kami turun ke jalan me-

lakukan penggalangan dana dari pengendara tanpa harus menunggu komando, dan ini merupakan aksi soli-daritas bagi korban bencana angin puting beliung," ujar koodinator aksi Khusnul Chotimah.

Menurutnya penggalan-gan dana ini, bertujuan un-tuk meringankan beban para korban bencana angin puting beliung dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sebagai makhluk sosial.

Apalagi saat ini rata-rata rumah milik korban masih rata dengan tanah akibat bencana tersebut. Hasil dari penggalangan dana ren-cananya akan disumbang-kan langsung kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

“Aksi ini kami gelar ber-tujuan untuk meringankan beban korban bencana puting beliung dan kita semua dapat mengambil hikmah bahwa bencana alam dapat menimpa siapa saja, untuk itu marilah kita saling tolong-menolong

terhadap saudara kita yang sedang tertimpa musibah," paparnya.

Sementara itu, berdasar-kan data Badan Penanggulan-gan Bencana Daerah (BPBD) setempat, kata Khusnul, angin puting beliung yang terjadi di wilayah Bangkalan, men-gakibatkan dari 7 desa yang terkena bencana, sekitar 100 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah. Diantara-nya, Kecamatan Burnerh 25 rumah, Kecamatan Geger 11 rumah, dan Kecamatan kota 15 rumah. (dn/rah)

KEMANUSIAAN

Solidaritas untuk Korban Puting Beliung

BANGKALAN - Meski sem-pat mendapat keluhan dari para pedagang yang menem-pati pasar wisata Ki Lemah Duwur (KLD) beberapa waktu lalu, karena tidak adanya dind-ing penghalang antar kios, kini para penjual kerajinan khas Bangkalan bisa bernafas lega. Sebab kios yang awalnya dibuat terbuka itu sudah mu-lai direnovasi dan dibuat ter-tutup. Biaya revitalisasi kios tersebut menelan biaya hing-ga ratusan juta rupiah.

"Anggaran untuk peny-empurnaan pasar wisata KLD mencapai 732 juta. Sejauh ini, dari 36 buah kios, pengerjaan lebih 60 persen, sedangkan tar-get selesai sampai akhir bulan November, " kata Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Sarman Adi Joko Sutrisno, kemarin (6/11).

Dia menjelaskan, biaya se-banyak itu tidak semua dipa-kai untuk pembuatan dinding kios milik pedagang. Namun, penggunaannya juga untuk kegiatan pembuatan pintu gerbang pasar wisata dan di-gunakan untuk pembangunan

los di pasar pagi.Selain itu, anggaran terse-

but juga dianggarkan untuk pengadaan kamera CCTV di pintu masuk dan keluar. Hal itu penting untuk menganti-sipasi terjadinya kehilangan di sekitar areal pasar.

"Semua dibiayai oleh dana alokasi khusus dan sharing APBD sebanyak 10 persen.

Yang dulunya pasar wisata kurang sempurna, karena konstruksi bangunannya yang mudah terkena hujan dan pa-nas. Saat ini, sudah dibuatkan dinding," jelasnya.

Tak hanya itu, pedagang yang pada awalnya masih bongkar pasang barang da-gangan, kini tak lagi mela-kukan hal itu, karena sudah

dibuatkan dinding yang juga berfungsi melindungi dari tin-dakan pencurian.

"Mereka tak perlu khawatir kehilangan barang dagangan, karena sudah ada pembatas antara los satu dengan lain-nya," imbuhnya.

Pihaknya berharap, ba-rang yang dijual mengan-dung nilai jual dari produk

unggulan dan kerajinan seni. Tak hanya sebatas kerajinan tangan biasa, batik, ataupun anyaman yang bisa lebih dibuat menarik lagi.

Dengan adanya revitalisasi tersebut diharapkan para ped-agang bisa lebih kreatif dalam menjual dagangannya. Sebab, hal itu berpengaruh langsung terhadap pendapatan ekono-mi pedagang sendiri. Sehingga nantinya, saat pedagang bisa lebih mandiri dalam men-jajakan barang dagangannya, otomatis akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

"Yang jelas pedagang harus lebih kreatif, agar lebih banyak menghasilkan keun-tungan bagi ekonomi keluarg-anya," ungkapnya.

Menurutnya, setelah di-lakukan perbaikan sarana dan prasarana justru jangan sampai terlena dengan keadaannya. Pedagang harus lebih inovatif lagi dalam menjajakan produk unggulan. Pemkab Bangkalan sudah berupaya untuk mem-fasilitasi setiap kebutuhan dari para pedagang.(ori/rah)

RENOVASI PASAR

Revitalisasi Wisata KLD Telan 732 Juta

BANGKALAN - Peduli akan korban bencana alam puting beliung yang memporak-porandakan ratusan rumah warga di sejumlah daerah Kabupaten Bangka-lan beberapa waktu lalu, menggerakkan hati sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Maha-siswa Islam Indonesia (PMII) untuk menggelar aksi solidaritas. Mereka menggalang dana di perempatan Jalan Halim Perdana Kusuma.

Pasar Wisata Ki Lemah Duwur yang ada di jalan Halim Perdana Kusuma.

GALANG DANA. Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saat melakukan aksi solidaritas galang dana untuk korban bencana angin puting beliung di Bangkalan.

BANGKALAN - Sebuah mobil Kijang LGX dengan nomor polisi B 1326 ZVC yang dikemudikan Moh. Syafi'ie (50), war-ga Desa Modung Bangkalan, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Masaran, Kecamatan Trageh, Rabu (6/11). Kecelakaan diduga karena ban Kijang tersebut meletus. Sete-lah ban bagian kanan depan meledak, Kijang terguling kemu-dian jatuh dan masuk persawahan.

Beruntung, dalam kecelakaan tersebut tidak ada kor-ban jiwa. Diketehui korban yang berjumlah 11 orang hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit umum setempat. Sedangkan mobil naas itu dievakuasi ke pos Laka Lantas Tangkel.

Kronologisnya, peristiwa kecelakaan terjadi saat mo-bil Kijang warna silver melaju kencang dari arah Bangkalan menuju arah Surabaya. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), mobil naas tersebut tidak dapat dikendalikan akibat ban kanan depan meletus, hingga akhirnya terguling.

"Berdasarkan keterangan saksi mobil yang terlibat ke-celakaan mengalami pecah ban depan kanan sehingga me-nyebabkan mobil terguling dan nyungsep ke area persawa-han," ujar Brigadir Agung Mudo, petugas Satlantas Bangkalan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP. Yu-sis mengatakan peristiwa tersebut murni kecelakaan tunggal yang ditengarai penyebabnya ban depan kanan mobil mele-tus, karena melaju begitu cepat.

"11 korban hanya mengalami luka ringan, sedangkan kondisi mobil rusak berat, kaca pecah dan atap bagian atas ringsek. Kami imbau bagi pengendara untuk berhati-hati," ungkap Yusis.(dn/rah)

KECELAKAAN

Kijang Berlari Kencang kemudian Masuk Sawah

Mobil Kijang LGX dengan nomor polisi B 1326 ZVC yang dikemudikan, Moh. Syafi'ie (50), warga Desa Modung Bangkalan, mengalami kecelakaan,akibat ban depan kanan mobil meletus.

SITUS TERANCAM TROWULAN. Seorang wisatawan mengunjungi situs bangunan kuno, Candi Brahu, di kawasan bekas kota Kerajaan Majapahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (6/11). Organisasi internasional bidang pelestarian warisan budaya, World Monument Fund (WMF), memasukkan Trowulan sebagai salah satu dari 67 situs di dunia, yang terancam akibat faktor alam atau dampak perubahan sosial, politik dan ekonomi.

KAMIS 7 NOVEMBER 2013 NO.0234| TAHUN II1616

Iklan dan berlangganan0328-6770024 / 081931012753

Biro Sumenep 081939363544Biro Pamekasan 087850600243

Biro Sampang 087775094464Biro Bangkalan 087750670878

Biro Surabaya 081330903119Biro Probolinggo 081336379769

SURABAYA - Dua hari pasca kebakaran yang ter-jadi di ruko Pacific Megah di Jl. Raya Dupak Surabaya, beberapa ruko yang selamat dari amukan si jago merah, kemarin mulai terlihat ak-tivitas jual beli. Namun, tidak semua pedagang melakukan aktivitas di dalam toko, sebab aliran listriknya masih pad-am. Sebagian lain memilih melakukan aktivitas jual beli di luar ruko.

Bambang, seorang peda-

gang penyedia kebutuhan kue di komplek ruko Pasific Megah Dupak mengatakan, dirinya terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga tidak in-gin kehilangan pelanggan yang selama ini menjadi langganan kue-kuenya.

“Mulai pagi tadi (kema-rin, red) sampai sore, saya akan melayani pembeli. Ka-rena sudah tutup dua hari sejak kebakaran terjadi,” un-gkap Bambang.

Dia menambahkan, sebe-lum kebakaran terjadi, sudah banyak pesanan dari pem-beli. Dan barang yang telah dipesan harus tertunda pen-girimannya karena kejadian kebakaran ruko.

“Saat ini jumlah pembeli masih sedikit, berbeda de-ngan sebelum kebakaran. Mungkin masyarakat masih belum tahu kalau kami buka,” tambahnya.

Untuk diketahui, 18 per-tokoan Pacific Megah di Jl. Du-pak Surabaya terbakar hebat, Senin (4/11) lalu. Petugas PMK kesulitan memadamkan api, lantaran semua ruko terkun-ci. Petugas PMK juga harus menggunakan mobil tangga untuk memadamkan api.

Tim Labfor Polri Cabang Jatim beserta Tim identifi-kasi Polrestabes Surabaya, hingga berita ini ditulis masih melakukan olah TKP di Ruko Pacific Megah Du-pak, untuk menyelidiki pe-nyebab pasti terjadi keba-karan. Kebakaran tersebut juga memantik reaksi Wa-likota Surabaya, Tri Risma-harini yang menilai keba-karan karena salah fungsi bangunan. Menurut Risma, dilihat dari bangunan yang ada, fungsi bangunan itu harusnya untuk rumah dan toko, tapi kenyataannya banyak yang dialihfungsi-kan jadi gudang. Untuk itu, beberapa pemeriksaan akan dilakukan Pemkot, dianta-ranya IMB dan peruntukan bangunannya dari awal. (han)

Dua Hari Pasca Terbakar

Pedagang Beraktivitas Tanpa Listrik

SURABAYA - Sekitar 3,6 juta warga Jawa Timur be-lum melakukan perekaman elektronik KTP (e-KTP). Padahal, waktu perekaman tinggal 2 bulan lagi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnaker-transduk) Provinsi Jawa Timur DR Hari Soegiri mengatakan menyatakan hingga akhir Oktober 2013 ini masih terdapat sekitar 3,6 juta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Mereka tersebar di 15 kabupaten/kota, diantara-nya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo

dan Trenggalek.“Masyarakat yang belum

mestinya harus segera men-gurus E-KTP, karena wak-tunya tinggal sebentar lagi. Untuk Kabupaten Malang sekitar 79 persen warganya belum ngurus, Banyuwangi 70 persen dan Bangkalan 60 persen,” kata Hari.

Menurutnya, ada bebera-pa faktor penyebab masih ada wajib KTP yang belum terekam data e-KTP. Di anta-ranya, ada yang pindah dan mati, tapi kejadian itu tidak dilaporkan, serta adanya identitas yang ganda dari penduduk yang bekerja dan sekolah di luar kota, provinsi maupun luar negeri.

Sementara total kes-

eluruhan wajib e-KTP yang ada di Jatim mencapai 29.144.004 jiwa. Meski kurang dua bulan proses perekaman e-KTP, Hari me-negaskan, pihaknya menar-getkan sebelum akhir tahun 2013 ini, diharapkan proses perekaman di 15 kabupaten/kota tersebut harus sudah selesai sehingga selama bulan Desember e-KTP tersebut bisa didistribusikan agar saat ditarik tidak ada masalah.

“Mudah-mudahan, sebelum target selesai, daerah-daerah yang belum sepenuhnya rampung sudah dapat menyelesaikan perekaman sesuai jad-walnya,” pungkasnya. (han)

e-kTP

3,6 Juta Penduduk Belum Melakukan Perekaman

SURABAYA – Polrestabes Surabaya dibantu oleh se-orang pelajar SMA berhasil mengungkap kasus pencu-rian peralatan tower operator komunikasi di Jalan Prapen, Surabaya, Rabu (6/11).

Penangkapan dilakukan oleh Anggota Satuan Lalu Lintas (Lantas) Polrestabes Surabaya, Aipda Pendi sekitar pukul 14.00 Wib, tidak lama setelah siswa tersebut meng-etahui seorang satpam beru-paya mengejar pelaku yang menggunakan mobil Xenia dengan nomor polisi palsu B 1425 PZL dan melaporkan petugas yang sedang berjaga-jaga di Pos Lantas Margorejo.

Aiptu Pendi yang menda-pat laporan dari siswa yang baru mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, lantas berkoordinasi de-ngan anggota lantas yang berjaga di pos Dolog. Pelaku berhasil menga-mankan tiga dari empat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Petugas kami yang bertugas di pos lantas margorejo berhasil menangkap 3 pelaku pencuri salah satu tower telepon seluler yang ada di Jl prapen,” terang Ka-polrestabes Surabaya

Kombes Pol Setija Juniata, di Mapol-restabes Sura-baya, Rabu (6/11).

Setija men-gatakan, pihaknya

mengapresiasi peran masyarakat terhadap keamanan dan keterti-ban masyarakat (Kam-tibmas). Sebagai ben-tuk bahwa program “Beat” yang digalak-kan pimpinan telah berjalan dengan baik.

“ Ini menunjukkan kapasitas sebagai anggota Polri yang m e n g e d e p a n k a n

Kamtibmas,” tandas

Kapolres Bekasi tersebut. Untuk diketahui, pencu-

rian tower-tower operator komunikasi yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, pelaku mengincar baterai tow-er. Karena itu, para operator tower harus ekstra waspada dan meningkatkan kemanan tower agar tidak dijarah mal-ing.

Setiap Gardu berisikan 28 baterai. Baterai hasil cu-rian tersebut dijual ke pena-dah berkisar Rp 7 -10 ribu per kilogram. Sekali melakukan pencurian, berat baterai total sekitar 1,04 ton. Jika dihitung rupiah, hasil yang didapat se-harga Rp 7-8 juta. (ara)

kriMiNaL

Pelajar Ungkap Pencurian Tower Seluler

“Jumlah kekurangan lo-gistik sebanyak 8.489 unit itu jenis kotak dan bilik suara,” kata anggota Komisi Pemili-han Umum (KPU) Sampang Bagian Logistik, Hernandi Ku-sumadi Hadi, Rabu.

Ia menjelaskan untuk jenis bilik suara, kekurangan logis-tik jenis itu di Kabupaten se-banyak 4.734 unit, dan kotak

suara sebanyak 3.755 dari ke-butuhan masing-masing se-banyak 10.328 unit.

Dengan demikian, jumlah logistik yang ada di Kabupat-en Sampang dan masih bisa digunakan pada pemilu leg-islatif 2014 sebanyak 1.839 unit, terdiri dari bilik dan ko-tak suara.

Menurut Hernandi Kusu-

ma Hadi, rusaknya kotak dan bilik suara itu, karena bebera-pa hal. Selain karena memang sudah aus karena dimakan usia, juga karena logistik yang ada di Sampang sudah sejak 2009, dan tempat penyim-panan logistik tidak memadai.

KPU Sampang, kata dia, telah menyampaikan laporan ke KPU pusat melalui KPU Jawa Timur, tentang kekuran-gan logistik pemilu 2014 itu.

Menurut Hernandi Ku-suma Hadi, kekurangan kotak dan bilik suara di Kabupaten Sampang untuk pemilu leg-islatif 2014 ini diketahui,

setelah pihaknya melakukan pengecekan jumlah logistik pemilu.

“Banyaknya kekurangan logistik pemilu, baik kotak dan bilik suara ini, juga karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pemilu 2014 ber-tambah,” katanya menjelas-kan.

Pada pemilihan kepada daerah bupati dan wakil bu-pati Sampang yang digelar 12 Desember 2012, jumlah TPS di wilayah itu sebanyak 1.462 TPS, sedangkan pada pemilu legislatif nanti sebanyak 2.582 TPS. (ant/rah)

KPU Sampang Kekurangan Logistik Jumlah TPS Bertambah, Butuh 8.489 Unit Kotak dan Bilik SuaraSAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sam-pang, Madura, Jawa Timur, kekurangan sebanyak 8.489 logistik untuk pemilu legislatif 2014, akibat sebagian logistik rusak.

PEMUSNAHAN OPERASI NARKOTIKA. Petugas memusnahkan berbagai bahan baku pembuat narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polsek Metro Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (6/11). Selama bulan Oktober 2013, aparat Polsek Metro Kebon Jeruk berhasil menangkap lima tersangka sebagai pembuat narkotika jenis sabu dan ekstasi serta mengamankan berbagai alat dan bahan baku pembuat dua jenis narkotika tersebut.