Embed Size (px)
Citation preview
28/11/2017
1
FORUM KOORDINASIDEWAN RISET DAERAH SE-SUMATERA
Periode Tahun 2017-2020
SK KETUA DEWAN RISET NASIONAL NOMOR: 27/Ka.DRN/X/2017TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DEWAN RISET DAERAH
SE-SUMATERA PERIODE 2017-2020TANGGAL 26 OKTOBER 2017
Dr. M Yusuf S BarusmanHotel Aryaduta, Jakarta 23 November 2017
Forum Koordinasi Dewan Riset Daerah Se-Sumatera Periode 2017-2020, merupakan
• Lembaga non struktural
• Forum konsultasi dan koordinasi DRD Se-Sumateramembahas isu-isu actual dan strategis di Sumateradan nasional untukmendukung pembangunan diSumatera dan Nasional.
28/11/2017
2
Proses Pembentukan Forum Koordinasi DRD se-Sumatra
HASIL EKSPOS DRD REGIONAL SUMATERATANGGAL 28 APRIL 2016 DI PROVINSI JAMBI
1. Mendorong Kemenristekdikti melalui DRN untuk menyusun Peraturan Pemerintah tentang DRN dan DRD sebagai dasar Pemerintah dalam pembentukan DRD. Pembentukan DRD diputuskan melalui Peraturan Daerah (Provinsi Lampung dalam proses )
2. Mengusulkan kepada DRN untuk menyusun Juklak dan acuan tentang pembentukan dan tupoksi guna meningkatkan peran DRD dalam pembangunan daerah
3. Mengusulkan kepada Kemenristekdikti melalui DRN untuk melakukan koordinasi dengan Kemendagri guna optimalisasi peran Balitbangda dalam pengembangan IPTEK.
28/11/2017
3
4. Mengukuhkan Forum Koordinasi DRD Se-Sumatera dan memutuskan DRD Provinsi Jambi sebagai sekretariat sementara.
5. Provinsi Lampung sebagai tempatpenyelenggara Rapat Forum Koordinasi DRD Se-Sumatera I Tahun 2017 dan telahdilaksanakan pada 25-26 Oktober 2017
6. Mendorong Pemerintah daerah untukmerealisasikan anggaran riset didaerah sesuaisurat edaran Mendagri sebesar 1 % dari APBD
Sekretariat Forum Koordinasi Dewan Riset DaerahSe-Sumatera Periode 2017-2020
di Bandar Lampung
28/11/2017
4
Tugas Forum Koordinasi Dewan Riset Daerah Se-Sumatera Periode 2017-2020
a. Mempersiapkan bahan tentang arah dan prioritas program riset danteknologi daerah serta bergerak pada aspek kebijakan dan sistemkelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi,menghimpun, dan mensinergikan kapasitas elemen pembentukperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Menganalisis berbagai aspek kemampuan ilmu pengetahuan danteknologi serta pertumbuhan kapasitas prasarana ilmupengetahuan dan teknologi dalam skala daerah maupun kaitannyadengan skala nasional;
c. Menampung kepentingan stakeholder yang meliputi pemerintah,lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi akademik,industri, dan masyarakat dalam proses pembangunan ilmupengetahuan dan teknologi;
Tugas Forum Koordinasi Dewan Riset Daerah Se-Sumatera Periode 2017-2020, yaitu :
d. Menganalisis strategi maupun mengevaluasi efektivitas prosesdifusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada programpemerintah;
e. Merumuskan dan menilai program/kegiatan daerah dalam
bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
28/11/2017
5
Fungsi Dewan Riset Daerah
a. Menilai kemajuan berbagai cabang ilmupengetahuan dan teknologi dalam skala daerahmaupun nasional, kinerja prasarana ilmupengetahuan dan teknologi serta mengkajipengaruhnya bagi pembangunan daerah;
b. Memantau berbagai faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan dan keterkaitan elemen-elemen
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didaerah;
Fungsi Dewan Riset Daerah (lanjutan)
c. Mengkaji prioritas dan agenda pelaksanaankebijakan dan program pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah degan mendayagunakan sumber daya riset dan teknologi seefektif-efektifnya;
d. Menyusun Prioritas Utama Daerah bidang Riset dan Teknologi yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa
28/11/2017
6
Strategi Implementasi
a. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi danmemberikan rekomendasi di bidang ilmupengetahuan dan teknologi yang paling tepatguna pemecahan masalah tersebut;
b. Memfungsikan jaringan ilmu pengetahuandan teknologi, sehingga bersinergi dalamrangka keberhasilan pembangunan ilmupengetahuan dan teknologi daerah;
Strategi Implementasi (lanjutan)
c. Melakukan upaya penggalakan komersialisasikegiatan dan hasil riset denganmendayagunakan secara maksimal sisteminsentif pemerintah yang terkait;
d.Mengupayakan pendayagunaan ilmupengetahuan dan teknologi dalam rangkaiankegiatan sistem penghargaan atau lainnya.
28/11/2017
7
Susuanan Pengurus Forum Koordinasi DRD se-Sumatra periode 2017-2020
• Dewan Penasehat:
– Ketua DRN
– Anggota DRN
• Dewan Pembina:
– Gubernur se-Sumatra
– Wakil Gubernur se-Sumatra
• Ketua: Dr. M Yusuf S Barusman
• Sekretaris: Dr Citra Persada
• Anggota:
– DRD Propinsi se-Sumatra
Topik dan Issue Relevan
28/11/2017
8
PDRB NASIONAL 2016
Sumber: Badan Pusat Statistik (katalog 9302019)
KONTRIBUSI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI TERHADAP NASIONAL
Sumber: Badan Pusat Statistik
28/11/2017
9
PERBANDINGAN PDRB PULAU SUMATERA PER TAHUN (HARGA KONSTAN)
Paling Tinggi Riau, Paling Rendah Bengkulu
Aceh; 116.386.730,55; 6%
Sumatera Utara; 463.775.464,86; 23%
Sumatera Barat; 148.110.750,47; 7%
Riau; 458.998.092,72; 23%
Jambi; 130.499.632,09; 6%
Sumatera Selatan; 266.815.411,74; 13%
Bengkulu; 40.082.870,83; 2%
Lampung; 209.807.185,73; 10%
Bangka Belitung; 47.852.691,82; 2%
Kep Riau; 162.922.503,76; 8%
PERBANDINGAN PDRB (HARGA KONSTAN) SUMATERA 2016
PERBANDINGAN PDRB PULAU SUMATERA PER TAHUN (HARGA
KONSTAN)
Paling Tinggi Riau, Paling Rendah Bengkulu
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ( pred)
PDRB (Juta Rp)
Perbandingan PDRB Sumatera Harga Konstan (2010) 2011-2017
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi
Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kep Riau
28/11/2017
10
IPM PULAU SUMATERAIndeks Pembangunan Manusia ( IPM -%) PULAU SUMATERA
PROVINSI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ACEH 67,09 67,45 67,81 68,3 68,81 69,45 70
SUMATERA UTARA 67,09 67,34 67,74 68,36 68,87 69,51 70
SUMATERA BARAT 67,25 67,81 68,36 68,91 69,36 69,98 70,73
RIAU 68,65 68,9 69,15 69,91 70,33 70,84 71,2
JAMBI 65,39 66,14 66,94 67,76 68,24 68,89 69,62
SUMATERA SELATAN
64,44 64,12 65,79 66,16 66,75 67,46 68,24
BENGKULU 65,35 65,96 66,61 67,5 68,06 68,59 69,33
LAMPUNG 63,71 64,2 64,87 65,73 66,42 66,95 67,65
KEP. BANGKA BELITUNG
66,02 66,59 67,21 67,92 68,27 69,05 69,55
KEP. RIAU 71,13 71,61 72,36 73,02 73,4 73,75 73,99
RATA RATA SUMATERA 66,61 67,01 67,68 68,36 68,85 69,45 70,03
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPM
%
Tahun
IPM SUMATERA (%)
ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
KEP. BANGKA BELITUNG
KEP. RIAU
IPM PULAU TERHADAP NASIONAL
Sumatera; 70,03
Jawa; 71,82
Bali dan Nusa Tenggara; 67,53
Kalimantan; 69,57
Sulawesi; 67,91
Maluku dan Papua; 63,62
IPM PULAU DIBANDINGKAN NASIONAL
28/11/2017
11
TINGKAT KEMISKINAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MARET 2017 MENCAPAI 10,64%
•Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambahsebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang(10,70 persen).
•Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turunmenjadi 7,72 persen pada Maret 2017.
•Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.
•Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naiksebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orangpada Maret 2017).
• Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang padaSeptember 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).
•Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranankomoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
•Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sebesar73,31 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2016 yaitu sebesar 73,19persen.
TINGKAT KEMISKINAN PULAU SUMATERA 2017
ACEH; 872,61; 14%
SUMATERA UTARA; 1453,87; 23%
SUMATERA BARAT; 364,51; 6%
RIAU; 514,62; 8%JAMBI; 286,55; 5%
SUMATERA SELATAN; 1086,92; 18%
BENGKULU; 316,98; 5%
LAMPUNG; 1131,73; 18%
KEP, BANGKA BELITUNG; 74,09; 1%
KEP, RIAU; 125,37; 2%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN SUMATERA 2017 (RIBU JIWA)
28/11/2017
12
TINGKAT KEMISKINAN PULAU JAWA 2017
DKI JAKARTA; 389,69; 3%
JAWA BARAT; 4168,44; 28%
JAWA TENGAH; 4450,72; 30%
DI YOGYAKARTA; 488,53; 3%
JAWA TIMUR; 4617,01; 31%
BANTEN; 675,04; 5%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN JAWA 2017 ( RIBU JIWA)
TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL
Sumatera; 6227,25; 22%
Jawa; 14789,43; 53%
Bali Nusa Tenggara; 2124,7; 8%
Kalimantan; 990,15; 4%
Sulawesi; 2116,66; 8%
Maluku Papua; 1523,05; 5%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN PULAU TERHADAP NASIONAL
28/11/2017
13
TINGKAT KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN SUMATERA (2014)
3,14
1,71
0,75
1,201,12
2,41
2,85
2,30
0,600,74
0,86
0,45
0,150,29 0,23
0,620,75
0,56
0,12 0,18
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Aceh SumateraUtara
SumateraBarat
Riau Jambi SumateraSelatan
Bengkulu Lampung KepulauanBangkaBelitung
KepulauanRiau
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Pulau Sumatera
Indeks Kedalaman Indeks Keparahan
TINGKAT KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN JAWA (2014)
0,60
1,39
2,09
2,35
1,86
0,79
0,13
0,33
0,510,61
0,45
0,18
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Pulau Jawa
Indeks Kedalaman Indeks Keparahan
28/11/2017
14
TINGKAT KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN NASIONAL (2014)
1,681,51
2,35
0,92
1,99
4,40
0,42 0,37
0,59
0,23
0,51
1,42
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Sumatera Jawa Bali dan NTT Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Indonesia
Indeks Kedalaman Indeks Keparahan
GARIS KEMISKINAN PULAU SUMATERA
Provinsi
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan)
Perkotaan Pedesaan
2017 2017Semester 1
(Maret)Semester 1
(Maret)Rata-Rata
ACEH 458.011 425.730 441.871
SUMATERA UTARA
425.693 396.033 410.863
SUMATERA BARAT
472.614439220
455.917
RIAU 463.248 450.581 456.915
JAMBI 457.818 360519 409.169
SUMATERA SELATAN
410.532 347.520 379.026
BENGKULU 477.801 438342 458.072
LAMPUNG 420.227 371.894 396.061
KEP. BANGKA BELITUNG
571.229 602.942 587.086
KEP. RIAU 516.418 492642 504.530
INDONESIA 385.621 361496 373.559
441.871410.863
455.917 456.915409.169
379.026
458.072
396.061
587.086
504.530
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
GARIS KEMISKINAN MENURUT PROVINSIPULAU SUMATERA (Rupiah/ Kapita/ Bulan)
Perkotaan Pedesaan Rata-Rata
28/11/2017
15
GARIS KEMISKINAN PULAU JAWA
Provinsi
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan)
Perkotaan Pedesaan
2017 2017
Semester 1 (Maret)
Semester 1 (Maret)
Rata-Rata
DKI JAKARTA 536.546 536.546
JAWA BARAT 345.151 341.682343.417
JAWA TENGAH 334.522 331.673333.098
DI YOGYAKARTA 385.308 348.061 366.685
JAWA TIMUR 344.164 339.537 341.851
BANTEN 396.608 363.588380.098
INDONESIA 385.621 361.496 373.559
536.546
343.417 333.098366.685
341.851
380.098
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DIYOGYAKARTA
JAWA TIMUR BANTEN
GARIS KEMISKINAN MENURUT PROVINSIPULAU JAWA ( Rupiah/ Kapita/ Bulan)
Perkotaan Pedesaan Rata-Rata
INDEKS PENDIDIKAN
• Secara geografis, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas bervariasi. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun tersebar di berbagai wilayah (ditandai dengan area berwarna hijau). DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan rata-rata lama sekolah penduduknya lebih dari 10 tahun. Di sisi lain, penduduk 15 tahun ke atas di Papua rata-rata bersekolah sampai kelas 6 SD/sederajat. Berbeda dengan Papua, provinsi Maluku dan Papua Barat yang juga merupakan provinsi di Kawasan Timur Indonesia, rata-rata penduduknya bersekolah sampai tamat pendidikan dasar.
28/11/2017
16
INDEKS PENDIDIKAN PULAU SUMATERA
Angka Pertisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan KelompokUmur, Pulau Sumatera 2016
Perkotaan +Pedesaan
Provinsi 07-12 13-15 16-18 19-24
Aceh 99,82 87,89 81,82 33,94
Sumatera Utara 99,42 96,48 76,43 26,62
Sumatera Barat 99,43 96,17 82,62 34,71
Riau 98,87 94,62 75,68 26,18
Jambi 99,57 95,35 71,2 23,86
Sumatera Selatan 99,61 93,68 68,67 18,07
Bengkulu 99,7 96,96 78,37 28,93
Lampung 99,63 94,32 69,31 19,72
Bangka Belitung 99,25 92,03 66,35 13,81
Kep Riau 99,33 98,78 82,04 18,58
Sumatera 99,46 94,63 75,25 24,44
0
20
40
60
80
100
120
APS Pulau Sumatera
07-12 13-15 16-18 19-24
INDEKS PENDIDIKAN PULAU JAWA
Angka Pertisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Pulau Jawa 2016
Perkotaan +Pedesaan
Provinsi 07-12 13-15 16-18 19-24
DKI Jakarta 99,61 97,47 70,83 23,06
Jawa Barat 99,54 93,41 65,82 20,37
Jawa Tengah 99,58 95,41 67,95 21,59
DI Yogyakarta 99,84 99,62 87,20 49,95
Jawa Timur 99,46 96,69 70,54 22,67
Banten 99,43 95,59 67,00 20,74
Jawa 99,58 96,37 71,56 26,40
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
DKI Jakarta Jawa Barat JawaTengah
DIYogyakarta
Jawa Timur Banten Jawa
APS Pulau Jawa
07-12 13-15 16-18 19-24
28/11/2017
17
INDEKS PENDIDIKANAngka Putus Sekolah Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan
Jenjang Pendidikan, 2016
KarakteristikJenjang Pendidikan
SD/Sederajat SMP/Sederajat SM/Sederajat
Total 0,76 4,6 4,98
Daerah Tempat Tinggal
Perkotaan 0,68 3,85 3,99
Pedesaan 0,84 5,34 6,37
Jenis Kelamin
Laki-laki 1,01 5,89 5,34
Perempuan 0,5 3,3 4,6
INDEKS PENDIDIKAN PULAU SUMATERA
AcehSumatera
UtaraSumatera
BaratRiau Jambi
SumateraSelatan
Bengkulu LampungBangkaBelitung
Kep Riau Sumatera
SD 3.400 9.528 4.120 3.583 2.433 4.629 1.355 4.629 799 889 35.365
SMP 1.037 2.420 770 1.082 627 1.247 412 1.292 198 321 9.406
SMA 487 1.020 301 413 210 570 129 462 65 114 3.771
SMK 189 924 199 262 155 264 85 410 54 88 2.630
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Jumlah Sekolah Pulau Sumatera
SD SMP SMA SMK
28/11/2017
18
INDEKS PENDIDIKAN PULAU JAWA
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Jawa
SD 2.648 19.848 19.087 1.840 19.362 4.522 67.307
SMP 1.066 4.744 3.221 433 4.396 1.334 15.194
SMA 467 1.441 847 160 1.441 497 4.853
SMK 586 2.515 1.524 218 1.809 622 7.274
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Jumlah Sekolah Pulau Jawa
SD SMP SMA SMK
ISU YANG TERJADI DI PULAU SUMATERA
• ISU:
Kontribusi PDRB antar pulau di Indonesia mengalamiketimpangan, contohnya Pulau Jawa berkontribusi 58,5% danPulau Sumatera berkontribusi 22%.
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Pulau Jawa 1,51% dan KeparahanKemiskinan 0,37%, sedangkan Maluku dan Papua 4,40% dan1,42%
• HIPOTESIS
Ada ketimpangan atau gap antar daerah atau pulau. Sehinggaada ketidakmerataan.
28/11/2017
19
Terdapat gap atau ketimpangan baik antar provinsi di dalam pulau,
maupun antar pulau
SOLUSI : KETERHUBUNGAN
Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur
KonektivitasKonektivitas
Pembangunan Teknologi dan
Komunikasi
Pembangunan Teknologi dan
Komunikasi
28/11/2017
20
SOLUSI: KEUNGGULAN
AdanyaKawasanBersama
KolaborasiANTAR
DAERAH
MapingPotensi
Keunggulan
Pembentukan satu badan untuk
memantau Kawasan Pariwisata yang ada di
di banyak kawasan kota kabupaten .
Ex: Lampung
Bisa lintas kota kabupaten bahkan
lintas provinsi.Dengan memanfaatkan
keunggulan masing-masing daerah
SOLUSI
RISET YANG MENGKOORDINASIKAN POTENSI SE-SUMATERA
Mengenai Infrastruktur, Politik, Keamanan dan Pendidikan
28/11/2017
21
TEMA : RAPAT FORUM KOORDINASI DEWAN RISETDAERAH SE-SUMATERA I TAHUN 2017 DI PROVINSILAMPUNG TANGGAL 25-26 OKTOBER 2017
“REVITALISASI AGRIBISNIS UBIKAYU HULU-HILIR MENUJU KEMANDIRIAN
PANGAN, ENERGI, DAN INDUSTRI NASIONAL”
HASIL DAN SIMPULAN RAPAT FORUM KOORDINASI DRD SE-SUMATERA I TAHUN 2017 DI PROVINSI LAMPUNG
1. Ubikayu merupakan komoditas masa depan Indonesia. Terbuka peluang sangat besar untuk meningkatkan peran komoditas ubikayu dalam pembangunan ekonomi nasional
2. Perlu didorong percepatan riset dan inovasi di hulu, onfarm, dan hilir untuk meningkatkan kinerja agribisnis ubikayu, termasuk pengembangan dan penataan rantai nilai ubikayu yang memberikan insentif yang adil kepada pelaku bisnis.
28/11/2017
22
HASIL DAN SIMPULAN RAPAT FORUM KOORDINASI DRD SE-SUMATERA I TAHUN 2017 DI PROVINSI LAMPUNG
3.Diperlukan kebijakan nasional untuk mengangkat komoditas ubikayu menjadi setara padi, jagung, dan kedelai (PAJALE), yang mampu mengonsolidasikan peran stakeholders dalam percepatan pembangunan agribisnis ubikayu yang berkeadilan.
4.Dewan Riset Daerah (DRD) perlu lebih diberdayakan sehingga dapat meningkatkan perannya dalam menunjang pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.
PROGRAM KERJAFORUM DRD SE-SUMATERA 2017-2018
No Permasalahan Isu Strategis Regional Program Kerja Output
A Penguatan Kelembagaan dan Peran Forum DRD se-Sumatera
1 Eksistensi dan peran DRD dalam percepatan pembangunan di daerah belum optimal
Perlu peningkatan kapasitas dan peran DRD, sehingga berkontribusi terhadap efektivitas dan kualitas pembangunaan di daerah
1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas DRD (SDM,
sarana/prasarana, dan biaya operasional) sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya
2. Peningkatan jaringan kerjasama eksternal dan interaksi DRD dengan stakeholders.
2 Potensi kelembagaan DRD se-Sumatera belum termanfaatkan secara optimal untuk percepatan pembangunan regional dan nasional
Potensi kelembagaan DRD se-Sumatera perlu dihimpun dan disinergikan, sehingga dapat berperan optimal dalam percepatan pembangunan regional Sumatera
1. Merumuskan arah dan fokus prioritas riset (agenda riset) di wilayah regional Sumatera
2. Menganalisis aspek kemampuan iptek dan kebutuhan pengembangannya untuk menunjang percepatan pembangunan regional dan nasional
3. Mengonsolidasikan potensi kelembagaan iptek di daerah untuk menunjang percepatan pembangunan regional dan nasional
4. Merumuskan strategi percepatan difusi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan keunggulan produk dan nilai tambah sumber daya
5. Mengevaluasi serta menyusun masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program-program pembangunan di daerah
3 Forum Gubernur se-Sumatera telah lama terbentuk. Namun, program kerja yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan iptek masih sangat terbatas
Forum DRD se-Sumatera perlu berkontribusi terhadap perumusan muatan pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam program kerja Forum Gebernur se-Sumatera
1. Merumuskan dan menyusun kebutuhan dukungan iptek untuk percepatan pembangunan regional Sumatera
2. Membangun kemitraan dengan Forum Gubernur se-Sumatera dan stakeholders lainnya untuk percepatan pembangunan regional Sumatera
28/11/2017
23
B Kajian Pembangunan Unggulan Regional Sumatera
1 Arah pembangunan regional Sumatera belum terumuskan secara fokus sehingga terwujud potensi sinergi kawasan
Perlu dirumuskan fokus sinergi pembangunan ekonomi menuju keunggulan kawasan regional Sumatera, yang teragendakan dalam RPJPN dan RPJMN
1. Merumuskan fokus sinergi pembangunan regional Sumatera di bidang konektivitas wilayah
2. Merumuskan fokus sinergi pembangunan regional Sumatera di bidang pariwisata
3. Merumuskan fokus sinergi pembangunan regional Sumatera di bidang kemandirian pangan dan energi
2 Agenda pembangunan regional Sumatera belum secara eksplisit terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN)
Percepatan pembangunan “Kawasan Ekonomi Unggulan Sumatera” harus teragendakan dalam RPJPN dan RPJMN
Memasukkan agenda pembangunan “Kawasan Ekonomi Unggulan Sumatera” dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN)
3 Posisi geostrategis Sumatera belum termanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
Eksplorasi potensi geostrategis Sumatera menuju percepatan pembangunan regional berkelanjutan di berbagai bidang
Penyusunan roadmap peningkatan peran geostrategis Sumatera dalam kerjasama ekonomi regional ASEAN
C Seminar/Lokakaya
1 Belum maksimalnya sinergitas dan kolaborasi pembangunan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
DRD se Sumatera perlu menggali potensi Sumatera yang dapat menjadi percepatan dan pemersatu pembangunan provinsi se Sumatera
Seminar SEMINAR SINERGITAS PEMBANGUNAN Se Sumatera
TERIMA KASIH
