Problematika Hukum Privatisasi Bumn

Di Indonesia

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Dian Eka Permatasari

322010013

MAGISTER ILMU HUKUM - PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2012

iii 

DAFTAR ISI

Halaman Judul…………………………………………………………….. i

Halaman Pengesahan…………………………………………………….. ii

Daftar Isi…………………………………………………………………….. iii

Kata Pengantar…………………………………………………………….. v

Abstrak………………………………………………………………………. viii

BAB I

PENDAHULUAN……………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang Masalah………………………………………….. 1

B. Rumusan Masalah…………………………………………………. 22

C. Tujuan Penelitian…………………………………………………… 22

D. Manfaat Penelitian…………………………………………………. 23

E. Metode Penelitian…………………………………………………… 23

F. Sistematika Penulisan…………………………………………….. 26

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………….. 29

A. Hubungan antara Privatisasi dengan Kebijakan Publik…… 29

B. Peran Negara…………………………………………………………. 36

1. Peran Negara terhadap Privatisasi…………………………. 36

2. Peran Negara dalam mengatur Persoalan Privatisasi….. 43

C. Persoalan Persoalan Hukum dalam Privatisasi………………. 54

D. Kriteria layak atau Tidak di Privatisasi PT Krakatau Steel dan

PT. Garuda Indonesia di tinjau dari Undang Undang………. 60

iv 

1. Menurut Pasal 7 PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

Privatisasi…………………………………………………………. 60

2. Catatan Departemen Keuangan……………………………… 63

E. Prinsip Prinsip dalam Pelaksanaan Privatisasi di PT. Krakatau

steel dan PT. Garuda Indonesia........................................ 65

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS....................................... 70

A. HASIL PENELITIAN……………………………………………….. 70

a. Proses Privatisasi PT. Garuda Indonesia (Persero)Tbk… 71

b. Proses Privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk……. 169

B. ANALISIS…………………………………………………………….. 250

1. Analisis Perbandingan Kebijakan Privatisasi PT. Krakatau

Steel (Persero)Tbk dan PT. Garuda Indonesia (Persero)

Tbk ………………………………………………………..…… 251

2. Analisis Kelayakan Privatisasi berdasar UUD 1945 dan

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN……………..….. 262

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan…………………………………………………………… 268

B. Saran………………………………………………………………….. 270

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 272

v

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa,

akhirnya penulis dapat menyelesaikan thesis ini yang diberi

judul ‘‘PROBLEMATIKA HUKUM PRIVATISASI BUMN DI

INDONESIA”. Sesuai dengan judul dari thesis ini, didalam

penulisannya penulis berusaha untuk secara khusus

mengkaji tentang Perekonomian Indonesia sebagaimana diatur

dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan tujuan demokrasi

ekonomi, yakni perekonomian yang disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu

merupakan unsur yang sangat penting sehingga pasal

tersebut menjadi dasar dan titik tolak pembangunan ekonomi

dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

Pilar perekonomian Indonesia menurut Pasal 33 UUD 1945

yaitu “BUMN, Swasta dan Koperasi”. Idealnya, ketiganya

tertata sesuai cita-cita dan menjadi Pilar dalam sistem

perekonomian sebagai manifestasi usaha bersama atas asas

kekeluargaan dan digunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Semuanya diselenggarakan atas

demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien,

vi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional.

Dengan selesainnya penulisan thesis ini, penulis merasa

berhutang budi dan perlu menyampaikan ucapan terima kasih

maupun penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para

pihak yang telah berjasa, antara lain:

1. Ayahanda Eugene Antonius Indra, Ec dan Ibunda Maria

Paulina Gerrits tercinta, yang aku sayangi adikku Anita

Dwi Sukmawati, Trimakasih atas dukungan padaku

selama ini.

2. Pembimbing ku Bpk Prof. Soepramono,SE.Mba dan Bpk

Dr. Tri Budiono SH. Mhum yang dengan sabar selalu

memberi wacana baru serta mengarahkan penulis

sehingga dapat menyelesaikan penulisan thesis ini.

3. Bunda Rini, Ayah Kustadi dan bapak Arie Siswanto yang

merupakan sosok ibu dan bapak bagi penulis yang selalu

mengerti, memahami, memberi nasehat serta dukungan

moril dalam suka ataupun duka.

4. Sahabat sahabat ku Fabiola Anna, Mbak Widya, Mbk

Septy, Mariske, Kak Bernardo, Kak Ferry Revino, Kak

vii

Arie, yang selalu membantu, segenap Teman teman

Angkatan IV Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen

Satya Wacana Salatiga mendukung penulis dalam doa

dari awal sampai akhir.

Akhirnya thesis ini, Penulis Persembahkan Spesial Buat

Keluarga ku tercinta. Semoga Tuhan memberkati kita.

Salatiga, 07 November 2012

PENULIS

viii

ABSTRAK

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan

pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka

produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi

nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan

sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil

yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu

ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Persero.

Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu

mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan

ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN

perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme

antara lain melalui pembenahan pengurusan dan

pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan

yang baik (good corporate governance). Peningkatan efisiensi

dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-

langkah Privatisasi.

ix

Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan

perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan

BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk

di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah

perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen,

penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif,

pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi

global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta

pengembangan pasar modal domestik.

Dengan dilakukannya Privatisasi BUMN, bukan berarti

kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang

bersangkutan menjadi berkurang atau hilang, karena negara

tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi

sektoral tempat BUMN yang diprivatisasi melaksanakan

kegiatan usahanya.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan

Pemerintah ini ditetapkan untuk dapat lebih memberikan

pedoman bagi pelaksanaan program Privatisasi Persero.

Namun demikian dalam melaksanakan program Privatisasi,

Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. Terhadap

x

perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang

telah ditentukan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu

kepada DPR-RI. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi

resistensi dari masyarakat luas karena DPR-RI merupakan

representasi dari masyarakat Indonesia. Konsultasi kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan

dengan harapan pelaksanaan Privatisasi dapat dilaksanakan

dengan lancar.

KATA KUNCI : PRIVATISASI, BUMN,