GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN … · Web viewDidorong oleh kesadaran itu, maka kami mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan berteguh hati mengkritisi, menyusun, menetapkan,

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS

UNIVERSITAS SANATA DHARMA2018

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

DAN

KONSTITUSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN 2014

AMANDEMEN II

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS

UNIVERSITAS SANATA DHARMA2018

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

DAN


AMANDEMEN II

1

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS SANATA DHARMAStudent Center Lantai 3, Kampus II MricanJl. Affandi, Mrican, TromolPos 29, Yogyakarta 55002FB: DPM Usd, e-mail: Hp: 085291221525

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS UNIVERSITAS SANATA DHARMA

NOMOR: 7/KMU-DPMU/X/2018

TENTANG

PENETAPAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN


AMANDEMEN II

Sidang Mahasiswa UniversitasDewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Menimbang :1. Sistem Pendidikan Tinggi yang berlaku2. Arah perkembangan masyarakat dan dunia pada umumnya, serta pendidikan

tinggi khususnya. Perlu dimantapkan bentuk dan mutu kegiatan kemahasiswaan3. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Sanata Dharma membutuhkan

suatu pedoman dasar organisasi kemahasiswaan yang menjadi semangat dan menjamin keteraturan serta kelancaran kehidupan organisasi kemahasiswaan

4. Bahwa dibutuhkannya sebuah ketetapan tentang Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Sanata Dharma

Mengingat :1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Statuta Universitas Sanata Dharma3. Rencana Strategis Universitas Sanata Dharma 2018-2022

Memperhatikan :1. Pembahasan rancangan Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sanata

Dharma yang telah dimulai pada pertengahan bulan Februari 1999 hingga tanggal 16 Oktober 1999

2. Sidang Mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang diselenggarakan sejak rancangan Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan dibahas

3. Hasil rapat Pembantu Rektor III bersama para Pembantu Dekan III dan Tim Perumus pada tanggal 14 Oktober 1999

4. Hasil rapat Pimpinan Universitas Sanata Dharma bersama pengurus SMU,UKM,SMF, dan Tim Perumus pada tanggal 6 November 1999

5. Revisi Wakil Rektor III 2014 untuk Garis-garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan 2014 dan Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan 2014

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS SANATA DHARMAStudent Center Lantai 3, Kampus II MricanJl. Affandi, Mrican, TromolPos 29, Yogyakarta 55002FB: DPM Usd, e-mail: Hp: 085291221525

2

6. Hasil Brainstorming Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan pada bulan Mei tahun 2014

7. Hasil sosialisasi I dan sosialisasi II Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan pada 24 dan 27 Oktober 2015

8. Dinamika organisasi kemahasiswaan pada tahun 2016-20189. Pembahasan dan persiapan Kongres Mahasiswa Universitas pada tanggal 14

April 2018.10. Kongres Mahasiswa Universitas dengan Pembahasan Garis-garis Besar Haluan

Kegiatan Kemahasiswaan dan pembahasan Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan pada tanggal 22 September 2018, 6 Oktober 2018, 12-13 Oktober 2018 dan 27 Oktober 2018.

3

4

5

6

7

8

9

1

PEMBUKAAN

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN KEMAHASISWAANdan


Amandemen II

Universitas Sanata Dharma

Dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mahasiswa Universitas Sanata Dharma menyatakan sikap-sikap kemanusiaan, mengingat visi pendidikan Driyarkara, guna menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan humanis. Bahwa organisasi kemahasiswaan harus menjadi wadah untuk mengembangkan cita-cita pendiri bangsa yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diliputi semangat demokrasi dan persamaan hak demi kemajuan hidup rakyat Indonesia.

Didorong oleh kesadaran itu, maka kami mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan berteguh hati mengkritisi, menyusun, menetapkan, mengesahkan, dan menjalankan Garis-garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan serta Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma sebagai wujud nyata pengabdian kami sebagai generasi bangsa yang bertekad membangun budaya kemanusiaan. Organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma yang kami wujudkan adalah wadah yang mengembangkan kehidupan kampus sebagai sendi-sendi perjuangan kemerdekaan dari belenggu penindasan untuk selanjutnya menjiwai kemerdekaan rakyat Indonesia.

Kesadaran ini dituntut oleh semangat jiwa muda untuk mengembangkan minat, bakat, dan pemikiran yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dikembangkan bagi kemajuan hidup manusia dalam kehidupan nyata ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa serta seluruh ciptaan-Nya menjadi saksi pelaku akan tekad dan kebulatan hati kami ini.

Yogyakarta, 27 Oktober 2018

Atas Nama Mahasiswa Universitas Sanata Dharma

1

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN

ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

AMANDEMEN II

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Latar Belakang

1. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sanata Dharma adalah sarana

pengembangan potensi diri mahasiswa.

2. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sanata Dharma berfungsi

sebagai berikut.

a. Sarana untuk berkegiatan dan menumbuhkembangkan minat, bakat, dan akademis.

b. Penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa serta menjalankan fungsi advokasi.

3. Untuk dapat beroperasional, mahasiswa Universitas Sanata Dharma perlu menyusun

dan menetapkan suatu Garis-garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan

Universitas Sanata Dharma.

Pasal 2

Pengertian

1. GBHK Organisasi Kemahasiswaan adalah suatu haluan kegiatan yang merupakan

pernyataan aspirasi mahasiswa yang ditetapkan dalam Kongres Mahasiswa.

2. GBHK Organisasi Kemahasiswaan pada hakikatnya merupakan pola umum dari

rangkaian kegiatan kemahasiswaan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang

berlangsung selama satu periode kepengurusan.

1

Pasal 3

Tujuan

Tujuan penetapan GBHK

1. Memberikan arah yang jelas, tepat, dan benar bagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan

dalam lingkup Universitas Sanata Dharma.

2. Mendinamiskan mahasiswa melalui kegiatan organisasi sehingga dapat berperan

dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4

Landasan

Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Kegiatan berdasarkan

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012

2. Statuta Universitas Sanata Dharma,

3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sanata Dharma 2018-2022, dan

4. Putusan Kongres Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

Pasal 5

Pokok-pokok Penyusunan dan Penuangan Garis-garis Besar Haluan Kegiatan

Kemahasiswaan

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan serta nilai-nilai dasar yang menjadi

landasan, maka GBHK perlu disusun sebagai berikut.

1. Pendahuluan.

2. Pola dasar kegiatan kemahasiswaan.

3. Pola umum kegiatan kemahasiswaan jangka panjang.

4. Pedoman kegiatan kemahasiswaan jangka pendek.

5. Penutup.

1

BAB II

POLA DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 6

Landasan

Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma

Dinamika Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma dalam pencapaian tujuan pendidikan

tinggi dan selanjutnya merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan nasional berdasar

kepada

1. Tridharma Perguruan Tinggi,

2. Visi dan Misi Universitas Sanata Dharma, dan

3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sanata Dharma 2018-2022.

Pasal 7

Asas Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma

1. Asas Iman dan Takwa

Kegiatan kemahasiswaan harus berasas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Asas Manfaat

Kegiatan kemahasiswaan harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan

potensi diri mahasiswa serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

3. Asas Demokrasi

Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas dalam setiap langkah organisasi.

4. Asas Adil dan Merata

Kegiatan kemahasiswaan dan hasil-hasilnya harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh

mahasiswa secara adil dan merata.

5. Asas Keseimbangan

Ada keseimbangan antara program kegiatan fisik, spiritual dan intelektual, serta antara

kepentingan individu dengan masyarakat.

6. Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas

1

Dalam penyusunan kegiatan kemahasiswaan, selalu memperhatikan kesinambungan dan

kesesuaian dengan perkembangan zaman seturut dengan visi dan misi Universitas Sanata

Dharma.

7. Asas Efektif dan Efisien

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, harus memperhatikan efektivitas dan

efisiensi kerja.

8. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, harus mengedepankan keterbukaan dan

menampung semua aspirasi yang berkembang di lingkungan Universitas Sanata Dharma.

BAB III

POLA UMUM KEGIATAN KEMAHASISWAAN JANGKA PANJANG

Pasal 8

Arah, Sasaran, dan Kebijakan Organisasi Kemahasiswaan

1. Arah

Untuk mencapai tujuan, kegiatan kemahasiswaan berlangsung secara terencana dan terpadu,

membentuk rasa tanggung jawab mahasiswa tanpa mengabaikan kreativitas di luar bidang

tersebut. Di samping itu, kegiatan kemahasiswaan tetap menjadikan mahasiswa sebagai kaum

intelektual yang senantiasa tanggap terhadap dinamika masyarakat.

2. Sasaran

a. Tercapainya suasana kehidupan kampus yang kondusif untuk pembinaan

kepribadian mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan humanis.

b. Tercapainya dinamika kampus yang demokratis, ilmiah, dan berkesadaran sosial

yang didukung oleh segenap mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

c. Terciptanya iklim kreatif dan inovatif.

3. Kebijakan

a. Pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma

berlangsung terpola dan saling terkait di antara lembaga yang ada untuk

menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

1

b. Adanya hubungan timbal balik antara kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler

dengan kegiatan kurikuler yang dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam

kegiatan tersebut.

c. Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Sanata Dharma yaitu DPMU,

BEMU, UKM, DPMF, BEMF, UKF, HMJ/HMPS/KM, dan UKP dengan fungsi

dan peranan masing-masing berjalan dengan saling membantu memberikan

masukan untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan sistem kerja yang

baik sesuai fungsi dan struktur kelembagaan yang ada.

d. Kesadaran ilmiah, kesadaran moral, dan kesadaran sosial mendasari tujuan

organisasi.

BAB IV

PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN JANGKA PENDEK

Pasal 9

Pengertian

Pada dasarnya pedoman umum kegiatan kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma jangka

pendek merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman kegiatan kemahasiswaan

Universitas Sanata Dharma jangka panjang untuk satu periode kepengurusan.

Pasal 10

Tujuan

Meningkatkan kualitas kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan kesadaran

ilmiah, kesadaran moral, dan kesadaran sosial yang didukung sistem yang mantap dan

terpadu.

Pasal 11

Orientasi Kegiatan

1. Orientasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas adalah untuk meningkatkan

potensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai

kemanusiaan.

1

2. Orientasi kegiatan kelembagaan mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan/program

studi adalah untuk melatihkan kemampuan profesional mahasiswa sesuai dengan

bidang keilmuan, minat, dan bakat.

Pasal 12

Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk meningkatkan kualitas kegiatan organisasi kemahasiswaan, perlu penciptaan iklim

yang kondusif melalui usaha-usaha yang penjabarannya melalui ruang lingkup kegiatan,

antara lain

1. pendidikan dan penalaran,

2. minat dan bakat,

3. kesejahteraan mahasiswa,

4. pengabdian masyarakat, kerja sama, dan hubungan alumni,

5. pengkajian, penelitian, dan pengembangan organisasi, dan

6. penyikapan kebijakan publik.

Pasal 13

Parameter Keberhasilan

1. Tidak terjadinya penyimpangan GBHK dalam setiap kegiatan dan kebijakan-kebijakan.

2. Tercipta sistem kaderisasi yang baik sehingga dalam waktu jangka panjang terbentuk

kader yang sehat dan profesional.

3. Tertib organisasi, termasuk pendanaan dan kesekretariatan serta tidak adanya

pengambilan peran antara lembaga kemahasiswaan.

4. Terlaksananya hasil musyawarah kerja.

5. Terciptanya peningkatan fungsi pelayanan bagi mahasiswa Universitas SANATA

Dharma.

1

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman GBHK Universitas Sanata Dharma

akan ditetapkan dalam peraturan lainnya yang berlandaskan GBHK.

2. Segala peraturan yang dibuat oleh lembaga kemahasiswaan universitas yang

bertentangan dengan GBHK Universitas Sanata Dharma dengan ini dinyatakan tidak

berlaku.

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.

1


AMANDEMEN II

BAB I

PROGRAM UMUM

Pasal 1

Tujuan Umum

1. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang menjunjung tinggi nilai intelektualitas

dan kemanusiaan.

2. Menjamin hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan organisasi di Universitas

Sanata Dharma.

3. Menciptakan iklim kehidupan kemahasiswaan yang demokratis.

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN KONSTITUSI ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Pengertian

Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya disebut

KOK adalah pedoman dasar dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata

Dharma.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dibuatnya KOK Universitas Sanata Dharma adalah

1. memberikan arah dasar penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan

2. menciptakan keteraturan hidup kegiatan organisasi kemahasiswaan.

1

BAB III

PENGERTIAN, BENTUK, DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN SERTA FORUM

PERMUSYAWARATAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 4

Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma adalah perkumpulan

mahasiswa yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di semua

tingkatan Universitas Sanata Dharma.

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) adalah dewan perwakilan tinggi

mahasiswa yang berkedudukan di universitas.

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) adalah badan eksekutif mahasiswa

yang berkedudukan di universitas.

4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) adalah dewan perwakilan

mahasiswa yang berkedudukan di fakultas.

5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah badan eksekutif mahasiswa

yang berkedudukan di fakultas.

6. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi

sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang berkedudukan di jurusan.

7. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dan Keluarga Mahasiswa (KM) adalah

organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang

berkedudukan di program studi.

8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan formal yang

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler meliputi wacana penalaran, keilmuan,

bakat, pengabdian masyarakat, dan minat yang berkedudukan di universitas.

9. Unit Kegiatan Fakultas (UKF) adalah organisasi kemahasiswaan formal yang


bakat, pengabdian masyarakat, dan minat yang berkedudukan di fakultas.

10. Unit Kegiatan Prodi (UKP) adalah organisasi kemahasiswaan formal yang


bakat, pengabdian masyarakat, dan minat yang berkedudukan di program studi.

2

Pasal 5

Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Forum Permusyawaratan

1. Kongres Mahasiswa Universitas adalah forum perwakilan dan permusyawaratan

tertinggi pada tingkat universitas antar organisasi kemahasiswaan (DPMU, BEMU,

UKM, DPMF, BEMF, HMJ, HMPS, dan KM).

2. Kongres Mahasiswa Universitas (KMU) berkedudukan di universitas.

3. Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF) adalah forum perwakilan dan permusyawaratan

antar organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas (DPMF, BEMF, UKF, HMJ,

HMPS, KM, dan UKP).

4. Forum UKM merupakan forum pengambilan keputusan mengenai UKM. (Pasal

penjelasan)

BAB IV

PERSIDANGAN

Pasal 6

Pengertian Sidang

Sidang adalah forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh DPMU atau DPMF.

Pasal 7

Persidangan

Maksud dan Tujuan Persidangan

1. Sidang diselenggarakan berkaitan dengan kinerja organisasi kemahasiswaan

universitas

2. Sidang diselenggarakan berkaitan dengan pengesahan, penetapan, dan pembubaran

2

BAB V

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

1. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU)

a. Badan legislatif pada tingkat universitas.

b. Organisasi yang menampung dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di tingkat

universitas.

c. Organisasi yang menyelenggarakan Sidang dan Kongres Mahasiswa Universitas

(KMU).

d. Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Luar Biasa Universitas

jika diperlukan.

e. Organisasi yang memberikan rekomendasi atas kebijakan yang ditetapkan BEMU.

(Pasal penjelasan)

f. Organisasi yang melakukan pengawasan kegiatan, anggaran, dan evaluasi

terhadap kinerja BEMU.

g. Organisasi yang berkoordinasi dengan DPMF. (Pasal penjelasan)

h. Sebagai organisasi yang mengkaji dan menanggapi kebijakan-kebijakan

universitas.

2. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)

a. Badan eksekutif pada tingkat universitas.

b. Organisasi yang mengakomodasi, mengonsolidasi, dan mengoordinasi kegiatan

mahasiswa dalam bidang kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada

tingkat universitas.

c. Organisasi yang berkoordinasi dengan UKM.

d. Organisasi yang berkoordinasi dengan BEMF.

2

e. Organisasi yang mengkaji dan menanggapi isu internal dan eksternal

kampus dalam masyarakat.

f. Organisasi yang mengeksekusi atau menjalankan hasil rekomendasi dari DPMU.

(Pasal penjelasan)

3. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)

a. Badan legislatif pada tingkat fakultas.

b. Organisasi yang menampung dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di tingkat

fakultas.

c. Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF).

d. Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Luar Biasa Mahasiswa

Fakultas jika diperlukan.

e. Organisasi yang memberikan rekomendasi atas kebijakan yang ditetapkan BEMF.

(Pasal penjelasan)

f. Organisasi yang melakukan pengawasan kegiatan, anggaran, dan evaluasi

terhadap kinerja BEMF

g. Sebagai organisasi yang mengkaji dan menanggapi kebijakan-kebijakan fakultas.

h. Organisasi yang berkoordinasi dengan DPMU.

4. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

a. Badan eksekutif pada tingkat fakultas.

b. Organisasi yang mengakomodasi, mengonsolidasi, dan mengoordinasi kegiatan

mahasiswa dalam bidang kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler pada tingkat

fakultas.

c. Organisasi yang mengawasi program kerja HMJ/HMPS/KM dan UKF.

d. Sebagai organisasi yang mengkaji dan menanggapi isu-isu dalam masyarakat

bersama BEMU.

5. Fungsi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

a. Sarana yang berfungsi menampung, menyalurkan, dan mengadakan kegiatan-

kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan bidang

keahlian mahasiswa pada tingkat jurusan.

b. Sebagai forum komunikasi antar mahasiswa yang memiliki kesamaan tujuan dan

kegiatan pengembangan akademik dalam satu wadah.

2

6. Fungsi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dan Keluarga Mahasiswa (KM)

a. Sarana yang berfungsi menampung, menyalurkan, dan mengadakan kegiatan-

kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan bidang

keahlian mahasiswa pada tingkat program studi.

b. Sebagai forum komunikasi antar mahasiswa yang memiliki kesamaan tujuan dan

kegiatan pengembangan akademik dalam satu wadah.

7. Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

a. Sarana yang berfungsi menampung, menyalurkan, dan menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat, serta pengabdian

masyarakat pada tingkat universitas.

b. Sebagai forum komunikasi antar mahasiswa yang memiliki kesamaan minat dan

bakat dalam satu wadah.

8. Fungsi Unit Kegiatan Fakultas (UKF)



masyarakat pada tingkat fakultas.



9. Fungsi Unit Kegiatan Program Studi (UKP)



masyarakat pada tingkat program studi.



2

Pasal 9

Tugas dan Wewenang

1. Tugas dan Wewenang DPMU

a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) pada tingkat universitas selama satu periode.

b. Menyelenggarakan Sidang dan Kongres Mahasiswa Universitas (KMU).

c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dan

anggaran dalam Sidang Mahasiswa Universitas.

d. Membentuk KPU tingkat universitas untuk regenerasi BEMU. (Pasal penjelasan)

e. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEMU.

f. Merekomendasikan aspirasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh BEMU.

g. Melakukan pengawasan terhadap BEMU serta meminta keterangan terhadap

pelaksanaan kegiatan dan anggaran BEMU.

h. Merekomendasikan penyelenggraan Kongres Luar Biasa jika kinerja BEMU

bermasalah atau jika konstitusi dianggap kehilangan relevansinya.

i. Memfasilitasi terbentuknya organisasi tingkat fakultas (DPMF).

2. Tugas dan Wewenang BEMU


Anggaran (RKA) di tingkat universitas selama satu periode.

b. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam Sidang

Mahasiswa Universitas.

c. Terlibat dalam menanggapi kebijakan pada tingkat universitas yang menyangkut

kepentingan mahasiswa di bawah tanggung jawab BEMU.

d. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa hasil rekomendasi dari DPMU.

e. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung

jawab BEMU.

f. Berkoordinasi secara berkala dengan UKM dalam forum UKM.

g. Berkoordinasi secara berkala dengan BEMF.

3. Tugas dan Wewenang DPMF


Anggaran (RKA) pada tingkat fakultas selama satu periode.

2

b. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggarannya dalam Kongres

Mahasiswa Fakultas (KMF).

c. Membentuk KPU tingkat fakultas. (Pasal penjelasan)

d. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEMF.

e. Merekomendasikan aspirasi untuk kemudian ditindaklanjuti BEMF.

f. Melakukan pengawasan serta meminta keterangan terhadap pelaksanaan kegiatan

dan anggaran BEMF.

g. Merekomendasikan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa tingkat fakultas.

4. Tugas dan Wewenang BEMF

a. Merencanakan, menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) pada tingkat fakultas selama satu periode.

b. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam Kongres

Mahasiswa Fakultas (KMF).

c. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat fakultas yang menyangkut

kepentingan mahasiswa.

d. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa hasil rekomendasi dari DPMF.

e. Berkoordinasi dengan UKF dan HMJ/HMPS/KM.

5. Tugas dan Wewenang HMJ/HMPS/KM

a. Menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA) dalam satu periode kepengurusan.

b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada pejabat

struktural di tingkat fakultas atau program studi dengan sepengetahuan BEMF.

c. Mewadahi dan membuat kegiatan yang menunjang kegiatan kurikuler,

kokurikuler, dan ekstrakulikuler.

d. Bekerja sama dengan pejabat struktural bidang kemahasiswaan di tingkat jurusan

atau program studi dalam pengembangan akademik mahasiswa.

6. Tugas dan Wewenang UKM

a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan RKA.

b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan

anggaran UKM kepada rektorat dengan sepengetahuan BEMU.

2

c. Memfasilitasi kebutuhan anggota dalam mengembangkan wacana penalaran,

keilmuan, bakat, pengabdian masyarakat, dan minat yang berkedudukan di

universitas.

7. Tugas dan Wewenang UKF



anggaran UKF kepada dekanat dengan sepengetahuan BEMF.



fakultas.

8. Tugas dan Wewenang UKP



anggaran UKP kepada wakaprodi dengan sepengetahuan HMJ/HMPS/KM.



program studi.

2

BAB VI

PEDOMAN KEGIATAN, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN

Pasal 10

Bentuk Pedoman Kegiatan

1. Kebijakan tertinggi organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma adalah

Sidang dan Kongres Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

2. Pedoman umum kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma

mengacu pada KOK.

3. Pedoman yang khusus terkait dengan organisasi tertentu dapat diatur dalam AD/ART

organisasi.

Pasal 11

Perumusan, Perubahan dan Penetapan Pedoman Kegiatan, Kebijakan, dan Peraturan

Perumusan dan perubahan KOK berlangsung dalam Kongres Mahasiswa Universitas yang

penetapannya dilaksanakan pada Sidang Mahasiswa Universitas.

BAB VII

PEMBENTUKAN, PENETAPAN SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 12

Pembentukan DPMU dan DPMF

DPMU dan DPMF ditetapkan sebagai berikut.

1. DPMU terbentuk dari pendelegasian organisasi kemahasiswaan universitas yang telah

melalui proses seleksi, (pasal penjelasan)

2. DPMU ditetapkan dalam Sidang Mahasiswa Universitas,

3. DPMF dibentuk sesuai kebutuhan fakultas dengan sepengetahuan DPMU, dan

4. Setiap organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma wajib mengirimkan

delegasinya untuk menjadi calon anggota DPMU.

2

Pasal 13

Pemberhentian Kepengurusan DPMU dan DPMF

Pemberhentian kepengurusan DPMU dan DPMF sebagai berikut.

1. Sidang Mahasiswa menetapkan pemberhentian kepengurusan DPMU dan DPMF.

2. DPMU dan DPMF diberhentikan kepengurusannya apabila gagal menjalankan tugas-

tugas sebagaimana tercantum dalam KOK.

3. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat Sidang atau RKA.

4. Secara bersama-sama anggota sengaja merusak nama baik almamater.

5. Kongres Luar Biasa menentukan pejabat sementara.

Pasal 14

Pembentukan BEMU dan BEMF

1. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan

KPU Universitas dan difasilitasi oleh DPMU.

2. Gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan

KPU Fakultas dan difasilitasi oleh DPMF (jika tidak ada DPMF menjadi otonomi

tersendiri bagi BEMF. (Pasal penjelasan)

3. Presiden terpilih dilantik oleh DPMU dan Gubernur terpilih dilantik oleh DPMF (jika

tidak ada DPMF menjadi otonomi bagi BEMF).

4. Presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk menentukan kementerian dalam

kabinetnya guna mendukung fungsinya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas.

5. Gubernur dan wakil gubernur memiliki hak untuk menentukan kepengurusannya.

Pasal 15

Pemberhentian Kepengurusan BEMU dan BEMF

BEMU dan BEMF diberhentikan apabila

1. tidak mampu menjalankan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam KOK,

2. terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat kongres atau RKA,

3. terjadi tindakan penyelewengan terhadap GBHK,

2

4. secara bersama-sama anggota sengaja merusak nama baik almamater,

5. pemberhentian dan penentuan pejabat sementara ditetapkan pada kongres mahasiswa

luar biasa yang diselenggarakan oleh DPMU atau DPMF, dan

6. apabila dalam suatu fakultas tidak memiliki DPMF maka pemberhentian BEMF akan

dilakukan oleh pihak dekanat.

Pasal 16

Pembentukan Organisasi Mahasiswa pada Tingkat Jurusan dan Program Studi

HMJ/HMPS/KM dibentuk apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Pengusulnya sekurang-kurangnya sepuluh orang yang berasal dari jurusan atau

program studi yang bersangkutan di Universitas Sanata Dharma.

2. Persetujuannya oleh ketua jurusan atau ketua program studi tersebut serta diketahui

oleh DPMF dan BEMF. (Pasal penjelasan)

3. Memilliki format kepengurusan dan program kerja.

4. Penetapannya dalam Kongres Mahasiswa Fakultas.

Pasal 17

Pemberhentian Kepengurusan Organisasi Mahasiswa pada Tingkat Jurusan dan

Program Studi

Suatu HMJ/HMPS/KM diberhentikan kepengurusannya apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut.

1. Gagal menjalankan tugas-tugas yang tertuang dalam KOK.

2. Dalam dua periode kepengurusan tidak aktif dalam melakukan program kerja.

3. Struktur kepengurusan tidak berjalan selama dua periode kepengurusan.

4. Selama dua periode kepengurusan tidak melakukan regenerasi kepengurusan.

5. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat kongres atau RKA.

6. Pemberhentian kepengurusan dapat diusulkan ke Kongres Mahasiswa Fakultas jika

salah satu atau lebih dari kelima syarat di atas terpenuhi.

7. Terjadi penyelewengan terhadap GBHK.

3

8. Pemberhentian kepengurusan berlangsung sesuai dengan kesepakatan dalam Kongres

Mahasiswa Fakultas.

9. Kongres Luar Biasa menentukan pejabat sementara.

Pasal 18

Pembentukan

UKM

UKM dibentuk sebagai berikut.

1. Pengusulnya sekurang-kurangnya sepuluh orang yang berasal dari ½ jumlah fakultas

di Universitas Sanata Dharma.

2. Memiliki anggota sekurang-kurangnya dua puluh orang yang berasal dari ½ jumlah

fakultas yang ada di Universitas Sanata Dharma.

3. Memiliki format kepengurusan dan program kerja.

4. Pembentukan UKM dilaksanakan pada forum UKM yang bersangkutan dengan

dihadiri oleh organisasi kemahasiswaan universitas.

5. Pembentukan UKM disetujui oleh Wakil Rektor III serta diketahui oleh BEMU dan

DPMU.

Pasal 19

Pembubaran

UKM

1. UKM dibubarkan apabila terdapat kriteria sebagai berikut.

a. Gagal menjalankan tugas-tugas yang tertuang dalam KOK.

b. Dalam dua periode kepengurusan tidak aktif dalam melakukan program kerja.

c. Struktur kepengurusan tidak berjalan selama dua periode kepengurusan.

d. Selama dua periode kepengurusan tidak melakukan regenerasi kepengurusan.

e. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat kongres atau RKA.

f. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap GBHK.

2. Prosedur pembubaran UKM

a. Pembubaran dapat diusulkan oleh forum UKM ke Wakil Rektor III melalui

Kementerian UKM apabila salah satu atau lebih dari ke enam syarat di atas

terpenuhi.

b. Pembubaran UKM diputuskan oleh Wakil Rektor III berdasarkan forum UKM

3

diketahui oleh DPMU dan BEMU.

3

Pasal 20

Pembentukan UKF

Pembentukan UKF memiliki ketentuan sebagai berikut.

1. Memiliki anggota minimal dua puluh mahasiswa aktif dalam fakultas tersebut.


3. Disetujui dekanat bagian kemahasiswaan dan diketahui oleh DPMF dan

BEMF. (Pasal penjelasan)

4. Pembentukan UKF dilaksanakan secara resmi pada Kongres Mahasiswa Fakultas.

Pasal 21

Pembubaran UKF

1. UKF dibubarkan apabila terdapat kriteria sebagai berikut.





e. terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat kongres atau RKA.


2. Prosedur pembubaran UKF

a. Pembubaran dapat diusulkan ke pejabat struktural yang berkaitan dengan bidang

kemahasiswaan apabila salah satu atau lebih dari ke enam kriteria di atas

terpenuhi.

b. Pembubaran dilakukan oleh pejabat struktural yang berkaitan dengan bidang

kemahasiswaan dalam Kongres Mahasiswa Fakultas.

Pasal 22

Pembentukan UKP

Pembentukan UKP memiliki ketentuan sebagai berikut.

1. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh mahasiswa aktif program studi tersebut.

3


3

3. Mengajukan permohonan pembentukan UKP kepada HMPS/KM.

4. Disetujui oleh ketua program studi dan diketahui oleh HMPS/KM.

Pasal 23

Pembubaran UKP

1. UKP dibubarkan apabila terdapat kriteria sebagai berikut





e. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat kongres atau RKA.


2. Prosedur pembubaran UKP

a. Pembubaran dapat diusulkan ke pejabat struktural program studi bidang

kemahasiswaan apabila salah satu atau lebih dari ke enam kriteria di atas

terpenuhi.

b. Pembubaran dilakukan oleh pejabat struktural program studi bidang

kemahasiswaan.

Pasal 24

Pelantikan Organisasi Kemahasiswaan

Pelantikan Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut.

1. DPMU dilantik oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan.

2. BEMU dilantik oleh DPMU.

3. UKM dilantik Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan. (Pasal penjelasan)

4. DPMF dilantik oleh pejabat struktural yang berkaitan dengan bidang kemahasiswaan

di tingkat fakultas.

5. BEMF dilantik oleh DPMF. (Pasal penjelasan)

6. UKF dilantik oleh pejabat struktural yang berkaitan dengan bidang kemahasiswaan

di tingkat fakultas.

7. HMJ/HMPS/KM dan UKP dilantik oleh pejabat struktural yang berkaitan dengan

bidang kemahasiswaan di tingkat jurusan atau program studi.

3

BAB VIII

MASA JABATAN DAN PERIODE KEPENGURUSAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 25

Masa Jabatan

1. Satu periode kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun.

2. Masa jabatan pengurus organisasi mahasiswa DPMU, BEMU, DPMF, dan

BEMF Universitas Sanata Dharma adalah satu periode.

3. Masa jabatan pengurus organisasi mahasiswa HMJ, HMPS, KM, UKM, UKF,

dan UKP Universitas Sanata Dharma adalah satu periode. (Pasal penjelasan)

4. Ketua DPMU, Presiden BEMU, Ketua DPMF, Gubernur BEMF, Ketua HMJ, Ketua

HMPS, Ketua UKM, Ketua UKF, dan Ketua UKP pemilihannya hanya untuk satu

kali masa jabatan.

BAB IX

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 26

Kepengurusan

1. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU)

a. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua komisi, dan anggota

komisi.

b. Terdapat lebih dari lima belas mahasiswa yang berasal dari berbagai prodi,

minimal semester tiga yang tidak menjabat dalam kepengurusan organisasi

kemahasiswaan lain.

c. Komisi-komisi dalam DPMU diserahkan kepada kepengurusan DPMU. (Pasal

penjelasan)

2. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)

3

a. Terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinet yang telah ditetapkan.

b. Kementerian-kementerian dalam BEMU diserahkan kepada kepengurusan

BEMU. (Pasal penjelasan)

c. Tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan lain dalam organisasi

kemahasiswaan di Universitas Sanata Dharma.

3. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)

a. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator komisi, dan

anggota komisi.

b. Komisi-komisi dalam DPMF diserahkan kepada kepengurusan DPMF.

c. Tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur organisasi kemahasiswaan lain di

Universitas Sanata Dharma.

4. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

a. Terdiri dari gubernur, wakil gubernur, sekretaris, bendahara, ketua, dan anggota

bidang.

b. Bidang-bidang dalam BEMF diserahkan kepada kepengurusan BEMF.



5. Kepengurusan HMJ/HMPS/KM

a. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua divisi, dan anggota

divisi.

b. Divisi-divisi dalam HMJ/HMPS/KM diserahkan kepada kepengurusan

HMJ/HMPS/KM.



6. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

a. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.

b. Dalam melaksanakan tugas, UKM dapat dilengkapi dengan kepengurusan lain

yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing UKM.

7. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKF)

3


b. Dalam melaksanakan tugas, UKF dapat dilengkapi dengan kepengurusan lain

yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing UKF.

8. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKP)


b. Dalam melaksanakan tugas, UKP dapat dilengkapi dengan kepengurusan lain

yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing UKP.

BAB X

SYARAT-SYARAT BAGI FUNGSIONARIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 27

Syarat-Syarat Fungsionaris

Fungsionaris organisasi kemahasiswaan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.

1. Kepengurusan organisasi DPMU, BEMU, DPMF, BEMF, HMJ/HMPS/KM, UKF,

dan UKP adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Sanata Dharma

maksimal semester tujuh.

2. Kepengurusan organisasi UKM adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas

Sanata Dharma.

3. Fungsionaris yang menjadi Ketua Umum DPMU atau DPMF, Presiden BEMU atau

Gubernur BEMF, Ketua UKM, HMJ/HMPS/KM, UKF, dan UKP serta ketua komisi

dan ketua bidang harus memahami dan menghayati nilai-nilai dasar Universitas

Sanata Dharma dan konstitusi kemahasiswaan.

4. Fungsionaris yang menjadi Ketua DPMU atau DPMF, Presiden BEMU atau Gubernur

BEMF, Ketua UKM, HMJ/HMPS/KM, UKF dan UKP serta ketua komisi dan ketua

bidang tidak berstatus sebagai mahasiswa perguruan tinggi lain.

3

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN OTONOMI KEUANGAN

Pasal 28

Pembiayaan Organisasi

Pembiayaan organisasi kemahasiswaan Universitas SANATA Dharma

1. Anggaran organisasi kemahasiswaan di Universitas SANATA Dharma bersumber dari

a. anggaran kemahasiswaan Universitas SANATA Dharma,

b. swadaya mahasiswa, dan

c. sumber-sumber lain.

Pasal 29

Otonomi Keuangan

Otonomi keuangan organisasi kemahasiswaan menyangkut hal-hal sebagai berikut.

1. Transparansi keuangan.

2. Pengelolaan keuangan oleh organisasi kemahasiswan.

3. Tanggung jawab keuangan oleh organisasi kemahasiswaan disampaikan kepada

rektorat.

4. Laporan keuangan DPMU, BEMU, dengan sepengetahuan DPMU diberikan kepada

rektorat dan ditransparansikan saat Kongres dan Sidang Mahasiswa Universitas, jika

ada penyelewengan ditindaklanjuti dengan segera.

5. Laporan keuangan UKM diserahkan kepada rektorat, jika ada penyelewengan

ditindaklanjuti segera.

6. Laporan keuangan DPMF, BEMF, dengan sepengetahuan DPMF diberikan kepada

dekanat dan ditransparansikan saat Kongres Mahasiswa di tingkat fakultas. Jika ada

penyelewengan ditindaklanjuti dengan segera. (Pasal penjelasan)

7. Laporan keuangan HMJ/HMPS/KM diberikan kepada pejabat struktural di tingkat

program studi dengan sepengetahuan BEMF. Jika ada penyelewengan ditindaklanjuti

dengan segera. (Pasal penjelasan)

3

BAB XII

KETENTUAN PERUBAHAN KONSTITUSIPasal 30

Perubahan Konstitusi

Perubahan konstitusi hanya dapat berlangsung dalam Sidang Mahasiswa atas usul sekurang-

kurangnya sepuluh organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma.

1. Sidang luar biasa sah jika ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa

Universitas Sanata Dharma hadir.

2. Keputusan sah jika ⅔ (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir menyetujuinya.

BAB XIII

PENUTUP1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman Konstitusi Organisasi

Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma akan ditetapkan dalam peraturan lainnya

yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh Universitas Sanata Dharma dan Tri

Dharma Perguruan Tinggi.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.

4

PASAL PENJELASAN


AMANDEMEN II

BAB I

PROGRAM UMUM

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

Pasal 1

Tujuan Umum

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN KONSTITUSI ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Pengertian

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dibuatnya KOK Universitas Sanata Dharma adalah:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

4

BAB III

PENGERTIAN, BENTUK, DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN SERTA FORUM PERMUSYAWARATAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 4

Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

7. Cukup jelas.

8. Cukup jelas.

9. Cukup jelas.

10. Cukup jelas.

Pasal 5

Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Forum Permusyawaratan

1. Cukup jelas

2. Cukup jelas

3. Cukup jelas

4. Forum UKM diselenggarakan oleh kementerian UKM yang dihadiri ⅔ dari

jumlah UKM.

4

BAB IV

PERSIDANGAN

Pasal 6

Pengertian Sidang

Cukup jelas

Maksud dan Tujuan Persidangan

1. Cukup jelas

2. Cukup jelas

Pasal 7

Persidangan

BAB V

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

1. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah pertimbangan yang diberikan oleh

DPMU dalam penentuan kabinet, kebijakan, program kerja.

f. Cukup jelas.

g. Yang dimaksud dengan berkoordinasi dengan DPMF adalah melakukan kegiatan

untuk membahas isu-isu terkait lingkungan universitas maupun fakultas secara

berkala.

h. Cukup jelas.

4

2. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Cukup jelas.

f. Yang dimaksud dengan mengeksekusi atau menjalankan hasil rekomendasi dari

DPMU adalah menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan pertimbangan dan

persetujuan DPMU selaku organisasi yang memonitoring kegiatan BEMU.

3. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah pertimbangan yang diberikan oleh

DPMF dalam penentuan kabinet, kebijakan, program kerja.

f. Cukup jelas.

g. Cukup jelas.

h. Cukup jelas.

4. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

5. Fungsi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

6. Fungsi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dan Keluarga Mahasiswa (KM)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

4

7. Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.


a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

9. Fungsi Unit Kegiatan Prodi (UKP)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang

1. Tugas dan Wewenang DPMU

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Pelaksanaan KPU akan mengacu pada pedoman pemilihan umum universitas.

e. Cukup jelas.

f. Cukup jelas.

g. Cukup jelas.

h. Cukup jelas.

i. Cukup jelas.

2. Tugas dan Wewenang BEMU

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Cukup jelas.

f. Cukup jelas.

4

g. Cukup jelas.

h. Cukup jelas

3. Tugas dan Wewenang DPMF

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Pelaksanaan KPU akan mengacu pada pedoman pemilihan umum fakultas.

d. Cukup jelas.

e. Cukup jelas.

f. Cukup jelas.

g. Cukup jelas

4. Tugas dan Wewenang BEMF

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Cukup jelas.

5. Tugas dan Wewenang HMJ/HMPS/KM

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

6. Tugas dan Wewenang UKM

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.


a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

4

8. Fungsi Unit Kegiatan Prodi (UKP)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

BAB VI

PEDOMAN KEGIATAN, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN

Pasal 10

Bentuk Pedoman Kegiatan

Cukup jelas.

Pasal 11

Perumusan, Perubahan dan Penetapan Pedoman Kegiatan, Kebijakan, dan Peraturan

Cukup jelas.

BAB VII

PEMBENTUKAN, PENETAPAN SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 12

Pembentukan DPMU dan DPMF

DPMU dan DPMF ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini UKM, UKF, dan UKP tidak wajib mengirimkan delegasi.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

Pasal 13

Pemberhentian Kepengurusan DPMU dan DPMF

Pemberhentian kepengurusan DPMU dan DPMF sebagai berikut:

4

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

Pasal 14

Pembentukan BEMU dan BEMF

BEMU dan BEMF dibentuk sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

2. Pelaksanaan KPU akan mengacu secara umum pada pedoman pemilihan umum

universitas dan secara khusus pada pedoman pemilihan umum fakultas

3. Cukup jelas

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

Pasal 15

Pemberhentian Kepengurusan BEMU dan BEMF

BEMU dan BEMF diberhentikan apabila:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

Pasal 16

Pembentukan Organisasi Mahasiswa pada Tingkat Jurusan dan Program Studi

HMJ/HMPS/KM dibentuk apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

4

2. Apabila belum ada BEMF dan DPMF maka persetujuannya oleh pejabat struktural

tingkat fakultas atau program studi.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

Pasal 17

Pemberhentian Kepengurusan Organisasi Mahasiswa pada Tingkat Jurusan dan

Program Studi

Suatu HMJ dan HMPS diberhentikan kepengurusannya apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

7. Cukup jelas.

8. Cukup jelas.

9. Cukup jelas.

Pasal 18

Pembentukan

UKM

UKM dibentuk sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

4

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas

Pasal 19

Pembubaran UKM

Pasal 20

Pembentukan UKF

Pembentukan UKF memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Jika belum memiliki BEMF dan DPMF, maka keputusan diberikan kepada pejabat

struktural fakultas bidang kemahasiswaan.

4. Cukup jelas.

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas

Pasal 21

Pembubaran UKF

Pasal 22

Pembentukan UKP

Pembentukan UKF memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

5

P

a

s

a

l

2

3

P

e

m

b

u

b

a

r

a

n

U

K

P

5

Pasal 24

Pelantikan Organisasi Kemahasiswaan

Pelantikan organisasi kemahasiswaan diatur sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Pelantikan UKM dilakukan oleh WR III atau pengurus demisioner atau pembina

UKM berdasarkan landasan khusus UKM tersebut.

4. Cukup jelas.

5. Pelantikan bagi fakultas yang belum memiliki DPMF, wewenang

diberikan sepenuhnya kepada pejabat struktural fakultas bidang

kemahasiswaan.

6. Cukup jelas.

7. Cukup jelas.

BAB VIII

MASA JABATAN DAN PERIODE KEPENGURUSAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

Pasal 25

Masa Jabatan

3. Masa jabatan pengurus UKM diatur dalam landasan khusus (jika ada)

4. Cukup jelas

BAB IX

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 26

Kepengurusan

1. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) terdiri dari:

5

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Yang dimaksud dengan poin tersebut adalah dewan inti, coordinator komisi, dan

anggota komisi merupakan hasil pendelegasian yang telah melalui proses seleksi.

2. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) terdiri dari:

a. Cukup jelas.

b. Yang dimaksud dengan poin tersebut adalah staf kementerian BEMU

ditentukan oleh kebijakan presiden, wakil presiden dan para menteri.

c. Cukup jelas.

3. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) terdiri dari:

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

4. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) terdiri dari:

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

5. Kepengurusan HMJ/HMPS/KM terdiri dari:

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

6. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari:

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

7. Kepengurusan Unit Kegiatan Fakultas (UKF) terdiri dari:

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

5

8. Kepengurusan Unit Kegiatan Prodi (UKP) terdiri dari:

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

BAB X

SYARAT-SYARAT BAGI FUNGSIONARIS ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

Pasal 27

Syarat-syarat Fungsionaris

Fungsionaris lembaga dan organisasi kemahasiswaan harus memenuhi syarat-syarat

berikut ini:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas

4. Cukup jelas

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN OTONOMI KEUANGAN

Pasal 28

Pembiayaan Organisasi

Pembiayaan organisasi kemahasiswaan UNIVERSITAS SANATA DHARMA:

1. Anggaran organisasi kemahasiswaan di UNIVERSITAS SANATA DHARMA

bersumber dari:

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

5

Pasal 29

Otonomi Keuangan

Otonomi keuangan organisasi kemahasiswaan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Apabila belum ada DPMF maka laporan keuangan diberikan kepada pejabat

struktural bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas dan ditransparansikan dalam

program kerja atau forum kemahasiswaan fakultas atau sebagainya.

7. Apabila belum ada BEMF maka laporan keuangan HMJ, HMPS, dan KM hanya

diberikan kepada pejabat struktural bidang kemahasiswaan di tingkat jurusan atau

program studi.

BAB XII

KETENTUAN PERUBAHAN KONSTITUSI

Pasal 30

Perubahan Konstitusi

Perubahan konstitusi hanya dapat berlangsung dalam Sidang Mahasiswa atas usul

sekurang-kurangnya sepuluh organisasi mahasiswa UNIVERSITAS SANATA DHARMA

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

BAB XIII

PENUTUP

1. Cukup jelas.

2. Cukup jelas.

DPMU BEMU

UKMDPMF BEMF

UKFHMJ/

HMPS/KM

UKP GARIS PEMBERIAN WEWENANG:GARIS FUNGSI BADAN LEGISLATIF:GARIS KOORDINASI:

KAJUR /KAPRODI

DEKANAT

REKTORAT

5

BAGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Documents

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN … · Web viewDidorong oleh kesadaran itu, maka kami mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan berteguh hati mengkritisi, menyusun, menetapkan,