Focus Group Discussion Pertama:Penyusunan Kajian Kritis

Penguatan Instrumen ISPO

LATAR BELAKANG

Sebaran Areal Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia, 2014

Ekstensifikasi Kelapa Sawit memicu Pro dan Kontra,selain menyumbang besar pada devisa negara kelapasawit juga membawa dampak bagi hutan dankawasan hutan di Indonesia, selain itu konflik sosialdengan masyarakat adat atau lokal di sekitarperkebunan kelapa sawit tidak dapat dihindarkan

Pada tahun 2009 melalui program moratorium izin baru dikawasan hutan primer dan lahan gambut, Presiden SusiloBambang Yudhoyono berkomitmen menyelamatkan hutan danpengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41 % pada tahun2020 dengan dukungan internasional.

Pemerintah didorong untuk menerapkan sebuahinstrument penilaian berdasar pada sistemkeberlanjutan (sustainability) dalam pembangunanperkebunan kelapa sawit Indonesia yangberwawasan lingkungan yaitu ISPO (IndonesianSustainable Palm Oil).

ISPO bersifat mandatory bagi seluruh perusahaan kelapasawit di Indonesia, Namun kenyataannya, sampai denganJanuari 2014 hanya 40 perusahaan yang telah mendapatkansertifikasi ISPO dari 2302 perusahaan perkebunan kelapasawit yang telah memiliki IUP di seluruh Indonesia.(Dirjenbun, 2015)

26.60%

63.49%

1.31%8.61%

Deforestasi di Perkebunan Kelapa Sawit Periode 2009-2013

SUMATERA JAWA BALI KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA

perkembangan perkebunan kelapa sawit ternyata juga membawadampak buruk bagi hutan dan kawasan hutan di Indonesia. Pada kurunwaktu 2009-2013, sekitar 516 ribu hektar lahan terdeforestasi di dalamkonsesi perkebunan kelapa sawitSumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2014

Dengan segala dampak yang ditimbulkan dari pembangunanperkebunan kelapa sawit, sudah seharusnya pembangunanyang dilakukan selalu berada dalam koridor benar. Dandalam rangka pembangunan kelapa sawit yangberkelanjutan, ISPO juga harus bisa menjadi instrumentyang transparan dan accountable serta mampu untukmencegah dan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunanperkebunan kelapa sawit.

Tujuan:Diskusi ini adalah rangkaian kegiatan dari kajian yang dilakukandan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan masukanterkait dengan sistem sertifikasi ISPO.

Keluaran:Adanya catatan kritis sebagai bahan rekomendasi untukpenguatan sistem sertfikasi ISPO dalam upaya mencegahdeforestasi dan konflik lahan.

CATATAN KRITIS

1. Sistem Sertifikasi ISPO2. Prinsip dan Kriteria

Sistem Sertifikasi ISPO

Keterlibatan Pemantau Independen dalam hal iniadalah LSM dan masyarakat Lokal/ adat, bertujuanuntuk memastikan kredibilitas sitem sertifikasiberjalan dengan baik.

ISPO memiliki 7 Prinsip dan Kriteria dan 127Indikator, Berdasarkan kriteria dan indikator tersebut,lalu dikelompokkan kedalam 4 aspek. Karenaberdasarkan aspek ini kami anggap penting dalamupaya mencegah deforestasi dan konflik lahan. Aspekdan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

1. ASPEK EKOLOGI

Masih memungkinkan dilakukannkanya proses landclearing terhadap tutupan hutan alam dalam konsesi perkebunan kelapa sawit.

2. ASPEK SOSIAL

Aspek sosial di dalam Prinsip dan Kriteria ISPO lebihmenitik beratkan pada adanya program-programpemberdayaan masyarakat yang dilakukan olehperusahaan dan sangat kurang melihat apakahprogram-program tersebut efektif menjawabpermasalahan sosial sebagai dampak adanyapembangunan perkebunan kelapa sawit.

3. ASPEK RANTAI PASOKAN

Untuk menjamin pasokan kelapa sawit berasal dariperkebunan kelapa sawit yang berkelanjutanseharusnya pemberlakuan sertifikasi ISPO bersifatwajib bagi seluruh budidaya perkebunan danpengelolaan kelapa sawit.

4. PERSYARATAN LEGALITAS

Dalam prinsip dan criteria ISPO terkait dengan hal ini,tidak secara jelas menunjukan bagaimana prosespengakuan hak terhadap masyarakat adat / lokal.Bagaimana proses penyelesain masalah saling klaim inidilakukan secara adil.