STANDAR PELAYANAN PUBLIK GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NO JENIS PELAYANAN DASAR HUKUM PROSEDUR PELAYANAN PERSYARATAN KET 1 1 1 2 2. Printer. 3. Internet on line 3 system 2 4 NPWP 5 6 3 7 8 9 4 5 WAKTU PENYELESAIAN BIAYA PELAYANAN SARANA PRASARANA Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi 2000-6000 m³/tahun Baru Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Datang ke Gerai P2T Provinsi DIY dengan mengajukan Permohonan IUIPHHK beserta persyaratannya kepada Kepala BKPM Provinsi DIY. Mengisi daftar isian permohonan IUIPHHK 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar Tidak dipungut biaya 1. Komputer Rekomendasi/pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota Akte pendirian perusahaan/koperasi beserta perubahannya, atau copy KTP untuk perorangan Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) Izin gangguan ( HO) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 17/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Izin Lokasi Laporan kelayakan investasi pembangunan industri Jaminan pasokan bahan baku dari hutan rakyat diketahui oleh Kepala Dinas ynag menangani bidang kehutanan kabupaten/kota setempat. Sedangkan yang berasal dari hutan tanaman dan perum perhutani diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat (surat asli) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 24/Menhut-II/2009 Tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 35/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (Prokalino)
STANDAR PELAYANAN PUBLIK GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADUSEKTOR
KEHUTANAN DAN PERKEBUNANNO JENIS PELAYANAN DASAR HUKUM PROSEDUR
PELAYANAN PERSYARATAN KET11122. Printer.3. Internet on line3
system24NPWP56378945WAKTU PENYELESAIANBIAYA PELAYANANSARANA
PRASARANAIzin Usaha Industri Primer asil utan !ayu "IUIP!#
$a%asitas %rodu$si 2&&&'6&&& m()tahun
*aruPeraturan+enteriPertanian Nomor
26)Permentan),-.14&)2)2&&7 -entan.PedomanPerizinan
Usaha Per$e/unan0atan. $e 1eraiP2- Pro2insi 0I3 den.an men.a4u$an
Permohonan IUIP! /eserta %ersyaratannya $e%ada !e%ala *!P+ Pro2insi
0I3.+en.isi da5tar isian %ermohonan IUIP!3& "ti.a %uluh# hari
$er4a se4a$ %ermohonan diterima se6ara len.$a% dan /enar-ida$
di%un.ut /iaya1. !om%uter7e$omendasi)%ertim/an.an te$nis dari
*u%ati)Wali$ota8$te %endirian %erusahaan)$o%erasi /eserta
%eru/ahannya9 atau 6o%y !-P untu$
%eroran.anPeraturan+enteri!ehutanan
nomor:P.35)+enhut'II)2&&8 -entan.IzinUsaha Industri Primer
Hasil Hutan0o$umen U%aya Pen.elolaan ;in.$un.an "U!;# dan U%aya
Pen.elolaan ;in.$un.an "UP;#Izin .an..uan "
,#Peraturan+enteri!ehutanan Nomor:P.17)+enhut'II)2&&9
-entan. -ata aminan %aso$an /ahan /a$u dari hutan ra$yat di$etahui
oleh !e%ala 0inas yna. menan.ani /idan. $ehutanan $a/u%aten)$ota
setem%at. =edan.$an yan. /erasal dari hutan tanaman dan %erum
%erhutani di$etahui oleh !e%ala 0inas !ehutanan Pro2insi setem%at
"surat asli#Peraturan+enteri!ehutanan 7e%u/li$ IndonesiaNomor : P.
24)+enhut'II)2&&9-entan. Penda5taranUlan.IzinUsaha
IndustriPrimerasilutan !ayuPeraturan+enteri!ehutanan 7e%u/li$
IndonesiaNomor : P. 35)+enhut'II)2&&9-entan. -ata
