EVALUASI WEB SITE INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI DENGAN PEGI DAN
USABILITY TESTING
ARTIKEL ILMIAH
Peneliti:
Novita Dwi Putri Lestari
Ir. Christ Rudianto, MT.
Hanna Prillysca Chernovita, S. SI., M. Cs.
Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga
2019
I. PENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan merupakan
hal yang sudah umum. Pemerintah Indonesia sangat mendukung pemanfaatan dan
pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan dengan membuat
beberapa bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan ini mengatur
pemanfaatan, perencanaan, pengaplikasian, hingga evaluasi terhadap penerapan
teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi di pemerintahan,
diharapkan dapat mempermudah kinerja dan layanan. E-government menjadi alat
pembangunan teknologi informasi di pemerintahan Indonesia. Dalam Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-government, pengembangan e-government merupakan
upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik
secara efektif dan efisien.
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali merupakan salah satu instansi
pemerintahan yang memanfaatkan beberapa produk e-government. Sebagai
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), instansi ini memanfaatkan
berbagai macam aplikasi yang didistribusikan dari lembaga tertentu dan juga
aplikasi hasil perencanaan Inspektorat sendiri. Contoh aplikasi yang
didistribusikan dari luar adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)
yang berasal dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan
website resmi yang memiliki domain Inspektorat.boyolali.go.id guna memberikan
informasi kepada masyarakat. Website resmi Inspektorat tidak dibuat sendiri
melainkan dibangun oleh Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi)
Kabupaten Boyolali. Diskominfo membangun website untuk semua lembaga
resmi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dengan sistem shared services. Shared
services merupakan suatu sistem pengunaan bersama-sama sebuah sumber daya
TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk sebuah kepentingan tertentu
oleh beberapa satuan kerja atau institusi [1]. Maksud dari shared service
mengenai website ini adalah Diskominfo Kabupaten Boyolali membangun
template website, menyediakan domain, dan hosting yang akan digunakan untuk
seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Boyolali. Website
resmi Inspektorat telah menggunakan domain go.id seperti yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yaitu inspektorat.boyolali.go.id [2].
Gambar 1. Halaman utama website Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi website Inspektorat ini untuk
mengetahui bagaimana manajemen kinerja pengelolaan website dan melihat
apakah Inspektorat sudah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
penggunjung dalam hal ini lembaga-lembaga yang terkait dengan Inspektorat.
Dengan pemeriksaan ini diharapkan Inspektorat Kabupaten Boyolali dapat
melakukan perbaikan dan pengembangan website yang dikelolanya sehingga
dapat mencapai tujuan pembuatan website yaitu sebagai media masyarakat
memperoleh informasi dan edukasi mengenai aktivitas Inspektorat sebagai
lembaga pemeriksaan internal pemerintahan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian yang berjudul ‘Efektivitas Website Sebagai Media E-
government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi
Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)’ dapat diketahui
efektivitas website sebagai media E-government dalam meningkatkan pelayanan
elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang, faktor pendukung
efektivitas website sebagai media E-government dalam meningkatkan pelayanan
elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang, dan faktor penghambat
efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan
elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang [3].
Fahmi Alusi (Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia) dan Dana
Indra Sensue (Biro Kerjasama Humas, LAPAN) Penyusunan Strategi e-
government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia
(PeGI) di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional melakukan penelitian yang
bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan e-government berdasarkan
kerangka PEGI dengan melakukan studi kasus pada National Institute of
Aeronautics dan Antariksa (LAPAN). Dipilihnya PeGI sebagai framework atau
kerangka kerjadalam menyusun strategi pengembang e-government LAPAN
adalah karena PeGI merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan
penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government instansi
pemerintah di Indonesia, dimana LAPAN termasuk didalamnya. Selain itu salah
satu tujuan dibuatnya PeGI adalah agar dapat dijadikan acuan dalam
pengembangan e-government oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
[4].
Penelitian yang dilakukan oleh Wimmie Handiwidjojo dan Lussy Ernawati
dalam jurnal ‘Pengukuran Tingkat Ketergunaan (Usability) Sistem Informasi
Keuangan Studi Kasus: Duta Wacana Internal Transaction (Duwit)’ dapat
diketahui tingkat kegunaan (usability) dari sistem DuWIT, apakah mudah
dipelajari, efisien, pada saat pengguna berinteraksi mudah mengingat prosedur
atau langkah tanpa banyak membuat banyak kesalahan, dan yang terakhir apakah
pengguna merasa nyaman dalam mengoperasionalkan sistem aplikasi [5].
B. Landasan Teori
E-government mengacu pada penggunaanya oleh pejabat teknologi
informasi (seperti Wide Area Network, internet, dan komputasi mobile) yang
memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga, bisnis, dan alat
pemerintahan lainnya [6]. E-government merupakan sistem untuk
penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi, terutama yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada
masyarakat [7]. Pemerintah Indonesia memanfaatkan kemajuan Teknologi
Informasi sebagai media penyebarluasan informasi dan mempermudah kinerja
pemerintahan. Website pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam
melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan
yang realistik dan terukur. Website pemerintah daerah merupakan tingkat pertama
dalam pengembangan e-government di Indonesia yang memiliki sasaran agar
masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi
dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan
demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet [8]. Manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi yaitu
terjalinnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memperluas akses
publik untuk memperoleh informasi dan pelayanan dari pemerintah sesuai apa
yang sedang dibutuhkan.
PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) merupakan framework yang
dibuat oleh Kemkominfo (Kementrian Informasi dan Komunikasi) yang bertujuan
untuk mengevaluasi tata kelola e-government di Indonesia. PeGI memiliki 5
dimensi penting, yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan
Perencanaan. Berikut penjelasan dari masing-masing dimensi PeGI dari
Kemkominfo [9]:
a. Kebijakan
• Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-
government.
• Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk
nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal.
• Dokumen dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan
dari: arah atau tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi
pengembangan dan implementasi e-government di lingkungan instansi
peserta.
• Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau
bentuk dokumen resmi lainnya.
• Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan
dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang
dievaluasi dalam dimensi kebijakan.
b. Kelembagaan
• Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang
berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan
pemanfaatan TIK
• Evaluasi Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain:
1) Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan
fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan
layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.
2) Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas
dan Fungsi.
3) Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung
pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah,
kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
4) Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat menjalankan
tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan
pengawasan dari pengembangan dan implemenasi TIK di instansi
peserta.
c. Infrastruktur
• Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang
mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.
• Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:
1) Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak
2) Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet)
3) Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook dan
lain lain)
4) Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms
dan lain lain
5) Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS,
Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
d. Aplikasi
• Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan
piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government secara
langsung (front office) atau tidak langsung (back office).
• Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat
penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi e-
government yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi peserta.
• Kelompok aplikasi yang dievaluasi:
1) Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi,
pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat,
publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain
2) Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem
dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan
koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain
3) Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu
daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain.
4) Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan,
perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil
pembangunan, dan lain-lain.
5) Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan,
akuntansi daerah, dan lain-lain.
6) Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi,
penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.
7) Kepemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan
pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.
8) Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah,
kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan
kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan
menengah.
9) Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan,
ketenaga-kerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.
Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan
jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.
• Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi:
1) Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku
kepentingan yang dilayani
2) Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur,
tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain.
3) Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan
baik internal maupun eksternal
4) Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan
mudah (kemudahan perawatan aplikasi).
5) Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada
pihak pihak lain.
e. Perencanaan
• Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen
perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
• Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap:
1) Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK
yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekanisme kerja yang baku
dan teratur).
2) Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang
berisi sasaran atau tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan
teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas,
biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.
3) Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi
pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan.
Usability testing menurut Jakob Nielsen adalah ukuran kualitas
pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem apakah
website, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-
peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Dalam usability model
Nielsen ini terdapat 5 aspek yang harus dipenuhi website, yaitu learnability
(kemudahan dipelajari), efficiency (efisien), memorability (kemudahan dalam
mengingat), errors (kekurangan pada website), dan satisfaction (kepuasan
pengguna). Dasar dari penilaian usability adalah pengalaman yang dirasakan
pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Berikut ini beberapa
komponen kualitas menurut Nielsen [10]:
a. Kemudahan untuk dipelajari (Learnability): Mengukur kemudahan yang
dapat dipelajari bahkan oleh pengguna pemula dalam menggunakan sebuah
produk untuk pertama kali.
b. Efisiensi (Efficiency): Mengukur seberapa cepat pengguna dapat melakukan
tugasnya setelah mempelajari antarmukanya.
c. Kemudahan untuk diingat (Memorability): Apakah aplikasi yang telah lama
tidak digunakan ataupun aplikasi yang baru digunakan 1 kali dapat diingat
oleh pengguna.
d. Kesalahan (Errors): Semakin kecil tingkat kesalahan maka semakin baik
aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dapat dilihat dari berapa banyak
kesalahan yang terjadi saat pengguna menggunakan aplikasi, sejauh mana
akibat dari error tersebut, dan seberapa mudah seorang pengguna mengatasi
kesalahan yang dilakukannya.
e. Kepuasan (Satisfaction): Kepuasan bersifat subjektif bagi masing-masing
pengguna yang meliputi perasaan saat menggunakan aplikasi, pendapatnya
tentang aplikasi tersebut dan lain-lain.
Dalam penelitian ini, kuesioner usability testing terdiri dari 18 butir
pernyataan atau pertanyaan dengan pemilihan skala dan pilihan penambahan
komentar tambahan pada masing-masing pertanyaan. Pilihan komentar
ditambahkan dengan tujuan agar narasumber tidak hanya menilai dari skala
yang sudah disediakan saja namun juga mengutarakan pendapat dan kesan.
III. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di
dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan
mengintepretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain
penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-
informasi mengenai keadaan yang ada[11]. Dalam penelitian ini dilakukan
interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan
kuantitafif lewat survey kepada narasumber. Tujuan penggabungan metode ini
adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi website e-government
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan data-data yang telah
dikumpulkan. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, kuesioner dan
observasi langsung. Observasi langsung yang dimaksud adalah dengan mengakses
website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yang beralamat:
www.Inspektorat.boyolali.go.id kemudian melakukan analisa pada konten yang
tersedia di website.
Gambar 2. Tahap-tahap penelitian Evaluasi Website Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali
Observasi lapangan penerapan website Inspektorat Daerah Kab. Boyolali
Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan Penelitian
Studi Pustaka dan literatur 1. E-government 2. Usability 3. Penelitian terdahulu
Perencanaan Penelitian
Pengumpulan data
2. Wawancara kepada narasumber terpilih
1.Pembuatan kuesioner bedasarkan Usability Testing Model Nielsen
Pengolahan dan analisis data
Kesimpulan dan Rekomendasi
Penjelasan dari Gambar 2 yang dilakukan dalam penelitian adalah:
a. Melakukan observasi lapangan dengan mengakses langsung alamat website
resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yaitu
Inspektorat.boyolali.go.id. Seluruh link yang ditampilkan di halaman
website dilakukan uji coba akses.
b. Dari hasil observasi, dijumpai berbagai macam temuan sebagai dasar dari
perumusan masalah dan tujuan penelitian.
c. Melakukan studi pustaka mengenai usability, e-government serta studi
literatur terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan
mengenai evaluasi website, e-government, dan usability testing.
d. Menyusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner usability testing berdasarkan
model Nielsen.
e. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber
terpilih yaitu masyarakat Boyolali. Pemilihan narasumber menggunakan
metode purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber yang ditentukan
oleh peneliti dengan pembagian kedalam dua sasaran yaitu masyarakat
umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinasnya terlibat dengan
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Kemudian dua sasaran ini dipilih
berdasarkan tiga jenis yaitu pemahaman internet dan website sangat baik,
cukup baik dan kurang baik.
f. Melakukan pengolahan data hasil wawancara.
g. Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi sebagai solusi
permasalahan yang telah ditemukan.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis PeGI
Proses awal dalam evaluasi website Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali
adalah dengan melakukan pemeriksaan pada segi tata kelola menggunakan PeGI
(Pemeringkatan e-Government Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui
bagaimana tata kelola website yang dilaksanakan di Inspektorat. Tata kelola
menjadi penentu konten yang tersedia dari website. Dimensi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan
perencanaan. Dimensi aplikasi tidak dimasukkan dalam pemeriksaan karena
website merupakan salah satu bagian dari dimensi aplikasi. Evaluasi sudah
berfokus pada tata kelola aplikasi website saja.
Tujuan awal dibangunnya website Inspektorat adalah memenuhi surat
edaran Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Boyolali akan keterbukaan
informasi, khusus Inspektorat maka tujuan dibangunnya website ini adalah
memenuhi kewajiban untuk menginformasikan tentang pengawasan internal
lembaga pemerintahan kepada pengunjung. Menurut penuturan pengelola website
di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yaitu Ibu Eka Andriyani, manfaat yang
diharapkan dengan adanya website Inspektorat adalah untuk menampilkan
informasi instansi dan pelayanan yang dilakukan serta memberikan edukasi
kepada pengunjung website mengenai aktivitas audit di lingkungan pemerintahan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada dua narasumber dari
pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dan Diskominfo, diperoleh berbagai
fakta. Website pertama dibuat melalui wordpress
(Inspektoratboyolali.wordpress.com) merupakan website resmi Inspektorat
Kabupaten Boyolali sebelum memiliki website kedua dengan domain
Inspektorat.boyolali.go.id. Kedua website masih dapat diakses namun yang resmi
adalah website kedua (Inspektorat.boyolali.go.id). Website Wordpress sudah tidak
diperbaharui kembali kontennya karena sudah diterbitkannya website go.id yang
dibuat oleh Diskominfo Boyolali sebagai website resmi lembaga pemerintahan di
Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id.
Rencana awal pembuatan website adalah melalui inisiatif sendiri dari pihak
Inspektorat dengan membuat websiteWordpress. Sekitar tahun 2016, Inspektorat
meminta kepada pihak Diskominfo untuk menyediakan domain dan hosting untuk
Inspektorat. Website dari Diskominfo dibangun menggunakan bahasa
pemrograman PHP. Mereka membuatkan sekaligus untuk seluruh OPD
(Organisasi Pemerintah Daerah) di Kabupaten Boyolali dengan menyediakan
template, domain dan hosting. Perawatan website dilakukan setiap tahun. Untuk
konten, seluruhnya diserahkan kepada OPD. Untuk website Inspektorat Bu Eka
Andriyani menjadi Admin dan bertanggung jawab memperbarui konten.
Sasaran pengunjung website adalah terbatas karena Inspektorat bukan
layanan publik. Sasarannya adalah OPD yang berkaitan dengan objek
pemeriksaan para APIP dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi dari
Inspektorat. Hasil analisa berdasarkan wawancara kepada 2 narasumber yaitu Ibu
Eka Andriyani (Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali) dan Bapak Handrinata
(Diskominfo Kabupaten Boyolali) menggunakan PeGI (Pemeringkatan E-
government Indonesia) secara keseluruhan akan dijelaskan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisa PeGI Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
No DIMENSI ATRIBUT HASIL
1
Kebijakan Visi dan Misi
berkaitan dengan
TIK
Adanya Visi dan Misi yang
berkaitan dengan TIK. Dengan
adanya peraturan perundang-
undangan bahwa Visi dan Misi
OPD harus mengikuti visi dan misi
Bupati, maka Inspektorat
menggunakan Visi dan Misi
Bupati sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pelayanannya. Hal
yang berkaitan dengan TIK
terdapat dalam Misi Bupati ke 6
yaitu ‘menjadikan masyarakat
yang maju dan berteknologi’.
Strategi dan
Penerapan
Kebijakan
Tidak adanya dokumen yang
memuat strategi penerapan
kebijakan TIK dalam Renstra
Inspektorat.
Pedoman Tidak adanya acuan-acuan untuk
penerapan kebijakan TIK di
lingkungan Inspektorat.
Peraturan Belum ada regulasi dan aturan lain
yang terkait dengan TIK. Untuk
website, beberapa proses penting
belum memiliki SOP sehingga
tidak ada kontrol yang jelas dalam
penanganan masalah.
Keputusan
Instansi
Keputusan atau aturan lain dari
pejabat instansi dalam pengelolaan
website adalah adanya SK
pengelolaan website yang
diserahkan kepada salah satu
pegawai Inspektorat di Tim
Auditor sebagai pengelola website.
Manajemen
Resiko atau
Evaluasi TIK
Belum ada evaluasi internal dan
eksternal mengenai website.
Sehingga website masih dalam
kondisi yang sama seperti saat
pertama kali diluncurkan pada
2016.
2 Kelembagaan Ketersediaan
SDM dan jumlah
dan tingkat
kompetensi yang
sesuai
Tidak adanya staf TIK yang
mengelola website. Namun
keberadaan pengelola website
diserahkan kepada salah satu
anggota tim auditor sehingga
memiliki double jobdesc yaitu
sebagai staf TIK dan sebagai
auditor.
Pengembangan
SDM TIK
Training mengenai pengelolaan
website hanya dilakukan insidental
dan berasal dari pejabat pengelola
teknologi informasi yaitu
Diskominfo.
3
Infrastruktur Data Centre Ketersediaan Data Centre dan
DRC (Disaster Recovery Centre)
yang disediakan oleh Diskominfo.
Server berpusat di Diskominfo
sehingga backup dan recovery data
pada website dilakukan oleh
Diskominfo.
Keamanan Tidak ada kebijakan atau prosedur
pengamanan khusus website di
Inspektorat karena konten di
website adalah informasi instansi,
berita, artikel, dan pengumuman.
Keamanan dikontrol oleh
Diskominfo.
Pemeliharaan
TIK
- Adanya pemeliharaan khusus
terkait website yang dilakukan 1
kali dalam setahun oleh
Diskominfo.
- Baik dari pihak Inspektorat dan
Diskominfo tidak memiliki
prosedur perawatan dan jadwal
perawatan website.
5 Perencanaan Pengorganisaisa
n atau fungsi
Adanya fungsi yang melakukan
perencanaan. Untuk perencanaan
dan pembangunan website
dilakukan oleh Diskominfo.
Sistem
perencanaan
Mekanisme proses perencanaan
yang berlaku dilakukan secara
baku.
Dokumentasi Dokumentasi perencanaan website
dilakukan oleh Diskominfo karena
pembuatan dilakukan oleh
Diskominfo.
Tidak ada jadwal tertentu dalam perbaruan konten karena tidak adanya SOP
(Standard Operational Procedure). Bu Eka Andriyani menjadwalkan sebulan
sekali namun perbaruan konten juga dapat dilakukan isidental jika ada kegiatan
yang melibatkan OPD luar. Selain tidak adanya SOP jadwal memperbarui konten,
SOP atau aturan mengenai informasi-informasi yang boleh disebarkan ke publik
juga belum ada. Namun sekarang diperbarui secara insidental saja. Penanganan
masalah jika website bermasalah maka akanlangsung ditangani oleh Diskominfo.
Masalah yang pernah terjadi adalah terkadang website tidak lancar saat diakses
dan masalah tidak tampilnya unggahan konten yang menampilkan dokumen di
halaman. Dalam penanganan masalah juga belum memiliki SOP. Bu Eka
Andriyani merasa jika desain website kurang menarik. Namun tampilan sudah
ketentuan dari Diskominfo maka tidak bisa diubah-ubah lagi. Beliau
mengharapkan tampilan website yang lebih sederhana namun menarik. Tidak
masalah jika menunya minimalis asalkan informasi dapat tersampaikan ke
pengunjung.
B. Analisis usability testing
Evaluasi selanjutnya dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari
masyarakat mengenai website Inspektorat. Pendapat masyarakat diperoleh dari
kuesioner usability testing dengan kerangka model Nielsen yang memiliki 5 aspek
pemeriksaan yaitu; learnability (kemudahan dipelajari), efficiency
(ketepatgunaan), memorability (kemudahan diingat), error (adanya kesalahan),
dan satisfaction (kepuasan). Narasumber dibagi menjadi dua kelompok; pertama,
narasumber yang mewakili OPD yang ada di Kabupaten Boyolali dan kedua,
narasumber yang mewakili masyarakat umum Kabupaten Boyolali. Hal ini
dimaksudkan mengingat sasaran pengunjung website adalah OPD dan masyarakat
Boyolali pada umumya.
Sebelum melakukan pengisian kuesioner, narasumber terlebih dahulu
membaca tugas panduan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Panduan dibuat
dengan tujuan memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan oleh narasumber
dalam pengisian kuesioner. Pertama, narasumber mengakses website Inspektorat
daerah Kabupaten Boyolali yang beralamat ‘Inspektorat.boyolali.go.id’. Kedua,
narasumber mengamati konten dari website dan disarankan untuk memilih menu-
menu yang ada pada website. Apabila narasumber tidak sengaja masuk ke
hostingwebsite ‘boyolali.go.id’, maka harus kembali lagi ke website Inspektorat.
Skala Likert digunakan dalam pemilihan alternatif jawaban kuesioner. Skala
Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
kelompok orang tentang fenomena sosial [12]. Narasumber disediakan empat
alternatif jawaban yaitu: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dan Sangat Kurang
yang dapat disesuaikan dengan keadaan subjek. Empat pilihan jawaban yang
disediakan telah dipilih untuk menghindari jawaban yang netral dan keragu-
raguan.
Penguasaan internet dan website dibedakan menjadi 3 kategori yaitu sangat
baik, cukup baik dan kurang baik. Kategori sangat baik mengacu pada narasumber
yang memahami dan terbiasa dengan istilah-istilah yang ada pada internet dan
website. Narasumber ini memiliki riwayat pendidikan atau jabatan yang berkaitan
dengan teknologi informasi. Narasumber dengan kategori sangat baik dalam
penelitian ini adalah ASN yang merupakan staf IT dan mahasiswa jurusan Teknik
Informatika. Kategori cukup baik mengacu pada narasumber yang mengetahui
dan menggunakan internet dan website namun kurang dalam memahami istilah-
istilah yang ada. Narasumber dengan kategori cukup baik ASN staf umum yang
memiliki komputer di meja kerjanya dan pekerja swasta yang senang
menggunakan ponselnya untuk bermedia sosial. adalah Kategori kurang baik
mengacu pada narasumber yang hanya mengetahui dan tidak terbiasa dengan
internet dan website. Narasumber kategori kurang baik yang dipilih adalah ASN
yang tidak dapat mengunakan komputer dan seorang karyawan swasta yang
menggunakan ponselnya hanya untuk berkomunikasi.
Tabel 2. Daftar narasumber kelompok kedua (perwakilan umum Kabupaten
Boyolali).
No. Nama
Narasumber Pekerjaan Asal Daerah
Penguasaan
internet&website
1. Narasumber 1 Swasta Kecamatan
Cepogo Cukup Baik
2. Narasumber 2 Karyawan
Swasta
Boyolali
Kota Kurang Baik
3. Narasumber 3 Mahasiswa Kecamatan
Musuk Sangat Baik
Tabel 3. Daftar narasumber kelompok pertama (perwakilan OPD Kabupaten
Boyolali).
Hasil wawancara menunjukkan reaksi yang beragam dari masing-masing
narasumber. Narasumber 2 (pemahaman website kurang baik, pekerjan sebagai
karyawan swasta) menilai sangat kurang dan Narasumber 5 (pemahaman website
kurag baik, pekerjaan ASN) menilai kurang untuk pernyataan: ‘tulisan teks yang
digunakan untuk halaman tersebut mudah dan jelas bagi anda’. Kedua narasumber
yang memberikan nilai kurang berpendapat jika font size terlalu kecil dan
tampilannya kurang menarik.
Penilaian kurang untuk pernyataan: ‘menu-menu yang ada cukup mudah
untuk dipahami’. Narasumber 2 memberikan keterangan jika dia kesulitan
mengingat alamat website Inspektorat daerah Kabupaten Boyolali. Narasumber 6
(pemahaman website sangat baik, pekerjaan sebagai ASN) yang memberikan nilai
kurang berpendapat jika menu yang ditampilkan masih sederhana dan
memerlukan penyempurnaan.
Pertanyaan: ‘dapatkah anda menemukan menu search, browsing, atau home
(kembali ke halaman utama)?’. Menurut Narasumber 4 (pemahaman website
cukup baik, pekerjaan sebagai ASN) yang memberikan penilaian kurang, tombol
home sama dengan logo Kabupaten Boyolali sehingga membingungkan.
Narasumber 3 (pemahaman website sangat baik, mahasiswa) juga memberikan
nilai yang kurang untuk pertanyaan ini karena menganggap searching
menunjukkan hasil kurang dari harapannya. Narasumber 5 yang menilai sangat
kurang karena menganggap pencarian dalam browse tidak menemukan apa yang
coba dicarinya. Narasumber 6 yang memberikan penilaian baik menyarankan
untuk menyempurnakan tombol home agar mudah ditemukan oleh pengunjung
website.
N
o
Nama
Narasumber Pekerjaan Asal Daerah
Penguasaan
internet&website
1 Narasumber 4
Aparatur
Sipil
Negara
(ASN) di
Kecamatan
Boyolali
Kecamatan
Boyolali Cukup Baik
2 Narasumber 5
Aparatur
Sipil
Negara
(ASN) di
Kecamatan
Mojosongo
Kecamatan
Mojosongo Kurang Baik
3 Narasumber 6
Aparatur
Sipil
Negara
(ASN) di
Kecamatan
Musuk
Kecamatan
Musuk Sangat Baik
Terdapat 3 narasumber yang memberikan penilaian dalam kategori kurang
untuk pernyataan: ‘anda dapat menemukan informasi yang anda ingin laksanakan
atau cari’. Salah satu narasumber yaitu Narasumber 5 yang menjawab sangat
kurang. Narasumber 5 menuturkan bahwa saat dia mencoba mencari kata kunci
‘profil’, yang muncul tidak hanya profil Inspektorat padahal website tersebut milik
Inspektorat. Narasumber 6 yang memberikan nilai kurang menganggap jika
informasi yang di upload masih kurang lengkap. Narasumber 3 (pemahaman
website sangat baik, mahasiswa) juga menilai kurang karena menemukan
informasi yang kurang sesuai dengan keinginannya.
Learnability atau kemudahan website dalam dipelajari pengguna, menurut
Nielsen Jacob merupakan suatu seberapa mudah bagi pengguna untuk
menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali mereka menemukan desain.
Dari hasil test dapat disimpulkan jika dalam segi learnability, beberapa pengguna
masih kesulitan dalam mempelajari isi website. Beberapa faktor yang
mempengaruhi website yang tidak mudah dipelajari oleh narasumber adalah
karena desainnya yang menempatkan link ke website kabupaten, ukuran tulisan
yang dirasa terlalu kecil, dan tampilan kurang sempurna jika website diakses dari
ponsel. Rekomendasi yang diberikan dari Inspektorat untuk Diskominfo agar
menu home kembali ke beranda website OPD, buka website kabupaten.
Terdapat satu narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘menu yang
anda klik dapat menampilkan dengan cepat’. Untuk beberapa halaman yang
memiliki dokumen membutuhkan loading yang lebih lama. 3 narasumber menilai
kurang untuk pernyataan: ‘saat diketikkan pada mesin pencarian, judul langsung
ditampilkan’. Narasumber 6 yang memberikan penilaian kurang menyatakan jika
informasi yang ditampilkan belum spesifik menampilkan sesuatu yang ditulis di
mesin pencari. 3 narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘saat anda ingin
men-download, diberikan informasi tentang format file dan ukurannya’.
Narasumber 4 tidak menemukan informasi mengenai ukuran dan format file yang
akan diunggah. Narasumber 6 menemukan jika file yang akan di download hanya
menampilkan type file, tetapi ukuran file tidak ditampilkan. File yang ditampilkan
dalam salah satu halaman website Inspektorat menggunakan bantuan Scribd untuk
menyimpan file sehingga ketentuan unduh sesuai dari scribd.com.
Efficiency dalam usability testing Nielsen, setelah pengguna mempelajari
desain, seberapa cepat mereka dapat melakukan tugas. Dari hasil test, terdapat
beberapa narasumber yang kesulitan melakukan tugas yang diberikan dalam
kuesioner. Narasumber juga menemukan loading halaman yang memiliki file
menjadi sedikit lama saat dibuka. Kekurangan lain adalah mesin pencari yang
melakukan pencarian untuk website kabupaten bukan untuk Inspektorat sendiri.
Banyak referensi yang muncul saat memasukkan kata kunci pencarian. Seperti
yang dialami salah satu narasumber yang mencari ‘profil’, kemudian muncul
semua artikel yang berkaitan dengan profil dari website Kabupaten Boyolali.
Narasumber tersebut menjadi bingung dan kesulitan mencari profil Inspektorat
yang sebenarnya dicarinya. Rekomendasi dari pihak Inspektorat adalah untuk
search dari website OPD seharusnya mencari di website OPD saja, bukan website
kabupaten.
Untuk perintah: ‘nama halaman website yang sedang anda kunjungi,
tuliskan nama alamatnya’. Hampir semua narasumber tidak dapat menuliskan
alamat website Inspektorat Kabupaten Boyolali dengan lengkap. Hanya 1
narasumber yang dapat menuliskan alamat website dengan lengkap tanpa melihat
kembali panduan. Narasumber 6 menilai kurang untuk pernyataan: ‘halaman ini
menggunakan animasi gambar’. Narasumber 5 dan Narasumber 6 menilai kurang
untuk pernyataan: ‘tampilan menu website mempermudah anda mencari
informasi’. Narasumber 6 berpendapat bahwa menu yang ditampilkan dan
informasi yang diunggah masih kurang. Narasumber 5 memberikan saran untuk
memperbaiki menu, profil, kegiatan, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), figur
pegawai, dan hasil kinerja lembaga.
Memorability menurut usability Nielsen, Memorability atau kemudahan
dalam mengingat. Ketika pengguna kembali ke desain setelah beberapa saat tidak
menggunakannya, seberapa mudah mereka dapat mengingat alamat dan konten
yang ada di website Inspektorat. Hasil test menunjukkan jika beberapa narasumber
tidak dapat mengingat nama halaman website dan konten-konten pada halaman
tertentu. Menurut Narasumber 5, halaman website kurang menarik dan perlu
sinkronisasi dengan profil Inspektorat supaya masyarakat yang berkunjung
memiliki ketertarikan untuk kembali mengunjungi website. Narasumber 6
berpendapat jika di halaman utama animasi dan gambar kurang menarik sehingga
perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih baik lagi. Narasumber 5 dan narasumber
6 menilai kurang untuk pernyataan: ‘tampilan menu website mempermudah anda
mencari informasi’. Narasumber 6 berpendapat bahwa menu yang ditampilkan
dan informasi yang diunggah masih kurang. Saat diminta untuk kembali ke
halaman utama, beberapa narasumber merasa kesulitan karena tidak menemukan
tombol home.
Tiga orang narasumber menilai kurang dan 2 narasumber menilai sangat
kurang untuk pernyataan: ‘anda menemukan saat di klik menu tidak memberikan
respon apapun’. Narasumber 6 yang menemukan link error berpendapat untuk
menyempurnakan menu dan link yang error tersebut. Empat narasumber
memberikan nilai kurang untuk pernyataan: ‘Anda menemukan link yang anda
klik error.’ Narasumber 6 (pemahaman website sangat baik, pekerjaan sebagai
ASN) menemukan jika beberapa link yang ditampilkan kurang lengkap dan
membingungkan karena beberapa kali keluar dari halaman website Inspektorat.
Narasumber 4 (pemahaman website cukup baik, pekerjaan sebagai ASN)
menemukan jika tombol pergantianbahasa ke bahasa Inggris tidak berfungsi.
Narasumber 4 tidak menemukan peringatan under reconstruction menilai
seharusnya halaman yang sedang dalam tahap perbaikan atau tombol tidak
berfungsi diberikan peringatan yang jelas dan bahasa Indonesia yang dipahami
semua orang. Narasumber 6 (pemahaman website sangat baik, pekerjaan sebagai
ASN) yang menemukan tombol yang error berpendapat untuk menyempurnakan
tombol atau link yang error tersebut.
Error dalam usability model Nielsen, merupakan berapa banyak kesalahan
yang dilakukan pengguna dan bagaimana cara pengguna menghadapi kesalahan
tersebut. Dari hasil test menunjukkan jika ada pengguna website yang kesulitan
dalam menghadapi error. Misalnya mereka tidak menemukan tombol home untuk
kembali ke menu utama. Kesalahan lain yang dialami pengguna adalah mereka
memasuki website resmi pemerintah Kabupaten Boyolali dan tidak bisa kembali
lagi ke website Inspektorat. Inspektorat menyarankan untuk Diskominfo
memperbaiki menu home agar kembali ke beranda website Inspektorat sendiri,
bukan masuk ke beranda website kabupaten.
Dua narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘desain website nyaman
dilihat dan mudah dalam navigasi’. Narasumber 6 yang memberikan penilaian
kurang berpendapat untuk meperbaiki desain website supaya lebih menarik. Tiga
narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘website dapat diakses dengan
cepat’. Dua narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘saya ingin
mengunjungi website Inspektorat kembali untuk melihat informasi yang berkaitan
dengan Inspektorat’. Narasumber 5 menyatakan jika dia ingin mencari informasi
di website Inspektorat. Namun karena website kurang menarik, dia mengurungkan
niatnya. Narasumber 6 yang memberikan penilaian kurang menyarankan untuk
memperbanyak informasi yang di upload terutama yang mengenai kedinasan. 3
narasumber menilai kurang untuk pernyataan: ‘anda dapatkan manfaat dari
website Inspektorat’. 3 narasumber menilai kurang dan 1 narasumber menilai
sangat kurang untuk pernyataan: ‘informasi disajikan dalam website up to date’.
Narasumber 4 menemukan jika website jarang di update oleh pihak Inspektorat.
Begitu pula dengan Narasumber 6 memberikan penilaian sangat kurang karena
informasi yang ditampilkan di website kurang up to date. 5 narasumber menilai
kurang untuk pernyataan: ‘ada menemukan kelengkapan lain yang mendukung
seperti fileshare, chat, milis, dan lainnya’. Narasumber 6 yang memberikan
penilaian kurang menyatakan jika file share dan chat tidak langsung di website
Inspektorat tetapi melalui domain boyolali.go.id.
Satisfaction atau kepuasan dalam usability model Nielsen merupakan
seberapa menyenangkan menggunakan desain suatu aplikasi. Kepuasan pelanggan
adalah evaluasi pelanggan kognitif dan afektif berdasarkan pengalaman pribadi
mereka di semua episode layanan dalam hubungan. Seorang pelanggan yang tidak
puas dengan pelayanan yang diterima oleh penyedia layanan tidak dapat
diharapkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan, sebagai
kepuasan kebutuhan pelanggan merupakan inti dari pertukaran hubungan [13].
Beberapa narasumber belum merasa puas dengan website dalam beberapa aspek
seperti desain yang kurang menarik, informasi yang kurang aktual, fitur yang
kurang, dan beberapa eror dalam menu dan tombol dalam website. Narasumber 5
memberikan saran untuk menambah menu chat dan menambah informasi kontak
langsung ke Inspektorat agar masyarakat dapat langsung terhubung dengan pihak
Inspektorat. Narasumber 5 juga memberikan saran untuk lebih mempromosikan
website kepada masyarakat.
Setelah melakukan analisis dari segi manajemen pengelolaan website dan
tanggapan masyarakat mengenai website, dapat dilihat jika ditemukan beberapa
kekurangan. Manajemen pengelolaan website lembaga dapat memengaruhi
informasi yang disajikan kepada masyarakat. Untuk mengatasi dalam segi
manajemen, maka dibuat beberapa rekomendasi berdasarkan PeGI sebagai
berikut:
a. Kebijakan
• Menerapkan pengembangan website sebagai salah satu prioritas strategi
pengembangan TIK. Sebagai media informasi dan edukasi kepada
masyarakat, website memerlukan perencanaan dalam pengisian konten.
• Membuat kebijakan-kebijakan untuk penerapan TIK khususnya website.
Kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan seperti kebijakan pengelolaan
website, perawatan website, dan evaluasi website.
• Pejabat instansi membuat keputusan dalam perawatan website. Perawatan
website sangat diperlukan agar website dapat berkembang dan tidak sebatas
seperti yang dimiliki Inspektorat saat ini. Hendaknya usulan perbaikan dan
pengembangan disampaikan kepada pihak Diskominfo. Selanjutnya
Diskominfo dapat mengkaji mengenai usulan perbaikan dan pengembangan.
• Inspektorat melakukan evaluasi internal sebagai bagian dari manajemen
resiko dan evaluasi TIK. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui jika ada
error dan masalah dalam website. Masalah yang ada dapat dikaji dan diatasi
dengan solusi yang tepat.
b. Kelembagaan
• Mengusulkan formasi staf TIK terlatih untuk mengelola website, melakukan
perawatan infrastruktur pendukung, dan melakukan update data harian
website. Sehingga apabila terjadi permasalahan dapat ditangani langsung.
Selain dapat menangani permasalahan secara langsung, tidak ada lagi
double jobdesc dan peningkatan kinerja pegawai karena sudah fokus dengan
tupoksinya.
• Dari Diskominfo, diadakan program pengembangan SDM melalui training
rutin misalnya satu kali dalam 6 bulan dengan materi yang berbeda-beda.
Selain training, program yang diperlukan adalah pemriksaan kualitas
website dan pemberian penghargaan atau reward kepada lembaga yang
mengelola website-nya dengan baik.
c. Infrastruktur
• Menyediakan kebijakan prosedur pengamanan website. Dalam hal ini
keamanan website difokuskan agar tidak dimanipulasi oleh pihak luar yang
tidak berwenang sehingga merubah isi website.
• Ketersediaan redundant system pada saat perawatan. Redundant system
dimaksudkan apabila website mengalami kerusakan dapat dikembalikan lagi
data-datanya.
d. Perencanaan
• Pengorganisasian dan fungsi yang melakukan perencanaan. Perencanaan
tidak hanya disusun oleh pihak Diskominfo saja namun juga memberikan
perwakilan dari masing-masing lembaga sehingga dapat diketahui
keseluruhan kebutuhan.
• Sistem perencanaan mekanisme yang baku. Perencanaan mekanisme yang
baku yaitu dengan dibuatnya SOP supaya memperjelas pengelolaan website.
• Adanya transparansi dokumentasi website dari Diskominfo. Dengan adanya
transparansi dokumentasi ini, dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam
pengelolaan website bagi masing-masing lembaga yang memanfaatkan
website.
Gambar 3. Halaman utama website Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali
Dalam segi kelengkapan konten dan tampilan, berikut ini hal-hal yang
perlu diperbaiki agar masyarakat lebih mudah dalam menggunakan website,
yaitu:
1. Tombol yang tidak berfungsi. Seharusnya tombol-tombol yang tidak
berfungsi dapat dihapus saja atau diperbaiki karena akan memberikan
kebingungan kepada pengunjung. Contoh tombol yang tidak berfungsi
dengan baik, yaitu:
a. Tombol home sekilas tidak terlihat jika tidak mencoba semua menu.
Logo Kabupaten Boyolali adalah tombol home untuk website.
Seharusnya lebih diperjelas seperti menambahkan kata ‘home’ di bawah
logo atau menambahkan icon berbentuk rumah.
b. Header yang mengarahkan ke website lain terutama website
boyolali.go.id. Menurut Bu Eka Andriyani, header ini cukup
mengganggu karena akan membingungkan pengunjung.
c. Tombol pergantian bahasa (Inggris, Indonesia) yang tidak memberikan
respon yang sesuai. Saat dipilih, tidak ada pergantian bahasa yang terjadi.
d. Isi tautan pada link semua sosial media yang milik pemerintah Boyolali.
Lebih baik diisi dengan sosial media yang dimiliki Inspektorat sendiri.
2. Kontak Informasi lembaga. Tidak ada kontak informasi lembaga. Email
lembaga masih mengikuti email kabupaten sehingga segala jenis aduan akan
masuk ke email kabupaten yang dikelola oleh Sekretariat Daerah.
V. KESIMPULAN
Sebagai media informasi bagi masyarakat, website Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai lembaga,
aktivitas, dan program-program yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar tujuan
dibuatnya website sebagai media edukasi masyarakat dapat tercapai.
Evaluasi menggunakan framework PeGI dan usability testing telah
menunjukan hal-hal yang perlu diperbaiki dari website Inspektorat Daerah
Kabupaten Boyolali. Dengan analisis PeGI, dapat dilakukan perbaikan dari segi
pengelolaan website yaitu apa yang dirasakan masyarakat kurang memuaskan
yang didapat dari hasil usability testing. Hasil analisis usability testing
menunjukkan dari 4 dari 5 dimensi yang dievaluasi dari website memiliki
usability problem. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari tata kelola website
yang kurang maksimal dapat mempengaruhi kualitas website yang dikunjungi
oleh masyarakat. Penggabungan framework PeGI dan usability testing dalam
penelitian inidiharapkan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk
memperbaiki dan lebih mengembangkan situs-situs website pemerintah di
Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, 2007.
[2] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id
untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, 2006.
[3] S. N. Aprilia, A. F. Wijaya, Suryadi, “Efektivitas Website Sebagai Media E-
government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah
(Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)”, Wacana-
Vol. 17, No.2 (2014), ISSN: 1411-0199, 2014.
[4] F. Alusi; D. I. Sensuse,“Penyusunan Strategi E-Government Berbasis
Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) Di
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional”,Journal of Information
Systems, Volume 10, Issue 1, April 2014, 2014.
[5] W. Handiwidjojo; L. Ernawati,“Pengukuran Tingkat Ketergunaan
(Usability) Sistem Informasi Keuangan Studi Kasus: Duta Wacana Internal
Transaction (Duwit)”. JUISI, Vol. 02, No. 01, Februari 2016, ISSN: 2460-
1306, 2016.
[6] The World Bank, “New-Economy Sector Study”, Electronic Government
and Governance: Lesson for Argentina, 2002.
[7] M. K. Anwar; A. Oetojo S, “Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi
Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA)”, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004.
[8] KOMINFO, “Panduan Penyelenggaraan Situs Pemerintah Daerah,
Kementerian Komunikasi dan Informasi”, 2003.
[9] KOMINFO. http://pegi.layanan.go.id/tentang-pegi/dimensi-pemeringkatan-
e-government-indonesia/. Terakhir diakses 27 Februari 2019.
[10] N. Jakob,“Usability 101: Introduction to usability”, Alertbox, 2012.
[11] Sitokdana, Melkior dan TanaamahAndeka Rocky, “Strategi Pembangunan
E-Culture di Indonesia”,Jurnal Teknik Informatika dan SistemInformasi
Vol. 2 No. 2 Agustus 2016, hal 139, 2016.
[12] Sugiyono,“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Bandung:
Alfabeta, 2009.
[13] K. Roberts, S. Varki, R. Brodie, “Measuring the quality of relationships in
consumer services: An empirical study”, European Journal of Marketing
37(1/2), hal 169-196, 2003.