Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
F~AKSI KARVA PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLtK INDONESIA SEkRETARIAT : JL. JENO. GATOT SUm«>TO • JAl(Jll(fA 10270 TEL.P. MCn•1t. "°'"11. ~
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KARYA PEMBANGUNAH DPR RI TERHADAP
RANCANG..".N UNDAl'!G-UNDANG TEI\ TANG :;,;;;,i8fRVASI. SUMBFR DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSIST1;..1"'1NYA
Disampaikan nleh : Ora. Ny. Oelfah A.S. Harmanto Anggota OPR RI :·320
Assalamu alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Saudara Pimpinan Sidan9,. Saudara Menteri Kehutanan selaku wakil Pemerintah. Saudara-saudara Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.
Pagi hari yang berbahagia ini kembali kita berKumpul dalam Sidang Paripurna Dewan untuk menyelesaikan satu tugas konstitusi Dewan yaitu pembicaraan tingKat IV RancaAgan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya untuk disahkan menjadi Undang-Undang .. Pada kesempatan ini marilah kita menyampaikan puji dan· rasa syukur kehadirat Allah SMW .. T. atas. limpahan rc:khmat taufik hidayahNya kepada kita .baik berupa kesehatan,,keselamatr;n maupun · petunjuk dan k€bijakan berpikir dalam menyelesaikan tugas legislatif Oewan. khususnya penyelesaian RUU . Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko~s.istemnya serta tugas-tugas masa sid£C.n9 .ke-IV 1989-l.990 pada umumnya. Senioga tugar:.-tugas yan ~ telah dai>at diselesaikan Dewan se~ agai wujud nyata p(::mgabdian k( p~.da bangt·.a dan neaara tercinta ini dapat dicatat sebagai amal dan mempero~eh oahala dari oleh Allah S.W~T-
Si dang Dewan yang terhorma·;,.
Sebagai,mana ki ta maklumi I ·ersama bahwa ki ta sedang berada pada perten9ahan tahun kedua Peli te 'l sebagai ta hap akhir dar:i pembangunan jangka panjang 25 tahun perta HL Akhir dari Peli ta V kita harus mampu meletakan l.andasan yang Kus:~ untuk tahap pembangunan berikutnya sehingga dalam pembangunan j,ngka panjang 25 tahun ke dua atau khususnya dalam Pelita VI pe~~ngunan ·Indonesia dapat memasuki pr~ses tinggal landas untuk memacu punbangunan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berd~sarkan Pancasila. Oalam kaitan ini lahirnya Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko~lstemnya yang sedang Kita bicarak~n saat ini e.kan menjadi a.mat pent '.ng sebaga.i salah satu landasan untuk pembangunan secara berkel u'rj utan. Undang-Undang ini secar~ khusus akan mcnjadi perangkat lunaK dan dasar hukum dalam penge '.olaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati Indonesia.
/
sumber daya a lam hayati dan ekosistemnya yang Ki ta miliki .. baik didarat maupun di perairan merupakan karunia. Tuhan Vang Maha Esa yang harus mampu kita kelola sebaik-baiknya dengan tetap memelihara keselarasan.keserasian dan keseimbangan semua unsur-unsurnya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat baik masa kini maupun masa mendatang~ Oleh karena itu sejak semula Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa pengajuan RUU tentang Konservasi Sumber Days Alam Hayati dan Ekosistemnya mempunyai latar belakang dan motivasi yang sangat mendasar dalam rangKa mempersiapkan dan menuju proses tin99al landas pembangunan Indonesia. Disamping itu kondisi obyektif serta adanya kesadaran akan tuntutan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan pula dorongan kehadiran dari RUU ini.
Pimpinan Dewan dan sidang yang mulia.
Sebagaimana telah diungkapkan Fraksi Karya Pembangunan dalam pemandangan umum pada tanggal l.2 Februari 1990° kehadiran UU ini sudah cukup la.ma didambakan. Sej ak 8 tahun yan_g lalu pasal 12 UU Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingKungan hidup telah ditetapkan bahwa ·konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dengan Undang-Undang.
Peraturan parundang-undangan tentang konservasi s·umber daya al.am hayati dan ekosistemnya . yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan Pemerintah kolonial yang bersifat parsial. Sedangkan peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh sesuai . dengan perkembangan masa mendatang~ Oleh karena itulah Fraksi Karya Pembangunan sejak awal menyambut· gembira dan menyampaikan terima kasih atas pengajuan RUU tersebut untuk dibahas bersama a·ntara Dewan dan Pemerintah_
Sidang Dewan yang terhormat~
Oalam pembahasan dan pengambi lan l\eputusan terhadap RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini, FKP bertolak pada pola pikir sebagai berikut :
Pola pikir pertama adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat~ berbangsa dan bernegara~sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itulah produk setiap hukum haruslah dijiwai oleh nilainilai Pancasi,la dan diarahkan untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat Pancasila.
Pola pikir ked4a adalah di dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan : Negara Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan "melindungi segenap ba~gsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,. memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaanp perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tumpah darah Indonesia adalah suatu kawasan dengan bumi, air~ udara berikut segenap isi dan ekosistemnya yang menjadi wilayah tanah air bangsa Indonesia.
2
Sementara itu dite9askan pula dalam batang tubuh UUO 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : "Bumi ,.air dan kekayaan alam yang terf<andung ·didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Pola Pikir ketiga adalah arahan GBHN Tahun 1988 khususnya bidang pembangunan sumber alam dan lingkungan hidup menyatakan antara lain ; bahw~ sumber alam yang kita miliki baik di darat.laut maupun di udara yang berupa tanah~ air~ mineral,. flora dan fauna termasuk plasmanutfah dan lain-lain harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap memelihara manfaat yang bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,. baik bagi bagi generasi mendatang.
sebesar-besarnya masa kini maupun
Pola pikir keempat adalah sebagaimana ditetapkan dalam Repelita V yang berhubungan pelestari.an sumber alam dan lingkungan hidup menyatakan antara lain ; Kelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup tergantung kepada tingkat pemanfaatannya dan kemampuan ekosistem untuk memperbaharui diri" Dalam hubungan ini pemanfaatan sumber alam secara. op~imal.dapat disesuaikan dengan kemampuan untuk memperbaharui diri atau kemampuan teknologi pembudidayaan dan pengelolaan untuk memperbaharuinya secara berkelanjutan.
Pola piki1- kelima ada1ah bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup mengamanatkan kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya peranan lingkungan hidup dalam proses pembangunan Nasional yang berkelanjutan. Salah satu upaya dalam mewujudkan pelestarian lingkun9an hidup sebagaimana.yang diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut, adalah konservasi sumber daya alam.hayati dan ekosistemnya_
Pola pikir keenam adalah Program ·umum Golkar .hasil Munas IV tat.Jn 1988 anta~a lain menyatakan bahwa Golkar memperjuangkan agar setiap langkah dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan senantiasa mengindahkan pentingnya memelihara fungsi. mutu. keseimbangan dan kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup demi menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
FKP merasa gembira bahwa pola pikir tersebut diatas seeara nyata mewarnai pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam pembahasan RUU ini pada tingkat tiI.
Saudara Pimpinan sidang. Saudara Menteri Kehutanan selaku wakil Pemerintah. Sidang yang kami muliakan,,
Berdasarkan landasan dan pola pikir yang telah diuraikan diatas FK,P telah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang merupakan dasar 1noti vasi dan acuan bagi FKP dalam membahas berbagai substansi untuk penyempurnaan RUU ini. Berpedoman pada pokok-pokok pikiran tersebut dalam DIM FKP secara khusus telah disampaikan beberapa substansi baru yang strategis dan per-lu mendapat tempat didalam RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya~
3
Disampin9 substansi tersebut terdapat pula beberapa materi baru yang diusulkan FKP bersama-sama Fraksi lainnya.
Pimpinan Dewan dan Sidang yang mulia.
Sebagaimana telah dilaporkan oleh ketua Pansus RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa sebagai hasil pembahasan Dewan bersama Pemerintah,ternyata RUU ter~ebut telah cukup ·banyak mendapat perub~han baik yang menyangkut substansi. redaksi maupun sistimatikanya.
Menurut pemikiran Fraksi Karya Pembangunan, perubahan yang menyangkut' substansi dari Rancangan Undang Undang tidak mengurangi atau menghilangkan substansi RUU yang diajukan Pemerintah. Pemikiran-pemikiran baru berupa substansi yang diusulkan FraksiFraksi lebih banyak bersifat penyempurnaan terhadap RUU ini untuk kepentingan jangka panjang~
Selanjutnya pada kesempatan in1 izinkan Kami menyampaikan beberapa hal penting dan strategis dari RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang menjadi p erhatian khusus FK_P dan telah berhasil dirumuskan Panitia Khusus bersama Pemerintah~
Judul RUU yang telah disepakati oleh Pansus bersama Pemer·intah adalah Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. FKP berpendapat bahwa judul tersebut telah tepat dan sesuai dengan.bunyi pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentan9 Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang telah menetapkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dengan Undang-Undang. Oisamping itu kesepakatan Pansus bersama Pemerintah · untuk member1kan nama kesingkatan (citeertitel)dari RUU yang telah dirumuskan dalam Bab XIV Ketentuan Penutup pasal 44 yang berbi.my.i : "Undan9-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Konservasi Hayati" sesuai dengan petunjuk penyus.unan Undang-Undang tentang kesingkatan nama dari Undang-Undang. Disamping itu penamaan tersebut adalah tepat berkaitan dengan tiga jenis sumber daya yang disebut dalam Undang-Undang.Nomor 4 Tahun 1982 yakni sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber day.a buatan"
Konsiderans merupakan dasar-dasar pertimbangan yang menJ1wai sebuah undang-undang"Oleh karena itu FKP berpendapat esensi f ilosofis yang menggambarkali motivasi mendasar bagi kehidupan manusia serta esensi sosiologis yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya a.lam hayati dan ekosistemnya tidak terlepas dari pemban9unan Nasional sebagai pengamalan Pancasila sehingga haruslah secara jelas didalam RUV ini.
dicantumkan
Pengungkapan maksud tersebut konsiderans didasarkan atas sebagaimana telah diungkapkan maupun pendapat akhir ini"
diatas secara tegas dan jelas dalam pola pikir Fraksi Karya Pembangunan terdahulu baik dalam pemandangan umum
Oisamping itu dasar pertimbangan lainnya butir-butir konsiderans menimbang dan
sebagaimana diuraikan mengingat RUU yang
pada
telah
4
disepakati dalam Pansus. menurut pendapat FKP telah memuat substansi yang men99ambarkan esensi pertimbangan f ilosof is. sosiologis dan yuridis.
Terhadap substansi asas dan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.FKP memberikan perhatian khusus karena hal tersebut merupakan tumpuan berpikir dari pelaksanaan konservasi serta sebagai acuan untuk memberi kejelasan dan gambaran yang ingin dicapai.Rumusan tujuan . tersebut dapat dijadikan tolok u~ur dari keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dicantumkannya secara explisit substansi asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 2 dan substansi tujuan pada pasal 3 RUU~ menurut pandangan FKP akan lebih mempertegas arah dan kebijaksanaan dalam operasionalisasinya di lapangan. Sedangkan kegiatan Konservasi sebagaimana tercantum dalam pasal S RUU merupakan penjabaran dari · upaya pencapaian tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,sebagaimana bunyi pasal 3 RUU ini~
Substansi lainnya yang cuKup mendapat perhatian FKP a_(Jalah pengaturan hak- pengusahaan di perairan dalam wilayah sistim penyangga kehidupan. Oa1am wilayah in1 tidak hanya diatur pemegang hak ~tas tanah melainkan juga hak pengusahaan di perairan. Di lihat dat-i segi "hak pengusahaan di perairan" sebagaimana dirumuskan dalam pasal. 9 ayat (1) RUU ini jelas yang dimaksudkan bukan hak penguasaan wilayah perairan. Lebih jauh terhadap substansi ini diatur pula secara jelas dan.tegas tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah maupun hak pengusahaan di perairan seperti sungai,. danau 11 rawa,. pasang surut dan lain-lainnya. Henyangkut' substansi ini Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa didalam wilayah sistim penyangga kehidupan setiap pemegang hak atas tanah ··maupun hak pengusahaan di perairan mempunyai tanggung jawab moral "untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
Di dalam wilayah sistim penyangga kehidupan yang mengaland kerusakan baik oleh Karena penggunaan yang kurang tepat maupun kerusakan karena bencana alam atau oleh sebab lainnya harus dilakukan rehabilitasi secara terprogram. · Substansi tersebu.t secara jelas tercantum dalam pasal 10 RUU in L FKP berpendapat terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan di wilayah sistim penyangga kehidupan harus diantisipasi secara dini termasuk faktor-faktor yang memungkinkan akan terjadinya kerusakan p s-:.!hin99a upaya . rehabi li tasi yang akan dilakukan tidaklah terlalu berat~Dengan upaya yang demikian wilayah tersebut akan selalu terja9a dan terpelihara mutu ·dan fungsinya. yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat dai-i satu generasi ke generasi berikutnya.
Sidang Dewan yang terhormat~
Substansi baru yang penting dan yang perlu mendapat perhatian, menurut FKP adalah adanya ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur bhwa pengawetan ke,anekaragaman jenis tumbuhan 'dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan ; pengawetan
5
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana di.a.tur dalam pasal 11 RU'U ini" 8erkenaan dengan substansi ini FKP berpendapat buh1tsa pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya hanya dilaksanakan dalam kawasan suaka alam sedangkan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan didalam dan diluar Kawasan :.:>'iaka a lam_ P€n< .. J,:::.~v·2!tan didalam kawasan suaka a lam bai k yang menyangkut hE!anekaragaman maupun jenis tumbuhan dan satwa merupakan upaya untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian dari kawasan suaka alam. s.::dangkan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa diluar kB.\o\fasan suaka alsm dilakukan dalam upaya menjaga dan menghindarkan dari bahaya I "''PUn<"hc>ri ~ mela.lu i pen9embangbiakan/penangkaran.
Sementara itu di dalam Kawasan Su~ka Alam yang terdlri dari ( Ca•;Jc:ir Alam dan Sual~a Margasatwa~ menurut Fraksi !<~rya Pembangunan
keDiatan yang dilakukan tidak hanya untuk ke9iatan kep~ntingan ilmu ~ pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
akan te.tapi kegiatan penelitian dan , pengembangan tidak. mungkin dipisahkan dari kegiatan tersebut diatas~ Kegiatan PM'1elitian da·n pengembangan di dalam Kawasan Suaka Alam merupakan upaya dalam rangka : st.udi penemuan-penemuan paru bagi pengembangan potensi. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
Oisamping itu khusus yang berhubungan dengan .pengembangan kepariwisataan di dalam zona pemanfaatan Ta.man Nasional, Ta.man Hutan
. Raya dan Wisata Alam,. sebagaimana diatur dalam Pasal 34 RUU ini. menurut Fraksi Karya Pembangunan haruslah senantiasa memperhatikan ktapenti.ngan yang serasi dan . seimbang antarr kelestarian fungsi kawasan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar kawasan bersangkutan ~
Pimpinan Dewan dan sidang yang terhormat,.
Dalam menyoroti RUU Konservasi Sumber Daya Alam Haya.ti Dan Eko<»istemnya ini,. masalah penting lainnya yangmenarik perhatian FKP ial&h dimasukannya substansi baru dalam RUU tersebut. St•lb$tans:i yang d:l.maksud ialah peran serta rakyat yang dimuat dalam Bab IX pasal 37 RUU dan Ketentuan sanksl pidana secq.ra Komulatif yakn 1 di pidana dengan pidana penjara/·kurun'.)an dan d.;onda s~bagaimana diatur dalam Sab XII pasal 40 RUU.
Krsberhasilan pemb~ngunan Nasl.onal sebagai pengamalan Pancasila sa~gat terga.ntung dari partisipasi rakyat sebagairr:::i.ne, ditegaskan dalam
. . ' bagian penutup GSHN 1.988M Oemikian pula ;,..;.:;.,;::,..:.;; den9a.n pr::le!-<:~anaan ·. konservasi, tanpa peran serta rakyat akan mustahil tujuan <lari konservasi akan dapat tercapai den9an baik.
Keikutsertaan rakyat secara langsung dalam kegiatan konservi'.Si baik secara perorangan maupun dalam kelompok-kelompol<\ masyaraka't yang terorganisir maupun tidak terorganisir diarahkan. digerakkan clan dimotivasi oleh Pemerintah~ Peranserta secara aktif akan tujuan konservasi yang tidak
6
memberiKan wujud lepas l<:aitannya
nyata tercapainya dengan kepentingan
Pembangunan Nasional dan kesejahteraan rakyat masa kini dan masa yang akan datang"
Disamping itu yang lebih mendasar dalam meningkatkan peran serta ra.K).1<:1t tersebut adalah upaya menumbuhkan,, mengembangkan dan meningkatkan sadar konservasi bagi rakyat, sebagaimana bunyi Pasal SI' ayat (2) RUU ini MSadar konservasi dimaksud dimulai dari pen9enalan. pem£1haman dan penghayatan akan makna dan kegunaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi pembangunan.kesejahteraan dan kehi.dupan masyarakat. Sadar konservasi ini perlu ·ditumbuhkembangkan sejak dini.Oleh karena itu pengertian dan penghayatan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan generasi muda perlu ditumbuh kembangkan baik melalui jalur pendidikan sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi maupun jalur pehdidikan luar sekolah.
Hengingat pentingnya peranan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi kehidupan dan kesejahteraan baik masa kini maupun masa mendatang. menurut Fraksi Karya Pembangunan ancaman hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan RUU ini haruslah cukup berat sebagaimana diatur dalam Pasal 40.
Adanya ketentuan yang mengatur sanksi pidana secara komulatif yang cukup berat atas kejahatan dan pelanggaran dalam RUU in1 .·.. merupakan upaya untuk mencegah tidak terjadinya perbuatan yang sengaja atau tidak yang melanggar aturan yang menyangkut. larangan....;larangan yang ditetapkan~
Dalam ketentuan ini disebutKan misalnya ; Pasal 40 ayat (l) ; Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal .19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (l)di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 200 (dua ra.tus) juta rupiah,demikian pula halnya dengan ayat (2) , (3) dan (4). Dengan demikian menur'ut hemat FKP RUU ini khususnya yang mengatur ketentuan pidana cukup memberikan pengaruh yang bersifat mendidik bagi maayarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya" Secara Khusus dengan adanya sanksi pidana penjara dan.denda yang secara komulatif dicantumkan dalam RUU ini yang menjadi kepedulian FKP dalam rangka memberikan perlindungan, pengamanan terhadap segala untuk kemungkingan terjadinya perusakan kawasan suaka alam dan kawasan pelestar·ian alam maupun upaya mencegah terjadinya pemanfaa.tan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh yan9 tidak bertan9gung jawab.
Saudara Pimpinan, Saudara Menteri selaku wakil Pemerintah, Sidang Dewan dan hadirin yang Kami muliakan.
Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkan Fraksi kami m~nggambarkan suasana pembahasan RUU ini baik dalam Panitia Khusue_ Panitia Kerja~ Tim Perumus maupun Tim K.ecil~ Fraksi kami sadar sepenuhnya bahwa sua.sana yang melatar belakangi pembahasan tersebut
7
akan turut mewarnai dalam menyelesaikan Undang-Undang ini. Heskipun dalam pembahasan ·Ruu tersebut tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dan diskusi yang cukup hangat dengan memerlukan banyak waktu. tenaga serta pikiran. namun berkat dijiwai oleh semangat ke gotong royongan dan asas kekeluargaan yang penuh dinamika , bukan saja telah mampu memberikan jalan keluar yan~ baik _ akan tetapi lebih dari itu yaitu merupakan wujud dari kokohnya semangat persatuan serta t'balnya tekad unt0k mengembangkan tradisi konstitusional.·
Peranan Pimpinan Pansus yang mempunyai kepemimpinan kolektif itas d.,lam memandu dan menjembatani alur pikir perbedaan pendapat ah99ota Pansus dalarn membahas RUU ini~ mewarnai dan menentukan keberhasilan pencapaian musyawarah dan mufakat bulat dari substansi diputuskan sehing9a pembahasan setiap substansi dapat berjalan dengan lancar" Demikian pula peranan dari Fraksi-Fraksi dalam urun pendapat dan pemikiran bagi kesempurnaan RUU ini telah tercermin dari daftar inventarisasi masalah yang diajukan masing-masing fraksi. Yang tidak kalah pentingnya adalah peranan Pemerintah yang dalam hal ini diwal<ili oleh M~nteri Kehutanan besert;a stat_ dengan sikap terbuka, arif dan bijaksana benar-benar telah membawa suasana pembahasan yang demokratis sehin99a jalan keluar setiap permasal~han
yang dijumpai dapat diselesaikan dengan baik"
Suasana dalam penyelesaian tugas pembahasan RUU tersebut menurut pandangan Fraksi Karya Pembangunan cukup menggembirakan. semua Fraksi maupun Pemerintah dalam awal melangkah pembahasan RUU ini telah mempunyai niat yang sama yaitu tekad untuk mensukseskan dan mempersembahkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Oan Ekosistemnya in1 . bagi kepentin9an pembangunan bangsa dan nega·ra tercinta untuk masa kini dan masa mendatang.
Sidang Dewan yang kami muliakan,
Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan diatas. maka Fraksi Karya Pembangunan sampailah pada pendapat akhirnya. Dengan didahului ucapan : Sismillah hirrahman.nirrahim maka Fraksi Kar-ya Pembangunan m.s!J.Y..g.t_Y.J!J..~. §.~.P.~.!1!:! .. hl.'l.~/..~. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Oaya Alam Hayati. Dan Ekosistemnya.untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Oalam pelaksanaan Undang-Undang in1 nanti, Fraksi Karya Pembangunan kiranya perlu menyampaikan beberapa harapan berikut. Pertama dalam waktu yang tidak terlalu lama Pemerintah sudah dapat menyiapkan perangkat Peraturan Pelaksanaan sabagaimana yang tersu'r-at dalam Undang-Undang ini. Oalam hubungan .ini Fraksi Karya Pembangunan akan sangat berterima kasi h apabi la berbaga.i masukan. yang tel~h di:sampai kan dalam pembaha~an RUU namun belum tertampung baik dalam pasal. maupun di penjelasan dapat kira.nya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.
Harapan kami yang kedua adalah sei~lah di undangkannya UndangUndang t~ntang Konservas.i Sumber Daya nlam Hayati dan Ekosistemnya ini. kiranya Pemerintah dapat segera melaksanakan berbagai upaya untuk memasyarakatkan Undang-:.Jndang ini secara meluas"
8
Oisamping itu upaya menumbuh suburkan sadar konservasi secara dini setelah disahkannya Undang-Undang ini diharapkan dapat direalisasikan secara terencana, pragmatis dan berkelanjutan,. sehingga peran .serta rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemn~a dapat diwujudnyatakan secara konkrit"
Saudara Ketua. Pimpinan Sidang~ Saudara Henteri,. Sidan9 Dewan dan hadirin yang kami muliakan,
Oemikianlah Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan dalam mengantar di$ahkannya Rancangan Undang-Undan9 Tentang Kqnservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menjadi Undang-Undang_ Sebelum kami mengakhiri Pendapat Akhir Fraksi kami ini.perkenankanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini,.menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fraksi ABRI,.Fraksi PP,.· dan Fraksi POI serta pihak Pemerintah atas kerja sama yang penuh pengertian,diil<uti saling asah,.asih dan asuh sehingga .tugas yang cukup berat dan mulia ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya~
-Terima kasih dan pen9hargaan FKP kami sampaiKan pula kepada : HPI,.WALHI,.KELOHPOK .lO LINGKUNGAN HIOUP DAN ASSOSlASl PEN.GUSAHA FLORA DAN FAUNA atas segala ms.sukan yang te1ah disampaikan kepada FKP secara langsung melalui rapat dengar pendapat umum-
Ucapan terima kasih FKP, kami sampaikan pula kepada seluruh mass ·media baik·cetak maupun media ~lektronika yang telah menyebarluaskan kegiatan pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya., mulai sejak pembicaraan tingl<at I sampai dengan pembicaraan tingkat IV ini~ Selanjutnya tak lupa Fra~si Karya Pembangunan menyampaikan penghargaan dan terima kasih . kepada sekretariat Pansus maupun Sekretariat Oepartemen Kehutanan Y•ng dengan segala ketekunan tanpa mengenal lelah dan waktu telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini#
Semoga Allah SftW-Tft Tuhan Yang Maha Esa memberkati amal kita semua~
Wabillahi tauf iq wal hidayah wassalammua.laikum WrM Wb
9
Jakarta.19 Juli 1990
FRAKSI KARYA PEHBANGUNAN DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I. FRAKSI ABRI
--------------------------------------------------------PENDAPAT AKHIR FRAKSI ABRI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNOANG REPUBLIK INDONESIA
TENT ANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
0 AN EKOSISTEMNYA
Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang; Yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan selaku wakil Pemerintah beserta Staf; Yang terhormat Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati.
Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan rakhmat S"erta ridho-Nya kita dapat menghadiri Sidan9 Paripurna yang terhormat ini da1am rangka Pembicaraan Tingkat IV Pengambilan Keputusan atas Rahcangah Undah9-Undan9 tentang Konservasi SumberOaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam keadaan sehat wal'afiat.
Fraksi ABRI menyambut Pembicaraan Tingkat IV ini dengan perasaan lega, karena Dewan Perwaki1an Rakyat bersama Pemerintah te1ah berhasil menyelesaikan Pembahasan Rancangan Undang-Undang ini sesuai jadwal yang ditetapkan. Ke 1 ancaran pembahasan dan kesepakatan yang di has i l kan, se 1 ai n di sebabkan adanya sa ling pengert i an, ban tu membantu deng.an berlandaskan pada sikap luwes yang tumbuh baik antar Fraksi, maupun antara Pe mer i ntah dengan semua F raks i se lama berlangsungnya pembahasan, juga te1ah diterimany.a berbagai masukan dari masyarakat baik melalui media massa, maupun yang di1akukan melalui pertemuan tatap muka sebelum dan menje1ang Pembicaraan Tingkat III.
Sidang Dewan yang Kami muliakan.
Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat III untuk membahas Rancangan Undan9-Undan9 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Fraksi ABRI menaruh harapan besar bahwa pembahasannya akan ber j a 1 an l ancar da 1 am suasana keke l uargaan, walaupun disadari kemungkinan perbedaan pendapat akan selalu muncu1, bahkan ~n9kln merupakan kendala yang akan menyita banyak waktu dan energi, bukan karena materinya yang berat, tetapi justru karena masalah ini, di samping mempunyai kedudukan yang strategis, juga karena sifatnya sangat menyentuh mutu kehidupan manusia Pada umutnnya dan kesejahteraan rakyat Indone~ia pada khususnya, bahkan akan mempunyai pengaruh di dunia internasional. Memasuki Pembicaraan Tingkat III, walaupun diawal i dengan perbedaan pendapat dan adu ar9urnentasi yan~ sengit dalam rnemp&rtahankan s1kap Fra~•inya masing-masing khususnya terhadap perobahan ei st i mat ii<a Rancangan ·undang-Undang yang di aj ukan Pemerintah aeb.agai penyempurnaan Rancangan Undang-Undan9 yang te1ah ada, yang kemudian digunakan sebagai bahan acuan pembahasan se 1 anj utnya. Upaya mencapa i kesepakatan dengan meme 1 i hara suas:ana keke 1 uar9aan yang akrab, me la l u i pendekatan untuk bertuk~r pikiran, telah menjauh.kan sikap yang dapat memperuncing apala91 menJaa1 f<ete9an9an.
1
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Perkenankanlah sekarang Fraksi ABRI menyampaikan pandangan tentang muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pelaksanaan pasa1 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 ten tang Ketentuan-Ket.entuan Pokok Penge 1o1 aan Li ngkungan Hi dup dan pasal 32 ayat (1) serta pasal 34 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Kenyataan menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada. Sedang yang berlaku sekarang merupakan warisan pemerintah kolonial ;,rang beraneka ragam coraknya dan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pembangunan hukum serta kebutuhan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya alam hayati dan ekos i stemnya merupakan bagi an terpent i ng dari sumber day a a lam, yang kehadirannya sangat dibutuhkant dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusiat maka upaya koneervasinya mutlak menjadi kewajiban tiap generasi. Untuk itu setiap pelanggaran yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap fungsi kawasan maupun terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, patut memperoleh hukuman yang berat, tidak saja berupa pidana dendat tapi juga pidana badan. Karena kerusakan yang ditimbulkan akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Da 1 am Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang ten tang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Fraksi ABR! telah mengemukakan sikapnya sebagai berikut :
1. Dapat memahami upaya Pemerintah yang t~lah menge1uarkan peraturan perundang-undangah beserta aturan pelaksanaannya, walaupun bersifat sektoral, dalam menanggulangi permasalahan 1ingkungan.
2. Sangat menyadari adanya berbagai masalah yang timbul te1ah mengancam kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan sudah sangat mendesak untuk diatasi demi kesinambungan kehidupan bangsa Indonesia dan Pembangunan yang sedang dilaksanakan.
3. Pencabutan perundang-undangan sebagai warisan kolonial dan bersifat partial serta kemudian menggantinya dengan Rancangan Undang-Undang ini, merupakan upaya yang sangat tepat, dipandang dari segi tepat waktu maupun tepat guna. mengingat kondisi 11n9kun9an yang makin kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk tarus dibiarkan.
Sikap Fraksi ABRI yang dituangkan dalam Pamaridangan Umumnya, t91ah sejalan dengan kehendak Pernerintah seperti dalam jawabannya pad a s i dang Par i purna Dewan Perwak i l an Rakyat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap R•ncangan Undang-Undang tentang Konservui Sllrnber Oaya A lam Hayati d.an Ekosistemnya. ·
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Selanjutnya perkenankanlah Fraksi ABRI menyoroti beberapa materi pokok atas Rancangan Undan9-Undan9 Konservasi Sumber Caya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut. Seperti diamanatkan oleh GBHN bahwa salah sat~ modal dasar pembangunan Nasional yang dimi 1 iki oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat didarat dan dilaut memberikan kehidupan bangsa disegala bidan9.
2
Pengalaman Pelita I sampai dengan Pe1ita V sudah membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan antara lain adalah sebagai hasil pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki. Di sektor pangan, keberhasilan swasembada beras, yang telah dicapai seja-k tahun 1984, menunjukkan keberhasilan atas pemanfaatan sumber daya alam hayati, dengan memperhatikan faktorfaktor dominan antara lain faktor-faktor flora dan fauna, klimatologi, hidrografi, demografi, sosial budaya dan lain-lain. Keberhas i 1 an pad a sektor pangan, te 1 ah pu 1 a member i kan dampak yang beraspek pemerataan dan tercapainya Stabilitas Nasional, yang pada dasarnya- memberi kan i k 1 i m yang sangat menguntungkan dalam memacu pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional bangsa Indonesia akan berjalan terus seiring dengan perikehidupan bangsa da1am mencapai tujuan nasional disamping mensejajarkan dengan negara-negara yang telah maju. Oleh karena itu dituntut pul~ penyediaan sumber daya alam hayati secara optimal guna menunjang derap pembangunan baik untuk masa kini maupun masa depan. Sumber Daya Alam Hayati yang menyatu dengan Ekosistemnya, memi l iki ni1ai yang sang·at strategis karena sifatnya yang dapat diperbaharui, namun unsur-unsurnya sangat rapuh dan tidak bisa diganti. Dengan demikian dalam upaya melestarikan pemanfaatannya menunjang pembangunan perlu diupayakan kelestarian keberadaan unsur-unsurnya, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada dewasa in i sudah di rasakan sebaga i kebutuhan yang mendesak. Langkah pengawetan keanekaragaman jen is tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya diharapkan dapat menjamin kelestarian unsur-unsuisumber daya yang sangat bermanfaat bagi kepentingan rekayasa teknologi dibidang industri pertanian dan lain-lainnya termasuk manfaat yang bersifat spiritual untuk menyadarkan umat akari keagungan sang maha Pencipta. Wilayah sistem penyangga kehidupan sebagai wadah terjadinya proses ekologi yang sangat diperlukan bagi penopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya perlu dirasakan pelestariannya. Kerusakan suatu wi layah sistem Penyangga kehidupan akan dapat menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia yang mendiami daerah pengaruh dari wilayah tersebut. Oalam upaya pelestariannya perlu dipersiapkan pola dasar pembinaan wilayah yang antara 1 ain menyangkut pengaturan tata ruang dari wi 1 ayah tersebut, sehingga segala kegiatan dan usaha masyarakat yang berada diwi layah tersebut, tidak mengganggu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati. Ketentuan mengenai wilayah benar~benar harus dapat dilaksanakan dan ditaati agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Fraksi ABRI mengajukan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil yang berada di w~layah obyek konservasi. Hak-hak dan kepentingan masyarakat tersebut agar tetap memperoleh perhatian, sebagai perwujudan salah satu tujuan konservasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah dapat dirumuskan dalam penjelasan pasal 9 ayat (3). Se 1 an j u t n y a F r a ks i AB R I i n 9 i n men yo rot i mas a l ah k a.was an konservasi yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia khususnya dalam Pelita I sampai dengan Pelita V telah banyak kehilangan unsur Sumbe~· Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai akibat pemanfaatan yang kuran9 bijaksana, masih sederhananya tingkat p~ngetahuan masyarakat, berbagai kepentingan pembangunan serta terjadinya berbagai bencana alam. Keadaan ini mungkin masih akan dapat berlangsung dimasa yang akar datang sehingga harus ada upaya khusus agar keberadaan unsurunsur sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya benar-bena;-di tangan i. Kawasan konservasi akan merupakan j ami nan bahkan
3
r
menjadi benteng terakhir yang harus dipertahankan dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap kelangsungan fungsinya, sebagai wadah penyelenggara konservasi secara khusus. Disamping itu kawasan konservasi juga akan dapat menjadi pa1agan persai n9an berbaga i kepenti ngan masyarakat da 1 am memenuh i kebutuhan kegiatan dan usahanya, apalagi bila di da1am kawasan tersebut terdapat potensi alami yang dapat mengundang kepentingan usaha kegiatan ekonomi. Fraksi ABRTI berpendapat diperlukan adanya kesungguhan tekad da1am menjaga kel&starian kawasan konservasi demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu Fraksi ABRI mendukung dan mempertahankan agar masa 1 ah kawasan suaka al am dan kawasan pe1estarian alam tetap merupakan bab-bab tersendiri seperti yang diajukan o leh Pemeri ntah. · Fraksi ABRI menyambut baik usaha Pemerintah. menetapkan wi layah seluas lebih kurang 12,5 juta Ha menjadi kawasan.konservasi yang terdjri dari daratan dan perairan/laut. Bahkan dalam Pelita VI akan dikembangkan menjadi 18, 7 juta Ha daratan dan 10 juta Ha perairan/laut. Langkah-langkah tersebut merupakan, langkah yang sangat berarti bagi kepentingan ke1estarian sumber daya a1am hayati sekaligus akan memberikan perasaan 1ega bagi dunia 1'nternasiona1 yang sedang demam akan lingkungan hidup. Kawasan konservasi khususnya .kawasan pelestarian alam, selain bermanfaat memenuhi manfaat sebagai wahana ilmu pengetahuan, pendidikan, hydro orologis, sumber plasma nutfah, iklim dan lainlain, juga memiliki potensi daya tarik bagi wisatawan. Keindahan al am, keanekaragaman j en is tumbuhan dan satwa bese rta ekosistemnya, dalam suasana yang alami perlu dimanfaatkan bagi pengembangan kepariwisataan. Namun usaha-pemanfaatan ini harus dapat dikelo1a dan diusahakan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi kelestarian fungsi kawasan tersebut.
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Seperti diamanatkan oleh G8HN bahwa pemban9unan tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan masyarakat. Konservasi Sumber Daya Alam. Hayati dan Ekosistemnya, menjadi bagian integral dari pembangunan nasional juga ditujukan untuk men;ngkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan umat. Sudah sewajarnya apabila masyarakat secara aktip berpartisipasi dalam upaya konservasi ini. Demikian pula bahwa sumber daya alam hayati dan ekos i stemnya yang berada di tengah keh i dupan masyarakat Indonesia serta telah membuktikan pula bahwa me1alui upaya pembangunan te1ah dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu sekal i memahami benar arti konservasi agar dapat berperan aktif dalam usaha konservas i bersama pemeri ntah. Masyarakat per1 u di ti ngkatkan kesadaran akan kewaj i ban dan tanggung jawabnya, untuk menjaga ke1estarian sumber daya alam tersebut dengan mematuhi berbagai program penataan dan penyuluhan, serta pembinaan yang terarah, berencana dan berkelanjutan.
Fraks i ABRI sependapat pendapat untuk menempatkan masa l ah peran serta rakyat dalam bab tersendiri, dan merupakan Bab bar~ da 1 am Rancangan Undang-Undang in i. Sete 1 ah· memahami permasalahan-permasalahan yang te1ah diuraikan diatas, maka jelaslah manfaat dari adanya Undang-undang ini yaitu memberikan arah tentang kebijaksanaan nasiona1 dibidang konservasi sumber. daya alam hayati dan ekosistemnya, juga dalam rangka pembangunan hukum nasional.
4
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Selanjutnya Fraksi ABRI ingin menyinggun9 masalah-masa1ah yang kami anggap pelik (crucial points) selama pembahasan antara lain
1 • Masa 1 ah pe rubahan j udu 1 Bab I I I Pengawetan Jeni s Tumbuhan dan Satwa menjadi Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya. Perubahan te~sebut bermula dari usulan Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang kemudian oleh pemerintah dijabarkan dalam bentuk restrukturisasi sistematika dari Rancangan Undang-Undang yang asli. Menurut pendapat Fraksi ABRI konsep penyempurnaan tersebut'terlihat lebih ruwet dan mengandung hal-hal yang tidak konsisten. Berdasarkan ha1 tersebut diatas maka oleh Pemerintah disusun kembali konsep penyempurna•n yang setel•h dikaji lebih jauh serta set'31ah menerima penjelasan tambahan dari pemerintah dan saran-saran dari Fraksi lain, maka Fraksi ABRI dapat menerima konsep yang telah disempurnakan tersebut.
2. Masalah K•tentuan Pidana. Semula Fraksi ABRI berpendapat bahwa pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan pelan99aran terhadap laran9an-laran9an sebagaimana termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, cukup densan memberikan pilihan atau penggabungan antara pidana badan dan denda, walaupun jum1ah pidananya diperberat. Hal ini dimaksudkan agar disamping memberikan kebebasan hakim yang akan mengadilinya, juga dengan memperhat i kan kondi s i masyarakat k·i ta yang pad a umumnya masi h kurang ti ngkat pengetahuannya khususnya tentang kon&ervasi sumber daya a1am hayati dan ekosistemnya. Wa1aupyn pada mu1anya timbul perbedaan pendapat diantara para Fraksi dan juga den9an Pemerintah yang semula SEHHtndapat dengan Fraksi ABRI, namun sete 1 ah mendapat, penjelasan Pemeeintah, bahwa :
a. Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan uneur terpeftt.in; dari sumber daya. alam yang ~1ra~nya tidak Q~p~t diganti.
-'>• Karena s i fatnya yang 1 uas dan men)lan@kut. ~epent i ngan maayarakat eecara menyeluruh, ~ka hal ini merupak<:ti·1 ~99!.lng Ji!\wab dan kewaj i ban pemer i ntah serta se 1 uruh ..,aayarak~t.
c. K'fr'A~~an atau ~n!fm.Ya sv.~t.u K~W~§~!", tumbuhan atau Htwa yang, di 1 i ndungi merupakan kerugi an JIW"IQ ~~fl9~t O.aar dan tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk ~!1inya~
Akhi rnya 4 diNfPl!h fH!~~ 1tesepakatan bahwa untuk memberikan hukuman yang berat. bagi pel&l'\ggar perlu dipid~na tiq~k aaja berupa pidana denda tapi juga p1daM• Qadan. Han~rut Fraksi ABRt, perbedaan pendapat ter~Qut san9at g~ik sek~11, wal&~p~n cukup memaka.n -ner9i. Ha1 ~~rsebut menunjukkan betapa Pe1"t:tetihtR ttan rasa tanggung jawab dari seluruh Fraksi serta Pemerintah akan pentingnya Konservasi sumt:,er Daya. Ala.m Hayati dan f;ko&tistemn11a.
3. -Kasa la~ P~1;:.unj1,-!k Te.knik Penyusunan Pen.&ndang-yng!ngan. Hingga saat ini be1um ada ketentuan tentang Petunjuk T~knii-< Penyusunan Perundang-undangan yang definitif untuk dapat dipakai sebagai pedoman di dalam penyusunan Vndang-~ndang,
5
seperti Algemene Bepalingen van Wetgeving. Hal tersebut da 1 am pembahasan Ranc;angan Und ang-undang in i te 1 ah menimbulkan perbedaan pendapat yang memakan waktu dan energi.
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Marilah kita bersama-sama pada sidang yang berbahagia ini mengamati materi-materi yang san;at penting, m,nd$Pat Perhatian masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat yang dapat diserap Fraksi ABRI, dapat ditampvng di dalam Rancangan Undang-Um;Jang ini serta telah dapat terakomodasikan se~ar~ pr9porsional ·antara lain: ·
a. Bahwa Rancangan Undan9-U~dan9 tentang Konservasi Sumber Day~ Alam l-layati dan ·. eko$istemnya ini telah menjantin diperhatikannya masalah Pertahanan Keamanan Negara den9an memasukkan Undang-Und•ng No. ?O Tahun 19$2 ten'tang Pertahanan Keamanan Negara di dalam· t<onstid~rans Mengin9at.
b. Bahwa Rancan9an Undang-Undang in i te 1 ah merupakan pelaksanaan dan tindak l~njyt dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentan9 Ketentuan-Ketent"u~n Pok9k Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Bahwa Rancangan 1Jndan9-Undang , n, te 1 ah mencabut Undangundang warisan kolonial yang tidak sesuai · lagi dengan perkembangan hu~~um dan k~pent.ingan nasional $eperti, termuat dalam Bab XIV pasal 43.
d. Bah~a Rancangan Undang-Undang ini telah m~nc~kup koneervasi di darat dan di perairan Indonesia termasuk Zone Ekonpmi Eksklusif, seperti term~at dalam pasal 9 ayat (1).
e. Bahwa Rancangan Undang-Undang. ini tel ah meneantumkan pember i an sanks i hukuman yang t>erupa $ank$ i pi dana kumulatif, yaitu pidana penjara Qan d~nda terha~ap · segala bantuk pelanggaran dibidan9 konservasi S$perti yang termuat da1am Bab XII pasa1 40,
Dengan demikian maka usul saran dan keinginan Fraksi ABRI Yang dikemukakan didalam pembicaraan tingkat III telah tertampung secara memadai, baik di konsiderans, di batang tvpuh, m~upun di penjelasan Rancangan Undang~Undang tersebut. · Mempertimbangkan ha1-hal tersebut diatas Fraksi AaRI m~nyat~kan dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya Rancangan Undang-undan~ tentang Konservasi Sumber D~ya Alam Hayoti dan ~kosist~mnya ini untuk disahkan menjadi Undang-undang ol~h Pr•siden R9PUblik Indonesia. Selan,Jutnya perkenankanlah kami menyampaikan beberapa harapan 'Fraksi ABRI, sebagai berikut :
1. Setelah Rancangan Undang-Undan~ ini disahkan.menjadi Undangundang Fraksi ABRI menghimbau Pemerintah ag~r se9era melakukan 1angkah-1angkan penyiapan 13 peraturan perunc;iangan sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini. .· ·
2. Karena Rancangan Undang-Undang in1 dapat ~igunakan untuk menangkal issue dunia tentang pengrusakan hutan tropis, kiranya Pemerintah segera dapat mengkampanyekan ·di dunia Internasional, bahwa ban9$a Indonesia benar-benar memperhatikan masal.ah ko.nservasi.
3. Rancangan Undang-Undang in i te 1 ah m-m1,.1at p~ 1 a peri;tn serta rakyat d~ 1 am rangka konservasi. Unt1,,1k ha 1 tersebut dapat kiranya pemerintah da1$m waktu tidak ter1a1u l~m~ telah dapat memasyar~katk~n undan~~~nd,ng ini.
•
4. Oalam rangka pelaksanaan kegiatan perli.ndungan sistem penyangga kehi dupan sang at di harapkan agar Pemer i ntah me1akukan penataan wi layah tersebut, supaya dalam jangka panjang t;dak mengakibatkan mala petaka terhadap daerah oengaruh dari wilayah yang bersangkutan beserta ekologinya.
5. Dalam pengelolaan kawasan konservasi maupun penataan wilayah sistem penyan99a kehidupan bi la diperlukan pem1ndahan penduduk yang berada di wilayah ters•but agar hak serta kepentingannya memperoleh perhatian, dengan cara memberikan santunan Yang dapat meningkatkan prospek kehidupan yang lebih baik, termasuk pemberian ganti rugi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Upaya meningkatkan sadar konservasi sangat diperlukan da1an ran9ka menjamin keberhasi 1an pelestarian sumber daya a lam hayati yang merupakan bagian dari peningkatan sada: lingkungan hidup. Fraksi -'BRI mengharapkan agar upaya peningkatan sada:· konservasi ini, dikembangkan me1a1ui pendidikan baik forme! maupun non formal dan penyuluhan se~ara luas kepada masyarakat. ·
7. Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan pengembangan bidang pariwisata. perlu direncanakan dengan seksama, terkoordinasi dengan penentuan tanggung jawab yans jelas dan tegas dan memperhatikan fungei kawasan sebaga i faktor yang utama.
Saudara Pimpinan Sidang; saudara Menteri Kehutanan .beserta Staf; Saudara Anggota Dewan yang berbahagia d•n; Si dang Dewan yang kami mul iakan.
Sebelum mengakhiri pendapat akhir Fraksi ABRI ini i
perkenankanlah dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tel ah memberi kan masukan yang sangat berharga, sehingga. dapat lebih memper1uas cakrawala pandang Fraksi ASRI dalam memperjuangkan as~irasi rakyat untuk ditempvng dalam Rancang&n Undang-Vndang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. · Ucapan terima kasih kami tujukan pula kepada Fraksi Karya Pembangunan. Fraks i Parta i Persatuan· Pembangunan, Fraks i Parts i Demokrasi Indonesia dan Pemerintah yang senantiasa berpijak padre itikad, kemauan serta tekad kebersamaan di dalam adu argumentasi yang mewarnai seluruh pembahasan Rancangan UnQang-Undang ini. Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretariat PANSUS yang te1ah membantu kelancaran jalannya pembahasan, demikian pula kepada wartawan media massa, radio d;.~.'" televisi yang tel ah mel iput jalannya persidangan serta menyeb~r 1uaskan hasilnya kepada masyarakat. Seki an dan terima kasih, Semoga Tuhan Yang Maha Esa · selal u memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada bangs~i Indonesia, aerta memberikan kekuatan Iman kepada kita sekalian dalam me1aksanakan tugas-tugas selanjutnya.
7
Jakarta, 19 Juli 1990 Juru Bi~ara F-ABRI,
ttd. ZAJNVDDIN ;
Nomor Anggota 486
PENDAPAT AKHIR
FRAKS I PERSATUAN PEMBANGUNA11
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - RI
TERHADAP
RANC&\l'GAN U1~D&~G-UNDANG
T E N T A N G
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA
II
II
II
II
" II
"
"
" II
" II
" DISAMPAIKAN OLEH JURU BICARA ;, H. ABDULLAH CHALIL
ANGGOTA DEWAN PERWAKILA..\1 RAKYAT RI NOHOR ; 61
TANGGAL 19 JULI 1990.
m FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENO. GA TOT SUBROTO TELP. 6801428 • 6801430 JAKARTA
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERSATUAN PEMBA..~GUNAi~
DEWAi\J PERWAKILAN RAKYAT - RI
TERHADAP
R.k\J CA1\JG AN UNDANG-UNDAi~G
T E N T A N G .
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI . DAi~ EKOSISTEMNYA
I 4•o.
DISAMPAIKAN OLER JURU .BICARA : H. ABDULLAH CHALIL . ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI NOMOR ; A 61. • .. . .
Assalamu'alaikurn Wr. Wb. :· c.
Saudara Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Dewan dari . semua Fraksi yang terhormat,
Saudara 11enteri Kehutanan selaku Wakil Pemerintah be~
Staf yang kami hormati,
Hadirin yang berbahagia.
Sudah sepantasnya bila pada kesempatan ini kita pan -
jatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melim -
pahkan rahmat karunia-Nya kepada k~ta sekalian, sehingga -. '
pada hari ini kita dapat bersama~sama menghadiri Sidang Pa
ripurna Dewan dalam rangka menyampaikan Pendapat Akhir
Fraksi-fraksi ..... .
. ,
Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoslstemnya.
2
Dengan akan disyahkannya Undang-undang' Tentang Kon -
·~rvasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisternhya ini, bang
sa kita mencatat sejarah baru, karena telah lahir sesuatu-•
' ¥ang sangat ditunggu-tunggu oleh segenap rakyat yang men
dambakan terciptanya konservasi sumber 4aya alam hayati
dan ekosistenmya secara baik.
Apalagi di saat bangsa kita tengah melakukan pembang~
nan di segala bidang yang tentu memberikan konsekwesi mun-
culnya dampak di berbagai bidang, maka lahirnya Undang
undang ini merupakan ikhtiar untuk memberikrul ~erlindU11gan,
sekaligus pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistenmya.
Karena itu Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut ge~
bira akan disyahkannya Undang-undang ini yang telah beber~
~akali mengalami penyempurnaan sets-lah menerima masukan-ma
sukan dari Fraksi-fraksi. Itu membuktikan bahwa Pemerin -
ta~ cukupr responsif terhadap usaha untuk memperoleh nilai
terbaik dari masukan-masukan semua fraksi.
Dalam hal ini dapat dilihat misalnya, kalau semula
' RUU yang diajukan Pemerintah ini hanya 38 Pasal dan 11 Bab,
maka setelah mengalami berbagai penyempurnaan da? masukan
dari Fraksi-fraksi akhirnya menjadi 45 Pasal dan 14 Bab.
Hal ini membuktikan betapa semua pihak baik Pemerintah mau
punFraksi-fraksi berkeinginan agar Undang-undang ini meme-
nUJ."'-ii q.i..1tutan
. •
·.
· .
·.
•
3
nuhi ttmtutan pembangunan yang telah, sedang dan akan di
jalankan. Dengan sikap arif dan keterbukaan Pemerintah -
dalam menerima masukan-masukan dari Fraksi-fraksi sehing
ga itulah Undang-tmdang ini telah dirumuskan sedemikian -
rupa yang diharapkan mampu mencakup semua permasalahan •
yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati-
dan ekosistemnya.
Saudara Pimpinan dan Sid~~·g yapg terhormat.
Fraksi Persatuan Pembangunan sepenuhnya menyadari her
hasilnya rumusan Undang-undang ini berkat kerja keras dan
kerjasama yang harmonis antara berbagai pihak yang sangat
mendambakan lahirnya Undang-undang ini.
Untuk itu ijinkanlah dalam kesempatan ini Fraksi Per-
satuan Pembangunan menyampaikan penghargaan dan ucapan te-
rimakasih sebanyak-banyaknya kepada :
1. Saudara Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempa -
tan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir Frak ' -
si Persatuan Pembangunan terhadap RUU Tentang Konservasi
si Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
2. Saudara Pimpinan serta para Anggota Panitia Khusus, Pa -·
nitia Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus tentang RUU ini, -
yang telah berupaya sekuat tenaga dengan penuh kesun&
guhan sabar, disiplin dan penuh toleransi serta sa
ling p·engertian.
3. Saudara Menteri Kehutanan selaku Wakil Pemerintah be-
serta Staf atas segala keterbukaannya dan selalu bersi
kap demokratis ......... .
4
kap demokratis yang d~ikuti sikap aFif dan bijaksana-
dalam menyerap semua aspirasi.yang dis4mpaikan selu -
ruh Fraksi. • 4. Sekretariat Panitia Kfn,Jsus DPR RI yang telah bekerja-....... ·.·
keras, dalam melayani r'dan menyelesaikan tugas-tugas -
nya sehingga segala. sesuatu yang bert?-lian dengan pe
nyelenggaraan sidang-sidang dan materi persidangan da
pat dilayani secara memadai.
. Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat,
Kalau kita lihat sebenarnya masalah konservasi sum -
ber daya alam hayati dan ekosistemnya in~ bukanlah seke -
dar masalah negara Indonesia semata, tetap~ juga merupa -
kan rnasalah dunia. Ini membuktikan betapa masalah itu
kian dirasakan semakin pentingnya kedudukan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ~agi kelangsungau
hidup masyarakat dunia.
Masyarakat Internasional semakin memandang betapa -
kondisi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya semakin-
hari semakin mengkhawatirkan. In~ bisa jadi akibat ulah-
manusia penduduk dunia yang semakin merusak s~er daya •
alam hayati dan ekosistemnya, karena pada dasar6:y.a sema-I
kin bertarnbahnya jumlah penduduk sebenarnya semakin banyak
pula memerlukan sumber daya alam.
Itulah sebabnya mengapa para ahli lingkung'an dunia--
segera men,smnbil prakarsa dengan q~canangkannya Stra.tegi
Konservasi Dunia pada Tahun 1980. ..Sekalipun mungkin agak
terlambat, tetapi ...... .
•
5
terlambat, tetapi tekad seperti itu perlu mendapat duku-
ngan semua pihak agar masalah konservasi mendapat perhati-
an utama.
Dan dalam hal ini Pemerintah Indonesia-pun selain telah
mendukung strategi konservasi itu j uga telah mengupayakan-,
seca:·~a· serius masalah konservasi sumber daya alam hayati -
~an ekosistenmya menjadi perhatian utama. Diadakannya In
terq.asional Tropical Timber Organization (ITTO)· di Den Pa
sar ,· Bali, pada bulan Mei 1990 yal).g lalu merupakan bukti -
betapa Pemerintah Indonesia berpartisipasi aktif dalam ma
syarakat dunia khususnya mengenai lingkungan hidup.
Kalau tadi telah disebutkan bahwa masalah konservasi-
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu ~ukan sekedar
semata masalah Indenesia, maka seyogianyalah hila dunia In
ternasional j uga membantu secara kongkrit seperti tenaga -:-
ahli, dana dan daya bagi keperluan konservasi sumber daya--
alam ha~ati dan ekosistemnya di Indonesia. Jadi.sekali la-. gi dunia Internasional jangan hanya menghimbau ataupun me
nyarankan, tetapi harus dibarengi dengan prasarana yang men
dukung ke-arah itu.
Rasanya seperti tidak adil, bila yang menanggung masa
lah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu
adalah Indonesia sendiri, sedangkan yang menikmati keuntu -
ngan adalah negara-negara lain atau masyarakat Internasional .
Demikian pula khusus dalam negara kita sendiri, masalah
konservasi
6
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistenmya ini
bukan hanya aspek sektoral. Sebab banyak kawasan konser-..
vasi sumber day a alam nayati dan .. ekosissemnya yang secara
geograf is terletak dalam wilayah Pemerintah Daerah di se-
luruh Indonesia.
Karena itu peran Pemda amatlah penting dalam mendu -
kung keberhas ilan pelaksanaan. Undang-undang ini, baik di-
tinjau dari segi psikologis _ ~upun figur pembina., s~suai
dengan Undang--undang No. 5 Tahun.1974 Tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.
Fraksi Persatuan Pembangunah minta agar konsekwensi -
dari Undang-undang No. 5 Tahun 1974 t,ersebut harus dibare-
ngi dengan pemberian dana yang mencukupi sehingga Pemerin-
tah Daerah mampu melaksartakan maksud dan tujuan Undang-un-
dang ini. II'
Perlu diperhatikan kecuali hal-hal sebagai dimaksud dari -
Bab X tentang Penyerahan Urusan Dan Tug·as Pembantuan, ialah
bagi daerah yang wilayahnya telah ditetapkan dan atau akan
ditetapkan sebagai daerah kawasan konservasi sumber daya -
alam hayati dan ekosistemnya yang secara hukum terkena Un-
dang--undang ini.
Kepada daerah atau wilayah yang seperti di atas, kira
nya perlu diberikan kompensasi yang memadai sehingga dae -
rah a tau wilayah itu dapat tetap menj aga kelangsungan ot2_
nominya demikian pula kesejahteraan dengan keadaan masya
rakat tanpa terganggu dengan pemantaatan konservasi seba -
gaimana yang dimaksudka dalam Undang-·undang ini.
Hal ini ............. .
7
Hal ini penting me~gingat penetapan suatu kawasan ko~
servasi seringkali identik dengan pengambil-alihan lahan -
yang sebelumnya telah'menjadi hak otonomi Pemerintan Daerah.
Itu berarti hampir sama dengan pengurangan sumber dana yang '
selama ini menjadin salah satu penghasilan Pemerintah Dae -
rah.
Mungkin kompensasi itu dapat diberikan dengan pemanfa
atan lahan yang telal"} dikonversi dan berada di. daerah setem
pat ke dalam berbagai proyek yang selaras dengan tujuan ko!!_
servasi sumber daya alam hayati dan '
ekosistemnya itu sen-
diri, sehingga diharapkan selain mampu menyerap tenaga ker-
ja masyarakat setempat juga memberikan masukan sumber dana-
bagi Pemerintah Daerah tersebut.
Dengan begitu penetapan suatu kawasan konservasi tidak
memberikan kesan seolah-olah Pemerintah (Pusat) mengambil -
sumber dana Pemerintah Daerah. Tetapi sebaliknya justru p~
netapan kawasan konservasi di sebuah wilayah akan dapat men
dukung pembangunan daerah setempat.
Karena bila tidak diberikan suatu aturan tentang pemb~
rian kompensasi itu, dikhawatirkan akan muncul sejumlah ke-
luhan dari Pemerintah Daerah, terlebih--lebih yang wilayah-
nya menjadi kawasan penyangga konservasi sumber daya a lam
hayati dan ekosistemnya.
Bisa jadi dikemudian hari diketumukan daerah yang ham-
pir semua wilayahnya layak tmtuk kawasan konservasi sebaga!
mana dimaksud dalam Undang-undang ini.
Untuk itu
8
Untuk itu sepantasnyalah bila sejak dini masalah kompen-.. sasi ini menjadi perhatiari ~~ama Pemerintah, sehingga t!
• dak terjadi kesan yang sal~tig merugikan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebaliknya keduanya ha-
rus menempatkan diri dalam perspektif wawasan nusantara -
yang mengacu kepada kepentingan nasional.
Pada dasarnya semua sumber daya a~~m hayati harus ~ .. :·,
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyar~at dan ummat ma--' .
nusia sesuai dengan kemamp·uan dan fungsinya.
Oleh karenanya untuk mengusa~akan be~hasilnya.pelaksanaan
U.U tentang Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosis
temnya peran serta rakyat harus betul:betul mendapatkan -
perhatian, sehingga rakyat ikut merasa memiliki dan ber -
tanggungjawab karena kehadlirannya menimbulkan manfaat, -
meningkatkan kesejahteraannya.
Dalam rangka penertiban terhadap penggunaan dan per
untukan tanah, sampai ketingkat pencabutan sesuatu hak
atas tanah dan benda yang ada diatasnya, harus betul-ee
tul memperhatikan dan tunduk kepada Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, menetapkan besarnya ganti rugi s~
car a musyawarah muf akat .dengan dasar nilai tanah setempat
pada saat pencabutan itu dilaksanakan (sesuai dengan harga
umurn), besarnya ganti rugi dapat disepakati oleh kedua be-
lah pihak, adapun pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi
langsung diterimakan pada pemegang hak. Uhtuk mencegah k~
curigaan masyarakat (paik perorangan maupun badan hukum p~
me gang
9
megang} hak) waktu penyerahan uang ganti rugi, dan besarnya
ganti rugi supaya diumumkan secara luas sehingga masyarakat
dapat mengetahuinya.
Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhonnat.
Kalau kita lihat konservasi surnber daya alam hayati
dan ekosisternnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pema!!_
faatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara ser~
s i dan seimbang, maka tangglll1g j awab l.ll1tuk mengusahakan ter
wujudnya suatu kondisi ideal yang kita inginkan sepenuhnya
terletak pada Pemrintah dan segenap J;akyat Indonesia.
Kondisi ideal yang dimaksudkan haruslah sesuai dengan
tuj uannya itu sendiri yaitu mengusa11akan terwuj udnya keles-• ' • ..
tarian sumber daya alam hayati serta. kes·eimbangan ekosiste!!l ·
nya sehingga dapat lebih mendukung upaya kesejahteraan ma-
syarakat dan mutu kehidupan manusia.
Karena itu sangat tepat bila Undang-undang ini upaya -
untuk melakukannya dilakukan dengan berbagai kegiatan, per
lindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekara-
gaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosisterrmya, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya .alam hayati dan eko
sisterrmya.
Sedangkan sistem eenyangga kehidupan merupakan satu
proses alami dari berbagai unsur hayati dan bukan hayati -
yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. Perlindungan teE
nadap sistem ini dituj ulcan bagi terpeliharanya proses ekolo
gi yang ................. ,
10
gi yang menunjang· kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.
Dalam Pasal 8 Undang-undang ini disebutkan untuk mewu
judkan tujuan di atas, Pemerintah menetapkan : \
a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem p~
nyangga kehidupan;
b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penya
qgga kehidupan;
c .. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan. sistem
penyangga kehidupan.
Fraksi Persatuan Pembangunan minta agar pengaturan pe
netapan seperti itu disertai dengan semangat sadar konser -
vasi yang memungkinkan terciptanya suatu rangkaian kegiatan
yang saling menunjang, tanpa mengabaikan prioritas pemba
ngunan sektor lain. Sebab bila kebijaksanaan itu saling
tumpang tindih, maka besar kemungkinan sasaran yang ingin di
raih maksud dan tuj uan Undang..:undang ini dapat kabur.
Misalnya dalam hal pengembangan sektor pariwisata, ka
mi melihat sektor ini sangat terkait dengan sejumlah wila -
yah perlindungan sis tern kehidupan. Di satu pihak Pemerin- ..
tah menggalakan sektor pariwisata yang ternyata telah mam -
pu mendatangkan banyak devisa.
Untuk itu seringkali dijumpai pembukaan areal lahan ba
ru untuk menambah agenda objek wisata di negara kita.
Mungkin dari segi pariwisata cara seperti itu dapat memberi
kan keuntungan bagi masukan devisa negara.
Pembukaan areal
11
Pembukaan areal hutan ataupun penebangan kawasan suaka alam
• baik cagar alam maupun sua~ margasatwa haruslah memperhat!_
kan kaidah-kaidah konservasi.
Demikian pula pemanfaatan kawasan pelestarian alam
yang mempunyai ciri khas tertentu, ba:Lk di darat maupun di-
perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyang_
ga kehidupan, pengawetan keanekaragaman· jenis tumbuhan dan
satwa, serta sumher daya alam hayabi dan ekosisteIIlllya haru~
lah mendapat perhatian Pemerintah, j angan sampai kawasan s~
perti itu kehilangan fungsi, karena tergusur dengan dalih -
pembangunan pariwisata.
Memang negara kita terkenal kekayaan potensi alam yapg
kalau digarap dangan sungguh-sungguh memungkinkan menjadi -
sebuah negara dengan·-penuh obj ek wisata. Bagi Fraksi Pers§!_
tuan Pembangunan, bukan berarti pembangunan pariwisata ha -
rus dihentikan demi pelestarian alam, tetapi juga bukan se-, .
baliknya pelestarian alam dikorbankan hanya untuk mengejar-
sektor pariwisata.
Dengan begitu keduanya haruslah ditempatkan dalam kera
ngka perspektip masa depan bangsa yang mengacu pada kepen -
tingan dan kemakmuran rakyat. Demam pariwisata tidak perlu
dibendung, tetapi haruslah diarahkan den.gan memperhatikan -
kaidah-kaidah konservasi serta dibarengi semangat sadar kon
servasi.
Di dalam Undaag-undang inipun ·obj ek wisata ataupun pa
riwisata telah mendapat tempat dalam·berbagai· pengaturan -
kawasan pelestarian ...... .
' .. . ...
12
... t-;_ k~~aian pelestarian alam untuk tuj uari koleksi tumbuhan dan
atau satwa alami ataupun buatan yang -dimanfaatkan juga ba-'
gikepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan·, penelitian, b~
daya, pariwisata dan rekreasi, ataupun taman wisata yang -
secara khusus memang terutama dimanfaatkan untuk pariwisa-
ta dan rekreasi alam. • Sekali lagi pemanfaatan areal kawasan seperti itu hen-
daknya tetap mengacu pada kepentfn~an masa depan bangsa,
Fraksi kami mengharapkan pariwisata dapat mendukung keles-
tarian alam tanpa kehilangan makna ~epariwisataannya . . .
Bila ini dapat terwujud, maka kekh~watiran perusakan kawsan
pelestarian alam dengan dalih '_pariwisata tentulah tidak
akan terj adi.
Saudara Pimpinan, dan Sidang yang terhormat,
Nuansa yang terekam dalam Undang-undang ini memberikan
pengertian j elas bahwa bangsa Inclonesia untuk memperhatikan
dan menangani konservasi sumber.'daya alaIJl hayati dan ekosis
temnya secara serius. ~
Ini dapat dilihat misalnya pada ketentuan pidana atau
Pasal 40 Undang-undang · ini. Disebutkan antara lain :
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan
Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penj ara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling ban.yak 200 (duaratus)
juta rupiah.
Pemberian sangsi pidana dan denda yang secara hukum ha
rus dikenakan
13
rus dikenakan kepada mereka yang secara sengaja melakukan pe
langgaran terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan peruba
han keutuhan kawasan suaka alam, membuktikan betapa maksud -
dibalik sangsi yang relatip berat itu adalah kemauan mulia
bangsa Indon esia dalam menangani masalah konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosi&temnya.
Karena itu setiap pemegang hak atas tanah dan hak peng~
sahaan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan waj ib menj a
ga kelangsungan fungsi perlindlIDgan dari wilayah tersebut.
Ini penting, karena betapapun baiknya peraturan perundangan • ~t
yang dibuat tanpa diimbangi kesadaran pengelolaannya terha-
dap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ma
ka peraturan itu kurang~meraih makna sebenarnya . . Demikian pula keser.iusan bangsa lh.donesia dalam
menangani masalah konservasi sumber daya.alam hayati dan
ekosistemnya ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen bangsa
kita terhadap seruan dunia mengenai strategi kon -
servasi.
Betapapun,masalah konse~vasi adalah untuk kepentingan
seluruh ummat manusia di belahan dunia manapun. Ini arti -
nya bila di negara kita konservasi terganggu, maka dengan -
sendirinya masyarakat dunia juga akan menerima getahnya.
Apalagi kalau dilihat posisi geografis Indonesia yang beg~
tu strategis dalam memberikan konstribusi sirkulasi udara-
dunia.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa kita amat
lah memahami
14
lah memahami betapa kedudukan posisinya yang strategis itu
haruslah dijaga, dirawat dan dipelihara agar memberikan kon
disi ideal bagi tercapainya suasana lingkungan hidup
nyaman untuk kepentingan masyarakat Internasional.
yang
Sedangkan khusus, un tuk masyarakat negara kita sendiri ~
keseriusan Pemerintah dalam menangani konservasi sumber da-
ya alam hayati dan ekosistemnya yang diwujudkan dalam peng~
turan dan sangsi sebagaimana tercermin dalam Undang-l:fildang
ini, haruslah dipahami sebagai upaya untuk rnenjamin kelest~
rian: alarn demi keflentingan mas a depan bangsa Indosia dan
g~n~rasi anak cucu kita.
Sungguh, suatu maksud mulia bagi esensi dari Undang-undang
ini bukan semata untuk meraih kepentingan yang taktis dan se
saat, tetapi lebih jauh dari itu adalah kepentingan strategis
jangka panj ang yang mengacu kepada kemakmuran dan ke!estarian
alam bangsa Indonesia.
• Saudara Pimpinan dan &idang yang terhormat.
Tentu untuk melaksanakan Undang-undang ini haruslah di-
pertimbangkan aspek sosial dan strata maupun kedudukannya.
Karena bila Undang-undang ini disyahkan, itu berarti mengi-
kat kepada semua orang.
Sedangkan kenyataannya dalam masyarakat terdapat strata so
sial maupun kedudukan yang berbeda-beda. Bukan berarti mak
sud kami Undang-undang itu diberlakukan berbeda-beda kepada
setiap warga negara, melainkan cara mensikapinya yang harus
diperhatikan.
Kepada mereka yang selama ini mengelola dan mengetahui
tentang hal ........... .
15
tentanghal kawasan apabila mefanggar ketentuan, makasepanta~
nyalah kepada mereka diken~kan pidana seperti dalam Undang
undang ini. Adapun terhadap.mereka y~g masih relatip awam
dan tingkat sosial ekonominya 1emah, maka sangsi yang termu
at dalam Undang-undang ini seyogianyalah disikapi dan diane
gap pelaj aran. ·
Karena itu agar setiap masyarakat mengetahui adanya
Undang-cmdang ini, maka kiranya perlu dimasyarakatkan mela
lui media cetak, elektronika da:n·:atad<1.' lewat j alur pencli
dikan baik formal maupun non formal. Semua itu perlu clila
kukatt mengingat masalah konservasi. sumeer daya alam hayati
dan ekosisternnya inift dapat dikatakan merupakan sesuatu
hal atau barang baru, apalagi Undang-undang itu sencliri.
Bahkan menurut Fraksi Persatuan Pembangunan, untuk l~
bih memberikan kesaclaran sejak clini kepacla anak-anak clan
generasi mucla, sekiranya perlu masalah konservasi sumber -
claya alam hayati dan ekosisternnya ataupun lingkungan hidup
dimasukkan dalam kurikulum dari SD hingga SMA.
Maksudnya bukan sekedar mengenalkan kepada anak didik
akan atribut-atribut konservasi tetapi yang lebih penting
aclalah tumbuhnya kesadaran dan tanggllllgjawab betapa masa -
lah konservasi merupakan masalah serius yang harus clipeli
hara.
Kesadaran seperti itu penting~ karena pada akhirnya -
dapat melahirkan rasa memiliki clan memelihara konservasi.
Sedangkan kepada rakyat clan masyarakat luas, Pemerintah -
perlu selain ...... ,
16
perlu selain mengkampanyekan Undang-tn1dang ini juga secara
aktip turut mengajak rakyat mewujudkan konservasi sumber -
day a alam hayati dan menj aga _ ekosistemnya; ·
Cara itu dapat ditempuh antara lain seperti meningka~
kan bentuk kegiatan HTI (Rutan Taman Jbdustril ataupun nro .. -gram PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Rutan}. Dengan ca-
' ra itu diharapkan masyarakat Sefl'lakin terlibat aktip di$ekf.
tar permasalahan konservasi sehj,ngga pada akhirnya tumbuh
kesadaran dan rasa memiliki akan pentingnya konservasi sum
her day a alam hayati dan ekosiste!nnya,
Juga untuk menggalakkan mak$ud Undang-undang in:i. Peme · ... rintah perlu melibatkan secara akt'ip kelompok-kelompok p~
cinta alam, tenaga p't"ofesi ataupuFJ. intelektual agar dapat..,. ..
mendukung terciptanya sadar konservasi.
Saudara Pimpinan dan Sidang yang· terhormat,
Memaklumi ke.rena Undang-undang konservasi. ini mungkin
masih relatip "barang baru11, maka penyebarluasan dan pema-
sayarakatannya perlu segera dilakukan. Ten.tu untuk terca
painya pada suatu tingkatan dimana masyarakat umum dapat -
mengetahui membutuhkan waktu yang relatip cukup.
Layaknya sebuah "barang baru"; maka Undang ... undang ini
perlu segera untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas
agar semua khalayak dapat mengerti dan memahami maksud
yang terkandung dalam Undang-undang ini.
Tetapi kita juga harus menyadari betapa tingkat kesa
daran dan tingkat pendidikan masyarakat amatlah beragam
kondisinya. Perbedaan
17
kondisinya. Perbedaan itu tentu sedikit banyak berakibat
pada tingkat kepekaan masyarakat dalam menyerap dan mene-
rima makna Undang-undang tersebut.
Untuk itu Fraksi Persatuan Pembangunan minta agar Pe.-
raturan Pelaksanaan Undang-li!ldang ini diberi tenggang wa~
tu dan disesuaikan dengan perkembangan serta kondisi ma -
syarakat. Sekali lagi, bukan maksud kami tidak setuju s~
gera diundangkannya Undang-undang ini, tetapi peraturan -
pelaksanaannya yang perlu tenggang waktu sesuai dengan kon
disi dan perkembangn masyarakat.
Menyadari beratnya sangsi dalam Undang-undang ini, m~
ka kiranya perlu diperhatikan akibat hukumnya khusus .bagi
kalangan masyarakat rendah.
Jangan sampai terjadi misalnya akibat diberlakukan nya . Undang-undang itu, maka banyak rakyat kecil yang karena se-
mata-mata hanya untuk sesuap nasi terkena sangsi pidana
yang demikian berat. Untuk itu sambil diberlakukannya -
Undang-undang ini yang lebih penting adalah bagaimana me -
masyarakatkannya sehingga masyarakat mengerti dan memahami
maksud diundangkannya Undang-undang ini.
Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat.
Landasan telah kita letakkan. Hukum telah kita teta~
kan. Peraturan Pelaksanaannya telah kita siapkan. Kini
tergantung dari pelaku dan pelaksanaannya itu sendiri.
Ini artinya sekalipun atau sebagus apapun peraturan yang -
telah kita buat itu tetapi pelaku ataupun pelaksanaannya -
tidak mengindahkan kaidah yang telah disepakati, apabila
itu terj adi
18
itu terjadi adalah merupakan awal dari kegagalan.
Karenanya tuntutan dedikasi dan kejujuran dari setiap
pelaku dan pelaksana yang terkait dalam Undang-.undang ini k.f:
ranya mutlak diperlukan. Sebaliknya bila peraturan dan Un
dang-undang ini disertai dengan semangat yang mengacu kepa
da kepentingan rakyat dan dilandasi kej uj uran pen uh dedik~
si tinggi, maka Insya Allah maksud yang terkandung dalam -
Undang-l:illdang ini dapat tercapai.
Pimpinan Si dang, Menteri Kehutanan dan Staf,
serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat.
Sebelum ltami mengakhiri ij ikanlah terlebih. dahulu kami
menyampaikan j anj i: Allah SWT. dalam Al Qur 'an Surat Al Baqarah
ayat 60 dan lurat Al Ambiyah ayat 105 :
fl~~~~ N0~\..;-sv i>,.J ~I tJ/j v ~_? ~ ~
_ "')~ 'D-'~ .!&! ..h1VLrth .. ,~,, N" J~,Y _!j l4'.;.J _, <->~~v
"Carilah dan manfaatkanlah dari rezeki ALLAH untuk urusan ..,.
makan dan min um dan j angan sekali-kali 1,<ami melampaui batas
yang mendatangkan kerusakan di bumi"
"Dan telah Kami angkat dari Lauhilmahfu2d dan Kami tuliskan
:lalam Zabur bahwa bumi ini hanya diwarisi oleh manusia yang berbuat
baik kepada Tuhan/Penciptanya, berbuat baik kepada sesama -
ma manusia dan kepada alam sekitarnya".
Sidang Dewan yang ........ .
19
Sidang Dewan yang terhormat.
Berdadarkan pokok-pokok pikiran dan pandangan-pandangan
yang telah kami uraikan di muka, maka tibalah kami pada Pen"'\al:'
dapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa :
"DENGAl'i MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMA..1'iIRRAHIM, FRAKSI
PERSATUAN PEMBA.:~GUNAN MENYATAKAN DAPAT ME~ERIMA DAN
MENYETUJUI RAJ:WA.i\J'GAN UNDANG-UNDA.i\JG TENTANG KONSERVA
SI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAi~ EKOSISTEMi'.~Y.A IiH u:~
TUK DISYAHKAN MENJADI UNDA.i~G-UNDANG"
Semoga Allah SWT, selalu memberikan bimbingan, berkah
dan hidayaJ kepada kita semua, Amin.
Wabillahittaufiq wal hidayah.
Wassalamutalaikum Wr.Wb.
Jakarta 19_ Juli 19_9_0.
FRAKS I PERSATUA.i"i PEMBA'\JGUNAi.'i
DPR RI
Juru Bicara,
H. ABDULLAH CHALIL Anggota DPR~I No:61
/•
P E D A P A T A K H I R
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (P.D.I) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENT ANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
================================================================ ~
Disampaikan oleh ANGGOTA NOMOR
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
DJUPRI,SH
: 382
Saudara Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
Saudara Menteri Kehutanan selaku Wakil Pemerintah beserta staf, dan
Sidang Dewan yang kami muliakan.
MERDEKA
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur alhamdu
lillah kehadirat Allah S.W.T atas segala Rahmat, taufiq, dan hi
dayahnya 5:ita dapat hadir dalam Sidang Dewan pada hari ini dalam
keadaan sehat wal'afiat, untuk bersama-sama mendengarkan penda -
pat akhir dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Selanjutnya atas nama Fraksi PDI kami mengucapkan banyak -
banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ~leh
Pimpinan Sidang Dewan untuk menyampaikan tanggapan sebagai pen-
dapat akhir dari Fraksi PDI terhadap Rancangan Undang-undang te~
tang K~nservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setelah
kita ••••• o./2 ·
- 2 -
kita beroama telah berhasil menyelesaikan pembahasan Rancangan
Undang-undang tersebut, baik dalam tingkat Panitya Khusus,
Panitia Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi ,
yang alhamdullillah telah dapat diselesaikan tepat pada waktu
yang telah diprogramkan.
Saudara Pimpinan ;
Sidang Dewan yang kami muliakan.
Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, sidang Paripurna
sekarang ini masih diliputi suasana berkabung dengan adanya
peristiwa terowongan Al-Muaissin Mina di Saudi Arabia yang me
makan korban sekitar 1600 jamaah dari berbagai negara, terma -
suk didalamnya sekitar 680 knrban jamaah yang berasal dari
Indonesia.
Menurut·penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia pada tang
gal 3 Juli para ~enazah telah dimakamkan secara masal di empat
tempat, yakni di Mina, Ma'la Mekkah, Arafah, dan Mujalifah.
Kami atas nama Fraksi PDI menvampaikan ikut berduka cita kepa
da seluruh ahli waris korban atas meninggalnya 680 jamaah dari
Indnnesia, sem,.,ga arwah-arwahnya diterima disisi Tuhan Yang Ma
ha Esg sesuai dengan amal baktinya; dan kepada warga yang di
tinggalkan semoga diberikan iman dan tawakal dalam mengaadapi
musibah tersebut.
Begitu pula adanya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Ma
jalengka Propinsi Jawa Barat yang memakan kfrban dan harta
benda. Inna llillahi Waina illahi Ro,jiun.
Saudara Pimpinan •••• /2a
- 2a -
Saudara Pimpinan;
Sidang yang kami mulyakan.
Fraksi PDI berpendapat bahwa pembicaraan dan pembahasan
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Hayati yang dimu
lai sejak Tingkat I penyampaian penjelasan •leh Pemerintah
dimuka Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal r 49 Januari 1990 sampai dengan pembicaraan Tingkat III telah
dapat berjalan \iengan lancar, tertib, dan penuh saling pe-
ngertian dan rasa tanggung jawab bersama yang mendalam~
Kita wajib mensyukuri bahwa pembahasan Rancangan Undang-un
dang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
yang berlangsung selama 37 hari telah berjalan dengan ter -
tib dan cukup lancar tanpa mengalami hambatan yang berarti,
sesuai dengan harapan kita semua. Hal ini terjadi karena
pembahasan Rancangan Undang-undang K•nservasi Hayati dili -
puti suasana saling pengertian, sikap keterbukaan, penuh
tenggang rasa, saling hormat,menghormati satu sama lain,
serta rasa tanggung jawab bersama yang mendalam, yang ke-
semuanya berlangsung demi kepentingan yang lebih besar dari
pada kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Apa sebabnya suasana pembahasan Rancangan Undang-undang
Konservasi Hayati dapat perlangsung sedemikian rupa?
Jawabnya ialah : karena sejak semula kita secara bersama
telah berniat untuk membahas dan menyempurnakan Rancangan
Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko
sistemnya ini ~engan sebaik-baiknya, dengan harapan agar
setelah Rancangan Undang-undang ini disempurnakan dan ke
mudian disyahkan sebagai Undang-undang, akan menjadj -.Undang
undang- ••••••
- 3
undang yang terbaik dalam bidang
ya A+am Hayati dan Ek~sistemnya,
---'i"'"
·.;\' ,,
-.~. .
peqgel6laan;Kl"lnservasi Sl.ilmber D!,
tentu d~n,ga~ ":hara pan agar IJ~q~ri4
Undang Konservasi Hayati ini d.ap·at kiranya be:rlaku dalam k~run waJi
tu yang.r~latip lama, dalam jangka panjang, begitu pula ~ir~nya ti dak berkelebihan agar Undang-Undang ini aedapat mungld.n dapat me'!"'
nampting semua aspira~i yarrg berkembang menjelang dan ~elami: -penia!
hasan Ranoangan Undang-Und~ng Konservas~ Hayati ip~ berlangsung.
· Saudara Pimpinan ;
·Sidang Dewan yang kami muliakan j
. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa Pemerintah me-
, :ngajulu~n Rancangan Undang ... Undang f:~nservasi Sumber Daya A3:a.m Hay!
i;:~ dan Bkosiatemnya dengan mak$ud unty.k melaksanakan ketentuan-k,!
t~nt\\-Qn yang diatur de.lam UUD 1945, beberapa k~tentuan yang d:t.atur·
dalatl}' :Undang-Undang Nomor !5 Tahun 1967 tentang 'Ketentuan~k•tti•ntuan '· .. :-: - ~ .·· \ '- :-~
. ... .:~ . . "
· .. ' Pok6k K.ehutanan, dan seoara khusus RUU Koneervasi .Haya-t;!.,tA_~ajukan
-iintuk melaksanakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor '4 Tct~, 1982 t~~ . \ . . .. ·,tang Ketentuan...k-etentuan Pokok Pengelol?an Lingkungan ~~dup ya~g
·menega.skan, bahwa ketentuan-ketentuan Konservasi Su~b~r Daya Ala~
Hayat,i ditetapkan dengan Und,ang-Undang ; untuk ·mengganti 4 buah "."'
Ordona~·i yang tidak sesuai lagi dengan semangat dan jiwa UUD 1945.
Bahwa keempat OJ;'donantie t~rsebut ialah
1. Dierenbeschermings Ordonnantie 1931 Staatsblad 19)l Nomor 134;
2. Jacht Ord!nnahtie 19J1 Staatsblad 1931 Nomor 133 ;
3~ Jacht Ordannantie Java en Ma.d•era 1940 Staa;sblad 1939 Nomtr 733; -· ,,,
4. Natu'Jrbesch~rmings Ordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nemor 167;
Berdasarkan ketentuan pasal II aturan Peralihan UUD 1945. k~empat
Ordonnantie yang merupakan produk hukum warisan pem~rintah kolonial
yang bersifat parsial itu terpaksa diperlakukan, karen~ belum dibe~
tuk'Updang-Undang yang baru, padaha1 Ordonnantie itu sudah keti~g-
galan .......•.••..•. ~ •. ~ .• /4~·
- 4 -
galan jaman, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepe~
tingan nasional~ oleh karenanya harus dicabut.
Selain dari pada ~tu apabila diteliti peraturan perundang-undangan
nasional yang telah disusun dan diundangkan setelah Negara Repu
blik Indonesia merdeka memang belum dapat menampung permasalahan -
yang timbul dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosis
temnya secara menyeluruh.
Beberapa Peraturan Perundang•undangan tersebut dapat disebutkan an
tara lain :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Po
kok Kehutanan (Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6 angka d ,
Pasal 7, Pasa~ 9 ayat (2) dan ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Po
kok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat (11), Pasal 4 hu
ruf b, Palas 10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 12);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Pasal 1, a-
yat (1) dan (2) ).
Dengan demikian, dengan diajukannya RUU tentang Konservasi Hayati
yang akan ditetapkan sebagai Undang-Undang akan tercapai kepastian /
hukum, baik bagi para pelaksana, maupun bagi kepentingan masyarakat
pada umumnya.
Marilah kita catat bersama, dengan diajukannya RUU tentang Konse.£"·
vasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ek4sistemnya yang.telah dibahas
dan disempurnakan, untuk kemudian akan disahkan menjadi Undang-Un
dang, merupakan langkah baru dalam rangka memantapkan kerangka lan - -
dasan tata hukum nasional yang kokoh, sehingga tervvujud univikasi
hukum. Bahwa pengajuan RUU Xonservasi .Hayati merupakan langkah un
tuk menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan konservasi sum -
ber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional. kare
... na~eraturan ·~··············15~
na peraturan perundangan nasional yang1
ada kaitannya derigan konser
vasi sumber daya a'lam .hayati belum,mengatur materi konservasi alam·
secara lengkap dan tidak dapat dipakai sebagai dasar. hukum untuk p~,:( '
ngaturan lebih l.~njut "rnengenai sumber daya alam hayati dan ekosis-- ,\··-.,i ', '.' \'!
temriya,.
Saudara Pimpinan ;
Sidang Dewan yang terhormat
Sebelum Fraksi PDI memoerikan tanggapan lebih lahjut terhadap
RUU Konservasi Bayati Yapg teleJ1 dibalnas dan di-sempurnakan tleh PAN
SUS ijinkanlah kami menyampaikan.beberapa masalah penting yang be£_·
kaitan dengan program kegiatan legist'atif nasional dalam rangka pel!! . .
b?haruan hukum yang perlu lebih ditingkatkan secara terarap. dan ter
padu dalam rangka menyelesaikap kerangka landasan hukum dal-am :Peli
Sebagaimana tel.ah ditegaskan d&lam R~pelita V, bab.wa·program pembi
naan hukum nasional, khusu~nya yang berkai tan dengan Pe.mbaharuan. -
Hukum, maka diberbagai bid9ng hukum ?okok (basic law) perhatian u
tama · :l.alah untuk menyelesaikan Rancangari Undang-Undang Hukum P,idana,..
Hukum Perdata, Hukum Dagang;, Hukum- Perdata Interhasi?nal, Hukum Ac~
ra Perdata, Disamping itu akan dilanjutkah pula upaya penyusunan p~
raturan perundang ... undangari.!Tiengenai hukum laut nasional, hukum uda . -
ra dar1 angka sa, s'erta hu~i.Jm., pe:rtanahan dan ketent>u;3.n 'um~m ~-erundan~
undangan ~~ba~~i pengganti Algemene Bepalingen Van wetge;ing (AR).
Undang..,.Undang yang sangat Q.iperlukan sebagai landasan pei;ibentukan ~ .
peraturan perundang~undangan khususnya Undang-Undang iala~ Undang
Undang tentang Ketentuan Umum Perundang-undangan sebagai pengganti
AB.
Di tinjau dari segi pembangunan _dan pembaharu_an hukut!! .Rf:lrigaj~an RUU
teptang Ketentuan-ketentuan urnum Perundgng-i.tnd?ri.gg,n.J adalah sangat , .
penting dala~ memperoe:pat proses PJ~mbentukan __ peratu:r:-C?-n perundang- _
undc:tng~- , •• ; • " ••••••• , •••••••••• /6 •.
- 6 -
dengan, khususnya dalam pembentukan Undang-undang. Dari pengal2man pembahasan Rt.TU yang dimajukan kepada DPR selama
ini, kita mernperoleh pelajaran yang berharga untuk mendapatkan -
perhatian dari kita semua, lebih-lebih bagi Pemerintah, betapa -
pentingnya dan mendesaknya untuk segera diajukan RUU tentang Ke
tentuan-ketentuan Umum r'erundang-undangan i tu, karena menyangkut
dasar pembentukan Undang-undang yang menjadi tugas pokok DPR-RI
bersmna dengan Pemerintah. Meskipun kini sudah ada Peraturan Teh
nik Pemebentukan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Direk
torat Jencleral Hukum d21n Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
akan tetapi terbukti masih saja selalu terjadi perdebatan dan per
bedaan pendapat pendapat dalam pelaksanaan penggunaannya, misal
nya sa;ja tentang penentuan konsideran Mengingat dalam RUU, apa}rnh
Ketetapan MPR dapat dijaclikan dcisar hukum dan perlu dicantumkan
dalam Konsideran ;•1engingnt.
Apakah Undang-undang lain.yang dicantumkan sebagai landasan hukum
harus disebutkan dengan nama Undang-undangnya saja~ ataukah cukup
meoyebut pasal-pasal tertentu yang ada kaitannya dengan Batang T_!d
buh Rancangan Undang-undangnya ? Dimana harus meletakan peraturan
perundang-undaogan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
diletakan di bagian depan, yaitu dalam Konsideran 9 ataukah ditem
patkan dalam Ketentuan Penutup ? Dem::Lkianlah perdebatan verbedaiiln
psndapat yang selalu terjadi dalam pembahasan setiap RUU yang se
dang dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah 9 yang sebetulnya perperdebatan-perdebatan itu tidak perlu terjadi andaikata kita su -
dah mempunyai Undang-undaog tentaog Keterituan.;..ketentuan Umum Per
undang-undangan.
Saudara 1-'impinan
Sidang .uewan yang kami Muliakan ;
Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan bebe
rapa masalah yang sekiranya patut direnungkan den kemudian menga!!! bil langkah-langkah yang diperlukan demi kepentingan pembangunan
Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
Adapun ••••.••• ~/7
- 7 -
Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Er.~~..::. Pulau J awa _dalam Dimensi Ekoriomi Dan Lingkungari.
Der:igan lajunya perkembsngan NIC (New Industrial Countries)
ialah Korea Sel2tan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura·, ma ka terdorong oleh beberapa masalah yang meliputinya :
Pertoma
E.edua
Keti_ga
Keem_Q§t
Kelima
Keen am
masalah perluasan lahan irivestasi industri
masaleh terl8ga ker ja murah ;
masalah jaringan transportasi strategis
masalah efisierisi dc:lam kemampuan menembus dan mengu_§!
sai pangsa pasar ;
masalah kemampuan daya saing
masalah prospek politis, khususnya Hor:igkong dan Taiwari
dalarn kaitanriya derigar:i RRC, dari Japan dalam kaitarinya
dengan strategi ekoriomi global.
mereka mulai berpaling menaruh iriterest untuk rnemir:idahkan basis
operasiorial dan investasi industrinya ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan INDmJESIA.
Dalam menanggapj_ perkernbcingan tersebut, her:idakriya Indonesia
bersikap taktis dan dinamis dengan menyusun perencanaan program
yang berhasil-guna dan tepat-guna demi kepentingan suksesnya peE
bar:igurian Nasional sebagai pengama~an Pancasila.
Dalam konteks pErkembengcir:i tersebut ternyata atas dasar Ke.£
pres No • .SJ Tahun 1989 telah banyak pihak-puhak swasta yang ters.Q_ tat berusaha mendapat kesempatan mengelola kawasan industri, dan
beberope di antaranya telah berhasil, ternyata justru hampir se
luruhnya di Pulau Jawa yakni :
--
-
di Jawa Bar at 13 (Bekasi, Tanggerang, Serang);
di cTawa Tengah 3 (Semarang);
di Jawa Timur 3 (Pasuruan, Ifojokerto 9 Sidoarjo);
di luar Jawa Hanya~ 1 •
Bersamaan dengan i tu sejumlah BUMI\! drn Pemerintah Llaerah juga
sudah merencanakari proyek-proyek industri ;
Demgan demikian •••• /8
- 8 -
Derngan demikian jumlah keseluruhan relokasi kawasan industri
di Pulau Jawa saat ini saja telah menempati kawasan seju;:nlah
.:t 30.000 Ha. Atas perkembangan yang demikian itu, Fraksi PDI menyatakan -
prihatin terhadap beberapa hal
1. Mengapa harus terjadi bahwa yang diambil untuk kawasan in
dustri ba.nyak dicmtaranya berupa tanah sawah yang produk
tif, sementara bangsa Indonesia sedang bekerja keras agar
mampu swasembada pangan khususnya swasembada beras, dipi
hak lain, bahwa untuk kepentingan swasembada beras itu p~
la kini di lingkungc:in kawascin tersebut sedang diproses u
paya-upaya peningkatan proycl<:: irigasi teknis ;
2. Bahwa sampai saat ini masih saja berlangsung berbagai ma
·cam masalah pencemaran berat sampai dengan yang ringan, -
yang bclum atau tidak dc•pat diatasi oleh kalangan industri
sencliri atCJupun oleh Pemerintah, akhirriya masyarakat ling
kunean setempa yang akan menderita akibatnya ;
3. Bahwa wilayah Indonesia Bagian 'l'imur justru lebih kaya d.Q
lam kekayaan alam potensial, dan banyak di antaranya yang
rnasih murni~ lebih memerluka!'.1 penanganan secara seksama,
mongingat bahwa sejak FELITA V kita telah bertekad. untuk
membangun wilayah Indonesia Bagian Timur.
Berdasarkan pemikiran yang mendasar terse but, maka d::·lam me
nanggapi perkembangan ekspansi industri berupa penyediaan kQ
wasan industri di FiJlau cTawa, diperlukan re-orieritasi kebija,!z sanaan
yang lebih.~ ••.••• /9
yang lebih bersifat rasional-obyektif dalam rangka kepentingan
nasional dengan tolak ukur TAP MPR tentang GBHN yang pada dasarnya adalah pembangunan rakyat.
2. Proyek Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan pantai
Juwana Jawa Tengah
Sejalan dengan perkembangan opini dunia dan sikap politik yang menghendaki dikurangi atau bahkan dihapuskannya senjata nu
klir, sert~ adanya bukti-bukti nyata yang cukup rnengerikan aki
bat bahaya nuklir karena bocornyaatauruaaknya reaktor nuklir di Uni Soviet, India, dan lain-lain, rnaka hendaknya Proyek PLTN tersebut selalu rnendapat prioritas tinggi dalarn hal kewaspadaan
kecermatan, dan pengarnanannya, baik dalarn tingkat perencanaannya,
pengelolaannya maupun pengawasannya, hingga dengan demikian resi
ko akibat salah teknis ataupun kelalaian dapat ditiadakan.
J. Posis~ dan fungsi Danau Toba terancam oleh perkernbang_an negat:h_f
kawasan lingkungannya §ebagai sistern l?!='nyangga kehidupan Kiranya sungguh tepat apabila kalangan masyarakat Sumatera
Utara baik yang masih setia bertempat tinggal di Wilayah setempat
maupun yang sudah di rantau khususnya di Jakarta, terrnasuk Sr. Men··
teri Kehutanan sendiri, yang rnengatakan bahwa DanaU: Toba rnerupa
kan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang mempunyai pera-
nan strategis dalam kelangsungan pembangunan bangsa, untuk kepentingan itu rnaka perlu dijaga kesimbangan ekosistemnya dengan se
baik-baiknya. Pemeliharaan air Danau Toba, baik dari segi jumlah, muta dan
posisi level perrnukaannya, erat kaitannya dengan konaisi hutan di
kawasan lingkungan sebagai sis tern penyanggah · kehidupan'. Tanah di sek{tar kaki bukit danau Toba dalam radius yang telah melampaui batas minimal telah banyak yang digunakan untuk berbagai
mac am, , ., " •••• o ••••
- 10 ..;..
macam kepentingan, mulai dari tempat pemukiman yang berkem -
bang menj2lar perlahan-lahan sampai dengan berbagai kegiatan
industri kecil dan industri besar seperti INALUM dan Inti In
do Rayon Utama, sementara itu hasil-hasil analisa dampak lin~
kungan tidak diproses dan tidak diadakan tindak lanjut seba~ '
gai manamestinya, maka "terjadilah apa Yang harus terjadi", 'i,_ -~
antara lain pohon-pohon berkurang dalam jumlah besar tanpa di!:'::
irnbangi reboisasi ataupun penghutanan kernbali secara sepadan,
polusi air dan udara tersebar berserak disepanjang kawasan, dan tirnbulah masalah sosial, yang kesemuanya itu perlu sele
kasnya ditangani secara hati-hati dan bijaksana, dengan tetap
menghormati hak-hak dan kepentingan rakyat setempat, agar da-
pat mencapai terwujudnya konservasi yang berdaya guna dan be~
hasil guna, tidak cukup hanya dengan sekedar menanaman pohon .• J.nuE
pinus. Fraksi PbI aangat mengharap kawasan sekitar Danau Toba
segera dihutankan kembali dalam arti yang sebenarnya, agar -
fungsi kouservasl dalam pengetian yuridis maupun realitanya
dapat sungguh-sunggguh dipenuhi dan diwujudkan sebagaimana
mestinya.
4. Pohon Tengkawang termasuk tanaman yang dilindungi.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa Menteri
Kehutanan dengan S.K.nya tanggal 18 Mei 1990 menetapkan bahwa
pohon Tengkawang menjadi jenis pohon yang dilindungi, terdapat
12 Jenis pohon Tenglawang yang mutlak dilindungi.
Sementara itu berdasar informasi dari sumber yang dapat ·-dipercaya, sejak dikeluarkannya S.K. Gubernur Kalimantan Ba-
rat No~ 057 tahun 1990 tanggal 13 Pebruari 1990, -telah ada
+ 20 pengusaha yang mengajukan ijin pengumpulan kayu Tengka
waug dari rakyat, dan hingga sekarang belum ada satupun peng~
saha yang diberi ijin.
Walaupun demikian ternyata sudah berlangsung pen~bangan
dalam jumlah besar di Kab. Sintang, Kab. Sanggau, dan Kab,
Kapuas Hulu. Bahkan menurut inventarisasi TKPH (Tim Koordinasi
Pengamanan Hutan).
Propinsi .....••••
- 11 -
Propinsi Kalimantan Barat, sampai dengan pertengahan Juni 19,0 tercatat sekitar 20.000 meter kubik yang siap diangkut ke Pon
tianak. Selain dari pada itu dikabarkan bahwa paling sedikit
sudah ada : 15.000 meter kubik kayu Tengkawang yang lolos dan di tampung oleh sejumlah perusahaan kayu di Pontianak.
Dalam hubungan ini Fraksi PDI sangat mengharapkan agar selekasnya terhadap kasus-kasus tersebut ditangani secara tu~
tas dengan ancaman sangsi hukum yang memadai, dengan memper
hatikan rumusan sangsi sebagaimana telah diatur dalam pasal
40 Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Hayati yang akan disyahkan sebagai Undang-Undang.
5. U.£§.Ya hukum dalam kasus pencemaran lingkung2,,!! 1an~ kandas di pengadilan.
Fraksi PDI merasa prihatin, bahwa banyak kasus~kasus yang
menyangkut tentang pencemaran lingkungan yang menjadi kandas dipengadilan akhir-akhir ini, mudah-mudahan tidak demikian ~- . _
nasibnya kasus-kasus yang terkait dengan Undang-Undang tentang
Konservasi Hayati ini. Hal ini berarti sejak dini harus dipe£
siapkan langkah-langkah dan' upaye. yang kreatif, untuk i tu perlu segera dipersiapkan dan dikeluarkan peraturan pelaksanaannya
agar Undang-Undang ini dapat berlaku secara efektif, begitu pula sarana-sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan operasionalnya.
6. Pencabutan hak atas tanah dengan ~anti rugi.
Fraksi PDI menyambut ·gembira sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Rancangan Undang-Undang Konservasi Hayati yang telah disempurnakan, yang menegaskan adanya ganti rugi tc
terhadap pencabutan hak atas tanah menurut ketentuan perundan~
undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini Fraksi PDI minta pe£ hatian pada semua pihak , lebih-lebih
kepada ••..••••••••
- 12
kepada aparat pemerintahan dan aparat penegak hukurn untuk mela~
sanakan ketentuan ganti rugi tanah sesuai dengan peraturan per~
undang-undangan yang berlaku secara bertanggung jawab. Hal ini
perlu kami tegaskan, bahwa selama ini banyak terjadi kasus-kasus
tanah yang diadukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, karena adm:.
nya kekecewaan dari mereka, sebab pihak-pihak yang berperkara
yang ingin menguasai tanah-tanah yang menjadi sengketa dengan
bantuan oknum-oknum pejabat tertentu, yang tidak mt:laksanakan
ketentaun perundang-undangan yang berlaku secara konsekwen
antara lain :
a.- Pelaksanaan musyawarah menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dilaksanakan dalam suasana yang tidak seimbang,
bahkan dalam berbagai kesempatan telah berlangsung secara
sepihak dan disertai dengan nada ancarnan dengan segala caranya.
b. Pengertian ganti rugi sering ditafsirkan dan dilaksanakan
dengan dalih kepentingan umurn, yang pengetiannya dikaburkan,
sehingga jurnlah ganti ruginya menjadi tidak layak dan sangat
merugikan rakyat yang terkena.
Dalam hubungan ini Fraksi PDI tetap berpendirian bahwa da
lam pelaksanaan ganti rugi atas pencabutan hak atas tanah yang
digunakan untuk b0rbagai proyek harus selalu memperhatikan ke•
pentingan rakyat yang tcrkena pro~ek tersebut dengan pengertian dia harus dapat memperoleh pcnghidupan yang lebih baik dari ke
adaan sebE:lum tanah-tanahnya dimanfaatkan oleh proyek ttorsebut.
Saudara Pimpinan ••..••••
- 13 -
Saudara Pimpinan,
Sidang yang kami muliakan,
Perkenankanlah seJanjutnya dalam kesempatan ini Fraksi PDI
mencatat beberapa hal yang penting yang telah disepakati dalam
PANSUS, dan telah dituangkan secara jelas dalam Rancangan Undan_g_~
Undang Konservasi Hayati yangL:telah disempurnakan, baik dalam B~
tang Tubuh yang dijabarkan dalam pasal-pasal, maupun dalam pen
jelasannya.
1. Pengertian pemanfaatan secara lestari sumber daya alam Hayati
bagi kesejahteraa~ rakyat Indonesia pada khususnya dan mutu
~hidupan manusia pada umumnya.
Hal ini telah ditegaskan dalam konsideran Menimbang, dan
dijabarkan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8, begitu pula
dalam penjelasannya.
Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa bangsa In
donesia oleh Tuhan Yang Maha .Esa dianugrahi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, baik didarat, diperairan, maupun di
udara yang merupakan modal dasar nasional yang sangat strate
gis. Dalam rangka pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
hayati tersebut telah ditegaskan, bahwa dalam pelaksanaannya
ditekankan selalu harus diperhatikan faktor perlindungan, pem~:
liharaan, serta pelestariannya i tu sendiri, dengan demikian di·:· :r·
harapkan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dimanfaatltan bagi kesejahteraan rakyat akan dapat berlangsung
terus menerus dengan tetap menjaga pclestariannya itu sendiri,
selanjutnya penegasan Rancangan Undang-Undang Konservasi Hayati menyatakan, bahwa berhasilnya ko_nservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistimnya berkaitan erat dengan tiga sasaran konservasi yaitu :
a. Menjamin terpeliharanya proses ekologi yang rnenunjang sis
tirn pengganggu kehidupan bagi kelangsungan pernbangunan dan
kese-jahteraan •••.••••••
... 14 -·
j c.ht<:rc.::.n· ffcnusi.<J. ( Perlindungin sistem penynniS;:~o. kehidupc.n )
b o J.v.enj ,::.'ffiin tcrpeliho.r.~'.nyc. kcserc.go.mnn sun-1ber genetik d.2n tipe
tipe ekosistenmyo. ~ sehin,;.;c. mo.rn.pu menunj c.ng pembc.nguw::m ilmu
peng,.::td'lu,.:::;.n cl.en tc::hnologi y=:ng rrJ.ementingko.n pemenuho.n kebu -
tuhc_n f!cnusi.:: y~.ng meng~unc.kc·n sumber .::clc.m he.yo.ti bc..gi kese
j :::hterQc.n (pengo.weto.n sumbe:r plusm:: nuftnh);
c .. "J.engo:mdc.lik.'.J.n cc~rc.-co.ro. pemc.nfc.c.ton sumber d12yc. c.lc.m. he.ye.ti
sehingg::::. t."rj::::.min kelest.:::ric.nnyc.; .~kibc,t so.mpingc.n penerpp
':..lll ilmu pengetc.hu_n dc.n telu.1.ologi y ng kur::.ng bijc.ksc.no., be
lun1 h:::.rmonisnyc. pen1s0 uno.':'.n d::.n peruntukc.n tc.nc.h, sertc. belum
b. rhasilnyo. sc..sctr:::cn konservc.si seco.:r:'c. optimc.l, bc.ik di dr..::ro.j
mo.upun di pero.i:bcm, d.'.pc.t mengc.kibc:itkc::.n tirnbulnyo. geju.lc. ero
si genetik, polusi, dc::.n penurun211 pot.;;;nsi sumber d:::.~y.::: 2lcun
hc.y.e::;,ti (pemo.1.f.20.t.::.'.n sec;_·::r:~~ lest_~ri).
1L 1VI=::s1.::cluh lcnd.<J.sc.::.n Hukum Hc~nc::::n~::::n Undc.ng~Undc.ng Konservo.si
Hc.;tnt;Lo
]1ro.ksi menyo.mbut bJ.hwo. l~c.nc:::ngc:m Und:J.ng-Ondo.ng Konser-
. S b lJ '1 ~ 11 t · d 'k · t t 1 h d" v _c si ·ur11 er o..yG 11 0.111 ;:,yo. i c_:n i:; osis G.mnyc. ycm.g e :: i-1
.::.j uk:::m oleh Pemc rint:::~h te lnh disempurnc.k2n deng:::m meno.mbc.h
undcng-und:.:...ng Nomor 20 tc.hun 1982 tent.::ng ketentuo.n - keten
tucm pert.::.:h::::nc.n negc.rc: B.epublik Indone sio. se bo.go.imc.nc. telo.h
diubnh deng::.n Undcng-Und::.ng lfomor 1 t:::1hun 1982 tentcmg peru
bahc.n c.t:::·s Undo.ng-Und.:::.ng Homor 20_.tuhun 1982 tentc.ng keten~
tuc.n-ketentuo.,n pokok pertc.hc.nc:m A.eo.mcmc.n Iif.c:gD.ro. Republik
Indone sio. se bo..gc~imc.l'L telo.h diusulko.n oleh Frc.ksi PDI; begi
tu pule. peneg::::sc.n dc:ri rumuscn _t!ns::.L. 38 hc.sil d~.n penyempur
nnc;,nnyc. yo.ng berbunyi sebc.gc.i berikut ~
1. D~.:1c,m rc.ngko. mel::;,ks:::~no.kc.n konservc.si sumber d.'.:1.yc. .:::ltm
he.yo.ti d.:_n ekosistemnyc., pemerintc.h de.pct menyero.h-
ko.n se bo.gien
uruso.n •••••• /15
- 15 -
urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaima..1a dimaksud dalam ayat (1) di-
atur dengan Peraturan Pemerintah.
Fraksi PDI menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepa-
da semua Fra1csi serta Pemerintah yang dalam pembahasan telah dapat
menerima usulan yang diajukan oleh It'raksi ?DI penambahan beberapa
istilah yang perlu dijelaskan dalam Ketentuan Umum ini berdasarkan
Pedoman Tebnik Perundcmg-undangan yang dikeluarkan oleh Direktorat
J enderal Hukum dan Perundo..ng-undangan Departemen Kehakiman a..YJ.tara
menerima usulan dari Fraksi-fraksi lain sebagaimana secara keselu-
ruhan da:pat dibo,ca dalam Ketentuan Umum yang telah disempurnakan.
Dengan adanya penyempurnaan dan penambahan beberapa istilah yang
perlu dijelaskan sebagaimana telah diuraikan di atas, akan dapat
membMtu dan mempermudah memahami apa yang tersurat dan yang ter
sirat dalam Ha."Ylcangan Undang-Undang Konservasi Hayati ini.
I'raksi PDI meny2.mbut baik ketentuan yang rnengo.tur hak dan keif@:
jiban pemegang hak o,tas tanoh dan bak pengusahaan di perairan da -
lam rangka konservasi ini sebagaimn.na telah diru."'lluskan secara ba-
ik sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ya..1g berbunyi sebagai beri -
kut g
Paso.l 9 ••••••••••••••• /16.
'
- 16 -
Pasal 9
(1) Setiap pemegang hak atas tan3h don hok pengusahaan di perairan
dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelang-
sungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungon sistem peny911gga kehid~E
an Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan pener:tib.:m ter
ha.clap penggunaan don pengelolaan tanah don hak pengusahaan di
perairan yang terl0tD.k divrilayah perlindungan sebagaimana di -
maksud pada Pas61 8.
(3) Tindakan penertiban sebagaimana dim<Jksud dalam ayat (2) dilak
sano.kan sesuai dengan peraturan perundong-m1dangan yang berla.-
kuo I
Selanjutnya ditegaskan pula dalarn penjelasan pasal 9 ayat (3) bD:h
wa dalam hal penertiban tersebut berupa pencabutan hak atas tanah,
r:iaka kepacb pemogang hak .dib~:t:ils~ J£1:!P..ti .rug_i sesuai denga..vi pera -
turan perundong-und3Xlgan yang berlaku.
Penegasan ganti rugi ini perlu, karcna kenyataan membuktikan bahwa
terjadinya kasus penggusuran yang terjadi d{mana-mana yang dilaku
kan tan.pa diselesaikan ganti ruginya terlebih dahulu, karena ulah
oknum ya.rig tidalc bertanggung jawab dengan dalih hak milik at::ts ta
nah berfungsi sosial dan untuk kepentingan umum.
5 •. ~e.~9A .s~~~2 .!i¥.xat .•
Fraksi P.DI menyarnbut baik rumusan yang telah disempurnakan
y2Xl.g berkaitan dengan penegasu,n betapa pentingnya peran serta rak
yat do.,lam rangko. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem -
nya sebagai1:iana telah dirumuskan dalam Pasal 37 Rane ngan Undmg-U_!!
dang, Dalara rai.vigka pelaksanaan konservasi ini rakyat mempunyai
kedudukan •••••••• /17.
17 -
koduclukan tidalc hanya sebagai obyek, alrn .. _"'1. tetapi sekaligus sebagai
subyek. Untuk itulah Pemerintah Dempunyai kewo.,jiban untuk: menumbuh
kan dan ·1eningkatkan sac:lar konservasi sumber clClya alam hayo.,ti dan
eko.sistermya dikalangan ralcyat melalui pendiciikan dan ~)en;yruluhan.
Bi:thwa poran serta ralcyat ini clapat torbentuk perorangan dan kolompok
masy;;,r;l.GJ,t bailc yang orr;onisasi oaupun tidak. Agar rakyat dapat ber
~Jern:n secn,ra alctif dalam kegiatan konsorvasi surnber daya alam hayati
dan ekosistemnya, mal<:a melalui kegiatan ponyuluhan i tu ralcyat diara£!
kan dan cligerakan dongan mongilrut serto.kan kelornpok-kolompok masyar.1?:
Saudara Pimpina119
SicLang yox1g kami muliakan?
Setelah r:.10::-igad'lkan peninjmmn rnateri dan substonsi Hanc:::·ngan Undan~
Urnlcmg Konsorvaoi Hayati yang tolah dismnpurnakan a.an disej_)akati PAJ~SUS,
pada kesompatan ini perkena.'1kanlah kami menyern:;x1ikan beberapa h2.l sebagai
p2nda1~at dan. saran sebo.gai berilai_t
1. :.:·rclcsi PDI :ns:cigharnpkan ?oraorintah setelo.h Ranc:•,ngan Undcmg-Undang
1fonsGrvasi Sm"'lber Daya ,ll.lam I-IayG.ti dan Ekosistemnya ini disobkon me_!l
jo,cli Und=:ng-undo.,_'1.g agar segora.; dikeluarkan perat-iran pelalrnonaannya
agar cJ.enga.:-: dcmikian Und:::mg·~undcmg ini wenjadi efektif berlaku don
chpat cUlaksanakan donc::m segera.
2. li'rc,ksi f'DI mengharapkan perhatian do.ri· kitu. semua_, l.ebih-lebih dari
Pemerintah o,gar e~telo11 disahka;n Rancongon Undc,ng-Undo...'1g Konservo.si
Ibyati menjndi Unclang-undcmg segera melaku.kan upaya-upaya memasyaro.
kc,tknn Und.~i.,:ag-undw"'l.g Konservasi Ifayo.ti ini kepado, masyarolmt secara
luas, agar pelaksc.n::i,ccnnya akan 12bih lancc~r.
3. FrC'cksi I1DI rn2nghara1Jk2n ke:;x.~c1a seraua pihak yang terkai t denga.n oper~
sionalisasi U11d.:::J.1g-und~:,ng Konsorvasi Sumber Daya Alam H0,yati don Elco
sistemnya e,,s;ar kironya d;,pat r:ielaksonakan tugas sebaik-baiknya,
seba harus •••••••• /18.
18
sebab he.rus kita sadc:,ri betapun baik dan sempurnanya rumusan Un
dang Undang, akan sangat tergantung dari pelaksanaannya, oleh ka
renanya, harapan kita bersama akan kejujuran, kesungguhan serta
tekad para pelsana untuk mencapai sukses yang sebesar-besarnya.
Saudara Pimpinan,
Sidang yang kami muliakan,
Tadi kita telah mendengarkan bersama dalam laporannya, Pansus telah dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya tepat pqda
waktunya yang telah diprogramkan.
Bahwa keseberhasilan yang telah dicapai ini, tidak lain berkat kerja sama yang baik antara Peme intah yang diwakili oleh Menteri
Kehutanan beserta Staf dengan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya
dengan Fansus, kerjsa sama yang baik dan harmonis antara fraksifraksi bersama Peme,_intah, yang diliputi semangat kebersamaan,
kesotuan dan persatuan, keterbukaan, penuh toleransm, tenggang rasa, serta tanggung jawab bersama, dengan mengutamakan ~enentin.g.
an umum di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dengan de
mikian pelaksanaan Demokrasi Pancasila benar-benar dapat diwujud kan berdasarkan musyawarah .untult. rnencapai mufakat. Bagaimanapun
juga pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus tetap dikemGangkan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara karena Demokrasi
ca.1 Pansi a merupakan asset nasiilinaili.
Berhubung dengan i tu, dC:l'lam kesempatan yang baik ini Frak
si PDI ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan
yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Dewan, khususnya Pimpinan
Pansus yang seca~a kolektif dan terus menerus telah memimpin pers idang2n dalam FANSUS, PANJA, TIMCIL, TIMUS, dan Tim Sinkronisasi
dengan penuh toleransi dan kebijaksanaan, sehingga pembahasan Rancangan Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat berjalan ..
dengan •••••
19
dPngan lancar tertib, sesuai dengan jadwal waktu yang telah di
tetapkano
Dengan tulus dan iklas Fraksi PDI dalam kesempatan ini ingin me
nyampailrnn ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-be
sa::::'nya kepada :
I , Saudara I'ienteri Kehutanan selaku ~~akil Pemerintah beserta staf,
Fr:'\"10' cienr;c=tn kewabaran, kesungguhan, keterbukaan, serta sikap
--::·~:.:; a~:omodatif, sehingga sangat membantu kelancaran jalannya
sidang pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang yang di-
ajukano
2 - Reka:::1-rekan dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, dan
F:'aksi Persatuan Pembangunan, yang semuanya telah menyampaikan
surnbangan pikiran yang sangat berharga dalam usaha berama me
n_yempurnakan dan menyelesaikan Rancangan Undang-undang Konser
vqsi Hayati.
3- Para Pakar, Nara Sumber serta pihak-pihak lain yang telah
cerri'Je:cikan sumbangan pikiran dalam penyempurnaan Rancangan
Uvirteng-undang Konservasi Hayati ~
'+, ?:;1ca:i_-rekan Wartawan, Jajaran RRI/T\T-RI 9 dan segenap pers
d2:i segenap media massa lainnya yang telah meliput dan me -
nyampaikan berita ke%da masyarakat secara luas.
T5_dal: lupa kami ucapkan terima kasih serta penghargaan kepa<la
j0j2ran Sekretariat Jenderal DPR-RI khususnya Staf Sekretariat
1::i,· -T..- -_-3 beserta kelengkapannya, yang sudah barang ten tu mempu
ny;::;i peranan besar dalam menciptakan kelancaran semua kegiatan
:1g terjadi dalam semua persidangan, baik dalam sidang PANSUS,
P:H'.JA ~ ri:'IMCIL, TIMUS dan Tim Sinkronisasi, sehingga kesemuanya
d~selesaikan sebaik-baiknya.
~, ·-:--1-i_rYiya? F'raksi PDI dengan penuh rasa tanggung jawab dapat
~?ncrima dan menyetujui Rancangan Undang-undani Konservas~
S.)"YJber D;7ya Alam. o •••• ~ /20
- 20 -
Alam Hayati dan Eknsistemnya yang telah dibahas dan disem
purnakan oleh PANSUS untuk ditetapkan dan disahkan menjadi
Undang-undang,
Demikianlah pendapat akhir·· dari Fraksi FDI, atas perhatian
dan kesabaran hadirin kami ucapkan banyak terima kasih.
Jakarta? 19 Juli 1990.
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DPRRI
K E T U A~ SEKRETAP1S,
TTD
FATIMA[._ACHMA~SH"
... _
TTD
DRS. MARKUS WAURAN.