Upload
nguyendung
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
• Istilah Perlindungan Konsumen berkaitan dg perlindungan Hukum karena perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.
• Perlindungan bukan sekedar fisik tetapi jg mencakup hak-hak yang bersifat abstrak
• Scara umum tedapat 4 hak dasar konsumen: 1. Hak tuk mendapatkan keamanan (the right of safety)
2. Hak tuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
3. Hak tuk memilih (the righ to choose)
4. Hak tuk didengar (the right to be heart).
• Empat hak tsb diakui internasional.dlm perkembangannya organisasi terdapat penambahan seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan lingkungan baik dan sehat
• YLKI menambahkan satu hak lagi sbg pelengkap empat hak
dasar konsumen, yakni hak mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan seht.lima hak ini dikenal dg Panca Hak
Konsumen
• Delapan hak dasar yang dituangkan dalam Pasal 4 UU
Perlindungan Konsumen:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan jasa.
Masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal
yg paling pokok dan utama dlm perlindungan konsumen. Barang dan atau yg
penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yg tidak aman atau
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak tuk diedarkan dlm
masyarakat.
2. Hak tuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan
jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.
Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dlm
penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan
konsumen penggunanya maka konsumen diberikan hak untuk memilih
barang dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas
keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.
2. Hak atas informasi yg benar,jelas dan jujur menegnai kondisi dan
jaminan barang dan jasa.
3. Hak tuk didengar pendapat dan kluhannya atas barang dan jasa yg
digunakan.
Jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen berhak untuk
didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil,
kompensasi sampai ganti rugi
2. Hak tuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa secara patut
3. Hak tuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
4. Hak tuk dperlakukan dan dilayani scara tdk diskriminatif
5. Hak tuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan penggantian jioka
barang dan jasa yg dtrima tidak sesuai dg perjanjian ato tdk
semestinya
6. Hak yg diatur dlm ketentuan praturan perundangan lainnya.
• Disamping hak konsumen dlm pasal 4, terdpt hak lainnya
dipasal 7 yg mngatur kewajiban pelaku usaha.
• Kewajiban dan hak mrupakan antinomi dalam hkm. Sehingga kewajiban plaku usaha dpt dilihat sbg hak konsumen.
• Selain itu konsmen berhak tuk dilindungi dari akibat persaingan curang. Kgiatan bisnis yg dilakukan pngusaha sring dilakukan tidak scara jujur dan mengabaikan tanggungjawab yg kemudian dikenal dg persaingan curang. Persaingan akan berdampak negatif bg konsumen karna konsumen a/ sasaran rebutan pemasaran produk pengusaha.
• Penyeimbangan daya tawar konsumen thd pelaku usaha sejalan dg sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha tsb.
• Pelaku Usaha a/ istilah yg digunakan pembuat UU yg pd umumny dikenal dg pengusaha.
• Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut tiga kelompok besar pelaku ekonomi, diantarany:
• Kalangan investor.
• Pelaku usaha penyedia dana tuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, dll.
• Produsen
• Pelaku usaha yg membuat, memproduksi barang dan jasa dari barang dan jasa lainnya. Mrek dpt terdiri dari orang ato badan usaha yg berkaitan dg pembuatan rumah, jasa angkutn, dll.
• Distributor
• Pelaku usaha yg mendistribusikan barang dan jasa pd masyarakat. Spt pedagang pkl, warung, supermarket, rumah sakit, klinik, pengacara
• Menciptakan kenyamanan dlm berusaha bagi para
pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-
hak yang diberikan kepada konsumen, maka dalam
pasal 6 UUPK pelaku usaha diberikan hak-hak
sebagai berikut: • Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik;
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen;
• Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen
tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
• Sebagai perimbangan dari hak, tentu saja baik
konsumen maupun pelaku usaha mempunyai
kewajiban-kewajiban. Pasal 5 UUPK menyatakan
bahwa konsumen diwajibkan untuk:
• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
• Sebagai menifestasi hak-hak konsumen dan menciptakan
budaya tanggung jawab maka dalam pasal 7 UUPK, pelaku
usaha dibebankan tanggung jawab sebagai berikut :
• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan;
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;
• Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;
• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;
• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.
• Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah:
• “ Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”
• Hukum Perlindungan Konsumen adalah:
• “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen”.
• Kesimpulan:
• Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikannya.
• Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah itu dalam masyarkat tidak seimbang.
Perikatan
Perjanjian
(Privity of Contract)
Menggugat atas dasar hubungan
kontraktual (wanprestasi/ ingkar
janji) dinamakan pula:
Contractual Liability
Undang-Undang
Undang-Undang
saja
Perbuatan
manusia
Sesuai hukum:
Zaakwarneming
Perbuatan
Melawan
Hukum
(Pasal
1365 KUHPe)