HUKUM PIDANAHPI 10102

3 SKS

TIM PENGAJAR HUKUM PIDANAFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Depok, 30 Januari 2009

21/04/23 1

KULIAH 1• Arti dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

• Sumber-sumber Hukum Pidana Di Indonesia

21/04/23 2

Pengertian Hukum Pidana Prof. Moeljatno

• Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tsb; Criminal Act 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan ; Criminal Liability/ Criminal Responsibility 1) dan 2) = Substantive Criminal Law / Hukum Pidana Materiil 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tsb. Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana

21/04/23 3

Pengertian Hukum Pidana Prof. Pompe

• Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu

21/04/23 4

Pengertian Hukum Pidana Prof. Simons

• Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

21/04/23 5

Pengertian Hukum Pidana Prof. Van Hamel

• Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut

21/04/23 6

Pembagian Hukum Pidana

• Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana)

• Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)

21/04/23 7

Ilmu Hukum Pidana & Ilmu-ilmu lainnya

• Kriminologi

• Kriminalistik

• Ilmu Forensik

• Psikiatri Kehakiman

• Sosiologi Hukum

21/04/23 8

KUHP dan Sejarahnya

• Andi Hamzah

- Jaman VOC

- Jaman Hindia Belanda

- Jaman Jepang

- Jaman Kemerdekaan

• Utrecht

-Jaman VOC

-Jaman Daendels

-Jaman Raffles

-Jaman Komisaris Jenderal

-Tahun 1848-1918

-KUHP tahun 1915 -sekarang

21/04/23 9

Jaman VOC• Statuten van Batavia• Hk. Belanda kuno• Asas2 Hk. Romawi

• Di daerah lainnya berlaku Hukum Adat

• mis. Pepakem Cirebon

21/04/23 10

Jaman Hindia Belanda• Dualisme dalam H. Pidana

1. Putusan Raja Belanda 10/2/1866 (S.1866 no.55) --> Orang Eropa

2. Ordonnantie 6 Mei 1872 (S.1872) --> Orang Indonesia & Timur Asing

• Unifikasi :

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie

- Putusan Raja Belanda 15/10/1915 Berlaku 1/1/1918 disertai

- Putusan Raja Belanda 4/5/1917 (S.1917 no. 497) : mengatur peralihan dari H. Pidana lama --> H. Pidana baru.

21/04/23 11

Jaman Jepang

• WvSI masih berlaku• Osamu Serei (UU) No. 1

Tahun 1942, berlaku 7/3/1942

• H. Pidana formil yang mengalami banyak perubahan

21/04/23 12

Jaman Kemerdekaan

• UUD 1945 Ps. II Aturan Peralihan

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini

21/04/23 13

Jaman Kemerdekaan

• UU No. 1 Tahun 1946 : Penegasan tentang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia

• Berlaku di Jawa-Madura (26/2/1946)• PP No. 8 Tahun 1946 : Berlaku di Sumatera• UU No. 73 Tahun 1958 : “ Undang-undang tentang

menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana”

21/04/23 14

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA

• KUHP (beserta UU yang merubah & menambahnya)

• UU Pidana di luar KUHP

• Ketentuan Pidana dalam Peraturan perundang-undangan non-pidana

21/04/23 15

KUHP

• Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 – ps 103)

Pasal 103 Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain

• Buku II : Kejahatan (ps 104 – 488)

• Buku III : Pelanggaran (ps 489 – 569)21/04/23 16

Beberapa UU yang merubah & menambah KUHP (1)

• UU No.1/1946 : berlakunya KUHP, perubahan beberapa istilah, penghapusan beberapa pasal, penambahan pasal-pasal baru : Bab IX - XVI

• UU No. 20/1946 : tambahan jenis pidana Ps 10 a KUHP --> pidana Tutupan

• UU drt No. 8/1955 : menghapus Ps 527• UU No. 73/1958 : menyatakan UU No. 1/1946 berlaku di

seluruh Indonesia, tambahan Ps 52a, 142a, 154a • UU drt No. 1/1960 : menambah ancaman pidana dari Ps 188,

359, 360 menjadi 5 Tahun penjara atau 1 tahun kurungan

21/04/23 17

Beberapa UU yang merubah & menambah KUHP (2)

• Perpu No. 16/1960 : penambahan nilai terhadap beberapa kejahatan ringan : Ps 364, 373, 379, 384, 407 (1)

• Perpu No. 18/1960 : pidana denda dilipatgandakan 15 X• UU No. 1/PNPS/1965 : tambahan Ps 156 a• UU No. 7/1974 : tambahan sanksi untuk judi Ps 303

menjadi 10 juta & denda 25 juta, Ps 542 (1) menjadi Kejahatan, Ps 303 bis pidana menjadi 4 tahun, denda 10 juta.

• UU No. 4/1976 perubahan dan penambahan tentang Kejahatan penerbangan : Ps 3, Ps 4 angka 4, Ps 95a, 95b,95c, Bab XXIX A.

• UU No. 20/2001 : menghapus pasal-pasal tentang korupsi dari KUHP

21/04/23 18

UU Pidana di luar KUHP

• UU Anti Subversi, UU No. 11/PNPS/1963 (Sudah dihapus)

• UU Pemberantasan T.P. Korupsi, UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999

• UU Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/drt/1955

• Perpu 1/2002 UU 15/2003 Anti Terorisme

• UU Money Laundering21/04/23 19

Contoh UU non pidana yang memuat sanksi pidana

• UU Lingkungan • UU Pers• UU Pendidikan Nasional• UU Perbankan• UU Pajak• UU Partai Politik• UU pemilu• UU Merek• UU Kepabeanan• UU Pasar Modal

21/04/23 20

Hukum Pidana Umum & Khusus

• H. Pidana Umum

1. H.Pidana non militer

2. KUHP & UU yg merubah & menambahnya

3. H. Pidana yg. Berlaku umum (KUHP, TPE,TPK, TPS, dll)

• H. Pidana Khusus

1. H. Pidana militer

2. TPE,TPK,TPS, H.Pid. militer, H.Pid. Fiskal

3. UU non pidana yg. Bersanksi pidana

21/04/23 21

KULIAH 2• Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

• Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

21/04/23 22

Pasal 1 KUHP

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

(2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan .

21/04/23 23

ASAS YG TERCAKUP DLM PASAL 1 (1) KUHP

• Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali :

• Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yg terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yg dapat dijatuhkan atas delik itu

21/04/23 24

Asas-asas dalamPasal 1 ayat (1 ) KUHP

• 1. Asas Legalitas

• 2. Asas Larangan berlaku surut

• 3. Asas Larangan

• penggunaan Analogi

21/04/23 25

ASAS LARANGAN BERLAKU SURUT

• Undang-undang pidana berjalan ke depan dan tidak ke belakang :

X --------- UU Pidana -------------

21/04/23 26

Larangan berlaku surut dalam berbagai ketentuan

Nasional• Ps 28i UUD 1945• Ps 18 (2) dan Ps 18 (3) UU No. 39 Tahun 1999

Internasional• Ps 15 (1) hukum tidak berlaku surut• dan (2) pengecualian dalam kejahatan

menurut hukum kebiasaan international ICCPR

• Ps 22, 23, dan 24 ICC

21/04/23 27

Pengecualian Larangan Berlaku Surut

• Ps 43 UU No. 26 Tahun 2000

• Perpu 1/2002 & 2/2002 UU 15/2003 ; UU 16/2003

21/04/23 28

Ps 28i UUD 1945

• “… hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

21/04/23 29

UU No. 39/ 1999 ttg HAM

• Ps 18 (2) Setiap orang tidak

boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan

• Ps 18 (3) Setiap ada perubahan

dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka

21/04/23 30

UU No. 26/ 2000 ttg Pengadilan HAM (bisa berlaku surut ?)

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yg. Berat yg. Terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dg. Keputusan presiden.

• Penjelasan Ps 43 (2)

“ Dalam hal DPR Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, DPR Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yg dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yg terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.

21/04/23 31

UU Anti Terorisme dan Putusan MK

• MK membatalkan ketentuan berlaku surut dalam UU Anti Terorisme krn bertentangan dengan UUD 1945

• Kenapa UU Pengadilan HAM berlaku surut? Dan Perppu Terorisme dinyatakan berlaku surut? (mengacu pada putusan MK)

21/04/23 32

PENAFSIRAN & ANALOGI

• Penafsiran :

Otentik

Sistematis

Gramatikal

Historis

Sosiologis

Teleologis

Ekstensif

Penafsiran Ekstensif Vs Analogi ?

• Putusan HR 23 Mei 1921 (kasus pencurian listrik di Gravenhage)

• Putusan Rechtbank Leeuwarden, 10 Des 1919 (pencurian sapi)

• Taverne Vs para sarjana pidana lainnya (Van Hattum, Simons, Zevenbergen, Van Hamel)

21/04/23 33

Pendapat Scholten (dan juga Utrecht)

• Pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara penafsiran ekstensif dan analogi. Dalam kedua hal itu hakim membuat konstruksi , yaitu membuat (mencari) suatu pengertian hukum yang lebih tinggi. Hakim membuat suatu kaidah yang lebih tinggi dan yang dapat dijadikan dasar beberapa ketentuan yang mempunyai kesamaan.

Mis. • Mengambil = mengadakan suatu perbuatan yang bermaksud

memindahkan sesuatu benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain

21/04/23 34

Pendapat Scholten (dan Utrecht)

• PENAFSIRAN EKSTENSIF

• Hakim meluaskan lingkungan kaidah yang lebih tinggi sehingga perkara yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya

• ANALOGI

• Hakim membawa perkara yang harus diselesaikan ke dalam lingkungan kaidah yang lebih tinggi

21/04/23 35

Pasal 1 ayat (2) KUHP

-+-----------+---------------+---->UU Perbuatan Perubahan UU

• Perubahan UU ? …………….

Teori : (1) Teori formil (2) Teori materiil terbatas (3) Teori materiil tidak terbatas

• Paling menguntungkan ? ………….. • Terserah pada praktek & hanya dapat ditentukan untuk masing2 perkara sendiri (in concreto). Hal ini tidak dapat ditentukan sec. Umum (in abstracto)

• Periksa : Utrecht h.228

21/04/23 36

Perubahan UU yg dimaksud Pasal 1 (2) KUHP

• Teori Formil :Ada perubahan undang-undang kalau redaksi undang-undang pidana berubah (simons) ditolak oleh Putusan HR 3 Des 1906 , kasus ps 295 sub 2 KUHP, batas dewasa 23 21 tahun dlm BW

• Teori Materiil Terbatas : Tiap perubahan sesuai dg suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang (jadi tidak boleh diperhatikan perubahan keadaan karena waktu)

• Teori Materiil tidak Terbatas : tiap perubahan – baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu – boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam undang-undang

Sesuai HR 5 Des 1921

21/04/23 37

Perubahan kesadaran/perasaan hukum

• Menjadi tidak dapatnya dihukum suatu perbuatan

• Menjadi dapat dihukumnya suatu perbuatan• Diperberat/diperingan pidana atas suatu

perbuatan.

• (Baca lebih lanjut dalam buku Lamintang Putusan MA, dalam bag. Berlakunya UU Pidana Menurut Waktu)

21/04/23 38

Tempus delicti penting diketahui dalam hal2 :

• Kaitannya dg Ps 1 KUHP

• Kaitannya dg aturan tentang Daluwarsa

• Kaitannya dg ketentuan mengenai pelaku tindak pidana anak : Ps 45,46,47 KUHP atau UU Pengadilan Anak

21/04/23 39

Teori2 Tempus Delicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad)

• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van het instrumen)

• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)

• 4. Teori waktu yg jamak (de leer van de meervoudige tijd)

21/04/23 40

Teori2 Locus Delicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad)

• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van het instrumen)

• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)

• 4. Teori Tempat yg jamak (de leer van de meervoudige tijd)

21/04/23 41

Locus delicti penting diketahui dalam hal2 :

• Hukum pidana mana yang akan diberlakukan

- H. Indonesia atau H. negara lain

• Kompetensi relatif suatu pengadilan

- contoh : PN Jakarta Selatan atau PN Bogor

21/04/23 42

Teori mana yg dipilih ?

• Van Hamel, Simons :

Bergantung sifat dan corak perkara konkret yang hendak diselesaikan

• Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, Noyon-Langemejer :

Mempergunakan 3 teori sec teleologis

• Periksa buku Utrecht hal 239

21/04/23 43

Surabaya Semarang Cirebon---- racun --> ----diminum ---> ----- mati

A --> B B B

• Meervoudige locus delicti

• Hakim diberi kemerdekaan memilih diantara 3 locus delicti ini

• Lihat --> Keputusan Hoge Raad 2/1/1923 w.Nr.1108

21/04/23 44

Asas2 Berlakunya Hukum Pidana (1) • Asas Teritorialitas/ wilayah :

Ps 2 --> Ps 3 KUHP --> Ps 95 KUHP , UU No 4/1976• Asas Nasionalitas Pasif/ perlindungan : Ps 4 :1,2 dan

4 --> Ps 8 KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU No. 7/ drt/ 1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999

• Asas Personalitas/ Nasionalitas Aktif :

Ps 5 KUHP --> Ps 7 KUHP --> Ps 92 KUHP • Asas Universalitas :

Ps 4 :2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976

“melakukan kejahatan ttg mata uang, uang kertas negara atau uang kertas Bank”

21/04/23 45

Asas2 berlakunya H. Pidana : Beberapa masalah !

• Wilayah Indonesia ? • Kapal :

a) kapal Indonesia

b) kapal perang

c) kapal dagang • Asas Universalitas :

- Kejahatan Terorisme ?

- Kejahatan HAM berat ?

21/04/23 46

UU No.43/2008

• Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

21/04/23 47

Batas Wilayah• Pasal 5• Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta

ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

• Pasal 6• (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

• b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan

• c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

• (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

• (3) Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

21/04/23 48

Asas2 Berlakunya H. Pidana : Pengecualian (2)• Ps 9 KUHP : Hukum publik internasional

membatasi berlakunya Ps 2,3,4,5, 7, dan 8 KUHP

• Termasuk yg memiliki imunitas h.pidana : Sesuai perjanjian Wina 18/4/1961

• Yg memiliki imunitas :

1) Kepala-kepala negara & keluarganya (sec. resmi, bukan incognito/singgah)

2) Duta negara asing & keluarganya --> konsul : tergantung traktat antar negara.

3) Anak buah kapal perang asing : termasuk awak kapal terbang militer

4) Pasukan negara sahabat yg berada di wilayah negara atas persetujuan negara

21/04/23 49

• Menurut perjanjian Wina 18/4/1961, maka keluarga termasuk memiliki imunitas (hak eksteritorial)

• Untuk ketua organisasi internasional biasanya dilindungi (tergantung traktat antar negara).

21/04/23 50

KULIAH 3• Istilah

• Definisi

• Cara Merumuskan Tindak Pidana

• Subjek Tindak Pidana

• Unsur-Unsur Tindak Pidana

21/04/23 51

Tindak Pidana Istilah

• Strafbaar feit

• Perbuatan pidana

• Peristiwa pidana

• Tindak pidana

• Delict / Delik

• Criminal act

• Jinayah

21/04/23 52

Tindak Pidana Definisi

• Simons : “kelakuan yg diancam dg pidana, yg bersifat melawan hukum yg berhubungan dg kesalahan & dilakukan oleh orang yg mampu bertanggung jawab”

• Van Hamel : “kelakuan manusia yg dirumuskan dalam UU, melawan hukum, yg patut dipidana & dilakukan dg kesalahan”

• Vos : “suatu kelakuan manusia yg oleh per UU an diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yg pada umumnya dilarang & diancam dengan pidana”

21/04/23 53

Aliran Monistis ………...Aliran Dualistis …………..

21/04/23 54

Aliran Monistis

• Tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban

• Dalam rumusan tindak pidana sekaligus tercakup unsur perbuatan/akibat dan unsur kesalahan/pertanggungjawaban

21/04/23 55

Aliran Dualistis

• Tindakan/perbuatan dari manusia

• Memisahkan secara tegas antara perbuatan (pidana) dan pertanggungjawaban

• Dalam rumusan tindak pidana hanya tercantum unsur perbuatan/akibat tanpa unsur kesalahan/pertanggungjawaban

21/04/23 56

Tindak Pidana Pada dasarnya ada 3 cara merumuskan Tindak Pidana:

• Disebutkan unsur-unsurnya & disebut kualifikasinya --> mis, Ps 362 KUHP

• disebutkan kualifikasinya tanpa disebut unsur-unsurnya --> mis. Ps 297, Ps 351

• disebutkan unsur-unsurnya, tidak disebut kualifikasinya --> mis. Ps 106, Ps 167, Ps 209

21/04/23 57

Subjek Tindak PidanaManusia (natuurlijk personen)

syarat merumuskan : “Barangsiapa ….”

b) hukuman : mati, penjara, kurungan, dll (Ps 10 KUHP)

c) Hukum Pidana disandarkan pada kesalahan orang

Korporasi• UU TPE• UU Pemberantasan T.P. Korupsi• UU Pencucian Uang • UU Pemberantasan TP Terorisme• RUU KUHP• adanya kebutuhan untuk

memidana korporasi: • Badan Hukum • Bukan badan hukum• Badan Usaha (UU ITE: 11/2008)• Badan Publik (UU KIP: No.

14/2008)

21/04/23 58

Tindak Pidana Unsur-unsur (van Bemmelen)

• Di dalam perumusan (bagian) – bestanddelen • dimuat dalam surat dakwaan• semua syarat yg dimuat dalam rumusan

delik merupakan bagian-bagian, sebanyak itu pula, yg apabila dipenuhi membuat tingkah laku menjadi tindakan yg melawan hukum

1. Tingkah laku yg dilarang

2. Bagian subyektif : kesalahan, maksud, tujuan, niat, rencana, ketakutan

3. Bagian obyektif : secara melawan hukum, kualitas, kausalitas, bagian2 lain yg menentukan dapat dikenakan pidana (syarat tambahan; keadaan)

4. Bagian yg mempertinggi dapatnya dikenakan pidana

• Di luar perumusan (unsur) : syarat dapat dipidana - elementen

1. Secara melawan hukum

2. Dapat dipersalahkan

3. Dapat dipertanggungjawabkan

21/04/23 59

Unsur-Unsur Tindak PidanaUnsur2 dalam perumusan

A. Unsur Obyektif

- perbuatan (aktif/pasif) atau

akibat

- melawan hukum

- syarat tambahan

- keadaan

B. Unsur Subyektif

- kesalahan :

(a) sengaja

(b) kealpaan

C. Keadaan – syarat penyerta agar seseorang dapat dihukum – Psl. 123, 182, 531, 280 KUHP

D. Syarat tambahan untuk pemidanaan

Unsur2 di luar perumusan

- secara melawan hukum

- dapat dipersalahkan

- Dapat dipertanggungjawab kan

21/04/23 60

Contoh unsur2 dalam rumusan tindak pidana

Pasal 362 KUHP• barangsiapa

• mengambil

• barang

- yg sebagian/ seluruhnya kepunyaan orang lain

• dengan maksud memiliki

• secara melawan hukum

Pasal 338 KUHP• barangsiapa• dengan sengaja• menghilangkan

nyawa orang lain

21/04/23 61

Contoh unsur dalam rumusan tindak pidana

Pasal 285• barangsiapa• dengan kekerasan atau • ancaman kekerasan• memaksa• seorang wanita • bersetubuh dengan dia • di luar perkawinan

Pasal 359• barangsiapa• karena kealpaannya• menyebabkan orang

lain mati

21/04/23 62

KULIAH 4• Tentang Penggolongan Tindak Pidana

21/04/23 63

Tindak Pidana Pembagian Tindak Pidana (Jenis Delik)

• Delik Kejahatan & Delik pelanggaran• Delik Materiil & Delik Formil• Delik Komisi & Delik Omisi• Delik Dolus & Delik Culpa• Delik Biasa & Delik Aduan• Delik yg Berdiri sendiri & Delik Berlanjut• Delik Selesai & Delik yg diteruskan• Delik Tunggal & Delik Berangkai • Delik Sederhana & Delik Berkualifikasi; Delik Berprivilege• Delik Politik & Delik Komun (umum)• Delik Propia & Delik Komun (umum)

• Pembagian delik menurut kepentingan yg dilindungi :

Lihat judul-judul bab pada Buku II dan Buku III KUHP21/04/23 64

Jenis Delik

Kejahatan

(misdrijf)• dlm. MvT : sebelum ada UU

sudah dianggap tidak baik (recht-delicten)

• Hazewinkel-Suringa : tidak ada perbedaan kualitatif, hanya perbedaan kuantitatif

a) Percobaan : dipidana

b) Membantu : dipidana

c) Daluwarsa : lebih panjang

d) Delik aduan : ada

e) Aturan ttg Gabungan berbeda

• KUHP : Buku II

Pelanggaran

(overtreding)• dlm MvT : baru dianggap tidak

baik setelah ada UU (wet delicten)

• Perbedaan dg kejahatan: a) Percobaan : tidak dipidana

b) Membantu : tidak dipidana

c) Daluwarsa : lebih pendek

d) Delik aduan : tidak ada

e) Aturan ttg Gabungan berbeda

• KUHP : Buku III

21/04/23 65

Jenis Delik

• D. Materiil : Yang dirumuskan akibatnya --> Ps 338, Ps 187, dll

• D. Komisi : melanggar larangan dg perbuatan aktif

• D. Dolus : delik dilakukan dg sengaja, mis. Ps 338, Ps 351

• D. Formil : yang dirumuskan bentuk perbuatannya --> Ps 362, Ps 263, dll

• D. Omisi : melakukan delik dg perbuatan pasif

• a) D. Omisi murni : melanggar perintah dg tidak berbuat, mis. Ps 164, Ps 224 KUHPb) D. Omisi tak murni : melanggar larangan dg tidak berbuat, mis Ps 194 KUHP

• D. Culpa : Delik dilakukan dg kealpaan, mis. Ps 359, Ps 360

21/04/23 66

Delik Biasa (bukan aduan)

• penuntutannya tidak memerlukan pengaduan, mis. Ps 340, Ps 285

• Cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat/ mengetahui tindak pidana tsb., tidak harus dengan pengaduan dari korban atau orang2 tertentu

Delik Aduan

• penuntutannya memerlukan pengaduan, mis. Ps 310, Ps 284

• Harus ada pengaduan dari korban atau orang tertentu

21/04/23 67

Delik Berdiri Sendiri

• Terdiri atas satu delik yang berdiri sendiri

• Untuk pemidanaannya tidak perlu menggunakan ketentuan tentang TP; tinggal melihat berapa ancaman pidana dari Pasal yang dilanggar

Delik Berlanjut

• Terdiri atas dua atau lebih delik, yang karena kaitannya yang erat mengakibatkan dikenakan satu sanksi kepada terdakwa

• Untuk pemidanaannya menggunakan ketentuan tentang gabungan TP, yaitu Pasal 64 KUHP

21/04/23 68

Delik Berlanjut• Masih menjadi perdebatan apakah delik berlanjut

(voortgezette delict) sama dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

• Sebagian sarjana (termasuk Utrecht) menyamakan voortgezette delict dengan voortgezette handeling) dan untuk pemidanaannya memakai ketentuan Pasal 64 KUHP, dengan syarat:

• Perbuatan –perbuatan timbul dari 1 kehendak• Perbuatannya harus sejenis• Tenggang waktu antara 1 perbuatan dengan perbuatan yang

lain, tidak terlalu lama

21/04/23 69

Delik Selesai

• Satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat

• Mis: Pasal 362, Pasal 338

Delik Berlangsung terus• satu atau beberapa

perbuatan yang melangsungkan suatu keadaan yang dilarang

• Mis: Pasal 221, Pasal 261, Pasal 333

21/04/23 70

Delik Tunggal

• Delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku maka ybs. cukup melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali

• Mis: Pasal 362, Pasal 338

Delik Berangkai

• Delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku maka ybs. harus melakukan perbuatan tersebut beberapa kali (berulang-ulang, berturut-turut)

• Karena harus dilakukan berulang-ulang: bisa berupa pencaharian atau kebiasaan (sebagai unsur yang menentukan untuk dipidananya pelaku)

• Mis: Pasal 296, Pasal 48121/04/23 71

Delik Pokok/sederhana

• Delik yang dalam perumusannya mencantumkan unsur2 pokok yang menentukan pemidanaannya

Pasal 362, Pasal 351 ayat (1)

• Delik Berkualifikasi

Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang memperberat pemidanaan

mis: Pasal 351 ayat (2), Pasal 363, Pasal 365 ayat (4)

• Delik Berprevilege

Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang meringan pemidanaan

Mis: Pasal 308. Pasal 36421/04/23 72

Delik Politik

• Delik yang mengandung unsur politik

Mis: Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107), makar untuk membunuh kepala negara (Pasal 104)

Delik Komuna (bukan delik politik)

• Delik yang tidak mengandung unsur politik

Mis: pembunuhan orang biasa (Pasal 338), Pencurian mobil (Pasal 362)

21/04/23 73

Delik Propria

• Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang2 tertentu (subjeknya adalah orang-orang tertentu)

• Mis: Pasal 308, Pasal 346, Pasal 449

Delik Komuna

• Delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang

• Cirinya: Subjeknya adalah “barang siapa“

• Mis: Delik Pencurian (Pasal 362), Delik Pembunuhan (Pasal 338)

21/04/23 74

KULIAH 5• Tentang Ajaran Kausalitas

• Sifat Melawan Hukum

21/04/23 75

KAUSALITAS

• 1. Pengertian ? • 2. Kapankah diperlukan ajaran kausalitas ? • 3. Ajaran Kausalitas ?

Ilustrasi :

B pinjam uang ke rumah A, karena kedatangan B, maka A terlambat ; karena terlambat A mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi; A menubruk C sehingga luka-luka; C dibawa ke RS dan dioperasi oleh dokter D; D meminta E merawat dengan suntikan tertentu; E salah memberikan obat pada C; C mati.

21/04/23 76

Pengertian Kausalitas

• Hal sebab-akibat• Hubungan logis antara sebab dan akibat• Persoalan filsafat yang penting• Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus

menjadi sebab peristiwa lain• Sebab dan akibat membentuk rantai yang bermula di

suatu masa lalu• Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum pidana (bukan

makna di atas), tetapi makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu

21/04/23 77

Pengertian Ajaran Kausalitas

• Ajaran yang berupaya untuk mencari sebab dari timbulnya akibat

• Dalam hukum pidana, sebab yang dicari adalah suatu perbuatan

• Dengan ditemukannya sebab, maka dapat ditemukan siapa yang dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya

21/04/23 78

Kapankah diperlukan ajaran Kausalitas/ Jenis delik apa yang memerlukan ajaran kausalitas?

• Delik Materiil : Delik yang perumusannya melarang timbulnya akibat. Delik ini selesai ketika akibat timbul. mis. Ps. 338, Ps 359, Ps 360

• Delik Omisi tak murni/semu (delicta commissiva per omissionem/ Oneigenlijke Omissiedelicten) : Delik yang terjadi dengan dilanggarnya suatu larangan yang menimbulkan akibat yang dilakukan dengan perbuatan pasif.

• Delik yang terkualifikasi/dikwalifisir : Delik yang terkwalifisir dengan timbulnya akibat.

(pengkualifikasian delik juga dapat dilakukan atas dasar akibat yang muncul setelah delik tertentu dilakukan, mis. Ps 351 (1) Ps 351 (2)/ Ps 351 (3)

21/04/23 79

Ajaran Kausalitas

• Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von Buri)

• Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima : Birkmeyer , Mulder

• Teori-teori menggeneralisasi : teori Adekuat (Von Kries, Simons, Pompe, Rumelin)

• Teori Relevansi : Langemeijer

21/04/23 80

Ajaran Conditio Sine Qua Non

• Semua faktor yaitu semua syarat, yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor ybs. Harus dianggap causa (sebab) akibat itu.

• Semua syarat nilainya sama (ekuivalensi)

• Ada beberapa sebab

• Syarat = sebab

21/04/23 81

Pembatasan Ajaran Von Buri

• Pembatasan ajaran Von Buri oleh Van Hamel [dibatasi dg ajaran kesalahan (dolus/culpa)]

• Pengkesampingan semua sebab yang terletak di luar dolus atau culpa; dalam banyak kejahatan dolus atau culpa merupakan unsur-unsur perumusan delik.

21/04/23 82

Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima

• Birkmeyer : Teori ini berpangkal dari teori Conditio Sine Qua Non . Di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat.

• G.E Mulder :• Sebab adalah syarat yang paling dekat dan

tidak dapat dilepaskan dari akibat. 21/04/23 83

Teori-teori menggeneralisasi

• Von Bar : teori ini tidak menyoal tindakan mana atau kejadian mana yang in concreto memberikan pengaruh (fisik/psikis) paling menentukan. Yang dipersoalkan adalah apakah satu syarat yang secara umum dapat dipandang mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada

21/04/23 84

Teori-teori menggeneralisasi• Von Kries (Teori Adequat Subjectif) : Sebab adalah keseluruhan

faktor positif & negatif yang tidak dapat dikesampingkan tanpa sekaligus meniadakan akibat. Namun pembatasan demi kepentingan penetapan pertanggungjawaban pidana tidak dicari dalam nilai kualitatif/kuantitatif atau berat/ringannya faktor dalam situasi konkret, tetapi dinilai dari makna semua itu secara umum, kemungkinan dari faktor-faktor tersebut untuk memunculkan akibat tertentu. Sebab = syarat-syarat yang dalam situasi dan kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk memunculkan akibat tertentu, biasanya memunculkan akibat itu, atau secara objectif memperbesar kemungkinan munculnya akibat tersebut.

• Apakah suatu tindakan memiliki kecenderungan memunculkan akibat tertentu hanya dapat diselesaikan apabila kita memiliki 2 bentuk pengetahuan :(a) hukum umum probabilitas dalam peristiwa yg terjadi / pengetahuan Nomologis yg memadai(b) situasi faktual yg melingkupi peristiwa yg terjadi/ pengetahuan Ontologis/ pemahaman fakta (empirik)

21/04/23 85

Teori-teori menggeneralisasi

• Rumelin (Teori Adequat Objectif) :Faktor yang ditinjau dari sudut objektif , harus (perlu) ada untuk terjadinya akibat. Ihwal probabilitas tidak berdasarkan pada apa yang diketahui atau mungkin diketahui pada waktu melakukan tindakannya, melainkan pada fakta yang objektif pada waktu itu ada, entah diketahuinya atau tidak – jadi pada apa yang kemudian terbukti merupakan situasi dan kondisi yang melingkupi peristiwa tersebut.

• Simons :Sebab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umum pengalaman manusia dapat menimbulkan akibat

• Pompe : Sebab adalah hal yang mengandung kekuatan untuk dapat menimbulkan akibat

21/04/23 86

Teori Relevansi

• Langemeijer

Teori ini ingin menerapkan ajaran von Buri dengan memilih satu atau lebih sebab dari sekian yang mungkin ada, yang dipilih sebab-sebab yang relevan saja , yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang.

21/04/23 87

Sifat Melawan Hukum

• Arti :- tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)- bertentangan dg hak orang lain (tegen eens anders recht)- tanpa alasan yg wajar- Bertentangan dengan hukum positif

• Melawan hukum : formil & materiil- aliran formil : melawan hukum = melawan UU, sebab

hukum adalah UU.-aliran materiil : melawan hukum adalah perbuatan yg oleh

masyarakat tidak dibolehkan.

21/04/23 88

Perbedaan Ajaran Materiil dan Formil

• Materiil :mengakui adanya pengecualian / penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis

• Formil :hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja/ mis, Ps. 49.

• Materiil :sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut

• Formil :sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik

21/04/23 89

Pembuktian Melawan Hukum

• Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur delik, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum

• Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan nyata-nyata, jika tidak dinyatakan maka tidak perlu dibuktikan.

21/04/23 90

Alasan Pencantuman unsur Melawan Hukum

• Pada umumnya dalam perundang-undangan , lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusannya

• Alasan pencantuman sifat melawan hukum dalam perumusan tindak pidana :

- untuk melindungi orang2 yg memiliki hak dari tuntutan pidana.

21/04/23 91

Konsekuensi aliran Formil

• Apakah konsekuensi ajaran bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik ?

Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.

21/04/23 92

KULIAH 6• Kesalahan dan Pertanggungjawaban

Pidana

21/04/23 93

Pengertian Kesalahan• Ada 4 pengertian kesalahan:

1.Kesalahan sebagai unsur delik; dalam arti kumpulan (nama generik) yang mencakup dolus dan culpa

2.Kesalahan dalam arti pertanggungjawaban pidana: ketercelaan (verwijtbaarheid) seseorang atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya

21/04/23 94

• 3. Kesalahan dalam arti bentuk khusus, yang hanya berupa culpa

• 4. Kesalahan yang digunakan dalam rumusan delik untuk menetapkan bahwa pidana dapat diancamkan pada pelaku yang bersalah karena telah melakukan tindakan tertentu; mis. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan

21/04/23 95

Kesalahan sebagai Unsur Delik

• Dolus

• Culpa

21/04/23 96

Dolus/ opzet/ sengaja • Apakah sengaja itu ? Sengaja = willens (dikehendaki) en wetens (diketahui) (MvT-

1886)

• Teori2 “sengaja” :(a) teori kehendak (wils theorie) “ opzet ada apabila perbuatan & akibat suatu delik

dikehendaki si pelaku”

(b) teori bayangan (voorstellings-theorie)“opzet ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan

perbuatan, ada bayangan yg terang bahwa akibat yg bersangkutanakan tercapai, maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu”

21/04/23 97

Dolus/ opzet/ sengaja istilah2 dalam rumusan tindak pidana

• Dengan sengaja : Ps 338 KUHP• Mengetahui bahwa : Ps 220 KUHP• tahu tentang : Ps 164 KUHP• dengan maksud : Ps 362, 378, 263 KUHP• niat : Ps 53 KUHP• dengan rencana lebih dahulu : Ps 340, 355 KUHP

- dengan rencana : (a) saat pemikiran dg tenang ; (b) berpikir dg tenang; ( c ) direnungkan lebih dahulu.

- ada tenggang waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan delik 21/04/23 98

Bentuk-Bentuk Dolus

1. Dolus sebagai maksud tujuan

2. Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat/sengaja dengan keinsyafan kepastian (sadar kepastian noodzakelijkheidsbewustzijn)

3. Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan/ kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn/ awareness of probability)

4. Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat; opzet met mogelijkheidsbewustzijn/voorwaardelijk opzet/awareness of possibility)

Kesengajaan bersyarat: dengan mengetahui dan menghendaki menerima risiko yang besar

21/04/23 99

• Ada sarjana yang membedakan bentuk-bentuk dolus menjadi 3 macam,yaitu: sebagai maksud, berkeinsyafan kepastian dan berkeinsyafan kemungkinan (misalnya PAF Lamintang, Tresna, Moeljatno)

• Mereka menyamakan dolus eventualis dengan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

• Dolus eventualis merupakan perkembangan dalam hukum pidana, khususnya dalam hal bentuk-bentuk kesengajaan dan HR Belanda baru menerima kesengajaan bentuk ini setelah PD II

Bentuk-bentuk Kesengajaan/dolus

21/04/23 100

Bentuk-bentuk kesengajaan

• Sengaja sebagai maksud/ tujuan :

- apabila pembuat menghendaki perbuatan dan/akibat perbuatannya;- tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak

terjadi - Tidak harus berupa tindak pidana • Sengaja sebagai keinsyafan kepastian :

- pembuat yakin bahwa akibat yg dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yg tidak dimaksud

• Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan: - pembuat sadar bahwa mungkin akibat yg tidak dikehendaki akan terjadi

untuk mencapai akibat yg dimaksudnya- Kesengajaan berkeinsyafan kepastian dan kemungkinan tidak dapat berdiri

sendiri. Selalu bersifat accesoir terhadap kesengajaan sebagai maksud

21/04/23 101

Dolus eventualis

• Pelaku dengan kehendak dan kesadaran menerima kemungkinan munculnya akibat yang buruk.

• Di Jerman disebut billigend in Kauf nehmen:

menerima penuh risiko terwujudnya sesuatu kemungkinan

21/04/23 102

Culpa Istilah2

- culpa - schuld - nalatigheid - sembrono

- teledor

• istilah 2 yg digunakan dalam rumusan :

- kelalaian

- kealpaan

- kesalahan

- seharusnya diketahuinya

- sepatutnya diketahuinya 21/04/23 103

Pengertian, Jenis, Syarat• KUHP : tidak ada definisi• MvT : kealpaan di satu pihak berlawanan benar2 dg kesengajaan dan di

pihak lain dengan hal yg kebetulan• Pada culpa, unsur menghendaki selalu tidak ada; sedangkan unsur

mengetahui sering tidak ada• Macam2 Culpa :

(a) culpa levis ; culpa lata

(b) culpa yg disadari (bewuste) : culpa yg tidak disadari (on bewuste) • Syarat adanya kealpaan :

(a) Hazewinkel-Suringa : 1) kekurangan menduga-duga; 2) kekurangan berhati-hati

(b) van Hamel : 1) tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan hukum; 2) tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan hukum

( c) Simons : pada umumnya “schuld” (kealpaan) mempunyai 2 unsur : 1) tidak berhati-hati; 2) dapat diduganya akibat.

21/04/23 104

Culpa• Untuk menentukan ada atau tidaknya culpa pada

seseorang, maka harus digunakan tolok ukur yang normal (upaya dan kehati-hatian dari orang yang sama kemampuan dan kecerdasannya dengan pelaku).

• Jadi culpa merupakan sesuatu yang bersifat normatif (….seharusnya…..)

• Apabila pada situasi dan kondisi yang sama dengan pelaku, orang yang sama kemampuan dan kecerdasannya dengan pelaku pada umumnya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku; berarti pelaku culpa---- disebut Culpa Lata (Kelalaian yang Besar)21/04/23 105

Culpa• Culpa Levis (Kelalaian yang kecil)--- apabila tolok ukurnya

adalah upaya dan kehati-hatian yang luar biasa• Culpa yang disadari : Apabila pelaku sudah membayangkan

kemungkinan timbulnya suatu akibat yang dilarang, dan karena itu ia juga sudah berupaya agar tidak timbul akibat tsb. (dia tidak menghendaki akibat), namun akibat tetap terjadi

• Culpa yang tidak disadari: Pelaku sama sekali tidak pernah membayangkan kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang; tetapi ternyata terjadi akibat

• Yang dapat dipidana adalah Culpa Lata, baik yang disadari maupun tidak disadari

21/04/23 106

Asas penting dalam masalah pertanggungjawaban

• Geen Straf zonderschuld

• Tiada Pidana tanpa kesalahan :

meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum; namun tanpa adanya kesalahan maka dia tidak dapat dipidana

21/04/23 107

Dapat dipersalahkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan

• 3 syarat yang harus dipenuhi:

• Kemampuan bertanggungjawab

• Ada hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya , dalam bentuk dolus atau culpa

• Tidak ada dasar penghapus kesalahan

21/04/23 108

Arti “dan” diantara unsur dengan sengaja & unsur

melawan hukum • Van Hamel, simons, pompe : perbedaan itu

mempunyai arti. Mis. Ps 406 KUHP : dengan sengaja dan melawan hukum ; Ps 333 KUHP : dengan sengaja melawan hukum

• Vos, zevenbergen, langemeijer :

tiadanya kata “dan” tidak berarti apa2, semuanya mesti dibaca “dengan sengaja dan melawan hukum”

• Remelink, van Bemmelen :

kata penghubung “dan” tidak mempunyai arti, jadi istilah “dengan sengaja” meliputi pula “melawan hukum.”

21/04/23 109

Kemampuan Bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid)

• Dengan menggunakan penafsiran acontrario dari MVT tentang tidak mapu bertanggungjawab; maka mampu bertanggungjawab artinya:

- pelaku melakukan perbuatannya dengan bebas; tanpa paksaan

- pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum dan ia mengerti akibat perbuatannya

• Dalam praktik, setiap pelaku dianggap mampu bertanggungjawab ; kecuali bila ada dugaan pelaku sakit jiwa atau tidak sempurna tumbuhnya

21/04/23 110

KULIAH 7• Percobaan Tindak Pidana

21/04/23 111

PERCOBAAN (POGING)

• PASAL 53(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk

itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

• Pasal 54Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana

21/04/23 112

Kasus 1

• Seorang yang sedang berdiri di bordes KA, ketika akan diperiksa karcisnya oleh kondektur, ia telah menendang kaki petugas tersebut. Sehingga apabila kondektur tidak dengan cepat berpegang pada tiang besi KA, pasti ia jatuh keluar dan terlindas KA (Arrest HR Tgl 12 Maret 1942)

21/04/23 113

Kasus 2

• Seorang POLANTAS memberi tanda agar sebuah kendaraan bermotor berhenti, karena tidak menyalakan lampu. Pengemudi tetap tancap gas, sehingga kalau petugas tidak menghindar dengan cara melompat ia akan tertabrak (Arrest HR 6 Pebruari 1951)

21/04/23 114

Kasus 3

Percobaan Pembunuhan Berencana

KASUS

• A bermaksud menghabisi nyawa B dengan meletakkan bom di mobil B. Bom meledak sebelum B masuk mobil dan mengakibatkan B luka-luka parah.

PASAL YG DIDAKWAKAN

• Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP ( Percobaan pembunuhan berencana)

ANCAMAN PIDANA

• 15 tahun penjara (lihat Ps. 53 ayat 3)

21/04/23 115

• Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yg merupakan percobaan tindak pidana yg dipidana sbg delik selesai. Hal ini terdapat juga dalam UU Pidana di luar KUHP.

• Ada juga delik-delik khusus dlm KUHP yg mirip dgn percobaan yaitu makar (ps. 87) dan permufakatan jahat (ps. 88), namun ada syarat dr Ps. 53 yg belum dipenuhi tapi sudah dapat dihukum

21/04/23 116

POGING (PERCOBAAN)• “Permulaan kejahatan yang belum selesai”• Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarang dan diancam

hukuman oleh undang-undang• Poging adalah perluasan pengertian delik • Suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang sebab perbuatan itu melanggar kepentingan hukum atau membahayakan kepentingan hukum

• KUHP tidak memberi perumusan/ definisi• Harus diketahui kapan suatu delik dianggap selesai • Delik selesai berbeda antara delik formil dan delik materiil • Pada delik formil : delik selesai apabila perbuatan yang dilarang

telah dilakukan• Pada delik materiil : delik selesai apabila akibat yang dilarang dan

diancam dengan hukuman oleh undang-undang telah timbul atau terjadi

21/04/23 117

Teori Subyektif - subjectieve pogingsleer –

• seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan itu pantas dihukum, oleh karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya”

• Terdapat sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku

21/04/23 118

Teori Obyektif - objectieve pogingsleer –

• Seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum oleh karena “tindakan-tindakannya telah bernilai membahayakan bagi kepentingan-kepentingan hukum”

21/04/23 119

Pengklasifikasian Teori Objektif

• Teori Obyektif Formil• Seseorang yang melakukan percobaan untuk

melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum oleh karena “tindakan-tindakannya telah bernilai membahayakan bagi kepentingan-kepentingan hukum”. Teori ini tidak membedakan antara percobaan pada delik formil dan delik materiil

• Teori Obyektif Materiil membedakan percobaan pada jenis deliknya (delik formil atai delik materiil)

21/04/23 120

• Teori Obyektif Materiil pada Delik Formil “apabila telah dimulai perbuatan/tindakan yang disebut dalam rumusan delik”

• Teori Obyektif Materiil pada Delik Materiil• “segera setelah tindakan yang dilakukan oleh

pelakunya itu, menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh UU tanpa pelakunya tersebut harus melakukan suatu tindakan yang lain”

21/04/23 121

Teori Campuran

• Teori Subyektif - subjectieve pogingsleer –

dan

• Teori Obyektif - objectieve pogingsleer –

21/04/23 122

Syarat Percobaan yg dapat dipidana

• Niat

• Permulaan Pelaksanaan

• Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

21/04/23 123

Syarat PertamaNIAT atau “Voornemen”

• Menurut doktrin dan yurisprudensi :”voornemen” harus ditafsirkan sebagai kehendak, “willen” atau “opzet”

• Seseorang harus mempunyai kehendak, yaitu kehendak melakukan kejahatan

• Karena ada 3 macam opzet, apakah opzet di sini harus dtafsirkan dalam arti luas atau hanya opzet dalam arti pertama (sebagai “ogmerk” atau tujuan) ?

21/04/23 124

Syarat KeduaPermulaan Pelaksanaan

• “Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan” een begin van uitvoering

• Harus ada suatu perbuatan(handeling)• apa yang dimaksud “perbuatan sebagai

permulaan pelaksanaan” ? • Undang-undang tidak merumuskan pelaksanaan

atau”uitvoering” dan bagaimana bentuknya• Perlu digunakan penafsiran

21/04/23 125

Pelaksanaan Kehendak atauPelaksanaan Kejahatan ?

• Secara gramatika, harus dihubungkan dengan kata yang mendahuluinya yaitu “voornemen”/ niat/kehendak Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan. Jadi : pelaksanaan itu ditafsirkan sebagai “pelaksanaan kehendak” TEORI POGING SUBYEKTIF

• Tetapi, jika dihubungkan dengan anak kalimat berikutnya “… tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” maka secara sistematis maka ditafsirkan sebagai “pelaksanaan kejahatan” TEORI POGING OBYEKTIF

21/04/23 126

CONTOH KASUS

• A menghendaki untuk membunuh B , untuk melaksanakan maksudnya, A harus melakukan beberapa perbuatan, yaitu :

• a. A pergi ke tempat penjualan senjata api• b. A membeli senjata api• c. A membawa senjata api ke rumahnya• d. A berlatih menembak• e. A menyiapkan sebjata apinya dengan membungkusnya rapat-

rapat• f. A menuju rumah B• g. Sesampai di rumah B, A mengisi senjata itu dengan peluru• h. A mengarahkan senjata kepada B• i. A melepaskan tembakan ke arah B

21/04/23 127

MANA YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN ? APAKAH TIAP2 PERBUATAN DALAM KASUS TSB

DAPAT DIHUKUM ?

• 1. Menurut Teori Poging Subyektif : perbuatan a sudah merupakan “permulaan pelaksanaan” karena telah menunjukkan “kehendak yang jahat”

• 2. Menurut Teori Poging Obyektif : perbuatan a f belum merupakan “permulaan pelaksanaan” karena semua perbuatan itu “belum membahayakan kepentingan hukum si B

21/04/23 128

PEMBATASAN TERHADAP TEORI

SUBYEKTIF • Perbuatan dibedakan : • 1. tindakan atau perbuatan persiapan

(belum dapat dihukum)• 2. tindakan atau perbuatan pelaksanaan

(sudah dapat dihukum)• Tetapi, pertanyaannya : mana yang

merupakan “perbuatan persiapan” dan mana yang merupakan “perbuatan pelaksanaan” ?

21/04/23 129

PENDAPAT PARA AHLI DALAM

MASALAH TERSEBUT 1.Van Hamel : “apabila dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang

kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya” 2.Simons melihat dari jenis deliknya : delik materiil atau delik formil. • Pada delik formil apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU, apabila perbuatan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang; jika ada beberapa unsur maka jika sudah melakukan salah satu unsur

• Pada delik materril apabila perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang menurut sifatnya adalah sedemikian rupa , sehingga secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU

3.Vos : ada “permulaan pelaksanaan” apabila perbuatan itu mempunyai sifat terlarang terjadap suatu kepentingan hukum.

4.Pompe : ada “permulaan pelaksanaan” apabila suatu perbuatan yang bagi orang normal memungkinkan terjadinya suatu delik.

21/04/23 130

Pendapat Hoge Raad

Ada “permulaan pelaksanaan” apabila antara perbuatan yang dilakukan dan kejahatan yang dkehendaki oleh seseorang itu terdapat hubungan erat langsung; yaitu apabila seorang melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan kejahatan , perbuatan itu baru dianggap sebagai permulaan pelaksanaan apabila disamping perbuatan itu tidak dibutuhkan lagi perbuatan-perbuatan yang lain untuk menyelesaikan kejahatan.

21/04/23 131

Percobaan delik formil

“apabila telah dimulai perbuatan/tindakan yang disebut dalam rumusan delik”Hoge Raad arrest tanggal 8 Maret 1920 N.J.1920

• “perbuatan menawarkan untuk dibeli dan perbuatan menghitung uang kertas yang telah dipalsukan di depan orang lain” adalah tindakan permulaan dari tindakan pelaksanaan

21/04/23 132

Percobaan delik materiil

• “segera setelah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu, menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh undang-undang, tanpa pelakunya tersebut harus mel;akukan suatu tindakan yang lain”

• Hoge Raad Arrest 19 Maret 1934, N.J 1934 Eindhovense Brandstichting - arrest

21/04/23 133

Syarat KetigaTidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

disebabkan karena kehendaknya sendiri

• Contoh: Tertangkap tangan, korban memberikan perlawanan, korban tidak meninggal karena bantuan medis

• Membatalkan niatnya secara sukarela/kehendak sendiri – vrijwillige terugterd – (TIDAK ADA Percobaan yang dihukum)

21/04/23 134

Dalam Pasal 18 RUU KUHP

(1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.

(2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.(percobaan yang dikwalifisir)

21/04/23 135

Macam2 Percobaan (Doktrin)

• Percobaan yg Sempurna : Voleindigde Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagi selesainya kejahatan, tetapi kejahatan tidak selesai karena suatu hal

• Percobaan yg Tertangguh : Geschorte Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan beberapa perbuatan yg diperlukan bagi tercapainya kejahatan, tetapi kurang satu perbuatan ia terhalang oleh suatu hal

• Percobaan yg Tidak Sempurna (tidak wajar) : Ondeugdelijke Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan suatu kejahatan, dimana ia telah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagi selesainya kejahatan, namun tidak berhasil disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atau obyek (sasaran) tidak sempurna.

Tidak sempurna : mutlak atau relatif

21/04/23 136

Pasal 20 RUU KUHP

Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

21/04/23 137

Melakukan percobaan kejahatan akan tetapi tidak dihukum

• Pasal 184 ayat 5 KUHP –perkelahian tanding

• Pasal 302 ayat 4 KUHP – penganiayaan ringan terhadap binatang

• Pasal 351 ayat 5 dan Pasal 352 ayat 2 KUHP – penganiayaan biasa dan ringan

21/04/23 138

Mangel am tatbestand (gebrek aan feitelijk tosdracht v/e zaak)

• Kejadian-kejadian yang mirip dengan percobaan yang tidak sempurna/ tidak wajar di mana salah satu unsur dari kejahatan tertentu itu sebenarnya tidak mungkin ada atau tidak mungkin terjadi

• Misal:• menggugurkan kandungan seorang

perempuan yang tidak pernah hamil;• mencuri barang yang pencurinya tidak tahu

bahwa barang tersebut sebelum dicuri telah diwariskan/diberikan padanya.

21/04/23 139

Putatif Delict

• Seseorang mengira bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, padahal tindakan tersebut tidak dilarang

• Contoh:• Seseorang masuk ke Indonesia dan membawa

sejumlah uang kertas asing. Semula ia beranggapan telah mencoba atau melakukan suatu kejahatan. Namun ternyata uang yang ia bawa masih dalam batas ketentuan yang tidak dilarang

21/04/23 140

Percobaan dalam kealpaan

• Pasal 287 KUHP

• “…yang sepatutnya ia harus dapat menduga bahwa wanita itu belum cukup umurnya…”

• Pasal 480 KUHP

• “…yang sepatutnya ia harus dapat menduga bahwa barang itu diperoleh si penjual dari kejahatan…”

21/04/23 141