EVALUASI WEB SITE INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI DENGAN PEGI DAN

USABILITY TESTING

ARTIKEL ILMIAH

Peneliti:

Novita Dwi Putri Lestari

Ir. Christ Rudianto, MT.

Hanna Prillysca Chernovita, S. SI., M. Cs.

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

2019

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan merupakan

hal yang sudah umum. Pemerintah Indonesia sangat mendukung pemanfaatan dan

pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan dengan membuat

beberapa bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan ini mengatur

pemanfaatan, perencanaan, pengaplikasian, hingga evaluasi terhadap penerapan

teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi di pemerintahan,

diharapkan dapat mempermudah kinerja dan layanan. E-government menjadi alat

pembangunan teknologi informasi di pemerintahan Indonesia. Dalam Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-government, pengembangan e-government merupakan

upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik

secara efektif dan efisien.

Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali merupakan salah satu instansi

pemerintahan yang memanfaatkan beberapa produk e-government. Sebagai

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), instansi ini memanfaatkan

berbagai macam aplikasi yang didistribusikan dari lembaga tertentu dan juga

aplikasi hasil perencanaan Inspektorat sendiri. Contoh aplikasi yang

didistribusikan dari luar adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

yang berasal dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan

website resmi yang memiliki domain Inspektorat.boyolali.go.id guna memberikan

informasi kepada masyarakat. Website resmi Inspektorat tidak dibuat sendiri

melainkan dibangun oleh Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi)

Kabupaten Boyolali. Diskominfo membangun website untuk semua lembaga

resmi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dengan sistem shared services. Shared

services merupakan suatu sistem pengunaan bersama-sama sebuah sumber daya

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk sebuah kepentingan tertentu

oleh beberapa satuan kerja atau institusi [1]. Maksud dari shared service

mengenai website ini adalah Diskominfo Kabupaten Boyolali membangun

template website, menyediakan domain, dan hosting yang akan digunakan untuk

seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Boyolali. Website

resmi Inspektorat telah menggunakan domain go.id seperti yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yaitu inspektorat.boyolali.go.id [2].

Gambar 1. Halaman utama website Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi website Inspektorat ini untuk

mengetahui bagaimana manajemen kinerja pengelolaan website dan melihat

apakah Inspektorat sudah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh

penggunjung dalam hal ini lembaga-lembaga yang terkait dengan Inspektorat.

Dengan pemeriksaan ini diharapkan Inspektorat Kabupaten Boyolali dapat

melakukan perbaikan dan pengembangan website yang dikelolanya sehingga

dapat mencapai tujuan pembuatan website yaitu sebagai media masyarakat

memperoleh informasi dan edukasi mengenai aktivitas Inspektorat sebagai

lembaga pemeriksaan internal pemerintahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul ‘Efektivitas Website Sebagai Media E-

government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi

Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)’ dapat diketahui

efektivitas website sebagai media E-government dalam meningkatkan pelayanan

elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang, faktor pendukung

efektivitas website sebagai media E-government dalam meningkatkan pelayanan

elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang, dan faktor penghambat

efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan

elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang [3].

Fahmi Alusi (Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia) dan Dana

Indra Sensue (Biro Kerjasama Humas, LAPAN) Penyusunan Strategi e-

government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia

(PeGI) di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional melakukan penelitian yang

bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan e-government berdasarkan

kerangka PEGI dengan melakukan studi kasus pada National Institute of

Aeronautics dan Antariksa (LAPAN). Dipilihnya PeGI sebagai framework atau

kerangka kerjadalam menyusun strategi pengembang e-government LAPAN

adalah karena PeGI merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan

penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government instansi

pemerintah di Indonesia, dimana LAPAN termasuk didalamnya. Selain itu salah

satu tujuan dibuatnya PeGI adalah agar dapat dijadikan acuan dalam

pengembangan e-government oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

[4].

Penelitian yang dilakukan oleh Wimmie Handiwidjojo dan Lussy Ernawati

dalam jurnal ‘Pengukuran Tingkat Ketergunaan (Usability) Sistem Informasi

Keuangan Studi Kasus: Duta Wacana Internal Transaction (Duwit)’ dapat

diketahui tingkat kegunaan (usability) dari sistem DuWIT, apakah mudah

dipelajari, efisien, pada saat pengguna berinteraksi mudah mengingat prosedur

atau langkah tanpa banyak membuat banyak kesalahan, dan yang terakhir apakah

pengguna merasa nyaman dalam mengoperasionalkan sistem aplikasi [5].

B. Landasan Teori

E-government mengacu pada penggunaanya oleh pejabat teknologi

informasi (seperti Wide Area Network, internet, dan komputasi mobile) yang

memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga, bisnis, dan alat

pemerintahan lainnya [6]. E-government merupakan sistem untuk

penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi, terutama yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada

masyarakat [7]. Pemerintah Indonesia memanfaatkan kemajuan Teknologi

Informasi sebagai media penyebarluasan informasi dan mempermudah kinerja

pemerintahan. Website pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam

melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan

yang realistik dan terukur. Website pemerintah daerah merupakan tingkat pertama

dalam pengembangan e-government di Indonesia yang memiliki sasaran agar

masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi

dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan

demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet [8]. Manfaat yang

dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi yaitu

terjalinnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memperluas akses

publik untuk memperoleh informasi dan pelayanan dari pemerintah sesuai apa

yang sedang dibutuhkan.

PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) merupakan framework yang

dibuat oleh Kemkominfo (Kementrian Informasi dan Komunikasi) yang bertujuan

untuk mengevaluasi tata kelola e-government di Indonesia. PeGI memiliki 5

dimensi penting, yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan

Perencanaan. Berikut penjelasan dari masing-masing dimensi PeGI dari

Kemkominfo [9]:

a. Kebijakan

• Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-

government.

• Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk

nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal.

• Dokumen dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan

dari: arah atau tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi

pengembangan dan implementasi e-government di lingkungan instansi

peserta.

• Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau

bentuk dokumen resmi lainnya.

• Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan

dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang

dievaluasi dalam dimensi kebijakan.

b. Kelembagaan

• Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang

berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan

pemanfaatan TIK

• Evaluasi Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain:

1) Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan

fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan

layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.

2) Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas

dan Fungsi.

3) Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung

pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah,

kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.

4) Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat menjalankan

tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan

pengawasan dari pengembangan dan implemenasi TIK di instansi

peserta.

c. Infrastruktur

• Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang

mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.

• Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:

1) Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak

2) Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet)

3) Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook dan

lain lain)

4) Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms

dan lain lain

5) Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS,

Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.

d. Aplikasi

• Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan

piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government secara

langsung (front office) atau tidak langsung (back office).

• Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat

penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi e-

government yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi peserta.

• Kelompok aplikasi yang dievaluasi:

1) Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi,

pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat,

publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain

2) Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem

dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan

koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain

3) Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu

daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain.

4) Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan,

perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa,

pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil

pembangunan, dan lain-lain.

5) Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan,

akuntansi daerah, dan lain-lain.

6) Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi,

penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

7) Kepemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan

pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.

8) Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah,

kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan

kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan

menengah.

9) Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan,

ketenaga-kerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.

Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan

jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

• Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi:

1) Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku

kepentingan yang dilayani

2) Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur,

tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain.

3) Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan

baik internal maupun eksternal

4) Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan

mudah (kemudahan perawatan aplikasi).

5) Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada

pihak pihak lain.

e. Perencanaan

• Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen

perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

• Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap:

1) Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK

yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekanisme kerja yang baku

dan teratur).

2) Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang

berisi sasaran atau tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan

teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas,

biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.

3) Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi

pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan.

Usability testing menurut Jakob Nielsen adalah ukuran kualitas

pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem apakah

website, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-

peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Dalam usability model

Nielsen ini terdapat 5 aspek yang harus dipenuhi website, yaitu learnability

(kemudahan dipelajari), efficiency (efisien), memorability (kemudahan dalam

mengingat), errors (kekurangan pada website), dan satisfaction (kepuasan

pengguna). Dasar dari penilaian usability adalah pengalaman yang dirasakan

pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Berikut ini beberapa

komponen kualitas menurut Nielsen [10]:

a. Kemudahan untuk dipelajari (Learnability): Mengukur kemudahan yang

dapat dipelajari bahkan oleh pengguna pemula dalam menggunakan sebuah

produk untuk pertama kali.

b. Efisiensi (Efficiency): Mengukur seberapa cepat pengguna dapat melakukan

tugasnya setelah mempelajari antarmukanya.

c. Kemudahan untuk diingat (Memorability): Apakah aplikasi yang telah lama

tidak digunakan ataupun aplikasi yang baru digunakan 1 kali dapat diingat

oleh pengguna.

d. Kesalahan (Errors): Semakin kecil tingkat kesalahan maka semakin baik

aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dapat dilihat dari berapa banyak

kesalahan yang terjadi saat pengguna menggunakan aplikasi, sejauh mana

akibat dari error tersebut, dan seberapa mudah seorang pengguna mengatasi

kesalahan yang dilakukannya.

e. Kepuasan (Satisfaction): Kepuasan bersifat subjektif bagi masing-masing

pengguna yang meliputi perasaan saat menggunakan aplikasi, pendapatnya

tentang aplikasi tersebut dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, kuesioner usability testing terdiri dari 18 butir

pernyataan atau pertanyaan dengan pemilihan skala dan pilihan penambahan

komentar tambahan pada masing-masing pertanyaan. Pilihan komentar

ditambahkan dengan tujuan agar narasumber tidak hanya menilai dari skala

yang sudah disediakan saja namun juga mengutarakan pendapat dan kesan.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di

dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan

mengintepretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain

penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai keadaan yang ada[11]. Dalam penelitian ini dilakukan

interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan

kuantitafif lewat survey kepada narasumber. Tujuan penggabungan metode ini

adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi website e-government

Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan data-data yang telah

dikumpulkan. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, kuesioner dan

observasi langsung. Observasi langsung yang dimaksud adalah dengan mengakses

website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yang beralamat:

www.Inspektorat.boyolali.go.id kemudian melakukan analisa pada konten yang

tersedia di website.

Gambar 2. Tahap-tahap penelitian Evaluasi Website Inspektorat Daerah

Kabupaten Boyolali

Observasi lapangan penerapan website Inspektorat Daerah Kab. Boyolali

Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan Penelitian

Studi Pustaka dan literatur 1. E-government 2. Usability 3. Penelitian terdahulu

Perencanaan Penelitian

Pengumpulan data

2. Wawancara kepada narasumber terpilih

1.Pembuatan kuesioner bedasarkan Usability Testing Model Nielsen

Pengolahan dan analisis data

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penjelasan dari Gambar 2 yang dilakukan dalam penelitian adalah:

a. Melakukan observasi lapangan dengan mengakses langsung alamat website

resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yaitu

Inspektorat.boyolali.go.id. Seluruh link yang ditampilkan di halaman

website dilakukan uji coba akses.

b. Dari hasil observasi, dijumpai berbagai macam temuan sebagai dasar dari

perumusan masalah dan tujuan penelitian.

c. Melakukan studi pustaka mengenai usability, e-government serta studi

literatur terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan

mengenai evaluasi website, e-government, dan usability testing.

d. Menyusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner usability testing berdasarkan

model Nielsen.

e. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber

terpilih yaitu masyarakat Boyolali. Pemilihan narasumber menggunakan

metode purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber yang ditentukan

oleh peneliti dengan pembagian kedalam dua sasaran yaitu masyarakat

umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinasnya terlibat dengan

Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Kemudian dua sasaran ini dipilih

berdasarkan tiga jenis yaitu pemahaman internet dan website sangat baik,

cukup baik dan kurang baik.

f. Melakukan pengolahan data hasil wawancara.

g. Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi sebagai solusi

permasalahan yang telah ditemukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis PeGI

Proses awal dalam evaluasi website Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali

adalah dengan melakukan pemeriksaan pada segi tata kelola menggunakan PeGI

(Pemeringkatan e-Government Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui

bagaimana tata kelola website yang dilaksanakan di Inspektorat. Tata kelola

menjadi penentu konten yang tersedia dari website. Dimensi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan

perencanaan. Dimensi aplikasi tidak dimasukkan dalam pemeriksaan karena

website merupakan salah satu bagian dari dimensi aplikasi. Evaluasi sudah

berfokus pada tata kelola aplikasi website saja.

Tujuan awal dibangunnya website Inspektorat adalah memenuhi surat

edaran Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Boyolali akan keterbukaan

informasi, khusus Inspektorat maka tujuan dibangunnya website ini adalah

memenuhi kewajiban untuk menginformasikan tentang pengawasan internal

lembaga pemerintahan kepada pengunjung. Menurut penuturan pengelola website

di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yaitu Ibu Eka Andriyani, manfaat yang

diharapkan dengan adanya website Inspektorat adalah untuk menampilkan

informasi instansi dan pelayanan yang dilakukan serta memberikan edukasi

kepada pengunjung website mengenai aktivitas audit di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada dua narasumber dari

pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dan Diskominfo, diperoleh berbagai

fakta. Website pertama dibuat melalui wordpress

(Inspektoratboyolali.wordpress.com) merupakan website resmi Inspektorat

Kabupaten Boyolali sebelum memiliki website kedua dengan domain

Inspektorat.boyolali.go.id. Kedua website masih dapat diakses namun yang resmi

adalah website kedua (Inspektorat.boyolali.go.id). Website Wordpress sudah tidak

diperbaharui kembali kontennya karena sudah diterbitkannya website go.id yang

dibuat oleh Diskominfo Boyolali sebagai website resmi lembaga pemerintahan di

Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id.

Rencana awal pembuatan website adalah melalui inisiatif sendiri dari pihak

Inspektorat dengan membuat websiteWordpress. Sekitar tahun 2016, Inspektorat

meminta kepada pihak Diskominfo untuk menyediakan domain dan hosting untuk

Inspektorat. Website dari Diskominfo dibangun menggunakan bahasa

pemrograman PHP. Mereka membuatkan sekaligus untuk seluruh OPD

(Organisasi Pemerintah Daerah) di Kabupaten Boyolali dengan menyediakan

template, domain dan hosting. Perawatan website dilakukan setiap tahun. Untuk

konten, seluruhnya diserahkan kepada OPD. Untuk website Inspektorat Bu Eka

Andriyani menjadi Admin dan bertanggung jawab memperbarui konten.

Sasaran pengunjung website adalah terbatas karena Inspektorat bukan

layanan publik. Sasarannya adalah OPD yang berkaitan dengan objek

pemeriksaan para APIP dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi dari

Inspektorat. Hasil analisa berdasarkan wawancara kepada 2 narasumber yaitu Ibu

Eka Andriyani (Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali) dan Bapak Handrinata

(Diskominfo Kabupaten Boyolali) menggunakan PeGI (Pemeringkatan E-

government Indonesia) secara keseluruhan akan dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisa PeGI Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

No DIMENSI ATRIBUT HASIL

1

Kebijakan Visi dan Misi

berkaitan dengan

TIK

Adanya Visi dan Misi yang

berkaitan dengan TIK. Dengan

adanya peraturan perundang-

undangan bahwa Visi dan Misi

OPD harus mengikuti visi dan misi

Bupati, maka Inspektorat

menggunakan Visi dan Misi

Bupati sebagai pedoman dalam

pelaksanaan pelayanannya. Hal

yang berkaitan dengan TIK

terdapat dalam Misi Bupati ke 6

yaitu ‘menjadikan masyarakat

yang maju dan berteknologi’.

Strategi dan

Penerapan

Kebijakan

Tidak adanya dokumen yang

memuat strategi penerapan

kebijakan TIK dalam Renstra

Inspektorat.

Pedoman Tidak adanya acuan-acuan untuk

penerapan kebijakan TIK di

lingkungan Inspektorat.

Peraturan Belum ada regulasi dan aturan lain

yang terkait dengan TIK. Untuk

website, beberapa proses penting

belum memiliki SOP sehingga

tidak ada kontrol yang jelas dalam

penanganan masalah.

Keputusan

Instansi

Keputusan atau aturan lain dari

pejabat instansi dalam pengelolaan

website adalah adanya SK

pengelolaan website yang

diserahkan kepada salah satu

pegawai Inspektorat di Tim

Auditor sebagai pengelola website.

Manajemen

Resiko atau

Evaluasi TIK

Belum ada evaluasi internal dan

eksternal mengenai website.

Sehingga website masih dalam

kondisi yang sama seperti saat

pertama kali diluncurkan pada

2016.

2 Kelembagaan Ketersediaan

SDM dan jumlah

dan tingkat

kompetensi yang

sesuai

Tidak adanya staf TIK yang

mengelola website. Namun

keberadaan pengelola website

diserahkan kepada salah satu

anggota tim auditor sehingga

memiliki double jobdesc yaitu

sebagai staf TIK dan sebagai

auditor.

Pengembangan

SDM TIK

Training mengenai pengelolaan

website hanya dilakukan insidental

dan berasal dari pejabat pengelola

teknologi informasi yaitu

Diskominfo.

3

Infrastruktur Data Centre Ketersediaan Data Centre dan

DRC (Disaster Recovery Centre)

yang disediakan oleh Diskominfo.

Server berpusat di Diskominfo

sehingga backup dan recovery data

pada website dilakukan oleh

Diskominfo.

Keamanan Tidak ada kebijakan atau prosedur

pengamanan khusus website di

Inspektorat karena konten di

website adalah informasi instansi,

berita, artikel, dan pengumuman.

Keamanan dikontrol oleh

Diskominfo.

Pemeliharaan

TIK

- Adanya pemeliharaan khusus

terkait website yang dilakukan 1

kali dalam setahun oleh

Diskominfo.

- Baik dari pihak Inspektorat dan

Diskominfo tidak memiliki

prosedur perawatan dan jadwal

perawatan website.

5 Perencanaan Pengorganisaisa

n atau fungsi

Adanya fungsi yang melakukan

perencanaan. Untuk perencanaan

dan pembangunan website

dilakukan oleh Diskominfo.

Sistem

perencanaan

Mekanisme proses perencanaan

yang berlaku dilakukan secara

baku.

Dokumentasi Dokumentasi perencanaan website

dilakukan oleh Diskominfo karena

pembuatan dilakukan oleh

Diskominfo.

Tidak ada jadwal tertentu dalam perbaruan konten karena tidak adanya SOP

(Standard Operational Procedure). Bu Eka Andriyani menjadwalkan sebulan

sekali namun perbaruan konten juga dapat dilakukan isidental jika ada kegiatan

yang melibatkan OPD luar. Selain tidak adanya SOP jadwal memperbarui konten,

SOP atau aturan mengenai informasi-informasi yang boleh disebarkan ke publik

juga belum ada. Namun sekarang diperbarui secara insidental saja. Penanganan

masalah jika website bermasalah maka akanlangsung ditangani oleh Diskominfo.

Masalah yang pernah terjadi adalah terkadang website tidak lancar saat diakses

dan masalah tidak tampilnya unggahan konten yang menampilkan dokumen di

halaman. Dalam penanganan masalah juga belum memiliki SOP. Bu Eka

Andriyani merasa jika desain website kurang menarik. Namun tampilan sudah

ketentuan dari Diskominfo maka tidak bisa diubah-ubah lagi. Beliau

mengharapkan tampilan website yang lebih sederhana namun menarik. Tidak

masalah jika menunya minimalis asalkan informasi dapat tersampaikan ke

pengunjung.

B. Analisis usability testing

Evaluasi selanjutnya dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari

masyarakat mengenai website Inspektorat. Pendapat masyarakat diperoleh dari

kuesioner usability testing dengan kerangka model Nielsen yang memiliki 5 aspek

pemeriksaan yaitu; learnability (kemudahan dipelajari), efficiency

(ketepatgunaan), memorability (kemudahan diingat), error (adanya kesalahan),

dan satisfaction (kepuasan). Narasumber dibagi menjadi dua kelompok; pertama,

narasumber yang mewakili OPD yang ada di Kabupaten Boyolali dan kedua,

narasumber yang mewakili masyarakat umum Kabupaten Boyolali. Hal ini

dimaksudkan mengingat sasaran pengunjung website adalah OPD dan masyarakat

Boyolali pada umumya.

Sebelum melakukan pengisian kuesioner, narasumber terlebih dahulu

membaca tugas panduan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Panduan dibuat

dengan tujuan memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan oleh narasumber

dalam pengisian kuesioner. Pertama, narasumber mengakses website Inspektorat

daerah Kabupaten Boyolali yang beralamat ‘Inspektorat.boyolali.go.id’. Kedua,

narasumber mengamati konten dari website dan disarankan untuk memilih menu-

menu yang ada pada website. Apabila narasumber tidak sengaja masuk ke

hostingwebsite ‘boyolali.go.id’, maka harus kembali lagi ke website Inspektorat.

Skala Likert digunakan dalam pemilihan alternatif jawaban kuesioner. Skala

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

kelompok orang tentang fenomena sosial [12]. Narasumber disediakan empat

alternatif jawaban yaitu: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dan Sangat Kurang

yang dapat disesuaikan dengan keadaan subjek. Empat pilihan jawaban yang

disediakan telah dipilih untuk menghindari jawaban yang netral dan keragu-

raguan.

Penguasaan internet dan website dibedakan menjadi 3 kategori yaitu sangat

baik, cukup baik dan kurang baik. Kategori sangat baik mengacu pada narasumber

yang memahami dan terbiasa dengan istilah-istilah yang ada pada internet dan

website. Narasumber ini memiliki riwayat pendidikan atau jabatan yang berkaitan

dengan teknologi informasi. Narasumber dengan kategori sangat baik dalam

penelitian ini adalah ASN yang merupakan staf IT dan mahasiswa jurusan Teknik

Informatika. Kategori cukup baik mengacu pada narasumber yang mengetahui

dan menggunakan internet dan website namun kurang dalam memahami istilah-

istilah yang ada. Narasumber dengan kategori cukup baik ASN staf umum yang

memiliki komputer di meja kerjanya dan pekerja swasta yang senang

menggunakan ponselnya untuk bermedia sosial. adalah Kategori kurang baik

mengacu pada narasumber yang hanya mengetahui dan tidak terbiasa dengan

internet dan website. Narasumber kategori kurang baik yang dipilih adalah ASN

yang tidak dapat mengunakan komputer dan seorang karyawan swasta yang

menggunakan ponselnya hanya untuk berkomunikasi.

Tabel 2. Daftar narasumber kelompok kedua (perwakilan umum Kabupaten

Boyolali).

No. Nama

Narasumber Pekerjaan Asal Daerah

Penguasaan

internet&website

1. Narasumber 1 Swasta Kecamatan

Cepogo Cukup Baik

2. Narasumber 2 Karyawan

Swasta

Boyolali

Kota Kurang Baik

3. Narasumber 3 Mahasiswa Kecamatan

Musuk Sangat Baik

Tabel 3. Daftar narasumber kelompok pertama (perwakilan OPD Kabupaten

Boyolali).

Hasil wawancara menunjukkan reaksi yang beragam dari masing-masing

narasumber. Narasumber 2 (pemahaman website kurang baik, pekerjan sebagai

karyawan swasta) menilai sangat kurang dan Narasumber 5 (pemahaman website

kurag baik, pekerjaan ASN) menilai kurang untuk pernyataan: ‘tulisan teks yang

digunakan untuk halaman tersebut mudah dan jelas bagi anda’. Kedua narasumber

yang memberikan nilai kurang berpendapat jika font size terlalu kecil dan

tampilannya kurang menarik.

Penilaian kurang untuk pernyataan: ‘menu-menu yang ada cukup mudah

untuk dipahami’. Narasumber 2 memberikan keterangan jika dia kesulitan

mengingat alamat website Inspektorat daerah Kabupaten Boyolali. Narasumber 6

(pemahaman website sangat baik, pekerjaan sebagai ASN) yang memberikan nilai

kurang berpendapat jika menu yang ditampilkan masih sederhana dan

memerlukan penyempurnaan.

Pertanyaan: ‘dapatkah anda menemukan menu search, browsing, atau home

(kembali ke halaman utama)?’. Menurut Narasumber 4 (pemahaman website

cukup baik, pekerjaan sebagai ASN) yang memberikan penilaian kurang, tombol

home sama dengan logo Kabupaten Boyolali sehingga membingungkan.

Narasumber 3 (pemahaman website sangat baik, mahasiswa) juga memberikan

nilai yang kurang untuk pertanyaan ini karena menganggap searching

menunjukkan hasil kurang dari harapannya. Narasumber 5 yang menilai sangat

kurang karena menganggap pencarian dalam browse tidak menemukan apa yang

coba dicarinya. Narasumber 6 yang memberikan penilaian baik menyarankan

untuk menyempurnakan tombol home agar mudah ditemukan oleh pengunjung

website.

N

o

Nama

Narasumber Pekerjaan Asal Daerah

Penguasaan

internet&website

1 Narasumber 4

Aparatur

Sipil

Negara

(ASN) di

Kecamatan

Boyolali

Kecamatan

Boyolali Cukup Baik

2 Narasumber 5

Aparatur

Sipil

Negara

(ASN) di

Kecamatan

Mojosongo

Kecamatan

Mojosongo Kurang Baik

3 Narasumber 6

Aparatur

Sipil

Negara

(ASN) di

Kecamatan

Musuk

Kecamatan

Musuk Sangat Baik

Terdapat 3 narasumber yang memberikan penilaian dalam kategori kurang

untuk pernyataan: ‘anda dapat menemukan informasi yang anda ingin laksanakan

atau cari’. Salah satu narasumber yaitu Narasumber 5 yang menjawab sangat

kurang. Narasumber 5 menuturkan bahwa saat dia mencoba mencari kata kunci

‘profil’, yang muncul tidak hanya profil Inspektorat padahal website tersebut milik

Inspektorat. Narasumber 6 yang memberikan nilai kurang menganggap jika

informasi yang di upload masih kurang lengkap. Narasumber 3 (pemahaman

website sangat baik, mahasiswa) juga menilai kurang karena menemukan

informasi yang kurang sesuai dengan keinginannya.

Learnability atau kemudahan website dalam dipelajari pengguna, menurut

Nielsen Jacob merupakan suatu seberapa mudah bagi pengguna untuk

menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali mereka menemukan desain.

Dari hasil test dapat disimpulkan jika dalam segi learnability, beberapa pengguna

masih kesulitan dalam mempelajari isi website. Beberapa faktor yang

mempengaruhi website yang tidak mudah dipelajari oleh narasumber adalah

karena desainnya yang menempatkan link ke website kabupaten, ukuran tulisan

yang dirasa terlalu kecil, dan tampilan kurang sempurna jika website diakses dari

ponsel. Rekomendasi yang diberikan dari Inspektorat untuk Diskominfo agar

menu home kembali ke beranda website OPD, buka website kabupaten.

Terdapat satu narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘menu yang

anda klik dapat menampilkan dengan cepat’. Untuk beberapa halaman yang

memiliki dokumen membutuhkan loading yang lebih lama. 3 narasumber menilai

kurang untuk pernyataan: ‘saat diketikkan pada mesin pencarian, judul langsung

ditampilkan’. Narasumber 6 yang memberikan penilaian kurang menyatakan jika

informasi yang ditampilkan belum spesifik menampilkan sesuatu yang ditulis di

mesin pencari. 3 narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘saat anda ingin

men-download, diberikan informasi tentang format file dan ukurannya’.

Narasumber 4 tidak menemukan informasi mengenai ukuran dan format file yang

akan diunggah. Narasumber 6 menemukan jika file yang akan di download hanya

menampilkan type file, tetapi ukuran file tidak ditampilkan. File yang ditampilkan

dalam salah satu halaman website Inspektorat menggunakan bantuan Scribd untuk

menyimpan file sehingga ketentuan unduh sesuai dari scribd.com.

Efficiency dalam usability testing Nielsen, setelah pengguna mempelajari

desain, seberapa cepat mereka dapat melakukan tugas. Dari hasil test, terdapat

beberapa narasumber yang kesulitan melakukan tugas yang diberikan dalam

kuesioner. Narasumber juga menemukan loading halaman yang memiliki file

menjadi sedikit lama saat dibuka. Kekurangan lain adalah mesin pencari yang

melakukan pencarian untuk website kabupaten bukan untuk Inspektorat sendiri.

Banyak referensi yang muncul saat memasukkan kata kunci pencarian. Seperti

yang dialami salah satu narasumber yang mencari ‘profil’, kemudian muncul

semua artikel yang berkaitan dengan profil dari website Kabupaten Boyolali.

Narasumber tersebut menjadi bingung dan kesulitan mencari profil Inspektorat

yang sebenarnya dicarinya. Rekomendasi dari pihak Inspektorat adalah untuk

search dari website OPD seharusnya mencari di website OPD saja, bukan website

kabupaten.

Untuk perintah: ‘nama halaman website yang sedang anda kunjungi,

tuliskan nama alamatnya’. Hampir semua narasumber tidak dapat menuliskan

alamat website Inspektorat Kabupaten Boyolali dengan lengkap. Hanya 1

narasumber yang dapat menuliskan alamat website dengan lengkap tanpa melihat

kembali panduan. Narasumber 6 menilai kurang untuk pernyataan: ‘halaman ini

menggunakan animasi gambar’. Narasumber 5 dan Narasumber 6 menilai kurang

untuk pernyataan: ‘tampilan menu website mempermudah anda mencari

informasi’. Narasumber 6 berpendapat bahwa menu yang ditampilkan dan

informasi yang diunggah masih kurang. Narasumber 5 memberikan saran untuk

memperbaiki menu, profil, kegiatan, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), figur

pegawai, dan hasil kinerja lembaga.

Memorability menurut usability Nielsen, Memorability atau kemudahan

dalam mengingat. Ketika pengguna kembali ke desain setelah beberapa saat tidak

menggunakannya, seberapa mudah mereka dapat mengingat alamat dan konten

yang ada di website Inspektorat. Hasil test menunjukkan jika beberapa narasumber

tidak dapat mengingat nama halaman website dan konten-konten pada halaman

tertentu. Menurut Narasumber 5, halaman website kurang menarik dan perlu

sinkronisasi dengan profil Inspektorat supaya masyarakat yang berkunjung

memiliki ketertarikan untuk kembali mengunjungi website. Narasumber 6

berpendapat jika di halaman utama animasi dan gambar kurang menarik sehingga

perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih baik lagi. Narasumber 5 dan narasumber

6 menilai kurang untuk pernyataan: ‘tampilan menu website mempermudah anda

mencari informasi’. Narasumber 6 berpendapat bahwa menu yang ditampilkan

dan informasi yang diunggah masih kurang. Saat diminta untuk kembali ke

halaman utama, beberapa narasumber merasa kesulitan karena tidak menemukan

tombol home.

Tiga orang narasumber menilai kurang dan 2 narasumber menilai sangat

kurang untuk pernyataan: ‘anda menemukan saat di klik menu tidak memberikan

respon apapun’. Narasumber 6 yang menemukan link error berpendapat untuk

menyempurnakan menu dan link yang error tersebut. Empat narasumber

memberikan nilai kurang untuk pernyataan: ‘Anda menemukan link yang anda

klik error.’ Narasumber 6 (pemahaman website sangat baik, pekerjaan sebagai

ASN) menemukan jika beberapa link yang ditampilkan kurang lengkap dan

membingungkan karena beberapa kali keluar dari halaman website Inspektorat.

Narasumber 4 (pemahaman website cukup baik, pekerjaan sebagai ASN)

menemukan jika tombol pergantianbahasa ke bahasa Inggris tidak berfungsi.

Narasumber 4 tidak menemukan peringatan under reconstruction menilai

seharusnya halaman yang sedang dalam tahap perbaikan atau tombol tidak

berfungsi diberikan peringatan yang jelas dan bahasa Indonesia yang dipahami

semua orang. Narasumber 6 (pemahaman website sangat baik, pekerjaan sebagai

ASN) yang menemukan tombol yang error berpendapat untuk menyempurnakan

tombol atau link yang error tersebut.

Error dalam usability model Nielsen, merupakan berapa banyak kesalahan

yang dilakukan pengguna dan bagaimana cara pengguna menghadapi kesalahan

tersebut. Dari hasil test menunjukkan jika ada pengguna website yang kesulitan

dalam menghadapi error. Misalnya mereka tidak menemukan tombol home untuk

kembali ke menu utama. Kesalahan lain yang dialami pengguna adalah mereka

memasuki website resmi pemerintah Kabupaten Boyolali dan tidak bisa kembali

lagi ke website Inspektorat. Inspektorat menyarankan untuk Diskominfo

memperbaiki menu home agar kembali ke beranda website Inspektorat sendiri,

bukan masuk ke beranda website kabupaten.

Dua narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘desain website nyaman

dilihat dan mudah dalam navigasi’. Narasumber 6 yang memberikan penilaian

kurang berpendapat untuk meperbaiki desain website supaya lebih menarik. Tiga

narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘website dapat diakses dengan

cepat’. Dua narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘saya ingin

mengunjungi website Inspektorat kembali untuk melihat informasi yang berkaitan

dengan Inspektorat’. Narasumber 5 menyatakan jika dia ingin mencari informasi

di website Inspektorat. Namun karena website kurang menarik, dia mengurungkan

niatnya. Narasumber 6 yang memberikan penilaian kurang menyarankan untuk

memperbanyak informasi yang di upload terutama yang mengenai kedinasan. 3

narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘anda dapatkan manfaat dari

website Inspektorat’. 3 narasumber menilai kurang dan 1 narasumber menilai

sangat kurang untuk pernyataan: ‘informasi disajikan dalam website up to date’.

Narasumber 4 menemukan jika website jarang di update oleh pihak Inspektorat.

Begitu pula dengan Narasumber 6 memberikan penilaian sangat kurang karena

informasi yang ditampilkan di website kurang up to date. 5 narasumber menilai

kurang untuk pernyataan: ‘ada menemukan kelengkapan lain yang mendukung

seperti fileshare, chat, milis, dan lainnya’. Narasumber 6 yang memberikan

penilaian kurang menyatakan jika file share dan chat tidak langsung di website

Inspektorat tetapi melalui domain boyolali.go.id.

Satisfaction atau kepuasan dalam usability model Nielsen merupakan

seberapa menyenangkan menggunakan desain suatu aplikasi. Kepuasan pelanggan

adalah evaluasi pelanggan kognitif dan afektif berdasarkan pengalaman pribadi

mereka di semua episode layanan dalam hubungan. Seorang pelanggan yang tidak

puas dengan pelayanan yang diterima oleh penyedia layanan tidak dapat

diharapkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan, sebagai

kepuasan kebutuhan pelanggan merupakan inti dari pertukaran hubungan [13].

Beberapa narasumber belum merasa puas dengan website dalam beberapa aspek

seperti desain yang kurang menarik, informasi yang kurang aktual, fitur yang

kurang, dan beberapa eror dalam menu dan tombol dalam website. Narasumber 5

memberikan saran untuk menambah menu chat dan menambah informasi kontak

langsung ke Inspektorat agar masyarakat dapat langsung terhubung dengan pihak

Inspektorat. Narasumber 5 juga memberikan saran untuk lebih mempromosikan

website kepada masyarakat.

Setelah melakukan analisis dari segi manajemen pengelolaan website dan

tanggapan masyarakat mengenai website, dapat dilihat jika ditemukan beberapa

kekurangan. Manajemen pengelolaan website lembaga dapat memengaruhi

informasi yang disajikan kepada masyarakat. Untuk mengatasi dalam segi

manajemen, maka dibuat beberapa rekomendasi berdasarkan PeGI sebagai

berikut:

a. Kebijakan

• Menerapkan pengembangan website sebagai salah satu prioritas strategi

pengembangan TIK. Sebagai media informasi dan edukasi kepada

masyarakat, website memerlukan perencanaan dalam pengisian konten.

• Membuat kebijakan-kebijakan untuk penerapan TIK khususnya website.

Kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan seperti kebijakan pengelolaan

website, perawatan website, dan evaluasi website.

• Pejabat instansi membuat keputusan dalam perawatan website. Perawatan

website sangat diperlukan agar website dapat berkembang dan tidak sebatas

seperti yang dimiliki Inspektorat saat ini. Hendaknya usulan perbaikan dan

pengembangan disampaikan kepada pihak Diskominfo. Selanjutnya

Diskominfo dapat mengkaji mengenai usulan perbaikan dan pengembangan.

• Inspektorat melakukan evaluasi internal sebagai bagian dari manajemen

resiko dan evaluasi TIK. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui jika ada

error dan masalah dalam website. Masalah yang ada dapat dikaji dan diatasi

dengan solusi yang tepat.

b. Kelembagaan

• Mengusulkan formasi staf TIK terlatih untuk mengelola website, melakukan

perawatan infrastruktur pendukung, dan melakukan update data harian

website. Sehingga apabila terjadi permasalahan dapat ditangani langsung.

Selain dapat menangani permasalahan secara langsung, tidak ada lagi

double jobdesc dan peningkatan kinerja pegawai karena sudah fokus dengan

tupoksinya.

• Dari Diskominfo, diadakan program pengembangan SDM melalui training

rutin misalnya satu kali dalam 6 bulan dengan materi yang berbeda-beda.

Selain training, program yang diperlukan adalah pemriksaan kualitas

website dan pemberian penghargaan atau reward kepada lembaga yang

mengelola website-nya dengan baik.

c. Infrastruktur

• Menyediakan kebijakan prosedur pengamanan website. Dalam hal ini

keamanan website difokuskan agar tidak dimanipulasi oleh pihak luar yang

tidak berwenang sehingga merubah isi website.

• Ketersediaan redundant system pada saat perawatan. Redundant system

dimaksudkan apabila website mengalami kerusakan dapat dikembalikan lagi

data-datanya.

d. Perencanaan

• Pengorganisasian dan fungsi yang melakukan perencanaan. Perencanaan

tidak hanya disusun oleh pihak Diskominfo saja namun juga memberikan

perwakilan dari masing-masing lembaga sehingga dapat diketahui

keseluruhan kebutuhan.

• Sistem perencanaan mekanisme yang baku. Perencanaan mekanisme yang

baku yaitu dengan dibuatnya SOP supaya memperjelas pengelolaan website.

• Adanya transparansi dokumentasi website dari Diskominfo. Dengan adanya

transparansi dokumentasi ini, dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam

pengelolaan website bagi masing-masing lembaga yang memanfaatkan

website.

Gambar 3. Halaman utama website Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali

Dalam segi kelengkapan konten dan tampilan, berikut ini hal-hal yang

perlu diperbaiki agar masyarakat lebih mudah dalam menggunakan website,

yaitu:

1. Tombol yang tidak berfungsi. Seharusnya tombol-tombol yang tidak

berfungsi dapat dihapus saja atau diperbaiki karena akan memberikan

kebingungan kepada pengunjung. Contoh tombol yang tidak berfungsi

dengan baik, yaitu:

a. Tombol home sekilas tidak terlihat jika tidak mencoba semua menu.

Logo Kabupaten Boyolali adalah tombol home untuk website.

Seharusnya lebih diperjelas seperti menambahkan kata ‘home’ di bawah

logo atau menambahkan icon berbentuk rumah.

b. Header yang mengarahkan ke website lain terutama website

boyolali.go.id. Menurut Bu Eka Andriyani, header ini cukup

mengganggu karena akan membingungkan pengunjung.

c. Tombol pergantian bahasa (Inggris, Indonesia) yang tidak memberikan

respon yang sesuai. Saat dipilih, tidak ada pergantian bahasa yang terjadi.

d. Isi tautan pada link semua sosial media yang milik pemerintah Boyolali.

Lebih baik diisi dengan sosial media yang dimiliki Inspektorat sendiri.

2. Kontak Informasi lembaga. Tidak ada kontak informasi lembaga. Email

lembaga masih mengikuti email kabupaten sehingga segala jenis aduan akan

masuk ke email kabupaten yang dikelola oleh Sekretariat Daerah.

V. KESIMPULAN

Sebagai media informasi bagi masyarakat, website Inspektorat Daerah

Kabupaten Boyolali diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai lembaga,

aktivitas, dan program-program yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar tujuan

dibuatnya website sebagai media edukasi masyarakat dapat tercapai.

Evaluasi menggunakan framework PeGI dan usability testing telah

menunjukan hal-hal yang perlu diperbaiki dari website Inspektorat Daerah

Kabupaten Boyolali. Dengan analisis PeGI, dapat dilakukan perbaikan dari segi

pengelolaan website yaitu apa yang dirasakan masyarakat kurang memuaskan

yang didapat dari hasil usability testing. Hasil analisis usability testing

menunjukkan dari 4 dari 5 dimensi yang dievaluasi dari website memiliki

usability problem. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari tata kelola website

yang kurang maksimal dapat mempengaruhi kualitas website yang dikunjungi

oleh masyarakat. Penggabungan framework PeGI dan usability testing dalam

penelitian inidiharapkan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk

memperbaiki dan lebih mengembangkan situs-situs website pemerintah di

Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, 2007.

[2] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id

untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, 2006.

[3] S. N. Aprilia, A. F. Wijaya, Suryadi, “Efektivitas Website Sebagai Media E-

government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah

(Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)”, Wacana-

Vol. 17, No.2 (2014), ISSN: 1411-0199, 2014.

[4] F. Alusi; D. I. Sensuse,“Penyusunan Strategi E-Government Berbasis

Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) Di

Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional”,Journal of Information

Systems, Volume 10, Issue 1, April 2014, 2014.

[5] W. Handiwidjojo; L. Ernawati,“Pengukuran Tingkat Ketergunaan

(Usability) Sistem Informasi Keuangan Studi Kasus: Duta Wacana Internal

Transaction (Duwit)”. JUISI, Vol. 02, No. 01, Februari 2016, ISSN: 2460-

1306, 2016.

[6] The World Bank, “New-Economy Sector Study”, Electronic Government

and Governance: Lesson for Argentina, 2002.

[7] M. K. Anwar; A. Oetojo S, “Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi

Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA)”, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004.

[8] KOMINFO, “Panduan Penyelenggaraan Situs Pemerintah Daerah,

Kementerian Komunikasi dan Informasi”, 2003.

[9] KOMINFO. http://pegi.layanan.go.id/tentang-pegi/dimensi-pemeringkatan-

e-government-indonesia/. Terakhir diakses 27 Februari 2019.

[10] N. Jakob,“Usability 101: Introduction to usability”, Alertbox, 2012.

[11] Sitokdana, Melkior dan TanaamahAndeka Rocky, “Strategi Pembangunan

E-Culture di Indonesia”,Jurnal Teknik Informatika dan SistemInformasi

Vol. 2 No. 2 Agustus 2016, hal 139, 2016.

[12] Sugiyono,“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Bandung:

Alfabeta, 2009.

[13] K. Roberts, S. Varki, R. Brodie, “Measuring the quality of relationships in

consumer services: An empirical study”, European Journal of Marketing

37(1/2), hal 169-196, 2003.