1

1

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan

dengan suatu pengaturan keprotokolan;

b. bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pengelolaan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal

budaya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Keprotokolan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingat I Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

SALINAN

2

2

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,

Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5035);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5043);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang

Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

3

3

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan dan

Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPROTOKOLAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

7. Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur adalah Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

4

4

9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

12. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.

14. DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan.

15. Ketua DPRD Kabupaten/Kota adalah Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

17. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

18. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintahan, dan masyarakat.

19. Petugas protokol adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

20. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya.

21. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta undangan lainnya.

22. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

23. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik pusat maupun di daerah.

24. Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Konsul Jenderal dan Konsul.

25. Tamu Daerah adalah Pemimpin Negara, Perwakilan Negara Asing,

Pemimpin Daerah lain yang berkunjung secara resmi, kerja, atau pribadi ke Provinsi Sulawesi Selatan.

26. Pemimpin Negara adalah Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan dari Negara sahabat.

27. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan

kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

28. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintahan, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan

atau Acara Resmi.

29. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara

Kenegaraan atau Acara Resmi.

5

5

30. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh

Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

31. Upacara Bendera adalah upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang diselenggarakan di lapangan.

32. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

33. Komandan Upacara (Danup) adalah pejabat dalam upacara yang

memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara

34. Perwira Upacara (Paup) adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas

menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.

35. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang

bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya diberikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti / melaksanakan upacara.

36. Pemimpin Tertinggi Acara adalah pejabat tertinggi tingkatannya yang hadir dalam acara tetapi tidak bertindak sebagai selaku Inspektur Upacara (Irup)

37. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan, kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Provinsi berdasarkan ketentuan.

38. Tuan Rumah adalah Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

39. Fasilitas adalah sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pemerintahan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

a. kebangsaan;

b. ketertiban dan kepastian hukum; c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; d. timbal balik; dan

e. kearifan lokal;

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau

Tamu Daerah sesuai dengan kedudukan dalam negara, daerah, pemerintahan, dan masyarakat;

b. untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui

pengelolaan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Sulawesi

Selatan; c. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib,

rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang

berlaku, baik secara nasional maupun internasional;

6

6

d. menciptakan suasana kerja yang harmonis dan hubungan kerja yang saling menghargai antara petugas protokol pemerintah, pemerintahan

daerah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan. e. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan internasional, nasional

maupun daerah;

f. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan

Daerah, Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Daerah sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, pemerintahan daerah dan masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tata penghormatan; b. tata tempat; c. tata upacara; dan

d. fasilitas pejabat daerah.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya

dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi bagi;

a. pejabat negara; b. pejabat pemerintahan;

c. pejabat pemerintahan daerah;

d. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan

e. tokoh masyarakat tertentu.

BAB III

TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh

Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penghormatan dengan bendera negara; b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau

c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Gubernur memberikan penghargaan kepada seseorang, pejabat pemerintahan daerah, instansi atau organisasi atas darma bakti dan

kesetiaan yang luar biasa pada daerah, bangsa dan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diselenggarakan dengan mengisi acara sesuai adat dan tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan, tanpa mengganggu mekanisme formal tata

cara pemberian penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

7

7

Pasal 7

(1) Pejabat Pemerintahan Daerah yang wafat dan/atau meninggal dunia,

diberikan penghormatan. (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghormatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi dilaksanakan

sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan;

(2) Acara Kenegaraan atau Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau

bukan upacara bendera; (3) Sebelum atau sesudah acara kenegaraan atau acara resmi dilaksanakan

dapat diisi dengan atraksi kesenian, musik dan pertunjukan yang tidak menganggu kelancaran dan kehidmatan acara;

(4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan

terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, maka pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

(5) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan oleh inspektur upacara

atau Pemimpin Tertinggi acara tersebut.

Pasal 9

Penyelenggaraan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan di Ibukota Provinsi Sulawesi

Selatan atau di luar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol dari sekretariat lembaga daerah dan/atau instansi pemerintahan daerah.

(2) Penyelenggaraan Acara Resmi dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah;

b. DPRD; c. Instansi Pemerintah; dan/atau d. Organisasi lain.

BAB V

TATA TEMPAT

Pasal 11

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah,

Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 12

(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi ditentukan dengan urutan: a. gubernur; b. wakil Gubernur;

c. mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur;

8

8

d. ketua DPRD; e. kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di Daerah;

f. wakil Ketua DPRD; g. sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi Tentara Nasional

Indonesia semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi

semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi;

h. pemimpin Partai Politik di provinsi yang memiliki wakil di DPRD;

i. anggota DPRD;

j. bupati/Walikota;

k. kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, Kepala Badan

Narkotika Nasional Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Ketua Komisi Informasi Publik, Ketua Komisi Pemantau Persaingan Usaha;

l. pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;

m. ketua DPRD kabupaten/kota;

n. wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota;

o. anggota DPRD kabupaten/kota;

p. asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan

pejabat eselon II lainnya; dan

q. pejabat eselon III di jajaran pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya.

(2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional,

serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hadir dalam Acara Resmi di provinsi, menempati urutan Tata Tempat

sesuai ketentuan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam

pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, maka penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, maka penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Provinsi dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi

kedudukannya.

Pasal 14

(1) Tata tempat Acara Resmi yang diselenggarakan di DPRD menyesuaikan dengan peraturan tata tertib DPRD.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.

9

9

Pasal 15

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah,

perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.

(2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

(3) Apabila istri atau suami yang menjabat sebagai perwakilan negara asing

dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi tidak hadir, maka istri

atau suami tetap menempati kursi yang disiapkan dan bukan menempati kursi suami atau istrinya.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi

internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang

mewakilinya. (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat

tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang

diterimanya atau jabatannya.

BAB VI TATA UPACARA

Bagian Kesatu

Upacara Bendera

Pasal 17

Upacara bendera yang dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau

Acara Resmi yaitu :

a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;

b. hari besar nasional;

c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;

d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan

e. hari ulang tahun lahirnya Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

a. tata urutan dalam upacara bendera;

b. tata bendera negara dalam upacara bendera;

c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan

d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 19

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

a. tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan b. tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf d.

10

10

Pasal 20

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a

sekurang-kurangnya meliputi:

a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;

b. mengheningkan cipta;

c. pembacaan naskah Pancasila;

d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

e. pembacaan doa.

Pasal 21

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;

b. mengheningkan cipta;

c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;

d. pembacaan Teks Proklamasi; dan

e. pembacaan doa.

Pasal 22

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;

b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan

c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 23

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf c meliputi: a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu

kebangsaan; dan b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera

negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau

sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu

kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak

dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 24

(1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, disesuaikan menurut jenis acara.

11

11

(2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran organisasi, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai

dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. (3) Tokoh masyarakat tertentu unsur komunitas adat/lembaga

adat/pemangku adat, dapat memakai pakaian adat masing-masing.

(4) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan, dan/atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.

(2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:

a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. perwira upacara;

d. peserta upacara; e. pembawa naskah; f. pembaca naskah; dan

g. pembawa acara. (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain,

meliputi:

a. bendera;

b. tiang bendera dengan tali;

c. mimbar upacara;

d. naskah Proklamasi;

e. naskah Pancasila;

f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

g. teks doa.

(4) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kondisi dan jenis upacara yang dilaksanakan.

Pasal 26

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan

terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua

Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 27

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara

Kenegaraan dan/atau Acara Resmi.

Pasal 28

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata

pakaian upacara.

12

12

Pasal 29

Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, antara lain meliputi:

a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

b. pembukaan;

c. acara pokok; dan

d. penutup.

Pasal 30

(1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi yang bukan upacara bendera, dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di

sebelah kanan mimbar.

BAB VII

TAMU DAERAH

Pasal 32

Kunjungan Tamu Daerah dapat berupa :

a. kunjungan resmi;

b. kunjungan kerja; atau

c. kunjungan pribadi.

Pasal 33

(1) Tamu Daerah yang berkunjung di Sulawesi Selatan mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan sesuai dengan asas timbal balik

dalam tata pergaulan internasional, nasional, dan daerah. (2) Tamu Daerah yang berkunjung di Sulawesi Selatan dapat dijemput

dengan tata cara penjemputan menurut adat dan tradisi Masyarakat

Sulawesi Selatan. (3) Tamu Daerah yang berkunjung di Sulawesi Selatan diupayakan untuk

mengenal dan mengetahui potensi daerah, tradisi dan adat istiadat yang

ada di Sulawesi Selatan baik pada saat acara kunjungan resmi maupun tidak resmi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jenis kunjungan tamu daerah dan pengaturan keprotokolannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

FASILITAS PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 35

(1) Pejabat pemerintahan daerah berdasarkan kedudukan dan jabatannya,

mendapat fasilitas berupa : a. rumah dinas atau rumah jabatan; b. kendaraan dinas atau kendaraan jabatan; dan

c. pakaian dinas.

13

13

(2) Tata cara pemanfaatan rumah dinas jabatan, kendaraan dinas dan jabatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi jabatannya pada

pemerintahan daerah, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Iring-iringan kendaraan dinas jabatan dalam perjalanan yang menyertai

pejabat pemerintah dan pemerintahan daerah, diurut dengan memperhatikan efektifitas dan kesesuaian acara.

(4) Pejabat pemerintah dan pejabat pemerintahan daerah yang berhak mendapat kendaraan pengawalan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan : a. kemanfaatan;

b. skala prioritas; c. efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi;

d. kewajaran; dan e. kesederhanaan;

(6) Tata cara pelaksanaan untuk pemberian dan pemanfaatan fasilitas

pejabat pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(7) Tata cara pengawalan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Tata urutan nomor kendaraan dinas atau jabatan bagi pejabat pemerintah dan pejabat pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Gubernur.

BAB IX PETUGAS KEPROTOKOLAN

Pasal 37

(1) Petugas Protokol pada Pemerintahan Daerah berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor Penghubung.

(2) Lingkup tugas pokok dan fungsi petugas protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Petugas Protokol dipersyaratkan memenuhi kualifikasi :

a. memiliki pengetahuan dasar tentang keprotokolan; b. memiliki keterampilan dalam penanganan protokoler;

c. memiliki kemampuan berbahasa yang baik; d. berpenampilan menarik; dan e. memahami adat istiadat dan tata pergaulan sesuai kearifan budaya lokal

Sulawesi Selatan.

Pasal 39

Untuk mendukung kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, diberikan pendidikan dan/atau pelatihan keterampilan teknis sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

14

14

Pasal 40

(1) Untuk mendukung kinerja petugas protokol diberikan tambahan

penghasilan berdasarkan beban kerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Gubernur.

Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan tugas keprotokolan, petugas protokol memakai pakaian seragam dan tanda pengenal khusus.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

(1) Petugas protokol dalam pengelolaan acara yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan daerah, organisasi lainnya

senantiasa melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan petugas protokol masing-masing.

(2) Petugas protokol dapat membentuk forum komunikasi protokol daerah.

BAB X

S A N K S I

Pasal 43

Petugas protokol yang karena kelalaiannya menyebabkan acara tidak berlangsung sebagaimana mestinya, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Setiap organisasi kemasyarakatan, swasta dan pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan acara yang mengundang pejabat pemerintahan daerah

berkoordinasi dengan petugas protokol Pemerintah Daerah.

Pasal 45

(1) Peraturan Daerah ini menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum adanya peraturan daerah tentang keprotokolan.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah tentang keprotokolan, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

15

15

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. MUALLIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 5

1

1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KEPROTOKOLAN

I. UMUM

Negara dan Daerah menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat

tertentu dengan tata pengaturan mengenai keprotokolan. Pengaturan keprotokolan ini berdasar pada Undang-Undang N0.9 Tahun 2010, serta peraturan perundang-undangan terkait dalam memenuhi tuntutan tugas

dan fungsi keprotokolan pemerintahan daerah.

Keprotokolan tidak lagi dapat dipahami secara sempit hanya pada

pengaturan acara, melainkan susbtansi mendasar adalah suatu penyelenggaraan acara yang mampu memberikan penghormatan secara wajar dan tepat kepada yang berhak dihormati. Selain itu, dinamika

kegiatan pemerintahan daerah yang tinggi terutama kunjungan resmi dan pribadi tamu daerah, harus diberikan penghargaan yang sewajarnya. Akan halnya dengan penyelenggaraan acara oleh berbagai pihak yang

menghadirkan pejabat negara dan pejabat pemerintahan daerah Disadari bahwa selama ini berbagai kegiatan resmi pemerintahan

daerah dalam artian pemerintah daerah dan DPRD, namun masih sering menimbulkan perdebatan dalam penyelenggaraannya karena belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi

daerah, sekalipun diakui bahwa sebagai dasar utamanya adalah Undang-Undang N0.9 Tahun 2010. Perdebatan tidak hanya pada tata acara,

melainkan juga pada tata letak kedudukan pejabat sesuai status sosialnya, sehingga mereka merasa kurang dihargai sebagaimana mestinya.

Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai pedoman dalam kedudukan protokolan, namun belum cukup teknis dijabarkan apalagi keterkaitannya dengan pejabat pemerintah daerah

dalam acara-acara resmi daerah, karena itu diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan daerah yang mampu menjawab

tantangan berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Peraturan Daerah ini berazaskan kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan

sebagaimana azas keprotokolan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, serta ditambahkan azas kearifan lokal yang berkaitan dengan pemberian penghormatan berdasarkan nilai-nilai

Budaya Lokal Sulawesi Selatan yang senantiasa menempatkan tamunya sebagai yang dihormati karena secara timbal balik juga ingin dihormati jika bertamu ke daerah lain. Rasa saling menghormati adalah

sesungguhnya hak azasi sesuai nilai ajaran Budaya Sulawesi Selatan.

2

2

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang dilaksanakan pemerintah daerah

sesuai dengan Tata Penghormatan, Tata Tempat dan Tata Upacara baik dalam upacara bendera maupun bukan upacara bendera. Selain itu, diatur pula tentang penghormatan kepada pejabat pemerintahan daerah

ketika wafat/meninggal dunia, fasilitas yang wajar diperoleh dengan azas kesederhaan dan kemanfaatan. Bahkan untuk meningkatkan kualitas

pengetahuan dan ketrampilan petugas protokol, diatur tentang perlunya pendidikan teknis beserta fasilitas petugas prokotol seperti pakaian khas sesuai adat Sulawesi Selatan pada saat menerima tamu asing atau acara-

acara resmi lainnya seperti pada saat peringatan hari jadi daerah. Bahwa dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian

fasilitas kepada pejabat pemerintahan daerah tak lain agar pengelolaan

rumah dinas jabatan, kendaraan dinas jabatan dan pemberian pakaian dinas sesuai tingkatan jabatannya, harus senantiasa mempertimbangkan

aspek kemanfaatan, skala prioritas, efektivitas dan efesiensi, kewajaran bahkan dengan kesederhanaan. Terakait kendaraan dinas jabatan, memang harus diatur dan diawasi pengadaan serta penggunaannya,

bahkan termasuk urutan nomor setiap kendaraan dinas jabatan sehingga tercipta rasa penghargaan kepada pejabat yang berhak memperolehnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia yang pluralistik

(kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.

Huruf c Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian dan

keselarasan” adalah keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan msyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf d Timbal Balik adalah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan

dengan provinsi lainnya dan antara kabupaten/kota. Huruf e

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur Budaya Sulawesi Selatan

dari berbagai rumpun etnis yang secara umum diterima seperti “sipakatau” yakni saling menghargai dan “sipakalebbi” yakni saling menghormati.

Pasal 3

Cukup jelas

3

3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bentuk dan Jenis Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur

berpedoman pada peraturan perundang-undangan dianggap penting pengaturan penyerahan, waktu dan tempat sehingga kepada yang menerimanya mendapatkan kehormatan yang

sewajarnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud acara adat dan tradisi Masyarakat Sulawesi

Selatan adalah suatu ritual dengan atraksi kesenian sesuai dengan bentuk dan jenis adat istiadat dan tradisi Komunitas

adat/Lembaga adat di Sulawesi Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pejabat Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II lingkup Pemerintah

Provinsi. Bentuk penghormatan yang diberikan kepada pejabat

pemerintahan daerah yang wafat/meninggal dalam masa jabatannya adalah pengurusan jenazah, persemayaman, upacara

penerimaan dan pelepasan jenazah dari keluarga kepada pejabat setingkat diatasnya atau minimal sejajar dalam jabatannya.

4

4

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Acara tambahan sebelum atau sesudah acara resmi dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang tenang, tidak

membosankan bahkan sekaligus sebagai suatu ajang memperkenalkan pertunjukan atau atraksi kesenian tradisional daerah, musik daerah atau pertunjukan yang menghibur

undangan dan peserta acara sepanjang tetap dalam tatanan kearifan lokal budaya Sulawesi selatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Situasi dan Kondisi Tertentu, “ antara lain, kondisi tempat dan ruangan yang tersedia, hujan yang

berkepanjangan, gempa, banjir, longsor, bencana lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “organisasi lain,” adalah organisasi pemerintah pusat di daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan atau organisasi usaha.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

5

5

Huruf (l)

Pemuka Agama di Tingkat Provinsi adalah Ketua Majelis Ulama

Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu

Dharma Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Provinsi.

Yang dimaksud dengan “pemuka adat” adalah tokoh atau

pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu.

Tokoh masyarakat tertentu di Provinsi antara lain Rektor Perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Tuan Rumah” adalah Pimpinan Instansi

Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota dan Organisasi Lain yang menyelenggarakan Acara Resmi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Isteri Pejabat hadir jika diundang bersama dengan suaminya atau sebaliknya dan apabila pejabatnya tidak hadir isteri atau

suami tetap menempati kursi yang telah disiapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

6

6

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Pengibaran Bendera diiringi dengan lagu kebangsaan pada pagi hari dilakukan menjelang detik-detik proklamasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pelaksanaan upacara penurunan bendera dilakukan dengan menghormati waktu kegiatan keagamaan.

Huruf b

7

7

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “situasi dan kondisi yang tidak

memungkinkan”, antara lain, hujan yang berkepanjangan, gempa, banjir, longsor, atau bencana alam lain.

Pasal 27

8

8

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kunjungan Resmi’ adalah kunjungan

yang dilakukan oleh kepala pemerintahan (perdana menteri, kanselir) untuk pertama kalinya atau kunjungan kepala negara untuk kedua kalinya atau lebih dengan tujuan menindak lanjuti

atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kunjungan kerja” adalah kunjungan

yang ketiga kali atau lebih oleh kepala negara/pemerintahan kenegara yang sama atau dalam rangka menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, seperti konferensi tingkat tinggi.

Huruf c

yang dimaksud dengan “kunjungan pribadi’ adalah kunjungan

yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat keprotokolan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

9

9

Penyambutan tamu daerah dilakukan dengan cara adat yang berlaku sesuai adat istiadat di Sulawesi Selatan dan diberikan

kepada tamu sesuai tingkatan status sosial dan jabatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Rumah Dinas atau Jabatan adalah rumah jabatan yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan selama menjabat jabatan yang diembannya.

Huruf (b)

Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah

daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas sesuai jabatannya, terdiri atas : kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional, kendaraan

dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 36

10

10

Tata urutan Nomor Kendaraan Dinas Jabatan yang dimaksudkan adalah :

a. Gubernur Nomor 1 (satu) b. Wakil Gubernur nomor 2 (dua) c. Ketua DPRD Provinsi nomor 3 (tiga)

d. Kepala Kejaksaan Tinggi nomor 4 (empat) e. Ketua Pengadilan Tinggi nomor 5 (lima)

f. Urutan nomor 6 (enam) dan seterusnya diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

11

11

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 272