EKSISTENSI DAN FUNGSI DPRD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 ( Studi di DPRD Kota Malang )

UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM DALAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM

PADA PROGRAM PASCA SARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

O l e h :

Z.F.JOHNNY HEHAKAYA

NIM : 12105078

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCA SARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2007

TESIS DISETUJUI

PADA TANGGAL, 04 November 2007

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : DR.RA.Sriretno K. Dhewi, SH., MH .................................

Anggota : Djarot Pribadi, SH., MH .................................

: Endah Lestari D., SH., MH .................................

LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI DAN FUNGSI DPRD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 ( Studi di DPRD Kota Malang )

Di Setujui pada Tgl,

Dosen Pembimbing,

Dr. Sadjiono, SH, M Hum

Mengetahui,Ka. Prodi Magister Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Dr. Sadjiono, SH, M Hum

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat .

Bergantunglah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.

Dengan landasan hikmat dan pengetahuan berarti mengamalkan kebesaranNya.

Ini adalah Hukum, yang mewarnai sejarah.

Orang yang bijak akan berperan dalam sejarah.

Berpijaklah pada hukum Tuhan yang sempurna, karena Dialah Sumber

Keadilan dan Kebenaran !!!

A B S T R A K

Tesis dengan judul “Eksistensi dan Fungsi DPRD dalam sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004” ( Studi di DPRD Kota Malang).

Sejak adanya Pemerintahan Daerah pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka sejak itu pula DPRD telah berperan sebagai Wakil Rakyat Daerah dan dianggap sebagai Badan Legislatif.

Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, telah diberlakukan berturut-turut tujuh (7) Undang-undang, yaitu Undang-undang No.1 tahun 1945, Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No.1 tahun 1957, Undang-undang No. 18 tahun 1965, Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan terkhir Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketujuh Undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku dan sedang berlaku (Undang-undang No. 32 tahun 2004), kesemuanya mengatur pelaksanaan Pemerintahan Daerah dengan bertumpu pada tiga asas, yaitu asas Desentralisasi dengan peran Otonomi Daerah, asas Dekonsentrasi berupa pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada aparat Pemerintah Pusat di Daerah dan asas Pembantuan (Madebewind).

Pada masa Pemerintahan Orde Lama yang diterapkan adalah sistem “Otonomi riil seluas-luasnya”, yang lebih menonjol adalah pelaksanaan asas Desentralisasi. Pada masa Pemerintahan Orde Baru dengan sistem “Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Sejak Reformasi sejak tahun 1998 sampai sekarang, kembali lagi ke “Otonomi riil seluas-luasnya”, namun dalam praktek, DPRD dahulu sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Badan Legislatif, sejakberlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Eksistensinya bertambah dengan “Lembaga Pemerintahan Daerah”. Dengan demikian unsur Pemerintahan Daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah.

Tentang pelaksanaan fungsi DPRD dalam Eksistensinya sebagai : Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Legislatif dan Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD : tidak mampu membawa aspirasi rakyat, tidak mampu membuat dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah termasuk Rancangan APBD.

Telah menjadi kenyataan bahwa memang DPRD kurang berhasil membawa aspirasi rakyat disebabkan Anggota-anggota DPRD terdiri dari berbagai fraksi yang berada dalam kendali politik praktis oleh Partai Politik masing-masing.Sedangkan Pimpinan DPRD juga berada dalam kendali fraksinya masing-masing,walaupun umumnya anggota DPRD berpendidikan tinggi.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang kusembah, karena

atas perkenanNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tanpa Tuhan Allah yang

kusembah, saya tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu saya bertumpu padaNya

yang merupakan sumber dari segala sumber ilmu.

Dengan kerendahan hati yang tulus, saya mohon agar Tuhan Allah memakai

seluruh kehidupan saya bagi Kemuliaan dan Kebesaran namaNya, untuk

menyatakan Cinta Kasih, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan CiptaanNya.

Sangat sulit bagi saya melukiskan luapan kegembiraan akan menyandang

gelar Magister Hukum (MH), namun bersamaan dengan itu, muncul pula

pertanyaan lain. “Apakah saya mampu mengamalkan gelar itu bagi masyarakat ?,

bagi Keadilan dan Kebenaran ?”. Hal inilah yang menjadi pergumulan saya

menghadapi godaan hidup yang menantang di depan. Perasaan senang dan

mengabdi, serta hidup tenang dengan penuh resiko dan rintangan.

Agaknya ungkapan di atas ada pada persimpangan jalan. Sebab sejak

menjadi mahasiswa Magister Hukum di Universitas Narotama Surabaya, saya

bercita-cita akan mencapai jenjang kemagisteran tersebut, serta bercita-cita bahwa

ilmu yang saya peroleh itu akan diabdikan bagi kehidupan rakyat banyak.

Sementara itu sebagai generasi penerus bangsa dan bernegara yang tentunya

usia semakin bertambah dan godaan untuk hidup senang semakin mengganjal.

Satu harapan pasti yang saya yakini kiranya Tuhan Allah sajalah yang senantiasa

memberi hikmat akal budi dan kekuatan, agar dalam setiap tindakan dan

pengambilan keputusan lebih mendengar suara Tuhan Allah.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, saya teringat kepada mereka yang

sangat berjasa dan berbudi baik dalam menyelesaikan studi saya ini. Pertama, saya

menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang

mengasuh saya dan kepada pemberi semangat, Istri dan anak-anakku yang

terkasih Altobili dan Stefanie serta keluarga besar Hehakaya-Kontu. Demikian

pula secara khusus kepada Prof. Drs. Piet. A. Sahertian (alm), sebelum beliau

meninggal dunia telah berpesan kepada saya agar lebih memprioritaskan

Pendidikan minimal sampai S2, hal inilah yang mendorong saya terus berpacu

mengejar pendidikan yang berkesinambungan. Amanat ini menggugah saya untuk

tidak tinggal diam, tetapi mencari dan selalu memandang ke depan tanpa menoleh

kebelakang, yang dikandung maksud agar saya tidak boleh melihat kegagalan-

kegagalan masa lalu. Juga kepada Prof. Dr.Willem Mantja, Mpd dan Istri (Pdt.

Mieke Mantja-Runtu Sth) yang selalu memberi semangat dan membantu dalam

Do’a.

Dalam kesempatan ini pula ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sadjiono, SH., M.Hum. selaku Dosen pembimbing yang dengan

penuh kesabaran dan sangat setia menuntun saya dalam penulisan tesis ini,

sehingga dapat terselesaikan.

2. Bapak Amiruddin, SH selaku orang tua yang selalu mengingatkan saya agar

segera bisa menyelesaikan Program S2.

3. Bapak Drs. Artono, SH., M.Hum, Ketua Dewan Penasihat Dewan

Pimpinan Pusat Ikadin yang telah memberikan motivasi dan dorongan

sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

4. Bapak Pdt. Henri B.Dc. Jakob Sth, Ketua Majelis Jema’at GPIB Sejahtera

Malang dan Bapak Ir. Julles HF. Saroinsong, Ketua I Majelis Jema’at GPIB

Immanuel Malang beserta seluruh Majelis Jema’at GPIB Sejahtera

Malang, atas dukungan Do’a, sehingga terselesaikannya tesis ini.

5. Rekan sejawat Abdul Wahab Adinegoro, SH., MH yang telah memberikan

semangat dan dorongan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas-tugas

Akademis sekarang ini.

Kiranya kita semua senantiasa mendapat hikmat akal budi dari Tuhan Allah

Yang Maha Mulia dan penuh Cinta Kasih, biarlah penulisan ini dapat menambah

wawasan dan khasanah literatur khususnya di bidang ilmu hukum.

Surabaya, November 2007

Z.F.JOHNNY HEHAKAYA

D A F T A R I S I

Halaman

Halaman Judul .................................................................................. i

Lembar Persetujuan ......................................................................... ii

Lembar Pengesahan .......................................................................... iii

Lembar Motto .................................................................................. iv

Abstrak ............................................................................................. v

Kata Pengantar ................................................................................. vi

Daftar Isi ............................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................. 5

C. Tinjauan Pustaka .............................................................. 6

D. Metodologi Penelitian ....................................................... 7

E. Tujuan Penelitian ............................................................... 8

F. Manfaat Penelitian ............................................................ 9

G. Sistematika ......................................................................... 9

BAB II EKSISTENSI DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2004

A. Kedudukan DPRD ............................................................ 11

B. Tugas dan Wewenang DPRD ............................................ 16

C. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah .......................... 42

BAB III FUNGSI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH di KOTA MALANG :

A. Fungsi Legislasi ................................................................. 49

B. Fungsi Anggaran .............................................................. 60

C. Fungsi Pengawasan .......................................................... 66

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan ....................................................................... 70

B. Saran-Saran ....................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA

DAFT AR PUSTAK A

Ateng Syafrudin, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah Dari masa ke masa,

Cetakan 1, CV Mandar Maju, Bandung, 1991.

Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Edisi Pertama, PT Bina

Aksara, Jakarta, 1983

Imam Radjo Mulano, Pembahasan Hukum Penjelasan-Penjelasan Istilah-istilah

Hukum Belanda-Indonesia untuk Studi dan Praktek, Perusahaan

Daerah Sumatra Utara, Medan, 1969.

Marbun B.N., DPRD Daerah Pertumbuhan masalah & Masa depannya, Ghalia

Indonesia, Jakarta 1982.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah

No. 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata

Tertib DPRD, Cetakan Pertama, Fokus Media, Bandung, 2004.

Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang (SK. DPRD Kota Malang No. 44 tahun

2005 dan No.12 tahun 2006), DPRD Kota Malang, 2006.

Soebekti dan R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cetakan 4, PT Pradnya Paramita,

Jakarta, 1979.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,

Cetakan 3, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Undang-Undang No, 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah, Firma, Bandung, 2004.

Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR

DPD dan DPRD, Cetakan Pertama, Dahara Prize, Semarang, 2004.

Undang-undang Republik Indonesia No.12 tahun 2003 tentang PEMILU 2004,

Citra Umbara, Bandung, 2004.

Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia : UUD–RI 1945 hasil

Amandemen, Konstitusi RIS dan UUD Sementara RI 1950, Asa

Mandiri, Jakarta, 2006

Van Der Tas, Kamus Hukum, Cetakan 2, Timur Mas, Djakarta, 1961.