BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia yang terlahir ke bumi ini telah dianugerahi hak pokok atau hak dasar oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal dengan nama Hak Asasi Manusia. Tanpa adanya hak-hak tersebut, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal (umum) karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras atau jenis kelamin. HAM juga bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki wewenang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yakni Tuhan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (

tersedia)" Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto (1976), hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Dengan kata lain, hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.

Menurut G.J. Wolhots, hak-hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, dan justru karena sifat kemanusiaannya, hak terebut tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga karena apabila dicabut akan hilang sifat kemanusiaannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapa pun, dari mana dan kapan pun manusia itu berada.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA PADA TATARAN GLOBAL

2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Setelah terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi Jerman setelah Perang Dunia II, terdapat sebuah konsensus umum dalam komunitas dunia bahwa Piagam PBB tidak secara penuh mendefinisikan hak-hak yang disebutkan. Sebuah pernyataan umum yang menjelaskan hak-hak individual diperlukan. John Peters Humphrey dipanggil oleh Sekretariat Jenderal PBB untuk bekerja dalam suatu proyek dan menjadi penyusus pernyataan umum tersebut. Humphrey juga dibantu oleh

Roosevelt" Eleanor Roosevelt dari

Serikat" Amerika Serikat, Jacques Maritain dari Perancis, Charles Malik dari Lebanon, and P. C. Chang dari Republik Cina, dan lainnya. Proklamasi ini diratifikasi sewaktu Rapat Umum pada Atanggal 10 Desember 1948 dengan hasil perhitungan suara 48 menyetujui, 0 keberatan, dan 8 abstain (semuanya adalah blok negara Soviet, Afrika Selatan, dan Arab Saudi). Walaupun peran penting dimainkan oleh John Humphrey, warga negara Kanada, Pemeritah Kanada pada awalnya abstain dalam perhitungan suara tersebut, namun akhinya menyetujui pernyataan tersebut di Rapat Umum.2.2. Hak Asasi Manusia di Dunia

HAM memiliki konsep yang berbeda dari setiap negara, baik sebelum diratifikasi oleh PBB dan setelahnya.

a. HAM menurut konsep Sosialis:

1).hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat;

2).hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada;

3). negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.

b.HAM menurut konsep negara-negara Barat:

1).ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak;

2).ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas;

3).filosofi dasar: hak asasi tertanam dalam diri individu manusia;

4).hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara.

c.HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:

1).Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan kodratnya;

2).Mesyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga;

3).Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

d.HAM menurut konsep PBB:

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan

PBB" Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.

Roosevelt" Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian... [Di masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional..." . Sejak tahun 1957 konsep HAM ini dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu :

1).Hak ekonomi, sosial, dan budaya

2). Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik

3).Protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional.

Pada sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966, ketiga dokumen tersebut diterima dan diratifikasi. 2.3. Faktor-Faktor Pendorong Terciptanya Penegakkan HAM

a. Adanya peraturan yang dibuat untuk melindungi HAM

1).Hak Asasi dalam 1945

Secara tegas, hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

2).Hak Asasi Manusia dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 merupakan ketetapan yang khusus memuat piagam hak asasi manusia serta pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Melalui ketetapan ini, MPR menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara serta seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan permasalahan mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Melalui ketetapan ini pula DPR dan presiden ditugaskan untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Piagam atau deklarasi Internasional

Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Raja John Lockland. Isi dari piagam ini adalah Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan negara Inggris dan memberikan hak-hak kepada penduduk kerajaan.

Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles II yang memuat jaminan seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan dengan semena-mena kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris sebagai tuntutan kepada Prince of Orange dan memuat pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan pemilihan parlemen harus bebas.

Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yang mengndung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Tuhan. Semua manusia dianugerahi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan untuk menikmati kebahagiaan (life, liberty, and property). Pemikiran ini mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika untuk memberontak melawan penguasa Inggris tahun 1776.

dan Warga Negara), 14 Juli 1789

Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai pahlawan terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Revolusi ini diprakarsai oleh Jean Jacques, Voltaire, dan Montesquieu dengan semboyannya liberte, egalite, dan fraternite (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan).

Naskah ini diusulkan T. Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat) yang memuat 14 pasal sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

1).Magna Charta (Piagam Agung) 15 Juni 1215

2).Hobeas Corpus Act, 1674

3).Bill of Right (Pernyataan Hak Asasi Manusia) 1968

4).Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika),5).Declaration des Droits de LHommet du Citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia)6).Right of Self Determination, Januari 1918

7).The Four Freedom (Empat Kebebasan) 1941

8).The Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948

Naskah ini dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) yang memuat kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dari segala kekurangan.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan

PBB" Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.BAB III

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

3.1. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda:2005). Sesuai dengan Pasal 1 (3), Pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasionnal yang berlaku.

HAM di Indonesia didasrakan pada Konstitusi NKRI, yaitu Pembukaan UUD 1945 (alinea I), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30), UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hhak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

3.2. Permasalahan HAM Analis Terkini di Indonesia

Pada kenyataannya, masalah itu muncul dari masyarakat yang selalu merasa dirugikan, perlakuan kurang baik dari aparat pemerintah yang sebenarnya ikut menjunjung tinggi hak asasi manusia atau sifat egois yang berlebihan untuk menuntut HAM (hak asasi manusia) daripada KAM (kewajiban asasi manusia).

Selain itu masalah HAM yang masih selalu saja dibicarakan disebabkan oleh masih banyaknya pelanggaran atau kepalsuan. Masalah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaan yaang dimiliki setiap orang dapat dimiliki oleh setiap individu tanpa beda. Upaya penegakkan HAM di Indonesia, masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1) Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain.

2) Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad hoc.

3) Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

4) Masalah hakim, ternyata tidak begitu mudah menentukan para calon hakim ad hoc di luar hakim karir, meskipun sampai sekarang sudah begitu lantang orang berbicara tentang pelanggaran HAM dan banyak pelatihan-pelatihan dan penanaman hak asasi manusia. LSM hak asasi manusia pun ternyata tak banyak yang tersedia. Banyak tokoh-tokoh HAM yang telah terikat oleh tugas di lembaga-lembaga lain.

5) Sulitnya mencari jaksa sebagai penuntut umum sebab hanya orang yang berpengalaman penuntutan saja yang diangkut atau kata lain sifatnya tertutup.

6) Masalah pembahasan acara peradilan yang belum tuntas, masih tersisa pertanyaan banding dan langsung saja dari peradilan tingkat pertama langsung ke Mahkamah Agung.

3.3. Penegakan HAM dalam Proses Pemecahan PermasalahannyaProgram penegakkan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005) meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakkan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakkan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut;

a. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional.

c. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.

d. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah serta memberantas korupsi.

e. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.

f. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi/menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen.

g. Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat negara.

h. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

i. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakkan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.

j. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, serta pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan accountable.

k. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.

l. Penyelamatan barang bukti accountability kinerja berupa dokumen/arsip lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakkan hukum dan HAM.

m. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas hukum dan HAM.

n. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada.

o. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan, baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia.

p. Peningkatan fungsi intelejen agar aktivitas terotisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban.

q. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika/obat berbahaya melalui identifikasi serta memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan menghukum para pengedarnya secara maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN

Setiap orang yang baru terlahir ke dunia ini memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat dalam dirinya, sebab hak-hak tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sejarahnya, Hak Asasi Manusia sampai sekarang sejak proklamasi Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, beberapa negara telah memproklamasikan deklarasi yang serupa. Contohnya meliputi Bill of Rights di

Serikat" Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Perancis.

Sudah menjadi kewajiban bagi tiap-tiap negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap individu. Baik itu negara maju ataupun negara adidaya seperti Amerika Serikat pun pasti memiliki peraturan perundangan yang berfungsi mengatur Hak Asasi Manusia.

Indonesia pun memiliki peraturan untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945 BAB XA tentang HAM pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

PAGE 1