TUGAS KELOMPOK HUKUM PERDATA INTERNASIONALANALISIS KASUS STATUS PERSONAL STATUS PERSONAL DALAM STATUS ANAKDisusun Oleh : AiniNurulIman Ade Dharmawan FitriaAdiyta RezkyFebriyani 110111090068 110111090090 110111090138 110111090161

Dosen Pengajar :

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS HUKUM BANDUNG 2011

BAB I PENDAHULUANDalam peristiwa hukum kita sering menghadapi orang dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi Negara, hukum bisnis, serta bidang hukum lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita mengenal Hukum Perdata Internasional (HPI). HPI berarti berbicara tentang hukum perdata yang mengandung unsur asing (foreign elements). Suatu kasus akan dianggap HPI apabila unsur asing (foreign elements) didalamnya . HPI pada prinsipnya hanya sebagai kaidah penunjuk yaitu yang berkaitan dengan kaidah mana yang akan berlaku terhadap suatu kasus (choice of law/ choice of court) dan juga pengadilan mana yang berhak mengadilinya (choice of forum). Asas-asas dan pola berpikir HPI sudah dapat dijumpai dan tumbuh di dalam pergaulan masyarakat di masa Kekaisaran Romawi (abad ke-2 SM s/d abad ke-6 SM) seiring dengan pertumbuhan kebudayaan Barat (western civilization) di Eropa Daratan. Seperti yang dikatakan diatas, unsur asing tersebut harus dikualifikasikan. Istilah kualifikasi Qualification (Prancis), Clasification / Characterisierug (Inggris), Qualificatie (Belanda). Kualifikasi adalah penggolongan peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kaidah-kaidah HPI dan hukum materiil. Contoh berkaitan dengan Domisili. Macam-macam kualifikasi: Kualifikasi fakta: Adalah Kualifikasi atas sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan system hukum yang seharusnya berlaku Kualifikasi Hukum Adalah Penggolongan seluruh kaidah hukum ke dalam bidang-bidang kategori hukum tertentu yg telah ditetpkann sebelumnya Contoh:

Kita mengenal klasifikasi hukum perdata ke dalam hukum tentang orang, benda, perikatan, pewarisan dsb. Lebih lanjut hukum tentang benda dibedakan ke dalam hukum intestatis benda bergerk dan tetap atau peristiwa pewarisan testamenter dan ab

TEORI KUALIFIKASI Menurut sudargo Teori Kualifikasi dibedakan pada 3 macam: Teori Kualifikasi menurut Lex Fori Teori Kualifikasi menurut Lex Causae Teori kualifikasi yang dilakukan secara otonom (autonom qualification)

Kualifikasi menurut Lex Fori Franz Kahn dan Bastin Adalah Kualifikasi yang harus dilakukan menurut hukum materiil pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan Artinya perkara HPI ini hars dikualifikasi menurt system hukum Negara sang hakim kecuali berkaitan dengan: Kualifikasi kewaganegaraan Kualifikasi benda bergerak tetap Kualifikasi suatu kontrak yg ada pilihan hukumnya Kualifikasi berdasarkan konvensi Internasional

Kelebihan Lex Fori 1. hakim sangat menganl dan menguasai hukumnya 2. Perkara relative lebih mudh diselesaikan Kelemahan Lex Fori

1. menumbulkan ketidak adilan. Kualifikasi menurut Lex Causae Adalah Kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan system serta ukuran dari keseluruhan hukum yang berkaitan dengan perkara. Artinya harus ditentukan kaidah HPI mana dari Lex Fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku.

Dasar2 Teori Statuta Tumbuhnya teori statuta diawali oleh seorang tokoh Post Glassator : Accursius yang mengatakan: Bila seseorang yang berasa dari kota tertentu di Italia, digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu. Gagasan Accursius menarik perhatian Bartolus de Sassoferato (Bapak HPI). Bartolus mencetuskan Teori Statuta, yang dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum perselisihan secara metodik dan sistematik. Upaya yang dilakukan oleh Bartolus : a. Mengembangkan asas2 yang dapat digunakan secara praktis mementukan wilayah berlaku dari setiap aturan hukum untuk

yang berlaku di sebuah kota di Italia.

b. Mengklasifikasi tentang jenis-jenis hubungan atau persoalan hukum apa saja yang mungkin dimasukkan ke dalam lingkup berlaku statuta2 sebuah kota. c. Menyimpulkan apakah statuta dari sebuah kota di Italia : - dapat diberlakukan juga bagi orang2 yang bukan warga kota yang bersangkutan ? - dapat memiliki daya berlaku juga di wilayah kota yang teritorialitas) bersangkutan (ekstra-

Kesimpulan Teori Statuta : 1. Statuta-statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok : a. Statuta Personalia Statuta-statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum personal orang. b. Statuta Realia Statuta-statuta yang berkenaan dengan status benda. c. Statuta Mixta Statuta-statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan 2. yaitu : A. Statuta Personalia hukum. atau status

Setiap jenis statuta dapat ditentukan ruang lingkup atau wilayah berlakunya secara tepat,

Objek pengaturan : orang dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Lingkup berlaku : ekstra-teritorial, berlaku juga di luar wilayah.

Statuta personalia hanya berlaku terhadap warga kota yang berkediaman tetap di wilayah kota yang bersangkutan, namun statuta ini akan tetap melekat dan berlaku atas mereka, diamana pun mereka berada. B. Statuta Realia

Objek pengaturan : benda dan status hukum dari benda. Lingkup berlaku : penguasa. prinsip territorial, hanya berlaku di dalam wilayah kota kekuasaan

Statuta ini akan tetap berlaku terhadap siapa saja (warga kota ataupuan pendatang / orang asing) yang berada dalam teritorial yang bersangkutan C. Statuta Mixta perbuatan-perbuatan hukum oleh subjek hukum atau perbuatan-

Ojek pengaturan :

perbuatan hukum terhadap benda-benda. Lingkup berlaku : prinsip teritorial, berlaku atas semua perbuatan hukum yang terjadi

atau dilangsungkan dalam wilayah pengusaan kota. Statuta ini berlaku terhadap siapa saja (warga kota ataupun pendatang / orang asing) yang berada di wilayah kota yang bersangkutan. Pembedaan ke dalam statuta Personalia, Realia, dan Mixta tidak lagi dilihat sebagai hukum yang mengatur suatu kota akan tetapi sebagai kategori untuk mengkualifikasikan pokok perkara yang sedang dihadapi dan kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan lex cause.

BAB II STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASINGA. KASUS POSISIWarga Negara Indonesia yang bernamaNy.Surtiati Wu

melakukanperkawinandenganseorangwarga Negara Amerika yang bernamaDr.Charlie Wu alias Wu Chia Hsin.Perkawinancampuran, merekalakukan di Indonesia dantelahdicatatkan di Kantor PencatatanSipil Jakarta.Dari pernikahannyaNy.Surtiati Wu danDr.Charlie Wu dikaruniaidua orang anak yang lahir di Jakarta yaitubernama Alice dan

Denise.KeduaanaknyainimengikutikewarganegaraanAyahnyayaitukewarganegraanAmerika. Dalammasaperkawinannyaternyatakeduanyamerasakanhubungannyasudahtidakadakec ocokan.Kemudian, atasdasarketidakcocokandanketidakharmonisanhubunganpernikahannyaDr.Charlie mengajukangugatanceraikePengadilanNegeri Jakarta Selatan kepadaistrinyayaituNy.Surtiati. Wu

Dalamgugatannyacerainya,

Dr.Charlie

Wu

pun

memohon

agar

hakasuhataskeduaanaknyadiberikepadanya.Dr. Charlie Wu mengakui

bahwa kedua anak

tersebut adalah kedua anaknya sehingga harus mengikuti kewarganegaraannya yakni Amerika. Dr. Charlie Wu mengajukan permohonan paspor kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menjadi dasar pengajuan gugatan. yang DalamputusannyaPengadilanNegeri diajukanDr.Charlie Wu Jakarta yang

Pusatmengabulkanpermohonan

kemudiankembaliditegaskandalamkeputusantingkat yang

banding.Merasatidakpuasatasputusan pun

dikeluarkanNy.surtiati

mengajukankasasikeMahkamahAgung.NamunpermohonannyainitidakdikabulkanolehMahkama hAgung.

FAKTAFAKTA SubjekHukum :1. Penggugat : Dr. Charlie Wu (Warga Negara Amerika) 2. Tergugat : Ny.Surtiati (Warga Negara Indonesia)

PeristiwaHukum :Dr.Charlie Wu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Jakarta Selatan kepada istrinya yaitu Ny.Surtiati. Dr.Charlie Wu juga memohon agar hak asuh kedua anaknya diberikan kepadanya. Dimana kedua anak ini merupakan hasil perkawinan campuran antara Dr. Charlie Wu dengan Ny. Surtiati yangdilahirkan di Jakarta. Dr. Charlie Wu mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah kedua anaknya sehingga harus mengikuti kewarganegaraannya yakni Amerika. Dr. Charlie Wu mengajukan permohonan paspor kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menjadi dasar pengajuan gugatan.Kedua anak itu mendapat pengakuan dari Dr. Charlie Wu yang seorang WNA sebagai anaknya.

AkibatHukum :Putusan Pengadilan menyatakan bahwa status kedua anak hasil dari perkawinan campuran antara Dr.Charlie Wu dan Ny.Surtiati adalah warga Negara AmerikaSerikat. Hal ini dimungkinkan dengan pengakuan Dr. Charlie Wu bahwa kedua anak tersebut adalah kedua anaknya sehingga harus mengikuti kewarganegaraannya yakni Amerika. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 UU No. 62 tahun 1958 dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang diakui oleh orang asing sebagai anaknya dan memperoleh paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, maka ia memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut. Karena Dr. Charlie Wu mengajukan permohonan paspor kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dengan keluarnya paspor Amerika atas nama Alice dan Dennis Aulia, maka ketentuan pasal 17 tersebutberlaku.

B. INDIKATOR PENYELESAIANa) Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut? Pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan Indonesia, tepatnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena kediaman tergugat berada di Indonesia tepatnya di Jakarta Selatan dan ini sesuai dengan prinsip actor sequitor forum rei yaitu gugatan diajukan pada pengadilan tempat tergugat.

b) Apakah perkara tersebut termasuk hukum perdata internasional? Menurut hakim pengadilan Indonesia, tepatnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara tersebut termasuk Hukum Perdata Internasional karena terdapat unsur asing berupa subjek hukumnya, yaitu Penggugat Dr. Charlie Wu yang berkewarganegaraan Amerika Serikat.

c) Termasuk dalam bidang hukum apakah perkara tersebut?

Menurut hakim pengadilan Indonesia, tepatnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara tersebut termasuk dalam kualifikasi hukum status personil karena dalam perkaranya kedua belah pihak memperkarakan status kewarganegaraan kedua anaknya yang berujung pada hak asuh kedua anak tersebut.

d) Hukum mana yang seharusnya diterapkan dalam perkara tersebut? Berdasarkan asas Hukum Perdata Internasional, yaitu Ius Sanguinis, maka hakim pengadilan Indonesia tepatnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus memutus perkara berdasarkan hukum Negara Indonesia karena objek sengketa yaitu kedua anak tersebut lahir di Jakarta yang berada di wilayah hukum Indonesia.

BAB III KESIMPULAN