Hukum Dan Hukum Dan Teknologi 2008Teknologi 2008

Eddy O.S HiariejEddy O.S Hiariej

Cyber CrimeCyber Crime

Kejahatan dunia maya pada Kejahatan dunia maya pada dasarnya sama dengan kejahatan dasarnya sama dengan kejahatan dunia nyatadunia nyata

Cyber Crime adalah KEJAHATAN Cyber Crime adalah KEJAHATAN KOVENSIONAL yang MODERN KOVENSIONAL yang MODERN adalah MODUS OPERANDIadalah MODUS OPERANDI

Kegiatan Perbankan Kegiatan Perbankan Berpotensi Berpotensi Cyber CrimesCyber Crimes

Layanan Layanan Online ShoppingOnline Shopping (toko (toko onlineonline), yang memberi fasilitas ), yang memberi fasilitas pembayaran melalui kartu kreditpembayaran melalui kartu kredit

Layanan Layanan Online BankingOnline Banking (perbankan (perbankan onlineonline))

Kejahatan Kartu Kredit Kejahatan Kartu Kredit ((Credit Card FraudCredit Card Fraud))

Sebelum ada kejahatan kartu kredit Sebelum ada kejahatan kartu kredit melalui internet, sudah ada model melalui internet, sudah ada model kejahatan kartu kredit konvensional kejahatan kartu kredit konvensional (tanpa internet)(tanpa internet)

Jenis kejahatan ini muncul akibat adanya Jenis kejahatan ini muncul akibat adanya kemudahan sistem pembayaran kemudahan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit yang diberikan menggunakan kartu kredit yang diberikan online shoponline shop

Pelaku menggunakan nomer kartu kredit Pelaku menggunakan nomer kartu kredit korban untuk berbelanja di korban untuk berbelanja di online shoponline shop

Sumber Lubang Keamanan Sumber Lubang Keamanan sistem e-bankingsistem e-banking

www.bank.co.id

Internet

BankPengguna

ISP

Networkdisadap

Networkdisadap

Networkdisadap

Trojan horse -Aplikasi (database)di bobol-OS hacked

1. Sistem (OS)2. Network3. Aplikasi (db)

Keamanan

Userid, Nomor PIN

Konsumen/Korban Internet

e-shopwww.tokoku.com

C A R D E R

Transaksi dengan cc di:Hotel, RestoranMall, dll

- mengintip- mencuri- merampok- dll

Barang dikirim via POS

Indonesia = NO !

Teman si Carder di SingapuraBarang dikirim via POS

MANUAL

TEKNIS Sniffing

Fenomena CardingFenomena Carding

Modus kejahatan : Typo SiteModus kejahatan : Typo Site

Nasabah/Korban Internet e-bank

www.bankku.com

www.banku.com

User ID APassword x

www.banku.com

User ID APassword x

OK

Modus Kejahatan : Key-Modus Kejahatan : Key-LoggerLogger

Nasabah/Korban Internet e-bank

www.bankku.comUser ID APassword x

User ID APassword x

www.bankku.com

OK

Warnet

KeyLogger www.bankku.com

Tindak Pencegahan Tindak Pencegahan KejahatanKejahatan

Credit Card FraudCredit Card Fraud dapat diantisipasi dapat diantisipasi dengan menerapkan sistem otorisasi dengan menerapkan sistem otorisasi bertingkatbertingkat

Sistem online banking dapat Sistem online banking dapat meningkatkan keamanan dengan meningkatkan keamanan dengan menggunakan sistem penyandian menggunakan sistem penyandian transmisi data (transmisi data (secure httpsecure http), ), digital digital certificatecertificate dan OTP ( dan OTP (one time one time passwordpassword))

Defenisi Cyber CrimeDefenisi Cyber Crime

Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of The Prevention of Crime and the Treatment of OffendersCrime and the Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal. istilah yang dikenal. Pertama Pertama adalah istilah ‘adalah istilah ‘cyber crimecyber crime. . KeduaKedua adalah istilah ‘ adalah istilah ‘computer related crime’computer related crime’. Dalam . Dalam back back ground paper ground paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina, untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina, Austria istilah ‘Austria istilah ‘cyber crime’ cyber crime’ dibagi dalam dua kategori. dibagi dalam dua kategori. PertamaPertama, , cyber crime cyber crime dalam arti sempit (dalam arti sempit (in a narrow sensein a narrow sense) ) disebut ‘disebut ‘computer crime’computer crime’. . KeduaKedua, , cyber crime cyber crime dalam arti luas dalam arti luas ((in a broader sensein a broader sense) disebut ‘) disebut ‘computer related crimecomputer related crime’. ’.

Cyber crime in a narrow sense (computer crime) : any Cyber crime in a narrow sense (computer crime) : any ilillegal legal behaviour directed by means of electronic operations that behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data targets the security of computer system and the data processed by themprocessed by them..

Cyber crime in a broader sense (computer related crime) : any Cyber crime in a broader sense (computer related crime) : any illegal behaviour committed by means on in relation to, a illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a possession, offering or distributing information by means of a computer system or networkcomputer system or network..

Masih menurut dokumen tersebut, Masih menurut dokumen tersebut, cyber crimecyber crime meliputi kejahatan meliputi kejahatan

yang dilakukan:yang dilakukan: DDengan menggunakan sarana-sarana engan menggunakan sarana-sarana

dari sistem atau jaringan komputer (dari sistem atau jaringan komputer (by by means of a computer system or means of a computer system or networknetwork) )

DDi dalam sistem atau jaringan i dalam sistem atau jaringan komputer (komputer (in a computer system or in a computer system or networknetwork) ; dan) ; dan

TTerhadap sistem atau jaringan erhadap sistem atau jaringan komputer (komputer (against a computer system against a computer system or networkor network).).

Peran komputer dalam cyber crimesPeran komputer dalam cyber crimes

1. sebagai sarana1. sebagai sarana

2. sebagai tempat menyimpan 3. sebagai sasaran

BBeberapa kata kunci yang dihasilkan oleh eberapa kata kunci yang dihasilkan oleh Council Of EuropeCouncil Of Europe dalam dalam Convention On Cyber Convention On Cyber

CrimeCrime di Budapest, Hongaria pada tahun 2001. di Budapest, Hongaria pada tahun 2001. Illegal accessIllegal access: sengaja memasuki atau mengakses sistem : sengaja memasuki atau mengakses sistem

komputer tanpa hak.komputer tanpa hak. Illegal interceptionIllegal interception: sengaja dan tanpa hak mendengar atau : sengaja dan tanpa hak mendengar atau

menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.teknis.

Data interferenceData interference: sengaja dan tanpa hak melakukan : sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusanperusakan, penghapusan atau atau perubahan data komputer. perubahan data komputer.

System interferenceSystem interference: sengaja melakukan gangguan atau : sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.komputer.

Misuse of devicesMisuse of devices: penyalahgunaan perlengkapan komputer : penyalahgunaan perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, kode termasuk program komputer, password komputer, kode masuk.masuk.

Undang-Undang Informasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik

(11/08) (11/08) 1.1. Asas Dan Tujuan Undang-UndangAsas Dan Tujuan Undang-Undang

2.2. Yurisdiksi Undang-UndangYurisdiksi Undang-Undang

3.3. Perbuatan PidanaPerbuatan Pidana

4.4. Hukum AcaraHukum Acara

Asas UU ITEAsas UU ITE

1.1. Kepastian hukumKepastian hukum

2.2. KemanfaatanKemanfaatan

3.3. Kehati-hatianKehati-hatian

4.4. Itikat baikItikat baik

5.5. Kebebasan memilih teknologiKebebasan memilih teknologi

Tujuan UU ITETujuan UU ITE

1.1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi duniabagian dari masyarakat informasi dunia

2.2. Mengembangkan perdagangan dan Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawabmungkin dan bertanggung jawab

4.4. Memberikan rasa aman, keadilan dan Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaran teknologi infomrasipenyelenggaran teknologi infomrasi

Yurisdiksi UU ITEYurisdiksi UU ITE

Berlaku untuk setiap orang yang melakukan Berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia, maupun di luar wilayah Indonesia, Indonesia, maupun di luar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia Indonesia tidak terbatas pada kepentingan tidak terbatas pada kepentingan ekonomi, namun juga berkaitan dengan ekonomi, namun juga berkaitan dengan perlindungan data strategis, harkat dan perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia.badan hukum Indonesia.

Perbuatan PidanaPerbuatan Pidana

1.1. Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatanyang melanggar : Kesusilaan, memiliki muatanyang melanggar : Kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan dan/atau muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, menyebarkan berita bohon dan pengancaman, menyebarkan berita bohon dan menyesatkan yang merugikan konsumen, menyesatkan yang merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.agama, ras dan antargolongan.

2.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik, mengakses dengan tujuan memperoleh elektronik, mengakses dengan tujuan memperoleh informasi, melanggar, menerobos, melampaui atau informasi, melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.menjebol sistem pengamanan.

3.3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan, mengubah, menambah, melakukan penyadapan, mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menymbunyikan suatu informasi elektronik atau menymbunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, mengakibatkan infomrasi dan atau data milik publik, mengakibatkan infomrasi dan atau data elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik, mengakibatkan sistem elektronik diakses oleh publik, mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

4.4. Dengan sengajadan tanpa hak atau melawan hukum Dengan sengajadan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan atau digunakan, mengimpor, mendistribusikan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khsus komputer yang dirancang atau secara khsus dikembangkan untuk memfasilitas perbuatan yang dikembangkan untuk memfasilitas perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini.dilarang dalam undang-undang ini.

Hukum Acara UU ITEHukum Acara UU ITE

1.1. Hukum acara = KUHAPHukum acara = KUHAP

2.2. Dimungkinkan PPNSDimungkinkan PPNS

3.3. Alat bukti diperluas tidak hanya Alat bukti diperluas tidak hanya yang terdapat dalam KUHAP tetapi yang terdapat dalam KUHAP tetapi juga termasuk informasi, data juga termasuk informasi, data dan/atau dokumen elektronik.dan/atau dokumen elektronik.

Penentuan Penentuan locus delictilocus delicti

teori materiil teori materiil locus delictilocus delicti ditentukan ditentukan oleh tempat dan akibat yang ditimbulkan oleh tempat dan akibat yang ditimbulkan pada daerah hukum yang samapada daerah hukum yang sama

teori instrumen teori instrumen locus delicti locus delicti ditentukan oleh alat yang dipergunakan ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat itu perbuatan pidana dan dengan alat itu perbuatan pidana diselesaikandiselesaikan

teori akibat teori akibat locus delictilocus delicti ditentukan di ditentukan di tempat mana akibat perbuatan itu terjaditempat mana akibat perbuatan itu terjadi

Perspektif Hukum Perspektif Hukum InternasionalInternasional

SSubjektifubjektif cyber crime cyber crime yang sifatnya yang sifatnya transnational crimetransnational crime dapat dikualifikasikan dapat dikualifikasikan sebagai sebagai international crime international crime bila dilihat dari bila dilihat dari pengertian pengertian international criminal lawinternational criminal law itu itu sendirisendiri

Objektif Objektif cyber crime cyber crime belum dapat belum dapat dikualifikasikan sebagai dikualifikasikan sebagai delicta juris gentiumdelicta juris gentium. . Sebab, belum ada satu pun konvensi Sebab, belum ada satu pun konvensi internasional yang menyatakannya sebagai internasional yang menyatakannya sebagai international crimeinternational crime..

BewijstheorieBewijstheorie

positief weetelijk bewijstheorie positief weetelijk bewijstheorie H Hakim akim terikat secara positif kepada alat bukti terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undangmenurut undang-undang

conviction intime conviction intime KKeyakinaneyakinan hakim hakim semata semata conviction raisoneeconviction raisonee KKeyakinan hakim dalam eyakinan hakim dalam

batas-batas tertentu atas alasan yang logisbatas-batas tertentu atas alasan yang logis negatief wettelijk bewijstheorienegatief wettelijk bewijstheorie keyakinan keyakinan

hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.undang-undang secara negatif.

BewijsvoeringBewijsvoering

penguraian cara bagaimana penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung negara-negara yang cenderung menggunakan menggunakan due process modeldue process model dalam sistem peradilan pidananya, dalam sistem peradilan pidananya, perihal perihal bewijsvoering bewijsvoering ini cukup ini cukup mendapatkan perhatian. mendapatkan perhatian.

PertPertanggungjawabanggungjawaban an PidanaPidana

SSeseorang yang dipidana sudah pasti ia melakukan eseorang yang dipidana sudah pasti ia melakukan perbuatan pidana. Namun tidak sebaliknya, bahwa perbuatan pidana. Namun tidak sebaliknya, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu akan dipidana. Hal ini tergatung apakah tentu akan dipidana. Hal ini tergatung apakah orang tersebut punya kesalahan ataukah tidak. orang tersebut punya kesalahan ataukah tidak.

Asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan Asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Sementara secara eksplisit dalam undang-undang. Sementara tanggung jawab adalah elemen terpenting dari ada tanggung jawab adalah elemen terpenting dari ada – tidaknya kesalahan.– tidaknya kesalahan.

””..... als men de dader het feit kan toerekenen, hem ..... als men de dader het feit kan toerekenen, hem van zijn handeling een verwijt kan maken...”van zijn handeling een verwijt kan maken...”

Asas PAsas Pertanggungjawaban ertanggungjawaban DDalam alam HHukum ukum PPidana idana

liability base on faultliability base on fault P Pertanggungjawaban ertanggungjawaban berdasarkan kesalahanberdasarkan kesalahan

Strict liabilityStrict liability P Pelaku dianggap bertanggung elaku dianggap bertanggung jawab dan dapat dipidana semata-mata karena jawab dan dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur delik yang telah dipenuhinya unsur-unsur delik yang dinyatakan oleh undang-undang tanpa dinyatakan oleh undang-undang tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat atau memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat atau pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Di sini Di sini state of mindstate of mind dari terdakwa terhadap dari terdakwa terhadap kejahatan yang dilakukan dikesampingkankejahatan yang dilakukan dikesampingkan

vicarious liability vicarious liability OOrang bertanggung jawab atas rang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang laintindak pidana yang dilakukan oleh orang lain

PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN HUKUMHUKUM PIDANA PIDANA

PertamaPertama, perlu diperhatikan upaya internasional dalam , perlu diperhatikan upaya internasional dalam menanggulangi menanggulangi cyber crimecyber crime.. Dalam Resolusi Kongres PBB Dalam Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai VIII/1990 mengenai Computer-related crimesComputer-related crimes, mengajukan , mengajukan beberapa kebijakan yang lebih efektif dengan beberapa kebijakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut :mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut :

1.1. MModernisasi hukum pidana materiodernisasi hukum pidana materiiil dan hukum pidanal dan hukum pidana formil formil..2.2. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan

pengamanan komputer.pengamanan komputer.3.3. Melakukan langkah-langkah Melakukan langkah-langkah yang yang membuat peka masyarakat, membuat peka masyarakat,

aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.

4.4. Melakukan pelatihan para hakim, pejabat dan aparat penegak Melakukan pelatihan para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crimecyber crime..

5.5. Memperluas Memperluas rule of ethics rule of ethics dalam penggunaan komputer dan dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum infomratikamengajarkannya melalui kurikulum infomratika

6.6. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime cyber crime termasuk termasuk untuk mendorong korban melaporkan adanya untuk mendorong korban melaporkan adanya cyber cyber crimecrime

KeduaKedua, dalam rangka mengejawantahkan seruan internasional , dalam rangka mengejawantahkan seruan internasional dalam menaggulangi dalam menaggulangi cyber crime cyber crime tersebut, hal-hal menyangkut tersebut, hal-hal menyangkut pidana substantif yang perlu diubah adalah konsep pertanggung pidana substantif yang perlu diubah adalah konsep pertanggung jawaban pidana. Seperti yang diutarakan di atas bahwa pada jawaban pidana. Seperti yang diutarakan di atas bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah prinsipnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability base on liability base on faultfault). Akan tetapi dalam kaitannya dengan penaggulangan ). Akan tetapi dalam kaitannya dengan penaggulangan cyber cirmecyber cirme, khusus perlindungan terhadap sistem keamanan , khusus perlindungan terhadap sistem keamanan komputer oleh lembaga penyedia jasa internet atau komputer oleh lembaga penyedia jasa internet atau pejabat/petugas yang diembani tugas tersebut, selain pejabat/petugas yang diembani tugas tersebut, selain liability liability base on fault base on fault terhadap para pelaku, perlu dipikirkan terhadap para pelaku, perlu dipikirkan kemungkinan pertanggungjawaban ketat (kemungkinan pertanggungjawaban ketat (strict liabilitystrict liability). ).

Pertanggungjawaban ini artinya seorang pelaku dapat dipidana Pertanggungjawaban ini artinya seorang pelaku dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebutdalam melakukan tindak pidana tersebut. . Dalam konteks Dalam konteks cyber cyber crime crime ini, artinya pemilik lembaga penyedia jasa internet atau ini, artinya pemilik lembaga penyedia jasa internet atau pejabat/petugas atau orang yang bertanggung jawab dalam pejabat/petugas atau orang yang bertanggung jawab dalam bidang bidang information technology information technology bertanggung jawab atas bertanggung jawab atas keamanan dari sistem komputernya. Konsekuensi lebih lanjut keamanan dari sistem komputernya. Konsekuensi lebih lanjut apabila kejahatan internet dilakukan melalui komputer yang apabila kejahatan internet dilakukan melalui komputer yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka pemilik atau orang berada di bawah tanggung jawabnya, maka pemilik atau orang yang bertanggung jawab dalam bidang yang bertanggung jawab dalam bidang information technologyinformation technology dapat dipidanadapat dipidana

KeKetigatiga, berkaitan , berkaitan negatief wettelijk bewijs theorie negatief wettelijk bewijs theorie atau hakim terikat pada alat bukti menurut undang-atau hakim terikat pada alat bukti menurut undang-undang secara negatif . Hakekat dari teori pembuktian undang secara negatif . Hakekat dari teori pembuktian yang didasarkan pada pembuktian berganda yaitu yang didasarkan pada pembuktian berganda yaitu antara alat bukti dan keyakinan, bukanlah sesuatu antara alat bukti dan keyakinan, bukanlah sesuatu yang mudah, maka untuk membuktikan kejahatan yang mudah, maka untuk membuktikan kejahatan yang sulit pembuktiannya, jangan menggunakan dasar yang sulit pembuktiannya, jangan menggunakan dasar pembuktian yang sulit. Dalam rangka mempermudah pembuktian yang sulit. Dalam rangka mempermudah pembukian terhadap pembukian terhadap cyber crimecyber crime, maka dasar , maka dasar pembuktian yang sebaiknya digunakan adalah pembuktian yang sebaiknya digunakan adalah conviction intime conviction intime atau setidaknya atau setidaknya conviction raisoneeconviction raisonee. . Conviction intime Conviction intime artinya untuk menjatuhkan putusan, artinya untuk menjatuhkan putusan, hakim hanya berdasar pada keyakinan semata tanpa hakim hanya berdasar pada keyakinan semata tanpa dipengaruhi alat bukti. Sementara dipengaruhi alat bukti. Sementara conviction raisonneconviction raisonne berarti dasar pembuktian adalah keyakinan hakim berarti dasar pembuktian adalah keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Pembuktian ini memberi keleluasaan kepada hakim Pembuktian ini memberi keleluasaan kepada hakim untuk menggunakan alat-alat bukti secara bebas untuk menggunakan alat-alat bukti secara bebas disertai dengan alasan. Dengan demikian bewijs disertai dengan alasan. Dengan demikian bewijs minimum yang ditentukan dalam KUHAP, bahwa minimum yang ditentukan dalam KUHAP, bahwa hakim dalam memidana terdakwa minimal harus di hakim dalam memidana terdakwa minimal harus di dukung dua alat bukti, menjadi tidak relevan. dukung dua alat bukti, menjadi tidak relevan.

KeKeempatempat, , masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan pembuktian, khusus perihal pembuktian, khusus perihal bewijslast bewijslast atau beban pembuktian, kiranya perlu atau beban pembuktian, kiranya perlu dipikirkan kemungkinan diterapkan dipikirkan kemungkinan diterapkan omkering van bewijslastomkering van bewijslast atau atau pembuktian terbalik untuk kasus-kasus pembuktian terbalik untuk kasus-kasus cyber crime yang sulit pembuktiannya. cyber crime yang sulit pembuktiannya. Hakekat dari pembuktian terbalik ini Hakekat dari pembuktian terbalik ini adalah si terdakwa harus bisa adalah si terdakwa harus bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Paling tidak kepadanya. Paling tidak omkering van omkering van bewijslast bewijslast ini digunakan untuk ini digunakan untuk mengadili para mengadili para cardercarder yang berbelanja yang berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dengan menggunakan kartu kredit orang lain secara melawan hukum.orang lain secara melawan hukum.