LITERATUR :LITERATUR :

1.1. Pengantar Hukum Internasional Pengantar Hukum Internasional ( Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja,SH.LLM)( Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja,SH.LLM)

2.2. Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 ( JG.Starke)( JG.Starke)

3.3. Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 ( JG.Starke)( JG.Starke)

4.4. Penyelesaian Sengketa Internasional Penyelesaian Sengketa Internasional (JG.Merrills)(JG.Merrills)

HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL Copy right by Subarkah,SH.MHum Copy right by Subarkah,SH.MHum

HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL

H.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah dan H.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah dan asas-asas yangmengatur hubungan asas-asas yangmengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat batas negara yang bukan bersifat perdata.perdata.

H P I : Keseluruhan kaidah dan asas-H P I : Keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan perdata asas yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara.yang melintasi batas-batas negara.

PENDEKATANPENDEKATAN

ANALITICAL APPROACHANALITICAL APPROACH

MENGKAJI ASAS-ASAS / KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA ANALITISMENGKAJI ASAS-ASAS / KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA ANALITIS SOCIOLEGAL APPROACHSOCIOLEGAL APPROACH

MENGKAJI SECARA ANALITIS DENGAN MEMPERHATIKAN SEGI MENGKAJI SECARA ANALITIS DENGAN MEMPERHATIKAN SEGI

POLITIK, EKONOMI, SOSIALPOLITIK, EKONOMI, SOSIAL

HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL

PENGERTIAN DASAR DAN PENGERTIAN DASAR DAN MASALAH POKOKMASALAH POKOK

HI POSITIPHI POSITIPCASES AND MATERIALSCASES AND MATERIALS

ISTILAH HK.INTERNASIONALISTILAH HK.INTERNASIONAL

Bahasa Indonesia :Bahasa Indonesia : Hukum Bangsa-BangsaHukum Bangsa-Bangsa Hukum Antar BangsaHukum Antar Bangsa Hukum Antar NegaraHukum Antar Negara Hukum InternasionalHukum Internasional

ISTILAH ISTILAH HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL

Bahasa Asing :Bahasa Asing : IUS GENTIUM/IUS INTER GENTES(Rmw)IUS GENTIUM/IUS INTER GENTES(Rmw) INTERNATIONAL LAW (Ingrs)INTERNATIONAL LAW (Ingrs) LAW OF NATIONSLAW OF NATIONS LAW AMONG NATIONSLAW AMONG NATIONS TRANSNATIONAL LAWTRANSNATIONAL LAW LAW OF MANKINDLAW OF MANKIND LAW OF PEACEFULL COEXISTENCE(Rus)LAW OF PEACEFULL COEXISTENCE(Rus) VOLKENRECHT(Bld)VOLKENRECHT(Bld) VOLKERRECHT (Jerman)VOLKERRECHT (Jerman)

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL

POLA PERKEMBANGAN

HK.INTERNASIONAL UMUM HK.INTERNASONAL REGIONAL HK.INTERNASIONAL KHUSUS

Tumbuh melalui hk kebiasaan

Tumbuh melalauiPerjanjian multilateral

HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONALINTERNATIONAL LAWINTERNATIONAL LAWTERTIB HUKUM KOORDINATIFTERTIB HUKUM KOORDINATIF (MASING-MASING NEGARA (MASING-MASING NEGARA MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SAMA )MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SAMA )

WORLD LAWWORLD LAW

TERTIB HUKUM SUB-OBDINARTIFTERTIB HUKUM SUB-OBDINARTIF( ada suatu negara yang ( ada suatu negara yang

menduduki tempat sebegai pusat kekuasaan) menduduki tempat sebegai pusat kekuasaan)

SEJARAH HK.INTERNASIONALSEJARAH HK.INTERNASIONALDALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK

masa kerajaanmasa kerajaan Negara Bangsa (nation state) masih sedikitNegara Bangsa (nation state) masih sedikit

DALAM ARTI SEMPIT/MODERNDALAM ARTI SEMPIT/MODERN Sejak perdamaian westphalia 1647 yg Sejak perdamaian westphalia 1647 yg

mengakiri perang 30 tahun di Eropamengakiri perang 30 tahun di Eropa Lahirnya negara bangsa (nation state)Lahirnya negara bangsa (nation state)

DALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK INDIA KUNOINDIA KUNO(Hk.perjanjian,Hk.Perang, Duta)(Hk.perjanjian,Hk.Perang, Duta) KEBUDAYAAN YAHUDI KEBUDAYAAN YAHUDI (Hk.perjanjian,Hk.Perang)(Hk.perjanjian,Hk.Perang)

(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase) KEBUDAYAAN YUNANI KEBUDAYAAN YUNANI (Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase) KEBUDAYAAN ROMAWI KEBUDAYAAN ROMAWI (Ius gentium, (Ius gentium,

ocupatio,servitut,Bonafide, pacta Sunt Servanda)ocupatio,servitut,Bonafide, pacta Sunt Servanda) KEKAISARAN BYZANTIUM KEKAISARAN BYZANTIUM (Diplomasi)(Diplomasi) ISLAM ISLAM (Hk.Perang)(Hk.Perang)

DALAM ARTI SEMPIT/MODERNDALAM ARTI SEMPIT/MODERN

Menggunakan Perubahan Peta bumi Menggunakan Perubahan Peta bumi PolitikPolitik

Mengakhiri Imperium RomaMengakhiri Imperium Roma Hubungan Gereja lepas dari NegaraHubungan Gereja lepas dari Negara Pengakuan kemerdekaan NegaraPengakuan kemerdekaan Negara

ALIRAN DALAM H. IALIRAN DALAM H. I

NATURALISNATURALIS (cristian wolf,Grotius) (cristian wolf,Grotius)

POSITIVISPOSITIVIS(Hansbynskershoek,Anzi(Hansbynskershoek,Anzilotti,Triepel)lotti,Triepel)

EKLEKTIS(Emeric Vattel)EKLEKTIS(Emeric Vattel)

REVOLUSI PERANCIS DAN ASREVOLUSI PERANCIS DAN AS MEWARNAI PERKEMBANGAN H.IMEWARNAI PERKEMBANGAN H.I SEGI KERAKYATAN SEGI KERAKYATAN PERANAN RAJA MENURUNPERANAN RAJA MENURUN

KEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANAN KEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANAN RAJA DAN GEREJA DIADAKAN “ THE HOLLY RAJA DAN GEREJA DIADAKAN “ THE HOLLY ALLIANCE” ALLIANCE”

DIDI AS DIHADAPI DOKTRIN MONROEAS DIHADAPI DOKTRIN MONROE KONFERENSI PERDAMAIAN 1856 DAN KONFERENSI PERDAMAIAN 1856 DAN

KONFERENSI JENEWA 1864 KONFERENSI JENEWA 1864 MEMPELOPORI KONFERENSI PERDAMAIAN MEMPELOPORI KONFERENSI PERDAMAIAN

DEN HAAG I 1899 DEN HAAG I 1899 KODIFIKASIHI PERTAMA KALI KONPENSI DEN KODIFIKASIHI PERTAMA KALI KONPENSI DEN

HAAG 1907 HAAG 1907 YANG YANG MELAHIRKAN HUKUM MELAHIRKAN HUKUM

PERANGPERANG

MENYANGKAL SIFAT H. IMENYANGKAL SIFAT H. I

HOBBESHOBBES,,SPIONAZASPIONAZA,,AUSTINAUSTIN

ALASAN : ALASAN :

1.1. KELEMAHAN KELEMBAGAANKELEMAHAN KELEMBAGAAN

2.2. ADANYA BADAN LEGISLATIF, YUDIKATIF ADANYA BADAN LEGISLATIF, YUDIKATIF MERUPAKAN CIRI SISTEM HUKUM POSITIF MERUPAKAN CIRI SISTEM HUKUM POSITIF YANG EFEKTIFYANG EFEKTIF

3.3. HARUS MEMBEDAKAN EKSISTENSI DAN HARUS MEMBEDAKAN EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS.EFEKTIVITAS.

DASAR KEKUATAN MENGIKAT DASAR KEKUATAN MENGIKAT HHUKUMUKUM I INTERNASIONALNTERNASIONAL

TEORI HUKUM ALAMTEORI HUKUM ALAM TEORI KEHENDAK NEGARA SENDIRITEORI KEHENDAK NEGARA SENDIRI TEORI KEHENDAK BERSAMATEORI KEHENDAK BERSAMA NEGARANEGARA NORMA HUKUMNORMA HUKUM FAKTOR BIOLOGIS SOSIAL DAN SEJARAH FAKTOR BIOLOGIS SOSIAL DAN SEJARAH

KEHIDUPANKEHIDUPAN

UBI SOCIETAS IBI IUSDimana ada masyarakat disitu ada hukum

Untuk membuktikan hukum internasional itu maka harus dibuktikan lebih dulu apakah masyarakat internasional itu ada/tidak

Masyarakat Internasional ?: Adanya sejumlah negara (sbg faktor sosiologis dan

eksistensi phisik) Adanya hubungan yang tetap (faktor pengikat materiil) Adanya kesamaan asas-asas hukum antara bangsa di

dunia (faktor pengikat non materiil)

KEDAULATAN TIDAK MUTLAK TAPI TERBATAS

PEMBATASAN KEDAULATAN1. KEKUASAAN TERBATAS DI WILAYAHNYA SENDIRI

2. KEKUASAAN BERAKHIR SETELAH MASUK NEGARA LAIN

3. FAHAM KEDAULATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. I

AKIBAT KEDAULATAN TERBATAS1. INDEPENDENCE

2. EQUALITY OF STATE

KEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAAN KEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAAN DERAJAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. IDERAJAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. I

HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL MEMPUNYAI FUNGSI MEMPUNYAI FUNGSI PENTING DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PENTING DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INTERNASIONAL INTERNASIONAL

ANALISA TERAKHIR = PEMBATASAN KEDAULATAN ANALISA TERAKHIR = PEMBATASAN KEDAULATAN NEGARA PADA HNEGARA PADA HUKUM INTERNASIONAL UKUM INTERNASIONAL KARENA H.I KARENA H.I MENGATUR MASYARAKAT INTERNASIONAL MENGATUR MASYARAKAT INTERNASIONAL

MASYARAKAT INTERNASIONAL MENGALAMI MASYARAKAT INTERNASIONAL MENGALAMI PERUBAHAN HPERUBAHAN HUKUM UKUM IINTERNASIONALNTERNASIONAL JUGA JUGA MENGALAMI PERUBAHAN. MENGALAMI PERUBAHAN.

PERUBAHAN MASYARAKAT INTERNASIONAL

Perubahan peta bumi politik Kemajuan teknologi :Informasi dan transportasi Perubahan struktur organisasi masyarakat

internasional,dengan timbulnya organisasi internasional dan kompetensi hukum pada individu

TIMBULNYA O. I YANG TERLEPAS DARI NEGARA-NEGARA KOMPETENSI HUKUM PADA INDIVIDU

SUBYEK HUKUM SUBYEK HUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL

NegaraNegara IndividuIndividu Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional Komite Palang Merah Internasional/Bulan Komite Palang Merah Internasional/Bulan

Sabit InternasionalSabit Internasional Tahta Suci VatikanTahta Suci Vatikan Belligerent/Pihak yang berperangBelligerent/Pihak yang berperang National Liberation MovementNational Liberation Movement

SUMBER HUKUM SUMBER HUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL

►Sumber Hukum Materiil : Dasar Sumber Hukum Materiil : Dasar berlakunya/mengikatnya hukum berlakunya/mengikatnya hukum internasionalinternasional

►Sumber Hukum Formil : Ketentuan Sumber Hukum Formil : Ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada hukum yang dapat diterapkan pada persoalan konkrit.persoalan konkrit.

►Sumber hukum kausal : Penyebab Sumber hukum kausal : Penyebab pembentukan kaidahpembentukan kaidah

Sumber Hukum Materiil/Dasar Sumber Hukum Materiil/Dasar mengikat H Imengikat H I

Teori Hukum AlamTeori Hukum AlamTeori Kehendak NegaraTeori Kehendak NegaraTeori Kehendak Bersama NegaraTeori Kehendak Bersama NegaraNorma Hukum Norma Hukum Faktor Biologis,Sosial dan Sejarah Faktor Biologis,Sosial dan Sejarah

Kehidupan ManusiaKehidupan Manusia

Sumber Hukum FormilSumber Hukum FormilPs.38 Statuta Mahkamah Ps.38 Statuta Mahkamah

InternasionalInternasionalPerjanjian InternasionalPerjanjian Internasional

Kebiasaan InternasionalKebiasaan Internasional

Prinsip-Prinsip Hukum umumPrinsip-Prinsip Hukum umum

Keputusan Pengadilan Internasional Dan Keputusan Pengadilan Internasional Dan Ajaran Para Sarjana Hukum InternasionalAjaran Para Sarjana Hukum Internasional

PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONALDENGAN HUKUM NASIONAL

► Subyek hukumSubyek hukum► Obyek hukumObyek hukum► Proses Proses

pembentukanpembentukan► Sumber hukumSumber hukum► SanksiSanksi► Pemaksaan berlakuPemaksaan berlaku► Sifat peradilanSifat peradilan

ISTILAH PERJANJIANISTILAH PERJANJIAN

TreatyTreaty Pact/PactaPact/Pacta ConventionConvention Statute/StatutaStatute/Statuta CharterCharter DeclarationDeclaration ArrangementArrangement AcoordAcoord Modus VivendiModus Vivendi CovenantCovenant ProtocolProtocol

SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONALSengketa HukumSengketa Hukum

Sengketa PolitikSengketa Politik

Sulit membedakan Sulit membedakan dalam dalam

perkembangannyaperkembangannya

PBB DALAM PENYELESAIAN PBB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONAL

Melalui cara-cara damaiMelalui cara-cara damai Perundingan langsungPerundingan langsung Melalui pihak ke 3Melalui pihak ke 3 Melalui hukumMelalui hukum

Melalui cara kekerasanMelalui cara kekerasan Tindakan menyerupai Tindakan menyerupai

perang/tindakan balasanperang/tindakan balasan PerangPerang

KEWAJIBAN INTERNASIONALKEWAJIBAN INTERNASIONAL

Menghormati persamaan kedaulatan Menghormati persamaan kedaulatan bagi semua negarabagi semua negara

Tidak menggunakan ancaman dan Tidak menggunakan ancaman dan kekerasan terhadap kedaulatan kekerasan terhadap kedaulatan wilayah suatu negarawilayah suatu negara

Tidak mencampuri urusan dalam Tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.negeri suatu negara.

Berusaha menyelesaikan sengketa Berusaha menyelesaikan sengketa antar negara secara damaiantar negara secara damai

PRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBBPRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBB Prinsip menyelesaikan sengketa Prinsip menyelesaikan sengketa

internasional secara damaiinternasional secara damai Prinsip untuk tidak menggunakan Prinsip untuk tidak menggunakan

ancaman atau kekerasanancaman atau kekerasan Prinsip tanggung jawab untuk Prinsip tanggung jawab untuk

menentukan ancamanmenentukan ancaman Prinsip mengenai pengaturan Prinsip mengenai pengaturan

persenjataanpersenjataan Prinsip menegenai kerja sama di bidang Prinsip menegenai kerja sama di bidang

pemeliharaan perdamaian dan keamanan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasionalinternasional

PASAL 33 PIAGAM PBBPASAL 33 PIAGAM PBB

Perundingan langsung : Perundingan langsung : NegosiasiNegosiasiMelalui pihak ke 3 :Melalui pihak ke 3 : Good OfficesGood Offices InquryInqury MediationMediation ConciliationConciliation International conferenceInternational conferenceMelalui hukum:Melalui hukum: Mahkamah Mahkamah

InternasionalInternasional

NEGOSIASINEGOSIASI Merupakan penyelesaian sengketa yang Merupakan penyelesaian sengketa yang

paling banyak di pakai oleh negara-negarapaling banyak di pakai oleh negara-negara Lewat suatu pembicaraan pihak-pihak Lewat suatu pembicaraan pihak-pihak

yang bersengketayang bersengketa Tidak melibatkan piha lain untuk mencapai Tidak melibatkan piha lain untuk mencapai

persetujuanpersetujuan Merupakan praktek diplomasiMerupakan praktek diplomasi

GOOD OFFICESGOOD OFFICES

Merupakan upaya penyelesaian sengketa Merupakan upaya penyelesaian sengketa yang tidak terdapat dalam piagam PBB yang tidak terdapat dalam piagam PBB tetpi sering digunakan PBBtetpi sering digunakan PBB

Melibatkan pihak ketiga yang menawarkan Melibatkan pihak ketiga yang menawarkan jasa baik.jasa baik.

Pihak ketiga sebagai fasilitatorPihak ketiga sebagai fasilitator Tidak menawarkan syarat-syarat Tidak menawarkan syarat-syarat

penyelesaian sengketa.penyelesaian sengketa.

INQUIRYINQUIRY

Melibatkan pihak ketiga dengan Melibatkan pihak ketiga dengan membentuk komisimembentuk komisi

Komisi meyelidiki suatu fakta yang Komisi meyelidiki suatu fakta yang diprsengketakandiprsengketakan

Tidak memberikan rekomendasi bagi Tidak memberikan rekomendasi bagi penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa

Komisi mengumpulkan fakta-fakta untuk Komisi mengumpulkan fakta-fakta untuk membawa para pihak menuju suatu membawa para pihak menuju suatu persetujuan.persetujuan.

MEDIASIMEDIASI

Cara penyelesaian sengketa yang Cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netralmelibatkan pihak ketiga yang netral

Pihak ketiga sebagai mediatorPihak ketiga sebagai mediator Pihak ketiga ikut terlibat di dalam Pihak ketiga ikut terlibat di dalam

perundingan yang diadakan para pihakperundingan yang diadakan para pihak Pihak ketiga tidak boleh memaksanakan Pihak ketiga tidak boleh memaksanakan

kehendaknyakehendaknya

KONSILIASIKONSILIASI

Cara penyelesaian sengketa yang Cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketigamelibatkan pihak ketiga

Pihak ketiga bersifat netral untuk Pihak ketiga bersifat netral untuk membentuk komisimembentuk komisi

Dapat memberikan saran-saran yang Dapat memberikan saran-saran yang dibutuhkan para piah yang bersengketadibutuhkan para piah yang bersengketa

Mahkamah InternasionalMahkamah Internasional LBB : Permanent Court of International JusticeLBB : Permanent Court of International Justice PBB : International Court of Justice (ICJ)PBB : International Court of Justice (ICJ) Susunan Hakim : terdiri dari 15 Hakim yang Susunan Hakim : terdiri dari 15 Hakim yang

dipilih dari 15 warga negaradipilih dari 15 warga negara Masa jabatan : 9 tahunMasa jabatan : 9 tahun Kedudukan : Di Denhaaq (Belanda)Kedudukan : Di Denhaaq (Belanda) Sifat Peradilan : Ada kesepakatan antara yang Sifat Peradilan : Ada kesepakatan antara yang

berperkara untuk di ajukan ke Mahkamah berperkara untuk di ajukan ke Mahkamah Internasional.Internasional.

International Military Tribunal at International Military Tribunal at Nuremberg 1946Nuremberg 1946

Dibentuk secara ad hoc oleh tentara Dibentuk secara ad hoc oleh tentara sekutusekutu

Mengadili pelaku kejahatan Perang Mengadili pelaku kejahatan Perang Jerman (Perang Dunia II)Jerman (Perang Dunia II)

Dasar pembentukan : London Agreement Dasar pembentukan : London Agreement 19451945

Kompetensi : Crime Against Peace; War Kompetensi : Crime Against Peace; War Crime dan Crime Against HumanityCrime dan Crime Against Humanity

International Military Tribunal Adhoc Tokyo 1948

Dibentuk secara adhoc oleh SekutuMengadili pelaku kejahatan perang JepangDasar Pembentukan : “Proclamation” yang ditanda tangai oleh Jendral Mac Arthur sebagai panglima sekutu di Timur Jauh tgl.19 Januari 1946 Kompetensi : Crime Against Peace; Conventional War Crime dan Crime Against HumanityDalam perkembangannya muncul adanya Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide 1948 ( Genocide Convention 1948 )

International Criminal Tribunal for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)Former Yugoslavia (ICTY)

Dibentuk atas dasar Resolusi DK PBB Dibentuk atas dasar Resolusi DK PBB no.SC/RES/808/1993no.SC/RES/808/1993

Mengadili orang2 yang melakukan Mengadili orang2 yang melakukan kejahatan serius hukum humaniter kejahatan serius hukum humaniter internasional sejak th.1991internasional sejak th.1991

Kompetensi : Grave breaches of the Kompetensi : Grave breaches of the Geneva Convention 1949; Violation of the Geneva Convention 1949; Violation of the laws or customs of war; Genocide;Crime laws or customs of war; Genocide;Crime agains humanityagains humanity

International Criminal International Criminal Tribunal for the RwandaTribunal for the Rwanda• Dibentuk berdasarkan Resolusi DK Dibentuk berdasarkan Resolusi DK

PBB: SC/RES/955/1944PBB: SC/RES/955/1944• Mengadili orang2 yang melakukan Mengadili orang2 yang melakukan

kejahatan serius hukum humaniter kejahatan serius hukum humaniter internasional sejak Januari – internasional sejak Januari – Desember th.1994Desember th.1994

• Kompetensi : Genocide dan Crime Kompetensi : Genocide dan Crime Against HumanityAgainst Humanity

International Criminal Tribunal for International Criminal Tribunal for the East Timor ?the East Timor ?

TRANS ORGANIZED TRANS ORGANIZED CRIMECRIME

• GlobalisasiGlobalisasi• Mathew Horsman & Andrew Marshall Mathew Horsman & Andrew Marshall

menyebut : Breaking down bordersmenyebut : Breaking down borders• Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan Teknologi Informasi

dan transportasi.dan transportasi.• Trans Organized Crime (T O C) Trans Organized Crime (T O C)

merupakan kejahatan lintas negara merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan secara terorganisasiyang dilakukan secara terorganisasi

• Bentuk kejahatan yang “menyediakan Bentuk kejahatan yang “menyediakan barang/jasa secara illegal untuk barang/jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan”mendapatkan keuntungan”

lanjutanlanjutan Pelaku TOC : Aktor non negara yakni bisa Pelaku TOC : Aktor non negara yakni bisa

perorangan;perusahaan nasional atau perorangan;perusahaan nasional atau multinasional.multinasional.

Modus : Semakin canggihModus : Semakin canggih Orientasi : Mencari keuntungan/laba dan Orientasi : Mencari keuntungan/laba dan

berusaha memperkecil resiko dari berusaha memperkecil resiko dari tindakan pelanggarannya terhadap tindakan pelanggarannya terhadap penegakan hukumpenegakan hukum

Bukan sekedar kejahatan tetapi lebih dari Bukan sekedar kejahatan tetapi lebih dari itu adalah sebagai ancaman keamanan itu adalah sebagai ancaman keamanan negara;kawasan dan global.negara;kawasan dan global.

United Nation Convention Against United Nation Convention Against Transnational Organized Crime(Konvensi Transnational Organized Crime(Konvensi

Palermo 2000)Palermo 2000) Money Laundering CrimeMoney Laundering Crime Corruption CrimeCorruption Crime Smuggling of Migrants by Land,Sea or Air Smuggling of Migrants by Land,Sea or Air

CrimeCrime Trafficking in Person,Especially Woman Trafficking in Person,Especially Woman

Children CrimeChildren Crime Illicit Manufacturing of and Trafficking in Illicit Manufacturing of and Trafficking in

Firearms,Their parts and Components and Firearms,Their parts and Components and Ammunition CrimeAmmunition Crime

dan termasuk ”Serious Crime” lainnya.dan termasuk ”Serious Crime” lainnya.