Upload
ngophuc
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
HUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN
LINGKUNGAN, DALAM UPAYA P4B
Oleh
Dr. Ir. Son Diamar, MSc
0811163279
DAFTAR ISI
1. Prinsip Pembangunan Wilayah
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Prinsip Pembangunan Ekonomi
a. Berbasis SDA
b. Contoh Sukses
c. Analisis SWOT dan Strategi Usaha
5. Kebijakan Pengembagan Usaha
a. Skala Besar, Menengah, Kecil. dan Mikro
b. Modal, Pengelola, Tanah/SDA, dan SDM
6. Integrasi Infrastruktur dan Ekonomi
7. Sistem Pengelolaan SDA
2
PENGEMBANGAN
SEGALA NILAI
PADA WILAYAH
PRINSIP PENGEMBANGAN
WILAYAH
Pengembangan Wilayah
• INFRASTRUKTUR
• EKONOMI
• PENDIDIKAN
• KESEHATAN
• Lain-lain
• LOKASI:
distrik,
kampung
• HIRARKI:
• LINGKUNGAN
Berlokasi
Berdampak
Memerlukan
SEKTORAL SPASIAL
3
INPUTS OUTPUTS OUTCOMES
Masukan: Keluaran: Hasil:
1. Dana
2. Aset
3. Teknologi
4. Manajemen
5. SDM
6. Informasi
1. Hasil Litbang
2. Hasil Diklat
3. Pelayanan Publik
4. Fisik Bangunan
5. Manajemen
6. Per UU
1. Kahidupan SBPKA
Sosbudpol Agama
2. Kegiatan Ekonomi
Riil
3. Nilai dan Perilaku
4. Daya Saing
5. IPM
6. Ekonomi Makro
IMPACTS BENEFITS
Dampak Manfaat
EVALUASI KEBIJAKAN
1 2 3
4 4
PROSES: PROSES:
5 6
TEORI
EVALUASI KEBIJAKAN
Norma Dasar
Kebijakan
Pelaksanaan
“Single-Loop Learning”
LIN
GS
TR
A
Hanya Menilai Hasil Pelaksanaan
Dibandingkan dengan Kebijakan
Rekomendasi Target penyempurnaan
pelaksanaan s/d ubah kebijakan
Norma Dasar
Kebijakan
Pelaksanaan
“Double-Loop Learning”
LIN
GS
TR
A
Menilai Kebijakan dan Norma Dasar,
Kesesuaian dengan LINGSTRA
Rekomendasi : s/d ubah Norma Dasar
TEORI
4
INDONESIA NEGERI MAHA KAYA
Dengan lokasi strategis di “perempatan terbesar” jalan perdagangan dunia
TETAPI
Penduduk miskin tidak berkurang
Th. 1987 30 juta jiwa (17.4%)
Th. 2010 31 juta jiwa (16.6%)
Sebagian besar penduduk masih “susah hidup”
MISKIN :
EKONOMI
TERJAJAH ? : Sebagian besar ekonomi penting seperti
kebun (60%), hasil laut (70%),
pertambangan (85%), tanah di lokasi
strategis, bank swasta (85%), pelayaran
(exim 95%), penerbangan (65%), dan
telekomunikasi (70%), “dikuasai asing”
PERLU CARA BARU MEMBANGUN NEGERI
5 SISTEM KEBIJAKAN PENGHAMBAT KEMAJUAN
MISKIN
DIKUASAI ASING
TAK MAJU
BIROKRASI
No Grand Design
Fragmentd
Sentralistis
ASET
Obral Utk Pemodal
BI
Negara Tersulit Modal
KEUANGAN NEGARA
Tdk Utk Riil Fragmentd
POLITIK
Recruitmt Money Poltics
&Tanpa Kompetensi
5
PER UU NKRI MENJADI KENDALA ?
1. KEHUTANAN
2. PERTANAHAN
3. MIGAS
4. MINERBA
5. SUMBER DAYA AIR
6. PESISIR DAN LAUT
7. PERIKANAN
8. PENDIDIKAN
9. PERHUBUNGAN
10.PENANAMAN MODAL
11.KEUANGAN NEGARA
12. PERBENDAHARAAN
PERLU KEBIJAKAN KHUSUS?
PERJALANAN PANJANG MENUJU PENGAKUAN HAK MHA
UU 5/67
(Pasal 17)
PP 21/1970
(Pasal 6)
UU 41/1999
(Pasal 1 ayat 6)
(Pasal 5)
Pelaksanaan hak MHA tidak boleh mengganggu pembangunan kehutanan
Pelaksanaan hak MHA ditertibkan dan dibekukan
Hutan adat adalah hutan negara di wilayah MHA
Hutan negara dapat berupa hutan aset
6
Putusan Nomor 35/PUU-X/2012
Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”
MEMISAHKAN NEGARA DAN ADAT DALAM PENGUASAAN HUTAN
TINDAKAN YANG PERLU PASCA PUTUSAN MK
Inventarisasi masyarakat dan kawasan hutan
Audit izin-izin pemanfaatan/penggunaan hutan terutama di kawasan adat
Pendataan konflik kehutanan di kawasan berizin, konservasi, dan kawasan “open access”
Pemberdayaan MHA
7
PEMBANGUNAN JALAN TNI
1. Sarmi-Kasonaweja
2. Logpond – Suator
3. Lagari – Wapoga – Botawa -Kalibaru
4. Wapoga - Ingerus - Otodemo
5. Bagusa - Kelapa Dua
6. Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru)
7. Oksibil – Kawor (Iwur) -Waropko
8. Kenyam – Gearek - Pasir Putih – Suru suru Dekai
9. Habema – Tiom
10. Batas Batu - Dermaga Mumugu
11. Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya)
13. Lingkar Yapen ( Woi,Poom,Rosbori,Woda,Waindu,Dawai)
14. Mameh – Windesi – Kwatisore
15. Aimas – Klamono – Klabra - Klabot
16. Lingkar Mansinam
KEMEN PU
JALUR SUNGAI
MYC - Dekai-Oksibil
MYC - Habema-Kenyam
PERCEPATAN IZIN
DAN SATGAS LINK
ANALISIS SWOT STRATEGI 10 TAHUN
PENGEMBANGAN USAHA
PROVINSI PAPUA
DAN
PROVINSI PAPUA BARAT
PELUANG (O):
1. OTSUS: kewenangan, dana, dan kebijakan
khusus
2. Administrasi Pem: tersedia 2 Prov dan 42
kab/kota
3. SDA potensial kaya
4. Demand dunia produk hasil SDA besar
5. Pengelola usaha profesional dan Naker
terampil tersedia di luar Papua
Ancaman (T):
6. Pesaing Usaha dari Luar Papua
7. Keamanan dan Budaya Politik
8. Budaya “memalang”
9. Ketidakpastian “penguaasan”
tanah/SDA untuk usaha
10. KKN
Kekuatan (S):
a. Usaha menengah tumbuh di 10 dari
42 kab/kota
b. Budidaya komoditi tertentu sudah ada
sporadis
c. Percepatan infrastruktur
d. Lembaga Percepatan Pembangunan
e. Sebagian kebutuhan tenaga terampil
tersedia
S-O :
PROGRAM:
• 2 x 10 usaha besar agro, ikan, dan
pariwisata: 400.000 naker
• 42 x 10 usaha menengah agro dan
ikan: 840.000 naker
• 42 x 500 usaha kecil/mikro: 63.000
naker
S-T :
• Tanah adat sebagai “saham” (shares)
• Lembagakan masyarakat pemilik hak
tanah adat sebagai “shareholders”
• PT BERSAMA Pengelola, Masyarakat
tanah adat, Pemda, dan Pekerja
• Penegakan Hukum dan Keamanan
• Aliansi dgpesaing dari luar Papua
• Lembaga Monev independen
Kelemahan (W):
f. Sulit dapat modal
g. Langka pengelola usaha profesional
h. Kurang pengaturan tanah adat
i. Ekonomi rakyat subsisten
j. Etos kerja dan ketrampilan OAP
kurang.
W-O :
• Modal usaha besar dg penjaminan
Pemerintah, atau penyertaan dan bank
• Modal usaha menengah dg penyertaan
pemda dan bank
• Modal usaha Kecil dan Mikro dg bank
UMKM, dan LPK
• Rekrutmen pengelola usaha profesional
untuk usaha besar dan menengah
• Lembaga pendamping untuk UKM
W-T :
• SISGAKKUMKAM
• Sisdur “sertifikasi”/”title” tanah adat
untuk usaha
• Integrasi vertikal/horizontal bisnis
besar, menengah, dan kecil
• Pendampingan usaha UKM
8
BAGAIMANA MEMBANGUN
EKONOMI RIIL
AGAR : Tumbuh (Pro Growth);
Sediakan lapangan kerja (Pro Job);
Hapus kemiskinan (Pro Poor);
Berdayakan Daerah (Pro Pemda).
PRIMER
• Pertanian • Perkebunan • Peternakan • Perikanan tangkap • Kehutanan • ESDM
SEKUNDER
• Industri Agro • Industri Hasil Laut • Industri Hasil Hutan • Industri Hasil ESDM • Industri Konstruksi • Industri Hasil Angkutan
TERSIER
• Perdagangan • Transportasi • Keuangan • Pariwisata • Jasa2 Profesional • Jasa2 Personal
Butuh Faktor Produksi: 1. SDA & Intangibl Asset 2. SDM Wirausahawan 3. SDM Ahli & Pekerja 4. Modal Usaha 5. Infrastruktur
Membangun Negeri “Tanpa“ Uang Negara Berbasis Aset Potensial
BANK PEM
EKA
Profesional
P M F A S
SAWIT
BANK DKI
CI
Profesional
P M F A S
ANCOL
MODAL IZIN-IZIN
II I
III
II I
III
USAHA INDUSTRI SAWIT
UNTUK “EKA”
USAHA PARIWISATA + REAL ESTATE
USAHA MILIK DKI
JAMINAN
IZIN-IZIN MODAL
Saham Eka
100%
Saham DKI
mayoritas REKRUT REKRUT
9
PERUSAHAAN (PT) BERSAMA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT
Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam (Public Private People Partnership - PPPP)
KENAPA PT BERSAMA?
1. UUD 45 Ps 33: SDA dikuasai Negara, ekonomi bersama, utk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
2. Stakeholders memiliki “peran” dan “hak”:
I. Pemerintah/pemda menguasai SDA, fiskal, perizinan, dan sediakan
sarpras.
II. Swasta memiliki keahlian,.
III. Pekerja berkontribusi dlm produksi memiliki hak aset negara.
IV. Masy/ulayat memiliki hak aset negara .
3. PT bersama menerapkan kebijakan “inklusif” dan “adil”, sesuai arahan
Presiden RI, yg diterjemahkan sbg prinsip “stakeholders” menjadi
“shareholders”.
4. Dg “bagi hasil adil” sbg saham tertulis dlm akte PT, masing2 utk swasta,
pekerja, masy/ulayat, pemda prov, dan kab/kota, maka “4 PRO” bisa
tercapai.
PT BERSAMA
PARIWISATA RAJA AMPAT
Kawasan dg 20 Resorts, Pelabuhan kapal Cruises dan
500 Yachts
ORGANISASI:
BUPATI
SEKDA
SKPD BUMD
PT BERSAMA
WK PROV
KOP KAR
MASY ULAYAT
15%
15%
10%
15%
PROF MGT
25%
CSR
KAB LAIN
5%
5%
O & M
5%
CONTOH
INVEST
5%
10
Bagaimana membangun Ekonomi Perikanan, agar:
Terkemuka di Indonesia
Nelayan dan rakyat pesisir sejahtera
Menjadi Potensi HanKam
“Tanpa Uang Negara”
BANK PROV
PENGELOLA
Jaminan
PEKERJA
1.000 kapal “ocean going”, 5.000 perahu
10.000 Ha budidaya
5 kawasan “cluster industry”
Sistem pemasaran DN+LN
Sistem pendukung: SMK, PT, Penyuluh,
Sarana, Prasarana, Lembaga Keuangan
Kredit Fasilitas
KAB KAB
KAB KAB
KAB
8 Kabupaten di
Teluk Cendrawasih
& Pesisir Selatan
Rp 150 M Rp 50 M Rp 800 M
Rp 1 T
Per tahun
MASY/ULAYAT LABA
300.000 Tenaga Kerja
Perikanan dan Terkait
MEMBANGUN EKONOMI RIIL
Dg Kapitalisasi Aset Potensial SDA, Inklusif, Adil Manfaat
Untuk Usaha Besar
INGAT UUD 1945 PS 33:
PEMERINTAH BANK
INVENTARISASI
RENCANA
USAHA
PILIH
PENGELOLA
OPERASI
PEKERJA
PENGELOLA
KAB/KOTA
PROV
UNTUNG
REVENUE1
3
2
6
4
5
JAMINAN
KREDIT
FASILITAS MODAL
20 % 20 %
20 %RAKYAT
SETEMPAT/
ULAYAT
BAYAR
MODAL +
BUNGA
HUTAN KEBUN
Ren,
Keu, DN,
Hankam, ESDM
LH, Tanah
KOMISI
20 %
20 %
HUTAN KEBUN
KOMNAS
11
MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT DENGAN “EQUITY FINANCING” & PENJAMINAN DARI APBN/APBD
UNTUK USAHA KECIL & MENENGAH
APBN
APBD
PROV
APBD
KAB/KOTA
BI PEM
BANK PEMDA
GM KOM
Pajak/
Retri
Pajak/Retri
Pajak/Retri
35% untung
MODAL
Rp. 50 M
M M M M M
TAN BUN IKAN LAIN REI
MASY
HIBAH UNTUK MODAL
KAB/KOTA
DAU DAK
Lain
Rp 5 M Rp30M
1.000 Ha
2.000 TK 1.000 Ha
2.000 TK
10 kpl
50 perahu
10 Ha budi
500 TK
Rp 5 M
20%
Rp 10 M
Pekerja Pekerja Pekerja
YIELD: Rp. 6 M Rp. 12 M Rp. 150 M
10 Ha
Rumah
Komersial
1000 TK
Rp 100 M
PT
HIBAH UNTUK MODAL
KAB/KOTA
PEMBANGUNAN KAWASAN/DISTRIK PERKEBUNAN
PUSAT PENGOLAHAN
PASAR
YANDIK YANKES
KAMPUNG KEBUN
KAMPUNG KEBUN
KAMPUNG KEBUN
PLTMH
KAMPUNG KEBUN
KAMPUNG KEBUN
BENDUNG
IRIGASI
JALAN JALAN
SINERGI:
PU, TAN, ESDM.
DIK, KES, KUKM,
INDAG, DLL
SINERGI:
PEMERINTAH
PEM PROV
PEM KAB/KOTA
12
Bagaimana Membangun
KAWASAN PERKOTAAN AGAR: • Tertata Baik • Tanpa Uang Negara • Pemilik Tanah Untung • PAD Meningkat
LAKUKAN: • PT Bersama • Izin Lokasi • Usaha Real Estat
PORT
SPATIAL PLANNING
BERPOTENSI KUMUH DAN TDK PRODUKTIF
JALAN, TRANSPORTASI, DAN KAWASAN
KEBUN + TERNAK
TAN + TAMBANG
KEBUN + PERUMAHAN
TAMBANG
TAMBANG
KEBUN
KOTA BARU
DENGAN INTEGRASI DAN KONSOLIDASI
PEMBANGUNAN JALAN & TRANSPORTASI
TERBAYAR OLEH NILAI TAMBAH DAN PRODUKSI KAWASAN
13
SISTEM PEMBANGUNAN USAHA BERBASIS SDA
INVENTARISASI
PERENCANAAN
PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN
PENGENDALIAN
Lokasi, luasan, besaran, trayek, frekuensi
Kondisi alamiah, sosial, sarana, prasarana
Valuasi, Sertifikasi Aset, jadikan lnventory
Renstra usaha tiap lokasi, dan integrasi
Expected “multi” values: poleksosbud, han, eko
Expected outcomes
Terpilih pengusaha profesional, melalui tender
Terbentuk Badan Usaha (PPP Enterprise)
Kepastian Bagi Hasil (saham): Pengelola, Pekerja,
Rakyat, Pemprov, Pemkab
Fasilitasi Modal: Jaminan kredit, equity, kredit
Fasilitasi Izin, sertifikasi, sarana, dan prasarana
Operasi usaha
Monev produksi, Pemasaran, Keuangan, Lembaga,
oleh lembaga independen
Pelibatan masyarakat dalam monev
I
II
III
IV
V
KEGIATAN: OUTPUT:
INOVASI: