1. Uraikan kenapa ilmu perundang-undangan dalam Negara hukum menjadi penting?Ilmu perundang-undangan penting karena, sebagaimana kita ketahui bahwa

dengan berdirinya Negara Republik Indonesia kita mengenal adanya bermacam-macam hukum baik tertulis (peraturan-peraturan peninggalan Hindia Belanda), maupun hukum tidak tertulis (hukum adat yang beraneka ragam). Dalam perkembangannya hukum Indonesia tidak dapat selalu mengandalkan terbentuknya peraturan-peraturan Negara dengan kodifikasi yang memerlukan waktu yang lama. Pengembangan ilmu perundang-undangan sangat penting untuk membentuk hukum nasional Indonesia, karena hukum yang dicita-citakan akan teridiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu, pembentukan hukumtertulis sangat perlu bagi masyarakat dan kebutuhan kehidupan bernegara, kebangsaan, kemasyarakatan yang selalu berkembang.

2. Bagaimana pendapat T. Koopmans tentang perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Menurut pendapat T. Koopmans tentang perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan diembannya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan kesejahteraan umum, maka menjadi penting arti pembentukan peraturan-peraturan Negara, karena campur tangan Negara dalam mengurusi kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, social, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan perundang-undangan, yang secara lambat namun pasti mendorong pada usaha pengembangan ilmu dibidang perundang-undangan. Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena didalam Negara yang berdasar atas hukum modern (Verzorgingingstaat), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

3. Apa yang dimaksud wet in formele zin wet in materiele zin? Jelaskan! Wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal) adalah setiap

keputusan pemerintah atau penguasa yang berwenang yang karena prosedur terjadinya atau pembentukannya dan dibentuknya dinamakan undang-undang. Sedangkan wet in materiele zin ( undang-undang dalam arti material) adalah setiap keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang yang isinya mengikat secara umum, atau setiap keputusan/ketetapan pemerintah/penguasa yang berwenang yang memuat ketentuan-ketentuan umum, atau peraturan-peraturan umum yang dibuat pleh penguasa yang berwenang.

4. Apakah tepat pengertian tersebut diIndonesia diterjemahkan dengan makna undang-undang?

Menurut Attamimi pengertian wet in formele zin wet in materiele zin kurang tepat diIndonesia. Dia menyarankan untuk menghilangkan kerancuan pengertian, agar

kata-kata wet in formele zin diterjemahkan dengan undang-undang saja, sedangkan wet in materiele zin dengan istilah peraturan perundang-undangan. DiIndonesia sebuah undang-undang tidak hanya mensyaratkan prosedur pembentukannya, namun menurutnya berdasar UUD 1945 membuat peraturan Negara merupakan bagian fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, sehingga dikatakan Indonesia bukan semata-mata menentukan prosedur, akan tetapi juga menganut pemahaman material.

5. Uraikan hubungan Ilmu Negara, PIH, PHI, HTN, HAN dengan ilmu perundang-undangan?

Hubungan Ilmu Negara dengan ilmu perundang-undangan adalah Hubungan PIH dengan ilmu perundang-undangan adalah Hubungan PHI dengan ilmu perundang-undangan adalah Hubungan HTN dengan ilmu perundang-undangan adalah Hubungan HAN dengan ilmu perundang-undangan adalah