EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA … fileperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2012

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA

GUNA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

(Studi Pelayanan Birokrasi Dalam Mengurus Kartu Keluarga

di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)

Skripsi

Oleh:

MECGA VERANTYAS NAVYCHASARI

NIM K6407031

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user


commit to user

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA

GUNA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

(Studi Pelayanan Birokrasi Dalam Mengurus Kartu Keluarga

di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)

Oleh:

MECGA VERANTYAS NAVYCHASARI

K6407031

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user


commit to user


commit to user

ABSTRAK

Mecga Verantyas Navychasari. EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA GUNA

MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI PELAYANAN

BIROKRASI DALAM MENGURUS KARTU KELUARGA DI KECAMATAN

MASARAN, KABUPATEN SRAGEN), Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Maret. 2012.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui efektivitas kinerja pegawai

Kecamatan Masaran dalam memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat di

Kecamatan Masaran. (2) Untuk mengetahui peran serta pegawai Kecamatan Masaran

dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. (3) Untuk mengetahui kendala apa saja

yang dihadapi oleh pegawai Kecamatan Masaran dalam memberikan pelayanan publik

kepada warga masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi

penelitian tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa,

dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Validitas data diperoleh dengan teknik trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis

data menggunakan analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan/ verifikasi. Prosedur penelitian menggunakan langkah-langkah yaitu tahap

persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Sesuai dengan

indikator efektivitas kinerja pegawai Kecamatan Masaran dalam memberikan pelayanan

publik di Kecamatan Masaran dapat dikatakan belum efektif, sehingga hak warga

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas belum terpenuhi. Hal tersebut

dilihat dari indikator efektivitas pelayanan publik, antara lain: Prosedur dalam

pengurusan Kartu Keluarga masih ada warga masyarakat yang belum paham tentang

prosedur atau mekanisme dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran

karena pegawai Kecamatan Masaran melakukan sosialisasi tentang prosedur dalam

pengurusan Kartu Kelurga hanya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, Jangka waktu

penyelesaian dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran tidak didasarkan

pada kebijakan yang telah ditentukan yaitu 3 sampai 5 hari, namun berdasarkan

banyaknya pemohon Kartu Keluarga, Biaya/ tarif dalam pengurusan Kartu Keluarga di

Kecamatan Masaran belum sesuai dengan Perda No 25 Tahun 2003 tentang Penggantian

Biaya Cetak dan pelayanan Kartu Keluarga yaitu sebesar Rp 3.000, Sarana, prasarana

atau fasilitas yang masih kurang seperti ruang tunggu yang kurang luas dan nyaman,

tempat parkir yang kurang luas, dan belum adanya fasilitas bagi kelompok rentan seperti

usia lanjut dan ibu hamil, Kompetensi pelaksana dalam pengurusan Kartu Keluarga yang

masih memiliki sikap kurang ramah dan diskriminatif, Jumlah pelaksana dalam

pengurusan Kartu Keluarga yang hanya dua orang. (2) Peran serta pegawai Kecamatan

Masaran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: Menjalankan tugas

pokok fungsi dengan sebaik-baiknya, Menjadi abdi masyarakat, Meningkatkan kualitas

diri sebagai pelayan masyarakat. (3) Kendala yang dihadapi pegawai Kecamatan Masaran


commit to user

dalam memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat yaitu kendala dari

masyarakat, antara lain: Masih adanya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam

pemerintahan atau kurang antusias dalam pemerintahan, Jarak tempuh dari rumah warga

ke Kecamatan Masaran, Masih ada warga masyarakat yang belum paham tentang

prosedur dan syarat dalam membuat Kartu Keluarga. Kendala dari pegawai Kecamatan

Masaran, antara lain: terbatasnya tenaga operator, adanya gangguan operasional yakni

apabila listrik mati dan jaringan server putus, kurangnya sarana dan prasarana.


commit to user

ABSTRACT

Mecga Verantyas Navychasari. EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE AND

IMPLICATIONS FOR MEETING THE RIGHTS OF MAKING GOOD GOVERNANCE

(STUDY OF BUREAUCRACY SERVICE IN MANAGEMENT OF FAMILIY CARD IN

MASARAN DISTRICT, SRAGEN REGENCY), Thesis. Surakarta: Teacher Training and

Education Faculty. Sebelas Maret University. Maret. 2012.

Research objectives are (1) To determine the effectiveness of employee

performance Masaran District in providing public services to communities in the District

Masaran. (2) To determine the role of district employee Masaran in realizing good

governance. (3) To find what are the constraints faced by employee Masaran District in

providing public services to community.

This research used a qualitative descriptive method with a single fixed strategy.

Sources of data obtained from informants, places and event, and documents. Sampling

technique used was purposive sampling. Data collection techniques used were interviews,

observation, and document analysis. The validity of the data obtained by the technique of

data triangulation and method triangulation. Analysis of data using an interactive

analysis of the data reduction, data presentation, drawing conclusions / verification. The

steps of research procedures are the preparation phase, data collection, data analysis,

and preparation of research reports.

Based on the results of the research we can conclude that: (1) In accordance with

the indicators of the effectiveness of employee performance Masaran District in

providing public services in the District of Masaran can be said to have not been

effective, therefore civil rights to get the quality of public services has not fulfilled yet. It

is seen from the effectiveness of public services indicators, such as: Procedures in the

management of familiy cards there are still people who do not understand about the

procedure or mechanism in the making in the familiy card because the District employee

Masaran conduct socialization about the procedure in the management of the family card

only 1 week or 1 month, Settlement period in the management of the family card is not

based on determined policy that is from 3 to 5 days, applicants family card, Cost/ rate in

the management of the family card have not been according with PERDA No 25 Tahun

2003 on the replacement and service of the family card printing costs amounting to Rp

3.000, Facilities, infrastructure or facilities which are lacking such as waiting rooms are

less spacious and comfortable, parking lots that are less extensive, and the absence of

facilities for vulnerable groups such as the elderly and pregnant women, Executor

competence in the management of family card that still has a less friendly attitude and

discriminatory, The executor in the management of the family card that only two person.

(2) The role of the District employee Masaran in realizing good governance, among

others: Running the main tasks of the function as well as possible, Being a public servant,

Improving the quality of self as a public servant. (3) Constraints faced Masaran District

employee in providing public services to community, namely the constraints of society,

among others: there are still people who do not participate in government or in

government is less enthusiastic, The distance from home to District residents Masaran,

there are still people people who do not understand about the procedures and

requirements in making the family card. Constraints of Masaran District employee,


commit to user

among others: limited operator force, existence of operational problems when the power

fails and the network server drop, lack of facilities and infrastructure.


commit to user

MOTTO

“Kepemimpinan lebih banyak dilatih melalui perilaku dan tindakan, bukan dengan kata-

kata”.

(Harold S Geneen)

“Jangan tanyakan apa yang negara atau rakyat berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah apa

yang telah kau berikan kepada negara atau rakyatmu”.

(Anonim)


commit to user

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

Ibu dan Alm Bapak tercinta

yang telah memberikan doa dan

motivasi

Adik tersayang Pradipta Luky

Wicaksono

Mbak Candra sekeluarga yang

selalu mendukung

Teman-teman PKN

angkatan 2007

Almamater


commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas

Pelayanan Publik dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Warga Guna Mewujudkan

Tata Pemerintahan yang Baik (Studi Pelayanan Birokrasi Dalam Mengurus Kartu

Keluarga di Kecamatan Masaran)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan

gelar Sarjana Pendidikan. Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan

dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

telah memberikan ijin penyusunan skripsi ini.

2. Drs. Syaiful Bachri, M. Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah menyetujui ijin atas permohonan penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Sri Haryati, M. Pd., Ketua Program Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini.

4. Drs. Suyatno, M. Pd., Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan,

bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

5. Rima Vien Permata H, SH, MH., Pembimbing II yang telah memberikan

pengarahan, bimbingan teknis dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Drs. Utomo, M. Pd., Pembimbing Akademik, yang telah memberi arahan dan

bimbingan selama menjadi mahasiswa di Program Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan.

7. Bapak dan Ibu dosen Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Pihak Kecamatan Masaran yang dengan senang hati membantu penulis dalam

pengumpulan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.


commit to user

Penulis berharap, semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan anugerah

atas jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan

kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan

bagi para pembaca.

Surakarta, Maret 2012

Penulis


commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN PERNYATAAN..........................................................................

ii

HALAMAN PENGAJUAN............................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... v

HALAMAN ABSTRAK.................................................................................. vi

ABSTRACT....................................................................................................... vii

MOTTO............................................................................................................. x

HALAMAN PERSEMBAHAN....................................................................... xi

KATA PENGANTAR...................................................................................... xiii

DAFTAR ISI..................................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL.............................................................................................

xvi

ii

DAFTAR GAMBAR........................................................................................ xix

DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................

xx

BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1

1. Latar Belakang Masalah........................................................................ 1

2. Perumusan Masalah............................................................................... 4

3. Tujuan Penelitian................................................................................... 4

4. Manfaat Penelitian................................................................................. 5

BAB II LANDASAN TEORI............................................................................ 6

A. TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 6

1. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik................................................. 6

a. Pengertian Pelayanan Publik....................................................... 6


commit to user

b. Kualitas Pelayanan Publik.......................................................... 7

c. Prinsip Pelayanan Publik............................................................ 9

d. Standar Pelayanan Publik........................................................... 10

e. Aspek-Aspek Dasar Pengukuran Pelayanan Publik................... 12

f. Pelayanan Publik yang Efektif.................................................... 13

2. Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Warga Negara Dalam

Pelayanan Publik............................................................................... 15

a. Pengertian Warga Negara............................................................ 15

b. Karakteristik Warga Negara........................................................

15

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelayanan Publik..... 17

3. Tinjauan Tentang Tata Pemerintahan yang Baik............................... 19

a. Pengertian Tata Pemerintahan yang Baik.................................... 19

b. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik............................. 21

c. Asas-Asas Tata Pemerintahan yang Baik.................................... 25

d. Kaitan Antara Tata Pemerintahan yang Baik Dengan Pelayanan

Publik........................................................................................... 26

e. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik................ 29

4. Tinjauan Tentang Birokrasi............................................................... 31

a. Pengertian Birokrasi.................................................................... 31

b. Ciri-Ciri Birokrasi....................................................................... 31

c. Prinsip-Prinsip Dasar Terjadinya Birokrasi................................ 32

d. Fungsi Birokrasi.......................................................................... 33

B. Hasil Penelitian Yang Relevan................................................................ 34

C. Kerangka Berpikir................................................................................... 36

III BAB III METODOLOGI PENELITIAN....................................................... 38

A. Lokasi dan Waktu Penelitian................................................................... 38

1. Lokasi Penelitian................................................................................ 38

2. Waktu Penelitian................................................................................ 38

B. Bentuk dan Strategi Penelitian................................................................. 39


commit to user

1. Bentuk Penelitian............................................................................... 39

2. Strategi Penelitian.............................................................................. 39

C. Sumber Data............................................................................................. 40

1. Informan............................................................................................. 40

2. Tempat dan Peristiwa.........................................................................

40

3. Dokumen............................................................................................ 41

D. Teknik Sampling...................................................................................... 41

E. Teknik Pengumpulan Data....................................................................... 43

1. Wawancara......................................................................................... 43

2. Observasi............................................................................................ 44

3. Analisis Dokumen.............................................................................. 44

F. Validitas Data........................................................................................... 45

G. Analisis Data............................................................................................ 47

1. Reduksi Data...................................................................................... 47

2. Penyajian Data................................................................................... 48

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi..................................................... 48

H. Prosedur Penelitian.................................................................................. 48

1. Persiapan............................................................................................ 48

2. Pengumpulan Data............................................................................. 49

3. Analisis Data...................................................................................... 49

4. Penyusunan Laporan Penelitian......................................................... 49

BAB IV HASIL PENELITIAN........................................................................... 50

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..................................................................... 50

1. Letak Geografis Kecamatan Masaran................................................ 50

2. Visi, Misi serta Tujuan Kecamatan Masaran...................................... 51

a. Visi Kecamatan Masaran.............................................................. 51

b. Misi Kecamatan Masaran............................................................. 51

c. Tujuan Kecamatan Masaran......................................................... 51

3. Struktur Organisasi Kecamatan Masaran........................................... 52


commit to user

a. Tugas dan Fungsi Jabatan Pegawai Kecamatan Masaran............ 52

b. Data Pegawai Kecamatan Masaran Berdasarkan Golongan dan

Tingkat Pendidikan...................................................................... 67

4. Keadaan Penduduk Kecamatan Masaran........................................... 68

B. Deskripsi Masalah Penelitian................................................................... 69

1. Efektivitas Kenerja Pegawai Kecamatan Masaran Dalam Memberikan

Pelayanan Publik Kepada Warga Masyarakat Dalam Kepengurusan

Kartu Keluarga................................................................................... 69

2. Peran Serta Pegawai Kecamatna Masaran Dalam Mewujudkan Tata

Pemerintahan yang Baik..................................................................... 95

3. Kendala yang Dihadapi Pegawai Kecamatan Masaran Dalam

Memberikan Pelayanan Publik Kepada Warga Masyarakat.............. 99

C. Temuan Studi 103

BAB V KESIMPULAN, IMPIKASI, dan SARAN 106

A. Kesimpulan............................................................................................... 106

B. Implikasi................................................................................................... 108

C. Saran......................................................................................................... 109

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 110

LAMPIRAN......................................................................................................... 113


commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian....................................................................

38

Tabel 2. Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan................................................. 67

Tabel 3. Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.................................. 67

Tabel 4. Daftar Jumlah KK Tiap Desa................................................................. 68

Tabel 5. Daftar Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.................................. 69

Tabel 6. Daftar Jumlah Mutasi Penduduk ............................................................ 69


commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir..................................................................

37

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif........................................................... 48

Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Masaran........................................... 52


commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan.............................................................................

113

Lampiran 2. Pedoman Wawancara..................................................................... 116

Lampiran 3. Catatan Lapangan Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan.......... 119

Lampiran 4. Catatan Lapangan Wawancara Dengan Staf atau Operator

yang Melayani Pembuatan Kartu Keluarga................................... 128

Lampiran 5. Catatan Lapangan Wawancara Dengan Warga Masyarakat.......... 136

Lampiran 6. Pedoman Observasi........................................................................ 246

Lampiran 7. Hasil Observasi............................................................................... 247

Lampiran 8. Trianggulasi Data............................................................................ 248

Lampiran 9. Trianggulasi Metode....................................................................... 252

Lampiran 10. Daftar Nama Pegawai Kecamatan Masaran.................................. 255

Lampiran 11. Peraturan Daerah Tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan

Kartu Keluarga (KK)...................................................................... 260

Lampiran 12. Foto Penelitian............................................................................... 262

Lampiran 13. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Dekan

FKIP UNS...................................................................................... 267

Lampiran 14. Surat Keputusan Dekan FKIP UNS............................................... 268

Lampiran 15. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Rektor UNS... 269

Lampiran 16. Permohonan Surat Pengantar Ijin Penelitian Kepada Bupati

Sragen.............................................................................................. 270

Lampiran 17. Permohonan Ijin Survey/ Mecari Data Kepada BAPPEDA

Kabupaten Sragen............................................................................ 271

Lampiran 18. Surat Rekomendasi Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Sragen. 272

Lampiran 19. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kecamatan Masaran............... 273

Lampiran 20. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kecamatan Masaran...... 274


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan

desentralisasi, di mana pemerintah memberikan wewenang kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun

2004, otonomi daerah ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta daya saing daerah. Dengan adanya Undang-Undang No 32 Tahun

2004 ini diharapkan pelayanan yang ditujukan kepada warga masyarakat dapat

berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan

kekhususan suatu daerah.

Salah satu urusan pemerintahan yang wajib menjadi kewenangan daerah

untuk kabupaten/ kota yakni, urusan kependudukan, dan catatan sipil. Contohnya

dalam kepengurusan Kartu Keluarga yang pelayanannya dilakukan di Kecamatan.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

yang dimaksud dengan Kartu Keluarga atau KK adalah kartu identitas keluarga yang

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas

anggota keluarga. Kartu Keluarga ini sangat penting diberikan karena untuk

pengakuan dan status hukum dari negara kepada warga negara, selain itu juga sebagai

dasar pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Dengan adanya kepentingan tersebut

maka pelayanan yang bersifat publik ini juga perlu ditingkatkan kepada warga

masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009,

berdasarkan Undang-Undang tersebut penyelenggaraan pelayanan publik harus

berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak


commit to user

2

dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif,

keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,

ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Namun kenyataannya “Pelayanan publik yang tampak sekarang yakni tidak

adanya transparansi, akuntabilitas rendah, rendahnya profesionalisme, masih adanya

perlakuan diskriminatif, serta belum efektif dan efisiennya sisi biaya, waktu, dan

prosedur dalam pengurusan” (Humaini, 2003 diakses tanggal 15 Juni 2011).

Kondisi seperti itu apabila dibiarkan terlalu lama maka hak warga negara

belum terpenuhi dengan maksimal. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga

negara berhak memperoleh pelayanan publik yang sama, hal ini tercantum pada Pasal

28 H ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan pada Pasal 28 H

ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan”.

Tuntutan perubahan terhadap pelayanan publik ini sering ditujukan kepada

aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada

masyarakat. Selain itu rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur

menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah

berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, dan kecewa terhadap tidak layaknya

aparatur dalam memberikan pelayanan.

Dalam kondisi seperti sekarang ini aparatur pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan total pada sikap, perilaku, dan tindakan kearah budaya kerja yang efektif dan efisien, hemat, bersahaja, serta anti KKN. Dengan perubahan tersebut diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat akan adanya pelayanan publik yang lebih adil, profesional, efektif dan efisien, transparan, serta bebas dari unsur KKN. (Lijan Poltak Sinambela, 2006: 118). Pada dasarnya Kecamatan melayani berbagai urusan administratif

kependudukan dan perijinan, selain itu pemerintah kecamatan juga mengemban tugas


commit to user

3

melaksanakan pelayanan dasar sektoral, mulai dari urusan ketertiban dan keamanan,

kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,

pembangunan, serta upaya-upaya konkrit untuk menyejahterakan masyarakat. Begitu

juga di Kecamatan Masaran yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat.

Kecamatan Masaran sendiri berdasarkan data statistik Kabupaten Sragen pada tahun

2008 memiliki penduduk sebanyak 67.227 jiwa angka tersebut lebih tinggi

dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sragen

(www.sragenkab.go.id). Sedangkan pada tahun 2011 Kecamatan Masaran memiliki

jumlah penduduk sebanyak 67.918 jiwa meningkat dari sebelumnya. Dengan jumlah

penduduk sebanyak itu maka pelayanan publik yang ada diharapkan dapat berjalan

efektif dan maksimal khususnya pelayanan dibidang kependudukan dalam

pengurusan Kartu Keluarga agar hak warga masyarakat dapat terpenuhi.

Namun realitanya sebagian warga masyarakat masih mengeluhkan pelayanan

yang ada, salah satunya yaitu dari segi biaya masih belum adanya transparansi

tentang biaya yang harus dikenakan kepada warga masyarakat dalam pembuatan

Kartu Keluarga. Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui wawancara kepada

beberapa warga masyarakat mereka tidak tahu rincian biaya yang dikeluarkan dalam

pengurusan KK tersebut untuk apa saja. Mereka hanya membayar sesuai dengan

permintaan pegawai kecamatan yang mengurusi hal tersebut. Dari beberapa warga

yang peneliti wawancarai mereka mengaku ada yang membayar Rp 10.000, ada yang

Rp 13.000 dan ada yang tidak membayar dikarenakan pihak yang mengurus KK

masih memiliki hubungan keluarga. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan PERDA

No 25 Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga,

bahwa pemohon Kartu Keluarga dibebani biaya cetak sebesar Rp 3.000. Selain itu

pelayanan yang lama juga masih dirasakan oleh warga mayarakat. Hal ini dapat

dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi pada hari Kamis tanggal 1

Desember 2011 menyatakan bahwa ”Pelayanannya lama”.(CL 29). Sedangkan

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suratno pada hari Selasa tanggal 10

Januari 2012 menyatakan ”Cuma pelayanannya lebih dipercepat lagi”.(CL 55). Hal


commit to user

4

ini juga dikuatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Syukur pada

hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 mengatakan ”Sistem pelayanannya harus diganti

karena sangat lamban”.(CL 56).

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis mengambil judul “Efektivitas

Pelayanan Publik dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara

Guna Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Studi Pelayanan Birokrasi

Dalam Mengurus Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena akan

menjadi pedoman dan akan mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan

diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas, tegas, dan sesuai dengan yang

diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kinerja pegawai Kecamatan Masaran dalam

memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat khususnya dalam

mengurus Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran?

2. Apa peran serta pegawai Kecamatan Masaran dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik?

3. Apa saja kendala yang dihadapi pegawai Kecamatan Masaran dalam

memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu akan mempunyai arah yang akan ditetapkan. Tanpa

tujuan, maka penelitian yang dilakukan tidak akan memberikan manfaat dan

penyelesaian dari penelitian yang dilakukan.


commit to user

5

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja pegawai Kecamatan Masaran dalam

memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat di Kecamatan

Masaran.

2. Untuk mengetahui peran serta pegawai Kecamatan Masaran dalam

mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pegawai Kecamatan

Masaran dalam memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak akan mempunyai arti jika tidak mempunyai suatu

kemanfaatan, oleh karena itu suatu penelitian akan berharga apabila memiliki

kemanfaatan, baik manfaat praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini

secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah pemahaman dan pengertian tentang pelayanan publik di

Indonesia.

b. Sebagai dasar dan referensi dalam mengadakan penelitian lain yang

relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten

Sragen dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Dapat digunakan untuk memberikan saran atau masukan kepada

Pemerintah Kabupaten Sragen untuk lebih meningkatkan pelayanan

publik bagi masyarakat agar terwujud tata pemerintahan yang baik.


commit to user

6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia

merupakan proses. “Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat”.

(Moenir, 1998: 27). Lijan Poltak Sinambela (2006: 5) menyatakan, “Pelayanan

adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung

antar seseorang dengan orang lain”. Sedangkan Harbani Pasolong (2008: 128)

menyatakan bahwa “Pelayanan adalah sebagai aktivitas seseorang, sekelompok

dan/ atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi

kebutuhan”. Sementara itu menurut Hardiyansyah (2011: 11), “Pelayanan dapat

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain”.

Selanjutnya pengertian publik menurut Menurut WJS. Poerwadarminta

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan “Publik adalah orang banyak

(umum)”. Sedangkan menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 yang

dikutip oleh Lijan Poltak Sinambela (2006: 5) bahwa “Publik adalah segala

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut Syafi’ie dalam Harbani

Pasolong (2008: 6) menyatakan, “Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki

kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Kemudian pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang No 25

Tahun 2009, “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam


commit to user

7

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan publik adalah sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/ atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. (Hardiyansyah, 2011: 12). Lijan Poltak Sinambela (2006: 5) menyatakan, “Pelayanan publik adalah

sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak

terikat pada suatu produk secara fisik”. Sedangkan definisi menurut Keputusan

MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, “Pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah

segala bentuk kegiatan pelayanan dari pemerintah dalam bentuk barang maupun

jasa yang diberikan kepada masyarakat.

b. Kualitas Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan

masyarakat. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2006: 6) ”Untuk mencapai

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : Transparansi,

Akuntabilitas, Kondisional, Partisipasif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan

Kewajiban”.


commit to user

8

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Transparansi

Yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta

mudah dimengerti.

2) Akuntabilitas,

Yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kondisional

Yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi

dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi

dan efektivitas.

4) Partisipatif

Yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan hak

Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek

apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-

lain.

6) Keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara

pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Kasmir dalam Harbani Pasolong (2008: 133) mengatakan bahwa

“Pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan

pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar

yang telah ditentukan”. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, penilaian kualitas pelayanan didasarkan pada standar pelayanan

publik oleh organisasi penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik


commit to user

9

yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat,

pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan

pelayanan konsultasi. Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan

kepuasan optimal bagi pelanggan merupakan suatu tantangan dan peluang untuk

mengangkat kinerja birokrasi dan menaikan partisipasi masyarakat. Jadi

pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang

mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat

terpenuhi.

c. Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, disebutkan bahwa

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan oleh penerima pelayanan publik.

2) Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

b) Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

pelayanan tersebut.

3) Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu

yang telah ditentukan.

4) Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.


commit to user

10

5) Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan

kepastian hukum.

6) Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7) Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8) Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika.

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, dan ramah,

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu

yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet,

tempat ibadah dan lain-lain.

d. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima

pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam

penyelengaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau


commit to user

11

penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003,

standar pelayanan publik meliputi:

1) Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan termasuk juga dalam hal pengaduan.

2) Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk juga dalam hal

pengaduan.

3) Biaya pelayanan

Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam

proses pemberian pelayanan.

4) Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

5) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik.

6) Kompetensi petugas pemberi layanan

Kompetensi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku

yang dibutuhkan.

Di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Komponen standar pelayanan ini meliputi: dasar hukum; persyaratan; sistem,

mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk


commit to user

12

pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana;

pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, masukan; jumlah pelaksana;

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam

bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko

keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

e. Aspek-Aspek Dasar Pengukuran Pelayanan Publik

Aspek-aspek dasar pengukuran pelayanan publik menurut Ferry Anggoro

Suryokusumo (2008: 27), yaitu: “Tangibility, Reliability, Responsiveness,

Assurance, Empathy”.


1) Tangibility, yaitu berupa kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana

fisik yang kasat mata, dengan indikator-indikatornya yang meliputi

sarana parkir, ruang tunggu, jumlah pegawai, media informasi

pengurusan, media informasi keluhan, dan jarak ke tempat layanan.

2) Reliability, yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kemampuan

dan kehandalan dalam menyediakan layanan yang terpercaya, meliputi

proses waktu penyelesaian layanan dan proses waktu pelayanan

keluhan.

3) Responsiveness, yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi

kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara

cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

4) Assurance, yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kemampuan

petugas dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat. Adapun

indikatornya adalah adanya kejelasan mengenai mekanisme pelayanan

dan kejelasan mengenai tarif layanan.

5) Empathy, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan berupa sikap tegas

tetapi penuh perhatian terhadap masyarakat (konsumen). Dalam hal ini,


commit to user

13

indikator yang dilihat adalah adanya sikap petugas yang sopan, penuh

senyum, penuh kesabaran selama pelayanan berlangsung.

f. Pelayanan Publik Yang Efektif

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

menyatakan, “Efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya)”.

Kemudian menurut Harbani Pasolong (2008: 4) mengatakan bahwa “Efektivitas

berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan

kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan”. Sedangkan menurut

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007: 179) mengatakan, “Efektivitas adalah

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran

jangka panjang maupun misi organisasi”.

Konsep mengenai efektivitas tidak bisa dilepaskan dari teori sistem di mana dua kesimpulan pokok dari teori sistem yang pertama adalah bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input, proses, output, sedangkan yang kedua adalah bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar, sehingga dengan demikian efektivitas organisasi merupakan konsep yang sangat luas mencakup sejumlah komponen konsep. (Ferry Anggoro Suryokusumo, 2008: 14). Menurut Ahmad Nurmandi dalam Ferry Anggoro Suryokusumo (2008: 15)

menyatakan bahwa “Efektivitas memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap

tujuan dari organisasi publik, tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat

merupakan salah satu ukuran efektivitas”.

Pelayanan umum akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor antara lain: kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana, adanya aturan yang memadai, organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis, pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan tugas/ pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, dan tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas/ pekerjaan pelayanan. (Moenir, 1998: 124). Menurut Moenir (1998: 125) menyatakan bahwa “Faktor organisasi

sebagai suatu sistem merupakan alat yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan,


commit to user

14

dalam hal ini pelayanan yang baik dan memuaskan”. Dalam rangkaian faktor

organisasi sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan, terdapat di dalamnya

apa yang disebut prosedur atau metode. Prosedur ialah rangkaian tindak/ langkah

yang harus diikuti untuk mencapai tahap tertentu dalam usaha pencapaian tujuan.

Jadi pelayanan publik yang efektif dapat terwujud dari hasil pelaksanaan

sebuah organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik ini,

dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara pelayanan. Kerjasama ini meliputi

kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan atau pendukung

pelayanan. Teknik operasional pelayanan merupakan kegiatan yang terkait

langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain penyediaan sumber daya

pelayanan, seperti teknologi, peralatan, serta standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Tavip Agus Rayanto dalam Ferry Anggoro Suryokusumo

(2008:19) menyatakan bahwa kerjasama yang dibangun dalam peningkatan

pelayanan kepada publik bisa berjalan dengan efektif jika diawali dengan:

1) Dibangun untuk kepentingan publik (umum dan luas) 2) Rasa saling membutuhkan 3) Sikap saling memperkuat pada pihak-pihak yang terlibat 4) Adanya keterikatan untuk tunduk pada perjanjian yang telah disepakati 5) Tertib dalam pelaksanaannya 6) Tidak boleh bersifat politis dan KKN 7) Dilandasi oleh sikap saling percaya, saling menghargai dan saling

memahami. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan publik yang efektif dapat diukur

dari standar operasional prosedur pelayanan yang dibuat oleh penyelenggara

pelayanan yakni pegawai kecamatan, dalam memberikan pelayanan kepada warga

masyarakat khususnya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) dilihat dari

kepuasan warga masyarakat akan kinerja aparat atau pegawai birokrasi dalam

memberikan pelayanan. Dan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik

tersebut peneliti menggunakan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 sebagai dasar

untuk menentukan apakah pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan


commit to user

15

Masaran sudah berjalan efektif atau belum. Peneliti menggunakan Undang-

Undang tersebut karena kehidupan di masyarakat yang semakin hari semakin

dinamis dan menginginkan adanya pelayanan publik yang berkualitas dan

maksimal dari penyelenggara pelayanan, khususnya para birokrat maka

diperlukan pula peraturan khusus yang mengatur tentang pelayanan publik. Dan

di sini peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang

No 25 Tahun 2009.

2. Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Warga Negara Dalam Pelayanan

Publik

a. Pengertian Warga Negara

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi

perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara.

Menurut As Hikam dalam Ghazalli yang dikutip Winarno (2009: 47) menyatakan

bahwa ”Warga negara sebagai terjemahan dari citizen artinya adalah anggota dari

suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri”. Menurut Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warga negara. Jadi warga negara memiliki pengertian sekumpulan warga

dari suatu negara yang telah disahkan oleh undang-undang.

b. Karakteristik Warga Negara

Karakteristik warga negara yang digambarkan oleh para ahli dan filosof

menyiratkan bahwa karakteristrik warga negara tidak bisa dilepaskan dari

pengaruh sosial politik, latar belakang dan institusi di mana dia hidup. Warga

negara diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1) Warga negara yang menguasai atau memerintah (the ruling)

2) Warga negara yang dikuasai atau diperintah (the ruled)

Warga negara yang memerintah harus memiliki kebajikan dan kearifan

sedangkan kebajikan dan kearifan tidaklah terlalu penting bagi yang diperintah.


commit to user

16

Namun karena posisi tersebut dapat bertukar, sederajat dan harus siap untuk

memerintah dan diperintah maka semua warga negara harus memiliki satu

keutamaan dan kebajikan.

Karakteristik warga negara yang baik menurut Aristoteles dalam Winarno

(2009: 10) adalah adanya “civic virtue” (keutamaan sipil) dalam dirinya. Ada 4

komponen civic virtue yaitu:

1) Temperance (kesederhanaan) termasuk self-control dan avoidance of extremes

2) Justice (keadilan) 3) Courage (keberanian dan keteguhan) termasuk patriotism 4) Wisdom or prudence (kebijaksanaan atau kesopanan) termasuk the

capacity for judgment. Civic virtue atau kebajikan kewarganegaraan adalah kemauan dari warga

negara untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau perhatian individualnya

pada kepantingan umum. (Winarno, 2009: 12). Civic virtue terdiri atas civic

dispositions and civic commitment (watak dan kewarganegaraan). Watak

kewarganegaraan merujuk pada sejumlah kebiasaan dan sikap warga dalam

menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan atas kepentingan

umum dalam sistem demokrasi. Komitmen kewarganegaraan merujuk pada

kesediaan secara sadar untuk menerima, memegang teguh nilai dan prinsip

demokrasi.

Thomas Lickona dalam Educating for Character: How Our Scholls Can

Teach Respect and Responsibility yang dikutip oleh Winarno (2009: 13)

menyatakan bahwa:

Karakter mengandung tiga bagian yang saling berhubungan yaitu moral knowing, moral feeling dan moral behavior. Oleh sebab itu karakter yang baik mengandung tiga hal yaitu mengandung hal yang baik (knowing the good), menginginkan hal yang baik (desiring the good), dan melakukan hal yang baik (doing the good). Moral knowing memiliki indikator moral awareness, knowing moral values, perspektive taking, moral reasning, desocion making dan self knowledge. Moral feeling memiliki indikator conscience, self esteem, empathy, loving in the good, self control dan


commit to user

17

humility. Moral behavior/ action memiliki indikator competence, will dan habit. Kompetensi ideal seorang warga negara menurut Margaret Stimmann

Branson dalam Role of Civic Education, A Fortcoming Education Policy Task

Force Position Paper from the Communitarian Network adalah dimilikinya 3

kompetensi yang dikutip oleh Winarno (2009: 13) yaitu:

“ 1) Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan)

2) Civic skills (ketrampilan kewarganegaraan)

3) Civic dispositions (karakter kewarganegaraan)”.

Selanjutnya civic dispositions menurutnya terdiri atas private dan public

character (karakter privat dan karakter publik) sebagai hal yang esensial bagi

pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat misalnya,

pertanggungjawaban moral, disiplin diri, penghormatan terhadap harkat dan

martabat manusia. Karakter publik misalnya, taat terhadap aturan, sikap kritis,

sopan, kesediaan mendengar, kemauan bernegoisasi dan kompromi. Dalam

tulisannya yang berjudul From Character Development And Demokratic

Citizenship, Character Count (2007) Margaret Stimmann Branson

mengembangkan adanya 6 pilar karakter bagi kewarganegaraan demokratis yaitu:

1) Trustworthiness (rasa percaya) 2) Respect (rasa hormat) 3) Responsibility (tanggungjawab) 4) Fairness (kejujuran) 5) Caring (kepedulian) 6) Citizenship (kewarganegaraan). (Winarno, 2009: 13).

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelayanan Publik

Setiap warga negara memiliki hak dalam kehidupannya. Hak dipandang

sebagai sesuatu yang melekat pada identitas orang sebagai anggota komunitas

politik. Menurut C.H Baroroh (1996: 57) “Hak adalah sesuatu kekuasaan

(wewenang) yang secara sah dimiliki seseorang baik atas diri pribadi, atas orang

lain maupun atas harta benda yang di luar dirinya”. Srijanti, dkk (2006: 113)


commit to user

18

mengemukakan, “Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai

pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya”.

Salah satu hak warga negara adalah mendapatkan pelayanan publik.

Seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan”. Selain itu hak dan kewajiban warga negara dalam

pelayanan publik tercantum pada Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang

pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

1) Hak Warga Negara Dalam Pelayanan Publik

a) Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;

b) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

c) Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;

d) Mendapat advokasi, perlindungan, dan/ atau pemenuhan pelayanan;

e) Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk

memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak

sesuai dengan standar pelayanan;

f) Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan

apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar

pelayanan;

g) Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar

pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada

penyelenggara dan ombudsman;

h) Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan

standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada

pembina penyelenggara dan ombudsman; dan

i) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai asas dan tujuan

pelayanan.


commit to user

19

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa setiap warga negara berhak untuk

mendapatkan pelayanan publik yang maksimal dan berkualitas dari pemerintah

selaku penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dalam mengurus Kartu

Keluarga ini merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh

pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi

hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dengan cara meningkatkan

kualitas pelayanan publik bagi warga masyarakat. Hak warga negara dalam

pengurusan Kartu Keluarga merupakan hak warga negara di dalam pemerintahan

melalui bidang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ini

memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti dokumen kependudukan,

pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,

perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,

informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas

dirinya dan/ atau keluarganya, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai

akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta

penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

2) Kewajiban Warga Negara Dalam Pelayanan Publik

a) Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan

dalam standar pelayanan;

b) Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas

pelayanan publik; dan

c) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Tinjauan Tentang Tata Pemerintahan Yang Baik

a. Pengertian Tata Pemerintahan Yang Baik


commit to user

20

Istilah tata pemerintahan yang baik sering diartikan dengan istilah good

governance. Istilah ini tidak asing lagi bagi mereka yang terjun dalam bidang

pemerintahan.

Pada dasarnya konsepsi Good Governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society). Good governance berdasar pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Dede Rosyada, dkk (2005: 181). Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan

kepemerintahan. ”Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat”. (Pandji Santoso, 2008: 130). Menurut Pandji Santoso (2008: 131)

good governance mengandung arti, “Hubungan yang sinergis dan konstruktif

diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society)”. Dalam hal ini yakni

kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,

efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Joko

Widodo (2008: 108) mendefinisikan governance sebagai “The exercise of

political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs”.

Kepemerintahan diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan

administratif untuk me-manage urusan-urusan bangsa.

Dede Rosyada, dkk (2005: 180) menyatakan bahwa “Tata pemerintahan

yang baik (good governance) diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang

didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau

mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan

dan kehidupan keseharian”.


commit to user

21

Sedangkan Menurut World Bank dalam Nico Andrianto (2007: 24) good

governance diartikan:

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and poltical framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tata

pemerintahan yang baik (good governance) adalah tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan dan

bertanggungjawab.

b. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Menurut Dede Rosyada, dkk (2005: 183-189) untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan prinsip-prinsip, antara lain:

“Partisipasi, penegakan hukum (Rule of Law), transparansi, responsif, konsensus,

kesetaraan dan keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis”.


1) Partisipasi

Yaitu mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam

penyampaian pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun

tidak langsung.

2) Penegakan hukum (Rule of Law)

Yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua

pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan

nilai-nilai masyarakat.

3) Transparansi


commit to user

22

Yaitu keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat tentang

kemudahan dalam mendapatkan informasi dan penyediaan informasi

yang memadai.

4) Responsif

Yaitu pemerintah harus memiliki ketanggapan dan peka terhadap

persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

5) Konsensus

Yaitu proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan

berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan masyarakat.

6) Kesetaraan dan keadilan

Yaitu tidak adanya perlakuan diskriminasi dari pemerintah kepada

kepentingan masyarakat.

7) Efektivitas dan efisiensi

Yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan

bertanggungjawab.

8) Akuntabilitas

Yaitu adanya hak dari rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan

bersama agar pemerintah dapat memiliki tanggung jawab terhadap

pekerjaannya demi terwujudnya kepentingan masyarakat.

9) Visi strategis

Yaitu pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang

akan datang.

Berdasarkan Institute on Governance (1996) dalam Nisjar yang dikutip

oleh Pandji Santosa (2008: 132) bahwa untuk menciptakan good governance

perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

1) Kerangka kerja tim (team work) antar organisasi, departemen, dan wilayah.

2) Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.


commit to user

23

3) Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.

4) Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian dalam menanggung risiko (risk taking) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan.

5) Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (non-partisipan).

Pada sektor publik, negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan

pelayanan, maka warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya.

Dengan demikian dalam sistem politik berbagai regulasi yang menjadi bagian

sistem birokrasi suatu negara, budaya organisasi birokrasi yang menempatkan

kewenangan berlebih (over authority) kepada sektor pemerintahan terhadap

swasta atau negara terhadap rakyatnya, dapat menjadi penghambat terciptanya

pelayanan prima dalam sektor publik. Menurut Bernard Enjolras (2009: 7)

mengemukakan bahwa “Public governance involves only public actors, relies on

direct government and public ownership, and supposes a technocratic policy

making process. This type of governance is best exemplified by the way public

services have been traditionally run”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat

diartikan bahwa pemerintahan umum hanya melibatkan aktor-aktor publik,

mempercayakan langsung pemerintahan dan kepemilikan publik, dan

mengandaikan proses pembuatan kebijakan teknokratis. Tipe pemerintahan

terbaik dicontohkan dengan cara menjalankan pelayanan publik secara tradisional.

Dengan begitu maka dalam tata pemerintahan yang baik (good

governance) harus menerapkan prinsip-prinsip dari tata pemerintahan yang baik.

Bila hal itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik maka juga akan berdampak

pada pelayanan publik yang ada karena pelayanan publik dilaksanakan oleh para


commit to user

24

birokrat yang bekerja di sistem pemerintahan. Bila para birokrat sudah

menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik maka tidak akan ada pelayanan

yang merugikan warga masyarakat dan hak warga masyarakat dapat terpenuhi

dengan baik. Pada dasarnya good governance akan terwujud jika pemerintah

mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah yang bersih dari praktik KKN.

Dalam mewujudkan good local governance di daerah di masa yang akan

datang diperlukan langkah-langkah pelaksanaan secara terencana dengan

sistematis dan terpadu. Berdasarkan UNDP yang dikutip oleh Pandji Santosa

(2008: 134) ada 10 langkah pelaksanaan perwujudan good governance, 10

langkah itu adalah sebagai berikut:

1) Understanding and appreciating the potential of good governance for equitable development

2) Overcoming distrust among partners and gaining mutual respect 3) Consensus building on core principles of patnership, formalizing

partnership, formalizing partnerships and assigning specific responsibilities

4) Planning municipal development revenue and mobilizing new resources

5) Reviewing municipal revenue and mobilizing new resources 6) Reviewing and upgrading management tools for governance and

partnerships 7) Setting un system to obtain skills, informations and knowledge on

regular basis 8) Revision of procedures and legislation and mid-course corrections 9) Regular review of performance 10) Scalling up good governance practice

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dapat memahami dan menghargai potensi tata pemerintahan yang baik

bagi pemerataan pembangunan.

2) Dapat mengatasi ketidakpercayaan dan saling menghormati di antara

mitra.


commit to user

25

3) Membangun musyawarah berdasarkan pada prinsip-prinsip dari

kemitraan, meresmikan, memformalkan kemitraan dan tugas tanggung

jawab khusus.

4) Dapat merencanakan pembangunan kota dan memobilisasi sumber

daya baru.

5) Meninjau pendapatan kota dan memobilisasi sumber daya baru.

6) Meninjau dan meningkatkan alat manajemen pemerintahan dan

kemitraan

7) Mengatur sistem untuk memperoleh keterampilan, informasi dan

pengetahuan secara teratur.

8) Melakukan koreksi dan revisi terhadap prosedur dan legislasi setiap

waktu.

9) Melakukan peninjauan kinerja.

10) Membuka pelatihan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik.

c. Asas-Asas Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Menurut Pandji Santosa (2008: 56) ada sembilan asas umum

pemerintahan yang baik (good governance principles) antara lain:

1) Asas kecermatan formal 2) Fairplay 3) Perimbangan 4) Kepastian hukum formal 5) Kepastian hukum material 6) Kepercayaan 7) Persamaan 8) Kecermatan 9) Asas keseimbangan Menurut Masturi dalam Pandji Santosa (2008: 56) bahwa secara umum,

kesembilan asas tersebut dalam konteks good governance dapat disarikan menjadi

tiga hal, yaitu: “Akuntabilitas publik, kepastian hukum (rule of law), dan

transparansi publik”.


commit to user

26


1) Akuntabilitas publik yaitu mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan

tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (public

policy), mengatur, dan membelanjakan keuangan negara maupun

melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2) Kepastian hukum (rule of law) yaitu setiap pejabat publik

berkewajiban memberikan jaminan bahwa dalam berurusan dengan

penyelenggara negara, setiap masyarakat pasti akan memperoleh

kejelasan tentang waktu, hak, kewajiban, dan lain-lain, sehingga

adanya jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan,

khususnya ketika berhadapan dengan penyelenggara negara sebagai

pembuat dan pelaksana kebijakan publik.

3) Transparansi publik yaitu mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik

berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam

proses pembuatan kebijakan publik (khususnya menyangkut dengan

pengelolaan sumber daya publik) dengan membuka akses dan

memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik

diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.

Dengan demikian, dalam kerangka good governance, setiap pejabat publik

berkewajiban memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat

dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai pelayanan publik.

d. Kaitan Antara Tata Pemerintahan Yang Baik Dengan Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,

otonomi daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta daya saing daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan


commit to user

27

perundang-undangan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota

yang di dalamnya meliputi pemberian pelayanan yang ditujukan kepada

masyarakat. Menurut Mubyarto dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:

189) bahwa ”Pada hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang

segala urusan pemerintah ke kabupaten/ kota, sehingga diharapkan pemerintah

kabupaten/ kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (lebih lancar,

lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah)”.

Menurut Agus Dwiyanto (2008: 48) mengatakan bahwa ”Dari segi

manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi

dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyelenggaraan publik”. Pemerintah

kabupaten/ kota merupakan figur kunci perwujudan good governance, yakni

sebagai katalisator sekaligus koordinator bagi institusi semi pemerintah dan non

pemerintah untuk bersama-sama membentuk kolaborasi yang efektif dalam

menghadapi masalah di masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jadi dengan adanya otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat sehingga

mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus membuat kebijakan sesuai

dengan kepentingan publik. Menurut Anderson Subarsono yang dikutip oleh

Harbani Pasolong (2008: 40) jenis-jenis kebijakan tersebut antara lain:

1) Kebijakan substantif VS Kebijakan prosedural Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.

2) Kebijakan distributif VS Kebijakan regulatori VS Kebijakan re-distributif Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan


commit to user

28

pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan material VS Kebijakan simbolis Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods) Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Berdasarkan uraian di atas maka pemerintah selaku pembuatan kebijakan

memiliki wewenang untuk menyediakan pelayanan publik kepada warga

masyarakat.

Menurut Syamsuddin Haris (2005: 56) menyatakan bahwa “Ada tiga

komponen yang terlibat dalam good governance yaitu sektor publik, sektor

swasta, dan masyarakat”. Dalam pelayanan publik melibatkan kepentingan semua

unsur governance. Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan

mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah

pelayanan publik. Baik dan buruknya praktik pelayanan publik sangat

berpengaruh terhadap ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat

ataupun di daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam

mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Sedangkan menurut R. D. Pathak, Gurmeet Singh, Rakesh Belwal, R. F. I.

Smith (2007: 1) mengemukakan bahwa “The prime purpose of governance is to

manage, steer, direct or guide a civic body or organization to achieve its goals”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tujuan utama dari

pemerintahan adalah untuk mengelola, mengarahkan, mengatur atau membimbing

badan sipil atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi dapat dikatakan bahwa


commit to user

29

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah atau kabupaten

perlu adanya pengawasan dari pemerintah pusat.

Paradigma kepemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat publik (politisi dan birokrasi publik) harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Joko Widodo, 2008: 118). Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, pemerintah selaku pembuat kebijakan menetapkan

otonomi daerah melalui penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat kabupaten/

kota.

e. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik

Dalam penelitian ini penyelenggara pelayanan publik adalah pemerintah

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Good governance atau tata

pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggara pelayanan publik

mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 berbunyi ”Negara bertanggungjawab atas

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak”. Sedangkan menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik hak dan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara

pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1) Hak Penyelenggara Pelayanan Publik

1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan

tugasnya;

2. Melakukan kerjasama;

3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan

publik;


commit to user

30

4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang

tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik; dan

5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan

2) Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat

pelayanan;

3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;

4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan

publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang

memadai;

5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas

penyelenggaraan pelayanan publik;

6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang

diselenggarakan;

9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung

jawabnya;

10. Bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara

pelayanan publik;

11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang

berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung

jawab atas posisi atau jabatan;

12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan


commit to user

31

pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi

pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

4. Tinjauan Tentang Birokrasi

a. Pengertian Birokrasi

Menurut Harbani Pasolong (2007: 68) “Birokrasi adalah merupakan

lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan baik

ditingkat pusat maupun daerah”. Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela

(2006: 53) “Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar

dalam menggerakan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk

melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi”.

Selain itu menurut Pryudi Atmosudirdjo yang dikutip oleh Harbani

Pasolong (2008: 67) dikemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu:

1) Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya volume pekerjaan besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil.

2) Birokrasi sebagai sistem Yang artinya adalah suatu sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal serta jiwa tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu.

3) Birokrasi sebagai jiwa kerja Dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan peraturan-peraturan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan birokrasi adalah suatu organisasi pemerintah yang bersifat formal dan


commit to user

32

memerlukan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas-tugas negara

ditingkat pusat maupun daerah.

b. Ciri-Ciri Birokrasi

Ciri-ciri birokrasi menurut Weber dalam Pandji Santosa (2008: 121)

adalah sebagai berikut:

1) Berbagai aktivitas regular yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi.

2) Organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan kantor yang lebih tinggi.

3) Operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik.

4) Pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan impersonalitas formalistik tanpa kebencian atau kegairahan, dan karenanya tanpa antusiasme atau afeksi.

c. Prinsip-Prinsip Dasar Terjadinya Birokrasi

Menurut Max Weber yang dikutip oleh B. Boediono (2003: 21) prinsip-

prinsip terjadinya birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Didesentralisasikan dan menurut hierarkhi 2) Diatur dengan peraturan: hukum dan peraturan administrasi 3) Didesentralisasikan dan berlaku umum 4) Menggunakan proses administrasi, yaitu dalam mencapai tujuannya

mempekerjakan pegawai sendiri dan tidak dikontrakan 5) Memilih staf/ pegawai berdasarkan ujian, tidak menurut kriteria

subyektif.

Apabila dilihat dari prinsip terjadinya birokrasi di atas, Indonesia belum

dapat memenuhi semua prinsip tersebut. Birokrasi di Indonesia belum dapat

tertata dengan baik dan belum dapat memberikan pelayanan publik yang

maksimal bagi warganya. Hal ini bukanlah fenomena yang asing di Negara

Indonesia aparatur birokrasi yang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan

intelektual maupun attitude, menjadi tidak penting lagi dalam menjalankan roda

pemerintahan. HAW. Widjaja (2007: 67) menyatakan, “Aparatur negara harus


commit to user

33

menanamkan jiwa pengabdian kepada bangsa, negara, dan pemerintah sebagai

abdi masyarakat dan abdi negara”. Maka dari itu diperlukan kompetensi yang

utuh dari keseluruhan unsur aparatur negara, baik berupa integritas, pengabdian,

etika pelayanan, maupun kemampuan profesional yang teruji sesuai dengan

tuntutan perkembangan zaman yang diisyaratkan dalam mengemban visi, misi,

dan strategi kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

d. Fungsi Birokrasi

Menurut Akhmad Setiawan (1998: 12) “Birokrasi pemerintah pada

hakikatnya secara pokok berfungsi mengatur dan melayani masyarakat”.

Sedangkan menurut B. Boediono (2003: 24) birokrasi dalam suatu pemerintahan

mengemban suatu fungsi yaitu: “Fungsi Instrumental, Fungsi Politik, Fungsi

Katalisator Interes Publik, Fungsi Enterpreneural”.

Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi Instumental

Yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijakan publik ke

dalam kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditas,

atau mewujudkan situasi tertentu.

2) Fungsi Politik

Yaitu memberikan input berupa saran, informasi, visi, dan

profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijakan.

3) Fungsi Katalisator Interes Publik

Yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik, dan

mengkorporasikannya di dalam kebijakan dan perumusan pemerintah.

4) Fungsi Enterpreneural

Yaitu memberikan aspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non-

rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang idle, dan

menciptakan resource mix yang optimal untuk mencapai tujuan.

Dari fungsi di atas tersebut dapat dikatakan bahwa birokrasi berkaitan

dengan kebijakan publik. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2006: 35) menyatakan


commit to user

34

bahwa “Birokrasi harus dihindarkan dari rancangan pihak-pihak yang tidak

menghiraukan kepentingan publik untuk menjadikannya sebagai power center”.

Oleh karena itu keinginan politik untuk menciptakan otonomi daerah perlu

didukung. Karena dikhawatirkan dengan tidak adanya kewenangan pemerintahan

di daerah dalam menentukan kebijakan untuk pelayanan publik di daerahnya

adalah salah satu penyebab kurang efisien dan efektifnya fungsi dari birokrasi

pemerintahan. Sampai sekarang pelayanan birokrasi pemerintahan di Indonesia

masih kurang produktif dan masih jauh dari harapan publik. Tugas pemerintahan

yang dijalankan oleh para birokrat lebih banyak dilakukan sesuai dengan jalan

pikiran dan keinginan sendiri.

Birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh para birokrat harus selalu

mengarah kepada kepentingan masyarakat. Kekuasaan yang selama ini berada

pada tangan birokrat haruslah beralih pada masyarakat, karena segala sesuatu

yang menjadi dan dibuat kebijakan oleh para birokrat bersumber dari aspirasi,

kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Dengan begitu tuntutan pelayanan

kepada aparatur birokrasi pemerintah semakin meningkat. Peningkatan tuntutan

pelayanan tersebut tidak hanya karena kebutuhan masyarakat yang semakin rumit,

tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan memperoleh haknya.

Perihal yang harus diperbaiki adalah kemampuan dan keseriusan pemerintah

untuk mengubah mentalitas birokrat dari orientasi penguasa menjadi melayani

kepentingan masyarakat secara jujur, adil, dan profesional. Maka dari itu tugas

birokrasi pemerintah tidak hanya mengatur saja, akan tetapi juga memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan kajian ini yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Mira Kiswati pada tahun 2005 dengan judul penelitian ”Pelayanan Publik Di

Bidang Kependudukan Menuju Good Governance (Studi Dinas Kependudukan


commit to user

35

Catatan Sipil Kabupaten Sragen)”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mira

Kiswati menyatakan bahwa:

”Asas-asas penyelenggaraan kepentingan umum dibidang kependudukan

dan catatan sipil yang merupakan salah satu perwujudan dari asas good

governance oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil meliputi:

1. Asas manfaat, yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat sebesar-

besarnya

2. Asas perencanaan terpadu, harus diawali dengan perencanaan pada

berbagai tingkat dan bidang yang secara menyeluruh dipadukan

3. Asas perencanaan dengan sasaran, harus secara jelas sasaran yang

akan dicapai

4. Asas perencanaan jauh ke depan

5. Asas modernisasi, harus responsif terhadap perkembangan IPTEK

6. Asas realistis dan pragmatis, harus disesuaikan dengan kemampuan

yang ada

7. Asas responsif, harus tanggap terhadap perkembangan yang ada

8. Asas prioritas, memilih secara tepat mana yang harus didahulukan

Asas tersebut merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan

yang baik.

Kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Sragen, meliputi:

1. Tertib administrasi kependudukan

Bahwa setiap WNI yang melakukan perpindahan penduduk harus

melalui prosedur yang diterapkan. Selain itu semua penduduk harus

memiliki Akta Catatan Sipil

2. Merintis program SAK (Sistem Administrasi Kependudukan)

Selama ini manajemen administrasi kependudukan dijalankan dengan

sistem SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)


commit to user

36

dimana dalam sistem ini semua data dicatat, diolah, direncanakan serta

diterbitkan secara lokal, hanya mencakup wilayah Kabupaten Sragen.

Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat meliputi:

1. Pengelolaan database kependudukan dengan sistem komputerisasi dan

wafelan

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KTP,

KK, dan Akta Catatan Sipil lainnya dengan mengadakan sosialisasi

dan penyuluhan kepada masyarakat

3. Memberikan pelayanan pembuatan KTP dan KK secara langsung

dimasing-masing kecamatan demi terciptanya efektivitas dan

efisiensi”.

Penelitian yang dilakukan oleh Mira Kiswati tersebut lebih memfokuskan

kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sragen sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan kepada

efektivitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pegawai Kecamatan

Masaran, Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

untuk memenuhi hak warga negara dibidang kependudukan.

C. Kerangka Berpikir

Dalam suatu pemerintahan pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan untuk kepentingan rakyatnya, salah satunya adalah kebijakan

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada peraturan yang telah

ditetapkan. Namun terkadang peraturan tersebut belum dijalankan secara

maksimal. Pelayanan yang terjadi sekarang belumlah menggambarkan pelayanan

yang efektif dan tepat sasaran. Hak-hak warga dibidang kependudukan atau hak

administratif dari warga negara belum dapat terpenuhi dengan baik karena tidak


commit to user

37

adanya tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak tersebut dan kurangnya

akuntabilitas dari masyarakat maupun pemerintah pusat.

Warga masyarakat di Kecamatan Masaran juga memiliki hak untuk

mendapatkan pelayanan yang maksimal dibidang kependudukan khususnya

dalam mengurus Kartu Keluarga. Pelayanan ini dapat berjalan maksimal apabila

Pemerintah Kecamatan memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui

peningkatan kinerja dari para pegawai di Kecamatan Masaran. Bila hak warga

masyarakat sudah terpenuhi maka tata pemerintahan yang baik juga dapat

terwujud.

Adapun skema dari pemikiran di atas adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan Birokrasi Dalam Mengurus Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran

Terpenuhinya Hak Warga Masyarakat Belum Terpenuhinya Hak Warga Masyarakat

Tata Pemerintahan Yang Baik

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir


commit to user

38

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat di mana dilakukannya

penelitian, sehingga peneliti memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini

dilakukan di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan pertimbangan

bahwa dari lokasi penelitian tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran yang

jelas sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang efektivitas

pelayanan publik yang ditujukan kepada warga masyarakat dalam bidang

kependudukan, khususnya dalam kepengurusan Kartu Keluarga. Sehingga di

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen peneliti akan memperoleh data yang

dibutuhkan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam waktu sepuluh bulan, yang dimulai pada

bulan Juni 2011 sampai dengan Maret 2012. Berikut ini gambar alokasi waktu

kegiatan penelitian yang penulis lakukan:

Tabel 1. Jadwal kegiatan penelitian

2011 2012 No Kegiatan

Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar

1 Pengajuan Judul

2 Penyusunan Proposal

3 Ijin Penelitian

4 Pengumpulan Data

5 Analisis Data 6 Laporan

Penelitian


commit to user

39

B. Bentuk Dan Strategi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini bentuk yang digunakan adalah bentuk deskriptif

kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, pencatatan,

dokumen maupun arsip yang gemlike arti yang sangat lebih dari sekedar angka

atau frekuensi.

Data yang diungkap bersifat kualitatif, sebab tidak menggambarkan angka

atau jumlah yang memiliki perbandingan. Data tersebut berupa keterangan,

pendapat, konsep, atau tanggapan maupun respon yang berhubungan dengan

obyek.

Pelaksanaan dari penelitian deskriptif dalam penyusunan skripsi tidak

terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi juga dilaksanakan proses

penganalisisan data tersebut dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

2. Strategi Penelitian

Menurut H.B. Sutopo (2002: 112) mengatakan, “Suatu penelitian disebut

sebagai studi kasus tunggal, bilamana penelitian tersebut terarah pada satu

karakteristik. Artinya, penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran (satu

lokasi atau satu subjek)”.

Menurut Yin yang dikutip H.B. Sutopo (2002: 41-42) mengatakan bahwa

“Dalam penelitian kualitatif ditemui adanya bentuk penelitian terpancang

(embedded research) yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus

penelitian berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan

dan minat penelitinya sebelum peneliti ke lapangan studinya”. Untuk itu maksud

dari strategi tunggal terpancang dalam penelitian ini, mengandung pengertian

sebagai berikut: tunggal artinya hanya ada satu lokasi yaitu di Kecamatan

Masaran, Kabupaten Sragen. Sedang terpancang artinya hanya pada tujuan untuk

mengetahui efektivitas pelayanan publik dan implikasinya terhadap pemenuhan

hak warga dalam kepengurusan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran,

Kabupaten Sragen.


commit to user

40

C. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy J. Moleong (2008: 157)

menyatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,

dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Sedangkan HB. Sutopo (2002: 50-54) menyatakan bahwa “Sumber data dalam

penelitian kualitatif dapat berupa narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas,

tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen dan arsip”.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan sumber data berupa informan,

tempat, dan peristiwa, serta dokumen. Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut:

1. Informan

Menurut H.B Sutopo (2002: 50) menyatakan bahwa informan adalah

“Sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat

disebut dengan informan”. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia

(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki

informasinya. Informan merupakan orang yang dianggap mengetahui

permasalahan yang akan dikaji peneliti dan bersedia memberikan informasi,

keterangan dan data yang diperlukan. Adapun informan dalam penelitian ini

adalah:

a. Kasi (Kepala Seksi) Bidang Pemerintahan di Kecamatan Masaran

yang mengurusi pelayanan Kartu Keluarga yaitu Edi Widodo, S.STP,

M.Si.

b. Staf atau operator yang melayani kepengurusan Kartu Keluarga di

Kecamatan Masaran yaitu Yandi Setiawan.

c. Warga masyarakat yang pernah mengurus dan merasakan pelayanan

Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran. Adapun daftar nama informan

dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan

penelitian merupakan salah satu sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian


commit to user

41

ini. Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di Kecamatan Masaran,

Kabupaten Sragen. Sedangkan peristiwa yang dimaksud adalah pemberian

pelayanan publik dari pegawai kecamatan kepada warga masyarakat di

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

3. Dokumen

Menurut Sugiyono (2010: 329) menyatakan bahwa “Dokumen merupakan

catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong

(2008: 216) menyatakan bahwa “Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun

film”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

b. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

c. Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

d. Perda No 25 Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Kartu

Keluarga

e. Keputusan Bupati No 36 Tahun 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas

Jabatan Struktural dan Fungsional pada Pemerintah Kecamatan.

f. Peraturan Bupati Sragen No 50 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen.

D. Teknik Sampling (cuplikan)

Menurut HB. Sutopo (2002: 55) “Teknik cuplikan merupakan suatu

bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang

mengarah pada seleksi”. Sementara itu, menurut Bogdan dan Biklen dalam HB.

Sutopo (2002: 55) menyatakan bahwa “Cuplikan dalam penelitian kualitatif


commit to user

42

sering juga dinyatakan sebagai internal sampling yang berlawanan dengan sifat

cuplikan dalam penelitian kuantitatif, yang dinyatakan sebagai external sampling”.

Dalam cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak sangat perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar dari pada informasi yang diperoleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak, yang mungkin kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya. (HB. Sutopo, 2002: 55). Di dalam penelitian kualitatif, sampel yang diambil lebih bersifat selektif.

Karena pengambilan sampel didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu,

yakni mengenai masalah yang diteliti, jujur, dapat dipercaya, dan datanya bersifat

obyektif. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2010: 301) bahwa:

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Sehingga dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang biasa

digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010: 124)

menyatakan bahwa “Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu”.

Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel bertujuan

(purposive sampling) dengan wawancara kepada Kasi Pemerintahan dan staf atau

operator yang melayani kepengurusan Kartu Keluarga beserta beberapa warga

masyarakat. Untuk warga masyarakat peneliti memiliki karakteristik yaitu warga

yang pernah merasakan pelayanan di Kecamatan Masaran pada waktu mereka

mengurus Kartu Keluarga. Karena dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data

tidak ditentukan maka peneliti mengambil sampel sejumlah 65 warga.


commit to user

43

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Goetz & Le Comte dalam HB. Sutopo (2002: 58) “Adapun

strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat

dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu metode atau teknik pengumpulan data

yang berupa interaktif dan non interaktif”. Metode interaktif meliputi wawancara

mendalam, observer yang berperan dalam beberapa tingkatan. Sedangkan yang

non interaktif meliputi mencatat atau mengumpulkan dokumen atau arsip dan

juga observasi tak berperan.

Untuk memperoleh dan menyusun data penelitian, penulis menggunakan

teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi

dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan

berdasarkan kepada tujuan penelitian. HB. Sutopo mengemukakan:

Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. (HB. Sutopo, 2002: 59). Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam

(indepth interviewing), karena dengan wawancara mendalam peneliti akan

memperoleh data dari para informan, dengan maksud agar dapat mengungkap

permasalahan yang akan diteliti melalui pertanyaaan atau sikap, baik melalui nada

bicara, mimik, ataupun sorot matanya.

Pada penelitian ini penulis melaksanakan teknik wawancara dengan

mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan masalah

yang ingin dikaji kepada Kasi Pemerintahan dan staf atau operator yang melayani

kepengurusan Kartu Keluarga beserta beberapa warga masyarakat yang pernah

mengurus Kartu Keluarga dan merasakan pelayanan di Kecamatan Masaran,


commit to user

44

Kabupaten Sragen. Dalam teknik wawancara menggunakan pedoman wawancara.

Adapun pedoman wawancara terlampir pada lampiran 2.

Untuk petikan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dapat dilihat

pada lampiran 3. Kemudian petikan hasil wawancara dengan Staf atau Operator

dalam pembuatan Kartu Keluarga dapat dilihat pada lampiran 4. Sedangkan

petikan hasil wawancara dengan warga masyarakat dapat dilihat pada lampiran 5.

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung

nonpartisipatif atau tidak berperan, di mana teknik observasi yang digunakan

adalah pengamatan langsung terhadap pelayanan dalam mengurus Kartu Keluarga

di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dalam hal ini peneliti bermain di luar

sistem atau tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti menggunakan pedoman

observasi yang dapat dilihat pada lampiran 6. Sedangkan hasil observasi dapat

dilihat pada lampiran 7.

3. Analisis Dokumen

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. (Sugiyono,

2010: 329). Sedangkan Suharsimi Arikunto (2006: 158) menyatakan bahwa

“Dokumen artinya barang-barang tertulis”. Di dalam melaksanakan metode

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

sebagainya. Kemudian menurut HB Sutopo (2002: 54) menyatakan bahwa

“Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu

peristiwa atau aktivitas tertentu”. Oleh karena itu dokumen dan arsip bukan hanya

menjadi sumber data yang penting bagi penelitian kesejarahan, tetapi juga dalam

penelitian kualitatif pada umumnya. Jadi analisis dokumen ini dapat dikaji

melalui arsip-arsip yang relevan serta benda-benda fisik lainnya.

Dokumen dan record digunakan untuk keperluan penelitian, menurut

Guba dan Lincoln alasan menggunakan dokumen dan record adalah sebagai

berikut:


commit to user

45

Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks; Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan; Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi; Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.(Lexy J. Moleong, 2008:217) Sementara itu Krippendorff (1991: 15) menyatakan, “Analisis isi adalah

suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru

(replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya”. Di mana

rangkaian tersebut meliputi: “Pembentukan data, reduksi data, penarikan inferensi,

dan penganalisisan yang membantu analisis isi melakukan validasi langsung,

pengujian kesesuaian hasilnya dengan metode-metode lain”. (Krippendorff,

1991:63)

Dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

b. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

c. Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

d. Perda No 25 Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Kartu

Keluarga

e. Keputusan Bupati No 36 Tahun 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas

Jabatan Struktural dan Fungsional pada Pemerintah Kecamatan.

f. Peraturan Bupati Sragen No 50 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen.

F. Validitas Data

Suatu penelitian untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka

validitas datanya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:


commit to user

46

Trianggulasi

Pengertian trianggulasi menurut Lexy J. Moleong (2008: 330)

berpendapat bahwa “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan datanya

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai

bahan pembanding terhadap data itu”.

Menurut HB. Sutopo (2002: 78-82) menyebutkan bahwa ada 4 macam

trianggulasi yaitu:

a. Trianggulasi Data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

b. Trianggulasi Metode, jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seseorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

c. Trianggulasi Peneliti, hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.

d. Trianggulasi Teori, trianggulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Tahap ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh

sesuai dengan realitas di lokasi penelitian, untuk menjamin validitas data ini

digunakan teknik trianggulasi data dan trianggulasi metode. Trianggulasi data

dengan maksud menguji keabsahan data yang dilakukan peneliti dengan

mengambil data yang sama dari sumber yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan

dengan cara mencari data dari informan yaitu orang yang dianggap mengetahui

permasalahan yang akan dikaji peneliti dan bersedia memberikan informasi,

keterangan dan data yang diperlukan, tempat dan peristiwa, serta dokumen.

Sedangkan trianggulasi metode peneliti mengumpulkan data sejenis dengan

menggunakan metode atau teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini metode

yang digunakan yaitu wawancara, pengamatan atau observasi, serta analisis

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Untuk

trianggulasi data dapat dilihat pada lampiran 8. Sedangkan untuk trianggulasi

metode dapat dilihat pada lampiran 9.


commit to user

47

G. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moelong (2008: 280) “Analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja

seperti yang disarankan oleh data”. Sedangkan Sugiyono (2010: 335) menyatakan

bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Mattew B. Miles & A. Michael Huberman (1992: 16)

menyatakan bahwa “Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut,

berulang dan terus-menerus”. Adapun alur kegiatan dalam proses analisa ini


1. Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam

aneka macam cara melalui seleksi, ringkasan atau uraian singkat,

menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam

penelitian kualitatif berupa teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan akhir akan diperoleh dengan menguji kebenaran, kekokohan, dan

kecocockan data yakni yang merupakan validitasnya.


commit to user

48

Untuk lebih jelasnya proses analisis tersebut dapat dilihat dalam gambar

berikut ini:

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles & Huberman (1992: 20)

H. Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan melalaui beberapa tahapan, yaitu “(1)

persiapan, (2) pengumpulan data, (3) analisis data, dan (4) penyusunan laporan

penelitian” (H. B. Sutopo, 2002: 187-190). Untuk lebih jelasnya, masing-masing

akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Menyusun rencana penelitian

b. Mengurus perijinan penelitian.

c. Menyusun pengembangan pedoman pengumpulan data

2. Pengumpulan Data

a. Mengumpulakan data di lokasi studi dengan melakukan wawancara

mendalam, dan mencatat serta mengumpulkan dokumen yang ada.

b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul.

c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan.

1 Pengumpulan Data 3

Penyajian Data

2 Reduksi Data 4

Kesimpulan-Kesimpulan/ Vertifikasi


commit to user

49

3. Analisis Data

a. Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai proposal penelitian.

b. Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian dicross

checkkan dengan temuan di lapangan.

c. Setelah dapat data yang sesuai intensitas kebutuhan maka dilakukan proses

verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang yang

dianggap lebih ahli.

d. Setelah selesai, baru dibuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian.

4. Penyusunan Laporan Penelitian

Penyusunan adalah tahap paling akhir dari seorang peneliti untuk

membuat laporan hasil penelitian yang dilaksanakan secara benar dan rapi sesuai

dengan laporan diskusi.


commit to user

50

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian merupakan tahapan di mana data diperoleh

peneliti di lapangan penelitian yaitu di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen

dikumpulkan kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis sehingga dapat

disajikan secara sistematis. Adapun aspek-aspek yang diteliti dapat dijabarkan

sebagai berikut: 1. Letak Geografis Kecamatan Masaran, 2. Visi, Misi, serta

Tujuan Kecamatan Masaran, 3. Struktur Organisasi Kecamatan Masaran, 4.

Keadaan Penduduk Kecamatan Masaran.

1. Letak Geografis Kecamatan Masaran

Kecamatan Masaran terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Tepatnya berada disebelah barat daya wilayah Kabupeten Sragen. Kecamatan

Masaran memiliki luas wilayah 4.404 Ha, luas sawah 2.979 Ha, dan tanah kering

1.424 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Masaran adalah sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sidoharjo.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedawung.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Plupuh.

Kecamatan Masaran terdiri dari 13 desa yang meliputi:

a. Desa Sidodadi

b. Desa Karangmalang

c. Desa Krebet

d. Desa Sepat

e. Desa Jirapan

f. Desa Gebang


commit to user

51

g. Desa Dawungan

h. Desa Masaran

i. Desa Jati

j. Desa Kliwonan

k. Desa Pilang

l. Desa Pringanom

m. Desa Krikilan

2. Visi, Misi serta Tujuan Kecamatan Masaran

a. Visi Kecamatan Masaran

Visi Pemerintah Kecamatan Masaran yaitu “Kualitas SDM yang

profesional, berbudaya dan berakhlak mulia”.

b. Misi Kecamatan Masaran

1) Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan aparatur pemerintah untuk

memberikan pelayanan prima,

2) Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan sehingga

wilayah Kecamatan Masaran menjadi maju merata dan berkembang,

3) Meningkatkan sumber daya manusa yang berkualitas yang didukung oleh

program pendidikan formal dan nonformal,

4) Mengadakan penataan tata kehidupan masyarakat dibidang kependudukan dan

keluarga sejahtera, pendidikan, kesehatan dan keagamaan,

5) Menjadikan Kecamatan Masaran berbudi pekerti luhur, tangguh, ulet, kreatif,

produktif, sehat jasmani dan rohani, cerdas, disiplin, beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta demokratis.

c. Tujuan Kecamatan Masaran

1) Peningkatan kualitas SDM

2) Terselenggaranya pelayanan prima

3) Penyusunan profil kecamatan

4) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.


commit to user

52

3. Struktur Organisasi Kecamatan Masaran

Kecamatan Masaran memiliki struktur organisasi yang dapat mendukung

kemajuan sebuah organisasi. Adapun struktur organisasi Kecamatan Masaran


Gambar.3 Struktur Organisasi Kecamatan Masaran

Sumber: Data Kecamatan Masaran

a. Tugas dan Fungsi Jabatan Pegawai Kecamatan Masaran

Dalam struktur organisasi di atas masing-masing jabatan memiliki tugas

dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 50

Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah

Kecamatan Kabupaten Sragen.

CAMAT

SUB BAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SEKSI PEMERINTAHAN

SUB BAG KEUANGAN

SUB BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI KETENTRAMAN,

KETERTIBAN, PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

KELURAHAN

SEKSI KESEJAHTERAAN

RAKYAT

DESA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


commit to user

53

Adapun tugas dan fungsi jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi

“Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi membantu Bupati dalam

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan,

kesejahteraan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan”. Sedangkan pada Pasal

4 dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2009 untuk menyelenggarakan

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kecamatan mempunyai

tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati

Sragen, terdiri dari:

a) Menerbitkan ijin perhelatan;

b) Menerbitkan ijin penggunaan/ penutupan jalan kabupaten;

c) Menerbitkkan ijin pertunjukan/ hiburan umum/ olahraga insidentil

(skala kecil);

d) Memberikan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (permanen kelas

B, permanen ½ bata pilar dan semi permanen);

e) Menerbitkan ijin tebang (skala kecil);

f) Melaksanakan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di

wilayah kecamatan;

g) Membuat rekomendasi DP3 (Daftar Pertimbangan Penilaian Pegawai)

para kepala unit kerja dan satuan unit kerja yang ada di kecamatan;

h) Melantik dan mengambil sumpah kepala desa dan anggota BPD

(Badan Permusyawaratan Desa);

i) Mengevaluasi peraturan desa tentang APBDES (Anggaran Pendapatan

Belanja Desa), dan pungutan desa;

j) Merekomendasi dan mengevaluasi LPPD Kepala Desa.

2) Melaksanakan Penyelenggaraaan Pemerintahan Kecamatan, yang terdiri dari:

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan baik instansi vertikal, dinas

dan badan tingkat kecamatan;


commit to user

54

b) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan desa;

c) Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

d) Melaksanakan pembinaan dibidang pertanahan;

e) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pemilihan

Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta lembaga desa

lainnya, melaksanakan ujian tertulis pengisian perangkat desa lainnya;

f) Melaksanakan program pengembangan dan penataan tata ruang Ibu

Kota Kecamatan;

g) Menampung dan mengusulkan serta memberikan pertimbangan

penggabungan dan pemecahan desa;

h) Meningkatkan dan melaksanakan pengawasan secara terus-menerus

terhadap penarikan atau pungutan PBB dan PAD serta pungutan

lainnya yang sah;

i) Melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan APBDES (Anggaran

Pendapatan Belanja Desa), dan memberikan ijin lelangan tanah kas

desa.

3) Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Kecamatan, terdiri

dari:

a) Menyusun dan mengusulkan rencana program pembangunan tahunan

kecamatan;

b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan

desa/ kelurahan;

c) Melaksanakan program pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran

masyarakat tentang kebersihan, keindahan, pertamanan, kenyamanan

dan sanitasi lingkungan;

d) Melaksanakan program pembinaan untuk menumbuhkembangkan

kesadaran masyarakat dibidang perekonomian rakyat, koperasi dan

industri kecil serta pertanian;


commit to user

55

e) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan/ swadaya

masyarakat;

f) Melaksanakan program pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran

masyarakat dibidang sosial, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan

perempuan;

g) Memantau dan mengawasi ketersediaan kebutuhan bahan pokok,

pestisida bersubsidi dan barang/ program bersubsidi lainnya.

4) Melaksanakan Pembinaan Ketrampilan, Ketertiban, dan Kehidupan

Masyarakat, terdiri dari:

a) Mensosialisasikan program penyelenggaraan pembinaan ketentraman

dan ketertiban umum;

b) Melaksanakan pembinanan untuk mendorong kesadaran berbangsa

dan perlindungan masyarakat;

c) Melaksanakan, mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan Perda;

d) Melaksanakan pemantapan usaha-usaha pembinaan Idiologi Negara;

e) Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan

memberikan penyuluhan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama;

f) Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu;

g) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan

bencana alam dan pemberantasan penyakit masyarakat;

h) Melaksanakan pengawasan organisasi lainnya yang berpotensi

menurunkan wibawa pemerintah.

Sedangkan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1) Camat

Camat merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sragen

No 50 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen.


commit to user

56

2) Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian

fungsi pemerintah kecamatan dibidang pembinaan administrasi dan

memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi

pemerintah kecamatan yang meliputi urusan umum dan keuangan,

mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Melaksanakan Penyusunan Rencana, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kecamatan, terdiri dari:

(1) Melaksanakan koordininasi dan menyusun rencana kerja tahunan dan

rencana kegiatan pemerintah kecamatan yang meliputi bidang

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta

pembinaan kemasyarakatan;

(2) Melaksanakan koordininasi kegiatan pelayanan masyarakat;

(3) Menyiapkan bahan untuk rapat koordinasi dengan unit dan satuan

kerja di wilayahnya;

(4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis adminitrasi

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan di desa/ kelurahan;

(5) Melaksanakan pengelolaan buku register adminitrasi kecamatan.

b) Menyelenggarakan Kegiatan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, dan

Perlengkapan Rumah Tangga, terdiri dari:

(1) Membantu Camat dalam mewujudkan kelancaran rapat koordinasi

dengan unit dan satuan kerja serta desa/ kelurahan;

(2) Membuat rincian kegiatan, mengkoordinir dan menyusun program

kerja tahunan serta rencana kegiatan pemerintah kecamatan;

(3) Mengelola adminitrasi kepegawaian;

(4) Mengelola kegiatan perlengkapan dan rumah tangga.


commit to user

57

c) Menyelenggarakan Urusan Administrasi Keuangan, terdiri dari:

(1) Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian administrasi

keuangan kecamatan;

(2) Mengevaluasi dan pembinaan pembukuan buku administrasi keuangan

desa.

d) Menyelenggarakan Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri

dari:

(1) Membantu Camat dalam melakukan kegiatan perencanaan evaluasi

dan pelaporan;

(2) Menyusun naskah laporan Camat;

(3) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi

terhadap pelaksana tugas Kasubag dan Kasi;

(4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menerima, meneliti, mengagenda dan memberikan lembar disposisi surat

yang diterima, memberikan kartu kendali dan mengalokasikan kepada

masing-masing seksi sesuai dengan disposisi dan bidang tugasnya;

b) Mencatat secara khusus surat-surat penting segera dan rahasia;

c) Mencatat surat-surat yang menjadi bahan rakor/ raker staf;

d) Mencatat dan mengagenda surat undangan pada papan kegiatan Camat/

Sekcam dan mencatat dalam buku kegiatan Camat dan Sekcam;

e) Menindaklanjuti surat yang dianggap perlu dan segera mengagenda,

memberikan kartu kendali dan mengirimkan kepada alamat baik secara

kurir maupun per pos;

f) Mengklasifikasikan jenis nomor surat untuk disimpan dalam map arsip,

folder difilling kabinet;

g) Mengklasifikasikan dan menyimpan kartu kendali dalam almari katalog;

h) Menerima arsip dinamis in aktif dari masing-masing seksi untuk disimpan

ke dalam bok arsip (akuisisi arsip/ orde pembangunan dan orde reformasi);


commit to user

58

i) Membuat file kepegawaian perorangan;

j) Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

k) Membuat buku penjagaan kenaikan pangkat reguler, kenaikan gaji berkala;

l) Menyiapkan berkas DP3 (Daftar Pertimbangan Penilaian Pegawai);

m) Membuat pengaturan cuti pegawai;

n) Mengusulkan dan mengajukan KARPEG (Kartu Pegawai), KARSU

(Kartu Suami), KARIS (Kartu Istri), TASPEN bagi pegawai;

o) Menerbitkan pelaksanaan absensi;

p) Membuat laporan dan mutasi pegawai tiap akhir bulan;

q) Mengusulkan/ mengurus pegawai yang akan BT (Bebas Tugas) dan

Pensiun;

r) Mencatat buku yang ada mengklasifikasikan masing-masing buku dan

jenisnya;

s) Merawat dan menyimpan buku-buku perpustakaan;

t) Melayani peminjaman dan membuat bok buku pustaka;

u) Meyimpan bahan rakor bersama Muspika, dinas/ instansi membuat daftar

hadir dan notulen;

v) Menyiapkan bahan rakor bersama Kades/ Carik/ Sekdes, perangkat desa,

raker staf, membuat daftar hadir notulen;

w) Membuat bahan evaluasi tahunan tugas Camat;

x) Membuat laporan harian Camat;

y) Menerima tamu dan mempersiapkan buku tamu;

z) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan

dibidang kekayaan dan inventaris kecamatan;

å) Mencatat dan memelihara barang-barang yang diterima baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak yang berasal dari pemerintah daerah,

pemerintah propinsi, pemerintah dan swadaya;

ä) Membuat buku dan inventaris barang (KIB), kartu inventaris (KIR)

A,B,C,D ;


commit to user

59

ö) Melakukan pengecekan dan perawatan serta penyimpangan barang-barang

bergerak maupun tidak bergerak;

aa) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

bb) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai

dengan bidang tugasnya.

4) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Merencanakan anggaran kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

b) Mengalokasikan dana untuk kegiatan kebutuhan kantor sesuai dengan

juklak yang ada;

c) Merencanakan, membuat daftar gaji sesuai dengan jumlah gaji yang telah

ditetapkan;

d) Memerintahkan petugas pembayar gaji pegawai dan memotong sesuai

aturan yang telah ditentukan dengan tepat waktu;

e) Merencanakan SPP sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan;

f) Mengkoordinir dan pembukuan keuangan dari hasil pengelolaan

pemerintah kecamatan;

g) Mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi bendaharawan yang

ada di kecamatan;

h) Mengerjakan buku register sesuai bidang tugasnya;

i) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa sesuai bidang tugasnya;

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat atau Sekcam sesuai

dengan bidang tugasnya.

5) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai

berikut :

a) Membuat rincian kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b) Menyusun naskah laporan Camat;

c) Membuat evaluasi tahunan tugas Camat;

d) Mengawasi dan mengevaluasi perangkat komunikasi;


commit to user

60

e) Melaksanakan tugas pembinaan terhadap operator IT desa/ kelurahan;

f) Mengawasi dan mengevaluasi petugas operator IT;

g) Mengkoordinasikan dan mendata laporan-laporan kecamatan;

h) Mempersiapkan absensi dan pelaksanaan kegiatan apel pagi/ siang;

i) Membuat program kerja Camat;

j) Membuat database dan best practice kecamatan;

k) Membuat profile dan mapping kecamatan;

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan atau Sekcam

sesuai dengan bidang tugasnya;

m) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai dengan

bidang tugasnya.

6) Seksi Pemerintahan, memiliki tugas sebagai berikut:

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian

fungsi pemerintah kecamatan dibidang pemerintahan yang meliputi urusan

pemerintahan, pemerintahan desa/ kelurahan yang mempunyai tugas sebagai

berikut:

a) Membuat perencanaan program pembinaan penyelenggaraan pemerintah

umum desa/ kelurahan;

b) Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah desa/ kelurahan;

c) Membantu dan menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan

pengisian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta pelaksanaan ujian

tertulis perangkat desa lainnya;

d) Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu;

e) Membuat laporan monografi;

f) Membuat laporan kependudukan;

g) Memelihara data kependudukan;

h) Melaksanakan pencatatan mutasi kependudukan;

i) Menginventarisir tanah bondo desa/ kelurahan;

j) Menginventarisir kekayaan desa/ kelurahan;


commit to user

61

k) Mengelola buku register kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya;

l) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan atau Sekcam

sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Ketentraman, Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pemerintah kecamatan

dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi

pembinaan dan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat serta pengkoordinasian tugas satuan polisi pamong praja yang

mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Mengupayakan terciptanya stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah

kecamatan;

b) Menyiapkan bahan-bahan/ data-data dalam rangka penyelesaian masalah

yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban;

c) Menangani rupa-rupa kejadian misalnya kebakaran, bunuh diri dan

tindakan kriminal lainnya;

d) Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pengamanan kantor

kecamatan;

e) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman,

ketertiban dan linmas di wilayah kecamatan;

f) Melaksanakan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya

gangguan ketentraman, ketertiban dan linmas;

g) Melaksanakan pembinaan anggota hansip desa/ kelurahan;

h) Mensosialisasikan, pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan

perundang-undangan yang lain;

i) Menertibkan dan mengawasi semua jenis perijinan yang dilimpahkan oleh

Bupati Sragen kepada Camat;


commit to user

62

j) Melaksanakan pembinaan generasi muda dan masyarakat guna mencegah

timbulnya penyakit masyarakat seperti miras, perjudian, prostitusi,

narkoba dan lain-lain;

k) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan pemilihan antara lain

Pemilu, pemilihan kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan

sebagainya;

l) Melaksanakan pembinaan Ormas dan lembaga masyarakat lainnya;

m) Melaksanakan kegiatan upacara-upacara hari besar nasional dan upacara

lainnya;

n) Pembinaan dan pengadministrasian mantan Tapol G 30 S PKI;

o) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

p) Mengelola buku register kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya;

q) Melaksanakan dan pengawasan terhadap organisasi lainnya yang

berpotensi menurunkan kewibawaan pemerintah;

r) Melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekcam dan atau Camat;

s) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan atau Sekcam


8) Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan

sebagian fungsi Pemerintah Kecamatan dibidang perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan

yang meliputi pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana

perekonomian desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan

lingkungan hidup, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Membina, memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan

proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan;


commit to user

63

b) Membantu kelancaran pelaksanaan pencairan dana/ BOP desa/ kecamatan

dari proyek-proyek tersebut;

c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proyek baik fisik maupun

administratif;

d) Menginventarisasi pembangunan baik yang dibiayai dari pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun swadaya

masyarakat;

e) Melaksanakan program kerja dan pengembangan PKK;

f) Menginventarisasi berbagai kegiatan PKK dan mengevaluasi pelaksanaan

program PKK ;

g) Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dalam pembinaan PKK ;

h) Merencanakan, melaksanakan, menyusun dan melaporkan RPJPK dan

RPJMK ;

i) Menyusun program, pedoman dan petunjuk pembinaan untuk usaha

pembangunan perekonomian;

j) Mensosialisasi dan pembinaan untuk pengembangan dan peningkatan dari

hasil-hasil produksi pertaniaan, kerajinan industri kecil dan koperasi;

k) Menyiapkan bahan-bahan pertimbangan mengenai BP (Badan Pemeriksa)

KUD, koperasi tani dan koperasi-koperasi yang ada;

l) Membantu memantau harga sembilan bahan pokok, pupuk pestisida serta

bahan bersubsidi lainnya dan pelaporan pupuk;

m) Menginventarisasi keberadaan lumbung desa dan LKD;

n) Menginventarisasi bantuan-bantuan yang ada di kecamatan;

o) Koordinasi dalam menyukseskan program pertanian dan ketahanan

pangan ;

p) Melaksanakan pembuatan profil desa dan profil kecamatan;

q) Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan kelistrikan desa;

r) Merencanakan, melaksanakan, menyusun dan melaporkan kegiatan lomba

desa;


commit to user

64

s) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pelaporan penanganan limbah

dengan dinas terkait;

t) Membuat laporan secara rutin maupun insidentil yang berkaitan dengan

bidang tugasnya saksi PMD (Pembangunan Masyarakat Desa);

u) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai bidang

tugasnya;

v) Melaporkan buku register kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya;

w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan Sekcam sesuai

dengan bidang tugasnya;

x) Memantau kegiatan penataan lingkungan desa;

y) Memantau dan evaluasi ADD (Alokasi Daerah Desa);

z) Mengkoordinir pemberian rekomendasi permohonan bantuan pemerintah

maupun desa;

å) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan atau Sekcam

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi pelaksanakan

sebagian fungsi pemerintah kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat yang

meliputi pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan

kesejahteraan rakyat, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan bantuan dari pemerintah kepada

masyarakat;

b) Merencanakan, mengatur, dan memonitor penyaluran pemberian santunan

kepada masyarakat, badan sosial serta korban bencana alam;

c) Menginventarisasi dan mengusulkan pendidikan nonformal ketrampilan,

dan bantuan modal kepada fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat

dan mantan penyandang penyakit masyarakat;


commit to user

65

d) Memonitor pelaksanaan pemberian PMT (Pemberian Makanan

Tambahan)/ PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah)

dan melaporkan program jamkesmas;

e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, pramuka, generasi

muda, organisasi wanita dan keluarga berencana;

f) Melaksanakan kegiatan administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk);

g) Melaksanakan pembinaan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa serta kerukunan hidup umat beragama;

h) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pendidikan masyarakat serta

memperdayakan kesenian, kebudayaan dan pariwisata;

i) Menginventarisasi tempat ibadah, yayasan sosial, calon haji, serta

melaksanakan kegiatan BAZ (Badan Amil Zakat);

j) Mengkoordinir pelaksanaan olahraga di masyarakat;

k) Memantau kegiatan pemugaran rumah;

l) Melaksanakan pembimbing teknis kepada desa/ kelurahan sesuai bidang

tugasnya;

m) Mengelola buku register kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya;

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan atau Sekcam

sesuai dengan bidang tugasnya;

o) Mengkoordinasikan pekerja sosial kecamatan;

p) Mengkoordinasikan organisasi tanggap bencana;

q) Membuat laporan secara rutin maupun insidentil yang berkaitan dengan

bidang tugasnya;

r) Melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekcam dan atau Camat;

s) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan atau Sekcam



commit to user

66

10) Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum memiliki tugas sebagai berikut:

a) Menyiapkan bahan dan penyusunan program serta pembinaan kebersihan,

keindahan dan pertamanan;

b) Menyelenggarakan kebersihan lingkungan, keindahan dan mengusahakan

pertamanan lingkungan di luar kecamatan;

c) Menyiapkan bahan penyusun program dan pembinan sarana dan prasarana

fisik pelayanan umum kecamatan;

d) Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai PHBS (Perilaku Hidup

Bersih Sehat)/ LBS (Lingkungan Bersih Sehat) tata cara prosedur untuk

meningkatkan kebersihan lingkungan dengan membersihkan selokan,

pembuatan tempat sampah, kerapian pagar dan lain-lain;

e) Menyebarluaskan informasi program pemerintah dan pelayanan

masyarakat serta tugas-tugas kehumasan;

f) Membuat mekanisme petunjuk/ prosedur pelayanan masyarakat

berdasarkan peraturan yang ada;

g) Membuat laporan secara rutin maupun insidentil yang berkaitan dengan

bidang tugasnya;

h) Melaksanakan arsip dinamis aktif dan diserahkan keumum dan

kepegawaian;

i) Melaksanakan bimbingan teknis kepada desa/ kelurahan sesuai dengan

bidangnya;

j) Mengerjakan buku-buku register sesuai dengan bidang tugasnya;

k) Membina forum komunikasi desa dan forum peduli lingkungan;

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan Sekcam sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


commit to user

67

11) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan

sebagian fungsi pemerintah kecamatan sesuai dengan keahlian dan

ketrampilan.

b. Data Pegawai Kecamatan Masaran Berdasarkan Golongan dan Tingkat

Pendidikan

1) Berdasarkan Golongan

Tabel 2. Daftar pegawai berdasarkan golongan.

No Golongan Jumlah

1 Pegawai Golongan I -

2 Pegawai Golongan II 16 Pegawai

3 Pegawai Golongan III 15 Pegawai

4 Pegawai Golongan IV 2 Pegawai

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Masaran

Berdasarkan data di atas pegawai Kecamatan Masaran banyak yang

golongan II dan golongan III.

2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Daftar pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No Jenis

Kepegawaian

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2

1 PNS 1 - 17 - - 5 - 7 3

2 JOB (Belum PNS) - - 4 1 - - - 2 -

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Masaran

Dari data di atas jumlah pegawai Kecamatan Masaran yang sudah menjadi

PNS adalah 33 orang dan yang belum menjadi PNS sebanyak 7 orang.


commit to user

68

4. Keadaan Penduduk Kecamatan Masaran

Data kependudukan di Kecamatan Masaran dapat dirinci sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk di Kecamatan Masaran adalah 67.918 jiwa

b. Jumlah Kartu Keluarga sebanyak 25.495 KK. Adapun rincian KK tiap desa


Tabel 4. Daftar jumlah KK tiap desa

No Desa Jumlah KK

1 Sidodadi 2.016

2 Karangmalang 1.763

3 Krebet 1.804

4 Sepat 2.438

5 Jirapan 2.185

6 Gebang 2.117

7 Dawungan 1.507

8 Masaran 3.012

9 Jati 1.675

10 Kliwonan 1.866

11 Pilang 1.577

12 Pringanom 1.646

13 Krikilan 1.889

Jumlah 25.495

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Masaran tahun 2011


commit to user

69

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 5. Daftar jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-Laki 33.144 jiwa

2 Perempuan 34.774 jiwa

Jumlah 67.918 jiwa

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Masaran tahun 2011

d. Mutasi Penduduk

Tabel 6. Daftar jumlah mutasi penduduk

No Jenis Mutasi Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Lahir 46 23 69

2 Mati 19 21 40

3 Datang 21 25 46

4 Pindah 21 26 47

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Masaran per-November 2011

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis mutasi dari kelahiran

lebih besar dibandingkan dengan jumlah jenis mutasi yang lainnya. Maka

kepadatan penduduk dapat dikatakan meningkat.

B. Deskripsi Masalah Penelitian

1. Efektivitas Kinerja Pegawai Kecamatan Masaran Dalam Memberikan

Pelayanan Publik Kepada Warga Masyarakat Dalam Kepengurusan Kartu

Keluarga

Menurut Harbani Pasolong (2008: 4) “Efektivitas berarti tujuan yang telah

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena

adanya proses kegiatan”.

Sementara itu menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih

(2007:179) ”Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu


commit to user

70

dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi”. Untuk

mengukur kinerja pegawai Kecamatan Masaran dalam memberikan pelayanan

publik kepada warga masyarakat dilihat dari efektivitas pelayanannya, seperti

yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto yang dikutip oleh Harbani Pasolong

(2008: 178) bahwa ”Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi

publik, yaitu: Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi

juga mengukur efektivitas pelayanan; Kualitas Layanan, dilihat dari kepuasan

masyarakat terhadap layanan; Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan aspirasi masyarakat; Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah

pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip

administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun

implisit; Akuntabilitas, yaitu digunakan untuk melihat seberapa besar kegiatan

birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik ”.

Jadi untuk mengukur kinerja pegawai Kecamatan Masaran dalam

memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat peneliti melihat dari

efektivitas pelayanannya. Efektivitas pelayanan publik dapat diukur melalui

indikator atau komponen dari standar pelayanan dalam menyelenggarakan

pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah tolak ukur

yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

dan terukur.

Standar pelayanan tersebut meliputi komponen sebagai berikut: Dasar

hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu

penyelesaian; biaya/ tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;

kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran,


commit to user

71

masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan

keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,

bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Mengenai efektivitas pelayanan publik dalam kepengurusan Kartu

Keluarga oleh pegawai Kecamatan Masaran akan dikaji berdasarkan Undang-

Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009, komponen atau indikator standar

pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1) Dasar hukum

Dasar hukum terselenggaranya pelayanan publik dalam kepengurusan

Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran didasarkan pada Keputusan Bupati

Sragen No 36 Tahun 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan

Struktural dan Fungsional pada Pemerintah Kecamatan yaitu pada Pasal 4

yang menyebutkan tugas dari Camat adalah melaksanakan pelimpahan

sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati Sragen yang salah satu

tugasnya adalah menerbitkan Kartu Keluarga.

2) Persyaratan

Persyaratan merupakan suatu hal yang penting dan harus dipenuhi oleh

warga masyarakat dalam kepengurusan Kartu Keluarga. Persyaratan dalam

pembuatan Kartu Keluarga berdasarkan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

untuk penerbitan Kartu Keluarga baru bagi penduduk dilakukan setelah

memenuhi syarat, antara lain: Izin tinggal tetap bagi orang asing; Fotocopy

atau menunjukkan kutipan akta nikah/ akta perkawinan; Surat keterangan

pindah/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Surat keterangan datang dari

luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga negara yang

datang dari luar negeri karena pindah. Sedangkan perubahan Kartu Keluarga

karena penambahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga bagi penduduk


commit to user

72

yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat, antara lain:

Kartu Keluarga lama dan kutipan akta kelahiran.

Berdasarkan hasil wawancara tentang persyaratan yang diperlukan dalam

pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran dengan Bapak Edi Widodo

S. STP, M. Si pada tanggal 17 Oktober 2011 pukul 09.15 WIB mengatakan

bahwa ”Untuk KK baru pindah itu surat pindah dari daerah asal kemudian

minta pengantar dari desa, kalau untuk pembaharuan KK itu dari desa dengan

minta surat pengantar desa ditambah KK lama dan biodata perubahan seperti

akte lahir atau ijazah”.(CL 1). Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Yandi

Setiawan selaku operator pelaksana dalam pembuatan Kartu Keluarga pada

tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB mengatakan bahwa ”Untuk KK

baru itu KK yang lama atau KK yang salah dilampiri ijazah atau akte

kelahiran dari pemerintahan yang resmi, kalau untuk KK yang menambah

anak itu KK lama dan surat formulir biodata anak dari kelurahan”.(CL 6).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan warga masyarakat

tentang syarat dalam pembuatan Kartu Keluarga mereka sudah memenuhi

syarat tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Wakiman Abdul

Salam pada tanggal 30 Oktober 2011 Pukul 10.15 WIB mengatakan

bahwa ”KK lama sama pengantar dari kelurahan”.(CL 9). Hal ini juga

disampaikan oleh Bapak Sahid pada tanggal 30 Oktober 2011 pukul 10.45

WIB ”KK lama sama pengantar dari kelurahan mbak”.(CL 10). Hal tersebut

juga dikuatkan oleh Bapak Narman pada tanggal 18 November 2011 pukul

09.45 WIB bahwa ”Cuma KK lama sama pengantar dari kelurahan”.(CL 13).

Hal demikian juga diungkapkan oleh Bapak Mujiyanto pada tanggal 23

November 2011 pukul 11.30 WIB bahwa ”Pengantar dari kelurahan sama KK

lama mbak”.(CL 17). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sugino

pada tanggal 23 November 2011 pukul 12.30 WIB bahwa ”Pengantar dari

kelurahan sama KK lama”.(CL 20).


commit to user

73

Jadi untuk persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan

Masaran sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

3) Prosedur

Prosedur adalah tata cara yang telah dibakukan bagi pemberi dan

penerima layanan. Untuk prosedur atau tata cara dalam pembuatan Kartu

Keluarga menurut Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi:

a) Penduduk warga negara Indonesia wajib melaporkan kepada kepala desa/

lurah dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan;

b) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di desa/ kelurahan

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

(1) Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan Kartu

Keluarga.

(2) Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan dan peritiwa penting.

(3) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validitasi data penduduk

(4) Kepala desa/ lurah menandatangani formulir formulir permohonan

Kartu Keluarga.

(5) Kepala desa/ lurah/ petugas registrasi meneruskan berkas formulir

permohonan Kartu Keluarga kepada Camat sebagai dasar proses

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan.

c) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan,

dilakukan dengan tata cara:

(1) Petugas melakukan verifikasi dan validitasi data penduduk.

(2) Camat menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga.

(3) Petugas menyampaikan formulir permohonan Kartu Keluarga yang

dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi

pelaksana.


commit to user

74

d) Penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di instansi pelaksana,

dilakukan dengan tata cara:

(1) Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base

kependudukan.

(2) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Kartu

Keluarga.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Masaran

pada tanggal 6 Januari 2012 warga masyarakat yang mengurus Kartu

Keluarga di Kecamatan Masaran telah melakukan prosedur atau mekanisme

sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari hasil wawancara

dengan beberapa warga masyarakat tentang prosedur dalam pengurusan Kartu

Keluarga mereka tidak mengalami kesulitan seperti hasil wawancara pada

Bapak Supriyanto pada tanggal 16 November 2011 pukul 14.10 WIB

mengatakan bahwa ”Ya mudah tidak terlalu sulit”.(CL 12). Hal yang sama

juga diungkapkan oleh Bapak Widiarto pada tanggal 23 November 2011

pukul 12.15 WIB mengatakan bahwa ”Ya mudah”.(CL 19). Hal tersebut juga

diungkapkan oleh Bapak Setumaryanto pada tanggal 24 November 2011

pukul 10.15 WIB mengatakan ”Ya mudah”.(CL 21). Hal serupa juga

diungkapkan oleh Bapak Sumardi SE pada tanggal 1 Desember 2011 pukul

12.35 WIB mengatakan ”Mudah mbak”.(CL 28). Hal senada juga

diungkapkan oleh Bapak Jiman pada tanggal 1 Desember 2011 pukul 13.00

WIB bahwa ”Mudah”.(CL 29). Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Wayan

Suletra pada tanggal 2 Desember 2011 pukul 15.30 WIB mengatakan ”Ya

mudah”.(CL 32). Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Mugi Lestari pada

tanggal 6 Januari 2012 pukul 10.35 WIB ”Mudah”.(CL 42). Hal yang sama

juga dikemukakan oleh Bapak Alex pada tanggal 9 Januari 2012 pukul 11.50

WIB ”Mudah”.(CL 55). Hal tersebut juga dikuatkan berdasarkan wawancara

dengan Bapak Loso Siswanto pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 11.00

WIB ”Mudah”.(CL 60). Hal yang sama juga didapat berdasarkan wawancara


commit to user

75

dengan Bapak Sunardi pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 10.45

WIB ”Mudah”. (CL 71). Warga masyarakat juga sudah melakukan prosedur

yang telah ditentukan yakni meminta pengantar dari kelurahan atau desa

dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan ke

Kecamatan.

Hal ini juga didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi

Widodo S.STP. M.Si pada tanggal 17 Oktober 2011 pukul 09.15 WIB

mengatakan bahwa ”Prosedur untuk KK baru pindah itu surat pindah dari

daerah asal kemudian minta pengantar dari desa, kalau untuk pembaharuan

KK itu dari desa dengan minta surat pengantar desa ditambah KK lama dan

biodata perubahan seperti akte lahir dan ijazah”.(CL 1). Jadi dari hasil

wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa prosedur dalam pembuatan Kartu

Keluarga di Kecamatan Masaran dimulai dari desa yang kemudian mengurus

ke kecamatan. Pegawai Kecamatan Masaran mensosialisasikan prosedur

pembuatan Kartu Keluarga melalui pertemuan di Kelurahan yang nantinya

akan disampaikan melalui pertemuan RT yang kemudian disampaikan kepada

warga. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandi Setiawan pada

tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB mengatakan bahwa ”Biasanya

kami memberikan melalui kelurahan yang kemudian disampaikan melalui RT

agar masyarakat mengetahui tentang prosedur tersebut”.(CL 6).

Pegawai Kecamatan Masaran mensosialisasikan prosedur dalam

pengurusan Kartu Keluarga hanya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Hal

tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yandi Setiawan pada

tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB mengatakan bahwa ”Biasanya 1

minggu sekali tapi sebisa mungkin warga itu sudah tahu tentang hal itu”.

(CL6). Hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Edi Widodo S. STP, M. Si pada tanggal 7 Februari 2012 pukul 08.00 WIB

mengatakan bahwa ”Ya, kadang 1 minggu sekali kadang juga 1 bulan sekali”.

(CL 4).


commit to user

76

Akan tetapi bagi masyarakat yang kurang antusias dalam pembuatan Kartu

Keluarga dan belum paham tentang prosedur dalam pembuatan Kartu

Keluarga mereka menggunakan jasa Bayan atau petugas kelurahan. Dengan

melalui petugas kelurahan atau Bayan mereka beranggapan tidak akan repot

untuk pergi ke kecamatan mengurus Kartu Keluarga sendiri. Selain itu mereka

juga beranggapan akan menghemat energi dan waktunya bisa untuk bekerja.

Padahal apabila mereka menggunakan jasa Bayan atau petugas kelurahan juga

memberikan uang jasa atau uang bensin.

Jadi dilihat dari prosedur dalam pengurusan Kartu Keluarga sudah sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan namun masih ada warga masyarakat

yang belum paham dan kurang antusias dalam pembuatan Kartu Keluarga di

Kecamatan Masaran. Maka sosialisasi yang dilakukan oleh petugas

Kecamatan Masaran belum dapat dikatakan efektif karena hanya 1 minggu

sekali atau 1 bulan sekali.

4) Jangka Waktu Penyelesaian.

Setiap pelayanan dalam mengurus surat-surat seperti Kartu Keluarga (KK)

terdapat jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian

yang peneliti peroleh jangka waktu dalam penyelesaian Kartu Keluarga di

Kecamatan Masaran adalah 3 sampai 5 hari. Jangka waktu tersebut didasarkan

pada kebijakan di Kecamatan Masaran. Seperti pada wawancara yang

dikemukakan oleh Bapak Edi Widodo S.STP, M.Si pada tanggal 29 Oktober

2011 pukul 08.20 WIB bahwa ”Waktu normalnya 3 sampai 5 hari sesuai

dengan kebijakan di kecamatan”.(CL 2). Namun apabila pemohon Kartu

Keluarga banyak maka petugas kecamatan memberikan jangka waktu 1

minggu, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yandi Setiawan pada tanggal

7 November 2011 pukul 13.00 WIB bahwa ”Tergantung dari pemohon KK.

Misalnya apabila pemohon KK pada hari ini banyak atau padat maka

membutuhkan waktu yang lama. Tapi biasanya kami memberikan jangka

waktu selama 1 minggu”.(CL 6).


commit to user

77

Namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga

masyarakat, mereka mengaku ada yang mengurus Kartu Keluarga

membutuhkan waktu 2 minggu bahkan ada yang sampai 1 bulan. Hal ini

berdasarkan wawancara dengan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh

Ibu Karyati pada tanggal 27 November 2011 pukul 09.45 WIB menyatakan

bahwa ”2 minggu”.(CL 22). Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Ariyani pada

tanggal 27 November 2011 pukul 12.00 WIB mengatakan ”2 minggu”.(CL27).

Hal itu juga diungkapkan oleh Ibu Tri Hartati pada tanggal 27 November

2011 pukul 11.30 WIB menyatakan bahwa waktu yang diperlukan dalam

mengurus Kartu Keluarga adalah ”1 bulan mbak”.(CL 25). Hal ini juga

diungkapkan oleh Ibu Arini pada tanggal 27 November 2011 pukul 11.45

WIB mengatakan ”Saya sampai 1 bulan mbak”.(CL 26). Hal ini diperkuat

oleh jawaban Ibu Pariyah pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 13.15 WIB

mengatakan ”1 bulan”.(CL 64). Sedangkan berdasarkan wawancara dengan

Bapak Suratno pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 09.45 WIB

mengatakan ”24 hari”.(CL 56). Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak

Abdul Syukur pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 10.05 WIB

mengatakan ”24 hari”.(CL 57). Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak

Sadiyono pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 10.20 WIB mengatakan ”24

hari”.(CL 58). Perbedaan waktu ini disebabkan karena pemohon Kartu

Keluarga yang padat atau banyak, selain itu apabila listrik mati maka

pelayanan untuk Kartu Keluarga dihentikan seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Yandi Setiawan pada tanggal 6 Februari 2012 pukul 13.00 WIB

mengemukakan bahwa ”Itu tergantung antrian bila pemohon KK membludak

maka waktu yang diperlukan juga lama karena kita harus menginput data satu

persatu, selain itu apabila listrik mati kami juga tidak bisa melayani karena

sistem online”.(CL 8). Dengan adanya perbedaan waktu dalam pengurusan

Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran itulah yang menyebabkan masyarakat

tidak mau repot dalam mengurus Kartu Keluarga dan lebih cepat apabila


commit to user

78

menggunakan jasa pegawai kelurahan khususnya bagi mereka yang tinggal

jauh dari Kecamatan Masaran.

Jadi dilihat dari komponen atau indikator jangka waktu penyelesaian

dalam pembuatan Kartu Keluarga ini pelayanan yang ada belum dapat

dikatakan efektif karena waktu yang diperlukan untuk mengurus Kartu

Keluarga bukan didasarkan pada kebijakan yang telah ditentukan, namun

berdasarkan banyaknya pemohon Kartu Keluarga.

5) Biaya/ Tarif

Biaya merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan memperoleh pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang No 25

Tahun 2009 Pasal 31 tentang biaya/ tarif pelayanan publik, ayat 2

menyebutkan ”Biaya/ tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab

negara dibebankan kepada negara, apabila diwajibkan dalam peraturan

perundang-undangan”. Biaya yang dibebankan kepada negara, antara lain

pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kemudian dalam Pasal 31 ayat 3

menyebutkan bahwa ”Biaya/ tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan dibebankan kepada penerima pelayanan

publik”. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam

Pasal 108 ayat 1 menyebutkan ”Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan

dengan peraturan daerah masing-masing”.

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa biaya/ tarif

dalam kepengurusan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran dibebankan

kepada warga masyarakat yang jumlahnya ditentukan oleh peraturan daerah

yang telah dibuat. Untuk peraturan daerah yang menetapkan biaya/ tarif

pembuatan Kartu Keluarga dicantumkan dalam Perda No 25 Tahun 2003

tentang Penggantian Biaya Cetak dan Kartu Keluarga yaitu sebesar Rp 3.000.


commit to user

79

Namun data yang peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara peneliti

dengan Kasi Pemerintahan Bapak Edi Widodo S.STP,M.Si tanggal 29

Oktober 2011 pukul 08.20 WIB menyatakan bahwa ”Kalau pada peraturannya

Rp 3.000 namun masyarakat ditarik Rp 7.000”.(CL 2). Hal ini juga dikuatkan

dengan jawaban dari Bapak Yandi Setiawan pada tanggal 10 November 2011

pukul 12.45 WIB bahwa ”Pada aturannya Rp 3.000 tapi warga masyarakat

dibebani Rp 7.000”.(CL 7). Masyarakat dikenai biaya Rp 7.000 dengan

rincian Rp 3.000 untuk disetorkan ke kabupaten sedangkan sisanya untuk kas

kecamatan, di mana uang tersebut nantinya juga digunakan untuk

pembangunan di masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi

Widodo S. STP, M. Si pada tanggal 7 Februari 2012 pukul 08.00 WIB

mengemukakan bahwa ”Rinciannya Rp 3.000 untuk kas daerah, dan sisanya

untuk kas kecamatan di mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk

pembangunan masyarakat”.(CL 4).

Sedangkan data yang peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara

dengan beberapa warga masyarakat antara warga masyarakat yang satu

dengan yang lain mereka dikenai biaya yang berbeda-beda. Bahkan soal biaya

ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat ada yang mengaku diberi

tawaran mau yang cepat atau biasa. Kalau cepat maka biayanya juga mahal.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yulianto pada tanggal 11 Januari 2012

pukul 11.15 WIB mengatakan bahwa ”Tergantung mbak, kalau mau kilat ya

biayanya nambah”.(CL 72). Selain itu berdasarkan wawancara peneliti dengan

Ibu Sumiyati pada tanggal 16 November 2011 pukul 13.35 WIB mengatakan

bahwa ”Saya membayar Rp 10.000 mbak”.(CL 11). Hal ini juga diungkapkan

oleh Bapak Supriyanto pada tanggal 16 November 2011 pukul 14.10 WIB

mengatakan bahwa ”Waktu itu saya minta cepat bayarnya Rp 10.000,

kebetulan juga saya kenal sama petugasnya”.(CL 12). Hal tersebut sama

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Choirudin pada tanggal 27 November 2011

pukul 10.10 WIB mengemukakan ”Rp 10.000”.(CL 23). Sedangkan


commit to user

80

berdasarkan wawancara dengan Bapak Karno pada tanggal 23 November

2011 pukul 11.45 WIB mengatakan ”Rp 15.000.(CL 18). Hal tersebut juga

dikuatkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Judi tanggal 2 Desember

2011 pukul 15.00 WIB mengatakan ”Rp 15.000”.(CL 31). Hal tersebut juga

diungkapkan oleh Bapak Toha pada tanggal 2 Desember 2011 pukul 15.45

WIB mengatakan ”Rp 15.000”.(CL 33). Hal yang sama juga diungkapkan

oleh Bapak Purwito pada tanggal 3 Desember 2011 pukul 10.35 WIB

mengatakan ”Rp 15.000”.(CL 34). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu

Surip pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 12.00 WIB ”15.000”.(CL 62).

Warga masyarakat juga tidak mengetahui rincian dari biaya itu untuk apa saja

seperti yang dikemukakan oleh Bapak Gito pada tanggal 19 November 2011

pukul 11.35 WIB mengatakan ”Tidak mbak”.(CL 15). Hal tersebut juga

diungkapkan oleh Bapak Widiarto pada tanggal 23 November 2011 pukul

12.15 WIB mengatakan ”Tidak tahu”.(CL 19). Hal yang sama juga

diungkapkan oleh Bapak Subowo pada tanggal 27 November 2011 pukul

10.25 WIB mengatakan ”Tidak, ya yang diminta petugasnya berapa saya

kasih”.(CL 24). Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Muhammad tanggal 23

November 2011 pukul 11.15 WIB ”Tidak tahu”.(CL16). Hal serupa juga

diungkapkan oleh Bapak Eko Sugiono pada tanggal 6 januari 2012 pukul

09.30 WIB bahwa ”Tidak tahu”.(CL 41).

Dilihat dari indikator atau komponen tentang biaya atau tarif dalam

pengurusan Kartu Keluarga ini, pelayanan yang diberikan belum dapat

dikatakan efektif karena biaya yang dibebankan kepada warga masyarakat

tidak sesuai peraturan yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 3.000. Hal

tersebut sesuai dengan Perda No 25 Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya

Cetak dan Kartu Keluarga, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa

setiap pemohon Kartu Keluarga dibebani biaya cetak sebesar Rp 3.000. Selain

itu warga masyarakat juga tidak mengetahui rincian dari biaya yang


commit to user

81

dibebankan kepada mereka. Dan masih ada warga yang menginginkan

pelayanan cepat dengan membayar lebih ke petugas.

6) Produk Pelayanan

Produk Pelayanan menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan komponen atau

indikator dari produk pelayanan hasil pelayanannya berupa pelayanan jasa

dalam pembuatan Kartu Keluarga. Hasil pelayanan yang diberikan petugas

Kecamatan Masaran masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan, antara lain tentang biaya pembuatan Kartu Keluarga dimana

peraturan yang menyatakan tentang besarnya biaya tersebut tidak dikenakan

kepada warga masyarakat. Pelayanan yang lama juga masih dirasakan oleh

beberapa warga masyarakat di Kecamatan Masaran. Produk pelayanan yang

diberikan kepada warga masyarakat adalah berupa Kartu Keluarga. Hal

tersebut didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Setu pada

tanggal 3 Desember 2011 pukul 11.15 WIB bahwa ”Blangko KK”.(CL 35).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Giyanto pada tanggal 5 Januari

2012 pukul 12.00 WIB mengatakan ”Seperti KK mbak”.(CL 37). Hal yang

sama juga diungkapkan oleh Bapak Triyadi pada tanggal 6 Januari 2012 pukul

08.45 WIB mengatakan bahwa ”Kertas besar seperti KK”.(CL 39). Hal senada

juga diungkapkan oleh Ibu Sulasmi pada tanggal 8 Januari 2012 pukul 15.00

WIB mengatakan ”Seperti blangko kertas mbak”.(CL 46). Hal tersebut juga

diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak Edi

Widodo S.STP, M.Si tanggal 17 Maret 2012 pukul 08.00 WIB

mengatakan ”Produk pelayanannya berupa penerbitan KK”. (CL 5).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa produk pelayanan Kartu

Keluarga di Kecamatan Masaran berupa Kartu Keluarga.


commit to user

82

7) Sarana, Prasarana, atau Fasilitas

Dalam pelayanan publik sarana atau fasilitas merupakan komponen atau

indikator yang harus ada karena untuk menunjang suatu pelayanan agar

pelayanan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-

Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 menyebutkan

bahwa ”Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana,

prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien,

transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggungjawab

terhadap pemeliharaan dan/ atau penggantian sarana, prasarana, dan/ atau

fasilitas pelayanan publik”. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan

pada tanggal 8 November 2011 di kantor pelayanan Kecamatan Masaran

sarana dan prasarana yang ada masih terbatas hanya terdapat tiga komputer

saja di kantor pelayanan tersebut di mana satu komputer untuk pelayanan

KTP, sedangkan yang dua untuk pelayanan Kartu Keluarga. Selanjutnya

ruang tunggu yang masih terbatas, pengumuman yang ditempel di papan

pengumuman tidak tertata dengan rapi, terdapat juga pengumuman yang di

tempel diloket pelayanan, selain itu lokasi parkir yang letaknya sangat

berdekatan di depan kantor pelayanan dan bila warga masyarakat yang

membutuhkan pelayanan padat maka kendaraan yang di parkir juga tidak

tertata rapi. Selain itu dalam Undang-Undang No 25 tentang Pelayanan Publik

Pasal 29 ayat 1 menyebutkan ”Penyelenggara berkewajiban memberikan

pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Maksud dari ayat tersebut

adalah perlakuan khusus terhadap kelompok rentan, antara lain penyandang

cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban

bencana sosial. Namun di Kecamatan Masaran belum terdapat pelayanan yang

khusus kepada anggota masyarakat tersebut.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Edi Widodo, S. STP, M. Si

selaku Kasi Pemerintahan pada tanggal 29 Oktober 2011 pukul 08.20 WIB


commit to user

83

mengatakan bahwa ”Untuk sarana dan prasarana belum maju atau masih

kurang karena masih menggunakan windows 2003 dan hanya memiliki 3

komputer jadi komputer yang ada tidak dapat menampung database

kependudukan yang jumlahnya banyak”.(CL 2). Hal ini juga diperkuat dari

hasil wawancara dengan Bapak Yandi Setiawan pada tanggal 7 November

2011 pukul 13.00 WIB yang mengatakan bahwa ”Kalau soal sarana dan

prasarana kami rasa sudah cukup karena sekarang akses database

kependudukan melalui area lokal network tapi kalau dikatakan sudah maju,

hal ini masih sangat jauh karena sarana yang ada masih terlalu minim dan

sedikit untuk mengolah data kependudukan yang ada”.(CL 6).

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat tentang

sarana atau fasilitas di Kecamatan Masaran dari mereka ada yang

mengungkapkan tentang ruang tunggu perlu ditambah lagi dan tempat

pelayanan harus diperluas dan masing-masing pelayanan perlu dipisahkan,

serta tempat parkir yang kurang luas. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tri

Hartati pada tanggal 27 November 2011 pukul 11.30 WIB mengatakan

bahwa ”Ada mbak, soal ruang tunggu perlu ditambah lagi”.(CL 25). Hal ini

juga diungkapkan oleh Ibu Arini pada tanggal 27 November 2011 pukul 11.45

WIB ”Soal ruang tunggu itu mbak mesti ditambah lagi”.(CL 26). Hal ini juga

diperkuat berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 8

Januari 2012 pada pukul 13.40 WIB menyatakan bahwa ”Kalau bisa ruang

tunggunya diletakkan di dalam ruang pelayanan jadi kita bisa melihat

langsung pelayanan yang dilakukan oleh petugas”.(CL 44). Hal ini juga

diungkapkan oleh Ibu Parni pada tanggal 9 Januari 2012 pukul 10.35 WIB

bahwa ”Kurang nyaman, kayak ruang tunggunya kurang, harusnya di dalam

dan dikasih AC”.(CL 52).

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi pada tanggal 1

Desember 2011 pukul 15.10 WIB mengatakan ”Tempat parkirnya kurang jadi

pada waktu banyak yang mengurus surat-surat tempatnya penuh dan


commit to user

84

semrawut”.(CL 30). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Kiswanto

pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 13.00 WIB mengatakan ”Disediakan

tempat parkir dan kalau bisa ada tukang parkir biar motornya bisa tertata

rapi”.(CL 73). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Darujan pada

tanggal 9 Januari 2012 pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa ”Ya kayak ruang

tunggu, terus tempat parkirnya juga, intinya semua fasilitasnya harus

diperbaharui lagi”.(CL 48). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak

Suparno pada tanggal 9 Januari 2012 pukul 09.45 WIB mengatakan

bahwa ”Semua sarana perlu diperbaharui”.(CL 50).

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Purwito pada tanggal 3

Desember 2011 pukul 10.35 WIB mengatakan bahwa ”Tempat pelayanannya

dipisah-pisah sama dikasih nomer antrian”.(CL 34). Hal tersebut sama seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Eko Sugiono pada tanggal 6 Januari 2012

pukul 09.30 WIB beliau mengatakan bahwa ”Penataan ruangnya ini kurang

mbak, harusnya tempat pelayanannya itu sendiri-sendiri, jadi KTP sendiri, KK

sendiri”.(CL 41). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Windarti pada

tanggal 11 Januari 2012 pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa ”Tempatnya

kurang strategis, selain itu harusnya tempat pelayanan itu dipisahkan mana

yang untuk KK, mana yang untuk KTP, dan untuk ijin-ijin lainnya itu

disendirikan”.(CL 69).

Jadi dilihat dari indikator atau komponen sarana atau fasilitas pelayanan di

Kecamatan Masaran belum dapat dikatakan efektif karena masih ada warga

masyarakat yang belum merasa nyaman dengan fasilitas yang ada. Selain itu

belum adanya sarana atau fasilitas bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil

dan usia lanjut.

8) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana, meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.

Berdasarkan Pasal 34 dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang


commit to user

85

Pelayanan Publik disebutkan bahwa ”Pelaksana dalam menyelenggarakan

pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

(1) Adil dan tidak diskriminatif; (2) Cermat; (3) Santun dan ramah; (4) Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; (5) Profesional; (6) Tidak mempersulit; (7) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; (8) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi

penyelenggara; (9) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (10) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan

kepentingan; (11) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan

publik; (12) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

(13) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/ atau kewenangan yang dimiliki;

(14) Sesuai dengan kepantasan; dan (15) Tidak menyimpang dari prosedur”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Widodo S.STP, M.Si pada

tanggal 8 November 2011 pukul 08.25 WIB pelaksana atau petugas yang

melayani dalam pembuatan Kartu Keluarga sudah dapat dikatakan

berkompeten, seperti yang dikemukakan berikut ”Saya rasa sudah, karena

mereka kan lulusan SMA dan sudah mengikuti DIKLAT tentang

kependudukan”.(CL 3). Bila pelaksana atau petugas yang melayani sudah

berkompeten dibidangnya maka pelayanan yang ada akan berjalan dengan

baik. Sedangkan berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 6 Januari

2012 masih ada petugas yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan

kepada warga masyarakat. Untuk pelayanan Kartu Keluarga, petugas

Kecamatan Masaran masih memiliki sikap diskriminatif kepada warga


commit to user

86

masyarakat dengan mendahulukan pelayanan kepada petugas kelurahan tanpa

harus menunggu antrian.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan warga masyarakat tentang

petugas Kecamatan Masaran yang memberikan pelayanan kepada warga

masyarakat masih ada yang bersikap kurang ramah, emosional dan

menjengkelkan seperti hasil wawancara dengan Bapak Supardilan pada

tanggal 19 November 2011 pukul 11.15 WIB menyatakan bahwa ” Ya masih

ada yang emosional mbak mungkin karena mereka punya masalah jadi dibawa

ke kantor”.(CL 14). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Tri Hartati pada

tanggal 27 November 2011 pukul 11.30 WIB menyatakan bahwa ”Ada yang

kurang ramah”.(CL 25). Hal ini juga diperkuat berdasarkan wawancara

kepada Ibu Arini pada tanggal 27 November 2011 pukul 11.45 WIB

bahwa ”Petugasnya judes mbak”.(CL 26). Hal tersebut sama seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Eko Sugiono pada tanggal 6 Januari 2012 pukul

09.30 WIB mengatakan bahwa ”Ramah tapi ada juga yang

menjengkelkan”.(CL 41). Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Suyoto

pada tanggal 8 Januari 2012 pukul 13.00 WIB mengatakan bahwa ”Ramah,

kadang juga menjengkelkan”.(CL 43). Hal yang sama juga diungkapkan oleh

Ibu Lusi pada tanggal 8 Januari 2012 pukul 14.30 WIB bahwa ”Ada yang

ramah ada yang tidak mbak”.(CL 45). Selain itu petugas yang memberikan

pelayanan masih ada yang pilih kasih. Hal tersebut berdasarkan wawancara

dengan Bapak Suwito pada tanggal 9 Januari 2012 pukul 11.15 WIB

mengatakan bahwa ”Pelayanannya mbak, masih pilih kasih mbak”.(CL 54).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan warga masyarakat masih

ada yang mengeluhkan adanya pelayanan yang lama, seperti yang

dikemukakan oleh Bapak Hadi pada tanggal 1 Desember 2011 pukul 15.10

WIB menyatakan bahwa ”Pelayanannya lama”.(CL 30). Hal yang sama juga

diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suratno pada tanggal

10 Januari 2012 pukul 09.45 WIB menyatakan ”Cuma pelayanannya lebih


commit to user

87

dipercepat lagi”.(CL 56). Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Abdul Syukur

pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 10.05 WIB mengatakan ”Sistem

pelayanannya harus diganti karena sangat lamban”.(CL 57). Hal senada juga

diungkapkan oleh Bapak Yulianto pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 11.15

WIB mengatakan ”Pelayanannya dipercepat lagi”.(CL 72).

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa petugas yang melayani

warga masyarakat saat ini sudah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam

kepengurusan Kartu Keluarga yang diperoleh melalui DIKLAT, namun

berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang perilaku

pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik, petugas yang

memberikan pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran belum sesuai

dengan indikator atau komponen tersebut karena masih ada petugas yang

kurang ramah dan bersikap diskriminatif kepada warga masyarakat. Selain itu

petugas yang memberikan pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran

belum mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada warga masyarakat

karena masih ada warga yang mengeluhkan tentang pelayanan yang lambat

atau lama.

9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik pada Pasal 36 ayat 1 menyebutkan ”Penyelenggara berkewajiban

menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten

dalam pengelolaan pengaduan”. Yang dimaksud dengan sarana pengaduan,

antara lain nomor telepon, pesan layanan singkat atau sms, alamat website,

pos email, dan kotak pengaduan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada

tanggal 8 November 2011 di kantor pelayanan Kecamatan Masaran belum

terdapat kotak pengaduan namun sudah terdapat kotak saran, tetapi kotak

tersebut tidak diletakkan di kantor pelayanan melainkan di kantor pegawai

dan staf Kecamatan Masaran.


commit to user

88

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Edi Widodo

S.STP, M.Si pada tanggal 8 November 2011 pukul 08.25 WIB mengatakan

bahwa ”Langsung kepetugas yang melayani”.(CL 3). Keluhan masyarakat

tersebut biasanya masalah waktu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yandi

Setiawan pada tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB mengemukakan

bahwa ”Biasanya masalah waktu, bila pemohon KK membludak maka waktu

yang diperlukan juga lama dan biasanya berkas permohonan KK itu kami

kumpulkan lebih dulu kemudian kami lihat persyaratannya. Jika

persyaratannya kurang kami meminta untuk melengkapi kembali dan biasanya

masyarakat merespon kenapa nggak kemarin-kemarin to pak ngomongnya”.

(CL 6). Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi

Widodo S.STP, M. Si pada tanggal 29 Oktober 2011 pukul 08.20 WIB

mengatakan ”Mengeluhkan soal waktu”.(CL 2).

10) Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana merupakan faktor pendukung cepat atau tidaknya suatu

pelayanan, selain itu tersedianya pelaksana harus disesuaikan dengan beban

kerja. Bila petugas pelayanannya cukup banyak maka pelayanannya juga

cepat karena pembuatan Kartu Keluarga ini menggunakan sistem online di

mana data kependudukan langsung dimasukan atau ditransfer ke kantor

Catatan Sipil Kabupaten Sragen maka diperlukan petugas pelaksana yang

cukup untuk melayani warga masyarakat yang mengurus Kartu Keluarga.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 8 November

2011 di Kecamatan Masaran hanya memiliki dua petugas operator pembuatan

Kartu Keluarga yang bertugas untuk menginput data kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Widodo S.STP, M.Si pada

tanggal 29 Oktober 2011 pukul 08.20 WIB tentang kendala yang dihadapi

dalam memberikan pelayanan Kartu Keluarga beliau mengemukakan ”Tenaga

operator yang terbatas”.(CL 2).


commit to user

89

11) Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan

langsung pelaksana. Di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 35

ayat 2 menyebutkan bahwa ”Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan

publik dilakukan melalui:

(1) Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

(2) Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Untuk pelayanan di Kecamatan Masaran ada pengawasan dari Kasi

Pemerintahan seperti yang diungkapkan Bapak Edi Widodo S.STP, M.Si pada

tanggal 8 November 2011 pukul 08.25 WIB mengemukakan bahwa ”Ada,

apabila terdapat kendala maka diberikan pengarahan atau penjelasan”.(CL 3).

Pengawasan internal tersebut dilakukan oleh Kasi Pemerintahan kepada

petugas yang melayani warga masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan di

kantor pelayanan Kecamatan Masaran yang biasanya dilakukan satu sampai

dua kali dalam seminggu. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengatasi

kendala yang ada pada saat pelayanan. Misalnya pada waktu membuat Kartu

Keluarga komputer dan printer yang digunakan eror atau terjadi kesalahan

teknis, kemudian prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau

belum.

12) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi merupakan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh

pelaksanaan kegiatan pelayanan tersebut. Berdasarkan komponen atau

indikator evaluasi kinerja pelaksana dalam memberikan pelayanan di

Kecamatan Masaran juga diadakan evaluasi untuk menilai kinerja pelaksana.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Bapak Edi Widodo

S. STP, M. Si pada tanggal 8 November 2011 pukul 08.25 WIB bahwa ”Ada,

untuk setiap kasi dilakukan RAKOR 1 minggu sekali”.(CL 3).


commit to user

90

Rakor tersebut biasanya dilakukan pada hari sabtu yang diadakan di

kantor pelayanan atau gedung PKK kantor Kecamatan Masaran dimana dalam

RAKOR tersebut hanya terdiri dari Kasi beserta staf atau pelaksana yang

melayani warga masyarakat. Hal yang dievaluasi yaitu tugas pokok fungsi

dari masing-masing pelaksana atau petugas serta kesulitan atau kendala yang

dialami pada waktu pelayanan. Sedangkan RAKOR yang dihadiri oleh semua

Kasi beserta Camat dilakukan 1 bulan sekali dan hal yang dievaluasi adalah

tugas pokok fungsi masing-masing Kasi serta kinerja dalam pelayanan.

Perbaikan yang telah dilakukan dengan adanya RAKOR tersebut antara lain

adanya kebijakan tentang pelayanan bagi mereka yang membutuhkan Kartu

Keluarga mendadak atau untuk keperluan yang mendesak bisa dipercepat,

bagi petugas yang kinerjanya buruk atau kurang tidak diperbolehkan untuk

menjadi pelaksana atau petugas di dalam kantor pelayanan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di

Kecamatan Masaran belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari

syarat dan prosedur dalam pengurusan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran

sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan namun masih ada warga

masyarakat yang belum paham dan kurang antusias dalam pembuatan Kartu

Keluarga di Kecamatan Masaran maka sosialisasi yang dilakukan oleh petugas

Kecamatan Masaran belum dapat dikatakan efektif. Kemudian dilihat dari

indikator atau komponen jangka waktu penyelesaian dalam pembuatan Kartu

Keluarga berdasarkan kebijakan dari Kecamatan Masaran adalah 3 sampai 5 hari,

namun berdasarkan hasil wawancara kepada warga masyarakat jangka waktu

penyelesaian Kartu Keluarga sampai satu bulan. Sementara itu dilihat dari

indikator tentang biaya/ tarif yang dibebankan kepada warga masyarakat tidak

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Lalu dilihat dari sarana dan

prasarana yang ada masih terlalu minim dan ada yang perlu dibenahi lagi.

Kemudian dilihat dari kompetensi pelaksana petugas Kecamatan Masaran yang

memberikan pelayanan Kartu Keluarga sudah memiliki pengetahuan dan keahlian


commit to user

91

dalam kepengurusan Kartu Keluarga, namun belum memiliki perilaku sesuai

Pasal 34 dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang perilaku pelaksana

dalam menyelenggarakan pelayanan publik karena petugas yang memberikan

pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran belum mampu memberikan

pelayanan yang cepat kepada warga masyarakat. Selain itu dilihat dari jumlah

pelaksana dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran hanya

memiliki dua operator.

Dengan adanya pelayanan publik yang belum efektif maka akan

berdampak pada pemenuhan hak warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan

yang berkualitas dari penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah

pemerintah Kecamatan Masaran. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang No 25

Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa hak masyarakat dalam

pelayanan publik adalah ”Mendapat pelayanan publik yang berkualitas sesuai

dengan asas dan tujuan pelayanan publik”.

Sementara itu berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, asas pelayanan publik meliputi: Kepentingan

Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban,

Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif,

Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok

Rentan, Ketepatan Waktu, serta Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.

Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan

asas dan tujuan dari pelayanan publik maka dapat dikatakan pelayanan yang ada

belum berkualitas maka hak warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

yang berkualitas belum dapat terpenuhi. Berdasarkan asas tersebut maka warga

masyarakat berhak mendapat pelayanan yang mendasarkan kepada kepentingan

umum maksudnya bahwa pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan

kepentingan pribadi atau golongan. Pelayanan di Kecamatan Masaran khususnya

dalam pelayanan Kartu Keluarga ditujukan kepada semua warga tanpa ada


commit to user

92

pengecualian. Artinya bahwa semua warga Kecamatan Masaran berhak mendapat

pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran.

Dilihat dari asas kepastian hukum yang artinya bahwa terdapat jaminan

terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam

penyelenggaraan pelayanan harus ada peraturan yang berisi tentang hak dan

kewajiban dari pemberi maupun penerima layanan agar masing-masing pihak

mengetahui hak dan kewajiban yang mereka laksanakan. Bagi warga yang hendak

mengurus Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran berhak mendapat pelayanan

yang maksimal dari pegawai Kecamatan Masaran. Sebaliknya pegawai

Kecamatan Masaran memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana,

dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan

yang memadai. Kemudian menempatkan pelaksana yang kompeten, memberikan

pelayanan yang berkualitas, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, serta

berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum pada Pasal 15

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sementara itu warga masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi aktif

dan mematuhi ketentuan atau peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan publik, seperti mengikuti prosedur dan syarat yang telah ditentukan

dalam pengurusan Kartu Keluarga, kemudian membayar biaya yang telah

ditetapkan. Namun hak warga masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh petugas

Kecamatan Masaran belum dapat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Hal

tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga

masyarakat di mana diantara mereka masih ada yang mengeluhkan pelayanan

yang lama, petugas yang masih pilih kasih dan belum profesional, kemudian

sarana dan prasarana yang perlu diperbaharui serta belum adanya keterbukaan

tentang rincian biaya yang harus dikeluarkan.

Dari hal tersebut dapat juga dikatakan bahwa pelayanan di Kecamatan

Masaran belum sesuai dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban yakni


commit to user

93

pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak. Warga masyarakat yang pernah mengurus Kartu Keluarga

di Kecamatan Masaran sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai penerima

layanan namun pegawai Kecamatan Masaran belum sepenuhnya melaksanakan

kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu pelayanan

yang berasaskan keseimbangan hak dan kewajiban belum dilaksanakan

sepenuhnya oleh pegawai Kecamatan Masaran sehingga hak warga masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas belum terpenuhi.

Sementara itu berdasarkan asas keprofesionalan dimana pelaksana atau

petugas yang memberikan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai

dengan bidang tugas. Dalam hal ini petugas yang memberikan pelayanan kepada

warga masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam kepengurusan

Kartu Keluarga namun belum memiliki perilaku sesuai dengan Pasal 34 Undang-

Undang No 25 Tahun 2009 yaitu tentang perilaku pelaksana dalam pelayanan

yang meliputi adil dan tidak diskriminatif; cermat; santun dan ramah; tegas, andal,

dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; profesional; tidak mempersulit;

patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; serta menjunjung tinggi nilai-nilai

akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Maka dapat dikatakan bahwa

pelayanan di Kecamatan Masaran belum menerapkan asas persamaan perlakuan

atau tidak diskriminatif karena masih ada warga yang mengeluhkan pelayanan

yang pilih kasih, sehingga pelayanan yang berkualitas belum dapat dirasakan oleh

warga masyarakat.

Selain itu petugas yang melayani warga masyarakat belum bisa

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Berdasarkan data yang

peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak

Edi Widodo S.STP, M.Si dan operator dalam pengurusan Kartu Keluarga Bapak

Yandi Setiawan waktu yang diperlukan dalam pembuatan Kartu Keluarga adalah

3 sampai 5 hari namun apabila pemohon Kartu Keluarga banyak atau padat maka

sampai 1 minggu. Namun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil


commit to user

94

wawancara dengan beberapa warga masyarakat masih ada yang mengurus Kartu

Keluarga 2 minggu bahkan sampai 1 bulan. Maka dari itu asas ketepatan waktu

serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan belum dilaksanakan pada

pelayanan dalam pengurusan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran.

Kemudian mengenai asas tentang fasilitas dan perlakuan khusus bagi

kelompok rentan seperti penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, korban

bencana alam dan korban bencana sosial belum disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik yakni pegawai Kecamatan Masaran. Maka dari itu hak bagi

kelompok rentan dapat dikatakan belum terpenuhi. Selain itu warga masyarakat

juga berhak untuk mengetahui rincian biaya yang dibebankan kepada mereka

namun pegawai Kecamatan Masaran tidak menjelaskan rincian biaya pengurusan

Kartu Keluarga kepada warga masyarakat. Lalu berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Edi Widodo S.STP, M.Si tidak ada peran serta warga dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Padahal warga masyarakat berhak untuk

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari penjelasan tersebut

maka pelayanan yang diberikan oleh petugas Kecamatan Masaran belum

melaksanakan asas partisipatif dan keterbukaan.

Kemudian berdasarkan asas akuntabilitas yakni proses penyelenggaraan

pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan maka penyelenggaraan pelayanan Kartu Keluarga di

Kecamatan Masaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada warga

masyarakat maupun pemerintah daerah atau kabupaten karena berdasarkan

Keputusan Bupati Sragen No 36 Tahun 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas

Jabatan Struktural dan Fungsional pada Pemerintah Kecamatan yaitu pada Pasal 4

yang menyebutkan tugas dari Camat adalah melaksanakan pelimpahan sebagian

wewenang pemerintahan dari Bupati Sragen yang salah satu tugasnya adalah

menerbitkan Kartu Keluarga.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang

diberikan oleh pegawai Kecamatan Masaran selaku penyelenggara pelayanan


commit to user

95

publik belum sepenuhnya didasarkan pada asas-asas pelayanan publik. Maka dari

itu pelayanan yang ada dapat dikatakan belum berkualitas sehingga hak warga

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah yakni

pegawai Kecamatan Masaran belum dapat terpenuhi dengan maksimal.

2. Peran Serta Pegawai Kecamatan Masaran Dalam Mewujudkan Tata

Pemerintahan Yang Baik

”Birokrasi adalah merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan

tugas pelayanan pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah”. (Harbani

Pasolong, 2007: 68). Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu pula

adanya peran serta dari para birokrat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang

baik salah satunya melalui pelayanan publik. Menurut World Bank dalam Nico

Andrianto (2007: 24) good governance diartikan:

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sementara itu menurut Menurut Akhmad Setiawan (1998: 12) “Birokrasi

pemerintah pada hakikatnya secara pokok berfungsi mengatur dan melayani

masyarakat”.

Dan peran serta pegawai Kecamatan Masaran dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik antara lain sebagai berikut:

a. Menjalankan Tugas Pokok Fungsi, sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam suatu organisasi memiliki struktur organisasi di mana masing-

masing jabatan dalam struktur tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Tugas tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2009

tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan

Kabupaten Sragen. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan

Masaran setiap pegawai mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab yang


commit to user

96

dimiliki. Untuk tugas yang berkaitan dengan laporan dan data kependudukan

merupakan tugas dari Kasi Pemerintahan. Kasi Pemerintahan berperan dalam

mensosialisasikan syarat dan prosedur tentang pembuatan Kartu Keluarga melalui

desa atau kelurahan. Hal ini berarti pegawai Kecamatan Masaran telah memiliki

peran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui sosialisasi tentang

syarat dan prosedur dalam pembuatan Kartu Keluarga.

b. Menjadi Abdi Masyarakat.

Menurut HAW. Widjaja (2007: 67) bahwa “Aparatur negara harus

menanamkan jiwa pengabdian kepada bangsa, negara, dan pemerintah sebagai

abdi masyarakat dan abdi negara. Dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang

baik pegawai Kecamatan Masaran harus memberikan pelayanan sesuai dengan

prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk menjadi abdi masyarakat pegawai

Kecamatan Masaran harus melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pegawai Kecamatan Masaran sudah terbuka tentang syarat dan prosedur

dalam pembuatan Kartu Keluarga. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Yandi Setiawan pada tanggal 6 Februari 2012 pukul 13.00 WIB

mengemukakan bahwa ”Misalnya prosedur tentang pembuatan Kartu Keluarga itu

melalui desa”.(CL 8). Namun belum terbuka tentang biaya, jangka waktu

penyelesaian, hak pemberi dan penerima pelayanan karena beberapa warga

masyarakat tidak mengetahui secara pasti akan hal itu.

Selain itu sebagai abdi masyarakat pegawai Kecamatan Masaran sudah

dapat merespon kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga masyarakat. Seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Yandi Setiawan pada tanggal 7 November 2011

pukul 13.00 WIB bahwa ”Kami melihat kepentingan dari pemohon KK misalnya

apabila ada masyarakat yang sakit dan ingin memperoleh jamkesmas, kan juga

perlu KK, kami bisa membantu”.(CL 6). Selain itu berdasarkan wawancara

dengan Bapak Edi Widodo S.STP, M. Si pada tanggal 7 Februari 2012 pukul


commit to user

97

08.00 WIB mengatakan bahwa ”Kalau ada pengaduan ditanggapi dengan

baik”.(CL 4).

Namun pegawai Kecamatan Masaran belum menjadi abdi masyarakat

yang melaksanakan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam melayani warga

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan Bapak

Hadi pada tanggal 1 Desember 2011 pukul 15.10 WIB mengatakan ”Belum”.(CL

30). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Suwito pada tanggal 9 Januari

2012 pukul 11.15 WIB mengatakan bahwa ”Pelayanannya mbak, masih pilih

kasih mbak”.(CL 54). Sementara itu dalam pengambilan setiap keputusan di

Kecamatan Masaran tidak mengikutsertakan aspirasi dari warga masyarakat,

namun diambil berdasarkan kebijakan dari pimpinan. Hal tersebut dapat dilihat

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Widodo S.STP, M. Si pada

tanggal 7 Februari 2012 pukul 08.00 WIB ”Tidak ada peran serta

masyarakat”.(CL 4).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta pegawai

Kecamatan Masaran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui

pelayanan publik masih kurang dan belum maksimal karena pegawai Kecamatan

Masaran hanya terbuka tentang syarat dan prosedur sedangkan biaya, waktu, hak

dan kewajiban penyelenggara maupun penerima pelayanan publik belum

dipublikasikan kepada warga masyarakat. Selain itu dalam setiap pengambilan

keputusan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak mengikutsertakan

warga masyarakat dan hanya didasarkan pada kebijakan yang telah ditentukan

pimpinan atau Camat. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada warga

masyarakat masih adanya perlakuan yang pilih kasih atau diskriminatif. Namun

pegawai Kecamatan Masaran sudah dapat merespon kebutuhan warga masyarakat

yang memerlukan pelayanan yang mendesak.

c. Meningkatkan kualitas diri

Dalam melaksanakan tugas untuk melayani warga masyarakat pegawai

Kecamatan Masaran juga harus dapat menggunakan teknologi yang ada dengan


commit to user

98

melalui kependidikan dan pelatihan yang telah disediakan guna meningkatkan

kinerja mereka sebagai aparatur birokrasi yang melayani warga masyarakat. Hal

tersebut diungkapkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandi Setiawan

pada tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB mengatakan ”Berkomunikasi

dengan baik dan dapat menggunakan teknologi”.(CL 6).

Kependidikan dan pelatihan yang selama ini didapat oleh pegawai

kecamatan khususnya yang melayani dalam kepengurusan Kartu Keluarga hanya

mencakup bagaimana cara menginput data secara online atau dapat dikatakan

hanya pada proses pembuatannya saja, namun untuk sikap atau bagaimana

perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat belum

ada dalam kependidikan dan pelatihan tersebut. Kependidikan dan pelatihan

tersebut diberikan kurang lebih selama 1 bulan dan memberikan kemanfaatan

bagi petugas yang melayani warga masyarakat, seperti yang awalnya belum tahu

bagaimana cara menginput data secara online dengan adanya kepelatihan tersebut

maka pegawai kecamatan khususnya petugas yang melayani pengurusan Kartu

Keluarga bisa melayani warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kartu

Keluarga. Hal tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandi

Setiawan pada tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB ”Ya jelas, kalau

seandainya saya tidak dapat pelatihan pasti saya juga tidak bisa mengoperasikan

komputer atau menginput data”. (CL 6).

Sementara itu berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di

Kecamatan Masaran peran serta pegawai Kecamatan Masaran dalam mewujudkan

tata pemerintahan yang baik belum maksimal. Hal ini dilihat dari kurangnya

kerjasama diantara pegawai dalam memberikan pelayanan kepada warga

masyarakat. Mereka yang tidak bertugas sebagai pelaksana dalam melayani warga

masyarakat di kantor pelayanan, apabila mereka tidak ada pekerjaan maka

diantara pegawai hanya duduk dan mengobrol padahal di kantor pelayanan masih

banyak warga yang mengantri membutuhkan pelayanan. Selain itu pada waktu

apel pagi masih ada pegawai yang tidak tertib yaitu tidak menggunakan atribut


commit to user

99

yang lengkap seperti topi. Lalu masih ada pegawai yang kurang disiplin dengan

datang tidak tepat waktu dan tidak mengikuti apel pagi. Kemudian tidak semua

pegawai Kecamatan Masaran dapat menggunakan teknologi yang ada seperti

komputer.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa peran serta pegawai

Kecamatan Masaran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik masih

kurang karena belum menjadi abdi masyarakat yang melaksanakan prinsip good

governance dengan tidak mengikutsertakan warga masyarakat dalam mengambil

setiap keputusan. Selain itu kerjasama diantara pegawai Kecamatan Masaran juga

masih kurang dan masih ada pegawai yang tidak disiplin serta belum dapat

memanfaatkan teknologi yang ada.

3. Kendala Yang Dihadapi Pegawai Kecamatan Masaran Dalam Memberikan

Pelayanan Publik Kepada Warga Masyarakat

Dalam hal memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat

khususnya dalam kepengurusan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran

mengalami beberapa kendala. Kendala atau hambatan tersebut dapat berasal dari

pemohon Kartu Keluarga atau pihak Kecamatan Masaran sendiri.

Mengenai kendala yang dihadapi pegawai Kecamatan Masaran dalam

memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat, antara lain sebagai

berikut:

a. Kendala dari masyarakat.

Masyarakat merupakan pihak yang merasakan atau menerima pelayanan

dari pemerintah. Kendala yang berasal dari pemohon Kartu Keluarga atau warga

masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Masih adanya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pemerintahan atau

kurang antusias dalam pemerintahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan partisipasi warga

masyarakat dalam pengurusan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran masih

kurang karena warga masyarakat masih beranggapan kalau mengurus Kartu


commit to user

100

Keluarga repot dan memerlukan waktu lama. Warga lebih menggunakan

waktunya untuk bekerja, dan lebih senang menggunakan jasa Bayan atau

petugas kelurahan, meskipun mereka harus mengeluarkan uang lebih atau

memberi uang transport kepada Bayan atau petugas kelurahan tersebut. Hal

ini juga di dapat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Widodo

S.STP, M.Si pada tanggal 7 Februari 2012 pukul 08.00 WIB bahwa ”Itu ya

karena mereka kurang berpartisipasi dan antusias dalam membuat Kartu

Keluarga dan menganggap KK itu tidak penting”.(CL 4). Hal ini juga

diungkapkan oleh Bapak Yandi Setiawan pada tanggal 6 Februari 2012 pukul

13.00 WIB bahwa ”Mungkin karena mereka sibuk kerja”.(CL 8).

2) Jarak tempuh dari rumah warga ke Kecamatan Masaran

Kendala yang kedua yakni jarak tempuh yang harus dilalui warga. Bagi

warga yang tinggal di sekitar Kecamatan Masaran seperti warga yang tinggal

di Kelurahan Masaran, Jati, Krikilan, Gebang, dan Kelurahan Pringanom,

kebanyakan dari warga masyarakat mengurus Kartu Keluarga sendiri tanpa

perantara atau jasa petugas kelurahan atau Bayan. Namun bagi warga yang

tinggal jauh dari Kecamatan Masaran seperti mereka yang tinggal di

Kelurahan Krebet, Sepat, Jirapan, Dawungan, Sidodadi, Pilang, Kliwonan,

dan Kelurahan Karangmalang lebih praktis apabila menggunakan jasa petugas

kelurahan meskipun mereka harus memberikan uang lebih atau uang transport.

Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti pada waktu pengambilan sampel,

warga yang tinggal jauh dari Kecamatan Masaran masih banyak yang

menggunakan jasa petugas Kelurahan atau Bayan.

3) Masih ada warga masyarakat yang belum paham tentang prosedur dan syarat

dalam membuat Kartu Keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandi Setiawan pada tanggal 7

November 2011 pukul 13.00 WIB mengemukakan bahwa ”Secara garis besar

70-80% masyarakat sudah tahu tentang prosedur pencarian KK, namun untuk

secara rinci hanya 50% yang mengetahuinya”.(CL 6). Dari hasil wawancara


commit to user

101

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan

pegawai Kecamatan Masaran belum maksimal sehingga masih banyak warga

masyarakat yang belum memahami syarat dan prosedur dalam pembuatan

Kartu Keluarga.

b. Kendala dari Kecamatan Masaran.

Kendala dalam memberikan pelayanan kepengurusan Kartu Keluarga

tidak hanya berasal dari warga masyarakat saja, namun juga dari petugas

Kecamatan Masaran itu sendiri. Kendala tersebut dapat dikaji sebagai berikut:

1) Tenaga operator yang terbatas.

Dalam pembuatan Kartu Keluarga tenaga operator bertugas untuk

menginput data kependudukan ke Catatan Sipil Kabupaten Sragen. Untuk

operator pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran masih terbatas

karena hanya ada dua orang operator yang mengurusi pelayanan Kartu

Keluarga. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Widodo S. STP,

M. Si pada tanggal 29 Oktober 2011 pukul 08.20 WIB bahwa ”Tenaga

operator yang terbatas, sehingga memasukan database kekomputer

membutuhkan waktu yang lama”.(CL 2).

2) Adanya gangguan operasional, seperti listrik mati dan jaringan server putus.

Sistem pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran menggunakan

sisitem online dimana petugas atau operator pembuatan Kartu Keluarga hanya

menginput database kependudukan ke Catatan Sipil Kabupaten Sragen.

Kendala yang kedua dalam pelayanan Kartu Keluarga yaitu apabila listrik

mati dan jaringan server putus, maka pelayanan dalam pembuatan Kartu

Keluarga diberhentikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yandi

Setiawan pada tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB menyatakan

bahwa ”Apabila jaringan server putus sehingga tidak dapat diakses, bila listrik

mati”.(CL 6). Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Edi Widodo S.STP, M.Si

pada tanggal 29 Oktober 2011 pukul 08.20 WIB bahwa ”Pada waktu

memberikan pelayanan kadang mati lampu”.(CL 2).


commit to user

102

3) Kurangnya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam suatu pelayanan,

begitu juga halnya dengan pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran

sarana dan prasarana juga ikut mempengaruhi jalannya pelayanan dalam

kepengurusan Kartu Keluarga, bila pemohon Kartu Keluarga meningkat maka

waktu yang diperlukan lama. Hal ini karena minimnya alat atau sarana untuk

membuat Kartu Keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi Widodo

pada tanggal 29 Oktober 2011 pukul 08.20 WIB bahwa ”Sarana dan prasarana

belum maju atau masih kurang karena hanya memiliki tiga komputer jadi

komputer yang ada tidak dapat menampung database kependudukan”. (CL 2).

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandi Setiawan pada

tanggal 7 Novemebr 2011 pukul 13.00 WIB bahwa ”Tapi kalau dikatakan

sudah maju, hal ini masih sangat jauh karena sarana yang ada masih terlalu

minim atau sedikit untuk mengolah data kependudukan yang ada”.(CL 6).

Kinerja yang baik tidak hanya dilihat pada waktu mereka memberikan

pelayanan kepada warga masyarakat tetapi dapat juga dilihat dari upaya-upaya

yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Masaran agar tidak terjadi kendala

dalam memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat. Apabila kendala

tersebut terjadi maka pihak Kecamatan Masaran melakukan upaya-upaya yaitu

segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan teknis dan lebih meningkatkan

pelayanan yang lebih baik lagi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi Widodo

S.STP, M.Si pada tanggal 29 Oktober 2011 pukul 09.15 WIB bahwa ”Ya

meningkatkan pelayanan yang ada dan diperbaiki apabila terjadi kesalahan

teknis”.(CL 2). Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Yandi Setiawan pada

tanggal 7 November 2011 pukul 13.00 WIB mengatakan bahwa ”Kami hadapi

dengan kepala dingin dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, serta

memberikan solusi yang terbaik atas keluhan masyarakat”.(CL 6).


commit to user

103

C. Temuan Studi

Berdasarkan data penelitian di atas peneliti menemukan beberapa temuan

studi yaitu:

1. Efektivitas Kinerja Pegawai Kecamatan Masaran Dalam Memberikan

Pelayanan Publik Kepada Warga Masyarakat Khususnya Dalam Kepengurusan

Kartu Keluarga

Kinerja pegawai Kecamatan Masaran dalam memberikan pelayanan

publik kepada warga masyarakat dalam kepengurusan Kartu Keluarga di

Kecamatan Masaran belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya karena

berdasarkan misi dari Kecamatan Masaran yakni mengoptimalkan fungsi

kelembagaan dan aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima belum

terwujud, dan belum memuaskan warga masyarakat melalui pelayanan yang

diberikan. Kepuasan masyarakat merupakan faktor penting untuk mengukur

apakah pelayanan yang diberikan sudah efektif atau belum. Hal ini sejalan dengan

yang diungkapkan oleh Fery Anggoro Suryokusumo (2008: 15)

bahwa ”Efektivitas memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan

organisasi publik, tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat merupakan

salah satu ukuran efektivitas”.

Pelayanan publik yang berkualitas pada dasarnya merupakan hak bagi

setiap warga masyarakat. Maka dari itu tugas pemerintah pada umumnya dan

khususnya pegawai Kecamatan Masaran agar dapat meningkatkan sumber daya

manusia maupun sarana atau fasilitas yang dapat menunjang dan mewujudkan

pelayanan yang memuaskan warganya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh

Kasmir dalam Harbani Pasolong (2008: 133) menyatakan bahwa ”Pelayanan yang

baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat

memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan”.


commit to user

104

2. Peran Serta Pegawai Kecamatan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan

Yang Baik

Pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik memiliki hubungan

yang saling berkaitan. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good

governance) salah satu caranya melalui penyelenggaraan pelayanan publik

dimana pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan melalui sistem desentralisasi.

Dalam satuan kerja di lingkungan pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang

umumnya didasarkan pada fungsi serta tanggungjawabnya masing-masing

sebagai abdi masyarakat dimana tugas dan fungsi tersebut didasarkan pada aturan

yang ada. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu adanya

kerjasama antara pegawai yang satu dengan yang lainnya di dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Pryudi

Atmosudirdjo yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2008: 67) bahwa:

a. Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya volume pekerjaan besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil.

b. Birokrasi sebagai sistem Yang artinya adalah suatu sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal serta jiwa tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu.

c. Birokrasi sebagai jiwa kerja Dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan peraturan-peraturan.


commit to user

105

3. Kendala Yang Dihadapi Pegawai Kecamatan Masaran Dalam Memberikan

Pelayanan Publik Kepada Warga Masyarakat

Dalam memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat petugas

Kecamatan Masaran mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut tidak hanya

berasal dari petugas Kecamatan Masaran yang memberikan pelayanan publik

tetapi juga dari masyarakat selaku penerima pelayanan publik. Adapun kendala

yang ditimbulkan dari warga masyarakat antara lain, masih ada masyarakat yang

belum berpartisipasi dan kurang antusias dalam pemerintahan, jarak yang harus

ditempuh warga masyarakat untuk sampai ke Kecamatan Masaran, serta masih

ada warga masyarakat yang kurang paham tentang prosedur dalam kepengurusan

Kartu Keluarga. Sedangkan kendala dari pihak Kecamatan Masaran antara lain,

terbatasnya tenaga operator sehingga untuk memasukan database kependudukan

ke komputer membutuhkan waktu yang lama, apabila listrik mati dan jaringan

server putus karena dalam membuat Kartu Keluarga menggunakan sistem online.

Serta kurangnya sarana dan prasarana dalam pembuatan Kartu Keluarga.


commit to user

106

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan analisis

yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab

perumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Efektivitas kinerja pegawai Kecamatan Masaran dalam memberikan

pelayanan publik kepada warga masyarakat khususnya dalam kepengurusan

Kartu Keluarga belum efektif, sehingga hak warga masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas belum terpenuhi. Hal ini

dapat dilihat dari efektivitas pelayanannya dengan menggunakan indikator

atau komponen standar pelayanan publik menurut Undang-Undang No 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain sebagai berikut:

a. Prosedur

Masih ada warga masyarakat yang belum paham tentang mekanisme atau

prosedur dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Masaran dan

kurang antusias dalam pembuatan Kartu Keluarga karena pegawai

Kecamatan Masaran melakukan sosialisasi tentang prosedur dalam

pengurusan Kartu Kelurga hanya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali.

Maka sosialisasi yang dilakukan petugas Kecamatan Masaran belum

dapat dikatakan efektif.

b. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian dalam pembuatan Kartu Keluarga di

Kecamatan Masaran tidak didasarkan pada kebijakan yang telah

ditentukan, namun berdasarkan banyaknya pemohon Kartu Keluarga.


commit to user

107

c. Biaya/ Tarif

Indikator atau komponen tentang biaya atau tarif dalam pengurusan Kartu

Keluarga di Kecamatan Masaran belum sesuai dengan Perda No 25

Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu

Keluarga yaitu sebesar Rp 3.000.

d. Sarana, Prasarana, atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas pelayanan di Kecamatan Masaran masih kurang dan

perlu dibenahi lagi karena masih ada warga masyarakat yang belum

merasa nyaman dengan fasilitas yang ada. Selain itu belum adanya sarana

atau fasilitas bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil dan usia lanjut.

e. Kompetensi Pelaksana

Petugas yang melayani warga masyarakat sudah memiliki pengetahuan,

dan keahlian dalam kepengurusan Kartu Keluarga, namun perilaku

pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Kecamatan

Masaran belum sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 karena

masih ada petugas yang kurang ramah dan bersikap diskriminatif kepada

warga masyarakat. Selain itu petugas yang melayani pembuatan Kartu

Keluarga belum mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada warga

masyarakat.

f. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan

Masaran hanya memiliki dua petugas operator kepengurusan Kartu

Keluarga yang bertugas menginput data kependudukan.

2. Peran serta pegawai Kecamatan Masaran dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan tugas pokok fungsi (tupoksi) dengan sebaik-baiknya.

b. Menjadi abdi masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas diri sebagai pelayan masyarakat.


commit to user

108

3. Kendala yang dihadapi pegawai Kecamatan Masaran dalam memberikan

pelayanan publik kepada warga masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Dari masyarakat, meliputi:

1) Masih adanya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam

pemerintahan atau kurang antusias dalam pemerintahan

2) Jarak tempuh dari rumah warga ke Kecamatan Masaran

3) Masih ada warga masyarakat yang belum paham tentang prosedur dan

syarat dalam membuat Kartu Keluarga.

b. Dari pegawai Kecamatan Masaran, meliputi:

1) Terbatasnya tenaga operator

2) Adanya gangguan operasional, seperti listrik mati dan jaringan server

putus

3) Kurangnya sarana dan prasarana.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan atas jawaban yang telah dirumuskan di atas yang

berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik dan implikasinya terhadap

pemenuhan hak warga guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dapat

menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang diberikan petugas Kecamatan Masaran kepada warga

masyarakat dapat dikatakan belum efektif sepenuhnya karena masih ada

warga yang belum puas akan kinerja petugas dalam memberikan pelayanan.

Dengan begitu maka petugas Kecamatan Masaran berusaha untuk

meningkatkan pelayanan yang ada agar warga masyarakat puas dengan

pelayanan yang diberikan.

2. Setelah mengetahui peran serta pegawai Kecamatan Masaran dalam

mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka petugas Kecamatan Masaran

juga harus meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat dengan

menjalankan prinsip-prinsip untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik


commit to user

109

agar pelayanan publik dapat berjalan efektif, sehingga hak warga negara untuk

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah dapat

terpenuhi dan dirasakan oleh warga masyarakat.

3. Dalam memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat juga terdapat

kendal-kendala yang dialami oleh petugas Kecamatan Masaran maka dengan

demikian petugas Kecamatan Masaran harus dapat mengatasi kendala tersebut.

C. Saran

1. Bagi Kecamatan Masaran:

a. Meningkatkan sosialisasi tentang syarat dan prosedur dalam pembuatan

Kartu Keluarga kepada warga masyarakat.

b. Memberikan pelayanan yang cepat kepada warga masyarakat.

c. Memberikan pelayanan yang terbuka kepada warga masyarakat tentang

biaya dalam pembuatan Kartu Keluarga.

d. Perlu tambahan sarana, prasarana atau fasilitas seperti ruang tunggu yang

luas dan nyaman, tempat parkir yang luas dan adanya tukang parkir agar

tertata dengan rapi, serta fasilitas bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil

dan usia lanjut.

e. Memberikan pelayanan dengan ramah dan tidak diskriminatif kepada

warga masyarakat.

f. Perlu tambahan petugas pelaksana dalam pembuatan Kartu Keluarga.

2. Bagi warga masyarakat, hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dan mematuhi peraturan atau prosedur

yang berlaku agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas, serta

mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga

masyarakat.

3. Bagi pemerintah daerah, hendaknya pemerintah daerah ikut mengawasi

jalannya pelayanan publik yang diberikan kepada warga masyarakat.

Documents

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA … fileperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2012