Gubernur Jawa Barat

RAPAT MONITORING DAN EVALUASIGERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA 

Semarang, 20 Mei 2015

RINGKASAN

SISTEMATIKA

2

I

II KONDISI UMUM JAWA BARAT

III PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI MINERAL DAN BATU BARA

PROGRES IMPLEMENTASI  SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

IV

3

KONDISI UMUM JAWA BARAT

Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat : +3.709.528,44 Ha, mempunyai garis pantaisepanjang 816,82 Km.

Jumlah Penduduk + 46,49 juta Jiwa Memiliki topografi yang bervariasi mulai dari datar

sampai bergunung-gunung dengan sejumlahgunung api yang memuntahkan mineral dan sungaiyang mengendapkan mineral di dataran luasmembuat Jawa Barat sebagai salah satu wilayahyang subur, sehingga Jawa Barat sebagai salahsatu pemasok beras terbesar di Indonesia

Luas kawasan hutan berdasarkan Kep Menhut195/Kpts-II/2003 seluas + 816.603 Ha(22,03 % dariluas daratan wilayah Provinsi), terdiri dari hutanlindung 291.306 ha, hutan produksi 393.117 ha danhutan konservasi 132.180 ha

Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat : +3.709.528,44 Ha, mempunyai garis pantaisepanjang 816,82 Km.

Jumlah Penduduk + 46,49 juta Jiwa Memiliki topografi yang bervariasi mulai dari datar

sampai bergunung-gunung dengan sejumlahgunung api yang memuntahkan mineral dan sungaiyang mengendapkan mineral di dataran luasmembuat Jawa Barat sebagai salah satu wilayahyang subur, sehingga Jawa Barat sebagai salahsatu pemasok beras terbesar di Indonesia

Luas kawasan hutan berdasarkan Kep Menhut195/Kpts-II/2003 seluas + 816.603 Ha(22,03 % dariluas daratan wilayah Provinsi), terdiri dari hutanlindung 291.306 ha, hutan produksi 393.117 ha danhutan konservasi 132.180 ha

Potensi perkebunan seluas 494.167 ha, terdiri dari PBS (Perkebunan Besar Swasta) 52.588 ha, PT.PN 68.306 ha dan Perkebunan Rakyat 373.303 ha

Jawa Barat juga memiliki banyak sumber energi yang berkelanjutan seperti panas bumi dan air, dimana Gubernur telah menetapkan bahwa Jawa Barat sebagai lumbung panas bumi Indonesia, mengingat sekitar 6.101 MWe (21.7%) pot berada di Jawa Barat dan sebagian besar berada di dalam kawasan hutan.

Terdapat 828 IUP (izin Usaha Pertambangan) di Jawa Barat yang tersebar di 20 kabupaten/kota, terdiri dari mineral nonlogam (50 IUP), mineral logam (125 IUP), batuan (652 IUP), dan 1 IUP batubara

Sebagian besar mineral strategis (emas, tembaga, timah hitam dll) berada di kawasan hutan Potensi perikanan budidaya 99.798 ha Beberapa PLTA terdapat di Jawa Barat & memanfaatkan air sungai yg hulunya berada di kawasan hutan

Potensi perkebunan seluas 494.167 ha, terdiri dari PBS (Perkebunan Besar Swasta) 52.588 ha, PT.PN 68.306 ha dan Perkebunan Rakyat 373.303 ha

Jawa Barat juga memiliki banyak sumber energi yang berkelanjutan seperti panas bumi dan air, dimana Gubernur telah menetapkan bahwa Jawa Barat sebagai lumbung panas bumi Indonesia, mengingat sekitar 6.101 MWe (21.7%) pot berada di Jawa Barat dan sebagian besar berada di dalam kawasan hutan.

Terdapat 828 IUP (izin Usaha Pertambangan) di Jawa Barat yang tersebar di 20 kabupaten/kota, terdiri dari mineral nonlogam (50 IUP), mineral logam (125 IUP), batuan (652 IUP), dan 1 IUP batubara

Sebagian besar mineral strategis (emas, tembaga, timah hitam dll) berada di kawasan hutan Potensi perikanan budidaya 99.798 ha Beberapa PLTA terdapat di Jawa Barat & memanfaatkan air sungai yg hulunya berada di kawasan hutan

RINGKASAN MINERBA

4

NO RENCANA AKSI PROGRES IMPLEMENTASI KENDALA UPAYA PEMECAHAN MASALAH INSTANSI TERKAIT1 , Penataan Ijin Usaha

PertambanganBaru terinventarisasi data pemegang IUP sebanyak 822 (159 Clean and Clear dan 663 non Clearn and Clear), tumpang tindih komoditas yang sama (2) ijin, tumpang tindih denganbeda komoditas sebanyak (3) ijin, tumpang tindih lahan kehutanan 18, permasalahan administrasi 135

a. Kab/kota ke Prov belum menyerahkan dokumenperijinan kepada Provinsi pasca UU 23/2014.

a. Pertemuan rapat koordinasi dan rekonsiliasi data di tingkat prov dan proaktif ke kab/kota

Dinas ESDM Prov, Dinas/Instansi teknis Kab/Kota

b. Data yang disampaikan oleh OPD teknis, OPD penerbit izin dan OPD pengelola pendapatan daerah di kab/kota tidak sama dan tidak akurat.

b. Dilakukan desk antara prov dengan melibatkan OPD terkait di kab/kota dan pemegang IUP sekaligus untuk mendapatkan dokumen

Dinas ESDM Prov, Dinas/Instansi teknis Kab/Kota, BPMPT Kab/Kota, DPPKAD Kab/Kota

2 Kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan

a. Dari sebanyak 125 IUP (Izin Usaha Pertambangan) mineral logam (8 kab), terdapat 76 IUP (6 kab) yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran royalti dan landrent

a. Identitas pemegang IUP tidak jelas dan tidak lengkap a. Rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan umum per triwulan

Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Dispenda Prov, Dinas/Instansi teknis Kab/Kota, BPMPT Kab/Kota, DPPKAD Kab/Kotab. Total piutang negara yang belum dibayar sebesar Rp.

2,56 milyar (turun dari Rp. 86 milyar (97%) sebelum renaksi)

b. Tidak semua pemegang IUP menyerahkan tembusan bukti setor royalti dan landrent ke prov maupun kab/kota

b. Pemanggilan pemegang IUP dan OPD terkait

c. Terdapat kenaikan prosentase pembayaran Jaminan Reklamasi (dari 21% menjadi 36%), Jaminan Pascatambang (dari 2% menjadi 3%), Jaminan Keseungguhan (dari 0% menjadi 3%) setelah renaksi

c. Kab/kota tidak memberikan tindakan tegas kepada pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibannya

3 Pengawasan produksi pertambangan mineral dan batubara

Teridentifkasi dari 663 IUP hanya 182 IUP (22%) yang menyampaikan laporan produksi secara rutin

Di beberapa kab/kota laporan produksi tambang tidak sampai kepada Dinas teknis namun langsung ditarik oleh Dispenda/DPPKAD

Alur pelaporan produksi perlu dibenahi serta mengembangan sistem pelaporan produksi yang mudah diakses (mis : sistem simponi di Ditjen Minerba)

Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Dispenda Prov, Dinas/Instansi teknis DPPKAD Kab/Kota

4 Pengawasan pengolahan/pemurnian hasil tambang

a. Terdapat 50 pemegang IUP yang telah memiliki rencana pengolahan/pemurnian

a. Terbatasnya dukungan infrastruktur dan pasokan energi bagi operasional smelter

a. Perlu dukungan fasilitasi dari pemerintah seperti PLN untuk pasokan energi

Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Disperindag Prov Dinas/Instansi teknis Kab/Kota

b. Terdapat 2 pemegang IUP yang sedang membangun smelter pasir besi, yaitu PT. Megatop (Kab. Cianjur) dan PT. Sumber Suryadaya Prima (Kab. Sukabumi), namun belum melaporkan progres kegiatannya

b. Pelaksanaan pengawasan oleh kab/kota tidak intensif b. Pemanggilan pemegang IUP dan OPD terkait

c. Pengelolaan pabrik pengolahan oleh Ditjen Minerba bagi pemegang IUP modal asing tidak dikoordinasikan ke Pemda

c. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat

5 Pengawasan penjualan/pengapalan hasil tambang

a. Terdapat 2 pembangunan Tersus di Kec. Cidaun Kab. Cianjur dan Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi

Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Dishub Prov Dinas/Instansi teknis Kab/Kotab. Laporan uji coba ekspor pasir besi PT. Megatop

sebanyak 50.000 MT (Des 2014) dengan royalti ekspor Rp. 666 Juta

a.

b.

Terdapat perbedaan data produksi dengan data penjualan yang digunakan untuk menghitung pajakbahan galianTidak menyampaikan bukti setor ke Pemda terkait pajak ekspor

a.

b.

Memberlakukan satu system perhitunganpajak

Pemda diberi akses untuk mendapatkan data penjualan dan pengapalan bahan tambang

c. Pemda tidak memiliki akses terhadap data ekspor di pelabuhan

5

1.2. PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENAKSI SEKTOR PERTAMBANGAN DI JAWA BARAT 

RENAKSI 1 :Penataan Izin Usaha Pertambangan

Terjadi peningkatan jumlah IUP dari posisi Desember 2014 (720 IUP)  sampai Bulan Mei 2015 (828 IUP), hal ini dimungkinkan setelah adanyakoordinasi dan pendataan lapangan sehingga data lebih lengkap. 

7

SOLUSI : ‐ Dilakukan beberapa kali pertemuan rekonsiliasi data di tingkat Provinsi dan proaktif keKabupaten/kota. ‐ Akan dilakukan desk antara Pemerintah Provinsi dengan melibatkan OPD terkait di tingkatkabupaten/kota dan perusahaan, sekaligus untuk mendapatkan dokumen.

KENDALA : ‐ Penyerahan dokumen perijinan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi pasca UU 23/2014 belum dilakukan, sehingga data yang diperlukan sulit didapatkan.   ‐ Antara OPD teknis, OPD penerbit ijin, dan OPD pengelola pendapatan daerah diKabupaten/kota tidak sinergis, sehingga data yang didapat tidak akurat. 

RENAKSI 1 :PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

8

JUMLAH IUP  (data rekon Mei 2015) 822Jumlah IUP Clean and Clear (CNC)  159Jumlah Kab/Kota yang memiliki potensimineral 

20 kab/kota

Jumlah IUP Non CNC 663Tumpang tindih sama komoditi 2Tumpang tindih beda komoditi 3Tumpang tindih lahan kehutanan 18Masalah administrasi 135

RENAKSI 2 :KEWAJIBAN KEUANGAN

PELAKU USAHA PERTAMBANGAN

HASIL YANG DICAPAI : 

Dari sebanyak 125 pemegang IUP mineral logam di Jawa Barat (8 kabupaten), terdapat 76 perusahaan (di 6 kabupaten) yang belummenyelesaikan kewajiban pembayaran landrent dan/atau royalti.

Total piutang negara yang belum dibayarkan sebesar 2,56 milyar rupiah (menurun dari 86 milyar rupiah atau 97% dibandingkan sebelumrenaksi).  

Terdapat kenaikan prosentase yang signifikan terhadap kewajibanpembayaran Jaminan Reklamasi (dari 21%  36%), Jaminanpascatambang (dari 2%  3%), dan jaminan kesungguhan dari 0% 3% setelah pelaksanaan Renaksi. 

9

RENAKSI 2 :KEWAJIBAN KEUANGAN

PELAKU USAHA PERTAMBANGAN

Masih banyak Pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibankeuangannya. 

10

KENDALA : ‐ Identitas Pemegang IUP tidak jelas dan tidak lengkap. ‐ Tidak semua Pemegang IUP memberikan tembusan bukti setor royalti/landrent ke provinsimaupun kabupaten/kota . 

‐ Pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan penindakan kepada Pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibannya. 

SOLUSI : 

‐ Rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil per triwulan. 

‐ Pemanggilan perusahaahan dan OPD terkait, serta melibatkan Pemerintah Pusat karena menyangkutpenerimaan negara. 

KEWAJIBAN KEUANGAN 

TOTAL PIUTANG NEGARA

KONDISIDESEMBER 2014 SETELAH RENAKSI 1

LANDRENT (KurangBayar Dan Belum Bayar)

Rp. 1.839.257.556 Rp 1.521.775.825,22 

ROYALTI (Belum Bayar Dan Kurang Bayar)

Rp. 85.142.510.056 Rp 1.057.528.784,00 

JUMLAH Rp. 86.981.767.612 Rp 2.578.704.609,22  (‐97%)

11

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN

JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG

12

KEWAJIBAN  KEUANGAN

KONDISI DESEMBER 2014 SETELAH RENAKSI 1BELUM ADA SUDAH ADA BELUM ADA SUDAH ADA

JAMINAN REKLAMASI 570 (79,2%) 150 (21%) 532 (64%) 296 (36%)

JAMINAN PASCA TAMBANG 708 (98%) 12 (2%) 797 (97%) 31 (3%)

JAMINAN KESUNGGUHAN 720 (100%) 0  805 (97%) 23 (3%)

RENAKSI 3 : PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN

MINERBA

Dari sejumlah 663 IUP Operasi Produksi, hanya 182 perusahaan (22%) yang secara rutin menyampaikan laporanproduksi. 

KENDALA

Di beberapa kabupaten/kota, laporan produksi tambang tidakdisampaikan kepada Dinas teknis, namun langsung ditarik olehDispenda/DPPKAD. 

SOLUSI

Alur pelaporan produksi ke depan perlu dibenahi, serta dibuatsistem pelaporan yang mudah diakses agar pengawasanproduksi dapat dilakukan sesuai prinsip good mining practice. 13

14

RENAKSI 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN

PENGOLAHAN/PEMURNIAN HASIL TAMBANG Terdapat 50 Pemegang IUP seluruh Jawa Barat yang telah memiliki rencana pengolahan pemurnian.

Terdapat 2 perusahaan yang sedang membangun smelter pasir besi, yaitu PT. Megatop Inti Selaras (di Kab. Cianjur) dan PT. Sumber Suryadaya Prima (Kab. Sukabumi), namun sampai saat ini belum melaporkanprogresnya. 

KENDALA : 1. Terbatasnya dukungan infrastruktur dan pasokan energi bagi operasional smelter2. Pelaksanaan pengawasan oleh kab/kota tidak intensif3. Pengelolaan pabrik pengolahan oleh Ditjen Minerba bagi pemegang IUP modal asing tidak

dikoordinasikan ke Pemda. 

SOLUSI : 1. Perlu dukungan fasilitasi dari pemerintah seperti PLN untuk pasokan energi.2. Pemanggilan pemegang IUP dan OPD terkait.3. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat.

RENAKSI 5 :PELAKSANAAN PENGAWASAN

PENJUALAN/PENGAPALAN HASIL TAMBANG• Terdapat 2 pembangunan Tersus di Kec. Cidaun Kab. Cianjur dan Kec. Tegalbuleud Kab. SukabumI.

• Laporan uji coba ekspor pasir besi PT. Megatop sebanyak 50.000 MT (Des 2014) dengan royaltiekspor Rp. 666 Juta .

15

KENDALA : 1. Terdapat perbedaan data produksi dengan data penjualan yang digunakan untuk menghitung

pajak bahan galian2. Tidak menyampaikan bukti setor ke Pemda terkait pajak ekspor3. Pemda tidak memiliki akses terhadap data ekspor di pelabuhan. 

SOLUSI : 1. Memberlakukan satu sistem perhitungan pajak. 2. Pemda diberi akses untuk mendapatkan data penjualan dan pengapalan bahan

tambang. 

HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN

16

REKAPITULASI TINDAKAN

17

TINDAKAN TANGGAL HASILRapat Fasilitasi dan koordinasi BidangPertambangan

16 Desember 2014 Konsolidasi data dan sosialisasi format KPK di Bali

Rapat Koordinasi Renaksi‐1 17 Februari 2015 Konsolidasi data

Evaluasi Renaksi‐1 dan PersiapanRencana Aksi Tahap 2

23 April 2015 Pengumpulan data Renaksi Tahap 2

Verifikasi data di 5 UPTD 6‐23 April 2015 Verifikasi dokumen dan data IUP 

Pemberitahuan Renaksi Tahap 2 22 April 2015 Pemberitahuan melengkapi berkas

Pembentukan Satgas PenegakanHukum Lingkungan Terpadu bersamaPolda Jabar

Desember 2014 Penegakan Hukum terhadap pelaku usahapertambangan

Pelaksanaan Tinjauan lapangankegiatan usaha pertambangan

Desember 2014 – April 2015

‐ Penutupan tambang pasir besi di KabTasikmalaya‐ Penertiban PT. Juishin di Karawang‐Penertiban penambangan ilegal di Gn. Sindur (Bogor) dan Gn. Guntur (Kab. Garut)

DOKUMENTASI PELAKSANAAN TINDAKAN DI LAPANGAN

18

Penertiban Penambangan ilegal pasir di Gn. Guntur, Kab. Garut

Pemasangan garis polisi di PT. Anugerah Sumber AlamMining, Kab. Tasikmalaya.  

Penindakan instalasi pengolahan pasir besi PT. Treasure , Kab. Tasikmalaya. 

Sidak penambangan ilegal tanah urug di Gn. Sindur, Kab. Bogor.  Penindakan bersama tambang batugamping

PT. Juishin, Kab. Karawang. 

LIST SURAT-SURAT YANG TELAH DIKELUARKAN PROVINSI

NO SURAT DITUJUKAN KEPADA TANGGAL SURAT

PERIHAL

005/1661‐MGAT 26 KAB/KOTA SE JAWA BARAT 12 DESEMBER 2014 Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pertambangan

540/1694‐MGAT KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT 18 DESEMBER 2015 Hasil Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pertambangan

540/22‐MGAT DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI 09 JANUARI 2015 Pelaksanaan CnC

540/40‐MGAT S.D 540/54‐MGAT

BUPATI DAN WALIKOTA SE JAWA BARAT 19 JANUARI 2015 Penyelenggaraan Usaha Pertambangan

540/72‐MGAT S.D540/82‐MGAT

BUPATI DAN WALIKOTA SE JAWA BARAT 27 JANUARI 2015 Penyelenggaraan Usaha Pertambangan

005/180‐MGAT KAB/KOTA SE JAWA BARAT 13 FEBRUARI 2015 Undangan ke 2

540/292‐MGAT BAPAK GUBERNUR JAWA BARAT 27 PEBRUARI 2015 Laporan Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi (Korsup) SektorPertambangan Minerba

540/372.a‐MGAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI

10 MARET 2015 Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi I Koordinasi dan Supervisi(Kousup) Sektor Minerba

540/372.b‐MGAT DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM

10 MARET 2015 Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi I Koordinasi dan Supervisi(Korsup) Sektor Minerba

005/624‐MGAT KAB/KOTA SE JAWA BARAT 20 APRIL 2015 Undangan ke 3 Korsup

540/639‐MGAT KAB/KOTA SE JAWA BARAT 22 APRIL 2015 Pelaksanaan Rencana Aksi Tahap II Kegiatan Koordinasi danSupervisi

540/713.a‐MGAT BAPAK GUBERNUR JAWA BARAT 29 APRIL2015 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi I dan PersiapanPelaksanaan Rencana Aksi II Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Sektor Minerba 19

REKAPITULASI SURAT PERINGATAN/TEGURAN/PEMBATALAN

20

JENIS SURAT JUMLAH KABUPATEN/KOTA JUMLAH IUP

SURAT TEGURAN 2 19

SURAT PERINGATAN I 2 108

SURAT PERINGATAN II 3 20

SURAT PERINGATAN III 2 10

SURAT PEMBATALAN/ REKOMENDASI 1 60

SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA 1 1

SURAT PENAGIHAN PNBP 1 11

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU 23/2014, untuk pengelolaan urusan pemerintahan padamasa transisi (termasuk Bidang ESDM), Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan InstruksiGubernur No.4/2014, Peraturan Gubernur No. 86/2014, dan Kesepakatan Bersama antaraGubernur dengan Bupati/Walikota se Jawa Barat. 

PENGATURAN MASA TRANSISI UU 23/2014

21

TINDAK LANJUT

22

TIMELINE TINDAK LANJUT RENCANA AKSI 1 DAN 2

23

10 MARET 2015

‐ Pelaporan Renaksi I

APRIL 2015

‐ Rapat Konsolidasi data korsup 3‐ Verifikasi data di 5 UPTD‐ Pelaksanaan tindakanlapangan oleh satgaspertambangan (bersamaPolda Jabar)

20 MEI 2015

‐ Rapat Evaluasi korsupdi Semarang ‐ Pengiriman SuratTeguran/peringatankepada Pemegang IUP ‐ Asistensi dan supervisiterhadap PemegangIUP terkait pemenuhankewajiban‐ Rapat KoordinasiPersiapan PelaporanRenaksi‐2

10 JUNI 2015

‐ Pelaporan RenaksiII

PENGELOMPOKAN TINDAK LANJUT RENAKSI

24

Bagi pemegang IUP yang belum memenuhi kewajiban, diberikanteguran/peringatan untuk memenuhi kewajibannya, terdiri dari :1. Kewajiban pembayaran landrent dan royalti.2. Kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, dan

Jaminan Kesungguhan.3. Tidak memiliki NPWP.4. Tidak membangun smelter.

Para Pemegang IUP yang bermasalah, diutamakan penyelesaian permasalahandan/atau perbaikan, terdisi dari kasus-kasus :1. Tumpang tindih lahan kehutanan/belum memiliki IPPKH.2. Tidak sesuai RTRW dan Wilayah Pertambangan.3. Koordinat tidak standar/salah.4. Masalah administrasi lainnya.

Para Pemegang IUP yang telah diberi peringatan ke 3 dan tetap tidakmemenuhi kewajibannya, akan direkomendasikan untuk dicabut/dibatalkan :1. IUP yang telah direkomendasikan oleh Bupati/Walikota untuk dicabut.2. Pelanggaran setelah peringatan ketiga.

PEMENUHAN KEWAJIBAN

REKOMENDASI PEMBATALAN/PE

NCABUTAN

PENYELESAIAN MASALAH 

DISKUSI

Diperlukan ketegasan Pemerintah Pusat dalam hal tata kelola pertambanganumum (c.q. Kementerian ESDM). 

25

Berkenaan dengan telah terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang diantaranyamengatur kewenangan Provinsi di Bidang ESDM, beberapa hal perlu menjadi perhatian: 

Perlu ada perbedaan pengelolaan pelaksanaan Korsup antara sebelumdengan sesudah terbitnya UU 23/2014  Bupati/Walikota di Jabar kurangresponsif terhadap pelaksanaan Korsup.

Siapakah yang seharusnya melakukan pencabutan/pembatalan IUP yang bermasalah, Bupati/Walikota atau Gubernur?

Bagaimana mekanisme pengambil‐alihan dan pencairan JaminanReklamasi/Jaminan Pascatambang setelah UU 23/2014?   

DATA PENUNJANGSEKTOR MINERBA

26

PENATAAN IUP DI JAWA BARAT

Keterangan : Jumlah adalah hasil rekonsialiasi data terakhir (per tgl 13 Mei 2015), hanya mencantumkan IUP yang masih berlaku. 

1 KAB. BANDUNG 19 3 19

2 KAB. BANDUNG BARAT 71 70 70 1

3 KAB. BEKASI 1 0 1

4 KAB. BOGOR 114 46 89 2 235 KAB. CIAMIS 4 4 1 3

6 KAB. CIANJUR* 85 81 63 1 217 KAB. CIREBON 25 25 25

8 KAB. GARUT 30 18 15 14 19 KAB. INDRAMAYU 44 44 4410 KAB. KARAWANG 3 2 3

11 KAB. KUNINGAN 20 20 20

12 KAB. MAJALENGKA 3 3 3

13 KAB. PURWAKARTA 28 25 25 1 214 KAB. PANGANDARAN 15 12 13 2

15 KAB. SUBANG 18 18 1816 KAB. SUKABUMI 167 137 73 40 5417 KAB. SUMEDANG 115 115 11518 KAB. TASIKMALAYA 34 22 23 3 819 KOTA BANJAR 5 5 5

20 KOTA TASIKMALAYA 21 13 21

822 663 646 50 125 1

Batuan Mineral Bukan Logam

Logam BatubaraNO KABUPATEN/KOTA JUMLAH IUP

TOTAL

JUMLAH IUP NON

CNC

TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN 2009 - 2014

HUTAN LINDUNG (HL)HUTAN KONSERVASI 

(HK)HP,HPK,HPT

1 KAB. BANDUNG

2 KAB. BANDUNG BARAT 40.53 KAB. BEKASI

4 KAB. BOGOR 6258.81 4784.755 KAB. CIAMIS

6 KAB. CIANJUR

7 KAB. CIREBON

8 KAB. GARUT 8062.55 6573.79 KAB. INDRAMAYU

10 KAB. KARAWANG

11 KAB. KUNINGAN 1*12 KAB. MAJALENGKA

13 KAB. PURWAKARTA

14 KAB. SUBANG

15 KAB. SUKABUMI 2376 9*16 KAB. SUMEDANG

17 KAB. TASIKMALAYA

18 KOTA BANJAR

19 KOTA TASIKMALAYA

TOTAL* merupakan jumlah perusahaan, belum diketahui luasannya, total perusahaan : 18

NO KABUPATENLUAS TUMPANG TINDIH KAWASAN HUTAN (ha)

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Keterangan :‐Kewajiban pembayaran iuran tetap/landrent dan royalti hanya berlaku untuk pemegang IUPMineral Logam.‐ n/a : kabupaten tidak memberikan data

JUMLAH PERUSAHAAN

RpJUMLAH 

PERUSAHAANRp

1 KAB. TASIKMALAYA 4 447,478,177.22Rp             5 144,494,280.00Rp               591,972,457.22Rp              

2 KAB. CIANJUR** 5 726,487,890.00Rp             726,487,890.00Rp              

3 KAB. PURWAKARTA* 1 600,000.00Rp                    

4 KAB. GARUT 4 107,279,963.00Rp             107,279,963.00Rp              

5 KAB. SUKABUMI 6 239,929,795.00Rp             2 11,207,868.00Rp                 251,137,663.00Rp              

6 KAB. BANDUNG BARAT

7 KAB. BOGOR* n/a ‐ 18 901,826,636.00Rp               901,826,636.00Rp              

8 KAB. CIAMIS/PANGANDARAN

TOTAL 20 1,521,775,825.22Rp     25 1,057,528,784.00Rp       2,578,704,609.22Rp      

NO KABUPATENKURANG BAYAR BELUM BAYAR

JUMLAH

KONDISI JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

‐ Sumber data : Rekonsiliasi bulan mei 2015.‐ Bentuk Jaminan reklamasi di kab/kota berbeda‐beda (deposito/rekening) dan ada yang dicicil.

NO KABUPATEN/KOTAJUMLAH IUP/KP

BELUM ADA JAMINAN REKLAMASI

BELUM ADA JAMINAN PASCA TAMBANG

1 KAB. BANDUNG 19 19 19

2 KAB. BANDUNG BARAT 71 71 71

3 KAB. BEKASI 1 1 1

4 KAB. BOGOR 114 42 114

5 KAB. CIAMIS  4 4 4

6 KAB. CIANJUR * 85 53 85

7 KAB. CIREBON 25 24 25

8 KAB. GARUT 30 17 24

9 KAB. INDRAMAYU 44 44 44

10 KAB. KARAWANG 3 3 3

11 KAB. KUNINGAN 20 20 20

12 KAB. MAJALENGKA 3 3 3

13 KAB. PURWAKARTA 28 12 27

14 KAB. SUBANG 18 1 1

15 KAB. PANGANDARAN  15 9 10

16 KAB. SUKABUMI 167 163 165

17 KAB. SUMEDANG 121 ‐ 121

18 KAB. TASIKMALAYA 34 25 34

19 KOTA BANJAR 5 ‐ 5

20 KOTA TASIKMALAYA 21 21 21828 532 797JUMLAH

PENYAMPAIAN LAPORAN PRODUKSI

IUP Eksplorasi

IUP Operasi Produksi

IUP OPK IPR

Kab. Bandung 3 16 ‐ 19 ‐Kab. Bandung Barat 1 70 71 ‐Kab. Bekasi 1 1 ‐Kab. Bogor 17 95 2 114 ‐Kab. Ciamis 3 1 4 1Kab. Cianjur 6 55 9 15 85 64Kab. Cirebon 25 25 4Kab. Garut 11 19 30 7Kab. Indramayu 44 44 ‐Kab. Karawang 2 1 3 ‐Kab. Kuningan 20 20 9Kab. Majalengka 3 3 ‐Kab. Pangandaran 5 10 15 ‐Kab. Purwakarta 6 22 28 13Kab. Subang 18 18 12Kab. Sukabumi 27 134 6 167 46Kab. Sumedang 74 47 121 ‐Kab. Tasikmalaya 5 29 34 26Kota Banjar 5 5 ‐Kota Tasikmalaya 21 21 ‐Jumlah 86 663 64 828 182

Kab/KotaJenis Izin

TOTAL ADA 

LAPORAN PRODUKSI

RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

NO KABUPATEN KOMODITAS JUMLAH1 KAB. BANDUNG n/a -

2 KAB. BANDUNG BARAT Batuan 32

3 KAB. BEKASI n/a -

Emas 1

Galena 2

5 KAB. CIAMIS / PANGANDARAN Besi 1

6 KAB. CIANJUR - -

7 KAB. CIREBON n/a -

8 KAB. GARUT Tembaga, Emas, Pasir Besi, Bijih Besi -

9 KAB. INDRAMAYU n/a -

10 KAB. KARAWANG n/a -

11 KAB. KUNINGAN n/a -

12 KAB. MAJALENGKA n/a

Andesit 13

Galena 0

14 KAB. SUBANG n/a -

15 KAB. SUKABUMI Pasir Besi 1

16 KAB. SUMEDANG n/a -

17 KAB. TASIKMALAYA n/a -

18 KOTA BANJAR

19 KOTA TASIKMALAYA n/a -

50TOTAL

4 KAB. BOGOR

13 KAB. PURWAKARTA

REKAPITULASI SURAT PERINGATAN/TEGURAN/PEMBATALAN

33

NO Kab/KotaSurat 

TeguranSurat 

Peringatan ISurat 

Peringatan IISurat 

Peringatan III

Surat Pembatalan 

IUP OP

Surat Penghentian Sementara

Surat Penagihan PNBP 

1 Kab. Bandung

2 Kab. Bandung Barat

3 Kab. Bekasi

4 Kab. Bogor 9 2 65 Kab. Ciamis

6 Kab. Cianjur 607 Kab. Cirebon

8 Kab. Garut 1 9 49 Kab. Indramayu

10 Kab. Karawang

11 Kab. Kuningan

12 Kab. Majalengka

13 Kab. Pangandaran

14 Kab. Purwakarta 18 115 Kab. Subang

16 Kab. Sukabumi 99 917 Kab. Sumedang

18 Kab. Tasikmalaya 1119 Kota Banjar

20 Kota Tasikmalaya

Jumlah 19 108 20 10 60 1 11

CONTOH SURAT-SURAT PERINGATAN/TEGURAN/PEMBATALAN IUP

CONTOH SURAT EDARAN BUPATI

35

NO RENCANA AKSI PROGRES IMPLEMENTASI KENDALA UPAYA PEMECAHAN MASALAH INSTANSI TERKAIT1 Penyelesaian

Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif

-

-

-

Telah terbentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (KepGub no. 522.13/Kep 1742 -Binprod/2013 tahun 2013)Pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan utk kepentingan nonkehutanan dan pemenuhan kewajibannnyaTidak merekomendasikan perpanjangan izin terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak memenuhi ketentuan

a.

b.

Belum terbit Juklak IP4T (Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas Kawasan hutan jabar masih menggunakan SK 195/Kpts-II/2003 sementara sejak 2003 sudah terbit bbp SK penetapan parsial dan perubahan fungsi kawasan hutan

a

b

Mendorong Kementerian LHK untuksegera menerbitkan Juklak IP4TMendorong Pemerintah utkmenerbitkan SK Men LHK sbgpenyesuaian atas kondisi saat ini, ygtidak sesuai lagi dengan SK 195/Kpts-II/2003

Kemen LHK, Pengelola Kawasan Hutan, Panitia Tata Batas Penggunaan Kawasan Hutan

2 Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

a. KehutananBerdasarkan hasil inventarisasi, jumlah IUIPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu) Kapasitas Produksi s/d 6.000 m3 /tahun di Provinsi Jawa Barat adalah110 izin terdiri dari : Kapasitas s/d 2.000 m3 = 87 izin, Kapasitas 2000 s/d 6.000 m3= 23 izin

Belum semua industri kayu memiliki IUPHHK Mendorong industrikayu untuk mengajukan izin iuppkh

Pusat, Provinsi, Kab/Kota,

Pusat, Provinsi, Kab/Kota,

b. PerkebunanDilakukan pendataan ulang terhadap para pelaku usaha perkebunan baik swastamaupun negara dengan melibatkan istansi terkait.

Masih banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi dan keuangan negara

Penertiban dan pembinaan usaha perkebunan terhadap para pelaku usaha perkebunan

3 Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat -.

-.

KehutananTelah terbit Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan PemberdayaanMasyarakat Desa Hutan dan Pergub No. 49 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaannyaTelah dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Hutan PangkuanDesa (HPD) dalam rangka Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Jumlah LMDHsebanyak 1.340 ( dari jumlah desa hutan 1.351 desa), luas HPD 562.755 ha dariluas kawasan hutan 592.361 ha, masyarakat yang terlibat/anggota LMDH 190.709orang

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang sudah diterbitkan

Melaksanakan sosialisasi program dankebijakan tentang pemberdayaanmasyarakat di sekitar kawasan hutan

Provinsi, Kab/Kota,

PerkebunanMelaksanakan kerjasama pemanfaatan lahan bawah perkebunan untuk dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar

Masih ditemukan adanya pemanfaatan lahanperkebunan negara maupun swasta yangdilakukan oleh masyarakat tanpa izin

Dilakukan upaya mediasi diantara masyarakat dan pemegang hak.

4 Penyelesaian Konflik Wilayah Hutan

. Membentuk Pengamanan Hutan Swakarsa untuk menekan tingkat gangguan keamanann hutan

Masih banyaknya lahan/kawasan hutan yangdiokupasi oleh masyarakat

Mediasi masyarakat disekitar hutandengan pengelola kawasan

5. Penguatan Instrumen Lingk Hidup Dalam Perlindungan Hutan

Tidak ada yang menjadi tanggung jawab Pemda

6 Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

-.-.

Optimalisasi Website SKPDPeningkatan efektifitas dan efisiensi perizinan melalui sistem perizinan satu atap (Perda No. 7 Tahun 2014) dan Pergub No. 92 tahun 2014 tentang juklakpelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 37

1.3. PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENAKSI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI JAWA BARAT 

A. KEHUTANAN 

38

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

6 SASARAN RENCANA 

AKSI KORSUP KEHUTANAN

PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI

REKOMENDASI :A. Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan batas

wilayah administratif termasuk menerima partisipasi masyarakatB. B.Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan pertambangan tanpa

izin

RENCANA AKSI :(1) Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan

(termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat(2) Menyusun Perda Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat(3) Menyelesaikan batas wilayah administrasi(4) Mengumpulkan data dan informasi serta menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi

untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan dan pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yangberkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi)

(5) Melakukan evaluasi hak‐hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan(6) Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan

pemenuhan kewajibaannya(7) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan

tidak memenuhi kewajiban

REKOMENDASI :A. Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan batas

wilayah administratif termasuk menerima partisipasi masyarakatB. B.Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan pertambangan tanpa

izin

RENCANA AKSI :(1) Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan

(termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat(2) Menyusun Perda Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat(3) Menyelesaikan batas wilayah administrasi(4) Mengumpulkan data dan informasi serta menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi

untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan dan pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yangberkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi)

(5) Melakukan evaluasi hak‐hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan(6) Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan

pemenuhan kewajibaannya(7) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan

tidak memenuhi kewajiban

PERMASALAHAN :1. Pengukuhan kawasan hutan di Jawa Barat belum seluruhnya selesai (Hutan Konservasi, Hutan Lindung/Produksi/Produksi Terbatas)2. Luas kawasan hutan Jawa Barat masih menggunakan SK 195/Kpts‐II/2003, sementara sejak Tahun 2003 sudah diterbitkan beberapa SK

Penunjukan/Penetapan Parsial dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

PROGRES IMPLEMENTASI :1. Mendorong percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan melalui kegiatan: sinkronisasi dan rekonsiliasi data perkembangan pengukuhan

kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan, rapat koordinasi percepatan penyelesaianpengukuhan kawasan hutan, koordinasi dan konfirmasi kesiapan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tatabatas kawasan hutan.

2. Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 522.13/Kep.1742-Binprod/2013 tanggal 20 Desember2013 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota) -> sesuai Permenhut No. P.25/Menhut-II/2014, Kepgub tersebut masihberlaku sampai terbentuknya SK Panitia Tata Batas yang dibentuk oleh Dirjen Planologi Kehutanan

3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk menenerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan di Provinsi JawaBarat sebagai penyesuaian atas kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai dengan SK 195/Kpts‐II/2003.

4. Mendorong dilaksanakannya identifikasi dan inventarisasi serta penyelesaian Hak‐hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan BatasKawasan Hutan.

5. Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jabar 2009-20296. Menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKTP Jawa Barat Tahun 2013-2032 yang berisi arahan‐arahan

makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluarkehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.

7. Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya8. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian LHK9. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan PerijinanTerpadu

11. Tidak merekomendasikan perpanjangan ijin terhadap pengguna kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban

PERMASALAHAN :1. Pengukuhan kawasan hutan di Jawa Barat belum seluruhnya selesai (Hutan Konservasi, Hutan Lindung/Produksi/Produksi Terbatas)2. Luas kawasan hutan Jawa Barat masih menggunakan SK 195/Kpts‐II/2003, sementara sejak Tahun 2003 sudah diterbitkan beberapa SK

Penunjukan/Penetapan Parsial dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

PROGRES IMPLEMENTASI :1. Mendorong percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan melalui kegiatan: sinkronisasi dan rekonsiliasi data perkembangan pengukuhan

kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan, rapat koordinasi percepatan penyelesaianpengukuhan kawasan hutan, koordinasi dan konfirmasi kesiapan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tatabatas kawasan hutan.

2. Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 522.13/Kep.1742-Binprod/2013 tanggal 20 Desember2013 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota) -> sesuai Permenhut No. P.25/Menhut-II/2014, Kepgub tersebut masihberlaku sampai terbentuknya SK Panitia Tata Batas yang dibentuk oleh Dirjen Planologi Kehutanan

3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk menenerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan di Provinsi JawaBarat sebagai penyesuaian atas kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai dengan SK 195/Kpts‐II/2003.

4. Mendorong dilaksanakannya identifikasi dan inventarisasi serta penyelesaian Hak‐hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan BatasKawasan Hutan.

5. Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jabar 2009-20296. Menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKTP Jawa Barat Tahun 2013-2032 yang berisi arahan‐arahan

makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluarkehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.

7. Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya8. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian LHK9. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan PerijinanTerpadu

11. Tidak merekomendasikan perpanjangan ijin terhadap pengguna kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN

REKOMENDASI:Mendorong kepatuhan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasukpenegakan sanksinya

RENCANA AKSI :1. Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang

ijin2. Melakukan rekonsiliasi data perijinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan

Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup

Dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terdapat keterkaitan dengan banyak sektor dengan peraturan masing‐masingsektor (ESDM, Perindustrian dan Perdagangan, PSDA, PU dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Agraria dan Tata Ruang, Perikanan danKelautan, Pertanian, dan lain‐lain) yang mempengaruhi proses perijinan di daerah.

Progres Implementasi:1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda

No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu

2. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan3. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis terkait proses perizinan kehutanan4. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka tertib penggunaan kawasan hutan.

REKOMENDASI:Mendorong kepatuhan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasukpenegakan sanksinya

RENCANA AKSI :1. Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang

ijin2. Melakukan rekonsiliasi data perijinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan

Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup

Dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terdapat keterkaitan dengan banyak sektor dengan peraturan masing‐masingsektor (ESDM, Perindustrian dan Perdagangan, PSDA, PU dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Agraria dan Tata Ruang, Perikanan danKelautan, Pertanian, dan lain‐lain) yang mempengaruhi proses perijinan di daerah.

Progres Implementasi:1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda

No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu

2. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan3. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis terkait proses perizinan kehutanan4. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka tertib penggunaan kawasan hutan.

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

REKOMENDASI:Mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat

RENCANA AKSI:Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan timgkat tapak dan oleh masyarakat(KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar Melakukan pengajuan izinHKm, HD dan HTR ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar

PROGRES IMPLEMENTASI:Perluasan wilayah kelola masyarakat dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan hutan di Jawa Barat, dikembangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) :1. Pengembangan PHBM di wilayah pengelolaan Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten merupakan

bentuk kelola sosial pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan melalui Perda No. 10/2011 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, Pergub No. 49 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 untuk memfasilitasi akses masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat.

3. Melaksanakan sosialisasi program dan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasanhutan.

REKOMENDASI:Mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat

RENCANA AKSI:Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan timgkat tapak dan oleh masyarakat(KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar Melakukan pengajuan izinHKm, HD dan HTR ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar

PROGRES IMPLEMENTASI:Perluasan wilayah kelola masyarakat dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan hutan di Jawa Barat, dikembangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) :1. Pengembangan PHBM di wilayah pengelolaan Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten merupakan

bentuk kelola sosial pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan melalui Perda No. 10/2011 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, Pergub No. 49 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 untuk memfasilitasi akses masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat.

3. Melaksanakan sosialisasi program dan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasanhutan.

PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

REKOMENDASI:Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik terkait SDA

RENCANA AKSI :1. Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data dan informasi tentang konflik SDA

(termasuk melibatkan KPH)2. Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA

Konflik yang berkembang dalam pengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat berupa konflikpenguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

PROGRES IMPLEMENTASI:1. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan2. Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data permasalahan kawasan hutan dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan.3. Mengusulkan rekonstruksi batas kawasan hutan untuk wilayah kelola Pemerintah Provinsi.4. Mendorong dan melaksanakan penegakan hukum antara lain melalui operasi gabungan terpadu

pengaman hutan dengan instansi terkait.

REKOMENDASI:Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik terkait SDA

RENCANA AKSI :1. Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data dan informasi tentang konflik SDA

(termasuk melibatkan KPH)2. Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA

Konflik yang berkembang dalam pengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat berupa konflikpenguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

PROGRES IMPLEMENTASI:1. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan2. Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data permasalahan kawasan hutan dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan.3. Mengusulkan rekonstruksi batas kawasan hutan untuk wilayah kelola Pemerintah Provinsi.4. Mendorong dan melaksanakan penegakan hukum antara lain melalui operasi gabungan terpadu

pengaman hutan dengan instansi terkait.

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUPDALAM PERLINDUNGAN HUTAN

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperkuat instrumen lingkungan hidup dalam perlindunganhutan melalui :1. Penguatan kelembagaan melalui :

• Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan• Perda No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan• Perda Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS• Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan

Kawasan Lindung• Kepgub 593.05/Kep.534‐Yansos/2011 tentang Tim Pengendalian dan rehabilitasi Lahan Kritis• Kepgub Nomor 591.5/Kep.802‐Yansos/2014 tentang Penetapan data dan peta Lahan Kritis

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.2. Untuk meningkatkan koordinasi pengamanan gangguan keamanan hutan negara, perkebunan negara

dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat diterbitkan Kepgub No. 22.05/Kep.503‐binprod/2012dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan pengawasan penyelesaian gangguankeamanan hutan negara, perkebunan negara dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat.

3. Dalam penegakan hukum lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan KeputusanGubernur No. 188.44/kep.1836‐Hukham/2014 tentang Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadudi Jawa Barat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperkuat instrumen lingkungan hidup dalam perlindunganhutan melalui :1. Penguatan kelembagaan melalui :

• Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan• Perda No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan• Perda Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS• Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan

Kawasan Lindung• Kepgub 593.05/Kep.534‐Yansos/2011 tentang Tim Pengendalian dan rehabilitasi Lahan Kritis• Kepgub Nomor 591.5/Kep.802‐Yansos/2014 tentang Penetapan data dan peta Lahan Kritis

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.2. Untuk meningkatkan koordinasi pengamanan gangguan keamanan hutan negara, perkebunan negara

dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat diterbitkan Kepgub No. 22.05/Kep.503‐binprod/2012dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan pengawasan penyelesaian gangguankeamanan hutan negara, perkebunan negara dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat.

3. Dalam penegakan hukum lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan KeputusanGubernur No. 188.44/kep.1836‐Hukham/2014 tentang Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadudi Jawa Barat

REKOMENDASI:1. Mendorong Pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem NSDH dalam perencanaan, pengelolaan, dan

pengawasan di sektor kehutanan2. Mendorong akuntabilitas pelayanan publik di sektor SDA 

RENCANA AKSI:1. Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, 

pengelolaan dan pengawasan di sektor kehutanan2. Melakukan pemutakhiran terhadap NSDH berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perijinan, 

penatausahaan hasil hutan, peerdaran kayu dan pembayaran kewajiban keuangan3. Menyediakan informasi SDH bagi publik sesuai dengan UU KIP 

PROGRES IMPLEMENTASI:1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui Badan Penanaman

Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT)  dengan mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atapmelalui Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelakanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu

2. Optimalisasi website SKPD untuk memberikan informasi terkait Sumber Daya Hutan serta mewadahi danmelayani pengaduan masyarakat

3. Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan

REKOMENDASI:1. Mendorong Pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem NSDH dalam perencanaan, pengelolaan, dan

pengawasan di sektor kehutanan2. Mendorong akuntabilitas pelayanan publik di sektor SDA 

RENCANA AKSI:1. Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, 

pengelolaan dan pengawasan di sektor kehutanan2. Melakukan pemutakhiran terhadap NSDH berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perijinan, 

penatausahaan hasil hutan, peerdaran kayu dan pembayaran kewajiban keuangan3. Menyediakan informasi SDH bagi publik sesuai dengan UU KIP 

PROGRES IMPLEMENTASI:1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui Badan Penanaman

Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT)  dengan mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atapmelalui Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelakanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu

2. Optimalisasi website SKPD untuk memberikan informasi terkait Sumber Daya Hutan serta mewadahi danmelayani pengaduan masyarakat

3. Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

B. PERKEBUNAN

47

6 RENCANA AKSI DIBIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

RENCANA AKSI I : PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTANDAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRASI

RENCANA AKSI II : PELAKSANAAN PENATAAN PERIJINAN

RENCANA AKSI III : PERLUASANWILAYAH KELOLA MASYARAKAT

RENCANA AKSI IV : PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

RENCANA AKSI VI : MEMBANGUN SISTIM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

Catatan :DARI 6 AKSI TERSEBUT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT DENGAN  RENAKSI No.  2, 3 DAN 6

RENCANA AKSI V : PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

Rekomendasi :Mendorong kepatuhan pemegang Izin Usaha Perkebunan  (IUP) dalam melaksanakan  kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya.

Keterangan : Dari sejumlah 201 pekebunan  negara maupun Swasta, yang lintas kabupaten kota sebanyak 9 perkebunan  yaitu ; 1. PTPN  Cikasungka 2. PTPN Cianten. 3. PTPN Sedep. 4. PTPN. Panglejar. 5. PTPN. Batulawang. 6. PTPN Cikupa. 7. PTPN. Gualpara. 8. PBS Cimatis II. 9. PBS. Cukul.     

RENCANA AKSI 2:PELAKSANAAN PENATAAN PERIJINAN

Deskripsi :Masih banyak pelaku usaha di sektor perkebunan  yang tidak melaksanakan kewajibannya, administrasi dan keuangan  negara.

PENJELASAN ;Dalam melaksanakan usaha perkebunannya , kepada pemegang IUP tidak  diwajibkan  dalam peraturan  perundangan termasuk Permentan yang harus membayar PNBP dari produksi yang dihasilkan, seperti halnya  PSDH/DR di sektor kehutanan. 

RENCANA AKSI : MELAKUKAN PENDATAAN ULANG TERHADAP PEMEGANG IUP ATAS KEWAJIBAN ADMINISTRASI YANG HARUS DIPENUHI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. 

PROGRES IMPLEMENTASI :SEDANG DILAKUKAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN TERHADAP PARA PELAKU USAHA PERKEBUNAN BAIK SWASTA MAUPUN NEGARA DENGAN MELIBATKAN ISTANSI TERKAIT.

Rekomendasi :Mendorong berdayanya masyarakat dalam pemanfaatan ruang tanah melalui kegiatan perkebunan.

Target  2016:Meningkatkan program kemitraan perkebunan

RENCANA AKSI 3:PERLUASAN WILAYAH KELOLA  MASYARAKAT

Deskripsi :Lemahnya posisi masyarakat dalam usaha perkebunan.

Mendorong usaha kemitraan antara perkebunan negara maupun perkebunan swasta dengan masyarakat sekitarnya sesuai dengan Permentan no.98/permentan/ OT.140/9/2013 dan Peraturan Daerah no.18 tahun 2013 tentang  pengelolaan perkebunan serta Pergub no.11 tahun 2006 tentang pemberdayaan masyarakat desa disekitar hutan negara dan perkebunan besar. 

Rencana aksi ;Melakukan pendataan terhadap  kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat pada lahan perkebunan negara maupun swasta.

PROGRES IMPLEMENTASI ;Melakukan langkah nyata dengan melaksanakan  kerjasama pemanfaatan lahan bawah perkebunan untuk dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar dalam rangka menindaklanjuti perda, pergub maupun permentan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kebun. 

RENCANA AKSI 6:PEMBANGUNAN SISTIM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

Deskripsi ;Tingginya praktik maladministrasi dalam berbagai pelayanan publik terkait sumberdaya alam.

Rekomendasi ;Mendorong pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem NSDK (NERACA SUMBER DAYA KEBUN) dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di sektor perkebunan.

Rencana aksi ;Invetarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di sektor perkebunan.Melakukan pemutakhiran data untuk  NSDK

PROGRES IMPLEMENTASI ;Perijinan telah diatur melalui pelayanan satu atap. PERDA No.7 tahun 2010 dan PERGUB no.92 tahun 2014 tentang  juklak perijinan terpadu.

PERMASALAHAN ;Masih ditemukan adanya pemanfaatan lahan perkebunan negara maupun swasta yang dilakukan oleh masyarakat  tanpa melalui perijinan dari pemegang hak kebun/ Penjarahan kebun untuk dijadikan lahan pertanian lainnya.UPAYA PEMECAHAN MASALAH ;Dilakukan upaya mediasi diantara masyarakat dan pemegang hak.TINDAK LANJUT ;Melakukan upaya win win solution dengan melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan .

TERIMAKASIH

58