Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyajian LAKIP Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo 2018 ini
menjadi wujud akuntabilitas kinerja kepada stakeholders guna memenuhi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara
yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan.
Laporan ini merupakan media yang merinci pertanggungjawaban
sebagai amanah yang diemban organisasi dan pemanfaatan sumber daya
untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi
terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka
pencapaian visi dan misi.
Kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada
stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Badan
Perencanaan Kabupaten Gorontalo.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
ii
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF.............................................................................. I
DAFTAR ISI ............................................................................................. III
KATA PENGANTAR ................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. DATA UMUM ORGANISASI ..................................................... 1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI .......................... 2
C. STRUKTUR ORGANISASI ....................................................... 3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ..................................................... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................... 10
A. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN ....................... 10
B. REALISASI ANGGARAN ........................................................ 16
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 21
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
iii
KATA PENGANTAR
Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD
2016-2021 yang telah menuai beberapa pencapaian, namun disadari masih
banyak ditemui banyak tantangan dan masalah, sehingga masih ada sasaran
yang belum sesuai dengan target yang direncanakan. Optimisme yang tinggi
senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun
mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan gambaran tentang
berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang perencanaan
dan menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan dalam
melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan.
Kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan maupun
pihak-pihak lain yang telah bekerjasama untuk membantu dan memberikan
masukan data dan informasi dalam proses penyusunan LAKIP ini, kami
ucapkan terima kasih. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi kita.
LIMBOTO, JANUARI 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Drs. COKRO R. KATILIE, ME PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690323 199010 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DATA UMUM ORGANISASI
Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini secara umum telah
memberikan manfaat dalam pembangunan daerah dan juga pembangunan
kesejahteraan masyarakat secara umum. Tetapi juga harus diakui bahwa
masih ada sektor-sektor yang perlu ditingkatkan, termasuk sektor-sektor yang
secara langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan ekonomi yang lebih berpihak pada masyarakat,
pembangunan pelayanan masyarakat secara cepat dan menyenangkan
(pelayanan prima), penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan
dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur serta membangun
pemerintahan yang melayani masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik (good governance), merupakan upaya-upaya yang
perlu dipercepat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Gorontalo.
Keberhasilan pembangunan itu sendiri membutuhkan konsistensi,
komitmen kuat dari pimpinan daerah, itikad baik dari pelaku pembangunan,
serta diawali dengan perencanaan yang baik, dimana pada tahap inilah
diperlukan peran suatu badan perencanaan pembangunan (planning board)
sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang bersifat inklusif.
Proses perencanaan merupakan critical point untuk berhasilnya
pembangunan sehingga harus dilakukan dengan baik/akurat dan
komprehensif. Disinilah peran strategis Badan Perencanaan dalam
mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi kepala daerah
terpilih melalui penentuan program/kebijakan prioritas berdasarkan potensi
wilayah, permasalahan maupun isu strategis yang ada.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
2
Selain data dan informasi yang akurat, evaluasi hasil pembangunan
maupun perencanaan pada tahun sebelumnya serta hasil kajian yang relevan
dapat menjadi dasar penyusunan perencanaan, evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan diantaranya untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program,
dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya, serta untuk memperoleh feedback atas kebijakan, program, dan
proyek, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai
dilaksanakan.
Hasil evaluasi diterjemahkan dalam bentuk laporan.Laporan yang
disusun meliputi laporan atas pelaksanaan pembangunan (berupa Laporangan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/LKPJ) maupun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan LAKIP Badan Perencanaan tahun 2018 dimaksudkan
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2016-2021, Pelaporan
kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Badan Perencanaan dalam satu tahun anggaran kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo sebelum terbentuknya OTK
baru pada tahun 2017 terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan, dan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Badan
Perencanaan merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LAKIP pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan.
Selanjutnya, gambaran tentang instansi Badan Perencanaan Kabupaten
Gorontalo, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya pada tahun
2018, diuraikan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan
Perencanaan Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :
1. Kedudukan
Badan Perencanaan merupakan unsure staf yang dipimpin oleh Kepala
Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Tugas Pokok
Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana yang
diatur dalam perundang-undangan.
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan
perencanaan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas
kedinasan.
3. Fungsi
Sedangkan Fungsi Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo adalah
sebagai berikut :
a. Perumusan Kebijakan Teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan
perencanaan
b. Penyusunan rencana pembangunan daerah dan pendanaan /
penggangarannya, baik jangka panjang, menengah dan tahunan,
perbidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang, harminisasi
maupu sinkronisasi antar tingkat/fungsi pemerintahan;
c. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
4
d. Pengevaluasian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan
kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukkan bagi
proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan
pembangunan.
e. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
f. Pengkoordinasian dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
daerah;
g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan;
h. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi kedinasan;
C. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam menjalankan Tupoksi Kepala Badan Perencanaan dibantu oleh 1
(Satu) orang Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang dan 3 (Tiga) orang Kepala
Sub Bagian dan 9 (Sembilan) Orang Kepala Sub Bidang yang dapat dilihat
pada struktur di bawah ini :
1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
membawahi :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
b. Sub Bidang Pembangunan Manusia
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
5
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
a. Sub Bidang Perekonomian; dan
b. Sub Bidang Sumber Daya Alam
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
b. Sub Bidang Kewilayahan
Jumlah Pegawai di Kantor Badan Perencanaan sampai dengan 31
Desember 2018 sebanyak 35 orang, Tenaga Honor dengan SK Bupati 7
(Tujuh) orang. Stratifikasi Potensi Kepegawaian pada Badan Perencanaan
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.
Tabel
Rincian Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
No
Eselon / Pangkat / Gol. Ruang /
Penjenjangan / Tingkat
Pendidikan
Jumlah Pegawai
Ket
I Eselon 2018
1
2
3
4
II-A
III-A
III-B
IV-A
1
1
4
12
Total 18
II Pangkat / Gol. Ruang
1
2
3
4
IV
III
II
I
6
19
4
-
Total 28
III Diklat / Penjenjangan
1
2
3
PIM II
PIM III
PIM IV
1
5
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
6
Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo
berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
22
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
(BAPER)
KABUPATEN GORONTALO KEPALA
SEKRETARIS
S RTARIS
KASUBAG
PERENCANAAN
LILY S.
LASALENG, B.Sc
NIP. 19640917
199402 2 001
KABID
PEMERINTAHAN &
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABID
PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA
ALAM
KABID
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH SOSIAL
BUDAYA
KASUBID.
PEMERINTAHAN
KASUBID.
PEREKONOMIAN
KASUBID.
PERENCANAAN DAN
PENDANAAN
KASUBID
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KASUBID.
SUMBER DAYA
ALAM
KASUBID.
DATA DAN
INFORMASI
KASUBAG
KEUANGAN
LILY S.
LASALENG, B.Sc
NIP. 19640917
199402 2 001
KASUBAG UMUM
& KEPEGAWAIAN
LILY S.
LASALENG, B.Sc
NIP. 19640917
199402 2 001
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
LILY S.
LASALENG, B.Sc
NIP. 19640917
199402 2 001
KABID
INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAH
KASUBID.
INFRASTRUKTUR
KASUBID.
KEWILAYAHAN
KASUBID.
PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
7
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Tahun 2018 ini menjelaskan pencapaian kinerja Badan
Perencanaan selama tahun 2018. Capaian kinerja tersebut dibandingkan
dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan
diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang
akan datang.
BAB I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi seperti dasar
hukum pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat
tentang tugas dan fungsi instansi, kondisi geografis dan demografi instansi
sumber daya alam serta keunggulan lainnya yang dimiliki instansi yang
bersangkutan.
BAB II Perencanaan Kinerja
Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai
dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program. Khusus untuk
sasaran akan lebih baik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel yang merinci
kapan sasaran-sasaran akan dicapai dalam suatu periode Renstra.
Pada bagian berikutnya disajikan kinerja yang diperjanjikan akan
dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah
disetujui.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian kinerja
Pada bagian awal bab ini terlebih dahulu disajikan capaian kinerja
setiap sasaran secara keseluruhan dan masing-masing sasaran harus
disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Misalkan suatu instansi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
8
mempunyai 8 sasaran, maka dalam bagian ini mesti diungkapkan berapa
sasaran yang berhasil dan berapa sasaran yang gagal dicapai.
B. Realisasi Anggaran
Pada bagian ini diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja
setiap sasaran, pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan
atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil.
Sistematika pembahasan dalam bagian ini disarankan untuk
menguraikan analisis akuntabilitas kinerja setiap sasaran satu per satu.
Artinya, setiap sasaran diuraikan secara tuntas mulai dari capaian kinerja,
evaluasi dan analisis capaian kinerja, sampai dengan langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil.
BAB IV Penutup
Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan
masalah.
Lampiran
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang
dimanfaatkan oleh setiap Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Lakip
serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak
dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan
penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Perencanaan Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang
ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018, adapun program dan kegiatannya
secara formal diformulasikan di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Tahun 2018.
Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya menyajikan
informasi yang berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 tetapi
juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan
solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.
Pada saat penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, terdapat
beberapa perubahan jumlah anggaran di beberapa program dan kegiatan Badan
Perencanaan Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, dilakukan beberapa
penyesuaian terhadap Perjanjian kinerja Badan Perencanaan tahun 2018.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
10
Gambaran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Tingkat keakuratan data perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem
pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan
rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan
pembangunan secara bertahap. Perencanaan menjadi bagian yang sangat
penting sebagai pengendali sebuah kegiatan. Peran dan fungsi data dalam
perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar
menentukan kebijakan sekaligus sebagai alat untuk melakukan evaluasi
terhadap hasil perencanaan yang telah dilaksanakan. Input data yang salah
dalam merumuskan sebuah perencanaan maka akan menghasilkan
perencanaan yang salah pula.
2. Tingkat akomodasi RKPD terhadap usulan-usulan Musrenbang Desa /
Kelurahan / Kecamatan, Forum-Forum SKPD dan Usulan Legislatif.
Skema perencanaan dan penganggaran semestinya mensyaratkan perpaduan
antara pendekatan teknokrasi, politik dan partisipasi. Usulan kegiatan hasil
musrenbang RKPD Kabupaten adalah kegiatan-kegiatan yang prioritas usulan
kecamatan berdasarkan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat
kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta
interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan.
3. Tingkat keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD
Program dan kegiatan dalam RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan
jabaran lebih komplit dan rinci dari program yang telah ditetapkan dalam
RPJMD. Tingkat keselarasan ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian
antara program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibandingkan
dengan jumlah program dalam RPJMD.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
11
4. Tingkat keselarasan RENJA terhadap RKPD
Renja SKPD menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program
dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian
tujuan dan sasaran program RKPD secara keseluruhan.
Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD adalah mengetahui jumlah program
pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibandingkan dengan jumlah program
pada RKPD.
6. Tingkat keselarasan RENSTRA SKPD terhadap RPJMD
Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan
serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahunan, yang disusun oleh setiap
SKPD.Tingkat keselarasan ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara
program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibandingkan dengan
jumlah program dalam RPJMD.
7. Jumlah Fungsional perencana
Guna peningkatan kualitas dokumen perencanaan maka harus didukung oleh
perencana yang handal dan kapabel, penyusun dokumen perencanaan di Badan
Perencanaan sekurang-kurangnya harus telah mengikuti diklat Perencanaan
yang dilaksanakan oleh Bappenas atau instansi lainnya yang berkompoten.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
12
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN (BAPER)
KABUPATEN GORONTALO
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Dokumen Perencanaan Pembangunan yang presisi Responsif
- Tingkat keakuratan data perencanaan 100%
-
Tingkat akomodasi RKPD terhadap usulan-usulan Musrenbang Desa / Kel. / Kec. Forum-forum SKPD dalam usulan Legislatif.
100%
2 Terwujudnya Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan
- Tingkat keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD
100%
- Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD
100%
- Tingkat Kesesuaian Renstra SKPD terhadap RPJMD
100%
3 Tersedianya Aparatur Perencana yang berkualitas dan Kompetitif
- Ketersediaan aparat perencana yang berkualitas dan kompetitif.
1 Orang
Program
Anggaran (Rp.) Ket.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 1,227,263,655
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 629,961,000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 197,400,000
4 Program Pengembangan Data / Informasi
Rp 101,500,000
5 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Staregis dan Cepat Tumbuh
Rp 8,400,000
6 Program Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar
Rp 442,710,000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
13
7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 66,926,057
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 1,917,345,400
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp 366,000,000
10 Program Perencanaan Sosial Budaya
Rp 471,000,000
Rp 5,428,506,112
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian
suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau
sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai
program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim
sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Hasil
pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Kabupaten
Gorontalo. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
Selama tahun 2018 Badan Perencanaan melaksanakan 3 sasaran
strategis, tujuh indicator kinerja, 12 program dan 39 kegiatan dan tahun 2018
merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan Renstra T.A 2016-2021.
Kinerja Badan Perencanaan yang diperjanjikan dalam Pengukuran Kinerja telah
menggunakan tolok ukur Indikator Kinerja Utama, berikut ini adalah IKU Badan
Perencanaan 2016-2021.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
15
Tabel. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD BADAN PERENCANAAN TAHUN 2016-2021
NO SASARAN (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA (RUMUS PERHITUNGAN)
SUMBER DATA
1 TERSUSUNYA DOKUMEN PERENCANAAN YANG PRESISI DAN RESPONSIF
KETERSEDIAAN
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
TINGKAT AKOMODASI
RKPD TERHADAP
USULAN-USULAN
MUSRENBANG DESA /
KELURAHAN/KECAMA
TAN, FORUM SKPD
DAN USULAN
LEGISLATIF
GAP PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
Σ DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMENUHI KRITERIA /Σ TOTAL DOKUMEN x 100 Σ KEGIATAN DALAM RKPD/Σ USULAN MUSRENBANG, FORUM SKPD DAN USULAN LEGISLATIF x 100 Σ KEGIATAN DALAM DPA/Σ KEGIATAN DALAM RKPD x 100
DATA OPD DAN BPS DOKUMEN RKPD DAN DOKUMEN MUSRENBANG DOKUMEN DPA DAN RKPD
2 TERWUJUDNYA KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT KESELARASAN PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD
JUMLAH PROGRAM PADA RKPD YANG SESUAI DENGAN RPJMD X 100 JUMLAH PROGRAM PADA RPJMD
DOKUMEN EVALUASI RKPD DAN RPJMD
TINGKAT KESELARASAN RENJA TERHADAP RKPD
JUMLAH PROGRAM PADA RENJA YANG SESUAI DENGAN RKPD X 100 JUMLAH PROGRAM PADA RKPD
DOKUMEN EVALUASI RENJA SKPD DAN RKPD
TINGKAT KESELARASAN RENSTRA SKPD TERHADAP RPJMD
JUMLAH PROGRAM PADA RENSTRA YANG SESUAI DENGAN RPJMD X 100 JUMLAH PROGRAM PADA RPJMD
DOKUMEN RENSTRA DAN RPJMD
3 TERSEDIANYA APARATUR PERENCANA YANG BERKUALITAS DAN KOMPETITIF
JUMLAH FUNGSIONAL PERENCANA
JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA
DATA BADAN PERENCANAAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
16
Adapun sasaran dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan Kabupaten
Gorontalo adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.1
No Indikator sasaran Satuan
Tahun 2017
Capaian kinerja
tahun 2017
Tahun 2018
Capaian kinerja tahun 2018
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1. 2.
Tingkat keakuratan data perencanaan Tingkat akomodasi RKPD terhadap usulan-usulan musrenbang Desa / kelurahan / kecamatan, forum skpd dan usulan legislate
-87,5%
97%
83%
70%
80%
39,6%
96,39%
56,57%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sasaran I ini terbagi ke dalam 2 indikator sasaran strategis, pencapaian indicator
kinerja masing-masing dijelaskan sebagai berikut :
Tingkat keakuratan data perencanaan
Tahun 2018 seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah selesai
menyusun dan menuntaskan penyusunan Struktur OPD dan seluruh dokumen
perencanaan baik Renstra dan Renja OPD, hal ini penting agar masing-masing OPD
telah memiliki pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan agar
pembangunan Kabupaten Gorontalo lebih sistematis, terarah, terpadu dan tanggap
terhadap perubahan-perubahan.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran I :
Dokumen perencanaan pembangunan yang Presisi dan Responsive
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
17
Penyusunan Renstra dan Renja juga dibarengi dengan penyusunan RPJMD
Kabupaten Gorontalo yang juga dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan
RKPD TA. 2018. Semua dokumen perencanaan harus didukung oleh data
perencanaan yang akurat dan lengkap, pada tahun 2018 data yang tersedia belum
semuanya dapat mendukung penyajian data dalam dokumen RPJMD dan RKPD
karena beberapa SKPD tidak menyusun dokumen perencanaan sesuai arahan
Badan Perencanaan, selain itu kemampuan para perencana di masing-masing OPD
tidak cukup menjamin keakuratan data yang disajikan karena keterbatasan
kompetensi dan seringnya personil perencana dipindah tugaskan berpengaruh
terhadap keakuratan data yang disajikan. Realisasi dari indicator ini adalah sebesar
90% sehingga capaian kinerja hanya mencapai 100%.
Tingkat Akomodasi RKPD terhadap usulan-usulan Musrenbang desa /
kelurahan / kecamatan, forum OPD dan usulan legislative
Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) merupakan sarana
menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan. Namun demikian,
usulan pembangunan dari masyarakat melalui Musrenbang tahun 2018, dipastikan
banyak yang tidak bisa terakomodir karena masih terbatasnya kapasitas fiskal
daerah, saluran untuk menyampaikan usulan juga dapat dilaksanakan lewat forum
OPD dan melalui jalur dana aspirasi DPRD, tentu dengan catatan program tersebut
menjadi skala prioritas. Banyaknya usulan-usulan yang tidak diakomodir karena
belum memenuhi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan,
kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan
indikator yang telah ditetapkan. Realisasi dari indicator ini adalah sebesar 40%
dengan capaian kinerja mencapai 70,75%.
Hasil Musrenbang dalam bentuk daftar skala prioritas (DSP), tidak dijadikan
referensi nyata dalam posting alokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD). Banyak juga program/kegiatan yang dapat dilaksanakan namun
tidak mengalami pemerataan di beberapa wilayah. Dari hasil indentifikasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
18
kegiatan antara dokumen perencanaan mengindikasikan adanya inkonsistensi
dalam perencanaan dan penganggaran.Realisasi dari indicator ini masih cukup
tinggi yakni sebesar 50% dengan capain kinerja sebesar 100%.
Tabel. 3.2
No Indikator sasaran Satuan
Tahun 2017
Capaian kinerja
tahun 2017
Tahun 2018
Capaian kinerja tahun 2018
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1.
2. 3.
Tingkat keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD Tingkat keselaran Renja terhadap RKPD
Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
100%
73%
100%
77%
77%
100%
100%
56%
100%
129%
72,73%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tingkat keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD
Keberadaan RPJMD merupakan satu bagian utuh dari manajemen kerja di
lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya dalam menjalankan agenda
pembangunan yang ada, selanjutnya setiap tahunnya selama periode perencanaan
akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi
acuan penyusunan Renja OPD. Kriteria keselarasan mengacu pada ;
- Tujuan/hasil program dan Sasaran yang adadi Dokumen RKPD merupakan
tujuan/hasil program dan sasaran yang akan diwujudkandalam RPJMD
- Target kinerja Dokumen RKPD merupakan breakdown (turunan) dari target
kinerja dalam RPJMD
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran II :
Terwujudnya Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
19
- Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Dokumen RKPD menjadi
penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan/hasil program dan
sasaran yang ada di RPJMD. Semua Target program yang dicantumkan dalam
RPJMD itu menjadi rujukan dari semua OPD untuk dilaksanakan dalam RKPD
2018.
RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2018 disusun pada tahun 2018 yang
merupakan tahun transisi, dimana berakhirnya periode kepemimpinan Bupati
Gorontalo 2016-2021. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa
RKPD yang disusun pada periode transisi berakhirnya kepemimpinan kepala daerah
harus tetap mengacu pada RPJMD lama selama RPJMD baru belum ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Dari hasil pengukuran untuk indicator ini targetnya
adalah sebesar 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga kinerjanya tercapai
100%
Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD
Dokumen RKPD sekurang – kurangnya memuat rancangan kerangka daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,
yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang di tempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Substansi RKPD merupakan acuan bagi SKPD
dalam menyusun Renja SKPD. Pengukuran tingkat keselarasan Renja terhadap
RKPD yang dibandingkan adalah Renja SKPD 2018 terhadap RKPD Kabupaten
Gorontalo tahun 2018. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
tahun 2017, bahwa Renja SKPD 2018 disusun setelah RKPD 2018 ditetapkan
dengan peraturan Bupati Gorontalo yang memuat Rencana Kerja Pemerintah
Kabpaten Gorontalo pada tahun 2018 atau merupakan tahun pertama RPJMD baru
2016-2021. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar
100%. Dari kondisi ini hasil keselarasan Renja terhadap RKPD relative baik yaitu
diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100%, Angka tersebut merupakan rata-
rata capaian kinerja dari target 100%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
20
Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
Program/kegiatan yang ada dalam RPJMD harus dijabarkan menjadi rencana
pembangunan strategis (Renstra) di tingkat OPD, yang merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat taktis. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD sesuai
tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis. Secara umum keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD telah baik dan
harus lebih dapat ditingkatkan. Pada tahun 2018 ini tidak ditetapkan target
keselarasan Renstra terhadap RPJMD mengingat bahwa penyusunan RPJMD
hanya dilakukan pada tahun 2016 untuk selanjutnya akan dilakukan revisi pada
2018 mendatang.
Tabel. 3.3
Jumlah Fungsional Perencana
Untuk menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pelaksanaan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Gorontalo, Badan Perencanaan perlu melakukan
pengembangan kompetensi inti (core competency) secara berkelanjutan.
Di setiap kesempatan Badan Perencanaan akan terus meningkatkan kapasitas
Aparaturnya baik lewat pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
sendiri ataupun Bimtek yang dilaksanakan oleh pihak lain. Saat ini di Badan
No Indikator sasaran Satuan
Tahun 2017 Capaian
kinerja
tahun 2017
Tahun 2018 Capaian kinerja
tahun 2018
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1.
Jumlah Fungsional
perencana
angka
1
3
300%
1
4
400%
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran III :
Tersedianya Aparatur Perencana yang Berkualitas dan Kompetitif
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
21
Perencana Kabupaten Gorontalo yang merupakan unit yang keluarannya adalah
perencanaan lingkup Kabupaten Gorontalo belum memiliki satupun pejabat
fungsional perencana atau idealnya 1 OPD didampingi oleh 1 orang tenaga
fungsional perencana. Hanya saja terdapat 4 (Empat) orang ASN yang telah
mengikuti Diklat Penguatan Kompetensi Perencanaan bekerjasama dengan pihak
Badan Perencanaan Nasional.
Kehadiran tenaga perencana ini penting, agar setiap tahapan program
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan
secara sinergis dan bersesuaian dengan visi misi serta target RPJMD. Selama ini
perencanaan hanya dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Program. Ketika saat
pengawasan ditemukan kesalahan, ternyata setelah ditelusuri berasal dari
perencanaan yang sudah tidak tepat. Tidak adanya jumlah tenaga fungsional
perencana ini di akibatkan karena belum adanya kebijakan yang memberikan
kondisi yang ideal terhadap perencana terutama menyangkut insentif. Untuk
indicator ini targetnya 4 orang dan realisasinya masih nol sehingga kinerjanya 400%
B. REALISASI ANGGARAN
Total anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Perencanaan Kabupaten Gorontalo di tahun 2018 pada DPA-Perubahan tercatat
sebesar Rp. 7.755.448.818,- bertambah sebesar Rp. 1.031.187.875,- dari total
sebelum perubahan yang berjumlah Rp. 6.724.260.943,-. Adapun anggaran
untuk APBD setelah perubahan terdiri dari anggaran belanja tidak langsung Rp.
2.326.942.706,- sementara untuk anggaran belanja langsung Rp.
5.428.506.112,- Realisasi total anggaran belanja langsung sampai dengan bulan
Desember adalah sebesar Rp. 5.184.754.683,- dengan capaian 95,57%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
22
Realisasi anggaran untuk mencapai target indikator kinerja pada tiap tiap
kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.400.000,- dengan realisasi
pada akhir tahun 2018 adalah Rp. 191.850.000,- atau senilai dengan
97,19% anggaran yang disediakan diperlukan pada kegiatan
penyusunan laporan-laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Keuangan dan
dokumen lainnya. Secara rinci dapat diurai pada table berikut ini.
2. Program Pengembangan Data / Informasi
a. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.500.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 101.006.000,- atau 99,51% Kegiatan ini dilakukan untuk
melakukan penyusunan dokumen profil daerah yang memuat tentadata
dan informasi antara lain adalah :
- Kondisi Georafis Daerah
- Demografi
- Potensi Sumber Daya Alam
- Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Pan Umum dan
- Aspek Daya Saing Daerah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
23
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
dianggarkan sebesar Rp. 606.720.600,- yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan
yaitu :
a. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Kegiatan Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
dengan anggaran sebesar Rp. 442.720.000,- digunakan untuk kegiatan
koordinasi dalam rangka memfasilitasi perencanaan AMPL dan Sanitasi,
PPSP serta Komisi Irigasi. Kegiatan fasilitasi yang dilakukan antara lain
adalah :
- Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Review Rencana Aksi daerah
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).
- Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PANSIMASI 2018 yang diawali
dengan kegiatan pembentukan Forum Sabahat Air di Kecamatan
Batudaa Pantai sebagai satu gerakan untuk pemenuhan air bersih
bagi masyarakat.
- Fasilitasi dan koordinasi perencanaan infrastruktur daerah yang
dilakukan melalui kegiatan pengumpulan database program / kegiatan
infrastruktur serta perencanaan program / kegiatan DAK fisik 2018.
Realisasi anggaran pada tahun 2018 ini adalah sebesap. 400.449.000,-
atau 90,45%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 66.926.057,- dan terealisasi
sebesar Rp. 66.926.057,- atau 100%. Kegiatan ini dilakukan untuk
meningkatkan kapasitas perencanaan untuk memenuhi standar
kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh perencana.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
24
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 5 (Lima) Kegiatan
sebagai berikut :
a. Kegiatan Penetapan RPJMD
Kegiatan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) memiliki anggaran sebesar Rp. 323.000.000,- pada tahun 2018
anggaran yang terealisasi adalah senilai Rp. 292.378.000,- atau sebesar
93,88%. Pada tahun 2018 tingkat kesesuaian program / kegiatan RPJPD
terhadap RPJMD adalah 100%. Hal ini diperoleh dari analisis yang
dilakukan terhadap dokumen RPJMD yang disusun dengan mengacu
pada indicator-indikator capaian RPJPD.
b. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 696.362.000,- dengan realisasi Rp.
660.079.000,- atau sebesar 98,75%. Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan
penyelarasan dokumen renja SKPD terhadap RKPD. Capaian
keselarasan renja pada tahun 2018 adalah sebesar 82,13% yang
diperoleh dari penyelarasan dan persandingan program / kegiatan dari
masing-masing SKPD terhadap program / kegiatan yang terdapat pada
RKPD.
c. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 163.370.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 162.738.000,- atau 100%. Anggaran ini digunakan untuk
memfasilitasi kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten. Dari data yang
ada menunjukan bahwa persentase partisipasi masyarakat terhadap
pelaksanaan Musrenbang masih mencapai 46,26%. Capaian ini belum
mencapai target yang ditetapkan karena sebagian besar usulan-usulan
yang diajukan oleh desa dan atau kecamatan tidak terakomodir secara
keseluruhan dalam dokumen perencanaan dari satuan kerja terkait.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
25
d. Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.813.400,- dan terealisasi
sebesar Rp. 72.813.000,- atau 100%. Anggaran ini digunakan untuk
mengakomodir kegiatan penyusunan dokumen Laporan Kinerja
Pertanggung Jawaban Kapala Daerah (LKPJ). Kegiatan ini diawali
dengan penyusunan Laporan Tahunan dari masing-masing OPD untuk
kemudian diintegrasikan ledalam dokumen LKPJ yang biasanya
dilakukan pada bulan Maret tahun berjalan.
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 662.800.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 629.181.000,- atau 91,75%. Kegiatan yang dilakukan dalam
rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah antara lain yaitu memfasilitasi kegiatan rapat
koordinasi evaluasi renja disetiap triwulan, evaluasi RPJMD dan evaluasi
RPJPD. Adapun dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
- Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I – IV dari
masing–masing OPD.
- Laporan Evaluasi Capaian RPJMD
6. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 471.000.000,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 470.322.000,- atau 96,92%. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs
yang dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun RAD dan
rapat-rapat koordinasi serta penghimpunan data dan informasi terkait.
Berikut ini disampaikan rincian program dan kegiatan Tahun Anggaran
2017 Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
26
Tabel. 3.4
RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
27
Hasil capaian kinerja sepanjang pelaksanaan Renstra Badan
Perencanaan Tahun 2018 berdasarkan indikator yang ditetapkan, masih
terdapat target yang belum memenuhi capaian. Dari 4 (Empat) Indikator yang
ditetapkan, 4 (Empat) dapat tercapai dengan kategori berhasil tetapi masih ada
3 (Tiga) yang belum mencapai target, sehingga dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Kinerja Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo belum
melampaui target yang ditetapkan.
Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Badan Perencanaan
sepanjang tahun 2016-2021, beberapa capaian yang mengindikasikan belum
baiknya kinerja Badan Perencanaan dapat disampaikan sebagai berikut :
▪ Pengukuran Kinerja yang dilakukan terhadap 7 indikator terdapat 3 indikator
dengan tingkat pencapaian dibawah 100 % hanya dua indicator yang
mencapai target
▪ Realisasi pada Program Inti hanya Dua kegiatan yang yang mencapai
realisasi 100% yakni kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan kegiatan
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP).
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
28
REALISASI K KEUANGAN MENURUT PROGRAM / KEGIATAN
PADA BADAN PERENCANAAN TAHUN 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
29
▪ Capaian Realisasi fisik dan Keuangan seluruh Program/Kegiatan hanya
sebesar 96,92%.
REALISASI K PROGRAM / KEGIATAN
PADA BADAN PERENCANAAN TAHUN 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
30
▪ Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan Bintek yang
dilaksanakan di luar daerah dan tersertifikasi hanya 1 Orang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
31
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Badan Perencanaan Kabupaten
Gorontalo Tahun 2018, menggambarkan kinerja Badan Perencanaan dan
evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,
maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
capaian keberhasilan dan kegagalan.
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut
secara umum telah sesuai target dan tercapai melebihi target. Dalam rangka
mencapai target kinerja di tahun 2018 Badan Perencanaan Kabupaten
Gorontalo dianggarkan melalui APBD Kabupaten Gorontalo sebesar
Rp.5.428.506.112,- sedangkan realisasi angggaran mencapai
Rp.5.167.183.680,- atau dengan serapan dana mencapai 99,88%.
Diharapkan LAKIP Badan Perencanaan ini dapat memberikan gambaran
kinerja Badan Perencanaan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders maupun pihak lain yang telah menjadi bagian dengan
berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Gorontalo.
LIMBOTO, JANUARI 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN
Drs. COKRO R. KATILIE, ME PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690323 199010 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
32
LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
33
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. COKRO R. KATILIE, ME
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN KABUPATEN
GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : NELSON POMALINGO
Jabatan : BUPATI GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
NELSON POMALINGO
PIHAK PERTAMA
Drs. COKRO R. KATILIE, ME
NIP. 19690323 199010 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
34
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Dr. BAMBANG SUPRIYANTO
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN KABUPATEN
GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. COKRO R. KATILIE, ME
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Drs. COKRO R. KATILIE, ME
NIP. 19690323 199010 1 001
PIHAK PERTAMA
Dr. BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19731126 200312 1 009
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
35
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : VICTOR ASIKU, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. COKRO R. KATILIE, ME
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Drs. COKRO R. KATILIE, ME
NIP. 19690323 199010 1 001
PIHAK PERTAMA
VICTOR ASIKU, S.STP., M.Si
NIP. 19850309 200312 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
36
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : M. ICHSAN DG. SIBALI, ST., MT
Jabatan : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. COKRO R. KATILIE, ME
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Drs. COKRO R. KATILIE, ME
NIP. 19690323 199010 1 001
PIHAK PERTAMA
M. ICHSAN DG. SIBALI, ST., MT
NIP. 19720627 200212 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
37
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ISMAIL DJAMUD, S.Sos., ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN
PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. COKRO R. KATILIE, ME
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Drs. COKRO R. KATILIE, ME
NIP. 19690323 199010 1 001
PIHAK PERTAMA
ISMAIL DJAMUD, S.Sos., ME
NIP. 19750114 199903 1 004
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
38
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : CILIK HAMZAH TOMAYAHU, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. COKRO R. KATILIE, ME
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Drs. COKRO R. KATILIE, ME
NIP. 19690323 199010 1 001
PIHAK PERTAMA
CILIK H. TOMAYAHU, S.Sos
NIP. 19740418 199603 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
39
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ROSNANI MABUIA, SmEk
Jabatan : KASUBAG. KEUANGAN BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, S.Pd
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Pd
NIP. 19731128 200312 1 009
PIHAK PERTAMA
ROSNANI MABUIA, SmEk
NIP. 19630910 199003 2 010
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
40
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : MISNAWATY PANIGORO MAJID, SE
Jabatan : KASUBAG. PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, S.Pd
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Pd
NIP. 19731128 200312 1 009
PIHAK PERTAMA
MISNAWATY P. MAJID, SE
NIP. 19710421 200701 2 021
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
41
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : WATI RUDIN, SE
Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN
PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, S.Pd
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Pd
NIP. 19731128 200312 1 009
PIHAK PERTAMA
WATI RUDIN, SE
NIP. 19780614 200701 2 018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
42
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : JUSUF G. DJAMIL, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : VICTOR ASIKU, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
VICTOR ASIKU, S.STP., M.Si
NIP. 19850309 200312 1 001
PIHAK PERTAMA
JUSUF G. DJAMIL, SE
NIP. 19651112 200701 1 021
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
43
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : LENI GOBEL, ST., M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN BADAN
PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : VICTOR ASIKU, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
VICTOR ASIKU, S.STP., M.Si
NIP. 19850309 200312 1 001
PIHAK PERTAMA
LENI GOBEL, ST., M.Si
NIP. 19740928 200312 2 006
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
44
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : KERLINDA ABUBAKAR, S.Sos
Jabatan : KASUBID. PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ISMAIL DJAMUD, S.Sos.,, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN
PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
ISMAIL DJAMUD, S.Sos., ME
NIP. 19750114 199903 1 004
PIHAK PERTAMA
KERLINDA ABUBAKAR, S.Sos
NIP. 19760331 200212 2 007
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
45
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : FITRIATY ASIARI PUHI, SE., M.Si
Jabatan : KASUBID. PENGENDALIAN, EVALUASI & PELAPORAN
BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ISMAIL DJAMUD, S.Sos.,, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN
PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
ISMAIL DJAMUD, S.Sos., ME
NIP. 19750114 199903 1 004
PIHAK PERTAMA
FITRIATY ASIARI PUHI, SE., M.Si
NIP. 19770917 200604 2 005
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
46
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SYAMSUL RIZAL MUSTAPA, SSI
Jabatan : KASUBID. DATA & INFORMASI BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ISMAIL DJAMUD, S.Sos.,, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN
PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
ISMAIL DJAMUD, S.Sos., ME
NIP. 19750114 199903 1 004
PIHAK PERTAMA
SYAMSUL RIZAL MUSTAPA, SSI
NIP. 19870411 201001 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
47
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : NURHAYATI M. USMAN, S.IP., M.Med.Kom
Jabatan : KASUBID. PEREKONOMIAN BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : CILIK HAMZAH TOMAYAHU, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
CILIK H. TOMAYAHU, S.Sos
NIP. 19740418 199603 1 001
PIHAK PERTAMA
NURHAYATI M. U, S.IP, M.Med.Kom
NIP. 19880904 200701 2 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
48
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : GOLFRED A. KOJONGKAM, ST
Jabatan : KASUBID. SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : CILIK HAMZAH TOMAYAHU, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM BADAN PERENCANAAN KAB. GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
CILIK H. TOMAYAHU, S.Sos
NIP. 19740418 199603 1 001
PIHAK PERTAMA
GOLFRED A. KOJONGKAM, ST
NIP. 19770224 200901 1 003
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
49
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : MEYLINDA MIOLO, SH
Jabatan : KASUBID. INFRASTRUKTUR BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : M. ICHSAN DG. SIBALI, ST., MT
Jabatan : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
M. ICHSAN DG. SIBALI, ST., MT
NIP. 19720627 200212 1 001
PIHAK PERTAMA
MEYLINDA MIOLO, SH
NIP. 19830507 200901 2 007
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
50
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SARDJON ANWAR
Jabatan : KASUBID. KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : M. ICHSAN DG. SIBALI, ST., MT
Jabatan : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN KABUPATEN GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA
M. ICHSAN DG. SIBALI, ST., MT
NIP. 19720627 200212 1 001
PIHAK PERTAMA
SARDJON ANWAR
NIP. 19620528 198802 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
51
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
52
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
53
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
54
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
55
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
56
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
57
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
58
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
59
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
60
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
61
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
62
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
63
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
64
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
65
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
66
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
67
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
68
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
69
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
70
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN KAB.GORONTALO TAHUN 2018
71