Click here to load reader

GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH file10. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi. 11. Imunisasi

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH file10. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian...

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita

usia subur merupakan salah satu indikator utama

tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang

berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan

memberikan perhatian pada investasi sumber daya

manusia sejak dini;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan mempertahankan status kesehatan

seluruh rakyat diperlukan tindakan imunisasi sebagai

tindakan preventif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

c. bahwa penyelenggaraan imunisasi adalah bagian dari

bidang kesehatan yang merupakan urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang

perlu diatur sehingga tertib, efektif dan tepat sasaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Imunisasi;

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- 3 -

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

IMUNISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

5. Kementerian adalah kementerian yang membidangi bidang

kesehatan.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat.

8. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga

- 4 -

bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit

atau hanya mengalami sakit ringan.

9. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa

mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi

dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin

mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein

rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila

diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik

secara aktif terhadap penyakit tertentu.

10. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan

imunisasi.

11. Imunisasi wajib adalah imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah

untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka

melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari

penyakit menular tertentu.

12. Imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada

seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi

yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

13. Auto Disable Syringe yang selanjutnya disingkat ADS adalah alat

suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi.

14. Safety Box adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung

sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus

memenuhi persyaratan khusus.

15. Cold Chain adalah serangkaian peralatan yang dimaksudkan untuk

memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian

mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran yang

dilengkapi dengan sistem pengelolaan vaksin yang baik.

16. Perangkat anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk

penanganan syok anafilaktik.

17. Dokumen pencatatan status imunisasi adalah formulir pencatatan

dan pelaporan yang berisikan cakupan imunisasi, laporan KIPI, dan

logistik imunisasi.

18. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI

adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik

berupa efek vaksin ataupun efek simpang, toksisitas, reaksi

- 5 -

sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program,

koinsidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat

ditentukan.

19. Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komda PP KIPI adalah

komite independen yang melakukan pengkajian untuk

penanggulangan kasus KIPI di tingkat daerah provinsi.

20. Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Pokja PP KIPI adalah

komite independen yang melakukan pengkajian untuk

penanggulangan kasus KIPI di tingkat daerah kabupaten/kota.

21. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya.

22. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol)

sampai 28 (dua puluh delapan) hari.

23. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29

(dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama.

24. Batita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga

puluh enam) bulan.

25. Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai

dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

26. Dewasa adalah orang yang berusia di atas 18 tahun.

27. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang

hamil, bersalin, nifas dan menyusui.

28. Wanita usia subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita

usia 15-39 tahun.

29. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok,

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

30. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat BIAS

merupakan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah.

31. Bacillus Calmette Guerin yang selanjutnya disingkat BCG

merupakan imunisasi untuk mencegah penyakit tuberkulosis.

32. Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B

yang selanjutnya disingkat DPT-HB-Hib adalah imunisasi untuk

- 6 -

mencegah penyakit difteri, pertusis, hepatitis B, pneumonia dan

meningitis.

33. Hepatitis B pada bayi baru lahir merupakan imunisasi yang

diberikan pada bayi baru lahir sampai dengan usia 7 hari untuk

mencegah penyakit hepatitis B.

34. Polio merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah

penyakit polio.

35. Campak merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah

penyakit campak.

36. Diphtheria Tetanus yang selanjutnya disingkat DT merupakan

imunisasi lanjutan yan

Search related