Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah salah satu komponen pendukung sebagai kekuatan sipil untuk mempertahankan negeri sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menwa bermarkas di perguruan tinggi dan beranggotakan para mahasiswa yang terpanggil untuk membela negeri.

Para anggota Menwa (wira) di setiap kampus membentuk satuan sebagai salah satu unit kegiatan kemahasiswaan (UKM). Komandan satuan bertanggungjawab dan melapor langsung kepada rektor/pimpinan perguruan tinggi. Pembinaan Menwa dilakukan oleh pembantu rektor bagian kemahasiswaan dengan supervisi dari Angkatan Bersenjata.

Komponen lambang Garuda

Bintang di kanan atas dihadapan burung garuda dengan sayap kanan 6 (enam) dan kiri 7 (tujuh), leher 59 dan ekor enam dengan warna kuning emas dan melirik ke sebelah kanan.

Di tengah-tengah di depan burung garuda terdapat simbul silang senjata pena dalam genggaman burung garuda dengan warna putih.

Pita yang melandasi dengan warna putih dengan tulisan ditengah warna merah “ Widya Castrena Dharma Siddha”.

Perisai yang menjadi alas warna hitam.

[sunting] Arti dan Maksud

Bintang di kanan berarti cita-cita yang luhur, baik dan benar. Bulu sayap berjumlah 13, ekor 6 dan leher 59 (13 Juni 1959 = tahun kelahiran

resimen mahawarman). Perisai berarti sebagai komponen pertahanan Negara.

Lambang Sembilan Unsur Resimen Mahasiswa Indonesia

[sunting] Komponen Lambang Sembilan Unsur

Perisai Segilima menggambarkan keteguhan sikap Padi dan Kapas menggambarkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa

Indonesia, yaitu Pancasila.

Bintang, Sayap Burung, Jangkar dan Lambang Polri menandakan bahwa Resimen Mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri

Pena dan Senjata melambangkan pengabdiannya, wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.

Buku Tulis menyatakan bahwa tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, selain melaksanakan tugas-tugas kemenwaan.

[sunting] Warna Kebanggaan

Resimen Mahasiswa Indonesia menggunakan baret ungu. Dalam aplikasinya di lingkungan Menwa, warna ini mempunyai arti :

Mulia Berpengetahuan Terpelajar

[sunting] Panca Dharma Satya

Panca Dharma Satya adalah janji Resimen Mahasiswa Indonesia :

1. Kami adalah mahasiswa warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Kami adalah mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pembelaan negara dan tidak mengenal menyerah.

3. Kami Putra Indonesia yang berjiwa ksatria dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

4. Kami adalah mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan Garba Ilmiah dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara.

5. Kami adalah mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

[sunting] Semboyan

Semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah "Widya Castrena Dharmasiddha", berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "Penyempurnaan Pengabdian Dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan". Yang dimaksudkan oleh Ilmu Pengetahuan adalah segala macam cabang keilmuan yang didapat saat menjadi mahasiswa. Hal ini dipergunakan untuk menempuh jenjang karier, dengan tidak melupakan tujuan utama melakukan pengabdian pada masyarakat.

Sedangkan Ilmu Keprajuritan adalah yang bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, keksatriaan serta kepemimpinan, bukan sekadar keahlian dalam bertempur atau pun yang sejenis.

[sunting] Lambang Resimen Mahasiswa Mahawarman

Lambang Menwa terdiri atas lambang Garuda dan lambang sembilan unsur. Lambang lengan dijahit di lengan kanan, sedangkan lambang sembilan unsur dijahit di lengan kiri serta di baret ungu Menwa.

Lambang Garuda Resimen Mahasiswa Mahawarman

[sunting] Sejarah

Tanggal 13 Juni - 14 September 1959 diadakan wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan home-front dan bila perlu ikut memanggul senjata ke medan laga. Mahasiswa-mahasiswa walawa (WAJIB LATIH) dididik di Kodam VI/ Siliwangi dan para walawa diberi hak mengenakan lambang Siliwangi.

Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Komando Pimpinan Besar Revolusi Presiden RI Bung Karno mencetuskan Trikora. Seluruh rakyat menyambut komando ini dengan gegap gempita dengan semangat revolusi untuk merebut Irian Barat; termasuk juga mahasiswanya.

Isi Trikora:

1. Pantjangkan Sangsaka Merah Putih di Irian Barat2. Gagalkan Negara Boneka Papua3. Adakan Mobilisasi Umum

Sejak Trikora bergema maka kewaspadaan nasional makin diperkuat, makin memuncak sehingga timbul rencana pendidikan perwira cadangan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan dua surat keputusan Pangdam VI Siliwangi, maka oleh pihak Universitas pada 20 Januari 1962 dibentuk suatu badan koordinasi yang diberi nama Badan Persiapan

Pembentukan Resimen Serba Guna Mahasiswa Dam VI Siliwangi (disingkat BPP) Resimen Mahasiswa DAM VI/ Siliwangi, beranggotakan :

1. Prof. drg. R. G. Surya Sumantri ( Rektor Unpad) selaku Koordinator2. Dr. Isrin Nurdin (Pembantu Rektor ITB) selaku Wakil Koordinator I3. Drs. Kusdarminto (PR Unpar) selaku wakil Koordinator II4. Major. Moch. Sunarman dari PUS PSYAD pada waktu itu selaku sekretaris.

Pada Februari 1962 diadakan Refreshing Course selama sepuluh minggu di Resimen Induk Infantri dan dilanjutkan dengan latihan selama 14 hari yang dikenal dengan sebutan Latihan Pasopati. Pada 20 Mei 1962 anggota Resimen Mahasiswa Angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI/SLW menjadi bagian organik dari Kodam VI/SLW.

Dalam rencana kerja empat tahunnya tercantumlah pembentukan kader inti dan ini sudah terlaksana sejak permulaan semester 2 tahun ajaran 1962-1963. termasuk pembentukan kader inti putri. Mahasiswa/i Jabar (Bandung khususnya) mengikuti Latihan di Bihbul, tempat penggodokan prajurit-prajurit TNI. (Sekarang Secaba Dam III/ Slw, Bihbul). Satuan-satuan inti dari Yon mahasiswa dari beberapa universitas dan akademi dikirim ke tempat ini di bawah asuhan pelatih-pelatih dari RINSIL. 12 Juni 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Koordinator Komponen Pertahanan dan Keamanan DR. A.H. Nasution Jenderal TNI yang mengesahkan Duaja Resimen Mahawarman. Penyerahan Duaja dilakukan oleh Menko sendiri. Garuda Mahawarman resmi berdiri berdampingan dengan Harimau Siliwangi.

[sunting] Nama Skomen (Menwa di Tingkat Provinsi) di Republik Indonesia

Indra Pahlawan di Riau Jayakarta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Mahabanten di Banten Mahadarma di Timor Timur (belum dibubarkan hingga 10 Oktober 2004) Mahadwiyudha di Bengkulu Mahadana di Nusa Tenggara Timur Mahadasa di Aceh Mahadipa di Jawa Tengah Mahajani Nusa Tenggara Barat Mahakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Mahaleo di Sulawesi Tenggara Mahamaku di Maluku Mahanata di Kalimantan Selatan Mahapura di Kalimantan Barat Maharatan di Lampung Maharuyung di Sumatera Barat Mahasamra di Sulawesi Utara Ugracena di Bali

Mahasurya di Jawa Timur Mahatara di Sumatera Utara Mahawarman di Jawa Barat Mahawijaya di Sumatera Selatan Mahacandra di Irian Jaya/Papua Mulawarman di Kalimantan Timur Pawana Cakti di Sulawesi Tengah Sultan Thaha di Jambi Wolter Monginsidi di Sulawesi Selatan Mahabahari di Kepulauan Riau

[sunting] Alumni Menwa yang Terkenal

Menwa Batalyon I/ITB o Arifin Panigoro o Budiono Kartohadiprojo o Fadel Muhammad o Harjanto Dhanutirto o Rama Royani

Menwa Akademi Teknik Jenderal Achmad Yani o Abdullah Gymnastiar

Menwa Batalyon II/Unpad o Nugraha Besoeso Prof. H. Himendra W, dr, SpAn, KICo Yusuf Anwaro Prof. Dr. Nasrullah Natsir

Menwa Universitas Indonesia o Ismeth Abdullah

Menwa Universitas Brawijaya o Prof. Ir. Syamsul Bahri, MS

Masa Perjuangan Pergerakan Nasional

Sejarah perjuangan pergerakan nasional dimulai sebagai babakan baru dengan lahirnya gerakan “BOEDI OETOMO” pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA Jakarta. BOEDI OETOMO merupakan wadah pergerakan kebangsaan yang kemudian menentukan perjuangan nasional selanjutnya. Dengan lahirnya gerakan ini, maka terdapat cara dan kesadaran baru dalam kerangka perjuangan bangsa menghadapi kolonial Belanda dengan membentuk organisasi berwawasan nasional. Organisasi ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dan selanjutnya terbentuklah berbagai organisasi perjuangan yang lain, seperti Syarikat Dagang Islam, Indische Partij dan lain sebagainya.

Mahasiswa Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1908 mendirikan Indische Verenigde (VI) yang berubah menjadi Perkoempoelan Indonesia (PI), kemudian pada tahun 1922 berubah lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI). Sejak itu hingga tahun 1924 PI tegas menuntut kemerdekaan Indonesia, hingga pada dekade ini, para pemuda mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri telah membuka lembaran baru bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia melalui forum luar negeri.

Perhimpoenan Indonesia (PI-1922), Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI-1926) dan Pemoeda Indonesia (1927) merupakan organisasi pemuda dan mahasiswa yang memiliki andil besar dalam merintis dan menyelenggarakan Kongres Pemoeda Indonesia tahun 1928, kemudian tercetuslah “Soempah Pemoeda”. Dengan demikian, semangat persatuan dan kesatuan semakin kuat menjadi tekad bagi setiap pemuda Indonesia dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka.

Masa Pendudukan Jepang

Tekanan pemerintah Jepang mengakibatkan aktifitas pemuda dan mahasiswa menjadi terbatas, bahkan menjadikan mereka berjuang di bawah tanah. Sekalipun demikian para pemuda mahasiswa mampu mengorganisir dirinya dengan mengadakan sidang pertemuan pada tanggal 3 Juni 1945 di Jl. Menteng 31 Jakarta, dengan menghasilkan keputusan bahwa pemuda mahasiswa bertekad dan berkeinginan kuat untuk merdeka dengan kesanggupan dan kekuatan sendiri. Keputusan tersebut kemudian dikenal dengan Ikrar Pemoeda 3 Joeni 1945.

Menjelang Jepang terpuruk kalah tanpa syarat dalam Perang Dunia II, untuk memperkuat posisinya di Indonesia, Jepang melatih rakyat dengan latihan kemiliteran. Tidak ketinggalan pemuda, pelajar dan mahasiswa. Pasukan pelajar dan mahasiswa yang dibentuk oleh Jepang disebut dengan “GAKUKOTAI”.

Masa Kemerdekaan

Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, keikutsertaan pemuda dan mahasiswa terus berlanjut dengan perjalanan sejarah TNI. Tanggal 23 Agustus 1945, PPKI membentuk BKR. Di lingkungan pemuda dan mahasiswa dibentuk BKR Pelajar. Setelah mengikuti kebijakan Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, maka diubah menjadi TKR, sedangkan di lingkungan pelajar dan mahasiswa diubah menjadi TKR Pelajar.

Pada tanggal 24 Januari 1946 TKR diubah lagi menjadi TRI. Untuk mengikuti kebijakan Pemerintah ini, pada kesekian kalinya, laskar dan barisan pemuda pelajar dan mahasiswa mengubah namanya. Nama-nama tersebut menjadi bermacam-macam antara lain: TRIP, TP, TGP, MOBPEL dan CM.

Pada tanggal 3 Juni 1946, Presiden RI telah mengambil keputusan baru untuk mengubah TRI menjadi TNI. Keputusan ini dimaksudkan agar dalam satu wilayah negara kesatuan, yaitu tentara nasional hanya mengenal satu komandan. Dengan demikian maka laskar dan barisan pejuang melebur menjadi satu dalam TNI. Sementara itu laskar pelajar dan

mahasiswa disatukan dalam wadah yang kemudian dikenal sebagai “Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar”. Peleburan badan-badan perjuangan di kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa ini merupakan manifestasi dari semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemerdekaan serta cinta tanah air, dalam kadarnya yang lebih tinggi. Semangat berjuang, berkorban dan militansi untuk mencapai cita-cita luhur dan tinggi, merupakan motivasi pemuda pelajar dan mahasiswa yang tidak pernah padam hingga sekarang, yaitu dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional.

Masa Penegakan Kedaulatan Republik Indonesia

Dengan diakuinya kedaulatan Negara Kesatuan RI sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 di Den Haag, maka perang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa raga dan penderitaan rakyat berakhir sudah. Karenanya Pemerintah memandang perlu agar para pemuda pelajar dan mahasiswa yang telah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan, dapat menentukan masa depannya, yaitu perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas pokoknya, “BELAJAR”. Sehingga pada tanggal 31 Januari 1952 Pemerintah melikuidasi dan melakukan demobilisasi Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar. Para anggotanya diberi dua pilihan, terus mengabdi sebagai prajurit TNI atau melanjutkan studi.

Kondisi sosial ekonomi dan politik di dalam negeri sebagai akibat dari pengerahan tenaga rakyat dalam perang kemerdekaan, dianggap perlu diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Maka dikeluarkanlah UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Pada dekade 1950-an, ternyata perjalanan bangsa dan negara ini mengalami banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi di tengah-tengah perjuangan untuk membangun dirinya. Pemberontakan itu antara lain DI/TII, pemberontakan Kartosuwiryo dan sebagainya. Pemberontakan meminta banyak korban dan penderitaan rakyat banyak. Rakyat tidak bisa hidup dengan tenang, karena situasi tidak aman dan penuh kecemasan.

Memperhatikan kondisi semacam itu, satu tradisi lahir kembali. Para mahasiswa terjun dalam perjuangan bersenjata untuk ikut serta mempertahankan membela NKRI bersama-sama ABRI. Sebagai realisasi pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 1954, diselenggarkan Wajib Latih di kalangan mahasiswa dengan pilot proyek di Bandung pada tanggal 13 Juni 1959, yang kemudian dikenal dengan WALA 59 (Wajib Latih tahun 1959). WALA 59 merupakan batalyon inti mahasiswa yang merupakan cikal bakal Resimen Mahasiswa sekarang ini. Kemudian disusul Batalyon 17 Mei di Kalimantan Selatan. Bermula dari itulah, pada masa demokrasi terpimpin dengan politik konfrontasi dalam hubungan luar negeri, telah menggugah semangat patriotisme dan kebangsaan mahasiswa untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa sebagai sukarelawan. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kemiliteran selanjutnya dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai potensi pertahanan dan keamanan negara melalui RINWA (Resimen Induk Mahasiswa), yang selanjutnya namanya berubah menjadi MENWA (Resimen Mahasiswa).

Masa Orde Lama

Persiapan perebutan Irian Barat ditandai dengan upaya-upaya memperkuat kekuatan nasional. Di lingkungan mahasiswa dikeluarkan Keputusan Menteri Keamanan Nasional Nomor: MI/B/00307/61 tentang Latihan Kemiliteran di perguruan tinggi sebagai “Pendahuluan Wajib Latih Mahasiswa”. Dengan dicanangkannya operasi pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1962, dikenal dengan TRIKORA, maka untuk menindaklanjutinya, Menteri PTIP mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Korps Sukarelawan di lingkungan Perguruan Tinggi. Berikutnya, kedua keputusan di atas disusul dengan Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: M/A/20/1963 tanggal 24 Januari 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi. Pengembangannya dilakukan dalam satuan-satuan Resimen Induk Mahasiswa (RINWA), yang diatur dalam Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: 14A/19-20-21/1963 tentang Resimen Induk Mahasiswa.

Tahun 1964 melalui Instruksi Menko Hankam/Kasab Nomor: AB/34046/1964 tanggal 21 April 1964 dilakukan pembentukan Menwa di tiap-tiap Kodam. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Bersama Menko Hankam/Kasab dan Menteri PTIP Nomor: M/A/165/1965 dan Nomor: 2/PTIP/65 tentang Organisasi dan Prosedur Resimen Mahasiswa, Menwa ikut serta mendukung operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) tanggal 14 Mei 1964. Sebagai bukti keikutsertaan ini dapat diketahui bahwa hingga tanggal 20 Mei 1971, sebanyak 802 (delapan ratus dua) orang anggota Menwa memperoleh anugerah “Satya Lencana Penegak” dan beberapa memperoleh anugerah “Satya Lencana Dwikora”.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, di mana Menwa memiliki andil yang besar dalam membantu menegakkan NKRI, maka PKI (Partai Komunis Indonesia) merasakan ancaman, sehingga pada tanggal 28 September 1965, Ketua PKI D.N. Aidit menuntut kepada Presiden Soekarno supaya Resimen Mahasiswa yang telah dibentuk di seluruh Indonesia dibubarkan. Tetapi hal itu tidak berhasil.

Masa Orde Baru

Peran Resimen Mahasiswa terus berlanjut dalam bidang Pertahanan Keamanan Negara, sekalipun tantangan juga semakin besar. Pada masa awal Orde Baru, keterlibatan Menwa cukup besar dalam penumpasan sisa-sisa G 30 S/PKI, dilanjutkan dengan menjadi bagian dari Pasukan Kontingen Garuda ke Timur Tengah, operasi teritorial di Timor Timur dan sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar kemiliteran untuk menciptakan kader dan generasi baru bagi Menwa juga terus dilaksanakan.

Di lain pihak, di lingkungan Perguruan Tinggi pada tahun 1968 dikeluarkan keputusan untuk wajib latih bagi mahasiswa (WALAWA) dan wajib militer bagi mahasiswa (WAMIL) berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/B/32/1968 tanggal 14 Februari 1968 tentang Pengesahan Naskah Rencana Realisasi Program Sistem Wajib Latih dan Wajib Militer bagi Mahasiswa. Dilanjutkan operasionalisasinya dengan Keputusan Bersama Dirjen Dikti dan Kas Kodik Walawa Nomor 2 Tahun 1968 dan Nomor: Kep/002/SKW-PW/68. Program ini kemudian diganti dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD) pada tahun 1973 (Keputusan

Bersama Menhankam/Pangab dan Menteri P & K Nomor: Kep/B/21/1973 dan Nomor: 0228/U/1973 tanggal 3 Desember 1973 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi/Universitas/Akademi). Program WALAWA ini diikuti oleh seluruh mahasiswa dan berbeda dengan Menwa keberadaannya.

Pada tahun 1974 Program WALAWA dibubarkan, dan pada tahun 1975 sejalan dengan perkembangan dan kemajuan penyempurnaan organisasi Menwa terus diupayakan. Setelah dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/39/XI/1975, Nomor: 0246 a/U/1975 dan Nomor: 247 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 tentang Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa Dalam Rangka Mengikutsertakan Rakyat Dalam Pembelaan Negara, disebutkan bahwa Resimen Mahasiswa dibentuk menurut pembagian wilayah Propinsi Daerah Tingkat I sehingga berjumlah 27 Resimen Mahasiswa di Indonesia. Sedangkan keanggotaan Menwa adalah mahasiswa yang telah lulus pendidikan Menwa (latihan dasar kemiliteran) dan Alumni Walawa.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/02/I/1978, Nomor: 05/a/U/1978 dan Nomor: 17A Tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa, hingga kemudian dalam perkembangannya dilakukan lagi penyempurnaan peraturan pada tahun 1994.

Pada tanggal 28 Desember 1994 Organisasi Menwa mengalami penyempurnaan melalui Keputusan Bersama Menhankam, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/11/XII/1994, Nomor: 0342/U/1994 dan Nomor: 149 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa Dalam Bela Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dikeluarkan serangkaian keputusan pada Direktur Jenderal terkait dari ketiga Departemen Pembina, yang terdiri atas Keputusan Dirjen Persmanvet Dephankam RI Nomor: Kep/03/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa, Nomor: Kep/04/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pakaian Seragam, Tunggul dan Dhuaja Menwa dan Pemakaiannya dan Nomor: Kep/05/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa. Serta Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 522/Dikti/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Masa Reformasi

Pada masa reformasi yang salah satu agendanya adalah penghapusan Dwi Fungsi TNI, berimbas pada keberadaan Resimen Mahasiswa Indonesia, karena Menwa dianggap merupakan perpanjangan tangan TNI di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian muncul tuntutan pembubaran Menwa di berbagai perguruan tinggi pada awal tahun 2000, namun Menwa tetap eksis hingga sekarang.

Menyikapi tuntutan tersebut, para Pimpinan Menwa di berbagai daerah baik Komandan Satuan maupun Kepala Staf Resimen Mahasiswa mengadakan berbagai koordinasi tingkat regional dan nasional, antara lain dilaksanakan di Bandung, Yogyakarta, Bali dan Jakarta.

Para Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh Dirmawa Ditjen Dikti Depdiknas juga membentuk tim untuk membahas masalah Menwa dan mengadakan pertemuan di Yogyakarta, Jakarta dan terakhir di Makassar pada awal sampai pertengahan tahun 2000.

Pada akhir September 2000 diadakan Rapat Koordinasi antara tim PR III Bidang Kemahasiswaan dengan seluruh Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur yang menghasilkan rancangan Keputusan Bersama 3 Menteri (Menhan, Mendiknas dan Mendagri) yang baru.

Pada tanggal 11 Oktober 2000 diterbitkan Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas dan Mendagri & OtdaNomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000 dan Nomor: 39 A Tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Sebagai penjabaran ketentuan dari KB 3 Menteri tersebut, dikeluarkan serangkaian surat dari Dirjen terkait dari 3 Departemen Pembina, yakni: Surat Mendagri & Otda RI Nomor: 188.42/2764/SJ tanggal 23 Nopember 2000 tentang Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 212/D/T/2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Tindakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/02/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 tentang Kedudukan Resimen Mahasiswa, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/03/2001 tanggal 9 Februari 2001, Surat Telegram Dirjen Pothan Dephan RI Nomor: ST/06/2001 tanggal 18 Juli 2001 dan Surat Dirjen Kesbangpol Depdagri RI Nomor: 340/294.D.III tanggal 28 Januari 2002.

Para Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia terus mengadakan berbagai pertemuan yang akhirnya bersepakat perlu adanya organisasi Menwa di tingkat Nasional sehingga terbentuk Badan Koordinasi Nasional Corps Resimen Mahasiswa Indonesia (BAKORNAS CRMI), yang disahkan keberadaannya pada Rapat Komando Nasional yang pada waktu itu karena ingin menyesuaikan dengan tuntutan reformasi maka diberi nama menjadi Kongres Resimen Mahasiswa Indonesia tahun 2002 di Medan.

Walaupun arah pembinaan dan pemberdayaan Menwa menjadi kurang optimal dengan belum terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari KB 3 Menteri tersebut di atas, pengabdian Menwa terus berlanjut. Salah satunya adalah sebagai pelopor pembentukan posko relawan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh Dephan RI untuk bencana Tsunami Aceh pada akhir Desember 2004 sampai dengan pertengahan 2005. Demikian juga ketika terdapat bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, Menwa dari berbagai daerah juga mengirimkan relawannya.

Dalam perkembangan terakhir, BAKORNAS CRMI dirasa kurang efektif karena berbagai kendala teknis. Dan dalam Rakomnas (Rapat Komando Nasional) Resimen Mahasiswa Indonesia di Jakarta pada tanggal 24-26 Juli 2006 yang dihadiri oleh pimpinan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia tingkat propinsi dan pimpinan Komandan Satuan Perguruan Tinggi dari seluruh Indonesia, BAKORNAS CRMI di bubarkan dan dibentuk badan tingkat nasional baru yakni Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia atau disingkat KONAS MENWA INDONESIA, sebagai lembaga kepemimpinan struktural Menwa di tingkat nasional. Lembaga baru ini kian eksis hingga saat ini setelah mampu mendorong kembali pelaksanaan latsarmil, dan pendidikan lanjutan bagi anggota Menwa, serta menghidupkan kembali satuan-satuan Menwa yang vakum serta membangun Staf Komando Resimen (SKOMEN) Menwa di provinsi-provinsi baru. KONAS MENWA INDONESIA juga melakukan terobosan baru dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tingkat nasional serta memperkuat aspek legalitas MENWA Indonesia, antara lain dengan mengeluarkan berbagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) seperti Juklak pembinaan dan Perberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia, Juklak Pendidikan dan Latihan  Resimen Mahasiswa Indonesia, Juklak Peraturan Disiplin  Resimen Mahasiswa Indonesia, sambil memproses revisi SKB 3 Menteri menjadi SKB 4 Menteri, termasuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai mana dituangkan dalam buku profil ini. Hingga saat ini KONAS MENWA INDONESIA merupakan struktur organisasi tertinggi  Resimen Mahasiswa Indonesia dalam hal koordinasi serta komando organisasi Menwa di tingkat nasional.

2010 22:44

Sebagaimana eksistensi Menwa yang seiring dengan proses perjuangan kebangsaan, yang dimaksud dengan Pendiri MENWA adalah sebagaimana periodisasi sebagai berikut;

1. Masa Perjuangan Kemerdekaan (era TP/TRIP/CM) adalah Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) RI, Jenderal T.B. Simatupang di tahun 1946, tentang pembentukan Brigade XVII yang terdiri atas kesatuan Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP) dan Corps Mahasiswa (CM) dengan para tokoh pimpinannya seperti Mas Isman, Prof. DR. Mahar Mardjono, Chaerul Saleh, Koento Wijoyo, Prof. DR. Erie Sadewo, Prof. Dr. Satrio, Prof. Dr. Sri Soemantri Martosuwignyo, SH., Lafran Pane, Sutan Takdir Alisyahbana, Prof. DR. Daoed Joesoef, Prof. DR. Ir. Rooseno,  dan masih banyak yang lainnya.

2. Masa Perjuangan DWIKORA-TRIKORA dengan nama WALAWA adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) RI, Jenderal Besar A.H. Nasution ditahun 1961 dengan radiogram No.1 ke setiap Kodam untuk pembentukan dan pelatihan Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) di setiap Perguruan Tinggi di wilayah masing-masing.

3. Masa Pemerintahan Orde Baru dengan nama MENWA adalah Mendikbud RI, Prof. DR. Daoed Joesoef dan PANGAB, Jenderal M. Joesoef di tahun 1978 (seiring terbitnya SKB tiga Menteri tentang Pembinaan Resimen Mahasiswa

4. Masa pemerintahan saat ini, dengan nama Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia (KONAS MENWA Indonesia) didirikan oleh Para Pimpinan Menwa Tingkat Propinsi dan Tingkat Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dalam RAKOMNAS MENWA Indonesia pada 24-26 Juli 2006 di Jakarta

LAMBANG RESIMEN MAHASISWA INDONESIA

 

 

 

MAKNA UNSUR LAMBANG

1. Perisai Segilima

Menggambarkan keteguhan sikap

2. Padi dan Kapas

Menggambarkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

3. Bintang , Sayap Burung , Jangkar dan Lambang Polri

Resimen Mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri

4. Pena dan Senjata

Di dalam pengabdiannya, wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.

5. Buku Tulis

Tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, di samping melaksanakan tugas-tugas kemenwaan.

6. Semboyan

Widya Castrena Dharma Siddha

 

PATAKA RESIMEN MAHASISWA INDONESIA

 

BENDERA RESIMEN MAHASISWA INDONESIA

 

SUSKAPIN Resimen Mahasiswa (MENWA) Written by Connie Rahakundini bakrie    Monday, 14 December 2009

Beberapa negara seperti AS dan Inggris mengorganisasikan komponen cadangan nasionalnya secara sangat spesifik. Di AS misalnya, komponen cadangan nasionalnya terdiri dari: (i) Marine Reserve Force; (ii) Naval Reserve Force; (iii) Air force Reserve; (iv) US Coast Guard Reserve; (v) US Army Reserve; serta (vi) Army National Guard; dan masing-masing komponen mempunyai code of conduct sendiri. Sementara itu Inggris membagi komponen cadangan nasionalnya menjadi: (i) the Reserve of Army; (ii) Royal Navy Reserve; (iii) Royal Marine Reserve; dan (Royal Auxiliary Air Force Reserve. Sementara di Filipina, komponen cadangan terdiri dari dua bagian: (1) Auxiliary Reserve Units – yang direkrut dari kaum sipil yang bekerja di sektor publik; dan (2) Citizens Armed Forces Geographic Units (CAFGUs) yang direkrut dari penduduk sipil biasa. CAFGUs itu sendiri dibagi lagi menjadi dua bagian: (a) non-active military reserve; dan (b) militia units (kelompok paramiliter) yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas counter-insurgency.

Ada dua pola pengangkatan komponen cadangan nasional yang umum dilakukan, pertama adalah enlistment, yaitu pewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat kesehatan, dll; dan cara kedua adalah recruitment melalui pendaftaran secara sukarela. Hal ini berbeda dengan RUU kita yang mewajibkan seluruh warganegara untuk melakukan military service, mungkin maksudnya mengikuti pola seperti Israel, yang jika saja dikelola dan diorganisir dengan baik dan terintegrasi deperti di Israel, dipastikan akan menjadi kekuatan maha dahsyat yang potensial dan dapat dipergunakan oleh negara sewaktu waktu jika diperlukan.

Berunsurkan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional. Komponen Cadangan terdiri atas Komponen Cadangan Matra Darat, Komponen Cadangan Matra Laut dan Komponen Cadangan Matra Udara yang dibentuk secara adil dan merata diseluruh wilayah negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen Cadangan disusun dalam struktur organisasi yang berbentuk satuansebagaimana yang berlaku pada masing-masing struktur organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sebagai unsur potensial Komponen Cadangan Pertahanan Negara, organisasi Resimen Mahasiswa telah mengorganisir diri di setiap tingkatan hirarki kewilayahan mulai dari Tingkat Kampus (Satuan Resimen Mahasiswa), Tingkat Lokal (Sub Resimen Mahasiswa), Tingkat Provinsional (Komando Resimen Mahasiswa) dan di Tingkat Pusat (Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia).

Sekilas gambar pada acara paparan tentang Suskapin Menwa di Batalyon 302 Makkopassus Cijantung III beberapa waktu yang lalu. Selamat belajar, berlatih dan berjuang adik adik, tetaplah bersemangat dan bersatu, karena di tanganmu semua masa depan bangsamu ini berada !

 

Skep Dewan Korps Mahawarman Written by Seli   

Thursday, 19 June 2008  KOMANDO RESIMEN MAHASISWA MAHAWARMAN

JAWA BARAT                                   

 

SURAT KEPUTUSANNomor : SKEP /   185 / A / VI / 2008

Tentang

PENGANGKATAN DEWAN KORPS MAHAWARMANPERIODE 2008 – 2010

KOMANDO RESIMEN MAHASISWA MAHAWARMAN

Menimbang                 :           Dalam rangka pembinaan dan kelancaran organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat dipandang perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Korps Mahawarman Periode 2008 – 2010

Mengingat                   :1.        Surat Keputusan Kongres Mahawarman Jawa Barat Nomor : SKEP / 01 / A / VI / 2006 tentang Pengesahan Dewan Korps Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat

1. Surat Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas,Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor : KB / 14 / M / X / 2000, 6 / u / KB / 2000 dan 39 A tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia

2. Surat Keputusan Danmenwa Mahawarman Jawa Barat Nomor : SKEP / 219 / A / VII / 2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Pengesahan Naskah Rako XIII

Memperhatikan           :           Hasil rapat Alumni tanggal 29 Desember 2007 tentang Pengangkatan Dewan Korps Mahawarman

MEMUTUSKAN

Menetapkan                :1.        Mengangkat kepada nama – nama yang terlampir sebagai Dewan Korps Mahawarman Periode 2008 – 2010

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan :            Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan

diadakan perubahan/ralat seperlunya.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat2. Aster Kasdam III / Siliwangi3. Para Dansat di Jajaran Menwa Mahawarman Jawa Barat4. Arsip

Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di              :            Bandung Pada tanggal                             :   17     Juni     2008

KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA

 

ttd

 

       PROF. DR. SOEDJONO D. SH. MBA. MM.        BRIGJEN TNI ( PURN )

S. Ketetapan Kongres Mahawarman Written by Administrator    Friday, 20 June 2008

SURAT KETETAPANNO : 001/KM/VI/2006

TENTANG PEMBENTUKAN KORPS MAHAWARMAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KONGRES MAHAWARMAN TAHUN 2006 DENGAN INI,

 

MENIMBANG

1. Program kerja demi berjalannya organisasi dan pencapaian tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya dalam tiga tahun kedepan.

2. Program kerja diharapkan dapat menjadi panduan dan pedoman bagi setiap pengurus dan anggota KORPS MAHAWARMAN TAHUN 2006 untuk mematuhi dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab yang tinggi.

MENGINGAT

1. SK Komandan Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat, Nomor : SKEP/140/A/IV/2006, tentang pembentukan panitia pelaksana kongres mahawarman tanggal 17 s.d 18 Juni 2006.

MEMPERHATIKAN

1. Usulan dan rancangan draft yang dibuat SC/Panitia Kongres2. Aspirasi dan Usulan peserta Korps Mahawarman tahun 2006

MEMUTUSKANMenetapkan,

1. Dibentuk Dewan Korps Mahawarman yang terdiri dari perwakilan masing-masing Batalyon, Kompi BS dan Detasemen atas Rekomendasi dari Komandan Satuan masing-masing.

2. Perwakilan Dewan Korps Mahawarman terdiri dari Batalyon 1 orang, Batalyon Gabungan 2 orang, Kompi BS 1 orang.

3. Pengumpulan nama dari masing-masing perwakilan tersebut harus diserahkan paling lambat dua mingu dari ditetapkan keputusan ini.

4. Tindak lanjut dari hasil kongres akan dilaksanakan Rapat Dewan Korps Mahawarman selambat-lambatnya 1 bulan dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

 

Ditetapkan di : BandungPada Tanggal  : 17 Juni 2006Pukul               : 15.45 WIB

PIMPINAN SIDANGKONGRES MAHAWARMAN TAHUN 2006

YAKOBUS SMKETUA

DRS. H. YAYAT HIDAYAT., MSiWAKIL KETUA I

NAZARUDINWAKIL KETUA II

RIAN YUNITA, AKS

Peran Masyarakat dan Swasta Sebagai Sumber Daya Bangsa Guna Mendukung

Sistem Pertahanan Negara Written by Ir. Arifin Panigoro    Thursday, 09 July 2009 Gagasan Korps Perwira Cadangan 

Tugas bela negara bukanlah semata-mata tanggung-jawab tentara. Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".  Selama kita 64 tahun menjalani kehidupan bernegara yang merdeka, berbagai gagasan tentang sistem pertahanan negara telah kita kembangkan. Sebuah acuan yang kini berlaku ialah UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat 2 UU tersebut menyebut adanya "sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman".

Merujuk pada pasal itu, jelas bahwa warga masyarakat dan swasta (korporasi) sebagai sumber daya nasional dilibatkan dalam sistem pertahanan negara, paling tidak sebagai Komponen Cadangan seperti dimaksud dalam Ayat 6, atau Komponen Pendukung (Ayat 7). Ada pun TNI berperan sebagai Komponen Utamanya (Ayat 5).

Pada bagian penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002 itu dikatakan bahwa dalam era globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi-informas i sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman.

Ancaman atas kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (militer) kini berkembang menjadi multi-dimensional (militer dan nir-militer) , dengan sumber ancaman dari dalam dan luar negeri. Ancaman yang bersifat multi-dimensional tersebut bisa berupa penetrasi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun gangguan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

Dengan demikian, permasalahan pertahanan menjadi begitu kompleks. TNI sendiri telah mengembangkan diri untuk menghadapi tantangan baru itu, antara lain dengan doktrin Operasi Militer Bukan Perang (Military Operation Other Than War, MOOW), yakni pengerahan kapasitas militer untuk operasi non-tempur. Toh, jangkauan operasi ini terbatas. Dengan begitu, tantangan baru ini menuntut tanggung jawab semua instansi yang terkait, baik instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, bahkan masyarakat luas. Dalam konteks ini, di mana peran masyarakat dan swasta (lembaga non-pemerintah) ? UU Nomor 3 Tahun 2002 itu sendiri jelas mengklasifikasikan bala pertahanan negara yang

tergolongkan pada tiga kelompok, yakni Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Hal ihwal tentang Komponen Cadangan itu kini sudah tertuang dalam RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Nasional yang draft akademisnya telah berada di tangan DPR. Sedangkan Komponen Pendukung belum jelas betul sosoknya.

Menurut draft yang ada, Komponen Cadangan pertahanan negara itu disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi umum guna meningkatkan kapasitas Komponen Utama (TNI). Karena mengandung frasa "mobilisasi umum", draft tersebut dikesankan sebagai RUU Wajib Militer. Sementara itu, RUU yang sama menyebutkan bahwa Komponen Pendukung adalah sumber daya bangsa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Dan sementara ini disebut-sebut bahwa Resimen Mahasiswa masuk dalam kategori Komponen Pendukung ini. Dengan demikian, untuk pertanyaan di mana peran masyarakat dan swasta dalam sistem pertahanan negara kita, jawabnya adalah pada Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Namun, yang lebih utama adalah pertanyaan bagaimana pelembagaan dari Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung itu sendiri agar penggunaan sumber daya pertahanan kita bisa lebih efektif dan efisien. Atau dengan kata lain, lebih ekonomis. Salah satu pendekatan untuk membangun postur dan kelembagaan yang efektif atas Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung itu ialah secara interaktif memadukan gagasan yang muncul dengan hakekat ancaman terhadap pertahanan itu sendiri. Dan hakekat ancaman ini pun berubah secara dinamis dari masa ke masa. Di sinilah pentingnya disusun sebuah Strategic Defense Review (SDR) yang punya kedalaman, hingga bisa menyentuh profil gangguan pada jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. SDR harus menjadi acuan bagi upaya membangun sistem Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang tangguh namun sekaligus ekonomis. Dari situlah kemudian kita pertanyakan apakah kata kunci "mobilisasi umum" pada RUU Komponen Cadangan Pertahanan Nasional itu bisa membangun sebuah kekuatan yang efektif. Ini tentu bisa kita perdebatkan. Tetapi yang jelas, mobilisasi umum akan memakan biaya besar. Bukankah ongkos besar itu akan lebih baik bila sebagian digunakan untuk memperkuat kapasitas komponen utama yang ada. Misalnya, untuk kesejahteraan prajurit, pemeliharaan alutsista, dan pemeliharaan kesamaptaan teknis.

Pemberdayaan Menwa

Ongkos membangun sebuah kekuatan cadangan akan lebih kecil bila kita memanfaatkan "bahan baku" yang lebih siap pakai. Pengalaman kita selama 50 tahun dengan Resimen Mahawarman membuktikan bahwa kita seharusnya bisa memetik sumber daya yang lebih siap pakai untuk keperluan pertahanan negara dari Korps Baret Ungu tersebut. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kita telah menyia-nyiakan kapasitas lebih dari Resimen Mahasiswa. Padahal kita bisa membayangkan betapa besar sebetulnya manfaat yang bisa diraih bila para anggota dan alumni Menwa itu diberdayakan secara sistemik dalam upaya

bela negara.

Pada uraian di atas sudah disebutkan bahwa dalam tatanan yang akan dibangun, posisi anggota Korps Baret Ungu yang mahasiswa aktif maupun para alumninya berada pada jenjang Komponen Pendukung. Namun, para anggota Resimen Mahasiswa itu bisa kita tingkatkan kompetensinya untuk memasuki jenjang Komponen Cadangan, melalui suatu bentuk Korps Pendidikan Perwira Cadangan (Reserve Officer Training Corps, ROTC). Dalam program ini, ketika anggota menwa lulus dari bangku perguruan tinggi, mereka bukan saja menyandang gelar sebagai sarjana (S-1), namun lebih dari itu mereka juga menjadi seorang perwira militer, yaitu Letnan Dua Cadangan. Kita tinggal mensinkronkan, agar para anggota menwa tersebut mengambil kuliah dan latihan kemiliteran yang tersistem dalam Satuan Kredit Semester (SKS), sehingga memiliki bekal pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) sebagai perwira militer. Sedangkan sikap postur (attitude) sebagai perwira, dibentuk dalam kegiatan sebagai warga Korps, yang merupakan transformasi kegiatan kemenwaan yang kita lakukan selama ini. Setelah lulus sebagai perwira, para alumni Menwa yang sekaligus Perwira Cadangan itu akan terjun ke masyarakat, baik sebagai profesional, wirausaha, pegawai negeri, atau bahkan pekerja seni misalnya. Tetapi sekaligus mereka pun langsung masuk ke dalam jajaran kekuatan Komponen Cadangan.

Dalam suasana damai, pekerjaan apa pun yang mereka jalani tak menghilangkan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota satuan Komponen Cadangan. Tentunya dengan terlebih jauh mengatur kewenangan, hak dan kewajiban mereka, serta kelembagaan yang akan mengendalikan mereka sebagai bagian dari kekuatan Komponen Cadangan. Dengan mencetak perwira dari perguruan tinggi itu, yang merupakan peran serta masyarakat yang nyata dalam pembentukan sumber daya manusia bela negara yang berbasiskan tingkat kesukarelaan yang tinggi, beban biaya yang harus ditanggung negara juga akan lebih ringan. Belum lagi, dari aspek kecabangan militer, perwira dari "hasil cetakan" perguruan tinggi itu akan lebih beragam dan lebih siap menghadapi berbagai aspek perang multi-dimensional. Di sinilah ada imbal-balik dari segi mutu. Boleh jadi, dari aspek kemiliteran inti, seperti aspek ke-infantri- an, kualitas perwira cetakan universitas itu mungkin tak se-‘trengginas’ dari akademi militer. Namun dari segi kecabangannya, mereka bisa diharapkan akan lebih mumpuni, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti dengan lebih intens oleh dunia perguruan tinggi. Perusahaan-perusaha an swasta nasional (korporasi nasional), bahkan juga multi-nasional, bisa berpartisipasi dalam mendidik sumber daya manusia siap pakai ini, dengan skema beasiswa atau ikatan dinas, misalnya.

Korporasi tidak akan rugi karena ikut mencetak sarjana plus, yang pada saatnya akan memperkuat jajaran sumber daya manusia mereka. Lulusan universitas yang sekaligus telah meraih kualifikasi perwira itu jelas akan memiliki kelebihan dibanding sarjana pada umumnya. Mereka tak hanya telah memiliki bekal intelegensia sesuai disiplin ilmunya, lebih dari itu mereka juga telah menerima gemblengan nilai-nilai keperwiraan yang akan diperlukan dalam organisasi apapun. Aspek leadership misalnya. Belum lagi soal disiplin dan penghormatan atas hirarki. Pihak korporasi akan memperoleh tenaga yang lebih andal

dan bertanggung jawab. Lepas dari soal silang-pendapat domain operasional antara pertahanan dan keamanan, yang implementasinya adalah pembagian kerja antara TNI dan Polri, perwira-perwira lulusan perguruan tinggi itu bisa diharapkan akan lebih efektif dalam menangkal bahaya narkotika, illegal logging, illegal fishing, trafficking, imigran gelap, perusakan lingkungan dan gangguan-gangguan lainnya yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan cara pandang yang sama, kelompok-kelompok sumber daya dalam komponen pendukung, seperti pramuka, hansip, linmas, satpam, organisasi pemuda, cabang olahraga tertentu, kelompok pencinta alam, bahkan satgas partai, bisa pula diberdayakan untuk menunjang kekuatan Komponen Cadangan. Mereka bisa difungsikan sesuai kompetensinya masing-masing, di bawah pimpinan dan pembinaan para perwira cadangan.

Penutup

Kenyataan bahwa RUU Komponen Cadangan Pertahanan Nasional tak kunjung dibahas di DPR, meskipun draftnya sudah muncul sejak 2005, agaknya itu tak lepas dari kebimbangan banyak fihak tentang implementasinya bila draft tersebut menjadi undang-undang. Ada konsekuensi biaya yang besar dan ada pula kerumitan dalam penyusunan kelembagaannya. Pemberdayaan Menwa dan para alumninya itu tampaknya bisa menjadi terobosan, di tengah situasi nyata bahwa Komponen Utama pertahanan negera kita cukup kepayahan menghadapi berbagai gangguan yang mengancam pertahanan nasional kita. Bila hal tersebut berlangsung berlarut-larut, kedaulatan negara menjadi taruhannya.

Noopolitik : Menang Tanpa MenusukContributed by Budiono Kartohadiprodjo, IrMonday, 09 November 2009Last Updated Monday, 09 November 2009Loncatan kemajuan teknologi informasi telah menggeser bentuk interaksi tradisional, dari single point to single pointke bentuk multipoints to multipoints dengan kecepatan transmisi yang luar biasa. Manusia satu dengan lainnya menyatu,dihimpun oleh arus informasi yang sama, lalu mementuk dunia baru yang bersifat maya. Itulah cyberspace. Kemudahanakses informasi dan komunikasi dunia maya agaknya berpengaruh kuat pada urusan diplomasi, sosial, bisnis, danmiliter. Tren yang kemudian muncul adalah konsep keunggulan informasi (information superiority) pada negara majumenjadi tulang punggung dan senjata strategis untuk meraih kepentingan nasionalnya. Ini berlaku pada suasana damaimaupun perang, untuk urusan ekonomi-kesejahteraan maupun keamanan. Kesadaran baru bahwa informasi punyakekuatan tak terduga, dan sangat strategis, karena sifat pemanfaatannya yang multisektor, kini telah melahirkan cabangkeilmuan yang dikenal dengan strategi informasi, information strategy.Dalam pertumbuhannya, strategi informasi membelah ke arah dua kutub. Yang pertama, esensinya teknologi, danfokusnya bergulat dengan keandalan dan keunggulan infrastruktur. Kutub kedua esensinya politik dan dunia ide-ide.Fokusnya bergulat dengan cara-cara meramu konten informasi dan cara penyebarannya. Tujuannya, memikat, menarik

perhatian, lalu membentuk persepsi pada pihak lain agar mau menerima ide dan nilai-nilai baru sesuai dengan skenarioyang dirancang. Dengan begitu, mereka akan mengikuti kehendak sang penganjur tanpaunsur paksaan.Kutub kedua ini kemudian dikenal dengan nama noopolitik, berasal dari bahasa Yunani noos, pikiran. Konsep inimerupakan kelanjutan ramalan Pierre Teilhard de Chardin, seorang teolog Jesuit Prancis di abad ke-20, yang pada 1925menujumkan bahwa kehidupan manusia akan tumbuh pada taraf kehidupan yang tinggi sebagai hasil interaksiintelektual secara global, interaksi sosial dan energi spiritual. Oleh Teilhard, interaksi ini disebut“noosphare”, yang bisa merujuk pada pandangan bahwa kehidupan manusia akan diperankanoleh kekuatan akal, pola pergaulan dan kekuatan spiritualnya.Kutub maya noopolitik itu kini menjadi statecraft, kendaraan politik negara, dalam bersinggungan dengan negara lain,terkait dengan kepentingan nasionalnya. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan realpolitik, yaitu tata cara yang lazimdalam melaksanakan politik luar negeri yang penuh dengan kalkulasi kekuatan dalam wilayah geografis. Noopolitik lebihmerupakan cara berpolitik luar negeri pada psychic terrain, wilayah spiritual, kejiwaan, dari noosphare denganmenggunakan ide-ide, nilainilai, hukum, dan etika yang berlaku secara global untuk mencapai kepentingan nasionalnya.Ada perbedaan yang menonjol antara realpolitik dan noopolitik. Realpolitik bekerja melalui hard power, yaitu orang,senjata, peluru kendali, kapal perang. Sedangkan noopolitik menekankan pada soft power, yaitu penekanan padakemampuan memikat, bukan memaksa. Reapolitik menuntut apa keinginan kita menjadi kebenaran pihak lain,sedangkan noopolitik lebih fokus agar kebenaran yang ingin kita capai juga menjadi keinginan pihak lain. Realpolitikcenderung berperilaku amoral, sedangkan noopolitik berprinsip bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan salingberbagi.Pelaku noopolitik bisa negara, militer, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengalaman pun mengatakan,memobilisasi LSM yang didukung negara akan lebih efektif. Terutama untuk menutupi kepentingan Negara sponsoryang mungkin bisa menimbulkan ketegangan bila kedok operasinya terkuak. Sekadar contoh, aksiaksi Greenpeacedalam menentang percobaan nuklir Prancis di Pasifik Selatan, yang sulit untuk tidak disebut disponsori dan didukungoperasinya oleh salah satu negara adikuasa.Gerakan yang hangat diembuskan pada saat ini adalah upaya penegakan hak asasi manusia dan reformasi politik diberbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam operasi ini, doktrin noopolitik “peace trough knowledge”menggantikan doktrin lama “peace trough strenght”. Gerakan reformasi politik melalui doktrin“peace trough knowledge” yang diembuskan negara maju, untuk mencapai grand strategy-nya, sudah kitarasakan getaran dan dampaknya. Tujuannya, apa lagi kalau bukan single ideology dan single currency di bawahpimpinannya. Di situ perlu ada proyek perubahan asas kekeluargaan oleh asas individualisme dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.Dengan noopolitik, bangsa ini telah terbius. Ideologi baru yang menyatakan bahwa “semua manusia diciptakansama, dan mereka dianugerahi oleh Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu, bahwa di antara hak-hak tersebut adalahkehidupan, kebebasan, dan mencari kebahagiaan’’ seolah menjadi kebenaran yang kita cari. Kita terbawapada alam ide bahwa manusia diciptakan “tunggal” dan “sama”, dan prinsip itu tibatibamenjadi keyakinan kita untuk meraih kebahagiaan. Pada saat itu pula kita melupakan konsep lama yang kita yakinisebelumnya bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan secara seimbang.Konsep “hidup berpasangan” yang “pernah” diyakini bangsa ini tampak sejalan denganajaran di kitab suci Al-Quran, surat ke-51 Adz-Dzariyaat ayat 49. Di sana difirmankan, ‘’Dan Kami ciptakanMenwa Mahawarmanhttp://mahawarman.org Powered by Joomla! Generated: 3 November, 2010, 04:25

segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kamu mendapat pengajaran.” Hal serupa dijelaskan dalam KitabKejadian 1 ayat 27: ”Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar- Nya, menurut gambar Allahdiciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.”Dengan paham manusia diciptakan “sama” dan dianugerahi oleh Pencipta mereka hak-hak tertentu, makadalam pergaulan hidupnya, masing-masing individu memiliki kekuasaan yang sama tinggi. Kedudukan dan kekuasaanyang sama tinggi itu menjadikannya masingmasing bebas. Karena itu, unit terkecil masyarakat dengan paham ini adalahindividu. Hubungan tenggang rasa di antara mereka tidak dikenal. Mereka hanya mengenal “kontrak atauperjanjian”, yaitu ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan di antara mereka dan disusun atas dasarkekuatan akal semata.Dengan paham semacam ini, yang mengabaikan unsur rasa dalam pergaulan hidupnya, bisa dimengerti bahwa unsurkekuatan dan kekuasaan menjadi hal yang paling mempengaruhi dalam kehidupan keseharian. Berbeda dengan konsepyang mengakui bahwa manusia diciptakan berpasangan. Ada unsur tenggang rasa di antara mereka. Adaketerpanggilan untuk mempertimbangkan akibat dari perbuatannya atas sesamanya. Kebebasannya selalu dalamrangka kebahagiaan kesatuan kelompoknya, dan kebebasan kelompoknya selalu dalam rangka kebahagiaan individuanggotanya. Kebebasan dalam persatuan, persatuan dalam kebebasan. Dalam masyarakat dengan paham ini, unitterkecilnya adalah keluarga.Strategi noopolitik telah berhasil menggeser nilai paham kekeluargaan itu dengan nilai paham individualisme dalamkehidupan bangsa ini. Kita sendiri mungkin tak benar-benar menyadarinya. Mereka menang tanpa menusuk. Noopolitiktelah menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga setiap orang bisa memberdayakan segala kekuasaan dankekuatan yang melekat pada dirinya untuk kepentingannya, seraya mengabaikan kepentingan sesama dan masa depanbangsanya.

Ke depan, kondisi ini sangat membahayakan persatuan bangsa. Sudah saatnya pemerintah mengatur tentang sepakterjang LSM asing ataupun lokal di dalam negeri, mengingat dalam strategi noopolitik, peran yang dilakukan LSM sangatpenting dan strategis. Sebagai perpanjangan tangan negara donor, tidak mustahil ada titipan atau agenda yangdimasukkan secara tersembunyi dalam aktivitas LSM yang tanpa disadari oleh mereka sendiri. Bukankah asasprofitabilitas dalam masyarakat individualis adalah dogma yang harus dipatuhi?Hal itu perlu mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak untuk mengantisipasi eselamatan bangsa ini. Bukankahkita cinta perdamaian tapi lebih cinta kemerdekaan?Budiono K(Pengamat Geopolitik)Menwa Mahawarmanhttp://