Upload
nguyenhanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
HHD dan hkd 2017MENUJU TERWUJUDNYAKOTA BAGI SEMUA
Karya Cipta infrastruKtur permuKiman
Edisi 10 tahun XVOktober 2017
KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
HHD dan hkd 2017MENUJU TERWUJUDNYAKOTA BAGI SEMUA
02|Edisi 10Tahun XV
20
daftar isi Edisi 10/tahun XVOktober 2017
042615
10
04 berita utamaHHd dan HKd 2017 Menuju TerwujudnyaKota Bagi semua
08 liputan khususditjen Cipta Karya Ajak MasyarakatBangun infrastruktur Permukiman
10 info baruRibuan Rumah di Kalimantan selatanTelah Terlayani Air Minum
11 Cipta Karya Rancang Pencahayaan stadion Utama GBK Agar Hemat Energi dan Ramah Lingkungan
12 Cipta Karya Tangani Kumuh di Tangerang selatan
13 Kota Pontianak siap Menuju Waterfront City
14 Cipta Karya Ubah Wajah Kabupaten Bantaeng
15 PBL Kalsel selesaikaninfrastruktur Pendukung Revolusi Mental
16 satker PsPLP Provinsi KalselAdakan Lomba Memilah sampah (3R) Tingkat sd
17 RTP BengkuluWujud Gerakan Revolusi Mental
18 inovasiPerlunya Keterpaduan sektor dalam Penanganan Kumuh di Provinsi Bengkulu
20 Bukit Teletubies MendukungKawasan Wisata Prambanan-Kalasan
22 sudahkah Kita MembayarRetribusi Pengelolaan sampah ?
24 Kawasan seluas 311.47 Hektar di Papua Barat Masih Kumuh
26 Belajar dari Thailand:Baan Mankong, Penanganan PermukimanKumuh dan Penyediaan Perumahan MBRBerbasis Komunitas
30 sebaiknya anda tahuPemenang Lomba FotoHari Habitat dunia 2017
32 lensa CkPenanaman pohondi wisma atlet kemayoran
33 Upacara sumpah Pemuda 2017
34 seputar kitaCipta Karya Pemenuhi KebutuhanAir Bersih dan sanitasi di Pos Pengungsian Erupsi Gunung Agung
Cipta Karya Ajak Masyarakat Bandung Peduli sanitasi
Kementerian PUPR Bangun infrastruktur Lingkungan Ramah Lanjut Usia
13
Tahun XVEdisi 10 |03
editorialpelindungsri Hartoyo
penanggung Jawabrina agustin indriani
dewan redaKsidwityo a. soeranto, adjar prajudi, rina farida,
dodi Krispratmadi, muhammad sundoro
pemimpin redaKsimardi parnowiyoto
penyunting redaKsiardhani p, indah raftiarty er, astaf aji pranaya
bagian produKsiari iswanti, bramanti nawang sari, dewi savitri,
rizqiah darmawiasih
bagian administrasi & distribusifajar drestha birawa, Harniati ulfah
Kontributorsri murni edi K, taufan madiasworo,
tanozisochi lase, diana Kusumastuti, dian irawati, marsaulina pasaribu, didiet a. akhdiat,
boby ali azhari, prasetyo, ade syaiful rachman, meike Kencanawulan, Komang raka maharthana,
sandhi eko bramono, astiana Harjanti, andika budi prasetya, bhima dhananjaya, airyn saputri Harahap, meinar manurung
alamat redaKsiJl. pattimura no. 20, Kebayoran baru 12110
telp/fax. 021-7245754
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id
Cover :Penataan Kawasan di Kampung Sasirangan, Banjarmasin
http://ciptakarya.pu.go.id
@ditjenck
@ditjenciptakarya
ditjen Cipta Karya
ditjen Cipta Karya
Urban October: Affordable Homes and Open Cities
Majelis Umum PBB telah berhasil menulis dalam lembaran sejarah dunia khususnya di bulan Oktober, yakni Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD). HHD diperingati pada setiap hari Senin di minggu pertama bulan Oktober
mulai dari tahun 1985, sedangkan HKD pada hari terakhir di bulan Oktober dimulai dari tahun 2013. Tema HHD kali ini adalah Housing Policies: Affordable Homes (Mewujudkan Rumah yang Terjangkau), dan HKD bertema Innovative Governance, Open Cities (Inovasi Kepemerintahan Menuju Terwujudnya Kota Bagi Semua).
Tema HHD tahun 2017 memandang aspek perumahan sebagai salah satu elemen penting yang memiliki atributif transformatif New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) untuk menghadapi tantangan dan peluang laju urbanisasi. Hal ini disebabkan sebagian besar lahan perkotaan diperuntukkan sebagai kawasan permukiman yang merupakan pusat dari dimulainya segala aktivitas masyarakat perkotaan. Selain itu, aspek perumahan berperan sebagai katalis dalam pembangunan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan mitigasi kerentanan di perkotaan. Segala bentuk investasi yang ditanamkan untuk aspek penyediaan perumahan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan perkotaan dan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
Pada HKD tahun 2017, penekanan pada kota disebabkan saat ini sudah hampir separuh penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Kota yang terbuka, beragam, dan kooperatif merupakan tren yang mengarah pada tata kelola perkotaan modern. Ini adalah inovasi yang mendorong pembangunan perkotaan dan modernisasi tata kelola perkotaan. Tata kelola perkotaan yang inovatif seharusnya dapat menyesuaikan dan mengeksplorasi para pemangku kepentingan dengan pendekatan kemitraan, termasuk kemitraan publik swasta yang lebih fleksibel dan akuntabel, menarik modal sosial untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dana pemerintah yang memastikan dampak investasi yang merata.
Tagline HHD 2017 pada perumahan yang layak huni bukan sekedar fisik rumah, tapi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk memenuhi “layak huni” seperti kepastian bermukim, ketersediaan pelayanan prasarana dasar, bahan bangunan, fasilitas dan infrastruktur, keterjangkauan, kelayakan tinggal, kemudahan akses, lokasi dan kesesuaian budaya. Sedangkan HKD 2017 berfokus dalam membangkitkan diskusi pada semua tingkat pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait mengenai bagaimana menerapkan inisiatif yang konkret untuk memperbaiki tata kelola perkotaan dalam konteks pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan. (Redaksi)
04|Edisi 10Tahun XV
Urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai permasalahan, namun dapat menjadi peluang sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth) untuk mengurangi kesenjangan sosial dan spasial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan mendorong tanggung jawab sosial.
berita utama
HHD dan hkd 2017 MENUJU TERWUJUDNYAKOTA BAGI SEMUA
Bulan Oktober ini dikenal sebagai Bulan Perkotaan atau biasa disebut Urban October yang ditandai de
ngan perayaan Hari Habitat Dunia pada setiap hari Senin pertama bulan Oktober dan diakhiri dengan Hari Kota Dunia yang dirayakan setiap tanggal 31 Oktober. Hari Habitat Dunia merupakan salah
satu cara merefleksikan keadaan kota dan hak dasar setiap orang untuk memiliki tempat tinggal yang layak, hal tersebut juga mengingatkan kepada dunia bahwa se tiap orang bertanggung jawab untuk mem bentuk masa depan kota secara berkelanjutan. Tahun ini, Hari Habitat Dunia jatuh
pada tanggal 2 October 2017 dan merupakan Hari Habitat Pertama yang diselenggarakan setelah New Urban Agenda (NUA) ditetapkan sebagai platform pembangunan perkotaan ber kelanjutan yang sejalan dengan SDGs. Tema Hari Habitat Dunia tahun 2017 adalah Housing Polices: Afforable Homes. Tema tersebut
Tahun XVEdisi 10 |05
me ngangkat tema terkait penyediaan hunian yang terjangkau. Peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2017 merupakan salah satu bentuk komitmen dan kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengimplementasi kan New Urban Agenda (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan. Agenda Baru Perkotaan menempatkan perumahan sebagai inti dari pembangunan perkotaan yang inklu sif dan berkelanjutan, mendorong inisiatif penciptaan hunian untuk seluruh kalangan, khususnya MBR dengan penye diaan ruang terbuka, infrastruktur, dan pelayanan dasar yang layak. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tanpa perencanaan yang baik untuk menghadapi tingkat urbanisasi masyarakat yang tinggi akan mengakibatkan pelayanan prasarana dan sa rana tidak seimbang dengan jumlah pen duduk. Permasalahan ini pada ak hirnya menimbulkan permasalahan ku muh di perkotaan. “Target pengentasan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar di wilayah per kotaan, dari tahun 2015 hingga tahun 2017 progres kawasan kumuh yang ditangani sudah mencapai 6.763 hektar. Menurutnya, pengentasan kawasan ku muh
menjadi salah satu target Ke men terian PUPR yang kemungkinan belum bisa tercapai pada 2019. Dari be berapa kota yang terlihat signifikan pe ru ba hannya diantaranya Yogyakarta, Su ra baya, Balik papan, Pontianak dan Se ma rang,” terangnya. Sejumlah sasaran pembangunan in
fra struktur menjadi fokus Kementerian PUPR selama periode 20152019. Ca paian dan target mencakup tujuan meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan energi; mendukung konektivitas bagi penguatan daya saing; serta infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Sementara, Dirjen Cipta Karya Sri
Sejumlah sasaran pembangunan infrastruktur menjadi fokus Kementerian PUPR selama periode
2015-2019.
06|Edisi 10Tahun XV
Hartoyo menjelaskan, penanganan kumuh bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, maupun masyarakat. “Memang tidak mudah untuk menangani permasalahan kawasan kumuh per kotaan, karena tidak hanya masalah bi dang Cipta Karya, tetapi perbaikan ka wasan juga harus diikuti dengan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah, contohnya Kampung Nelayan Tambak Lorok di Semarang diperbaiki dengan teknologi rumah apung,” tutur Sri Hartoyo. Selain itu, dalam rangka mengurangi kekumuhan juga menormalisasi Banjir Kanal Timur Semarang, mengadakan perbaikan drainase dan sanitasi sehingga kawasan kumuh berubah menjadi kawasan yang layak huni. Rayakan Bulan Perkotaan Kementerian PUPR Gelar Pameran FotoKementerian PUPR menggelar pameran foto yang bertema “Mewujudkan Kota yang Ramah Bagi Semua” di Taman Ayodya Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2017). Lomba foto diikuti oleh 735 peserta masyarakat umum yang menghasilkan
se banyak 3.264 foto. Adapun pemenang lomba foto diraih oleh juara I yaitu Giri Wijayanto dari Yogyakarta, juara II Arief Adhari dari Jakarta Selatan, dan juara III diraih Ismail Abdul Muthalib dari Bekasi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, lebih dari setengah jumlah penduduk dunia tinggal di perkotaan yang artinya dunia telah bertransformasi menjadi planet kota. Bahkan setahun yang lalu, dunia telah menyepakati Agenda Baru Perkotaan (NUA) sebagai landasan bagi pem bangu nan perkotaan yang mene kan kan
pe ngelolaan urbanisasi menjadi sebuah pe luang dalam pembangunan di masa de pan dan bukan menjadi masalah bagi kota. “Untuk itu, saya berharap melalui pa meran foto hari ini, makna kota yang ra mah bagi semua dapat dipahami dan terus dikembangkan dan dijaga oleh semua pemangku kepentingan sehingga kita dapat bersamasama mendapatkan solusi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata nya. Upaya tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan permukiman layak huni. Menurut Lana, agenda baru perkota an menempatkan perumahan sebagai inti dari pembangunan perkotaan yang in klusif dan berkelanjutan, mendorong inisiatif penciptaan hunian untuk seluruh kalangan, khususnya MBR dengan pe nyediaan ruang terbuka, infrastruktur, dan pelayanan dasar yang layak. Pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam perumahan akan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pe ning ka tan kesejahteraan. “Kami berharap, terutama kepada rekanrekan di pemerintahan untuk dapat menangkap pesan pesan yang muncul dari fotofoto ini, sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan kota. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada para peserta Lomba Foto yang telah memberikan perhatiannya kepada permasalahan yang ada disekitar peruma han dan perkotaan,” tutur Lana.
Penataan Kawasan Kumuh Kota Jambi
Tahun XVEdisi 10 |07
Menteri PUPR Ajak Generasi Muda Menata Perkotaan Selain Lomba Foto, Kementerian PUPR tu rut merayakan Hari Habitat dan Hari Ko ta Dunia tahun 2017 dengan mengge lar acara Diskusi Panel di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (30/10/2017). Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono didampingi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, membuka Diskusi Panel dengan tema Kebijakan Hunian La yak dan Terjangkau tersebut. Menteri Basuki meminta agar anakanak muda Kementerian PUPR dipaksa untuk mengikuti diskusi ini. “Saya meminta khususnya generasi muda, dengan adanya diskusi ini harus ikut berpartisipasi, karena ini adalah dunia mereka nantinya. Para anak muda harus dipaksa agar mau belajar me ngenai penataan kota. Karena ini juga berkaitan dengan regenerasi yang ada di Kementerian,” ujarnya. Dengan adanya generasi muda yang ikut serta, Basuki mengharapkan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan ko ta yang tangguh dan inklusif. Karena pada diskusi panel itu, anak muda dapat memberikan masukan terhadap ke bijakan dan mendorong komitmen ber sama antar pemangku kepentingan untuk me wujudkan hunian layak dan ter jangkau kepada seluruh masyarakat, khu susnya Masyarakat Berpenghasilan Ren dah (MBR).
“Melalui diskusi ini kita mengharapkan berbagai masukan untuk mewujudkan kota terbuka dengan inovasiinovasi dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pembangunan. Utamanya adalah kota yang bisa diakses untuk semua atau city for all,” jelasnya. Sementara, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan, pada dasarnya seluruh daerah perkotaan disentuh, diharapkan Pemerintah Daerah harus lebih res ponsif. Dengan begitu penanganan ku muhnya akan lebih baik dan dapat me ningkatkan capaian 0 persen luasan kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2019.
Diskusi panel dibagi menjadi be berapa sesi pada panel pertama meng hadirkan narasumbernarasumber antara lain Ahli kebijakan Perumahan Encep R Mar sadi, Herbert Barimbing (habitat form humanity), Ummu Azizah Mukarnawati (Holcim Indonesia), Taubat Samad (World Bank) dan Tito Murbiantoro yang akan membahas mengenai Hunian Layak dan Terjangkau. Sementara, pada sesi kedua akan menghadirkan narasumber seperti Sandiaga Uno (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Emil Salim (Ahli Ekonomi), Meitya Rose (UCLGAspac), Risnawati Utami (Ohana Indonesia), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi, Wicaksono Sarosa (Praktisi Perencanaan Kota), Ahmad Rifai (Kota Kita Foundation dan Ikbal Al Asy’ari (Alumni APUFY). Pada panel kedua ini, akan membahas mengenai Inovasi Kepemerintahan Menunjuk Terwujudnya Ko ta Terbuka. Selanjutnya puncak Hari Habitat Du nia dan Hari Kota Dunia tahun 2017 akan diselenggarakan pada tanggal 67 November 2017 yaitu pameran yang bertema Menuju Terwujudnya Kota Layak Huni, Produktif dan Berekelanjutan, serta talk show dengan berbagai narasumber.(Redaksi)
Sementara, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan, pada dasarnya seluruh daerah
perkotaan disentuh, diharapkan Pemerintah Daerah harus lebih responsif.
Jembatan Penghubung Antar Kelurahan Dari Hasil Penataan Kali Buntung
08|Edisi 10Tahun XV
liputan khusus
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya terus membangun infrastruktur di berbagai daerah dalam rangka mewujudkan pemukiman layak dan berkelanjutan.
Ditjen Cipta Karya Ajak Masyarakat Bangun Infrastruktur Permukiman
Untuk itu, dalam rangka penyebarluasan informasi terkait pembangunan infrastruktur permu ki
man, serta memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2017, Ditjen CIpta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat (PUPR) melakukan netizen visit dan press tour ke Kota Banjarmasin, Ambon, dan Pontianak. Dengan mengajak netizen yakni para blogger, instagrammer, vlogger, dan public figure, serta media nasional, perjalanan di Kota Banjarmasin, diawali dengan melakukan susur sungai untuk melihat infrastruktur pendukung Kota Pusaka Banjarmasin Direktorat Bina Penataan Ba ngunan. Kasatker BPB Provinsi Kalsel Syamsul Bahri, saat mendampingi rombongan me ngatakan, pembangunan ruang ter bu
ka hijau di pinggir sungai selain untuk mewujudkan visi Banjarmasin sebagai Kota Sungai juga berfungsi untuk menahan arus air pasang sungai kearah permukiman dan dermaga transportasi air. “Di Banjarmasin jika hari libur atau sore hari, di RTH 0 km, Ruang Terbuka Publik Bekantan dan tentunya Siring Menara Pandang, diserbu oleh masyarakat. Se lain menjadi jogging track dan tempat bersantai, Siring Menara Pandang sudah berevolusi menjadi pasar terapung baru di tengah kota, sehingga wisatawan tidak perlu jauhjauh lagi untuk ke pasar terapung,” ungkap Syamsul. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ban
jarmasin, Khuzaimi mengin for ma si kan, sa at ini untuk Siring Menara Pan dang pada akhir pekan tercatat 10.000 wisatawan berkunjung. Untuk mengembangkannya perlu ditunjang oleh infrastruktur yang mumpuni. “Tahun ini kita membangun dermaga terapung untuk kenyamanan wisatawan, kita berharap jumlah dermaga terapung dapat ditambah melalui dana APBN oleh Kementerian PUPR,” harap Zimi. Selain infrastruktur di tepi sungai di Kota Banjarmasin, tim netizen juga melakukan kunjungan ke kawasan Kemu ning Kota Banjarbaru, yang penataan ku muhnya ditangani oleh Direk torat Pe ngembangan Kawasan Permukiman (PKP) dan Rumah Susun Santriwati Pondok Pesantren Darussalam di Mar tapura. Selanjutnya, dilakukan press tour untuk melihat pembangunan infrastruktur di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sesdit jen Cipta Karya Rina Agustin menje laskan, Ditjen Cipta Karya memiliki pro gram untuk mengurangi kawasan kumuh yaitu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program tersebut dibuat untuk mengentaskan kawasan kumuh yang ada di berbagai daerah.
Tahun XVEdisi 10 |09
Kota Ambon dengan luas wilayah 377 km2 atau setara 37.700 ha selaiknya bisa menjadi salah satu contoh daerah yang telah berhasil mengurangi jumlah kawasan kumuh. Dari tahun 2014 luasnya mencapai 102,64 ha berkurang secara bertahap menjadi 87,64 ha (2015), 65,21 ha (2016), hingga 43,05 ha pada tahun ini. “Target kami nol persen untuk tahun 2019 nanti, tapi tentu perlu komitmen dan sinergi dari semua pihak termasuk sharing data dan lainlain,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Ismail Usemahu. Namun yang terpenting, menurut Ismail, sinergisitas antarpihak terkait harus diba rengi oleh adanya sinkronisasi program terarah. Misalnya program sosialisasi mengenai infrastrukur yang gencar dilakukan pemerintah Kota Ambon kepada masyarakat sejalan dengan program pengelolaan limbah. Rina menambahkan bahwa dalam kun jungannya ini juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mensosialisasikan program pemerintah menuju pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat sejalan yang sejalan dengan tema yang diangkat oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dalam memperingati Hari Habitat dan Hari Kota Dunia yang ja tuh tepat di bulan Oktober. “Pada intinya seluruh dunia menyadari bahwa pemukiman itu penting sehingga kita harus peduli. Hampir semua kegiatan ma syarakat, baik ekonomi, wisata, dan
bangunan infrastruktur permukiman, yak ni Kampung Nelayan Beting dan Tam belan Sampit, serta dilanjutkan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Parit Mayor. Diawali dengan menyusuri infrastruktur di Kampung Nelayan Beting, Rina Agustin mengungkapkan, bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai terhadap ka wasankawasan permukiman ini bisa mem bawa perubahan terhadap kon disi masyarakat, “Pemerintah sudah mem bangun Kawasan Beting ini, ja la nan ling kungan, sarana prasarana se perti jem batan, jadi kita tidak hanya me nyediakan fisik tetapi secara tidak lang sung mengajak untuk samasama men jaga ling kungannya, juga bahu mem bahu meningkatkan ekonomi ma sya rakat,” tutur Rina. Lebih lanjut Rina meyakini dengan kondisi masyarakat yang sudah tergugah ini Pemdanya juga sudah peduli Hal tersebut terlihat di lapangan, sudah banyak kegiatan yang dilakukan dengan APBD, sehingga citacita atas program 1000100 bisa tercapai. “Kalau kita naikkan ke permukaan, Kota Pontianak ini bisa jadi contoh untuk kotakota lainnya yang dilintasi sungai, mudahmudahan bisa tertular di kota lain,” harap Rina. Kemudian, masih di Provinsi Kalimantan Barat, dilanjutkan mengun jungi rumah swadaya di kawasan beting, Kota Pontianak dan dan Perumahan Mega Asri 2 Kabupaten Kuburaya yang terkait dengan Pembiayaan Perumahan.(Teks: Didik-RandalDIY/Redaksi)
budaya awalnya dari pemukiman,” ucap Rina. Dalam kunjungannya kali ini Rina berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat ikut berkontribusi memberikan du kungan berupa alokasi dana yang be rasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga tidak ber gantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat saja. Namun secara nasional, pemerintah pusat telah menganggarkan dana dari APBN sebesar 0,30% untuk potensi penanganan kumuh di seluruh wilayah tanah air. Kemudian rangkaian kegiatan press tour ditutup di Kota Pontianak, kawa san permukiman kumuh Provinsi Kaliman tan Barat, dengan meninjau 3 lokasi pem
10|Edisi 10Tahun XV
info baru
Program hibah air minum APBN ada lah suatu upaya percepatan pe nambahan jumlah sambungan ru mah (SR) baru dengan pemberian hi bah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN.
Ribuan Rumah di Kalimantan Selatan TELAH TERLAYANI AIR MINUM
Fungsinya sebagai insentif untuk me laksanakan peran dalam pe nyeleng garaan pelayanan penyediaan
air mi num sampai dengan output ter sambungnya air minum kepada ma sya rakat.
Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Satker PSPAM) Provinsi Kalimantan Selatan melaku kan
pemantauan ke beberapa kabupaten yang menerima program hibah air minum perdesaan tahun 2017.
Kepala Sat ker PSPAM Provinsi Kalimantan Selatan En dra Bekti Nusantara yang juga Ketua Provincial Project Management Unit (PPMU) hibah air minum Provinsi Ka li man tan Selatan, Ra
bu (18/10/2017) me nga takan jumlah SR yang terpasang hing ga saat ini total 7.228 SR baik untuk hibah air minum per kotaan maupun per desaan yang terdapat di Kabupaten Ba rito Kuala, Ta pin, Balangan Hulu Su ngai Selatan, Hulu Su ngai Utara, Ko tabaru, Tanah Laut, dan Ban jar.
“Sementara untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan hibah air minum per desaan masih belum selesai dikarenakan dikerjakan dengan swadaya masyarakat. Masih belum selesai dan dalam tahap pemesanan, rencananya akan dipasang 100 SR,” pungkas Endra.(Teks: HRD-Randal KALSEL/ari)
Tahun XVEdisi 10 |11
info baru
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang didampingi oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo menerima kunjungan bersama dari Panasonic Corporation, pada Senin malam (09/10/2017).
Cipta Karya Rancang Pencahayaan Stadion Utama GBK Agar Hemat Energi dan Ramah Lingkungan
peninjauan tersebut Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono.
Sementara Sri Hartoyo mengatakan, saat ini sudah dilakukan pemasangan kursi dan kabel tension untuk penguatan struktur atap yang nantinya akan memikul beban solar cell dengan ka pa sitas 420 KWP yang mampu meng hasilkan ratarata 1.470 KWH/hari se jak matahari terbit sampai terbenam. Keseluruhan energi listrik ini akan di salurkan untuk kebutuhan beban listrik gedung SUGBK baik untuk AC/lampu/pompa, komputer, server dan beban lainnya di siang hari,
Menteri PUPR bersama rom bongan melakukan penin jauan sistem pen cahayaan terbaru
yang berkekuatan hingga 3.500 lux di Sta dion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Se nayan, Jakarta.
Hal tersebut dilakuakan untuk memastikan kualitas penerangan dan sound system. Basuki menyatakan, bahwa renovasi yang dilakukan akan membuat seluruh venue menjadi lebih baik, termasuk dari sisi penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Salah satunya penggunaan LED lighting system pada Stadion Utama GBK yang memiliki kualitas pencahayaan tiga kali lebih baik dari sebelumnya dan diperkirakan mampu menghemat konsumsi listrik hingga 50%.
“Semua teknologi di Stadion Utama GBK ini disiapkan untuk opening ceremony Asian Games pada Agustus 2018 dan nantinya juga dilengkapi dengan tena ga surya untuk sumber listriknya sehingga lebih ramah lingkungan,” ujar Ba suki. Turut hadir mendampingi dalam
yang bersinergi dengan sumber pembangkit listrik yang ada (PLN atau Genset).
Sri Hartoyo menambahkan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya terus berupaya penyelesaian pem bangunan infrastruktur/renovasi ve nue olahraga dan wisma atlet untuk men dukung Asian Games XVIII 2018 di Jakarta dan Palembang. Kementerian PUPR sendiri menargetkan penyelesaian venue olahraga GBK dan penataan ka wasan GBK akan selesai bertahap hingga rampung seluruhnya akhir tahun ini. Pada bulan Oktober akan rampung Stadion Re nang (Aquatic), bulan November, akan selesai renovasi Istana Olahraga (Istora) dan Desember 2017 akan diselesaikan Stadion Utama GBK, Training Facility, Stadion Tenis Indoor dan Outdoor, Stadion Madya, Softball, Gedung Basket dan Lapangan Baseball. Sedangkan untuk lapangan Hoki dan sepakbola ABC sudah selesai terlebih dahulu. (Teks: ari)
12|Edisi 10Tahun XV
info baru
Selain pembangunan infrastruktur berskala masif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong pembangunan berbagai infrastruktur permukiman, dan penataan kawasan kumuh di perkotaan.
Cipta Karya Tangani Kumuh di Tangerang Selatan
Sebagai bentuknya adalah, melalui program peningkatan jalan infrastruktur kawasan kumuh yang
di laksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Ditjen Cipta Karya di Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong yang telah rampung pada Oktober 2017.
Pembangunan tersebut dilaksana kan pada kondisi wilayah padat penduduk, dimana infrastruktur tersebut sangat bermanfaat guna menekan kawasan
Se la tan berdasarkan kajian penyusunan RP2KPKP Kota Tangerang Selatan,” ujar Andreas.
Sarana dan prasarana lingkungan ma syarakat menjadi kewajiban pemerintah dalam pembangunan dan peme liharaannya, serta lingkungan yang layak huni bebas dari kumuh meru pakan kebutuhan dasar masyarakat, mengingat target 100% air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak,” tutur Rudy PPK Randal Provinsi Banten.(Teks: Afq/Ero-RandalBanten/dewi)
ku muh dan menciptakan kondisi lingku ngan yang layak huni. Pekerjaan penataan kawasan tersebut berupa paving block, drainase, udit dan Tembok Penyangga Tanah (TPT).
Kasatker PKP Provinsi Banten Andreas mengungkapkan, pemilihan loka si merupakan hasil verifikasi Surat Ke putusan Kumuh oleh Wali Kota Tange rang Selatan. “Pembangunan infra struktur di Kecamatan Setu dan Ke camatan Serpong Kota Tangerang
Tahun XVEdisi 10 |13
Dua kelurahan di Kecamatan Pontianak Timur, yakni Kelurahan Tambelan Sampit dan Banjar Sarasan, menjadi fokus Pemerintah Pusat dalam penataan kawasan pinggiran Sungai Kapuas.
Kota Pontianak Siap Menuju Waterfront City
ker ja strategis pembangunan di Kota Pon tianak. Tahun 2017 ini semua program tersebut sudah berjalan, yaitu melakukan penataan di kawasan Banjar Sarasan dan Tambelan Sampit, seperti penataan jalan beton, jembatan, serta pe nataan kawasan di pinggiran Sungai Kapuas.
Pemerintah Kota Pontianak sendiri turut mendukung Gerakan 1000100 khu susnya dalam penataan kawasan ku
Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang masuk dalam lima kota prioritas pembangunan dan
penataan pemukiman di sepanjang ping giran sungai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na sional (RPJMN) 20152019.
Pemerintah Daerah dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR sedang melakukan upaya percepatan dan sinkro nisasi program sebagai rencana
info baru
muh. Seperti yang pernah diungkap kan Wali Kota Pontianak Sutarmidji beberapa waktu lalu, pihaknya sangat terbantu dengan program Ditjen Cipta Karya ini, dengan tujuan tercapainya 100 persen akses air minum aman, 0 persen luasan wilayah kumuh, dan 100 persen akses penduduk terhadap sanitasi yang layak.
Sementara itu, dipilihnya dua kelurahan tersebut tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan Ditjen Cipta Kar ya di Kota Pontianak, dimana kualitas ling kungan yang tidak memadai, hingga rendahnya tingkat kesehatan, yang menjadi permasalahan di dua kelurahan tersebut.
Pemerintah berupaya mewujudkan sis tem perkotaan nasional untuk mengurangi kesenjangan antara kotakota di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, salah satunya di Kota Pontianak. Kawasan metropolitan baru ini adalah bentuk kegiatan merevitalisasi kawasan untuk menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian sehingga ke depan bisa menjadi aset pendapatan bagi daerah.
Jadi tahun ini akan kita kebut terus untuk penataan pinggiran sungai di dua kelurahan tersebut,” kata Sutarmidji.(Teks: alf-RandalKalbar/ari)
14|Edisi 10Tahun XV
info baru
Cipta Karya Ubah Wajah Kabupaten Bantaeng
Ditjen Cipta Karya melalui Satker PIP Kabupaten/Kota mewujudkan hal tersebut melalui program Ko
ta Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan salah sa tunya terdapat di Kampung Gusung, Kelurahan Malaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
“Dengan dana BDI sebesar Rp. 51.170.000 dan swadaya Rp. 1.570.000, kami dapat menyelesaikan program de ngan pekerjaan penutupan saluran drai nase, pembuatan jalan, dan pembua tan taman. Hal ini dapat terlaksana ten tunya dengan partisipasi dan bantuan masyarakat setempat yang begi tu antusias merespon kegiatan ini de ngan anggapan untuk perubahan kam pung bersama,” kata Kepala Satker PIP Kabupaten Bantaeng yang diwakili PPK Satker PIP Kabupaten Bantaeng Ami ruddin Nur saat kunjungannya di lapa ngan, Jumat (27/10/2017) di Ban taeng.
Sementara Yunus, salah satu warga setempat mengatakan, sebelumnya war ga tidak merasa yakin dengan prog ram ini tetapi setelah melakukan rembuk dengan warga, maka dirinya menerima dan memberikan kesempatan
Dalam hal ini penanganan kawasan kumuh hendaknya dapat memperlihatkan perubahan wajah kampung dan dapat merubah kebiasaan dari masyarakat untuk menjaga keberlanjutan di lingkungan agar lebih bersih, nyaman, rapih, terarah, dan tertata.
un tuk program ini. Setelah melihat hasilnya, mereka sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah dan juga Kementerian PUPR dengan program KOTAKU.
“Kampung kami yang dulunya kumuh sekarang sudah mulai terlihat bersih dan rapi. Bukan hanya itu, yang paling kami
salut adalah dimana salah satu lokasi yang dulunya kandang sapi diubah menjadi taman yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk beraktifitas, seperti menjemur padi dan juga digunakan oleh anakanak setempat untuk bermain bola dan naik sepeda,” kata Yunus.(Teks: Jamal-Randal Sulsel/ari)
Tahun XVEdisi 10 |15
info baru
PBL Kalsel Selesaikan Infrastruktur pendukungRevolusi Mental
Kasatker PBL Provinsi Kalsel Syamsul Bahri mengatakan, pembangunan RTP Revolusi Mental termasuk ke dalam Ruang Terbuka Hijau. “Pada tahun ini kita membangun dua RTP yaitu di RTH
Revolusi Mental merupakan jargon pemerintahan era Joko Widodo yang memiliki tujuan memperbaiki karakter masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Sebagai pendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satker Penataan Bangunan
dan Lingkungan (PBL) Provinsi Kaliman tan Selatan membangun infra struktur pendukung Revolusi Mental be rupa Ruang Terbuka Publik (RTP).
Bekantan Kota Banjarmasin dan RTH Vander Pijl di Kota Banjarbaru yang sudah terlaksana 100%,” tutur Syamsul.
“RTP dibangun dalam rangka membangun karakter mental masyarakat dimana RTP akan dimanfaatkan sebagai ruang publik dan media informasi terkait pem bangunan dan ideologi kebangsaan. Apakah nanti dengan cara seremonial, festival atau pemutaran video yang men dukung program pemerintah karena nantinya di RTP akan dipasang videotron,” jelas Syamsul, saat ditemui Senin (16/10/2017).
Syamsul menambahkan, Taman Be kan tan dan Vander Pijl sendiri me rupakan tempat berkumpulnya ma syara kat baik pagi dan malam hari dan su dah menjadi ruang publik sejak lama. Tentunya penempatan RTP disana adalah hal tepat, sekarang tinggal menyusun dan membuat konten informasi publik yang substansif untuk memanfaatkan RTP tersebut dalam merevolusi mental.(Teks: HRD-RandalKalsel/ari)
16|Edisi 10Tahun XV
info baru
Satker PSPLP Provinsi Kalsel Adakan Lomba Memilah Sampah (3R) Tingkat SD
Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Lurah Mantuil, Mukhlisin. Kepala Satker PSPLP Provinsi Ka
limantan Selatan yang diwakili PPK Pem binaan Teknis Penyehatan Ling kungan Setia Dinnoor mengatakan, lom ba yang dilaksanakan adalah lomba memilah sampah (3R) dan lomba men cuci tangan, sebagai upaya untuk men didik anakanak agar lebih peduli ter hadap lingkungan.
“Selain itu peserta lomba yang terdiri dari siswa kelas 6 Sekolah Dasar diajak ke TPS 3R di sekitar SD Mantuil 2 yang sudah selesai dibangun pada tahun ini melalui Satker PSPLP Provinsi Kalsel. Oleh karena itu kita perlihatkan bagaimana proses pemilahan sampah dan operasional dari TPS. Alih pe ngetahuan ini penting supaya menjadi ge tok tular kepada siswa, teman, dan keluarga siswa dalam memperkenalkan pengelolaan sampah secara 3R,” jelas Setia.
Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Kampanye Edukasi Bidang PLP Tahun 2017 di SDN Mantuil 2 Kota Banjarmasin, Selasa (11/10/2017).
Lanjut Setia, pola 3R sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah serta aplikatif dalam kehidupan seharihari. “Kita berharap anakanak
ini mau melakukan pemilahan sampah dan memanfaatkan TPS 3R supaya ling kungan tetap terjaga,” ujar Setia. (Teks: HRD Kalsel/ari)
Tahun XVEdisi 10 |17
RTP Bengkulu Wujud Gerakan Revolusi Mental
Hal ini sejalan dengan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 ser
ta rencana strategis Kementerian PUPR.Kepala Satker PBL Provinsi Beng
ku lu, Melky Rusera mengungkapkan, pem bangunan RTP tersebut dimak sudkan untuk mempresentasikan pena ta an bangunan yang selaras dengan ling kungannya, dan mempresentasikan se buah lingkungan yang aman, nyaman, bersih, indah, dan dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.
“RTP ini nantinya sebagai wujud dari penataan ruang dalam mendu kung Gerakan Indonesia Mandiri dan ju ga dapat dimanfaatkan sebagai wadah ba gi masyarakat Bengkulu dalam me nya lurkan bakat dan kreatifitasnya di bidang seni, budaya dan pendidikan,” ung kap Melky, beberapa waktu lalu di kan tornya.
Dimas, salah satu pengunjung yang telah memanfaatkan keberadaan RTP ini mengungkapkan apresiasinya terhadap dibangunnya ruang terbuka publik.
“Dengan adanya tempat seperti ini (RTP) masyarakat jadi memiliki tempat dalam menggelar pentas seni karena
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental yang menginstruksikan kementerian atau lembaga untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bengkulu melaksanakan Pembanguan Ruang Terbuka Publik (RTP) Revolusi Mental di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu.
tempatnya sudah dilengkapi dengan pang gung dan tempat duduk penonton. Se lain itu juga karena dekat pantai jadi tempat ini juga bisa menjadi tempat berkumpul dan bersantai bersama keluarga,” terang Dimas.
Pembangunan RTP Pantai Jakat ini meliputi pembangunan amphiteatre, tem pat duduk penonton, dinding la yar, lam pu penerangan, dan Prasasti Na wacita. (Teks: Memo/Indah/Rdlbkl/ari)
info baru
18|Edisi 10Tahun XV
kumuh dan permukiman kumuh dilihat dari kondisi bangunan gedung, kondi si jalan lingkungan, kondisi ketersediaan air minum, kondisi drainase, kondisi pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.
Selain itu, Satker PKP Bengkulu yang merupakan perpanjangan DJCK dalam me wujudkan nol persen kawasan kumuh di tahun 2019 juga menerapkan 2 pola dalam penanganan kumuh. Yang pertama adalah pola pencegahan, dimana pada pola ini Satker PKP melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian agar lingkungan yang telah ditangani tidak kumuh kembali. Yang kedua yaitu dengan pola peningkatan kualitas. Pada pola ini, Satker PKP melakukan kegiatan pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.
Untuk mewujudkan citacita pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh, Kasatker PKP Bengkulu, Era Puspita berharap adanya keterpaduan antar sektor dalam penanganan kumuh di Bengkulu. Sehingga permasalahan seperti air bersih, masalah sampah dan lim bah, serta tata bangunan dan proteksi kebakaran dapat dikerjakan bersamasama dengan satker sektor yang terdapat di lingkungan DJCK.
“Penanganan kumuh sematamata ti dak hanya membuat jalan lingkungan atau memperindah suatu kawasan tetapi dengan memerhatikan 7 kriteria per mukiman kumuh. Banyak masalah in frastruktur yang harus di lengkapi seperti tidak teraturnya bangunan, tidak
Pengentasan kawasan kumuh merupakan salah satu dari amanat RPJMN dan Nawacita dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dengan tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%.
Perlunya Keterpaduan Sektor dalam Penanganan Kumuh di Provinsi Bengkulu
Program pengentasan kawasan kumuh ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Gerakan 1000100.
Melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Bengkulu, penanganan ka wasan kumuh Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan memerhatikan 7 kriteria permukiman kumuh sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pada Pasal 5 dan 6 disebutkan bahwa kriteria perumahan
inovasi
Memoden H. Praja *)
Tahun XVEdisi 10 |19
inovasi
tersedianya air minum, drainase dan pengelolaan air limbah yang tidak layak, serta prasarana sampah dan proteksi kebakaran. Sehingga jika setiap sektor di lingkungan DJCK dapat terpadu dalam menyusun program dan rencana kegiatan seharusnya pengentasan kawasan kumuh di Bengkulu dapat tercapai tepat waktu di tahun 2019 sesuai dengan amanat RPJMN” harap Era.
Banyak hal yang telah dilakukan Satker PKP Bengkulu dalam mengurangi luasan kawasan kumuh di Kota Bengkulu. Salah satunya adalah bertemu langsung dengan Wali kota Bengkulu guna membahas dan mengevaluasi capaian kumuh di Kota Bengkulu pada bulan Juni 2017 yang lalu.
Dalam pertemuan tersebut Wali kota Bengkulu Helmi Hasan, mengungkapkan apresiasinya kepada Satker PKP yang telah bersedia ”jemput bola” dalam melakukan penanganan kawasan kumuh di Kota Bengkulu.
“Pertemuan ini hendaknya dilak sanakan secara kontinyu, karena untuk melaksanakan program harus ada sinergi antara semua pihak terkait. Pemerintah Kota telah menyiapkan program “BENGKULU BISA” sebagai sarana untuk mengintervensi anggaran dalam pe na nganan kumuh. Konsepnya kami mem berikan
reward atau “apo kendak ma syarakat” untuk memotivasi mereka agar berperan aktif dalam pembangunan,” ujar Helmi.
Selain dengan Pemerintah Kota Beng kulu, Satker PKP juga melakukan hal yang sama terhadap Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan guna mempercepat penanganan kumuh di kabupaten tersebut. Kegiatan tersebut berupa lokakarya untuk membantu kabupaten tersebut dalam mempersiapkan perencanaan dan keaku ratan data terkait pengentasan kumuh di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan.
“Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memastikan keakuratan data pendukung penanganan kumuh karena data tersebut sangatlah diperlukan untuk mem verifikasi lokasi dan luas kawasan yang akan ditangani agar nantinya tidak terjadi “salah sasaran” dalam pembangunannya,” ungkap Era dalam Lo kakarya Percepatan Penanganan Ku muh pada Juli 2017 lalu.
Selain dengan kegiatan reguler, penanganan kumuh di Provinsi Bengkulu juga dilaksanakan melalui kegiatan yang berbasis masyarakat, salah satunya adalah melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan program dimana mulai dari perencanaan
dan pekerjaan fisiknya dilaksanakan oleh masyarakat yang dibantu fasilitator melalui Oversight Consultant (OC).
Dengan mengangkat tema kota layak huni, produktif, dan berkelanjutan, program KOTAKU telah mampu membantu Satker PKP dalam memberdayakan masyarakat agar merasa memiliki atas pembangunan yang dilaksanakan se hingga tujuan dari pencegahan kumuh kembali dalam ter cipta.
“Jika masyarakat sudah mempunyai rasa memiliki atas suatu infrastruktur, ma ka masyarakat tanpa diminta pun pasti akan menjaga infrastruktur yang telah dibangun tersebut sehingga diperlukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat agar lingkungan yang telah dibangun tidak kumuh kembali,” tutur Era.
Untuk mempercepat penanganan kumuh di perdesaan, Kasatker PKP Bengkulu juga telah membentuk tim dalam melakukan survei langsung untuk memperoleh datadata luasan kumuh yang terdapat di tingkat perdesaan di selu ruh kabupaten/kota Provinsi Bengkulu.
*) Penulis adalah staf pada Unit Kerja Randal PIP Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Ciptga Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20|Edisi 10Tahun XV
Bukit Teletubies Mendukung Kawasan WISATA Prambanan-Kalasan
inovasi
Tri Rahayu *) Kawasan perdesaan memiliki beragam potensi, diantaranya ialah potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia, yang apabila dikelola secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan pada gilirannya akan mampu menyejahterakan masyarakatnya.
Salah satu kawasan perdesaan yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa adalah ka
wasan Candi Prambanan dan Candi Ka lasan. Kawasan tersebut berada di sisi timur Kabupaten Sleman, yang memiliki kekayaan warisan budaya sangat besar. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, melalui Perda Provinsi D.I Yogyakarta 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Yog yakarta Tahun 20122025, bahwa ka wasan Prambanan dan Kalasan meru pakan kawasan wisata purbakala dan budaya. Pengembangan Kawasan Candi PrambananKalasan didasarkan pada be berapa isu dan permasalahan an tara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana atau infrastruktur penunjang kepariwisataan di Kawasan PrambananKalasan dan sekitarnya untuk memenuhi standar kualitas pelayanan dan daya saing produk yang berskala internasional. Jalur transportasi sangat terbatas dengan kondisi jalan yang mayoritas belum
standar terutama di dataran tinggi (Siwa Plateu), serta terbatasnya sum ber air bersih, merupakan masalahan yang dihadapi.
Kawasan Prambanan – Kalasan terbagi menjadi 3 klaster yaitu, klaster 1 meliputi Candi Sambisari dan sekitarnya
dengan pusat layanan terdekat di Kecamatan Kalasan, klaster 2 meliputi Candi Prambanan dan sekitarnya dengan pusat layanan terdekat di Kota Prambanan, klaster 3 Kawasan Perbukitan Prambanan (Siwa Plateu) dengan pusat layanan di Kota Prambanan serta daya
Tahun XVEdisi 10 |21
inovasi
ta rik wisata berupa Taman Wisata Ratu Boko, Candi Banyunibo, Candi Ijo, Arca Gupala, Tebing Breksi, Candi Barong, Batu Papal, Lava Bantal, Omah Dome dan Bukit Teletubies.
Bukit Teletubbies Domes merupakan daya tarik wisata alam perbukitan di Desa Wisata Rumah Domes dekat dengan objek wisata Tebing Breksi dan Candi Ijo di Prambanan. Bukit Teletubbies Domes termasuk ke dalam pengembangan klaster 3 Kawasan PrambananKalasan, berada di Dusun Ngelepen, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Jarak lokasi Bukit Teletubies dari Kota Yogyakarta sekitar 21 km. Pengembangan wisata di lokasi ini mendapat pendampingan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Desa Wisata Rumah Domes Sumberharjo.
Bukit Teletubbies Domes semakin meng geliat sejak Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Provinsi D.I Yogyakarta merampungkan pem bangu nan pada tahun 2017, dimana perencanaannya dilakukan tahun 2016 de ngan berkoordinasi dengan Pokdarwis se tempat.
Penataan kawasan tersebut meliputi ak ses jalan menuju lokasi, gardu pandang, gazebo, bangku taman, mushola, toilet, dan area parkir. Seluruh pembangunan sarana dan rasarana tersebut telah selesai pada bulan Mei 2017.
Pembangunan tersebut akan sema kin menguatkan integrasi paket wisata Bukit Teletubies dengan Rumah Dome, Tebing Breksi, Candi Ijo, Candi Ratu Boko, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masya rakat, dengan kemudahan akses bagi jalan perekonomian sehingga dapat me ngurangi angka kemiskinan dan pe
ngangguran, berkurangnya kesen ja ngan pertumbuhan antar wilayah, me nyeim bangkan pembangunan per de saan dan perkotaan, serta mengop ti malkan pe ngelolaan potensi sumber daya perdesaan.
*) Penulis adalah pejabat fungsional TBP Madya/PPK Perencanaan dan Pengendalian PIP D.I Yogyakarta, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected], [email protected]
22|Edisi 10Tahun XV
Kegiatan Pengumpulan Sampah di Kompleks Perumahan PLN Durentiga, Jakarta Selatan
inovasi
Ade Putra Firmansyah *)
Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, mengenai besaran retribusi untuk pelayanan persampahan di rumah kita masingmasing, serta berapa sebenarnya besaran biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sampah setiap bulannya dari tiap rumah.
Sudahkah Kita Membayar Retribusi Pengelolaan Sampah ?
Sudahkah pula kita mengetahui, bah wa hampir sebagian besar biaya dari masyarakat terkait ret
ribusi pelayanan persampahan di Indonesia, hanya untuk membayar biaya pengumpulan sampah dari rumah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah, siapa yang membayar biaya pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, serta siapa pula yang membayar biaya pemrosesan akhir di TPA sampah. Pertanyaan ini seharusnya mengetuk pemikiran kita semua selaku masyarakat, yang tentunya menghasilkan sampah dalam seluruh aktifitas kehidupan kita.
Besaran Biaya Pengelolaan SampahBiaya pengelolaan sampah mencakup biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Dalam
hal biaya investasi disediakan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Dae rah, sebagaimana umumnya meka nisme yang dilakukan di Indonesia, maka masyarakat hanya perlu untuk membayar sebagian biaya operasipelihararawat dari infrastruktur pengelolaan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan retribusi sampah. Sementara sisanya, disubsidi oleh Pemerintah Daerah. Dalam kajian yang dilakukan oleh Direktorat Pengem bangan Penyehatan Lingkungan Per mukiman pada tahun 2016, dipe roleh hasil perhitungan kebutuhan biaya operasipelihararawat dalam menge lola sampah secara konvensional (dikumpulkan ke TPS sampah, diangkut ke TPA sampah, serta diolah dengan proses lahan urug terkendali pada TPA sampah), secara swakelola, mencapai Rp 400.000/
ton, yang terdiri dari Rp 200.000/ton untuk biaya pengumpulan sampah, Rp 120.000/ton untuk biaya pengangkutan sampah, dan Rp 80.000/ton untuk biaya pem rosesan akhir sampah.
Jika timbulan sampah yang diha silkan adalah 0,6 kilogram sampah/hari/jiwa, serta diasumsikan sebuah ru mah atau Kepala Keluarga memiliki 5 orang anggota keluarga, maka akan dihasilkan 3 kilogram sampah/hari/KK atau 90 kilogram sampah/bulan/KK atau setara dengan 0,09 ton sampah/bulan/KK. Jika biaya pengelolaan sampah yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 400.000/ton, maka biaya operasipelihararawat yang perlu disediakan adalah Rp 36.000/bulan/KK, yang seharusnya merupakan sharing antara retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Tahun XVEdisi 10 |23
inovasi
Mekanisme Pembayaran Retribusi Pe nge-lolaan SampahPembayaran retribusi pengelolaan sampah selama ini dilakukan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Pembayaran ini sesungguhnya digu nakan hanya untuk membayar biaya operasipelihararawat pengumpulan sam pah dari rumah ke TPS sampah. Sementara, biaya pengangkutan sampah dan biaya pemrosesan akhir sampah di TPA sampah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut, kita perlu menyadari, bahwa hingga saat ini, tanggung jawab masyarakat secara langsung hanya untuk pembayaran biaya pengumpulan sampah saja, sementara biaya pengangkutan sampah dan biaya pem rosesan akhir sampah disubsidi oleh Pemerintah Daerah, yang salah sa tunya juga bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
Hingga saat ini, belum terdapat sua tu mekanisme yang baku terkait penarikan retribusi pengelolaan sampah untuk ma syarakat. Ada sejumlah kawasan permukiman elit yang membayar ret ribusi pengelolan sampah hingga mencapai Rp 100.000/bulan/KK untuk pengumpulan sampah, namun banyak juga dijumpai biaya retribusi pengelolaan sampah hanya mencapai Rp 5.000/bulan/KK. Dalam sejumlah kasus ditemui, masyarakat merasa berkeberatan untuk mem bayarkan retribusi sampah, karena me rasa sudah menyelesaikan sampahnya sendiri dengan membuang ke TPS di kawasan pasar atau di arm roll container
yang diletakkan Pemerintah Daerah pada berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Jika kita menilik pada biaya penge lolaan sampah yang seharusnya men capai Rp 36.000/bulan/KK, ma ka se baiknya biaya maksimal ret ri busi penge lolaan sampah untuk pe ngum pulan sam pah adalah sebesar Rp 18.000/bu lan/KK, dimana sisanya sebesar Rp 18.000/bulan/KK dibayarkan oleh Peme rintah Daerah, yang selama ini belum dibayarkan oleh masyarakat untuk pengangkutan sampah dan pemrose san akhir sampah. Dasar perhitungan be saran untuk retribusi dari masyarakat ter kait pengelolaan sampah, adalah total biaya
yang harus diterima oleh Pe merintah Daerah selaku penanggung jawab utama pengelolaan sampah di sebuah kota atau kabupaten, adalah sebesar Rp 36.000/bulan/KK, dimana merupakan pen jumlahan dari retribusi pengelolaan sam pah dari masyarakat dan dari subsi di Pe merintah Daerah.
Selain itu, mekanisme penarikan retribusi pengelolaan sampah harus diatur secara lebih tegas, seperti misalnya penggabungan dengan rekening air minum yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), rekening listrik, atau pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang harus menjadi pesan bagi kita semua, bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah adalah tanggung jawab kita semua selaku masyarakat yang tentunya menghasilkan sampah, dan ikut berpartisipasi secara konsisten dan taat dalam membayar retribusi pe ngelolaan sampah yang nilainya dite tapkan Pe merintah Daerah melalui Pe raturan Daerah.
*) Staf fungsional pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]
Kegiatan Pengangkutan Sampah Menuju TPA Sampah Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat
24|Edisi 10Tahun XV
inovasi
Tahun anggaran 2017, Dirjen Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Satker PKP Provinsi Papua Barat terus menggenjot penanganan kawasan kumuh di wilayah Papua Barat. Tahun ini penanganan kawasan kumuh masih terbatas di 2 kota, yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong.
Kawasan Seluas 311.47 Hektar di Papua Barat Masih Kumuh
Dalam menangani kumuh ini, Satker PKP bekerjasama dengan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang tahun
ini mendapatkan alokasi dana APBN senilai Rp. 8 Miliar untuk 2 kota. Di kota Manokwari penanganan kumuh berada di kawasan Distrik Manokwari Barat men dapatkan alokasi dana Rp 500 juta, se mentara di Kota Sorong senilai Rp. 7.5 Miliar yang terbagi pada 15 kawasan atau kelurahan.
Program penanganan kumuh oleh Ko taku, mengacu pada Permen Nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh dan harus direview. Review pertama tentang base line 1000100 yang mengacu pada Permen 2 tahun 2016 yang memiliki 19 indikator, sementara pada baseline 2015 hanya ada 15 indikator dan perlu adanya sinkronisasi.
Tim ahli pelatih KotaKu wilayah Pa pua Barat, M. Rusli mengakui, pe nanganan kawasan kumuh masih sa ngat terbatas, sebab sampai saat ini masih ada sekitar 311.47 Hektar kawasan kumuh. Sementara yang ditangani baru di Kota Sorong dan Manokwari. Khusus di Kota
Sorong, kawasan kumuh yang harus ditangani seluas 203.47 hektar yang berada di 36 kelurahan dan di Manokwari seluas 108 hektar yang terbagi di beberapa lokasi.
Di Manokwari, masih gunakan SK lama dengan penanganan kumuh ada di 3 kelurahan, yakni di Manokwari Barat, Manokwari Timur dan Wosi dengan to
tal luasas kawasan 108 hektar. Namun yang mendapat dana stimulant hanya 1 kelurahan di Kelurahan Manokwari Barat seluas 7,32 hektar.
Dijelaskan Rusli, dalam penanganan kumuh ini anggaran bersifat stimulant dari pemerintah pusat yang dikucurkan ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di daerah, sebagai lembaga
Lilis Suryani *)
Tahun XVEdisi 10 |25
inovasiyang mengkoordinir pelaksanaan kegiatankegiatan peningkatan kualitas per mukiman di tingkat kelurahan.
Koordinator Konsultan Program Kota ku wilayah Sorong, Robert Frank meng ungkapkan, penanganan kumuh di Kota Sorong berdasarkan SK baru memiliki target kawasan kumuh seluas 203,47 hektar dengan kawasan yang ditangani berada di 36 kelurahan. Sesuai acuan dalam penanganan kumuh yang mendapat dana stimulant dari pe merintah pusat baru sebesar 51,7 hektar yang berada di 15 kelurahan.
Dicecar indikator kawasan kumuh, sebut Robert karena masalah keteraturan bangunan, akses jalan dan masalah ketersediaan jaringan drainase, keter sediaan air minum dan sanitasi serta masalah sampah dan kebakaran.
Roberth mengakui, program KotaKu di papua Barat belum begitu banyak mengurangi kawasan kumuh, sebab tahun 2016 lalu masih dalam tahap perencanaan. Namun, Satker PKP Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meng eksekusi sejumlah kawasan kumuh di wilayah Kota Sorong, salah satunya di komplek Kali Remu dan Kampung Malawi yang kini lebih tertata dan bersih.
Untuk mengurangi indikator kumuh, tegas Robert butuh kolaborasi semua pihak terkait, yakni pemerintah pusat melalui Satker PKP, KotaKu, Pemerintah daerah dan pihak swasta. “Pengurangan
indicator butuh kolaborasi semua instansi dan badan usaha. Jika mau berkolaborasi pasti bisa karena jika diselesaikan sendiri oleh Kotaku atau PU tidak bisa selesai. Kolaborasi masalah utama,” tegas Robert.
Dirinya berharap, kolaborasi semua pihak segera terwujud agar base line mencapai 100 0 100 tercapai dan Papua
Barat menjadi daerah yang terbebas dari ka wasan kumuh dan sanitasi serta air bersih tersedia. “Memang dukungan dari Wali Kota Sorong sudah nampak, terutama dari kegiatannya memang sudah ada tetapi belum teridentifikasi,” tukasnya.
Ia menambahkan, apabila pokja PKP su dah dibentuk, dipastikan pelaksanaan
Program penanganan kumuh mengacu pada Permen Nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh dan harus di-review.
program penanganan kawasan kumuh bisa dilaksanakan, terutama oleh SKPD terkait. “Endingnya ada koordinasi lintas sektor agar arahnya satu. Butuh banyak dukungan dari instansi terkait, terutama kepala daerah agar mengintervensi SKPD untuk sigap dalam menangani ku muh. Persoalannya saat ini pemkab maupun pemkot mau gak menjadikan perencanaan kotaku ini sebagai perencanaan program mereka dalam kumuh. Ini sudah sampai DED dan OPD tinggal eksekusi anggarannya,” kata Robert.
*) Penulis adalah staf pada Unit Kerja Randal PIP Provinsi Papua Barat Direktorat Jenderal Ciptga Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26|Edisi 10Tahun XV
inovasi
Wahyu Restriono *)
Thailand, sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang juga mengalami tantangan urbanisasi seperti layaknya Indonesia.
Belajar dari Thailand: Baan Mankong, Penanganan Permukiman Kumuh dan Penyediaan Perumahan MBR Berbasis Komunitas
Urbanisasi di Thailand berkembang setelah dimulainya Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Na
sional pertama di tahun 1961 yang mendorong negara agraris ini menjadi ne gara industri.
Survei di tahun 2008 menunjukkan, Thailand memiliki sekitar 6.300 ko munitas miskin perkotaan dengan 1,6 juta keluarga berpenghasilan rendah dan le bih dari 720 ribu keluarga berada di Bang kok.
Menyediakan kebutuhan infrastruk tur dasar bagi masyarakat miskin perkota an tentunya membutuhkan inovasi. Sulit untuk mengatasi meningkatnya ke butuh an infrastruktur permukiman ma sya rakat mis kin strategi konvensional dengan kon sep pembangunan berbasis supply. Hal ini yang menjadikan Pemerintah Thailand melakukan perubahan para digma. Kemiripan karakteristik, sosial dan budaya masyarakat serta kesuksesan me ngubah paradigma tersebut yang men jadikan Thailand pembelajaran dan prak tik terbaiknya dapat direplikasi di Indonesia.
Program Baan MankongSiklus tumbuh dan berkembangnya per mukiman kumuh tidak lepas dari keterbatasan akses masyarakat miskin akan pemenuhan kebutuhan infra
radigma yang terjadi untuk memutus siklus ini.
Salah satu praktik terbaik di Thailand adalah program Perumahan Kolektif Baan Mankong yang diluncurkan oleh Pemerintah Thailand pada bulan Januari 2003, sebagai bagian dari upaya untuk menangani masalah perumahan warga kota termiskin di negara tersebut. Program ini menyalurkan dana pemerintah da lam bentuk subsidi infrastruktur dan pinja m an perumahan dan tanah lunak langsung ke masyarakat miskin, yang merencanakan dan melaksanakan perbaikan terhadap perumahan, lingkungan, layanan dasar jaminan kepemilikan, dan mengelola ang garan mereka sendiri. Alihalih memberikan unit perumahan kepada keluar ga miskin individu, program Baan Mankong (“Secure Housing” di Thai
struktur terutama perumahan. Rumah yang dibangun pemerintah maupun sek tor swasta tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, karena mereka memiliki dukungan finansial yang terbatas. masyarakat miskin pada umumnya tidak menyukai perumahan di flat (rumah susun) karena mereka telah kehilangan komponen terpenting dalam hidup yaitu “komunitas”. Akibatnya, orang miskin tidak dapat membayar dan tidak dapat me miliki cukup pendapatan untuk membayar biaya transportasi harian dan biaya hidup yang tinggi karena rumahrumah baru berada jauh dari tempat asalnya, sehingga mereka menjual rumah mereka, kemudian kembali ke lokasi asli di kawasan kumuh atau menempati daerah baru. Lingkaran tersebut akan berulang selamanya jika tidak ada perubahan pa
Tahun XVEdisi 10 |27
inovasiland) menempatkan masyarakat ku muh Thailand (dan jaringan komunitas mereka) di tengah proses pengembangan solusi komprehensif jangka panjang untuk masalah tanah dan perumahan kota di Thailand.
Program ini dilaksanakan oleh Community Organization Development Ins titute (CODI) yang merupakan sebuah organisasi masyarakat di bawah Ke men terian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia. Komunitas ma syarakat miskin be kerja sama erat dengan Pemerintah Dae rah, profesional, universitas dan LSM untuk mensurvei semua komunitas di kota mereka dan kemudian rencanakan proses peningkatan kualitas permukiman (upgrade) di semua komunitas di kota tersebut. Setelah rencana di seluruh kota selesai dan proyek peningkatan kualitas permukiman telah ditentukan, CODI me nyalurkan subsidi infrastruktur dan pin jaman perumahan langsung ke masyarakat.
Program Baan Mankong sekarang berada di tahun ketigabelas. Program ini telah dilaksanakan di 1.900 komunitas di 345 kota di 76 dari 77 provinsi di negara tersebut dengan menyediakan jaminan kepemilikan hunian bagi 97.867 rumah tangga.
Elemen Kunci di Baan Mankong1. Pembiayaan Fleksibel
Program Baan Mankong meran cang sistem keuangan sedemikian rupa se
hingga memungkinkan komunitas me ngelola program itu sendiri. Sumber ke uangan dapat mengalir dengan cara yang fleksibel dan dapat dijangkau para ang gota komunitas, merencanakan apa yang benarbenar mereka inginkan dan butuhkan. Saat sumber keuangan telah tersedia, masyarakat dapat melihat peluang untuk mengatur savings groups mereka, mencari lahan bersama, memulai negosiasi lahan mereka, dan belajar bagaimana merencanakan dan mengembangkan proyek dengan rekan dan jaringan di komunitas lain, dan bebas untuk mengembangkan solusi terkait lahan dan perumahan mereka sendiri.2. Kelompok Menabung (savings groups)
Untuk bergabung dalam program Baan Mankong masyarakat harus memiliki pembiayaan fleksibel yang cukup kuat yang dapat terhubung dengan basis pembiayaan kolektif masyarakat dan keterampilan pengelolaan uang yang telah dikembangkan melalui kegiatan simpan pinjam internal masyarakat mereka. 3. Kolektivitas
Persyaratan penting lainnya untuk mengikuti program peningkatan adalah masyarakat harus menemukan cara untuk melakukan sesuatu bersama, dan bahwa setiap orang di masyarakat (bahkan yang paling miskin) harus diserta kan dalam prosesnya sebagai cara un tuk menciptakan dan memperkuat or ganisasi. Melakukan halhal secara ko
lek tif menciptakan mekanisme penye imbang dan proaktif yang penting antara anggota masyarakat dan berbagai kekuatan dari luar seperti lahan kolektif, keuangan kolektif, manajemen kolektif, dan kesejahteraan kolektif.4. Dukungan Horizontal
Program Baan Mankong memberikan kesempatan pembelajaran untuk semua kalangan masyarakat untuk penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat miskin. Implementasi yang nyata adalah faktor yang paling berperan dalam menumbuhkan inspirasi dan kepercayaan diri masyarakat. Program ini juga membuka peluang besar bagi masyarakat untuk bekerja dan saling mendukung, menilai proyek dan, saling memberikan masukan antara komunitas di negara ini.5. Dukungan Teknis
Program Baan Mankong melibatkan tenaga arsitek, perencana, fakultas arsitektur, dan mahasiswa desain grafis dari banyak universitas di seluruh negeri untuk membantu masyarakat dalam penyusunan dan pengembangan rencana penataan dan desain perumahan yang berperan penting dalam proses peningkatan kualitas permukiman de ngan membantu masyarakat da lam mem visualisasikan solusi, dan kemam pu an presentasi profesionalnya meru pa kan un sur penting bagi keberhasilan program ini.
Metode PembiayaanTerdapat dua sumber dana utama dalam program Baan Mankong yaitu subsidi untuk infrastruktur total sekitar 80.000 Baht per rumah tangga (sekitar 2.500 USS) yang terbagi dalam infrastruktur, perumahan, pengembangan kapasitas dan biaya pengelolaan di tingkat ma syarakat, kota ,dan nasional, dan pin jaman perumahan dari dana bergulir CODI untuk perumahan dan lahan.1. Hibah dan Subsidi
a. Subsidi InfrastrukturSubsidi onsite upgrading: 25.000 baht (USD 715) perkeluarga untuk peningkatan atau perbaikan komunitas. Subsidi Rekonstruksi: 35.000 baht ($ 1.000) perkeluarga untuk masyarakat membangun kembali pemukiman mereka di tanah yang sekarang mereka tempati atau
28|Edisi 10Tahun XV
inovasiuntuk masyarakat yang pindah ke tanah yang berbeda dan membangun kembali di sana. Hal ini merupakan subsidi standar, namun dalam kasus khusus dimana biaya pengisian lahan atau infrastruktur sangat tinggi, subsidi per keluarga bisa mencapai 45.000 Baht (USD 1.285). Untuk melansekap permukiman yang baru saja ditingkatkan (20.000 Baht atau $ 600 per komunitas), untuk menghidupkan karakter visual komunitas baru (200.000 Baht atau $ 6.000 per komunitas), untuk membangun rumah sementara jika terjadi kebakaran atau penggusuran (18.000 Baht atau $ 500 per komunitas), atau untuk membangun pusat komunitas (150.000 Baht atau $ 5.000 per komunitas)
b. Dukungan untuk koordinasi dan biaya administrasiHibah sebesar 5% dari total subsidi infrastruktur di bawah program ini disediakan bagi organisasi manapun yang dipilih komunitas masyarakat untuk membantu dan men dukung proses peningkatan kua litas permukiman mereka. Organisasi ini bisa berupa LSM, jaringan komunitas lain, universitas lokal, sekelompok arsitek, atau agen Pemerintah Daerah.
c. Pengembangan Kapasitas, Pembe lajaran, dan Biaya Koordinasi Na sionalMerupakan dukungan yang dibe rikan untuk berbagai kegiatan yang menyertai proses peningkatan ska la nasional yang besar, termasuk kunjungan antar kota, seminar di berbagai skala, pertemuan, pe la tihan, dukungan universitas dan LSM untuk bekerja dengan ko munitas, biaya koordinasi, onthejob training, dukungan untuk ke terlibatan ja ringan masyarakat da lam proses peningkatan, serta bia ya CODI.
2. Pinjaman Rumah dan TanahPinjaman lunak tersedia dari CODI
kepada keluarga untuk membeli lahan yang ada atau yang baru (dalam ka sus relokasi) dan memperbaiki atau membangun rumah mereka, dengan suku bunga dari pinjaman ke koperasi adalah 4%. Koperasi komunibas biasanya
menambahkan sekitar 23% margin dari tingkat CODI sehingga anggota akhir membayar sekitar 67%. Margin ini akan memungkinkan koperasi menyediakan biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengembangan komunitas lainnya, mengurus pembayaran terlambat atau gagal bayar. Plafon untuk pinjaman peruma han dan tanah adalah 300.000 Baht ($ 9.000) per keluarga, namun, ukuran pinjaman ratarata sekitar 200.000 Baht (6.400 USD). Semua pinjaman dibuat secara ko lektif ke koperasi komunitas, bukan pa da keluarga/perorangan. Dengan pinjaman perumahan dan tanah, koperasi masyarakat harus menabung hingga 10% dari jumlah yang mereka pinjam dari CODI.
Tipe-Tipe Peningkatan Kualitas Per mu-kiman (Upgrading)1. OnSite Upgrading
Peningkatan permukiman kumuh ada lah cara memperbaiki lingkungan se cara fisik dan layanan dasar yang ada, sekaligus menjaga lokasi, karakter, dan struktur sosial. Biasanya mengarah kepada peningkatan kualitas rumah, jalan dan ruang terbuka, tanpa perubahan atau penyesuaian pada ukuran tata letak atau plot. Selain memperbaiki kondisi fisik dan kualitas hidup masyarakat miskin ini, perbaikan fisik dapat menjadi batu loncatan bagi pengembangan lain seperti pendapatan, kesejahteraan, dan
usaha masyarakat.2. OnSide Reblocking
Reblocking adalah cara yang lebih sis tematis untuk memperbaiki infrastruk tur dan kondisi fisik di permukiman dengan membuat beberapa penyesuai an terhadap tata letak rumah dan jalan un tuk memasang saluran pembuangan, jalan setapak, dan untuk merencanakan ulang lokasi. Hal ini merupakan penyesuaian fisik dengan perencanaan yang lebih sistematis dengan cara tetap menjamin kelangsungan masyarakat, masyarakat kemudian dapat mengembangkan perumahan mereka secara bertahap. Ke tika memilih untuk melakukan reblocking, beberapa rumah biasanya harus dipindahkan dan sebagian atau selu ruhnya direkonstruksi. 3. OnSide Rekonstruksi
Dalam strategi peningkatan ini, permukiman benarbenar dibongkar dan di bangun kembali di lahan baru yang sama, baik di bawah sewa jangka panjang maupun setelah perundingan un tuk membeli tanah tersebut. Jaminan kepemilikan lahan di wilayah yang sudah diduduki seringkali memberi masyarakat kebutuhan dan dorongan yang sangat kuat untuk berinvestasi di perumahan me reka, melalui pembangunan kembali atau konstruksi baru. 4. Land Sharing
Land sharing adalah strategi perbai kan perumahan dan permukiman
Tahun XVEdisi 10 |29
inovasiyang memungkinkan pemilik tanah dan ma syarakat untuk berbagi tanah dan keuntungannya, dimana setelah kesepakatan dibagi menjadi dua bagian. Komunitas diberi pilihan, membeli atau menyewa satu bagian (biasanya bagian yang kurang menarik secara komersial dari situs) untuk merekonstruksi perumahan mereka, dan seluruh bagian lain tanah dikembalikan ke pemilik tanah untuk dijual semua atau untuk dikembangkan. Tidak ada aturan tentang bagai mana tanah dibagi, jumlah tanah yang didapat, ataupun berapa banyak yang dikembalikan kepada pemiliknya diselesaikan melalui negosiasi. sebagian mungkin berakhir dengan luas yang kurang dari sebelumnya, tetapi dengan kondisi yang lebih baik dan untuk membangun perumahan mereka yang aman. Pemilik tanah mendapat luas tanah yang lebih kecil, namun hasilnya adalah bahwa masyarakat miskin tidak akan lagi menjadi penghuni liar dan pemilik tanah akhirnya bisa mengembangkan tanah.5. Relokasi
Keuntungan terbesar dari strategi relokasi adalah menghasilkan jaminan kemanan perumahan di lingkungan baru yang dapat direncanakan dan dibangun masyarakat tanpa terlalu banyak kondisi eksisting yang menghambat. Masyarakat juga bisa mendapatkan hak pakai lahan mereka, kepemilikan langsung atau semacam sewa tanah jangka panjang. Situs relokasi bisa berada di dekatnya atau terkadang jauh dari komunitas yang ada, lahan kerja, struktur pendukung dan sekolah.Dalam semua kasus relokasi baik berada di dekat atau jauh dari lokasi, masyarakat harus menanggung biaya untuk membangun kembali rumah mereka di lokasi baru dan dalam kasus tertentu terdapat beban tambahan berupa
pembayaran pembelian tanah. Namun, jaminan kepemilikan cenderung menjadi dorongan besar untuk berinvestasi dalam pembangunan perumahan dan ling ku ngan di tempat baru.
Perbedaan Program Baan Mankong dengan Program Konvensional 1. Komunitas atau Organisasi masya
rakat miskin perkotaan dan jaringan nya adalah aktor kunci dan mengelola pendanaan dan keseluruhan manajemen, mereka juga me lakukan sebagian besar proses pem bangunan (bukan kontraktor) yang membuat pendanaan berjalan le bih baik dan membawa kontribusi ba gi mereka sendiri.
2. Kebutuhan akan penyediaan rumah dan infrastruktur didorong oleh dukungan komunitas yang siap melak sanakan proyek perbaikan dengan beragam bentuk kegiatan, ber
gantung dengan kebutuhan, prio ritas dan kemampuan masingmasing masyarakat (misalnya ma syarakat memilih cara meng gunakan subsidi infrastruktur).
3. Program Baan Mankong lebih dari sekedar peningkatan fisik, namun juga melibatkan masyarakat dalam merancang dan mengelola perbaikan fisik mereka sendiri. Sistem manajerial dan kepercayaan di kalangan masyarakat miskin juga membantu memicu penerimaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam proses pem bangunan kota yang lebih besar sebagai bagian kota yang sah dan sebagai mitra.
4. Instansi pemerintah bukan lagi peren cana, pelaksana dan manajer kons truksi yang mengantarkan untuk pe nerima manfaat.
5. Jaminan kepemilikan dinegosiasikan secara lokal dalam setiap kasus dan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pembelian lahan secara koperasi, kontrak sewa jangka panjang, pertukaran lahan atau hak pengguna.
*) Staf Subdit Kawasan Permukiman Perkotaan, Direktorat Pengembangan Ka wasan Permukiman, Ditjen CIpta Karya. Tulisan adalah hasil mengikuti kursus “CommunityBased Slum Upgrading” BangkokThailand
30|Edisi 10Tahun XV
sebaiknya anda tahu
Pemenang Lomba FotoHari Habitat Dunia 2017
Juara I Giri Wijayanto, DI. Yogyakarta
Trotoar Khusus Bagi Kaum DifabelKeberadaan trotoar bagi para pejalan kaki sangatlah penting. Saat ini pun pemerintah terus mendorong pembangunan trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Dan di atas trotoar pun diberikan tanda khusus bagi para kaum difabel sehingga mereka bisa berjalan dengan menggunakan panduan tanda khusus tersebut.
Juara II Arief Adhari, Jakarta Selatan
Sebagai fotografer, Arief mengaku tertarik untuk mengambil fotofoto ter kait berbagai fasilitas yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta untuk masyarakatnya. Keberadaan kota tua di Jakarta yang hingga kini terawatt dengan baik merupakan objek foto yang di kirimkan ke panitia lomba foto Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Tahun 2017.
Tahun XVEdisi 10 |31
Aceng Sofian
Bahauddin Raja Baso
Afrianto Silalahi
Ares Jonekson
Beny Agus Sugede
PEMENANG HARAPAN
Juara III Ismail Abdul Muttalib, Jakarta
Sebagai seorang fotografer, Ismail Abdul Muttalib merupakan orang yang suka akan tantangan. Tak hanya hobi untuk mengambil foto tentang keindahan alam, objek foto yang humanis merupakan salah satu objek foto yang sering diambilnya.
(Teks: Ristian/Staff Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR)
32|Edisi 10Tahun XV
lensa CK
Penanaman pohon di wisma atlet kemayoran
Tahun XVEdisi 10 |33
upacara sumpah pemuda
2017
34|Edisi 10Tahun XV
seputar kita
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Jawa Barat menggelar Festival Peduli Sanitasi dengan membuat talk show yang bertema Peduli Sampah, Peduli Jawa Barat, Minggu (22/10/2017).
Kampanye dilakukan dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia tahun 2017, Cipta Karya Jabar me ngajak masyarakat yang sedang ber olahraga di car free day Dago Bandung untuk peduli lingkungan hidup melalui Festival Peduli Sanitasi. Acara talkshow dihadiri oleh Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Kepala BBWS Citarum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota De pok serta para Duta Sanitasi Jawa Ba rat tahun 2017. (Teks: triyunia/danang/randaljabar/ari)
Cipta Karya Ajak Masyarakat Bandung Peduli Sanitasi
Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Lingkungan Ramah Lanjut Usia
Cipta Karya Pemenuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi di Pos Pengungsian Erupsi Gunung Agung
Tingginya akan permintaan air bersih dan sanitasi di pos pengungsian erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Sekretaris Ditjen Cipta Karya, telah menginstruksikan agar sisa sarana dan prasarana yang ada untuk dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan kondisi di lapangan dengan dikoordinir oleh Kepala Satker Pe ngembangan SPAM Provinsi Bali.
Adapun kendaraan yang diserahterimakan berupa mobil tangki air kapasitas 4000 liter untuk pendistribusian air bersih sebanyak 10 unit dan 6 unit dump truck sebanyak untuk penanganan sampah bencana Gunung Agung. (Teks: Randal_Bali/ari)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut peringati Hari Kelanjutusiaan Dunia 2017 pada Selasa (03/10/2017) di Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Rina Agustin, memamparkan bagaimana Kementerian PUPR menyelenggarakan pembangunan In frastruktur yang menjamin lingkungan ra mah lanjut usia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
“Bangunan gedung befungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan harus meliputi aspek keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian, yakni di setiap gedung harus memiliki jalur pedestrian, tersedia rambu dan marka guided block khu sus tersedia jalur pemandu untuk tuna netra lansia, pemakai kursi roda atau ram masuk ke gedung. Hal tersebut sudah diterapkan di setiap gedung di Kementerian PUPR,” ujar Rina. (Teks: Dewi)