Upload
margaretta-putri
View
301
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Perspektif teori ekonomi dalma politik, dengan contoh kasus privatisasi BUMN
Citation preview
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
1
MAKALAH AKHIR PERSPEKTIF TEORI EKONOMI DALAM POLITIK
“Kapitalisme – Neoliberalisme : Privatisasi PT. Indosat,tbk”
Oleh :
Margaretta Fajar KP / 1306427283
A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sejak runtuhnya pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh soeharto di tahun 1998, dan
adanya krisis moneter yang melanda indonesia membuat perekonomian di Indonesia tidak
stabil. Dan berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Banyak pula
perusahaan yang gulung tikar bahkan pemerintahan pada saat itu pun melakukan penjualan
saham dan perusahaan yang ada dalam Badan Usaha Milik Negara. Dan aset negara yang
pernah dijual adalah saham kepemilikan Indosat kepada pihak asing pada masa pemerintahan
Megawati (2001-2004). Tentunya hal tersebut sangat mengejutkan berbagai pihak karena
Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN
yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma,
Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II,
dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego
perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk
menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam sebuah negara yang
berdemokrasi, Demokrasi itu mengonstruksikan bahwa rakyat merupakan pemegang
kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Negara adalah suatu
organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh
rakyatnya.1 Oleh karena itu, pembentukan, pemberian kekuasaan, dan penetapan tujuan di
dalam negara demokrasi mensyaratkan sistem dan mekanisme tertentu, yaitu sistem dan
mekanisme demokratis.
Kajian pemerintahan di dalam sistem mulai mengalami pergeseran ketika negara tidak
lagi dimaknai sebagai aktor yang tunggal, dimana dalam perkembangan kajian pemerintahan
mulai memaknai negara sebagai arena tempat berinteraksinya berbagai aktor (model pluralis).
Perkembangan konsep tentang Negara ini tersebut diperkaya dengan wacana demokrasi yang
1 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.
17.
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
2
memahami bahwa negara tidak hanya sebagai satu-satunya instrumen pengelolaan
kepentingan public, disini Negara dimaknai sebagai instrumen yang penuh kelemahan dalam
mengelola kepentingan publik sehingga kajian pemerintahan mulai keluar dari domain negara
dengan melibatkan aktor lain seperti pasar. Dalam konteks yang senada dengan liberalisme,
negara juga diwajibkan melakukan pembagian kekuasaan terhadap aktor-aktor lain untuk
menghindari adanya pemusatan kekuasaan.
Diantara berbagai istilah yang paling global selama 20 tahun terakhir atau bahkan lebih,
dan menjadi ikon peradaban sampai beberapa puluh tahun kedepan adalah adanya privatisasi.
Dan menurut Joseph Stiglitz (mantan Predisent Bank Dunia), Privatisasi adalah lawan dari
nasionalisasi. Dalam Economics of Public Sector (1988) ia menyampaikan bahwa proses
konversi perusahaan swasta (private enterprise) menjadi perusahaan negara (public
enterprise) disebut nasionalisasi, sementara disisi lain dalam proses pengkonversian
perusahaan negara menjadi perusahaan swasta disebut privatisasi.2 Asumsi ini dikotomis
antara aliran ekonomi sosialis dan aliran ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis disini
merupakan sebuah sistem ekonomi dimana menempatkan pelaku – pelaku ekonominya
adalah masyarakat (dalam konteks Amerika disebut dengan “Private” sedangkan di Indonesia
diterjemahkan sebagai “swasta”). Didalam Demokrasi liberal mulai memperlihatkan
penekanannya terhadap perlunya pembatasan kekuasaan negara. Kekusaan negara tidak lagi
terpusat pada satu entitas aktor yaitu pemerintah. Di satu sisi, pasar dipandang sebagai sarana
yang paling efektif dalam pengelolaan dan distribusi kekuasaan. Pasar diandaikan bisa
menjadi salah satu medium pengelolaan kepentingan publik dimana masyarakat bisa
melakukan berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan. Pasar memiliki
mekanisme seperti supply-demand, tawar menawar, kesukarelaan dan adanya konsep tentang
usaha untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan keuntungan. Beberapa prinsip pasar
tersebut dinilai efektif apabila diterapkan dalam logika pemerintah dalam mengelola
kepentingan publik.3 Liberalisme yang terjadi membuat konsep negara dan pasar tidak bisa
dipisahkan lagi secara tegas. Meskipun masing-masing entitas mempunyai logika yang sangat
berbeda namun dalam perkembangannya, keduanya saling meminjam logika untuk menutupi
kelemahan masing-masing. Sebagaimana dijelaskan Nils Brunsson dalam sebuah artikelnya,
perkembangan institusi dan organisasi dunia semakin menunjukkan adanya politisasi dan
2 Dalam Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto, Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-308) 3artikel Niels Brunsson. Politicization and ‘company-ization—on institutional affiliation and
confusion in the organizational world. Management Accounting Research, 1994, 5, 323-335.
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
3
kompanisasi yang semakin mengaburkan batas antara negara dan pasar. Kedua institusi
tersebut saling melakukan adaptasi untuk merespon dinamika yang selalu terjadi. Reformasi
1998 telah merubah Indonesia luar dan dalam. Peta perpolitikan domestik berubah ke arah
yang lebih demokratis. Politik luar negeri pun juga berubah, berusaha mengembalikan
pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di kawasan, ASEAN, dan kelasnya, negara-negara
dunia ketiga, setelah sempat kehilangan kepercayaan saat krisis multidimensional melanda
pada 1997.
PT. Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan asing yang menyediakan
layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1980, pemerintah mengambil
alih kepemilikan PT. Indosat dan menjadikan Indosat sebagai sebuah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Pada tahun 1994 Indosat menjadi perusahaan publikdengan mendaftarkan
sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (JSX: ISAT), Bursa Efek Surabaya, dan pada New York
Stock Exchange melalui American Depositary Receipts(NYSE: IIT). Pada tahun 2001,
dibangun PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), diikuti dengan perolehan pengawasan
penuh dari PT. Satelit Palapa Indonesia, hingga membuat Indosat Group sebagai operator
seluler terbesar kedua di Indonesia. Pada bulan Maret 2002 pemerintah masih menguasai
65% saham Indosat dan 35% dimiliki oleh publik, namun pada akhir tahun 2002 pemerintah
Indonesia melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk dengan melepaskan saham sebesar
41,94% untuk membantu memenuhi komitmen anggaran tahun 2002. Kementerian Badan
Usaha Milik Negara menetapkan Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd(STT) sebagai
pemenang divestasi (pelepasan) 434.250.000 saham Seri B Persero PT Indonesian Satellite
Corporation Tbk (Indosat) yang merupakan 41,94 persen dari modal yang telah ditempatkan
dan disetorkan penuh dalam Indosat.4 Sebenarnya seberapa pentingkah privatisasi dapat
dilakukan? Mengingat pada saat pemerintahan megawati, privatisasi perusahaan banyak
dilakukan dimana dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara, banyak juga yang sahamnya
di kuasai oleh asing.
Privatisasi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendapatkan devisa
bagi negara dengan menjual sebagian saham milik aset milik negara ke pihak lain. Kebijakan
yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 ini diambil dari usulan yang diberikan
oleh pemerintah sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi keuangan dan meningkatkan
devisa atau penerimaan negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus
4 Dalam Laporan “Indosat Strategy Analyst 2009” disusun Oleh Muh.Ngafifi dkk
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
4
mendapat persetujuan dari DPR RI. Oleh karena itu kebijakan privatisasi merupakan salah
satu kebijakan ekonomi politik Indonesia yang diharapkan dapat membawa manfaat yang
besar bagi Indonesia. Benarkah privatisasi membawa manfaat besar bagi Indonesia atau
hanya memberikan manfaat bagi beberapa orang dan kepentingannya?
Rumusan Masalah
Banyak hal yang bisa kita lihat dalam kasus kasus privatisasi PT. Indosat, selain dari
segi ekonominya ternyata kepentingan politik didalamnya pun terlihat. Jika kita lihat dari
bentuk hubungan antara negara dan pasar, kasus ini memperlihatkan adanya distorsi peran
negara yang sebelumnya berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menutup
anggaran namun justru didalamnya diwarnai penyelewengan dalam tindakan pragmatik para
aktor yang berperan didalam kepentingan – kepentingan yang ada didalamnya. Dalam hal ini
Pasar dapat dikatakan tidak dapat sepenuhnya terinstitusionalisasi. Demikian juga halnya
negara yang justru tidak dapat menjalankan fungsi regulasinya dengan baik. Lalu bagaimana
dengan Politik yang terjadi? Didalam perjalanan dan proses privatisasi tersebut Perubahan
politik terjadi manakala terdapat perubahan yang menyangkut pola relasi kekusaan. Dan
dalam kasus privatisasi ini PT. Indosat, dimana mampu membuat perubahan politik yang
terjadi menjadi terkait erat dengan perubahan pola penguasaan sumber daya, dalam hal ini
modal dalam bentuk saham. Sumber daya modal yang semula dikuasasi oleh pemerintah
beralih ke sektor swasta melalui penjualan saham. Dalam Perubahan politik dalam pengusaan
sumber daya ini berdampak pada peran negara dalam pengelolaan BUMN. Negara dalam
rangka untuk memenuhi kebutuhannya yaitu menutup defisit APBN dengan melakukan
sharing kekuasaan dengan pihak swasta. Namun dalam pelaksanaannya, proses ini tidak
dibarengi dengan pengaturan hukum yang jelas sehingga proses privatisasi lebih bernuansa
politik daripada usaha untuk mewujudkan tujuan privatisasi yang sebenarnya. Dalam hal ini
BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sering dianggap sebagai alat untuk pencapaian
tujuan nasional. Maka dalam hal ini BUMN mempunyai tujuan ganda yaitu sosial, politik dan
ekonomi.
Penjualan PT Indosat dan Telkom pada saat itu adalah sebuah berita yang paling
disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua
perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak,
saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang keuntungan itu
justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
5
Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut
saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target
semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank
Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun. Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun uang yang
diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham BUMN.
Memang ada juga sejumlah keberhasilan menteri BUMN pada saat itu Laksamana Sukardi
dalam pengelolaan BUMN namun tidak sedikit yang dilakukan terlihat seperti mengejar
setoran dalam pemasukan uang negara. Sementara itu Setoran dividen 50% dari semua laba
BUMN ke APBN. Hasilnya, setiap tahun, pemerintah bisa mendapat suntikan dana lebih dari
Rp 6 triliun. Pemerintah juga bisa mendapat pajak yang cukup besar dari hasil penjualan
sebagian BUMN tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman Laksamana pula,
muncul kesan tentang penguasaan BUMN demi kepentingan partai politik. Makanya, banyak
proses privatisasi yang dicurigai mengandung kepentingan tertentu. Kebijakan Pemerintah RI
untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk
pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika aset-aset tersebut sudah
berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk
mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham
didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum.
Kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum
yang kuat., lihat saja dalam penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal
menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang
banyak harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut
mempunyai hak atas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media
Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-
masing menguasi sekitar 25% dan 10% pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan
demikian, Temasek memiliki posisi dominan dalam bisnis operator ponsel. Dengan
mendominasi pasar, Temasek berpeluang menggunakan posisi dominannya untuk melakukan
persaingan bisnis secara tidak sehat, keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah
melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.5 Bagi para pembeli asing termasuk Temasek,
Indosat adalah ibarat angsa yang dipastikan akan menghasilkan telur. Pada saat dibeli oleh
Temasek, jumlah pelanggan seluler Indosat masih sekitar 3,5 juta namun hingga dijual
5Dalam berita gatra.com http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 diakses 8 juni 2014
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
6
kepada Qatar telecom, pelanggan Indosat sudah mencapai 16,7 juta pelanggan atau nyaris
tujuh kali lipat jumlah penduduk Singapura. Dari sisi laba, Indosat terus meraup angka paling
sedikit 25 persen dari nilai investasi awal Temasek sebesar Rp 5 triliun, atau sekitar Rp 1,25
triliun. Hingga akhir 2006, BUMN Singapura itu mampu meraup pendapatan usaha Rp 12,3
triliun. Sebanyak 75,4 persen dari pendapatan itu disumbangkan oleh bisnis selulernya dan itu
disumbangkan oleh Indosat. Maka dari penjelasan diatas tentu bisa dibayangkan, berapa
triliun rupiah yang dikeduk pemerintah Singapura dari Indosat pada saat itu dan beberapa
tahun kedepan?
Maraknya privatisasi ini juga tidak terlepas dari dorongan lembaga donor seperti World
Bank dan IMF yang sejak dekade 1980-an mempromosikan kebijakan penyesuaian struktural
bagi negara berkembang yang tujuan dari kebijakan tersebut salah satunya adalah
merangsang pengalihan kegiatan ekonomi dari semula dikelola negara menjadi dimiliki
swasta6 Inggris sendiri telah melakukan privatisasi di tahun 1980-an pada masa
kepemimpinan Margaret Thatcher, melakukan privatisasi dari seluruh BUMN-nya.
Christoper johnson dalam The Grand Experiment : Mrs. Thatcher’s Economy and How it
Spread (1991) melukiskan betapa gerakan “pemurnian” kapitalisme oleh thatcher menjadi
sebuah gerakan global. Dan gerakan ini semakin mendapatkan kekuatan dnegan runtuhnya
seluruh sistem politik sosialis yang dimulai dari polandia lalu jatuhnya tembok berlin dan
disusul dnegan hancurnya konfederasi Uni Soviet yang disusul runtuhnya aliansi Blok
Timur.7 Maka dari proses tersebut diatas, jadilah privatisasi menjadi bagian dari penyebaran
proses “pemurnian kapitalisme” ke seluruh dunia. Suka tidak suka, siap tidak siap maka
setiap negara yang ada harus dapat menerima proses globalisasi dan globalisasi tidak lain
adalah persebaran kapitalisme yang murni. Adanya privatisasi ini juga terjadi karena
pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John
Maynard Keyness (1883-1987). Jadi pada proses privatisasi ini Bumn dianggap sebagai
beban dari pemerintah dan masyarakat dari sebuah kebaikan, dimana BUMN biasanya
memang memegang bisnis yang monopolis. Monopoli biasanya dekat dengan korupsi, kolusi
dan nepotisme. Monopoli berada dalam posisi yang berjauhan dengan transparasi dan
akuntabilitas, dan menjelaskan bahwa dua syarat pokok dalam praktek Good corporate
governance. Dan dari asumsi tersebut maka muaranya adalah privatisasi adalah suatu
6Ahmad Erani Yustika, Ph.D “Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris”. Pustaka
Pelajar:Yogyakarta.2011. hal 179 7 Dalam Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto, Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-308)
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
7
keharusan, dan hal karena hal tersebutlah Bank Dunia dan Dana Moneter International
memberikan masukan ke pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonominya. Dari rumusan
masalah tersebut diatas, Benarkah Privatisasi perusahan BUMN khususnya PT. Indosat
adalah suatu keputusan yang benar didalam pemulihan ekonomi indonesia pada saat itu?
Mengingat BUMN sendiri mempunyai tujuan ganda yaitu sosial, politik dan ekonomi.
B. TEORI KONSEPTUAL
Ekonomi politik dipandang sebagai terfokus pada perekonomian atau secara lebih
luasnya terfokus pada sistem kepentingan pribadi. Dan dalam pendekatan tersebut sebagian
besar fenomena dapat dipahami dengan menggunakan konsep kepentingan pribadi (yang
bersifat ekonomis). Dalam hal ini negara dipandang sebagai instrumen atau sebagai institusi
yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka
masing – masing. Meskipun ada perbedaan dalam hal ini tetapi mempunyai kesamaan yang
penting diantara mereka yaitu bahwa negara bukanlah pelaku yang aktif melainkan sekadar
berfungsi sebagai instrumen bagi keinginan atau kepentingan dari individu atau kelas. Wolin
mengkritik pandangan tentang negara sebagai instrumen, dimana instrumen seperti ini berasal
dari kritik Locke terhadap hobbes bahwa fenomena politik dianggap akan dapat dijelaskan
dengan lebih baik jika dipandang sebagai dampak akhir (resultant) dari faktor – faktor sosial,
sehingga institusi politik dan keyakinan masyarakat dianggap harus dipahami dengan
menggunakan metode yang bisa melihat ke “balik” dari fenomena – fenomena ini dan
menemukan proses proses sosial yang “mendasarinya” yang menentukan bentuk dari
fenomena politik (1960:287). Pandangan ini membuat posisi sebuah negara dipandang secara
deriviatif (jadi dipandang sebagai derivasikan berdasarkan sesuatu yang lain). Dan negara
dipandang tidak mempunyai logika sendiri didalamnya, tidak memiliki motivasi dan tidak
memiliki sumber energi yang lain dimana dapat digunakan selain dari perekonomian,
sehingga negara menjadi sebuah variabel dependen (variabelyang harus dijelaskan dengan
variabel lain)8
Sejak berakhirnya rezim otoriter di Spanyol dan Portugal pada tahun 1974, sebagaimana
dijelaskan Huntington (1991), hal yang sama juga terjadi di Eropa Timur, Amerika Latin,
Afrika, dan Asia. Sehingga ‘gelombang ketiga’ demokratisasi menambah tiga kali lipat
8 James A. Caporaso & David P. Levine. “Teori – Teori Ekonomi Politik”. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 1992 hal
445-447
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
8
jumah negara demokrasi di seluruh dunia.9 Dalam konteks ini, gelombang demokratisasi juga
merambah Indonesia yang secara fenomenal terjadi pada tahun 1998 sebagai akhir dari rezim Orde
Baru dan awal era reformasi. Fakta menunjukkan bahwa meskipun telah 13 tahun era reformasi
berjalan sampai saat ini, bahkan bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu tahun 1999,
2004, dan 2009, namun ternyata Indonesia tak kunjung memasuki fase konsolidasi demokrasi.
Padahal, secara teoritis, transisi demokrasi di Indonesia semestinya sudah berakhir,
sebagaimana ditegaskan oleh Samuel P. Huntington bahwa fase konsolidasi demokrasi hadir
meninggalkan fase transisi politik manakala telah terjadi dua kali pemilu yang dilaksanakan
secara demokratis.10
Neoliberalisme sebagai sebuah gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan
merupakan bagian dari pemikiran konsep pemikiran ekonomi kapitalisme dan merupakan
lanjutan dari konsep liberalisme. Dan ide dasarnya adalah sebagai sistem dan tatanan
ekonomi (klasik) yaitu (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas
sempurna dipasar, (2) diakuinya kepimilikan pribadi terhadap faktor – faktor produksi dan (3)
pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.11
Dan
inti dari kebijakan ekonomi liberal adalah (1) tujuan utama dari ekonomi neoliberal adalah
pengembangan kebebasan individu untuk bersaing bebas-sempurna dipasar, (2) kepemilikan
pribadi terhadap faktor – faktor produksi diakui, (3) pembentukan harga pasar bukanlah
sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui
penertiban undang – undang. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya
dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara – cara politisi, menggunakan tekanan
ekonomi, diplomasi, atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan
bebas, dan neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui
berbagai kartel pengelolaanb perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Dan hal ini dapat
mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai dengan titik minimum.
Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti
paham keynesianisme) dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi seluruhnya.
Teori Keynes mempromosikan suatu sistem ekonomi campuran dimana baik negara
maupun sektor swasta memegang peranan penting. Teori ini menyatakan bahwa trend
ekonomi makro memegang peranan penting dalam mempengaruhi perilaku individu ekonomi
9 Ibid., hlm. 2.
10 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 267.
11Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme mencengkram Indonesia. Epublishing : Jakarta.2008 hal 230 -
231
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
9
mikro. Menurut pendapatnya bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk
meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi.
Apabila pemerintah meningkatkan permintaannya. Selain itu tabungan juga akan meningkat
sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan diharapkan kondisi perekonomian
kembali ke tingkat normal.12
Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme dan
environmentalisme. Secara domestik ini tidaklah secara langsung berlawanan secara prinsip
dengan proteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk
membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Dan neoliberalisme sering kali menjadi
rintangan bagi perdagangan yang adil serta gerakan lainnya yang mendukung hak – hak
buruh dan keadilan sosial yang sesungguhnya menjadi priorotas terbesar dan utama dalam
hubungan international dan ekonomi. Neoliberalisme berkembang di Indonesia sejak
mengalami krisis ekonomi di tahun 1998, IMF datang dengan memberikan alternative
penawaran modal dengan konsep konsensus Washington-nya untuk membantu Indonesia
keluar dari Krisis Ekonominya. Dan Konsesus Washington (dikenalkan oleh John
Williamson pada tahun 1980-an kepada publik dan dikenal dengan nama washington
consenssus) meliputi beberapa hal, sebagai berikut : (1) deregulasi, (2) Privatisasi dan (3)
Liberalisasi pasar. Dan diperinci lebih dalam lagi menjadi sepuluh hal dalam kebijakan yaitu
(1) Disiplin Fiskal : dimana pemerintah disarankan mejalankan kebijakan fiskal yang
konservatif, dimana defisit anggaran tidak boleh lebih daripada dua persen terhadap produk
domestik bruto (PDB), (2) Reorientasi pengeluaran Publik diperlukan dalam perbaikan
distribusi pendapatan melalui belanja negara , (3) Reformasi Pajak, (4) Liberalisasi Finansial,
(5) Kebijakan Nilai Tukar, (6) Liberalisasi Perdagangan, (7) Keterbukaan penanaman modal
asin (PMA) dimana pemerintah diharuskan mendorong kompetisi antara perusahan domestik
dan perusahaan asing untuk meningkatkan efisiensi, dengan terbukanya negara terhadap
investasi asing diharapkan dapat mendorong kompetisi perdagangan dan finansial domestik,
(8) Privatisasi dengan mengubah perusahaan BUMN ke sektor swasta dengan harapan dapan
bersaing dengan perusahaan swasta, (9) Deregulasi dimana hambatan dalam perdagangan
12
James A. Caporaso & David P. Levine. “Teori – Teori Ekonomi Politik”. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 1992 hal 236-299
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
10
dihilangkan sehingga tercipta pasar yang kompetitif, (10) Penjaminan Hak Paten) dimana
mengadakan perlindungan akan kekayaan intelktual baik pada sektor formal dan informal.13
C. Pembahasan
Polemik Privatisasi terhadap PT. Indosat
Privatisasi adalah pengurangan peran pemerintah dan peningkatan peran swasta
terhadap BUMN. Privatisasi menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan aset atau saham
pada BUMN. Penjualan saham yang dimiliki oleh pemerintah pada BUMN dan beralihnya
kepemilikan saham tersebut kepada pembeli (swasta) akan meningkatkan peranan dan
kekuasaan swasta sebagai sistem control. Sehingga secara teoritis pengelolaan BUMN yang
transparan dan dikontrol oleh pemegang saham swasta yang berprinsip bisnis, akan membuat
BUMN itu menjadi efisien.14
Sedangkan privatisasi dalam arti sempit yaitu menjual saham
perusahaan atau asset yang semula dimiliki pemerintah kepada swasta. Dan definisi sempit
inilah yang berkembang di Indonesia. Namun pada intinya privatisasi didefinisikan sebagai
perpindahan tanggung jawab dan fungsi yang selama ini dilaksanakan pemerintah kepada
swasta. Jadi cakupannya lebih luas daripada pemegang saham.
Tujuan dari privatisasi sendiri sebenarnya lebih kepada peningkatan kinerja dan
penambahan nilai perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan
saham persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip transparasi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran.15
Dan ini sesuai dengan
Pasal 74 undang – undang 19 tahun 2003. Dengan adnaya privatisasi ini diharapkan dapat
membantu pembiayaan defisit anggaran yang diharapkan akan mampu meningkatkan
kepercayaan dunia terhadap stabilitas perekonomian nasional. Bagi unit yang diprivatisasi
akan mampu memperkuat modal perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis di depan.
Dalam kasus privatisasi PT.Indosat dengan prospek positif industri telekomunikasi di
Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah.
Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang
keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham
13
AwaliRizki, Op-cit hal 234 14
Dr.H Marwah M.Diah.S.H. MPA. Restukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau Korporasi?. Literatur Jendela Dunia Ilmu.2003. hal 134 15
Kementrian Negara BUMN, Master plan Badan Usaha Milik Negara tahun 2005 – 2009 hal 54-55
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
11
Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera
Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun
melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp
2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun. Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun
uang yang diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham
BUMN. Laksamana memang ibarat mengejar setoran. Celakanya, ada kalangan berspekulasi,
setoran itu tak cuma disalurkan ke APBN semata, melainkan juga ke sejumlah rekening lain.
Yang jelas, banyak penjualan BUMN, misalnya dalam kasus Indosat, yang lalu dilakukan
secara serampangan.
PT. Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan asing yang menyediakan
layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1980, pemerintah mengambil
alih kepemilikan PT. Indosat dan menjadikan Indosat sebagai sebuah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Pada tahun 1994 Indosat menjadi perusahaan public dengan mendaftarkan
sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (JSX: ISAT), Bursa Efek Surabaya, dan pada New York
Stock Exchange melalui American Depositary Receipts(NYSE: IIT). Dan pada 19 oktober
1994 ini lah indosat pertama kali melakukan privatisasi melalui IPO (Intial Public Offering)
dipasar modal dan dalam negeri. Pada bulan Maret 2002 pemerintah masih menguasai 65%
saham Indosat dan 35% dimiliki oleh publik, namun pada akhir tahun 2002 pemerintah
Indonesia melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk dengan melepaskan saham sebesar
41,94% untuk membantu memenuhi komitmen anggaran tahun 2002.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara menetapkan Singapore Technologies
Telemedia Pte Ltd(STT) sebagai pemenang divestasi (pelepasan) 434.250.000 saham Seri B
Persero PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat) yang merupakan 41,94 persen
darimodal yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh dalam Indosat. Bagi para pembeli
asing termasuk Temasek, Indosat adalah ibarat angsa yang dipastikan akan menghasilkan
telur. Pada saat dibeli oleh Temasek, jumlah pelanggan seluler Indosat masih sekitar 3,5 juta
namun hingga dijual kepada Qatar telecom, pelanggan Indosat sudah mencapai 16,7 juta
pelanggan atau nyaris tujuh kali lipat jumlah penduduk Singapura. Dari sisi laba, Indosat
terus meraup angka paling sedikit 25 persen dari nilai investasi awal Temasek sebesar Rp 5
triliun, atau sekitar Rp 1,25 triliun. Hingga akhir 2006, BUMN Singapura itu mampu meraup
pendapatan usaha Rp 12,3 triliun. Sebanyak 75,4 persen dari pendapatan itu disumbangkan
oleh bisnis selulernya dan itu disumbangkan oleh Indosat.
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
12
Penjualan Saham PT. Indosat oleh Negara sebagai bentuk Neoliberalisme
Penjualan saham Indosat pada pihak asing disebabkan karena kondisi perekonomian
Indonesia pada saat itu kurang baik. IMF memberikan saran untuk melakukan proses
privatisasi saham Indosat guna membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. IMF pada
saat itu memberikan pinjaman siaga (standby loan) sebesar US$ 43 Milyar, termasuk
pinjaman siaga sebanyak US$ 12,3 Milyar dari IMF, dan pinjaman siaga dari pemerintah
jepang dan singapura sebanyak masing – masing US$ 5Milyar serta pinjaman yang lebih
kecil dari beberapa negara lain. Dan agar dapat memenuhi pinjaman itu maka indonesia
memenuhi persyaratan pelaksanaan program dimana dalam pelaksanaan program tersebut
memenuhi komitmen kebijakan makroekonomi yang sehat, restrukturisasi keuangan
khususnya diperbankan dan pembaharuan struktural. Dengan harapan dari pemerintah bahwa
dengan adanya pinjaman siaga dari IMF yang disertai dengan program pembaharuan
ekonomi yang kredibel yang disetujui oleh IMF, maka kepercayaan pasar akan meningkat
pada rupiah.16
Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia sangat
ditekan dalam melakukan reformasi ekonomi (program penyesuaian struktural) yang
didasarkan pada pemikiran ekonomi Kapitalisme-Neoliberal. Dan Reformasi tersebut
meliputi: (1) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan, (2) swastanisasi
perekonomian Indonesia seluas-luasnya, (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan
menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi, (4) memperbesar dan memperlancar arus
masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief: 2001).17
Di bawah IMF,
Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi,
menaikkan harga barang-barang pokok dan public utilities, peningkatan penerimaan sektor
pajak dan penjualan aset-aset negara dengan memprivatisasi BUMN.
Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan
asing. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mempercantik makna
privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas
kepemilikan saham masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang
BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah “Mendorong BUMN
untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam
16
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. Penelitian Ekonomi LIPI : Jakarta. 2003. Hal 201 17
Dalam Jurnal Ekonomi Ideologis. Hidayatullah Muttaqin. Fakta dan Kebohongan Privatisasi Di Indonesia : Perampokan Harta Negara. 18 Feb 2008 . http://jurnal-ekonomi.org/fakta-dan-kebohongan-privatisasi-di-indonesia/
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
13
industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya”. 18
Kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa
dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika
aset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai
kewenangan utuh untuk mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang
dulunya memiliki saham didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum. Kebijakan penjualan
aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat., lihat saja dalam
penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945
disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat
persetujuan dari DPR.
Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut mempunyai hak atas PT Satelit Palapa
Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan
yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-masing menguasi sekitar 25% dan 10%
pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan demikian, Temasek memiliki posisi
dominan dalam bisnis operator ponsel. Dengan mendominasi pasar, Temasek berpeluang
menggunakan posisi dominannya untuk melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat,
keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan
Usaha.
D. Kesimpulan
Berdasarkan kasus privatisasi Indosat diatas, dan keputusan pemerintah didalam
pengambilan kebijakan tersebut sudah jelas bahwa adanya sistem kapitalisme –
neoliberalisme didalam pengambilan keputusan tersebut. Dan bukan lagi logika ekonomi
yang berjalan, logika politik pun juga berjalan. Investor di pasar modal maupun investor
tunggal bisa berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sementara yang dimaksud
investor itu sendiri adalah individu yang melakukan investasi (menurut situs
www.investordictionary.com, investor didefinisikan sebagai: An individual who makes
investments). Metode privatisasi BUMN dilakukan dengan IPO dan strategis sales, maka
yang membeli saham-saham BUMN tersebut baik sedikit ataupun banyak adalah investor di
pasar modal apabila privatisasi tersebut dilakukan dengan cara IPO, Serta investor tunggal
apabila privatisasi menggunakan metode strategic sales dalam proses tersebut. Jadi
sepertinya tidak mungkin jika privatisasi dikatakan akan menciptakan kepemilikan
18
www.bumn-ri.com
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
14
masyarakat, bagaimana bisa disebutkan sebagai kepemilikan masyarakat bila kehidupan
masyarakat sudah sangat sulit dengan mahalnya harga-harga barang pokok, pendidikan, dan
kesehatan, dan bagaimana bisa mereka dapat berinvestasi di pasar modal. Hingga akhir tahun
2007 investor asing menguasai 60% pasar modal Indonesia sehingga memprivatisasi BUMN
melalui IPO jatuhnya pun ke asing juga. Bagaimana dengan investor lokal, para investor
lokal kebanyakan para kapitalis yang hanya mengejar laba, ditambah konglomerat-
konglomerat yang dulu membangkrutkan Indonesia sudah banyak yang kembali lagi ke
Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan kapitalisme-Neoliberalisme ini akan tetap
ada. Karena Indonesia sendiri belum dapat lepas sepenuhnya dari peran bank dunia atau pun
IMF.
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
15
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2010.
Huntington, Samuel P. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
1995.
James A. Caporaso & David P. Levine. “Teori – Teori Ekonomi Politik”. Yogyakarta
:Pustaka Pelajar. 1992
M.Diah.S.H. MPA, Dr. H Marwah. Restukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau
Korporasi?. Literatur Jendela Dunia Ilmu.2003.
Rizky, awalil dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme mencengkram Indonesia. Epublishing :
Jakarta.2008
Yustika, Ph.D, Ahmad Erani. “Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris”.
Pustaka Pelajar:Yogyakarta.2011.
Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto, Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-308)
artikel Niels Brunsson. Politicization and ‘company-ization—on institutional affiliation and
confusion in the organizational world. Management Accounting Research, 1994, 5, 323-335.
Dalam Laporan “Indosat Strategy Analyst 2009” disusun Oleh Muh.Ngafifi dkk
Dalam berita gatra.com http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 diakses
8 juni 2014
Dalam Journal “Analisa Privatisasi BUMN Di Indonesia” oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto,
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : Yogyakarta. Vol. 6 Nomer 3, Maret 2001 (285-
308)
Kementrian Negara BUMN, Master plan Badan Usaha Milik Negara tahun 2005 – 2009
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. Penelitian Ekonomi LIPI : Jakarta. 2003.
Dalam Jurnal Ekonomi Ideologis. Hidayatullah Muttaqin. Fakta dan Kebohongan Privatisasi
Di Indonesia : Perampokan Harta Negara. 18 Feb 2008 .
Perspektif Teori Ekonomi Dalam Politik Margaretta Fajar KP/1306427283
16