Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat rahmat dan perlindungan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun
1999 Terkait Dengan Perjanjian Baku Kredit Bank di Kota Denpasar” yang
merupakan persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
Pada kesempatan ini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah banyak memberi dukungan, bimbingan dan bantuan dalam
penyusunan skripsi ini:
1. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
2. Bapak Dr. Gede Made Swardhana, SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
3. Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH., MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
4. Bapak Dr. I Gede Yusa, SH., MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
5. Bapak A.A.Gede Oka Parwatha, SH., M.Si., Ketua Program Ekstensi Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
6. Bapak Anak Agung Ketut Sukranatha, SH., MH., Sekretaris Program Ekstensi
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vi
7. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM, Dosen Pembimbing
I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan, dan telah bersedia
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi
ini.
8. Ibu Ni Putu Purwanti,SH.,MH, Dosen Pembimbing II yang telah banyak
memberikan arahan, saran dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Dr. I Ketut Sudantra, SH., MH., Dosen Pembimbing Akademik yang
telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh pendidikan di
Fakultas Hukum Universitas Udayana
10. Bapak Ibu Dosen dan Asisten Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum
Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama
menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan menjadi bekal
bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Udayana yang telah banyak membantu.
12. Keluarga tercinta, Bapak Nyoman Partana, S.H., M.H dan Ibu Ni Ketut
Suliyanti, serta kakak-kakak saya, terima kasih atas setiap doa, dukungan,
semangat dan kepercayaan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis Wanita Tangguh dan Salami Family yang tidak
hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
vii
14. Terimakasih teman-teman penyemangatSiska, Gung Vika, Andika, Om
Kodox, teman-teman Angkatan 2012 lainnya atas kerjasama dan kebersamaan
selama kuliah hingga selesai.
15. Semua saudara dan segenap pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
yang telah membantu dan mendukung hingga terselesainya skripsi ini.
Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan
banyak kekurangannya, karena terbatasnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu,
segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi
kesempurnaan skripsi ini.
Akhir kata penulis penulis tetap berharap, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa
yang akan datang.
Denpasar,
Penulis
viii
ABSTRAK
Persetujuan kredit antara bank dengan pihak debitur dituangkan dalam
bentuk tertulis yang dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Perjanjian harusnya
dibuat didasarkan pada persesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat
dalam perjanjian. Namun dalam prakteknya, perjanjian kredit dibuat secara
sepihak oleh bank dan debitur hanya perlu memahami dan menandatangani
perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan. Jenis perjanjian tersebut dikenal
dengan istilah perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku dilihat dari
sisi hukum perjanjian masih diperdebatkan ditinjau dari syarat-syarat sah nya
perjanjian. Dan dari sisi hukum perlindungan konsumen adalah mengenai
pelaksanaan ketentuan dan tata cara pencantuman klusula baku dalam dokumen
perjanjian.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu dalam mengkaji
permasalahan penulis berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-
Undangan yang terkait dengan rumusan masalah yang diangkat kemudian
dikaitkandengan fakta dalam masyarakat melalui penelitian dilapangan yang
mengambillokasi di Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui keabsahan dari perjanjian kredit bank dalam bentuk perjanjian baku
ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dikaitkan dengan klusula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit
bank dalam bentuk perjanjian baku di Kota Denpasar.
Perjanjian kredit bank dalam bentuk perjanjian baku di Kota Denpasar
telah memenuhi syarat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian. Pelaksanaan ketentuan
Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya saja untuk ketentuan
huruf a, f, dan g cenderung menyimpangdari ketentuan karena melindungi bank
sebagai pihak pelaku usaha. Hendaknya pihak bank dalam menawarkan perjanjian
kredit dalam bentuk perjanjian baku membacakan dan menjelaskan isi perjanjian
dengan teliti hingga konsumen tidak merasa dirugikan dan pelaksanaan ketentuan
Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
tanpa adanya pengecualian sehingga bank dapat merumuskan dan menawarkan
perjanjian kredit bank dalam bentuk perjanjian baku yang berdasar
padakeseimbangan yang tidak hanya melindungi dan menguntungkan hanya salah
satupihak.
Kata Kunci : Pelaksanaan Ketentuan Hukum, Perjanjian Baku, Perjanjian
Kredit Bank.
ix
ABSTRACT
Instalment agreement between bank and debitor is written down on behalf
of instalment agreement. Agreement should be made as according to willing
agreement of parties involved. However, practically, instalment agreement is
made unilateral by bank and debitor only has to comprehend and sign the
agreement as agreeing form. This agreement type is known as standard
agreement. It is seen from law point of view is still being debate by its legal terms
of agreement. To consumer law protection is about implementation condition and
method of standard clausula within agreement document.
This paper uses empirical research method, namely, to review the
problem, author has guideline to Law regulation related to the problem then
connected to fact in society through research in field in Denpasar. this research
aims to know the legality of bank instalment agreement in form of standard
agreement seen from paragraph1320 in Civil Law and to know implementaion
Paragraph 18 Consumer Protection Act related to standard clausula encloed on
bank instalment agreement in form of standard agreement in Denpasar.
Bank instalment agreement in form of standard agreement in Denpasar
has fulfilled terms seen from condition Paragraph 1320 Civil Law about legal
terms of agreement. Implementation condition Paragraph 18 Consumer
Protection Act, however, for condition letter a, f, and g has inclined out of
condition because protecting bank as business performer. Bank should offer
instalment agreement in form of standard agreement, reading and explaining
agreement content in detail, so consumer not feel loss and implementation
condition Paragaraph 18 Act No. 8 1999 about Consumer Protection without any
exception , so Bank able to formulate and offer bank instalment agreement in form
of standard agreement based on balance not only to protect and give profit to one
party.
Keyword : Law Condition Implementation, Standard Agreement, Bank
Instalment Agreement
x
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ........................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI ........................................ iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................ iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
ABSTRAK ....................................................................................................... viii
ABSTRACT ..................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 6
1.3 Ruang Lingkup Masalah ........................................................... 6
1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................... 6
1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................... 8
1.6 Manfaat Penelitian .................................................................... 8
1.7 Landasan Teori .......................................................................... 9
1.8 Metode Penelitian ...................................................................... 13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN
BAKU DAN KREDIT BANK
2.1 Perjanjian .................................................................................. 16
2.1.1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukumnya ................. 16
xi
2.1.2. Bentuk-bentuk dan Syarat Sahyanya Perjanjian ........... 18
2.1.3. Asas-asas Perjanjian ...................................................... 22
2.2 Perjanjian Baku ......................................................................... 25
2.2.1. Pengertian Perjanjian Baku dan Dasar Hukumnya ....... 25
2.2.2. Karakteristik Perjanjian Baku ....................................... 27
2.2.3. Jenis-Jenis Perjanjian Baku ........................................... 28
2.3 Kredit Bank ............................................................................... 30
2.3.1. Pengertian Kredit Bank dan Dasar Hukumnya ............. 30
2.3.2. Pengertian dan Fungsi Perjanjian Kredit ....................... 31
2.3.3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit ........................... 33
BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM
BENTUK BAKU DITINJAU DARI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
3.1 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Dikaitkan Dengan Perjanjian
Baku ........................................................................................ 36
3.2 Perjanjian Kredit Bank Dalam Bentuk Perjanjian Baku Ditinjau
Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ........................................ 41
BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM
BENTUK PERJANJIAN BAKU BERKAITAN DENGAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
4.1 Pengaturan Mengenai Pencantuman Klausula Baku Dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen .............................. 47
4.2. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan
xii
Konsumen Terkait Dengan Perjanjian Kredit Bank Dalam
Bentuk Perjanjian Perjanian Baku di Kota Denpasar .............. 51
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ................................................................................ 59
5.2 Saran .......................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR INFORMAN
DAFTAR RESPONDEN
LAMPIRAN
xiii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank turut
memiliki peranan. Peranan tersebut dapat dilihat dengan ditawarkannya jasa
perkreditan oleh pihak bank untuk membantu perseorangan maupun badan usaha
yang memerlukan pendanaan untuk pemenuhan kebutuhannya. Kredit tersebut
dapat berupa kredit produktif sebagai konstribusi usaha maupun berupa kredit
konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Pasal 1 angka (11) Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa “ Kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang
mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga”.
Kegiatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain tersebut
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan istilah perjanjian
kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian utang piutang antara pihak kreditur
dengan pihak debitur. Idealnya perjanjian tersebut harus disepakati oleh kedua
belah pihak, dikarenakan perjanjian kredit tersebut memiliki fungsi penting dalam
tata pelaksanaan proses penerimaan hingga berakhirnya kredit berikut dengan
tanggung jawab dari masing - masing pihak. Dengan dibuatnya perjanjian kredit
1
xiv
dalam bentuk tertulis memberi kepastian hukum bagi para pihak. Sebab, begitu
perjanjian kredit tersebut disepakati, maka perjanjian kredit tersebut bersifat
mengikat dan berlaku seperti undang - undang bagi kedua belah pihak.
Dalam praktek, umumnya dijumpai perjanjian kredit yang hanya dibuat
oleh pihak kreditur yang dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya perlu
memahami isi perjanjian dan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda
persetujuan serta telah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Jenis
perjanjian seperti ini dikenal dengan istilah perjanjian baku atau perjanjian
standar. Kehidupan masyarakat modern ditandai dengan pelayanan kebutuhan
yang serba praktis termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan jasa. Sehingga
perjanjian baku ini tumbuh dan berkembang dengan sangat subur dalam praktek
masyarakat dengan alasan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya.
Konsumen dalam jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah.
Nasabah dalam konteks Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi
dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan
adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang menempatkan dananya di bank
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan.
xv
Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya dibakukan oleh
pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk
merundingkan atau meminta perubahan.1 Perjanjian yang dibuat dalam bentuk
baku atau yang disebut pula dengan kontrak standar (standart contract) memang
dirasa cukup efisien, namun penggunaan perjanjian baku menjadi dilematis dikala
calon debitur dalam kondisi sangat memerlukan kredit tetapi disisi lain juga
merasa terbebani dengan isi perjanjian yang cenderung lebih menguntukan pihak
kreditur. Belum lagi dengan adanya klausula eksonerasi yang semakin
meminimalkan atau bahkan menghapus tanggung jawab bank sebagai kreditur.2
Pada akhirnya debitur terjebak dalam pilihan untuk menandatangani perjanjian
yang dirasa berat sebelah tersebut untuk memperoleh kredit atau tidak
menandatanganinya dengan konsekuensi tidak memperoleh kredit ( take it or
leave it ).
Perjanjian baku disini bersifat masal, yang mana perjanjian baku tersebut
ditujukan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian baku. Dalam
hal debitur hanya berkesempatan untuk bersikap menerima atau tidak menerima
sama sekali, tanpa berkesempatan untuk melakukan tawar menawar terkait
kondisi serta kemampuan dari debitur itu sendiri. Terlebih kemungkinan untuk
mengadakan perubahan dari isi perjanjian tersebut, sama sekali tidak ada.
Undang – Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
Bab V pada Pasal 18 diatur mengenai klausula baku yang melarang pembuatan
atau pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/ perjanjian dengan
1 Celina Tri S.K, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal.139
2 Munir Fuadi, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era
Globalisasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.228
xvi
beberapa keadaan tertentu. Dengan diundangkannya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menyeimbangkan daya tawar
konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap
jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Mengacu
pada filosofi pembanguna nasional yakni membangun manusia Indonesia
seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar
negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945 maka Undang-Undang
Perlindungan Konsumen mencoba memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dilihat dari sudut
pandang banyak pihak masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula
yang terdapat di dalam perjanjian. Isi perjanjian baku pada umumnya berat
sebelah sebab lebih menguntungkan si pembuat perjanjian tersebut. Pihak lain
biasanya tidak memiliki pilihan lain selain menerima begitu saja syarat-syarat
yang diajukan oleh penyusun kontrak dikarenakan pihak yang membuat perjanjian
memiliki posisi atau kedudukan kuat.
Perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku konsumen perbankan
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah mengenai ketentuan
dan tata cara pencantuman klausula baku. Oleh karena kenyataan pada umumnya
perjanjian baku menunjukkan bagaimana rendahnya posisi dalam tawar menawar
bagi debitur. Berbeda dari sisi bank yang tampak adalah keinginan bank untuk
mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari debitur dengan menggunakan
kondisi debitur yang lemah secara ekonomis maupun psikologis dengan
xvii
memasukkan klausula-klausula tidak wajar dan tidak adil dalam perjanjian kredit
tersebut.3
Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diberlakukan,
namun di Indonesia perjanjian baku yang susbstansinya mencantumkan klausul
yang membebani konsumen kenyataannya bahkan sudah merambah hingga dunia
perbankan.
Perjanjian baku jika dilihat dari sisi hukum perjanjian masih diperdebatkan
ditinjau dari asas-asas maupun dari syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan
dicantumkannya klausula tersebut, menunjukan semakin kuatnya kedudukan
kreditur yang sebenarnya sudah cukup kuat walaupun tanpa pencantuman klausula
tersebut. Dalam praktik perbankan, dijumpai dalam pemberian kredit oleh bank
dicantumkannya syarat sepihak yang menyatakan bahwa “ Bank sewaktu-waktu
diperkenankan untuk merubah suku bunga pinjaman yang diterima oleh debitur
tanpa persetujuan dari debitur terlebih dahulu. “ dalam perjanjian yang telah
dibakukan terlebih dahulu oleh pihak bank.
Dari contoh klausul diatas, perjanjian kredit dalam bentuk baku yang
dibuat sepihak oleh pihak bank hingga saat ini masih menjadi persolan hukum
khususnya dibidang perjanjian dalam hukum perdata. Selain itu, dilihat dari isi
perjanjian berhadapan pula dengan hukum perlindungan konsumen karena
disinyalir telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam
Undang-undang perlindungan konsumen maka sangat menarik perhatian untuk
diadakan penelitian.
3 Az. Nasution, 2002, Suatu Pengantar, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media,
hal.94
xviii
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah perjanjian kredit bank dalam bentuk perjanjian baku sah ditinjau dari
ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit bank dalam bentuk perjanjian
baku berkaitan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Atas dasar pertimbangan waktu dan kemudahan untuk mendapatkan bahan
hukum, maka penelitian ini akan dibatasi pada kredit yang diberikan oleh bank di
daerah denpasar. Selanjutnya agar tidak menyimpang dari tulisan yang hendak
dicapai, maka perlu ditetapkan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan
dibahas. Untuk masalah pertama pembahasan akan dibatasi mengenai sah atau
tidaknya perjanjian kredit dalam bentuk baku ditinjau dari hukum perjanjian.
Sedangkan untuk masalah kedua pembahasan akan dibatasi mengenai melanggar
atau tidaknya klausula yang terdapat pada perjanjian kredit dalam bentuk baku
ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.
1.4 Orisinalitas Penelitian
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Pelaksanaan
Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait dengan
xix
Perjanjian Baku Kredit Bank di Kota Denpasar adalah sepenuhnya hasil dari
pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan 2
(dua) skripsi sebagai referensi. Berdasarkan penelitian yang ditelusuri berkaitan
dengan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :
No. Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1. Perlindungan Hukum
Terhadap Debitur atas
Klausula Eksonerasi
yang terdapat pada
Perjanjian Kredit Bank
Muhhamad
Syahreza
1. Bagaimana hukukum positif
Indonesia yang memberikan
perlindungan hukum terhadap
debitur atas klausula
eksonerasi yang terdapat pada
perjanjian kredit bank?
2. Dapatkah klausula eksonerasi
ini dibatalkan bila sangat
merugikan pihak lain?
2. Perjanjian Baku Jual
Beli Perumahan
dengan Klausula
Eksonerasi
Koko
Hermawan
1. Apakah perjanjian baku jual
beli perumahan dalam bentuk
baku berklausula eksonerasi
sah ditinjau dari hokum
perjanjian dan undang-undang
perlindungan konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum bila
perjanjian baku jual beli
perumahan berklausula
eksonerasi tidak dipenuhi oleh
konsumen?
xx
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari
dilakukannya penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi :
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban
atas permasalahan yang ada tersebut.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian kredit bank dalam bentuk
baku yang dibuat oleh pihak kreditur ditinjau dari ketentuan pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan pasal 18 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan klausula yang tercantum
dalam perjanjian kredit bank berbentuk baku.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian
baku kredit bank di kota denpasar diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis
maupun praktis sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Mengenai manfaat teoritis dalam penulisan yang berjudul
“Pelaksanaan Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998
Terkait dengan Perjanjian Baku Kredit Bank di Kota Denpasar ” adalah :
xxi
a. Mengembangkan penjelasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum
Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen.
b. Memperdalam pengetahuan mengenai ketentuan klausula baku terkait
dengan perjanjian kredit bank berbentuk baku.
2. Manfaat Praktis
Mengenai manfaat praktis yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam
hal ini adalah untuk melatih diri dalam menghadapi dan menanggapi suatu
peristiwa atau permasalahan hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
memberi manfaat dalam mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran atas
dicantumkannya klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank dalam bentuk
baku.
1.7 Landasan Teoritis
Landasan teoritis merupakan suatu pengertian yang terlebih dahulu harus
dimengerti dan dipahami dalam suatu tulisan ilmiah, terlebih dalam penulisan
skripsi.
Bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam proses
pembangunan nasional. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyebutkan bahwa “ Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak”. Kredit yang disalurkan oleh pihak bank merupakan salah
xxii
satu peran penting bank dalam pembangunan nasional. Drs. Sudarsono dalam
Kamus Hukum menyebutkan bahwa kredit adalah cara menjual dengan
pembayaran tidak secara tunai; cara menjual barang cara pembayaran
ditangguhkan atau diangsur; pinjam oleh seseorang atau badan sampai batas
jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.4
Kegiatan perkreditan telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
Adanya perjanjian kredit dalam bentuk tertulis memang lebih memberikan
kepastian hukum bagi para pihak. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit
yang disodorkan berupa perjanjian yang telah dibakukan terlebih dahulu oleh
pihak bank yang kemudian diserahkan pada debitur untuk disetujui atau tidak.
Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur
mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.
Perjanjian yang telah dibakukan sedemikian rupa dikenal dengan
perjanjian baku atau kontrak standar. Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-
klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.5 Sudaryatmo
menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai karakteristik sebagai berikut :
4 Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal.232
5 Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hal.39
xxiii
1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat
dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.
Pasal 1angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan
bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya
mengenai pengertian konsumen dapat dilihat dalam pasal 1 angka (2) yang
menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Kedudukan debitur dalam perjanjian kredit bank ialah disamakan dengan
konsumen. Sebab dilihat dari penjelasan mengenai konsumen terdapat unsur
setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
Nasabah debitur adalah pengguna jasa perkreditan yang diberikan oleh bank dan
tidak untuk diperdagangkan.
Perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila :
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
xxiv
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang
dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli konsumen
d. Menyerahkan pemberian kuasa dari konsumen ke pelaku kepada pihak
pelaku usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya
h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.
xxv
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) dinyatakan, batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyelesaikan klausula baku yang bertentangan dengan
undang-undang ini.
1.8 Metode Penelitian
Skripsi adalah suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, oleh karena itu dalam
pembahasannya harus didukung pula oleh hasil penelitian. Hal ini disebabkan,
oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan
analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam
penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
yuridis empiris yaitu empiris yaitu dalam mengkaji permasalahan penulis
berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang terkait
dengan rumusan masalah yang diangkat kemudian dikaitkan dengan fakta
dalam masyarakat melalui penelitian dilapangan yang mengambil lokasi di
Kota Denpasar. Peneliti mencari data tentang keabsahan perjanjian kredit bank
dalam bentuk baku di kota denpasar ditinjau dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan kesesuaian perjanjian kredit bank tersebut ditinjau dari
ketentuan mengenai pencantuman klausula baku yang diatur dalam Undang-
xxvi
Undang Perlindungan Konsumen. Data primer yang merupakan penelitian
lapangan digunakan sebagai data utama untuk mendukung data skunder yang
diperoleh melalui data kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian
dianalisa, sehingga diperoleh data yang cukup untuk penulisan penelitian.
2. Jenis Pendekatan
Pembahasan dalam penelitian ini akan dikaji dengan pendekatan fakta.
Pendekatan fakta dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-
data dan wawancara langsung pada lembaga yang menjadi objek penelitian.
Secara singkat penulis ingin melakukan pendekatan terhadap perjanjian kredit
bank di kota denpasar.
3. Sumber Data
Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber
pertama dengan melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder
merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik
melalui pengamatan(observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.6
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan,
dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-
undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan diteliti.
6 Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hal.119
xxvii
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari
penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terrhadap data primer yang
didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan
kejelasannya untuk dilakukan penyusunan secara sistematis untuk
memudahkan dilakukannya analisis. Data sekunder yang didapat dari
kepustakaan untuk selanjutnya dipilih dan dihimpun secara sistematis,
sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data
penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara
deskriptif analitis. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data berupa analisis
yang dilakukan dengan metode kualitatif komparatif yaitu penguraian dengan
membandingkan hasil penelitian pustaka dengan hasil penelitian lapangan
sehingga dapat dibuktikan perihal sah atau tidaknya perjanjian kredit bank
dalam bentuk baku sah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
serta mengenai pencantuman klausula baku yang terdapat dalam perjanjian
kredit bank dalam bentuk baku tersebut melanggar atau tidak ketentuan
klausula baku sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang perlindungan
konsumen. Adapun hasil dari membandingkan tersebut akan menjawab
permasalahan dalam penelitian ini.