MENTERIKEHUTANANREPlJBLlK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANANNomor: P. 36/Menhut-II/2008

TENTANGI~.t

I:zIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYUDALAM HUTAN ALAM(IU.PHHBK-HA) ATAU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) PADA HUTAN

. PItODUKSI. .

.MENTERI KEHUTANAN, .

Menimb~mg :a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal43 dan Pasal 44 ayat' (1)huruf a dan huruf b, PeratiJran.Penierintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo.Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, diamanatkan untukmengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Izin Usaha PemanfaatanHasH Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan "Ianaman(IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkanPeraturan Menteri Kel1utanan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

. HLitan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin UsahaPemanfaatan Hasil. Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman(IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi; .

Mengingat .: 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup; . .

3. Undang-UndangNomor41 Tahun 1999 tentang Kehutananjo. Nomor19 Tahun 2004; ..

.4. Undang-Un<:iangNomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan danpenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo.Nomor 3 Tahun 2008; .

6. Peraturan Pemerintah. Nomor 38 Tahun 2007 tel.ltang PembagianUrusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahanpaerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Presiden Nemor 187/M Tahun 2004 tentang peinbentukanKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan PresidenNomor 31/P Tahun 2007;. .

8. Peraturan

4'

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementrian Negara Republik !!1donesia sebagaimana telah beberapa

. kali diubahterakhir denganNomor94 Tahun 2006;9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentangStruktur Organisasi dan Tata Kf'.lja Departemen Kehutanan,sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan NomorP.15/Menhut- II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN MENTERIKEHUTANAN TENTANG IZIN USAHAPEMANFAATANHASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAMHUTANALAM (IUPHHBK-HA) ATAU DALAM HUTAN TANAMAN(IUPHHBK-HT) PADA HUTANPRODUKSI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin usaha pehlanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutanproduksiyang selanjutriyadisebut IUPHHBK~HAadalahizin usC!hayang diberikanuntakmemanfaatkan hasil hutan. bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melaluikegiatan.pemanenan, pengayaan, pemeliharaar., pengarnanan, dan pemasaran.hasil.

2. Izin usatia pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalarn hutan tanaman pada hutanproduksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HTadalah'izin usaha yarg diberikan untukmemanfaatkan hasil hutan bukan. kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksimelalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, danpemasaran hasil. .

3. Pemanfaatan. hasil hutan. bukan kayu dalam hutan alam antara.. lain berupa. pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kiJlit kayu, daun,buah atau biji, serta. gaharu. .

4. Sistem budidaya hasil hutan bukan kayu adalah sistem teknik bercocok tanaman hasilhutan bukan kayu mulai dari memilih benih ataubibit, menyemai, menanam,'memelihara tanaman dan memanen sehingga menj9.di satu siklus tertutup sebagai

. jaminan kelestarianhasil. .

5. Menteri cidalah Menteri yang diserahi tugas dan tangg~ng jawab di bidang kehutanan.6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di

bidangBinaProduksiKehutanan. '

7. Dinas Provinsiadalah Dines yang. diserahi tugas dar. tanggung jawab di bidangkehutanandi wila'{ah Provinsi.

8. Dinas Kabupaten ...........

-. /'Dtanan di wilayah Kabupaten/Kota.

Il3alaiPemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi adalah Balaiyang berada dibawah danbertanggung jawab kepada DirekturJenderal Bina.Produksi Kehutanan.

BABII .

. PERSYARATANPERMOHONAN

Pasal 2

Areal yang dapatdimohon IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HTterletak pada hutan produksi:

Pasal 3

Yang dapat mengajukan permohonan IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HTadalah :a. perorangan;b. Koperasi; . .

c. Badan Usaha MilikNegara (BUMN)atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD);d. Badan Usaha MilikSwasta .(BUMS)Indonesia. .

. pasal 4

persyaratan permohonan IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HT: .

a. Copy KTP untuk perorangan, atau akte pendirian Koperasi/BadanUsaha besertaperubahan-perubahannyadiutamakanbergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan; .

b. NomorPokokWajibPajak(NPWP); . . . ~

c. RekomendasiGubernur,danjatau Bupati/Walikotaapabila kewenanganpemberianizinada pada Menteri. .. .

. d. Rekomendasi Bupati/Walikotaapabila kewenangan pemberian izin ada padaGubernur.

e. Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota apabila kewenangan pemberian izin adapada Bupati/Walikota.

e. Menyusun proyek proposal.

BABIII.PEMBERIIZIN DANTATACARAPEMBERIANIZIN

Pasal 5

(1) Pemberi IUPHHBK-HAadalah :a. Bupati/Walikota, yang arealnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota;b..Gubernur, yang arealnyaberada pada lintas Kabupaten/Kota;c. Menteri, yang arealnya berada pada lintas provinsi.

(2) Pemberiizin......

/'Amberi IUPHHBK-HTadalah :/./' a. Bupati untuk:I .

. 1. perorangan dengan luas maksimal10 (sepuluh) Ha untuk HHBKantara lainGaharu, Kemiri,KayuPutih, Sagu, Rotan, Bambu, dan Gondorukem.

2. Koperasi, BUMN,BUMO,BUMSIndonesia dengan luas maksimal 30 (tigapuluh)Ha untuk HHBKantara lain Gaharu, Kemiri, Kayu Puti.h, Rotan, Bambu, danGondorukem, kecuali untuk Sagu seluas 50 (lima puluh) Ha.

b. Menteri. untuk permohonan yang' .Iuas arealnya lebih luas dari ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 6

(1) Perm'ohonan IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HTdiajukan kepada :.' a. BupatijWalikotadengan tembusan kepada MenteriKehutanan,GubernlJr,Kepala

Oinas Provinsidan Kepala BP2HP;

b. Gubernur dengan terhbusan kepada Menteri Kehutanan, kepala dinas provinsi,kepala dinas kabupatenjkota, dan kepala BP2HP;

c. Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikotadan Kepala BP2HP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan. sebagaimanadimaksuddalam Pasal4.

Pasal7

(1) Penilaian permohonan IUPHHBK-HAdan IUPHHBK-HTdilakukan oleh :a. Kepala Dinas KabupatenjKota untuk permohonan yang diajukan kepada Bupati;b. Kepala Dinas Provinsi untuk permohonim yang diajukan kepada Gubernur;c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk permohonan yang diajukan

. . kepada Menteri.. . .

(2) penilaianpermohonan dilaksanakanatas persyaratan sebagaimana dimaksuddalamPasal 4 dan dalam pelaksanaannya untuk menjamintata. kelola pemerintahan yang. .

baik (good goveri1ance), Kepala Dinas KabupatenjKota atau Kepala Dinas Provinsiatau Oirekturjenderal dapat m~mberituktim penilai. .

(3) Dalam hal hasil penilaiantidak memenuhi persyaratan pejabat penilai sebagaimanadimaksudpada ayat (1) menerbitkan surat penolakan atas nama pejabat pemberij;~in. . .

(4) Dalam hal hasil Penilaian' memenuhi persyaratan, hasil penilaian dimaksuddisampaikan kepada pejabat pemberi izin untuk diterbitkan Keputusan pemberianizin. .

Pasal8

Penilaian proposal teknis meliputi penilaian :. .a. Tujuan pemegang IUPHHBK-HAatau IUPHHKBK-HTterhadap kelestarian hutan alam

atau. hutan tanaman sebagai penyangga kelestarian HHBKdan pemanenan HHBKtidak boleh melebihi kemampuan regeneratif dari HHBKyang dimanfaatkan ataudibudidayakan.

b. Rencana ........

.

~ oq-"-,,,,,,-,- -, --'" ,_.~..- .-- .-.

/,cana pemanraatanmeliputi rencana budidaya HHBKsebagaimana dimaksud pa~1/{ ayat (4), pengolahan dan pemasaran~

.L"Rencanapenggunaan atau mempekerjakantenaga ahlikehutanan. .

d. Perhitungan pembiayaanlcash flowdalam bentuk benefit cash ratio (B/C).e. Rencana perlinduogan hutan dan HHBK.

Pasal9

Jangka waktu IUPHHBK-HAdan IUPHHBK-HTpa'ling lama 25 (duapuluh lima) tahun dandapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh

. pemberi izin. ... . ,.

Pasal 10

PEmyelesaianproses perizinan sejak penilaian permohonan dan penerbitan izin tidak boleh .

melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

BABIVHAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 11

. pemegang IUPHHBKberhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasilusahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

Pasal 12

Pemegang izinwajib: .

a. menyusun rencana kerja usaha. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK)ja.ngka panjang 10 (sepuluh) tah.unan paling lambat 1 (satu) tahun setelahizindiberikan,untuk diajukankepada pemberiizinnyaguna mendapatkanpersetujuan; .

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT)berdasarkan RKUPHHBKuntuk di~hkan olehkepala KPHatau Kepala Dinas Kabupaten untuk IUPHHBKyang diberikan oleh ~upatilWalikota atau Kepala Dinas .Provinsiuntuk IUPHHBKyang diberikan oleh Gubernur atauMenteri; . .

Comengajukan RKTpaling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKTberjalan;d.melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu;

. .

e. melaksanakankegiatan oyata dilapangan untuk palinglambat 6 (enam) bulan sejakizindiberikan; .

f. membayariuran atau.dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;g.bagi BUMN/BUMSmelakukankerjasama dengan koperasi masyarakatsetempat, paling

lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. .

Pasal13 .......

,-Pasal13

L) pemegang IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HTdilarang menebang tegakan hutan alamyang ada. , ' ,

(2) Hutan alam yang adasebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan mediahidupatau penyanggakehidupanHHBKyangdiusahakan.

, BABVBIMBINGAN TEKNOLOGI DAN PENGAWASAN

pasal14

(1) Direktur Jenderal, Kepala' Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kotamelaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap hak dan kewajibanpemegang izin sesuai perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal'5. ' '

(2) Direktur Jenderal, dapat melimpahkan bimbingan teknis dan pengawasan kepadakepala UPT. .

BABVISA N KSI

Pasal15

Pemegang izinyang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 12,dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB'VIIKETENTUANPERAUHAN

. Pasal 16

Terhadap permobbbhonan IUPHHBK, IUPHHK-HT,atau Hak Pengusahaan HTI Non Kayuyang diajukan sebelum terbitnya Peraturan ini dan telah mendapat SP 1 atau SP 2,dilanjutkan ke penerbitan kepLitusantentang pemberian IUPHHBK.

. BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

, Pasal 17Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan'aslinyaKepala Bim Hukum dan Organisasi

Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : 9 Juni 2008

MENTERIKEHUTANAN,

Ttd.

Su)Jffno, SH.NI~080(j68472

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :1. Menteri Dalam Negeri;

H. M.S. KABAN

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Perindustrian; 4. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunari Kehutanan Regional I s/d

IV; 6. Gubemur di seluruh Indonesia; 7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 8. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi Tugas dan tanggungjawab di

bidang Kehutanan di seluruh Indonesia; 9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan

tanggungjawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;

10. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII.