IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR …repository.fisip-untirta.ac.id/897/1/IMPLEMENTASI... · tersedianya sarana dan prasarana khusus di sekolah inklusif di Kota Serang,

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR

74 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI BANTEN (STUDI PADA SEKOLAH INKLUSIF DI KOTA SERANG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

SYARIFAH RAHMI AZIIZI

NIM. 6661131157

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, JUNI 2017

ii

ABSTRAK

Syarifah Rahmi Aziizi. 6661131157. Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten (Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Keberadaan Pendidikan Inklusif di Indonesia masih sangat asing bagi masyarakat umumnya. Demikian dengan Pendidikan Inklusif di Kota Serang yang masih dalam keadaan minim perhatian dari Pemerintah Kota Serang terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Belum tercapainya tujuan dari Peraturan Gubernur Banten No. 74 Tahun 2014 untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik dengan baik di Kota Serang, tidak tersedianya sarana dan prasarana khusus di sekolah inklusif di Kota Serang, serta kurangnya Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif di Kota Serang menjadi perhatian mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dijalankan untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III dalam Agustino (2006: 149). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan Pendidikan Inklusif belum terlaksana secara optimal. Karena Implementasi yang tepat untuk diterapkan kemudian ialah perlu dilakukan penguatan dalam Struktur Birokrasi yang kemudian akan membawa pengaruh terhadap Komunikasi yang jelas antar pelaksana dan mensiapkan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan serta Disposisi pembagian tanggungjawab yang merata. Kata kunci : Implementasi, Inklusif, Kebijakan

iii

ABSTRACT

Syarifah Rahmi Aziizi. 6661131157. Implementation of Governor Regulation

No. 74 of 2014 on Guidelines for Implementing Inclusive Education in Banten

Province Studies in Inclusive Schools in Serang City. Department of

Administration. Faculty of Social Science and Political Science. University of

Sultan Ageng Tirtayasa. Lecturer Supervisor I: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.

Lecturer Supervisor II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si.

The existence of Inclusive Education in Indonesia is still very foreign to the general public. Thus with Inclusive Education in Serang City is still in a state of minimal attention from the City Government Attack Serang City Office of Education and Culture. The achievement of the objectives of the Banten Governor Regulation no. 74 of 2014 to realize education that values diversity and non-discrimination for all learners well in Serang City, the unavailability of special facilities and infrastructure in inclusive schools in Serang City, and the shortage of Special Supervisor Teachers In inclusive schools in Serang City is the concern why This study was conducted. This research is aimed to know and analyze how the implementation of Guidance of Implementation of Inclusive Education to be done by Education and Culture Office of Serang City. The theory used is the theory of Public Policy Implementation George Edward III in Agustino (2006: 149). This research uses qualitative approach with descriptive method. Data analysis technique used is Miles & Huberman model. The result of this research shows that the implementation done by the Education and Culture Office of Serang City in implementing the Inclusive Education has not been implemented optimally. Due to the proper Implementation to be implemented, it is necessary to do in Bureaucracy structure which will then have an effect on the clear communication between the implementer and the Responsible Resource needed in the implementation of the policy and the disposition of equal distribution of responsibility. Keywords: Implementation, Inclusive, Policy

iv

v

vi

vii

Manusia yang berakal ialah Manusia yang suka menerima

dan meminta Nasihat.

-Umar bin Khaththab

Persembahan:

”skripsi ini saya persembahkan untuk

Ibu dan Ayah tercinta. Abang, Kakak

dan Saudara Kembar kesayangan saya

atas Do’a, bimbingan serta motivasi

secara moral dan materiil selama

penyusunan Skripsi ini berlangsung.

i

Kata Pengantar

Puji Syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala karena dengan

Rahmat, Karunia dan Taufik serta Hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan

Skripsi ini yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) dengan

judul “Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten (Studi pada

Sekolah Inklusif di Kota Serang).” Shalawat serta salam penulis curahkan kepada

junjungan kita Nabi Muhammad Shallalahu Alaihi Wassalam, kepada keluarga, sahabat,

serta kepada kita yang senantiasa istiqomah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Dalam proses pengerjaan Proposal Skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan,

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini

penulis dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Agus Sjafari, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang

juga sekaligus sebagai dosen pembimbing II skripsi saya.

7. Riswanda, MA., Ph.D Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

8. Titi Stiawati. S.Sos., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen

pembimbing I skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan waktunya selama

penyusunan penelitian ini.

ii

9. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas ilmu selama

perkuliahan dan proses keperluan administratif.

10. Pihak Dinas Pendidikan Kota Serang yang telah memberikan data dan informasi

yang dibutuhkan selama penelitian

11. Pihak Dinas Sosial Kota Serang yang telah membantu melengkapi keperluan data

selama proses penelitian berlangsung

12. Pihak Sekolah Inklusif di SDN Batok Bali dan SMPN 12 Kota Serang yang telah

memberikan informasi terkait penelitian demi mendukung data Skripsi

13. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang telah memberikan data pendukung

mengenai Sekolah Inklusif di Provinsi Banten

14. Pihak Balai Penyelenggara Pendidikan Khusus Provinsi Banten yang juga telah

memberikan data pendukung demi kelancaran penelitian

15. Ayah Said Rachmatna dan Ibu Yayah Puntiawati sebagai orang tua yang luar

biasa atas dukungan, doa, dan arahannya sehingga penelitian ini dapat berjalan

dengan baik

16. Abang Said Tiar Purnama, Kakak Syarifah Ade Mutia dan Saudara Kembar

Syarifah Nurul Aziizi yang telah membantu secara akomodatif selama proses

penelitian berjalan.

17. Teman-teman kelas B angkatan 2013 Administrasi Negara, teman-teman

konsentrasi Kebijakan Publik angkatan 2013 dan teman-teman himpunan

mahasiswa administrasi negara periode 2014 dan 2015 atas waktu dan hiburan

ditengah proses penelitian berlangsung

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan kebaikan dan keberkahan bagi

semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan

senantiasa penulis terima dengan lapang hati. Semoga penulisan ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Serang, Juli 2017

Penulis,

Syarifah Rahmi Aziizi

iii

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………… iii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………. vii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………… viii

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………… ix

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................ 15

1.3 Batasan Masalah....................................................................... 15

1.4 Rumusan Masalah……………………………………………. 16

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................... 17

1.6 Manfaat Penelitian ................................................................. 17

1.7 Sitematika Penulisan ................................................................ 18

iv

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

ASUMSI DASAR PENELITIAN ................................................... 24

2.1 Tinjauan Pustaka .................................................................... 24

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik ................................................ 25

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik ......................... 27

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik ........................... 28

2.1.4 Konsep Penyandang Disabilitas……………………….. 37

2.1.5 Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas…… ... 39

2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................ 58

2.3 Kerangka Berpikir .................................................................... 61

2.4 Asumsi Dasar Penelitian .......................................................... 63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................... 64

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .......................................... 64

3.2 Ruang Lingkup Penelitian ........................................................ 65

3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................... 66

3.4. Fenomena yang diamati ........................................................... 66

3.4.1 Definisi Konsep ........................................................... 66

3.4.2 Definisi Operasional..................................................... 67

3.5. Instrumen Penelitian................................................................. 69

3.6. Informan Penelitian .................................................................. 70

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data .......................................... 72

3.6.2 Jenis dan Sumber Data………………………………. 76

v

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..................................... 77

3.7.1 Teknik Analisis data .................................................... 77

3.7.2 Uji Keabsahan Data...................................................... 79

3.8. Jadual Penelitian....................................................................... 81

BAB IV HASIL PENELITIAN……………………………………………. 83

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian…………………………………. . 83

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Serang………………………. . 83

4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Serang…………………….. 85

4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kota Serang………………. 85

4.1.2 Deskripsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 88

4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Serang…. . 91

4.1.2.2 Tupoksi Dinas Pendidikan Kota Serang……….. 91

4.2 Deskripsi Data………………………………………………. . 98

4.2.1 Deskripsi Data Informan……………………………… . 101

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian……………………………………. 104

4.3.1 Komunikasi…………………………………………….. 108

4.3.2 Sumberdaya……………………………………………. 113

4.3.3 Disposisi……………………………………………….. 120

4.3.4 Struktur Birokrasi……………………………………… 123

4.4 Pembahasan………………………………………………….. 126

4.5 Temuan Lapangan……………………………………………. 138

vi

BAB V PENUTUP…………………………………………………………… 146

5.1 Kesimpulan…………………………………………………. . 146

5.2 Saran………………………………………………………… . 148

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… .. x

LAMPIRAN

vii

Daftar Tabel

1.1 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Banten……………… ... 5

1.2 Jumlah Sekolah Inklusif di Provinsi Banten…………………………… .. 6

1.3 Jumlah Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Pertama di Kota Serang.. . 8

1.4 Sekolah Inklusif di Kota Serang berdasarkan Kecamatan……………….. 10

1.5 Jumlah ABK berdasarkan Kecamatan di Kota Serang……………… ...... 11

2.1 Klasifikasi Disabilitas…………………………………………………… 38

3.1 Informan Penelitian……………………………………………………… 71

3.2 Pedoman Wawancara……………………………………………………. 73

3.3 Jadual Penelitian…………………………………………………………. 82

4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kota Serang………. .. 84

4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Serang………………. 86

4.3 Komposisi Penduduk Kota Serang menurut Jenis Kelamin…………….. 86

4.4 Komposisi Penduduk Kota Serang menurut Kelompok Umur………….. 87

4.5 Sebaran Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota

Serang Tahun 2014……………………………………………………… 87

4.6 Komposisi Penduduk berdasarkan Agama………………………………. 88

4.7 Informan Penelitian……………………………………………………… 102

4.8 Temuan Lapangan………………………………………………………… 145

viii

Daftar Gambar

2.1 Kerangka Berpikir…………………………………………………….. .... 62

3.1 Proses Analisis Data…………………………………………………….. . 77

4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang….. 97

ix

Daftar Lampiran

LAMPIRAN I Surat Ijin Penelitian

LAMPIRAN II Rekomendasi Penelitian

LAMPIRAN III Lembar Persetujuan Sidang Akhir

LAMPIRAN IV Pedoman Wawancara

LAMPIRAN V Member check

LAMPIRAN VI Kategorisasi Data

LAMPIRAN VII Surat Keterangan Informan

LAMPIRAN VIII Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif di Provinsi Banten

LAMPIRAN IX Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Serang

LAMPIRAN X MoU Yayasan Anak Mandiri dan SMPN 12 Kota

Serang

LAMPIRAN XI Laporan Observasi Siswa Berkebutuhan Khusus

Berprestasi SMPN 12 Kota Serang

LAMPIRAN XII Dokumentasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi Indonesia menuntut berjalannya penegakkan hak asasi manusia

(HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui penguatan secara hukum dengan

lahirnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada BAB XA.

Perolehan pendidikan juga salah satu wujud hak asasi bagi seluruh rakyat

Indonesia demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan beradab. Dalam

Undang-undang Dasar Negara RI 1945 pada pasal 28C ayat 1 berisi tentang hak

bagi setiap orang untuk mengembangkan dirinya baik melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya sendiri serta

demi kesejahteraan umat manusia.

Hak asasi tidak memandang perbedaan sekecil apapun semua manusia

dianggap memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak,

terlepas dari keterbatasannya baik secara fisik maupun nonfisik, baik cacat sejak

lahir atau karena kecelakaan. Penyandang Disabilitas atau biasa disebut sebagai

orang cacat sering dianggap sebagai masyarakat yang tidak produktif. Tidak

produktif dalam artian dianggap tidak mampu untuk beraktivitas dan bekerja

walau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Indonesia telah memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur tentang

penerapan pendidikan yang merata bagi para penyandang disabilitas hingga ke

2

daerah-daerah. Seperti pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki

Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang

mengharuskan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit satu

sekolah tingkat dasar dan satu sekolah tingkat menengah pertama pada setiap

kecamatan untuk menjalankan pendidikan inklusif.

Dalam permendiknas tersebut juga dijelaskan bahwa pendidikan inklusif

sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam

lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada

umumnya.

Negara Indonesia juga sebenarnya telah menjamin hak-hak bagi

penyandang disabilitas tidak terkecuali hak tentang memperoleh pendidikan

melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang tertuang pada Pasal 24 ayat 1

berbunyi bahwa negara-negara pihak dengan ini mengakui hak bagi penyandang

disabilitas atas pendidikan, tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang

sama. Negara-negara pihak juga diharuskan untuk menjamin sistem pendidikan

yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang

terarah. Secara tegas dikatakan pada pasal tersebut bahwa hak pendidikan inklusif

bagi penyandang disabilitas harus dipenuhi oleh negara.

3

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama

dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang

bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Pada faktanya, fenomena

pendidikan inklusif di Indonesia masih dipandang asing oleh masyarakat.

Kebanyakan masyarakat pada umumnya cenderung mendorong para penyandang

disabilitas untuk sekolah di tempat-tempat khusus, padahal para penyandang

disabilitas sama-sama mempunyai hak untuk memilih berpartisipasi dan terlibat

langsung dalam kegiatan pendidikan ditengah masyarakat. Begitu melekatnya

pandangan pesimis dari masyarakat kepada para penyandang disabilitas bahwa

mereka tidak bisa melakukan sesuatu sebaik orang normal pada umumnya

sangatlah merugikan dan membatasi hak-hak penyandang disabilitas di

lingkungan sosialnya. Pandangan pesimis ini tidak hanya terpikirkan oleh

masyarakat awam, tetapi juga oleh tenaga pendidik yang memiliki stigma bahwa

peserta didik disabilitas merupakan beban dalam proses pendidikan. Pengacara

Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang concern terhadap isu-isu terkait

penyandang disabilitas, Tigor Hutapea, mengatakan selama ini pemerintah masih

kesulitan menjalankan pendidikan inklusif. Kendala utamanya adalah stigma dari

kalangan pendidik, yang menganggap peserta didik disabilitas merupakan beban

dalam proses pendidikan. (Iqbal. 2016. Hal: 1-2). Kutipan pernyataan tersebut

memberikan gambaran bagaimana pendidik anak berkebutuhan khusus masih

memandang rendah kemampuan anak didiknya.

4

Provinsi Banten tidak surut dalam kewajibannya berpartisipasi

memberikan pelayanan penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Minimnya sosialisasi tentang keberadaan Sekolah Inklusif di Kota Serang,

membuat Beben Somantri ketua Forum Komunikasi Sekolah Inklusif (Foksi)

menilai bahwa Pemerintah terkesan menganaktirikan Pendidikan Inklusif.

Menurutnya, Pemerintah Daerah cenderung tidak mau tahu karena menganggap

seluruh sekolah seperti tanggung jawab Provinsi, padahal sekolah juga merupakan

tanggung jawab Bupati dan Walikota. (Fauzan. 2015. Hal. 1). Dampak dari

terabaikannya sekolah inklusif ini yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana

pada bangunan sekolah. Ahmad Farid M.Pd Ketua Forum Komunikasi Kepala

Sekolah Khusus (FKKS) Banten menjelaskan untuk sarana dan prasarana

pendidikan inklusif di Banten masih menjadi kendala, selain itu juga kedisiplinan

dan kemandirian warga sekolah serta orang tua dalam mendidik anaknya masih

kurang. Pernyataan tersebut menjelaskan kondisi sekolah inklusif di Kota Serang

yang memprihatinkan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, masalah

sarana dan prasarana ini dapat menghambat proses belajar mengajar kepada siswa

berkebutuhan khusus.

Provinsi Banten sendiri sebenarnya telah memiliki Peraturan Gubernur

yang mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusif di jalankan. Peraturan

Gubernur tersebut disahkan pada tahun 2014 nomor 74 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten yang bertujuan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan

tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

5

Pada observasi awal, peneliti memperoleh data dari Dinas Sosial Provinsi

Banten tentang jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten berdasarkan

Kabupaten/Kota. Datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Banten

No. Kabupaten/Kota Anak Berkebutuhan Khusus Selisih 2014 2015 1 Kabupaten Pandeglang 577 1151 574

2 Kabupaten Lebak 1751 1439 312

3 Kabupaten Tangerang 153 855 702

4 Kabupaten Serang 1425 1233 (192)

5 Kota Tangerang 496 520 24

6 Kota Cilegon 41 56 15

7 Kota Serang 115 150 35

8 Kota Tangerang Selatan 163 154 (9)

Jumlah 4721 5558 1461 (sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2014 dan 2015)

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak

berkebutuhan khusus di sebagian besar wilayah di Provinsi Banten. Meskipun ada

penurunan angka pada dua daerah di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang

Selatan, namun penurunan tersebut tidak secara signifikan berpengaruh kepada

jumlah keseluruhan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di Provinsi Banten.

Ini berarti, sekolah inklusif di Provinsi Banten memang sangat perlu untuk

diperhatikan mengingat jumlah anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang

cenderung meningkat setiap tahunnya.

6

Data tersebut di atas juga menjadi dasar peneliti memilih Kota Serang

sebagai lokus penelitian. Kota Serang menempati posisi ke empat dengan jumlah

peningkatan anak berkebutuhan khusus se Provinsi Banten. Penentuan lokus ini

didasari karena Kota Serang yang merupakan daerah sebagai pusat pemerintahan

Provinsi Banten sudah sepantasnya mendapat perhatian lebih dalam hal

pendidikan.

Peneliti juga memperoleh data mengenai jumlah sekolah inklusif di

Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/kota yang didapatkan dari Balai

Penyelenggara Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten. Berikut ini data

jumlah sekolah inklusif di Provinsi Banten.

Tabel 1.2

Jumlah Sekolah Inklusif di Provinsi Banten

No. Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Jumlah Siswa SD SMP

1 Kabupaten Lebak 11 3 214

2 Kabupaten Pandeglang 29 2 771

3 Kabupaten Serang 2 - 41

4 Kabupaten Tangerang 13 - 334

5 Kota Cilegon 21 2 394

6 Kota Serang 4 3 94

7 Kota Tangerang - 1 16

8 Kota Tangerang Selatan 5 1 125

Jumlah 85 12 896 (sumber: BPPK Provinsi Banten, 2016)

7

Berdasarkan pada data di atas, ditemukan bahwa jumlah sekolah inklusif

di Provinsi Banten masih sangat minim. Padahal, anak berkebutuhan khusus di

Provinsi Banten jumlahnya mencapai lima ribu anak yang tersebar di beberapa

daerah kabupaten dan kota. Sedangkan dari data yang diperoleh, anak

berkebutuhan khusus yang telah mengikuti sekolah dengan pendidikan inklusif

jumlahnya tidak sampai angka seribu anak.

Kota Serang yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Banten juga tidak

luput dari kurangnya penyediaan sekolah dengan pendidikan inklusif. Dari skala

jumlah, Kota Serang memang tidak menempati urutan pertama sebagai wilayah

dengan jumlah sekolah inklusif terkecil se Provinsi Banten. Namun, mengingat

daerah Pemerintahan Provinsi Banten yang berada di Kota Serang tersebut

membuat perhatian terpusat pada Kota Serang.

Penelitian ini akan fokus pada pendidikan inklusif di tingkat Sekolah

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena pada tingkatan

Sekolah Menengah Atas (SMA) tanggungjawab penyelenggaraannya tidak

dipegang oleh Pemerintah Daerah Kota Serang atau lebih khusus Dinas

Pendidikan Kota Serang melainkan tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi

Banten khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Peneliti memperoleh data jumlah sekolah negeri di Kota Serang secara

keseluruhan yang dikelompokkan berdasarkan kecamatannya untuk dijadikan

perbandingan antara sekolah negeri yang sudah menerapkan pendidikan inklusif

dengan yang belum menerapkan pendidikan inklusif, datanya sebagai berikut:

8

Tabel 1.3

Jumlah Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Pertama Negeri

di Kota Serang

No. Kecamatan SD Negeri SMP Negeri

1. Cipocok Jaya 28 6

2. Curug 21 4

3. Kasemen 39 4

4. Taktakan 34 4

5. Walantaka 29 3

6. Serang 73 10

Jumlah 224 31

(Sumber: Data Referensi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

Data di atas menunjukkan jumlah sekolah negeri tingkat dasar dan

menengah pertama di Kota Serang, jika dibandingkan dengan jumlah sekolah

negeri tingkat dasar yaitu 3 sekolah dan 1 sekolah tingkat menengah pertama yang

telah menjalankan pendidikan inklusif maka didapatkan perolehan presentasenya,

sebagai berikut:

a. SD Negeri yang belum menerapkan pendidikan Inklusif di Kota Serang:

93.28%

b. SMP Negeri yang belum menerapkan pendidikan Inklusif di Kota Serang:

99.69%

Persentase di atas menunjukkan jumlah seluruh sekolah negeri tingkat SD

dan SMP di Kota Serang yang belum menerapkan pendidikan inklusif.

9

Pada observasi awal, peneliti mewawancarai Kepala Sekolah dari salah

satu sekolah dasar dengan pendidikan inklusif di Kota Serang SDN Batok Bali ibu

Tusna Dewi, menyampaikan bahwa di SDN Batok Bali tidak semua anak

berkebutuhan khusus diterima untuk sekolah di sekolah tersebut. Alasannya,

karena anak berkebutuhan khusus yang dianggap menyulitkan dalam proses

belajar mengajar akan mengganggu siswa lain. Selain daripada itu, guru di SDN

tersebut juga belum ada yang ahli dan khusus menangani siswa berkebutuhan

khusus, kalaupun ada hanya berfungsi sebagai Koordinator yang

bertanggungjawab atas anak berkebutuhan khusus tersebut seperti dari urusan

administratif dan teknis diluar mengajar lainnya, sisanya dilakukan dengan guru

yang sama.

Pernyataan tersebut justru membentur pada tujuan awal diadakannya

pendidikan inklusif. Pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2

berbunyi tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan

pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua

peserta didik. Sangat disayangkan, tenaga pendidik di Kota Serang ternyata masih

memiliki stigma negatif kepada anak berkebutuhan khusus.

Masalah lain juga dirasakan ada di sekolah dengan pendidikan inklusif

tersebut seperti kurangnya sarana pengajaran khusus untuk siswa berkebutuhan

khusus yang tidak tersedia sama sekali. Media pembelajaran yang digunakan guru

pembimbing khusus (GPK) juga dibuat sendiri dari dana sisa operasional sekolah

dan dibuat apa adanya. Padahal, dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 74

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi

10

Banten telah diatur tentang hak peserta didik seperti pada pasal 9 huruf b dan c

yang berbunyi bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh

pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan

dan kebutuhan khususnya. Peserta didik berkebutuhan khusus juga berhak

memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lainnya sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Gubernur Banten juga secara tegas mengamanatkan untuk

penyediaan hak bagi siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di

sekolah inklusif. Akan tetapi, amanat tersebut masih belum diindahkan oleh

implementor kebijakan di daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota

Serang. Di Kota Serang sekolah inklusif tidak menyebar secara merata pada setiap

kecamatannya dan bahkan ada kecamatan yang sama sekali tidak memiliki

sekolah inklusif. Data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.4

Sekolah Inklusif di Kota Serang berdasarkan Kecamatan No. Kecamatan Sekolah Jumlah Siswa 1 Curug - -

2 Walantaka SMPN 19 Kota Serang 17

3 Cipocok jaya - -

4 Serang

SDN Batok Bali 5

SDS Peradaban Serang 24

SDN 21 Kota Serang 2

SDN Karang Tumaritis 3

11

5 Taktakan SMPN 12 Kota Serang 20

SMPS Peradaban Serang 23

6 Kasemen - -

Jumlah 94 (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Serang, 2016)

Data sekolah inklusif berdasarkan kecamatan di Kota Serang di atas

menunjukkan bahwa sekolah inklusif di Kota Serang masih sangat terbatas,

padahal sudah diatur sedemikian rupa agar sekolah inklusif tersedia di masing-

masing kecamatan dengan maksud mempermudah akses menuju sekolah bagi

anak berkebutuhan khusus. Amanat ini ditujukan terutama kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan untuk direalisasikan namun pada kenyataannya

sekolah yang terdaftar tidak sepenuhnya milik pemerintah daerah atau sekolah

berstatus negeri, melainkan ada sekolah swasta yang menambah daftar jumlah

sekolah inklusi di Kota Serang. Peneliti juga telah memperoleh data anak

berkebutuhan khusus per Kecamatan di Kota Serang sebagai berikut:

Tabel 1.5

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Kecamatan

di Kota Serang

No. Kecamatan Anak Berkebutuhan Khusus 2014 2015

1 Curug 18 18

2 Walantaka 18 18

3 Cipocok Jaya 7 7

4 Serang 30 50

5 Taktakan 29 34

12

6 Kasemen 13 23

Jumlah 115 150 (sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2015)

Data jumlah anak berkebutuhan khusus pada tabel di atas menunjukkan

bahwa hanya terdapat 94 anak saja yang telah menerima pendidikan inklusif atau

dengan kata lain masih ada 56 anak berkebutuhan khusus di Kota Serang yang

belum mendapatkan pendidikan inklusif.

Masalah utama yang terjadi di Kota Serang yaitu belum tercapainya tujuan

dari kebijakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan baik.

Bahkan, sekolah yang sudah ditunjuk dan menjalankan pendidikan inklusif di

Kota Serang pun belum melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebagaimana

mestinya. Ini merupakan wujud belum terlaksana dengan baiknya upaya

pemenuhan hak asasi manusia bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh

pendidikan inklusif di Kota Serang. Berdasarkan observasi awal peneliti

menemukan masalah-masalah yang menyertai masalah utama terkait dengan

implementasi Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi pada Sekolah Inklusif di

Kota Serang, antara lain:

1. Tujuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan

Studi Pada Sekolah Inklusif di Kota Serang belum tercapai. Tujuan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai

13

keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Hal ini

dikarenakan pihak sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan pendidikan

inklusif di Kota Serang tidak mengemban amanah pada peraturan yang ada

dengan baik. Terbatasnya anak berkebutuhan khusus yang diperbolehkan

menerima pendidikan inklusif di Sekolah tersebut yang tidak sesuai

dengan amanat Peraturan Gubernur Banten.

2. Kekurangan tenaga pendidik atau guru pembimbing khusus (GPK) dan

juga kurangnya pelatihan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik khusus menjadi

masalah di lingkungan sekolah dengan pendidikan inklusif di Kota Serang.

Saat mewawancarai salah satu implementor dari kebijakan tentang

pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus yaitu Kepala Seksi

Kurikulum dan Mutu Penilaian SD ibu Nani Sumarni dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, mengatakan bahwa di Kota

Serang, sekolah dengan pendidikan inklusif belum memiliki guru

pembimbing khusus (GPK) yang secara khusus mendidik siswa

berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Dari pihak Sekolah di SDN

Batok Bali juga mengeluhkan kekurangan tenaga pendidik, bahkan untuk

mengatasi masalah tersebut pihak sekolah sampai menerima guru honorer

yang dilatih secara singkat oleh pihak sekolah untuk membantu mengajar

di SDN Batok Bali. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbukti belum

mengambil sikap atas permasalahan kurangnya tenaga pendidik ini.

14

(Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan Pihak

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SDN Batok Bali Kota Serang)

3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan khusus juga masih menjadi

masalah klasik yang ternyata belum bisa teratasi dengan baik oleh

Pemerintah Kota Serang. wawancara dengan narasumber yang sama dari

SDN Batok Bali serta observasi awal memperlihatkan bahwa sarana dan

prasarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus juga masih rendah.

Bahkan, pihak sekolah pun mengakui tidak adanya satupun sarana dan

prasarana atau bantuan operasional secara fisik dari Pemerintah ataupun

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. (Sumber Pihak Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusif SDN Batok Bali Kota Serang)

Bermula dari penjabaran masalah tentang pendidikan inklusif di Kota

Serang, maka penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengimplementasikan amanat dari

Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif di Provinsi Banten pada Pasal 2 ayat (2) mengenai tujuan

penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai fokus penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang Masalah di atas yang memuat tentang

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan sekolah inklusif

di Kota Serang, maka peneliti mengidentifikasi Masalah sebagai berikut:

15

1. Belum tercapainya tujuan Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 untuk

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau

memiliki kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuannya.

2. Belum tercapainya tujuan Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 untuk

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai

keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

3. Kurangnya tenaga pendidik yang ahli dan menguasai bidangnya

dalam memberikan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus di

sekolah-sekolah inklusif di Kota Serang.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana bagi pendidikan khusus di

lingkungan sekolah inklusif di Kota Serang

1.3 Batasan Masalah

Demi mempermudah pemahaman dalam proses penelitian, maka peneliti

memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dengan fokus mengenai

bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten pada Pasal 2 ayat (2)

mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam menyelenggarakan

sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus oleh Dinas Pendidikan dan

16

Kebudayaan di Kota Serang. Maka batasan lokus penelitian ini yaitu di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang karena Dinas tersebutlah yang berperan

kunci dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Penyelenggaraan sekolah

inklusif di Kota Serang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang ada, kemudian

identifikasi masalah serta batasan masalah yang telah peneliti paparkan

sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi

Banten Pasal 2 ayat (2) dengan Studi pada Sekolah Inklusif di Kota

Serang?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi

permasalahan inklusif berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 74

Tahun 2014 di Kota Serang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah, antara lain untuk:

17

1. Mengetahui Implementasi Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 tentang

pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Banten pada

sekolah inklusif di Kota Serang

2. Mengetahui upaya Pemerintah Kota Serang dalam mengatasi

permasalahan sekolah inklusif berdasarkan Pergub Banten No. 74 Tahun

2014 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi

Banten.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar Pemerintah Kota

Serang memperhatikan permasalahan yang terjadi pada implementasi

kebijakan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi

Banten dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014, dengan

Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang sehingga dapat dicarikan solusi

untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan baik.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil Penelitian ini adalah agar dapat memberikan

sumbangsih akademis serta menambah pengetahuan mengenai

implementasi Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi

pada Sekolah Inklusif di Kota Serang, bagi perkembangan Program Studi

18

Ilmu Administrasi Negara umumnya dan Konsentrasi Kebijakan Publik

khususnya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan

yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari ruang lingkup

yang paling umum hingga menukik ke arah yang paling spesifik dan

relevan dengan judul. Materi dari uraian ini dapat bersumber pada hasil

penelitian dari yang sudah ada sebelumnya, hasil pengamatan dan

wawancara dengan pihak terkait. Latar belakang masalah perlu diuraikan

secara aktual dan logis.

1.2 Identifikasi Masalah

Menjelaskan identifikasi peneliti terhadap permasalahan yang muncul dari

uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dapat

diajukan dalam bentuk pernyataan.

1.3 Batasan Masalah

Menjelaskan keterbatasan kemampuan dan kemampuan berfikir peneliti

terhadap permasalahan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah.

1.4 Rumusan Masalah

19

Dari sejumlah masalah hasil identifikasi peneliti diatas, ditetapkan masalah

yang paling penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pembatasan

masalah mencakup fokus dan lokus penelitian, termasuk didalamnya

membuat batasan definisi konsep dan operasional yang digunakan dalam

penelitian.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai

dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah

dirumuskan. Isi dan tujuan penelitian sejalan dengan isi dari tujuan

penelitian.

1.6 Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan

praktis temuan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat

dan jelas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

ASUMSI DASAR PENELITIAN

20

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berupa mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan

permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara

teratur dan rapi sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang jelas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menjelaskan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah atau

penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Berfikir

Menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan

kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai

hipotesisnya dan penjelasan tersebut dilegkapi dengan sebuah bagan.

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar menjelaskan tentang perkiraan awal peneliti terhadap suatu

masalah atau kajian yang diteliti. Biasanya untuk memperjelas maksud

peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan penelitian atau metode

dari suatu penelitian.

3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

21

Membatasi dan menjelaskan subtansi materi kajian penelitian yang akan

dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (locus) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat

penelitian, serta alasan memilihnya.

3.4 Fenomena yang Diamati

a. Definisi Konsep

Definisi konseptual digunakan untuk konsep-konsep yang jelas, yang

digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis

dan pembaca.

b. Definisi Operasional

merupakan penjabaran konsep penelitian dalam rician yang terukur

(indikator penelitian).

3.5 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti

dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrumen

penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri.

3.6 Informan Penelitian

Menjelaskan informan penelitian yang mana yang memberikan berbagai

macam informasi yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

22

Menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan

sifat data yang diteliti.

3.8 Jadual Penelitian

Menjelaskan tentang waktu penelitian secara rinci dari awal sampai akhir

penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian

secara jelas, struktur organisasi dari populasi / sampel (dalam penelitian ini

menggunakan istilah informan) yang telah ditentukan serta hal lain yang

berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan

menggunakan teknik analisa data yang relevan.

4.3 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci terhadap hasil

penelitian.

BAB V PENUTUP

23

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan

juga mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan

permasalahan serta asumsi dasar penelitian.

5.2 Saran

Memiliki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap

bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan

penelitian skripsi.

LAMPIRAN

24

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

PENELITIAN

2. 1 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan

standar kehidupan seseorang dan teori yang akan digunakan peneliti untuk

dijadikan sebagai landasan penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 43) teori adalah

seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk

mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi baik

organisasi formal maupun organisasi informal. Maka dalam penelitian ini,

kegunaan teori akan didefinisikan sebagai berikut:

1. Teori berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis.

2. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan.

3. Teori sebagai stimulant dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.

4. Teori sebagai pisau bedah untuk suatu penelitian.

Maka dari itu, pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan

masalah penelitian yaitu implementasi Peraturan Gubernur Banten tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi

pada Sekolah Inklusif di Kota Serang. Kemudian akan dikaji dengan beberapa

teori dalam ruang lingkup Administrasi Negara untuk mendukung penelitian ini,

diantaranya adalah Teori tentang Penyandang Disabilitas, Teori tentang

25

Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, Teori Kebijakan Publik dan

Teori Implementasi Kebijakan Publik yang akan menjadi mata pisau dalam

penelitian ini.

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam O’Jones (1996: 42)

mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan

dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka

yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Definisi lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Agustino (2006:

41) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah

untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl Friedrich juga memberikan

pemikirannya tentang pengertian kebijakan dalam Agustino (2006: 41)

yaitu:

“sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich

menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan

dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud

atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat

tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai

maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang

26

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa

kegiatan pada suatu masalah.

James Anderson dalam Agustino (2006: 41) memberikan

pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya Public Policy

Making, yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang

diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.

Inilah yang kemudian membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang

merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Jadi, berdasarkan definisi Kebijakan Publik menurut para ahli

diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah serangkaian

alternatif tindakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan

ataupun tidak dilaksanakan dengan maksud mengatasi permasalahan

yang terjadi di tengah masyarakat yang memfokuskan pada bagaimana

masalah dapat terselesaikan atau teratasi dengan baik meskipun upaya

atau tindakan dari pemerintah dan implementor kebijakan tersebut tidak

terlihat secara langsung dan tegas oleh masyarakat.

Setiap dari kebijakan yang diusulkan pemerintah untuk selanjutnya

diterapkan kepada masyarakat pasti mempunyai resiko ancaman dari

hambatan-hambatan yang terduga ataupun tidak terduga selama proses

27

perumusan kebijakan berlangsung. Itulah alasan mengapa kebijakan

membutuhkan teori untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut

berhasil diimplementasikan kepada masyarakat.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi

kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang

begitu kompleks. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino

Dasar-dasar Kebijakan Publik (2008: 139) mendefinisikan implementasi

kebijakan publik sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran kebijakan itu sendiri.

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Nugroho

Public Policy (2014: 666) mengemukakan bahwa implementasi adalah

upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mereka berpendapat bahwa

peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya

dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi

tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

28

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang

luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan,

dalam Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (2005: 102). Proses

implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan

kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan

dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan

negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood

dan Lewis A. Gun yang dikutip Wahab pada bukunya Analisis

Kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara

(2004: 71-78), yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

6. Hubungan saling ketergantungan kecil.

29

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan

Horn yang dikutip oleh Winarno buku berjudul Teori dan Proses

Kebijakan Publik (2005: 110), faktor-faktor yang mendukung

implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

30

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Model implementasi kebijakan publik selanjutnya dikemukakan

oleh Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.

Grindle dalam Subarsono (2011: 93) dipengaruhi oleh dua faktor besar,

yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi

(context of implementation). Faktor tersebut mencakup:

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, dan

2. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan dalam Wibawa (1994: 22-23) mengemukakan model

Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah

implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut

mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

b. Derajat perubahan yang diinginkan.

c. Kedudukan pembuat kebijakan.

d. (Siapa) pelaksana program.

31

e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa.

c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang

komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut

dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang

mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi

sumber daya implementasi yang diperlukan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier juga mempunyai pendapat

tentang model implementasi kebijakan publik. Dalam Agustino Politik

dan Kebijakan Publik (2006: 163) disampaikan bahwa mereka berdua

melihat terdapat tiga kategori besar dalam faktor-faktor yang

mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses

implementasi, antara lain:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran teknis yaitu kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman perilaku yang diatur yaitu semakin beragam perilaku yang diatur maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus

32

dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.

c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, yaitu semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, yaitu semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya, ada sejumlah masalah yang lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

c. Ketetapan alokasi sumberdana

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang

g. Akses formal pihak-pihak luar

3. Faktor-faktor di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, antara lain:

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

b. Dukungan publik

33

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Pada penelitian ini, akan digunakan teori Implementasi Kebijakan

Publik dari George Edward III. Peneliti memilih untuk menggunakan

teori ini karena dianggap tepat dengan keadaan yang terjadi di lapangan

yaitu belum terlaksananya tujuan Pergub Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi

pada Sekolah Inklusif di Kota Serang. Teori ini dipilih untuk dijadikan

mata pisau penelitian karena lebih sesuai dengan mengarahkan fokus

penelitian langsung kepada internal dari implementor kebijakan tersebut.

Pada teori Implementasi Kebijakan Publik ini, seperti yang dikutip dari

buku Agustino (2006: 149) George Edward III membuat empat Faktor

yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan

yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan

sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan

atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi

berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan

peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan

konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan

34

agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin

konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan

diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga langkah yang dapat

digunakan dalam mengukur keberhasilan pada faktor komunikasi

tersebut, yaitu:

a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja

35

tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks lain, ketika wewenang itu ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan

publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para

36

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan

dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang harus dicermati pada disposisi adalah:

a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b) Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama

banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada

kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan

sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat

jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan

harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara

politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua

karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi

atau organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan Standar

Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

37

SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para

pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai

dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang

dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah

upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-

aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.1.4 Konsep Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

2016 diartikan sebagai:

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) penyandang diartikan

dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan

disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata

serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat

atau ketidakmampuan. Studi yang dilakukan oleh Riyadi, dalam bukunya

Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya (2012:

293) menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan kelompok

masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang

mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari

disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat

38

beragam, Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai

penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan

istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan

menyebut dengan istilah penderita cacat. Undang-undang Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat membedakan jenis-jenis cacat

yang diderita seseorang kedalam beberapa klasifikasi disabilitas. Adapun

klasifikasi disabilitas tersebut antara lain:

Tabel 2.1

Klasifikasi Disabilitas

Tipe Nama Jenis Disabilitas Pengertian A Tunanetra Disabilitas fisik Tidak dapat melihat

B Tunarungu Disabilitas fisik Tidak dapat/kurang mendangar

C Tunawicara Disabilitas fisik Tidak dapat berbicara

D Tunadaksa Disabilitas fisik Cacat tubuh

E1 Tunalaras Disabilitas fisik Cacat suara dan nada

E2 Tunalaras Disabilitas mental Sukar mengendalikan emosi

dan sosial

F Tunagrahita Disabilitas mental Cacat pikiran/lemah daya

tangkap

G Tunaganda Disabilitas ganda Penderita cacat lebih dari satu

kecacatan

(Sumber: Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)

39

2.1.5 Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat

Istimewa menyebutkan, bahwa:

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkung pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.” Pada pasal 2 peraturan tersebut menjelaskan, bahwa Pendidikan Inklusif

bertujuan yaitu untuk, huruf a:

“Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental,dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan.” huruf b: “Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.”

Pendidikan inklusif adalah proses pemindahan ilmu pengetahuan kepada

kelompok tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.

Adapun peserta didik yang mengalami kesulitan belajar khusus

dapat berupa peserta didik yang mempuyai hambatan dalam berbicara

dan berbahasa, terbelakang mental, gangguan emosional yang serius,

hambatan pendengaran, tunaganda, penglihatan fisik, luka otak trauma,

autis maupun hambatan kesehatan lainnya (J. David Smith. 2006: 50).

Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan

berbagai model sebagai berikut:

40

1. Kelas reguler (inklusif penuh): Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari dikelas reguler dengan menggunakan kurikulum, materi, proses serta evaluasi pembelajaran yang sama.

2. Kelas reguler dengan tambahan bimbingan dalam kelas (cluster): Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.

3. Kelas reguler dengan pull out: Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu yang tetentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

4. Kelas reguler dengan cluster dan pull out: Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian: Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.

6. Kelas khusus penuh: Anak berkelainan belajar didalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Menurut O’Neil seperti yang dikutip oleh Ilahi (2013: 27), bahwa

pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan

agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas

regular secara bersama-sama dengan teman seusiannya. Prinsip Pendidikan

Inklusif, antara lain:

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, pendidikan inklusif merupakan strategi untuk pemerataan kesempataan memperoleh pendidikan, dan juga merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyusun strategi ini.

2. Prinsip Kebutuhan individual, setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan inklusif harus berorientasi pada Program Pembelajaran Individu (PPI), pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak.

41

3. Prinsip Kebermaknaan, pendidikan inklusif harus menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekagaraman dan menghargai perbedaan.

4. Prinsip Keberlajutan, pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

5. Prinsip Keterlibatan, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Selain itu ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam

pelaksanaan pendidikan inklusif ini (Suyanto & Mudjito AK. 2012: 39),

yaitu:

1. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang interaktif.

2. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

3. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

4. Kepala sekolah dan guru yang nanti akan jadi Guru Pembimbing Khusus (GPK), harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusif.

5. GPK harus mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK.

6. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui ABK dan tindakan yang diperlukan. Mengadakan bimbingan khusus, atas kesalahpahaman dan kesepakatan dengan orang tua ABK.

7. Mengidentifikasi hambatan terkait dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.

8. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

Kurikulum sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak tidak

merasa mendapat tekanan secara psikologis. Kurikulum harus memiliki

42

tujuan atau capaian, dan dalam perkembanganya harus dinamis dan

konstruktif.

Sarana dan prasarana sekolah inklusif pun berbeda, bukan untuk

membedakan namun untuk memberikan keseragaman sehingga siswa

berkebutuhan khusus mendapat tempat dan kesempatan yang sama seperti

siswa normal lainnya. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif menurut

Amirin (2010) adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang

dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan

inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana

dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat

dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk

mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi asesibilitas bagi

kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

1. Sarana dan prasarana umum

a. Ruang kelas beserta perlengkapannya.

b. Ruang praktikum atau laboratorium beserta perangkatnya.

c. Ruang perpustakaan beserta perangkatnya.

d. Ruang serbaguna beserta perlengkapannya.

e. Ruang BP/BK beserta perlengkapannya.

f. Ruang UKS berta perangkatnya.

g. Ruang kepala sekolah, guru, dan tata usaha, beserta

perlengkapannya.

43

h. Lapangan olahraga, beserta peralatannya.

i. Toilet.

j. Ruang ibadah, beserta perangkatnya.

k. Kantin.

l. Ruang sumber

2. Sarana khusus yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus

Untuk setiap jenis kelainan didasarkan pada skala prioritas artinya

mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik.

a. Anak Tunanetra

1) Alat asesmen kelainan penglihatan. Dilakukan untuk

mengukur kemampuan penglihatan dalam bentuk

geometri, mengukur kemampuan penglihatan dalam

mengenal warna, serta mengukur ketajaman. Penglihatan

alat yang digunakan untuk assesmen penglihatan anak

tunanetra, antara lain snellen chart, SVR(trial lens set), dan

snellen chart electronic. Anak tunanetra pada umumnya

mengalami gangguan orientasi mobilitas baik sebagian

maupun secara keseluruhan. Untuk pengembangan orientasi

mobilitas dapat di lakukan dengan menggunakan alat-alat

seperti tongkat, tongkat lipat, tongkat elektrik (tongkat yang

berbunyi apabila ada benda di dekatnya), bola bunyi (bola

sepak yang mengeluarkan bunyi), pelindung kepala.

44

2) Alat bantu pembelajaran atau akademik layanan pendidikan

untuk anak tunanetra selain membaca, menulis, berhitung

juga mengembangkan sikap, pengetahuan dankreativitas.

Untuk membantu penguasaan kemampuan membaca,

menulis, dan berhitung dapat dilakukan dengan

menggunakan alat-alat seperti; peta timbul, abacus,

penggaris Braille, blokies, papan baca, meteran Braille,

kompas Braille, kompas bicara, talking watch, gelasrasa,

botol aroma, Braille kit, mesin tik Braille, jam tangan

Braille, puzzle ball, model anatomi, globe timbul, bentuk -

bentuk geometri, dancollor sorting box. Alat Bantu Visual

(alat bantu penglihatan). Kelainan penglihatan anak

tunanetra bervariasi dari yang ringan (low vision) sampai

yang total (total blind). Untuk membantu memperjelas

penglihatannya pada anak tunanetra jenis low vision dapat

digunakan alat bantu magnifier lens set, CCTV, view scan,

televisi, prism monocular.

3) Alat Bantu Auditif (alat bantu pendengaran) Untuk melatih

kepekaan pendengaran anak tunanetra dalam mengikuti

pelajaran dapat digunakan tape rekorder double dek, alat

musik pukul, alat musik tiup.

4) Alat Latihan Fisik pada umumnya untuk anak tunanetra

yang mengalami kesulitan dan kelambanan dalam

45

melakukan aktivitas fisik atau motorik. Hal ini akan

berpengaruh terhadap kekuatan fisiknya yang dapat

menimbulkan kerentanan terhadap kesehatannya. Untuk

mengembangkan kemampuan fisik, alat yang dapat

digunakan untuk anak tuna netra adalah catur tunanetra,

bridge tunanetra, sepak bola dengan bola berbunyi, papan

keseimbangan, power rider, static bycicle.

b. Tunarungu atau Gangguan Komunikasi

1) Alat asesmen kelainan pendengaran dilakukan untuk

mengukur kemampuan pendengaran, atau untuk

menentukan tingkat kekuatan suara/sumber bunyi. Alat

yang digunakan untuk asesmen pendengaran anak

tunarungu adalah scan test, bunyi-bunyian, garputala,

audiometer & blanko audiogram, mobile sound proof,

sound level meter, hearing aids. Anak tuna rungu

mengalami gangguan pendengaran baik dari ringan sampai

berat atau total. Untuk membantu pendengarannya dapat

dilakukan menggunakan alat bantu dengar (hearing aid)

model saku, model belakang, model dalam telinga. Untuk

membantu pendengaran dalam proses pembelajaran dapat

digunakan alat-alat hearing group, loop induction system.

2) Latihan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. Pada

umumnya anak tuna rungu mengalami gangguan

46

pendengaran baik ringan maupun secara keseluruhan atau

total, sehingga mengakibatkan gangguan atau hambatan

komunikasi dan bahasa. Untuk pengembangan

kemampuan berkomunikasi dan bahasa dapat dilakukan

dengan menggunakan cermin, alat latihan meniup,

alatmusik perkusi, sikat getar, lampu aksen, meja latihan

wicara, speechand sound simulation, spatel, TV atau VCD.

3) Alat Bantu Belajar atau Akademik, untuk membantu

penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka

dibutuhkan layanan alat-alat yang dapat membantu

mengembangkan kemampuan akademik anak tunarungu

antara lain miniatur benda, finger alphabet, silinder, kartu

kata/ kalimat, menarasegitiga, menara lingkaran, menara

segi empat, peta dinding, model geometri, anatomi dan

model telinga, torso setengah badan, puzzle buah-buahan

atau binatang , atlas, globe, miniatur rumah adat atau

rumah ibadah.

4) Alat Latihan Fisik, untuk mengembangkan kemampuan

motorik atau fisik anak tuna rungu, alat-alat yang

dipergunakan adalah bola dan net volley, bola sepak, meja

pingpong, raket, net bulutangkis dan suttle cock, power

rider (alat untuk melatih kecekatan motorik).

47

c. Anak Tuna Grahita

1) Alat asesmen, untuk asesmen anak tuna grahita dapat

digunakan tesintelegensi WISC-R dan atau stanford binet,

cognitive ability test.

2) Latihan Sensori Visual, untuk membantu sensori visual

anak tuna grahita dapat menggunakan alat gradasi kubus,

gradasi balok 1, gradasi balok 2, silinder 1, silinder 2,

silinder 3, menara segitiga, menara lingkaran, menara segi

empat, kotak silinder, multi sensori, puzzle binatang,

puzzle konstruksi, puzzle bola, boks sortir warna,

geometri tiga dimensi, papan geometri, box shape,

konsentrasi mekanis, formmen stockbox mit, formmen

stockbox, scheiben-stepel puzzle, formstec-stepel puzzle,

fadeldreicke, schmettering puzzle, streckspiel, geo-

streckbrett, rogenbugentorte.

3) Latihan Sensori Perabaan, Anak tuna grahita mengalami

kesulitan untuk membedakan dan mengenali bentuk. Untuk

membantu sensori perabaan anak tuna grahita dapat

digunakan alat keping raba 1, 2, dan 3, alas raba, fub and

hand, puzzle pubtast platten, tactila, balance labirinth

spirale, balance labirinth maander.

4) Sensori Pengecap dan Perasa, untuk anak tuna grahita perlu

latihan sensori pengecap dan perasa, alat yang digunakan

48

adalah gelas rasa, botol aroma, tactile perception,

aesthesiometer.

5) Latihan Bina Diri, untuk anak tuna grahita perlu latihan

bina diri. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat berupa

berpakaian 1 (bentukkancing), berpakaian 2 (bentuk

resleting), berpakaian 3 (bentuk tali), dressing frame set,

pasta gigi dan lain sebagainya.

6) Konsep dan Simbol Bilangan, untuk anak tuna grahita perlu

latihan memahami konsep dan simbol bilangan. Alat yang

digunakan melatih konsep dan simbol bilangan dapat

berupa keping pecahan, balok bilangan 1 dan 2, geometri

tiga dimensi, abacus, papan bilangan (cukes), tiang

bilangan, kotak bilangan.

7) Kreativitas, Daya Pikir dan Konsentrasi,untuk anak tuna

grahita perlu latihan memahami kreativitas, daya pikir dan

konsentrasi. Alat yang digunakan dapat berupa box

konsentrasi mekanis, puzzle konstruksi, rantai persegi,

rantai bulat, lego/lazi.

8) Alat Pengajaran Bahasa, untuk anak tuna grahita perlu

latihan berbahasa. Alat yang digunakan melatih berbahasa

dapat berupa alphabet, alphabet fibre box, pias kata dan

kalimat.

49

9) Latihan Perseptual Motor, keterbatasan intelegensi dan

kognitif mengakibatkan anak tuna grahita mengalami

kesulitan dalam perseptual motornya. Untuk itu anak tuna

grahita perlu latihan perseptual motor. Alat yang digunakan

melatih perseptual motor dapat berupa bak pasir, papan

keseimbangan, gradasi papan titian, keping keseimbangan,

power rider, balancier zehner, balancier brett, balancier

wipe, balancier steg.

d. Anak Tuna Daksa

1) Alat Asesmen, Asesmen dilakukan pada anak tuna daksa

dilakukan untuk mengetahui keadaan postur tubuh,

keseimbangan tubuh, kekuatan otot, mobilitas, intelegensi,

serta perabaan. Alat yang digunakan untuk assesmen anak

tuna daksa seperti finger goniometer (alat ukur sendi-daerah

gerak), flexiomete (alat ukur kelenturan), plastic

goniometer (alat ukur sendi), reflex hammer (pengukur

gerak reflex kaki), posture evaluation set (pengukur postur

tubuh mengukur kelainan posisi tulang belakang), TPD

aesthesiometer (mengukur rasa permukaan kulit pada

tubuh), ground rhytem tibre instrument, cabinetgeometric

insert, color sorting box, tactile board sets.

2) Alat Latihan Fisik atau Bina Gerak. Pada umumnya anak

tuna daksa mengalami hambatan dalam pindah diri

50

(ambulasi), dan koordinasi atau keseimbangan tubuh. Agar

anak tuna daksa dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari

diperlukan latihan. Alat-alat yang dapat digunakan dapat

berupa pulley weight (untuk menguatkan otot tangan dan

perut), kanavel table (untuk menguatkan otot tangan,

pergelangan dan jari tangan), squeez ball (untuk latihan

daya remas tangan),restorator hand (untuk menguatkan otot

lengan), restorator leg (untuk menguatkan otot kaki,

tungkai), treadmill jogger (untuk menguatkan otot kaki,

tungkai dan jantung), safety walking strap (sabuk pengaman

ketika berlatih jalan), straight (alat latih memanjat), sand-

bag (pemberat beban pada latihan gerak sendi), exercise mat

(latihan mobilisasi gerak tidur, berguling), inclinemat

(latihan untuk merangkak), neuro development rolls

(latihan untuk merangkak dan keseimbangan dalam posisi

duduk), height adjustable crowler (latihan untuk

merangkak), floor sitter (untuk latihan duduk tegak di

lantai), kursi CP (untuk latihan duduk tegak posisi normal),

individual stand-in table (untuk latihan berdiri tegak dan

aktivitas tangan), walking paralel (untuk latihan jalan

dengan pegangan memajang kiri dan kanan, walker khusus

CP (untuk latihan mobilitas berjalan), vestibular board

(meja goyang untuk latihan keseimbangan), balance beam

51

set (papan titian untuk latihan keseimbangan), dynamic

body and balance (latihan keseimbangan dan meloncat),

kolam bola- bola (untuk latihan koordinasi mata, kaki dan

tangan), vibrator (untuk mengatasi kekakuan otot), infra-red

lamp(melancarkan peredaran darah dan relaksasi otot) ,

dual speed massager (alat pijatdouble kecepatan), speed

training devices (alat latih kecepatan gerakan mulut pada

saat bicara), bola karet (untuk latihan motorik), balok

berganda (papan untuk melatih keseimbangan tubuh

dalam bentuk bertingkat), balok titian (papan untuk melatih

keseimbangan tubuh).

3) Alat Bina Diri. Agar anak tuna daksa dapat melakukan

perawatan diri dan kegiatan hidup sehari-hari (activity of

daily living), maka perlu latihan. Alat-alat yang dapat

digunakan dapat berupa swivel utensil, dressingframe set,

lacing shoes, deluxe mobile commade, alat orthotic dan

prosthetic. Agar anak tuna daksa dapat melakukan ambulasi

dan kegiatan hidup sehari-hari (activity of daily living),

maka perlu alat bantu (orthonic dan prosthetic). Alat-alat

yang dapat digunakan meliputicock-up resting splint, rigid

immobilitation elbow brace, flexionextention, back splint,

night splint, denish browns splint, x splint, osplint, long leg

brace set, ankle or short leg brace, original thomascollar,

52

simple cervical brace, corsett, crutch, clubfoot walker shoes,

thomas heel shoes, wheel chair, kaki palsu sebatas lutut,

kaki palsu sampai paha.

4) Alat Bantu Belajar atau Akademik. Untuk membantu

penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka

dibutuhkan layanan dan peralatan khusus. Alat-alat yang

dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik

pada anak tuna daksa dapat berupa kartu abjad, kartu kata

atau kalimat, torso seluruh badan,geometri sharpe, menara

gelang, menara segitiga, menara segiempat, gelas rasa, botol

aroma, abacus dan washer, papan pasak, kotak bilangan.

e. Tuna Laras

1) Asesmen alat. Anak tuna laras adalah anak yang mengalami

gangguan penyimpangan perilaku yang merugikan diri

sendiri maupun oranglain. Terganggunya perilaku anak

tuna laras, menuntut adanya pengelolaan yang cermat

dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang

dimilikinya. Asesmen dilakukan pada anak tuna laras untuk

mengetahui penyimpangan perilaku anak. Alat yang

digunakanuntuk assesmen anak tuna laras seperti Adaptive

Behavior Inventory for Children dan Adaptive Behavior

Scale. Alat terapi perilaku-perilaku menyimpang yang

dilakukan anak tuna laras cenderung untuk merugikan diri

53

sendiri dan orang lain. Untuk mereduksi perilaku yang

menyimpang, maka dibutuhkan peralatan khusus. Alat-alat

tersebut dapat berupa pretend game, hide-way, put me a

tune, copycats, jig-saw puzzle, puppen house, hunt the

timble, sarung tinju, hoopla, sand pits, animal matching

games,organ, tambur dengan stick dan tripod, rebana, flute,

torso, puzzle.

2) Alat Terapi Fisik. Untuk mengembangkan kemampuan

motorik atau fisik anak tuna laras, alat yang dapat

digunakan matras, straight-type staircase, bola sepak, bola,

net volley, power rider, strickleiter , trecketsando (5flat),

rope lader.

f. Anak Berbakat

1) Alat Asesmen. Anak berbakat mempunyai kemampuan

yang istimewa dibanding teman sebayanya. Asesmen

dilakukan pada anak berbakat untuk mengetahui.

Keberbakatan dan menilai tentang kebutuhannya untuk

menempatkan dalam program-program pendidikan sesuai

dengan dan dalam rangka mengembangkan potensinya. Alat

yang digunakan untuk assesmen anak berbakat seperti tes

intelegensi WISC-R, tes intelegensi stanford binet,

cognitive ability test,differential aptitude test.

54

2) Alat Bantu Ajar atau Akademik. Anak berbakat memiliki

sifat selalu haus pengetahuan dan tidak puas bila hanya

mendapat penjelasan dari orang lain, mereka ingin

menemukan sendiri dengan cara trial and error

(mengadakan percobaan atau praktikum) di laboraturium

atau dimasyarakat. Untuk itu sekolah inklusif hendaknya

perlu mengusahakan sarana yang lengkap. Sarana-sarana

belajar tersebut meliputi sumber belajar (buku paket, buku

pelengkap, buku referensi, buku bacaan, majalah,

koran,internet), media pembelajaran (radio, cassette

recorder, tv, ohp, wireless, slide projector, LD/VCD/DVD).

g. Anak dengan kesulitan belajar

1) Alat Asesmen. Anak yang mengalami kesulitan belajar

merupakan kondisikronis yang diduga bersumber

neurologis yang secara selektif menggangu perkembangan,

integrasi, dan atau kemampuan verbal dan atau non verbal.

Kesulitan belajar dapat berupa kesulitan berbahasa,

membaca, menulis dan atau matematika. Asesmen pada

anak yang mengalami kesulitan belajar dilakukan untuk

mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk

memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam merencanakan program

pembelajarannya. Alat yang digunakan untuk assesmen

55

anak yang mengalami kesulitan belajar seperti instrumen

ungkap riwayat kelainan dan tes inteligensi WISC.

2) Alat Bantu Ajar atau Akademik. Kesulitan Belajar

Membaca (Disleksi) sarana khusus yang diperlukan oleh

anak yang mengalami kesulitan belajar membaca (remedial

membaca) meliputi kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat,

kesulitan belajar bahasa. Kesulitan berbahasa sarana khusus

yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan

belajar bahasa (remedial bahasa) meliputi kartu abjad, kartu

kata, kartu kalimat. Kesulitan Belajar Menulis (Disgrafia)

sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami

kesulitan belajar menulis (remedial menulis) meliputi kartu

abjad, kartu kata, kartu kalimat, balok bilangan 1, balok

bilangan 2. Kesulitan Belajar Matematika (Diskalkulia)

sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami

kesulitan belajar matematika (remedial matematika)

meliputi balok bilangan, balok bilangan, pias angka, kotak

bilangan, papan bilangan.

3. Prasarana Khusus yang dibutuhkan untuk anak berkebutuhan

khusus.

a. Anak Tunanetra

Untuk peserta didik tunanetra diperlukan ruang untuk

melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan

56

mobilitas, remedial teaching, latihan menulis braille, latihan

mendengar, latihanfisik, keterampilan, dan penyimpanan alat.

b. Anak Tunarungu/Gangguan Komunikasi

Untuk peserta didik tunarungu/Gangguan Komunikasi

diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan, asesmen,

konsultasi, latihan bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama,

remedial teaching, latihan fisik, keterampilan, dan

penyimpanan alat.

c. Anak Tuna Grahita

Untuk peserta didik Tuna grahita/Anak Lamban Belajar

diperlukanruang untuk melaksanakan kegiatan assesmen,

konsultasi, latihan sensori, bina diri, remedial teaching,

latihan perseptual, keterampilan, dan penyimpanan alat.

d. Anak Tuna Daksa

Untuk peserta didik Tuna daksa diperlukan ruang untuk

melaksanakan kegiatan assesmen, konsultasi, latihan fisik,

bina diri, remedial teaching, keterampilan, dan penyimpanan

alat.

e. Anak Tuna Laras

Untuk peserta didik Tuna laras diperlukan ruang untuk

melaksanakan kegiatan assesmen, konsultasi, latihan perilaku,

terapi permainan, terapi fisik, remedial teaching, dan

penyimpanan alat.

57

f. Anak Cerdas Istimewa

Di samping memberdayakan atau mengoptimalkan

penggunaan prasarana yang ada apabila di sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif peserta didiknya ada yang

berkecerdasan istimewa, prasarana khusus yang perlu

disediakan adalah ruang assesmen.

g. Anak Berbakat Istimewa

Untuk anak berbakat istimewa di samping memberdayakan

atau mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada apabila

di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif peserta didiknya

ada yang berbakat, prasarana khusus yang perlu disediakan

adalah ruang assesmen.

h. Anak dengan Kesulitan Belajar

Untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar

diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan assesmen, dan

remedial. sebagaicatatan, pada dasarnya di sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif cukup disiapkan satu unit

ruang sebagai ”resource room” atau ruang sumber.

Standar sarana dan prasarana di atas merupakan teori dari Aldjon

dalam Manajemen Pendidikan Inklusif (2007) yang membahas tentang

bagaimana seharusnya sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang

memenuhi segala kebutuhan dari siswa berkebutuhan di sekolah inklusif

tersebut. Tujuan Pendidikan Inklusif menurut Ilahi (2013: 41) bermaksud

58

untuk memanusiakan manusia sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap

diskriminatif terhadap lembaga sekolah yang menolak menampung anak

berkebutuhan khusus. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan Indonesia harus membela

anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat yang kurang

mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan formal, akibatnya

mereka merasa terpinggirkan dari lingkungan sekolah dan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan rujukan kepada

peneliti demi memahami lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti

melalui penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Peneliti menggunakan 2 karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal untuk

dijadikan rujukan pada penelitian ini. Kedua karya ilmiah tersebut antara lain,

Pertama, Penelitian Skripsi oleh Andi Sulastri Mahasiswa Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan

Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota

Makassar”. Tahun 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Hak

Asasi Manusia, ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

2. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

3. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

59

4. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.

5. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.

6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.

7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kemudian, metode/paradigma yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif

deskriptif. Persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian yang sedang

peneliti lakukan ialah fokusnya kepada pemenuhan hak aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian

yang berbeda dan tinjauan dari sudut pandang Hukum Tata Negara yang berbeda

dengan yang peneliti lakukan yaitu dari sudut pandang implementasi kebijakan

publik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novita Apriyani Mahasiswi

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia Judul

“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak pada

Bangunan Institusi Pendidikan studi kasus Universitas Indonesia”. Penelitian

pada tahun 2012 dengan menggunakan teori Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal penyediaan

60

aksesibilitas dalam suatu bangunan, terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

1. keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Kemudian, metode/paradigma yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti sedang

lakukan ialah penggunaan metode penelitian yang sama-sama menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif serta fokus penelitian yaitu aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan.

Perbedaannya terletak pada lokus yang berbeda antara Universitas

Indonesia pada penelitian terdahulu dan sekolah inklusif di Kota Serang pada

penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan berikutnya ada pada sudut

pandang yang dimana dalam penelitian terdahulu ini melakukan analisis dari

sudut pandang kelayakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sedangkan

peneliti melihat masalah dari sudut pandang implementasi kebijakan publik.

61

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011: 60) mengemukakan bahwa

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang

penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman

yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang

paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk

proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang

selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Selama proses

penelitian berlangsung, peneliti akan menggunakan teknik observasi langsung,

wawancara mendalam serta tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data-data yang

dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Hal ini dibutuhkan sebagai dasar penemuan fakta yang terjadi di lapangan

dan selama proses penelitian agar bisa digunakan sebagai landasan sebelum

akhirnya dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah pendidikan inklusi bagi

penyandang disabilitas yang terjadi di Kota Serang.

62

Kerangka Berpikir Gambar 2.1

Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

(Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang)

Input: 1. Belum tercapainya tujuan Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 untuk

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

2. Belum tercapainya tujuan Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

3. Kurangnya tenaga pendidik yang ahli dan menguasai bidangnya dalam memberikan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusif di Kota Serang.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana bagi pendidikan khusus di lingkungan sekolah inklusif di Kota Serang

Process: Teori Model Implementasi Kebijakan Publik oleh George Edward III mencakup (Agustino, 2006: 163):

1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi

Output:

Kebijakan dan saran yang paling tepat dan sesuai untuk

diterapkan di Kota Serang.

Outcome: Penyandang disabilitas di Kota

Serang dapat memperoleh pendidikan yang layak dan terjamin dari Pemerintah

Daerah.

63

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Telah peneliti paparkan pelbagai macam fakta fenomena yang terjadi di

Indonesia, khususnya Kota Serang Provinsi Banten tentang peliknya

permasalahan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Pada zaman

modern seperti sekarang, semakin manusia diberikan kebebasan atas apa yang

menjadi hak dasar hidupnya, seharusnya juga semakin besar tanggungjawab

pemerintah untuk memberikan pelayanan serta menjamin ketersediaan kebutuhan

rakyatnya tersebut. Kota Serang bisa dikatakan belum maksimal dalam

penyediaan sekolah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Berawal

dari penemuan masalah-masalah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di

Kota Serang, seperti kurangnya sekolah inklusif, terbatasnya sarana dan prasarana

bagi anak berkebutuhan khusus dan kurangnya tenaga pembimbing khusus yang

semuanya merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk

dipenuhi namun masih terabaikan. Masalah utama penelitian dilakukan juga

karena belum tercapainya tujuan dari adanya Pergub Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten yang terlaksana di

Sekolah Inklusif di Kota Serang. Maka peneliti mengasumsikan bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang seakan mengabaikan perannya dalam

mengimplementasikan amanat Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten pada Sekolah Inklusif di

Kota Serang.

64

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pada penelitian implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi

Banten dengan Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang. Fokus penelitian yaitu

pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, peneliti akan menggunakan

pendekatan kualitatif. Menurut Danim (2002: 35), peneliti kualitatif percaya

bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan

terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

McMillan & Schumacher (2001: 235) mendefinisikan Pendekatan

kualitatif sebagai suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi

karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung

dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian

kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik (naturalistic research),

karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Metode

penelitian kualitatif dikatakan alamiah karena objek yang berkembang apa

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Sesuai dengan pengertian pendekatan kualitatif yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif

deskriptif dengan maksud mendeskripsikan segala hal yang dilakukan oleh Dinas

65

Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang terkait penanganan pendidikan

inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian kualitatif dikatakan

deskriptif karena data yang diperoleh menggunakan cara bertatap muka langsung

dengan informan penelitian dan hasilnya berupa kata-kata dan bahasa, seperti

yang disampaikan oleh Moleong (2006: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif

adalah:

“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui lebih tegas masalah yang dialami para

penyandang disabilitas usia sekolah tentang pendidikan yang mereka terima dan

perlakuan sosial dari masyarakat secara umum di Kota Serang.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk memberikan batasan materi

kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian bertujuan agar

peneliti fokus pada penelitian yang akan dijalankan sehingga peneliti bisa lebih

terarah dan mendalam selama proses penelitian di lapangan berlangsung. Ruang

lingkup pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan Kebijakan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi pada

Sekolah Inklusif di Kota Serang.

66

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang sebagai implementor dari kebijakan tentang Peraturan Gubernur Banten

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan

Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang. Kemudian juga peneliti akan

melakukan penelitian di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang

telah menerapkan pendidikan inklusif di Kota Serang.

3.4 Fenomena yang diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang

jelas, yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara

peneliti dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Implementasi Kebijakan Publik. Studi implementasi merupakan

suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses

pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi

kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks. Implementasi

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan

itu sendiri. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Riant

Nugroho Public Policy (2014: 666) mengemukakan bahwa implementasi

adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

67

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep penelitian dalam

rincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam penelitian Implementasi

Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi pada Sekolah Inklusif

di Kota Serang peneliti menggunakan pendekatan Analisis Implementasi

Kebijakan Publik oleh George Edward III dimana analisis implementasi

Kebijakan ini merupakan suatu cara menganalisis faktor-faktor internal

langkah-langkah dalam pengoptimalan implementasi dari suatu kebijakan.

Adapun dimensi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para

pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten

dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam

masyarakat. Dalam operasional penelitian ini, komunikasi akan

digunakan untuk mengetahui bagaimana penyerapan informasi

tentang kebijakan pendidikan inklusif, pemahaman implementor

dalam menjalankan kebijakan tersebut serta konsistensi pelaksana

kebijakan dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan dalam

Pergub Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif di Provinsi Banten pada Sekolah Inklusif di Kota Serang

tersebut.

68

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya terdiri dari

beberapa elemen, yaitu Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

Sumberdaya bertujuan untuk mengetahui ketersediaan staf/pegawai

secara kualitas dan kuantitas dalam mengimplementasikan kebijakan

pendidikan inklusif, informasi tentang tata cara pelaksanaan

kebijakan di lapangan, kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan

pemerintah yang telah ditetapkan, dan ketersediaan fasilitas fisik

dalam mendukung teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan.

c. Disposisi

Hal-hal penting yang harus dicermati pada faktor disposisi adalah

Pengangkatan Birokrat dan Insentif. Pengangkatan birokrat berguna

terkait dengan sikap dan hambatan yang timbul dari dalam diri para

pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan serta

insentif berguna untuk memberi keuntungan tambahan bagi

pelaksana di lapangan dengan maksud agar menstimulus

implementor agar bekerja lebih baik.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan

jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang

dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah

69

yang lebih baik, adalah melakukan Standar Operating Prosedures

(SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. Struktur Birokrasi

bermaksud untuk menata kerjasama antar pegawai dengan mengatur

pelaksanaan kegiatan sehari-harinya serta penyebaran

tanggungjawab kegiatan pegawai dalam mengimplementasikan


Inklusif tersebut.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada Pendekatan Kualitatif, Instrumen adalah peneliti itu sendiri sehingga

peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti menurut Sugiyono (2009:

305), yaitu meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek

penelitian baik secara akademik maupun logiknya. Peneliti kualitatif sebagai

human instrument menurut Sugiyono (2009: 306) berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan

atas temuannya.

Jenis data yang dikumpulkan berupa jenis data primer dan sekunder.

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006: 157) sumber data utama

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Merujuk pada apa yang akan peneliti

lakukan dalam proses mencari data, maka peneliti akan dibantu dengan alat-alat

70

seperti Voice Recorder, alat tulis, pedoman wawancara, serta kamera digital. Data

yang akan peneliti peroleh pun beragam seperti rekaman suara dari informan,

gambar-gambar hasil foto selama proses penelitian berlangsung serta bisa data

statistik (angka) untuk mendukung data premier lainnya.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:

97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang

akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua informan diantaranya:

1. Informan kunci (Key Informan), yaitu orang-orang yang sangat

memahami permasalahan yang diteliti.

2. Informan non kunci (Secondary Informan), yaitu orang yang dianggap

mengetahui permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pemilihan informannya menggunakan teknik purposive dan

snowball. Menurut Sugiyono (2011: 218-219) purposive adalah teknik

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu

ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti

menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Untuk memudahkan

penyampaian informan penelitian, peneliti mengelompokkan informan penelitian

ke dalam tabel sebagai berikut:

71

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No. Kategori Informan Keterangan

1. Sudut Pandang Stakeholders:

1. Kepala Seksi Kurikulum dan

Mutu Penilaian SD Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang

2. Kepala Seksi Peserta Didin

dan Pembangunan Karakter

SD Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang

3. Kepala Seksi Kelembagaan,

Sarana dan Prasarana SD

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang

4. Kepala Seksi Kurikulum dan

Mutu Pendidikan SMP Dinas


Kota Serang

5. Kepala Seksi Ketenagaan dan

Kesiswaan SMP Dinas


Kota Serang

6. Kepala Seksi Kelembagaan,

Sarana dan Prasarana SMP

Dinas Pendidikan dan

KebudayaanKota Serang

Key Informan

Secondary

Informan

Secondary

Informan

Key Informan

Secondary

Informan

Secondary

Informan

2. Sudut Pandang Masyarakat:

72

1. Guru Pembimbing Khusus

(GPK) di Sekolah Inklusif

2. Orang tua atau Wali murid

berkebutuhan khusus di Kota

Serang

Secondary

Informan

Secondary

Informan

(Sumber: Peneliti 2017)

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data akan dilakukan dengan cara

pengumpulan semua data baik primer dan sekunder. Adapun sumber data

yang akan diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara, antara

lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,

2006: 186). Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2011: 137).

73

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara

mendalam. Ada dua jenis wawancara dalam penelitian

kualitatif, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

2. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono,

2011: 138-140). Adapun pedoman wawancara sebagai acuan

dalam wawancara sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

No. Indikator Kisi-kisi Pertanyaan Informan 1. Komunikasi Ketepatan penyampaian informasi

tentang kebijakan yang akan dilakukan dengan para birokrat pelaksana kebijakan, meliputi:

a) Transmisi b) Kejelasan c) Konsistensi

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

2. Seluruh elemen informan dari sudut pandang masyarakat

2. Sumberdaya Kecukupan dan kapabilitas elemen-elemen pelaksana kebijakan di lapangan, antara lain:

a) Staf b) Informasi c) Wewenang d) Fasilitas


2. Seluruh elemen informan dari sudut pandang masyarakat

3. Disposisi Pengetahuan dan kemampuan pelaksana kebijakan publik, indikatornya yaitu:


74

a) Pengangkatan birokrasi b) Insentif


Kerjasama dan kondusifitas antar birokrat dalam mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik, dua indikatornya adalah:

a) Standar Operating Prosedures

b) Fregmentasi


(Sumber: Peneliti, 2017)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

wawancara secara terstruktur dengan menggunakan pedoman

wawancara sebagai acuan dalam melakukan wawancara

dengan informan. Jadi bahan untuk melakukan wawancara

dengan informan sudah jelas dan tersusun secara sistematis di

dalam pedoman wawancara yang akan dijadikan acuan bagi

peneliti untuk wawancara.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2011: 145) observasi sebagai teknik

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan

kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek

alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden

yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi pelaksanaan

75

pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi

participant observation (observasi berperan serta) dan non

participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi

yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi

observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Ada beberapa

alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan

dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti apa yang

dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2006:

216-217), yaitu :

1. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.

2. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

3. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang bias.

5. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.

6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

76

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data

sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi

dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film,

gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya

permintaan seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi

dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui

bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga

yang menjadi bahan objek penelitian. Baik berupa prosedur,

peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta

berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). (Fuad

dan Nugroho, 2012: 89).

3.6.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data primer

dan data sekunder. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh

langsung dari lapangan dan masih bersifat data mentah. Sumber data

sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan

dan studi dokumentasi. Adapun alat pendukung lainnya yang digunakan

peneliti dalam melakukan penelitian ini berupa alat perekam, kamera, dan

catatan lapangan.

77

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono

(2012: 88) adalah:

“upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan

Hubermen yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan

penting diantaranya data reduction (reduksi data), data display (penyajian

data), verification (verifikasi). Seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Proses Analisis Data

(Sumber: Sugiyono, 2012: 88)

Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa proses penelitian ini

dilakukan secara berulang terus menerus dan saling berkaitan satu sama

lain, baik dari sebelum saat di lapangan hingga selesainya penelitian.

78

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian

dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap

awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat

memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di

lapangan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti

dilapangan, maka jumlah data yang akan didapat juga semakin

banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu direduksi data.

Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema

dan polanya. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan

data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan

pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian)

proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir

penelitian tersusun lengkap.

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah

melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sebagai

sekumpulan informasi yang tersusun, yang kemungkinan memberi

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

79

data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan

hubungan antar kategori. Penyajian data juga bertujuan agar

peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan

tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari

awal pendataan peneliti mencari hubungan-hubungan yang

berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan

hingga menarik kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat sementara

dan akan selalu mengalami perubahan selama proses pengumpulan

data masih berlangsung, akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat

didukung dengan data yang valid dan konsisten yang ditemukan

kembali oleh peneliti dilapangan, maka kesimpulan tersebut

merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7.2 Uji Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data bahwa setiap keadaan harus memenuhi

tiga hal, yaitu:

1. mendemonstrasikan nilai yang benar 2. menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan 3. memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2006: 320).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan

teknik triangulasi dan pengecekan anggota (member check). Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

80

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006: 330). Adapun dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2011: 273)

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menggunakan dua jenis pendekatan

triangulasi yaitu triangulasi sumber dimana peneliti akan mendapatkan

data dari sudut pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

sebagai implementor kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota

Serang, kemudian Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada Sekolah Inklusif

di Kota Serang, para orang tua atau wali murid siswa berkebutuhan khusus

dan siswa berkebutuhan khusus yang merasakan bagaimana penerapan

pendidikan inklusif dijalankan. Selain itu, peneliti menggunakan

triangulasi teknik yang kemudian peneliti menggunakan teknik observasi,

wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dimana teknik-

teknik tersebut digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan

pandangan atau tidak. Peneliti juga menggunakan member check dalam

menguji keabsahan data yang didapatkan dari informan. Peneliti

melakukan pengecekan kembali data-data yang telah diperoleh dari

informan penelitian dengan tujuan memvalidasi data yang telah diberikan

informan penelitian, sehingga data menjadi valid dan dapat dipercaya.

81

3.8 Jadual Penelitian

Jadual penelitian menurut Sugiyono yaitu berisi aktivitas yang dilakukan

dan berapa lama akan dilakukan proses penelitian (2011: 286). Berikut ini

merupakan jadual penelitian Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

Pasal 2 ayat (2) mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan

Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang.

82

Tabel 3.3

Jadual Penelitian

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan

2016 2017 Okt Nov Des Jan Feb Mar April Mei Juni

1 Pengumuman Judul

2 Observasi Awal

3 Penyusunan Proposal

4 Bimbingan BAB I - BAB

III

5 Seminar Proposal

6 Revisi Proposal

7 Bimbingan Revisi

Proposal

8 ACC Penelitian Lapangan

9 Proses Pengumpulan Data

10 Reduksi Data

11 Bimbingan BAB IV -

BAB V

12 Penyajian Data dan

Penyusunan Laporan

Penelitian

13 ACC Pengajuan Sidang

14 Sidang Skripsi

15 Revisi Sidang (Sumber: Peneliti 2017)

83

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Deskripsi obyek penelitian akan menjelaskan tentang obyek penelitian

yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum

Kota Serang dan gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang beserta sektor lainnya dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur

Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

pada sekolah Inklusif di Kota Serang. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai

berikut:

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Serang

Kota Serang adalah wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten

Serang Provinsi Banten. Sebagai Ibukota Provinsi Banten, kehadirannya

adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten.

Kota Serang merupakan daerah otonom yang terbentuk pada 2

November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007

tentang pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang

disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam Lembaran

Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan Lembaran Negara Nomor

4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pertimbangan

pembentukan Kota Serang dilakukan dengan tujuan bahwa perlunya

84

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Serang secara geografis terletak diantara 50 99’ - 60 22’

Lintang Selatan dan 1060 07’ – 1060 25’ Bujur Timur. Kota Serang

memiliki luas wilayah 266,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar

613.774 jiwa pada tahun 2014. Adapun batas wilayah Kota Serang adalah

sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan

Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal,

Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan

Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Kota Serang memiliki 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Serang,

Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug,

Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Enam Kecamatan

tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Data sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kota Serang

No Kecamatan Luas

Ibukota Banyaknya Kelurahan

Km2 % 1 Curug 49,60 18,59 Curug 10 2 Walantaka 48,48 18,18 Pipitan 14

3 Cipocok Jaya 31,54 11,82 Cipocok Jaya 8

4 Serang 25,88 9,70 Kaligandu 12 5 Taktakan 47,88 17,95 Taktakan 12 6 Kasemen 63,36 23,75 Kasemen 10

Kota Serang 266,74 100,00 66 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014)

85

4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Serang

Visi Kota Serang

“Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan

yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan

Budaya.”

Misi Kota Serang

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur. 2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. 3. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan. 4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan serta Optimalisasi Potensi

Pertanian dan Kelautan. 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum, dan

Peningkatan Penghayatan terhadap Nilai Agama.

4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kota Serang

Kondisi demografi Kota Serang ditunjukkan dari jumlah

penduduk Kota Serang yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Serang, pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Serang berjumlah

643.205 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar

2.411 jiwa/km². Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan

sebanyak 2.943 jiwa dari tahun 2014 yang berjumlah 613.774 jiwa

atau Laju Pertambahan Penduduk (LPP) Tahun 2015 sebesar

1.90%. Adapun rata-rata LPP Kota Serang Tahun 2010-2015

sebesar 2.15% per tahun. Sementara itu, sebaran penduduk Kota

Serang per Kecamatan terlihat pada tabel berikut:

86

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk (jiwa) dan Kepadatan (jiwa/km²) Penduduk

Kota Serang Tahun 2012 – 2015

Dilihat dari komposisinya, proporsi penduduk Kota Serang lebih

banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Komposisi

jenis kelamin penduduk Kota Serang dari tahun 2012 sampai

dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2012-2015

Kemudian, terdapat juga pembagian komposisi penduduk Kota

Serang menurut kelompok umur yang tersaji pada Tabel 4.4

berikut:

87

Tabel 4.4

Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur

Tahun 2015

Kemudian, terdapat pula gambaran sebaran penduduk menurut

tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Serang pada Tahun

2014 sebagai berikut, pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5

Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang

Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2014

Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Tahun

2014, sekitar 18,8% penduduk Kota Serang menamatkan

88

pendidikan menengah atas (SMA/SMK/Sederajat) sedangkan yang

menamatkan pendidikan sampai perguruan tinggi sebanyak 5,5%.

Sementara itu, terdapat penduduk yang tidak/belum memiliki ijazah

SD/MI/Sederajat (termasuk didalamnya yang masih duduk di

bangku SD/MI/Sederajat) sebanyak 30,3%.

Kemudian, diperoleh data komposisi penduduk Kota Serang dilihat

dari keragaman agama yang dianut penduduknya, sebagai berikut:

Tabel 4.6

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan pada perolehan data tersebut, Kota Serang telah

mencerminkan Kota yang tumbuh sebagai Kota yang heterogen.

Berbagai perbedaan agama bisa hidup berdampingan di Kota

Serang.

4.1.2 Deskripsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan

otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sejarah pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang. SKPD ini merupakan

89

pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan

pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar Hukum ini berlaku dengan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Perubahan terbaru No. 23 Tahun 2014.

Salah satu SKPD yang dibentuk pada waktu awal berdiri Kota

Serang adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan

atau disingkat dengan Disporabud.

Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan sebagai

salah satu SKPD sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan,

pemuda, olah raga, dan kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Serang dalam

menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan

Kebudayaan berdasarkan asas otonomi. Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan pada waktu awal pembentukan

Kota Serang dijabat oleh bapak Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si.

Pada tahun 2008, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan

Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah. Perubahan ini berdasarkan pertimbangan beban kerja dan

tugas pokok perangkat teknis daerah tersebut dan juga sesuai dengan

perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Pusat di level

90

Kementerian teknis terkait. Perubahan ini juga memberikan dampak pada

perubahan susunan oganisasi tata kerja di level bawah Dinas Pendidikan

Kota Serang. Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu dipegang oleh

bapak Drs. Hafidzi, ZA, MM dan masih dengan nama Dinas Pendidikan,

baru kemudian pada periode selanjutnya dilakukan estafet kepemimpinan

Dinas Pendidikan yang dilanjutkan oleh bapak Tb. Urip Henus S, S.Pd.,

M.Si pada periode tahun 2011 – 2014.

Pada akhir tahun 2014, Dinas Pendidikan Kota Serang berubah

nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh bapak

Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si (Kepala Dinas Pertama). Beliau menjabat

sampai sekarang ini.

Pada tahun 2014, ditetapkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini merupakan pengganti

sekaligus kesempurnaan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah ini disambut dengan baik

dan proaktif oleh Pemerintah Kota Serang dengan menerbitkan Peraturan

Daerah Kota Serang No. 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah. Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah Kota Serang

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, yang kemudian dijabarkan

dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Serang.

91

4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

“Terwujudnya Generasi Madani yang Berkualitas, Kompetitif,

Berbudaya dan Berjiwa Wirausaha.”

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

1. Meningkatkan pengelolaan manajemen pendidikan secara sistematik, berkelanjutan dan akuntabel;

2. Mengembangkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, serta mutu pembelajaran yang berkualitas dan kompetitif;

3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan;

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal dan informal yang berbasis kecakapan hidup;

5. Melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal.

4.1.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Serang

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintah daerah bidang pendidikan non formal dan informal,

pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan

SMA/SMK.

Fungsi

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal 1. Penyusunan perencanaan bidang pendidikan non formal dan

informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.

92

2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.

3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan non formal dan informal, pembinaan TK/SD, pembinaan SMP, serta pembinaan SMA/SMK.

4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas 5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Kota Serang dalam setiap bidang yang

berbeda memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Seperti halnya terdapat dua bidang yang mengatur tentang

Sekolah Dasar yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Adapun tugas

pokok dan fungsi dari ke dua bidang tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

1. Bidang Pembinaan TK/SD

1) Bidang Pembinaan TK/SD dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

2) Bidang Pembinaan TK/SD mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang

kurikulum dan mutu pendidikan TK/SD, ketenagaan dan

kesiswaan TK/SD dan kelembagaan, sarana dan

prasarana TK/SD.

93

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Pembinaan TK/SD menyelenggarakan

fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan bidang kurikulum

dan mutu pendidikan TK/SD, ketenagaan dan


prasarana TK/SD.

b) Perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan

mutu pendidikan TK/SD, ketenagaan dan


prasarana TK/SD.

c) Penyelenggaraan kegiatan bidang kurikulum dan

mutu pendidikan TK/SD, ketenagaan dan


prasarana TK/SD.

d) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas

bidang kurikulum dan mutu pendidikan TK/SD,

ketenagaan dan kesiswaan TK/SD dan

kelembagaan, sarana dan prasarana TK/SD.

e) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang kurikulum dan mutu pendidikan

TK/SD, ketenagaan dan kesiswaan TK/SD dan

kelembagaan, sarana dan prasarana TK/SD.

94

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan SMP

1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis kurikulum dan mutu pendidikan SMP,

Ketenagaan dan Kesiswaan SMP serta kelembagaan,

sarana dan prasarana SMP.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan bidang bidang

kurikulum dan mutu pendidikan SMP, Ketenagaan

dan Kesiswaan SMP serta kelembagaan, sarana

dan prasarana SMP.

b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

bidang bidang kurikulum dan mutu pendidikan

SMP, Ketenagaan dan Kesiswaan SMP serta

kelembagaan, sarana dan prasarana SMP.

95

c) Penyelenggaraan kegiatan bidang bidang

kurikulum dan mutu pendidikan SMP, Ketenagaan

dan Kesiswaan SMP serta kelembagaan, sarana

dan prasarana SMP.

d) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas

bidang bidang kurikulum dan mutu pendidikan

SMP, Ketenagaan dan Kesiswaan SMP serta

kelembagaan, sarana dan prasarana SMP.

e) pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang bidang kurikulum dan mutu

pendidikan SMP, Ketenagaan dan Kesiswaan SMP

serta kelembagaan, sarana dan prasarana SMP.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Unsur Pelaksanaan adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Pendidikan Non Formal & Informal, terdiri dari:

96

a) Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini.

b) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan.

c) Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan

Informal.

2. Bidang Pembinaan TK/SD, terdiri dari:

a) Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan TK/SD.

b) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan TK/SD.

c) Seksi Kelembagaan,Sarana dan Prasarana TK / SD.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP),

terdiri dari:

a) Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMP

b) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP.

c) Seksi Kelembagaan,Sarana dan Prasarana SMP.

d. Unit Pelaksanaan Teknis.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

97

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

( Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2016 )

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

KASUBAG PROGRAM,

EVALUASI & PELAPORAN

KASUBAG KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KABID PEMP. SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA (SMP)

KABID PEMB. SEKOLAH

DASAR (SD) KABID PAUDNI

KABID KEBUDAYAAN

KASI KURIKULUM & MUTU

PENDIDIKAN SMP

KASI KURIKULUM &

MUTU PENDIDIKAN SD

KASI KETENAGAN & KESISWAAN SD

KASI KETENAGAAN & KESISWAAN SMP

KASI KELEMBAGAAN & SARPRAS SD

KASI KELEMBAGAAN & SARPRAS SMP

KASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KASI ADAT DAN BUDAYA

KASI SEJARAH DAN KEPURBAKALAAN

KASI KELEMBAGAAN,

KURSUS DAN PELATIHAN

KASI PENDIDIKAN MASYARAKAT

KASI KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

UPT

98

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data

yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil

penelitian dengan menggunakan teknik data kualitatif. Pada penelitian ini,

penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Banten

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

dengan Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang, peneliti menggunakan

teori implementasi dari George Edward III.

Teori tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang

indikator-indikator penting yang dianggap menjadi tolok ukur keberhasilan

pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Dalam teori

ini, ke empat indikator tersebut terbagi ke dalam komunikasi, sumber

daya, disposisi dan susunan birokrasi yang dimana semuanya berpusat

pada internal dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Kemudian, langkah yang akan peneliti lakukan untuk melihat

apakah implementasi kebijakan tersebut telah berjalan baik, yaitu dengan

memadukan antara empat indikator dari teori implementasi kebijakan

menurut George Edward III dengan pelaksanaannya di lapangan oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Langkah pertama yaitu,

peneliti menentukan faktor-faktor yang termasuk ke dalam komunikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dari pelaksana keijakan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. kedua, peneliti melihat

segala hambatan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

99

Jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif

berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan

serta data atau hasil dokumen lainnya. Kata-kata dan tindakan informan

merupakan sumber utama penelitian. Sumber data dari informan dicatat

dengan menggunakan alat tulis dan direkam melalui voice recorder yang

peneliti gunakan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yang didapatkan peneliti berupa

dokumentasi seperti Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang Tahun 2012, Profil Dinas Pendidikan Kota

Serang, Laporan Observasi siswi berkebutuhan khusus lulusan Sekolah

Inklusif SMPN 12 Kota Serang, MoU antara Yayasan Anak Mandiri

dengan SMPN 12 Kota Serang yang merupakan data mentah dan harus

diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan

data yang dibutuhkan.

Selain itu, bentuk data lainnya berupa foto-foto selama observasi

lapangan, dimana foto-foto tersebut merupakan foto yang berhubungan

dengan Siswa Berkebutuhan Khusus dari sekolah inklusif tingkat dasar di

Kota Serang. foto lain juga peneliti peroleh selama melakukan observasi

lapangan di sekolah inklusif tingkat menengah pertama di Kota Serang

yang dimana sarana dan prasarana pada sekolah tersebut masih sangat

memprihatinkan.

100

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan reduksi data untuk

mendapatkan tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu

berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan

pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam

menyusun jawaban penelitian, untuk mempermudah peneliti dalam

melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu,

yaitu:

a. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan.

b. Kode Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya menunjukkan daftar urutan

pertanyaan

c. Kode I menunjukkan informan.

d. Kode I1-1, I1-2, I1-3, I1-4, I1-5, I1-6, I1-7 menunjukkan daftar urutan

informan dari kategori instansi yaitu Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang.

e. Kode I2-1, I2-2, I2-3 menunjukkan daftar urutan informan dimensi

masyarakat yaitu Guru Pembimbing Khusus dari sekolah

inklusif dan Orang tua/Wali murid siswa berkebutuhan khusus

di sekolah inklusif.

f. Kode P menunjukkan Peneliti.

Setelah pembuatan koding pada tahap reduksi data, langkah

selanjutnya adalah penyajian data, dimaksudkan agar lebih mempermudah

101

bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau

bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk

disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang

sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang

dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada

waktu data direduksi. Selanjutnya dengan triangulasi yaitu proses check

dan recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya.

Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat

melakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika

peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh.

4.2.1 Deskripsi Data Informan

Pada penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur Banten

Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi Pada Sekolah Inklusif di Kota

Serang ini, adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan

orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan

dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua dimensi,

pertama ialah dimensi Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yaitu Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yaitu Kepala Seksi Kurikulum

dan Mutu Pendidikan SD dan SMP, Kepala Seksi Ketenagaan dan

Kesiswaan SD dan SMP, dan Kepala Kelembagaan, Sarana dan Prasarana

102

SD dan SMP. Kemudian juga ada informan tambahan yang dianggap

paham tentang kebijakan Pergub Banten Nomor 74 Tahun 2014 tersebut

yaitu Kepala Bidang Pendidikan Khusus dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten.

Kedua, informan dari dimensi Masyarakat yaitu orang-orang yang

menerima serta memanfaatkan hasil dari proses pelaksanaan kebijakan

tersebut antara lain dari pihak sekolah ialah Guru Pembimbing Khusus di

SDN Batok Bali dan SMPN 12 yang melaksanakan pendidikan Inklusif di

Kota Serang, para Orang Tua/Wali murid dari siswa berkebutuhan khusus

yang sekolah di sekolah inklusif tersebut, serta siswa berkebutuhan khusus

itu sendiri.

Tabel 4.7

Informan Penelitian

No Informan Status

Informan (SI) Jenis

Kelamin Usia

Kode Informan

Dimensi Pemerintah 1 Nani Sumarni, S.Pd.,

M.Pd. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang

Perempuan 46 I1-1

2 Diah Patriasih, S.Pd., MM.

Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Serang

Perempuan 51 I1-2

3 Dedi Supriadi, S.Pd., M.Si.

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD

Laki-laki 45 I1-3

103

Dinas Pendidikan Kota Serang

4 Sartinah, S.Pd. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang

Perempuan 43 I1-4

5 Herlina, S.Pd. Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang

Perempuan 53 I1-5

6 Raden Rahmat Saleh, S.Pd.

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP Dinas Pendidikan Kota Serang

Laki-laki 50 I1-6

7 Rudi Prihadi, S.Pd., M.Si.

Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Laki-laki 49 I1-7

Dimensi Masyarakat

8 Ratu Susiati, S.Pd. Guru Pembimbing Khusus SDN Batok Bali Kota Serang

Perempuan 53 I2-1

9 Miftahul Jannah Orang Tua Siswa Berkebutuhan Khusus SDN Batok Bali Kota Serang

Perempuan 34 I2-2

10 Muthoyanah Guru Pembimbing Khusus SMPN 12 Kota Serang

Perempuan 46 I2-3

(Sumber: Peneliti, 2017)

104

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti

dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti

gunakan yaitu analisis Implementasi Kebijakan Publik oleh George Edward III,

yang dimana dalam implementasinya, terdapat empat faktor penentu keberhasilan

dari pelaksanaan suatu kebijakan.

Empat faktor tersebut ialah pertama komunikasi. Komunikasi

dimaksudkan untuk menilai ketercapaian informasi yang tepat, akurat dan

konsisten dari suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan kepada

pelaksana kebijakan di lapangan. Kemudian yang kedua ialah sumberdaya, yang

bertujuan untuk mengetahui apakah segala sumberdaya yang dibutuhkan dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan dapat mempermudah atau bahkan

menghambat jalannya kebijakan tersebut.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pelaksana dituntut untuk tidak hanya mengetahui tugas dan fungsinya tetapi juga

mampu untuk melaksanakan tanggungjawabnya tersebut. kemudian yang terakhir

ialah struktur birokrasi. Struktur birokrasi digunakan untuk mengetahui apakah

pelaksana kebijakan mendukung dengan baik suatu kebijakan yang telah

diputuskan secara politik, sehingga dapat diketahui kesesuaian dari struktur

birokrasi tersebut.

Berdasarkan pada hasil temuan lapangan yang peneliti dapatkan mengenai

bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten Studi

105

pada Sekolah Inklusif di Kota Serang, yang dimana Pergub tersebut bertujuan

untuk “memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”

Selain dari pada itu, Pergub tersebut juga bertujuan untuk “mewujudkan

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak

diskriminatif bagi semua peserta didik”. Mengacu pada tujuan dari Pergub

Banten tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan

tersebut telah berjalan dilihat dari bagaimana para implementor melaksanakan

amanat pergub tersebut merujuk pada ke empat faktor implementasi yang ideal

menurut George Edward III.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memiliki tanggungjawab

untuk menata dan mengatur tentang penyelenggaraan sekolah tingkat dasar dan

menengah pertama. Dalam pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan

pergub Banten tentang sekolah inklusif tersebut, sudah diatur sedemikian rupa

agar implementasinya bisa merata dan tercapai maksud dan tujuan dari kebijakan

tersebut.

Peneliti memfokuskan penelitian pada sekolah inklusif di SDN Batok Bali

dan SMPN 12 Kota Serang, alasan memilih kedua sekolah tersebut karena

penunjukan dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang. Peneliti melihat, penelitian akan lebih menarik karena lokusnya dipilih

langsung oleh pelaksana kebijakan, maka apabila terdapat masalah yang sama bisa

106

diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum

menjalankan perannya dengan optimal di sekolah yang telah ditunjuk tersebut.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa secara

keseluruhan memang palaksanaan Pergub Banten tentang sekolah inklusif yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum terlaksana

dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh

I1-1 adalah sebagai berikut :

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga sudah mengusulkan untuk mengadakan workshop atau pelatihan khusus untuk sekolah yang menyelenggarakan inklusif, tetapi karena terkendala anggaran jadi masih dipegang oleh Provinsi.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 Maret 2017 pukul 13.05)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh I1-4 sebagai berikut:

“belum ada yang sampai seperti itu (pembinaan tentang inklusif ke sekolah), kita juga memang mungkin itu jadi diingatkan ya, memang harusnya ada seperti itu gitu untuk yang inklusif. Tapi mungkin karena sedikitnya peserta (sekolah inklusif) juga jadi tidak terlalu diinikan.” (wawancara di Ruang bagian Pendidikan SMP Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 9 Mei 2017 pukul 11.10)

Pernyataan dari I2-3 selanjutnya juga seakan memperkuat kenyataan bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum secara maksimal menjalankan

perannya sebagai pelaksana dari Pergub Banten tentang Pendidikan Inklusif.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh I2-3, sebagai berikut:

“kurang tau ya, paling kalau Dinas Pendidikan Kota itu kita cuma minta dibuatkan SK sekolah inklusif biar disahkan sama Walikota. Kalau sosialisasi, workshop dari Dinas Pendidikan Kota itu belum ada.” (wawancara di Ruang BK SMPN 12 Kota Serang, tanggal 3 April 2017 pukul 09.30)

107

Berdasarkan pada pernyataan yang telah disampaikan oleh I1-1, I1-4 dan I2-3 tersirat

dengan jelas bahwa pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang memang belum secara maksimal melaksanakan tanggungjawabnya dengan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam kebijakan tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Banten di Kota Serang tersebut.

Pada wawancara di atas, memberikan jawaban berupa salah satu dari

penyebab belum terlaksananya kebijakan tersebut dengan maksimal adalah karena

terbatasnya anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang masih

memiliki kendala klasik yang membuat kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota

Serang menjadi seakan terabaikan.

Dengan adanya hal tersebut, maka peneliti dengan ini akan menggunakan

teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III untuk mengetahui kendala

atau hambatan apa yang dialami dari internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang dalam menjalankan tugasnya sebagai implementor dari kebijakan

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tersebut. Dengan

menggunakan teknik Implementasi Kebijakan ini dapat membantu untuk

mengetahui kekurangan yang masih terdapat dalam internal dari pelaksana

kebijakan yang dalam kasus ini ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang.

Sehingga pada akhir penelitian akan membantu memberikan solusi ilmiah

atas kendala yang selama ini dialami untuk kemudian diperbaiki dan ditemukan

jalan keluarnya agar pelaksanaan kebijakan tentang Pedoman Penyelenggaraan

108

Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten Studi pada Sekolah Inklusif di Kota

Serang dapat lebih diperhatikan dan berjalan lebih baik.

4.3.1 Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Implementasi yang

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang

akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan

dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan

(atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan

konsisten.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

memiliki tanggungjawab untuk menyalurkan informasi mengenai teknis

pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Kota Serang agar

tujuan dari Pergub tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

di Provinsi Banten dapat tercapai khususnya di Kota Serang. Kemudian,

pada komunikasi setidaknya terdapat tiga langkah yang dapat digunakan

dalam mengetahui keberhasilan faktor komunikasi tersebut, yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Terjadinya

miskomunikasi (salah pengertian) biasa disebabkan karena

109

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga

apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Dalam

penerapannya, hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan kebijakan

pendidikan inklusif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang, seperti yang disampaikan oleh I2-1

sebagai penerima informasi di lapangan sebagai berikut:

“dari pihak Dinas Pendidikan Kota untuk mengadakan sosialisasi tidak ada. Kalau ada paling ada pelatihan dari pusat di Bandung tahun 2008. Pertama kali inklusif berjalan di SDN Batok Bali itu tahun 2004. sekolah inklusif lebih sering dapat sosialisasi dari Balai (BPPK Provinsi Banten) atau dari Dinas Pendidikan Provinsi, jadi disitu diajarin jadi guru buat anak berkebutuhan khusus gimana.” (wawancara di Ruang Guru SDN Batok Bali, tanggal 10 April 2017 pukul 11.40)

Seperti yang disampaikan oleh I2-1 yang menyatakan bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tidak pernah

mengadakan sosialisasi apapun yang bertujuan untuk menyalurkan

informasi tentang bagaimana teknis pelaksanaan Pendidikan

Inklusif di sekolah-sekolah di Kota Serang berdasarkan Pergub

yang ada. Pendapat serupa pun disampaikan oleh I2-3 mengenai

penyaluran informasi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, sebagai berikut:

“kurang tau ya (tentang pelaksanaan pemberian informasi terkait pendidikan inklusif), paling kalau Dinas Pendidikan Kota itu kita cuma minta dibuatkan SK sekolah inklusif biar disahkan sama Walikota. Kalau sosialisasi, workshop dari Dinas Pendidikan Kota itu belum ada.” (wawancara di

110

Ruang BK SMPN 12 Kota Serang, tanggal 3 April 2017 pukul 09.20)

Pernyataan dari I2-1 dan I2-3 memberikan keterangan bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum menjalankan

tanggungjawabnya dengan optimal seperti halnya sekadar

menginformasikan tentang ada dan bagaimana pelaksanaan

Pendidikan Inklusif dijalankan di sekolah-sekolah di Kota Serang.

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

(street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan

(tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak

selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para

pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan

kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan

menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang

telah ditetapkan. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh

I1-6 sebagai berikut:

“sebenarnya itu kita juga bingung ya, kadang Provinsi bertindak tanpa memberitau kita di Kota. ini dilema juga, kadang para orang tua juga gak terima anaknya dibilang anak inklusif. Jadi orang tua sendiri gak paham, dianggapnya inklusif anak yang cacat saja, padahal hyperaktif juga termasuk inklusif.” (wawancara di Kantin Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.50)

Pernyataan dari I1-6 memberikan pukulan telak kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri selaku pelaksana

111

kebijakan. Pelaksana di lapangan dianggap perlu untuk

memberikan sosialisasi bahkan tidak hanya kepada pihak sekolah

melainkan juga kepada masyarakat umum agar lebih terbuka

tentang pendidikan inklusif. Implementor suatu kebijakan juga

perlu untuk memahami apa tugas, peran dan tanggungjawabnya

sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan

di lapangan. Kesimpangsiuran mengenai kejelasan informasi ini

pun dirasakan oleh informan lain, seperti yang disampaikan oleh I1-

5 sebagai berikut:

“kita juga awalnya belum tau, setelah ada laporan sekolah kalau ada anak inklusif, baru kita tau. karena kita juga tau dari sekolah (pelaksanaan pendidikan inklusif), ya mengikuti saja kalau ada laporan.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 29 Maret 2017 pukul 08.20)

Kejelasan informasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif

sendiri pun diakui oleh kedua informan diatas yaitu I1-6 dan I1-5

masih belum optimal. Dirasakan dari pembagian tugas dan

tanggungjawab yang kurang tegas dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten serta pihak sekolah yang

melaksanakan sistem pendidikan inklusif dengan hanya

menginformasikannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten baru kemudian menginformasikannya ke Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melalui laporan bulanan.

112

Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan sebenarnya.

Pelaksanaan pendidikan inklusif menurut Pergub Banten No. 74

Tahun 2014 perlu untuk lebih dahulu diketahui oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang barulah kemudian

disahkan oleh Pemerintah Kota Serang dan diinformasikan atau

ditembuskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Banten.

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau

dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-

ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di

lapangan. Informan I2-1 menjelaskan tentang bagaimana Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melaksanakan tugasnya

sebagai pelaksana dari kebijakan tentang Pendidikan Inklusif di

Provinsi Banten pada sekolah inklusif di Kota Serang, sebagai

berikut:

“dari pihak Dinas Pendidikan Kota untuk mengadakan sosialisasi tidak ada. Kalau ada paling ada pelatihan dari pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) di Bandung tahun 2008. Pertama kali inklusif berjalan di SDN Batok Bali itu tahun 2004. mungkin ya, kurang tau juga (kemampuan pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Serang dalam menyalurkan informasi tentang Pendidikan Inklusif). Ya selama ini kan paling minta bantuan yang fisik aja, tidak ada obrolan apa-apa tentang sekolah inklusif, paling teknis persuratan aja untuk SK (Surat Keputusan) sekolah inklusif.” (wawancara di Ruang Guru SDN Batok Bali Kota Serang, tanggal 10 April 2017 pukul 11.40)

113

Jawaban yang diberikan dari I2-1 memberikan penjelasan bahwa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum secara

konsisten melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan

pendidikan inklusif di Kota Serang. Sebagian besar informasi yang

diperoleh I2-1 didapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten. Hal tersebut tentulah tidak dilarang, akan tetapi

setiap pelaksana kebijakan telah memiliki tanggungjawabnya

masing-masing yang perlu untuk dijalani agar pencapaian tujuan

kebijakan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

4.3.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Syarat

berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan sumberdaya (resources).

Perlu adanya keteraturan dalam sumberdaya dimaksudkan agar dapat

meningkatkan kinerja program. Sumberdaya tersebut dapat dinilai dari

aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Faktor sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi,

memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal ini,

kecukupan staf baik dari segi kualitas atau kuantitas yang

seharusnya dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

114

Serang masih belum mengenai sasaran, seperti yang diungkapkan

oleh I1-1 sebagai berikut:

“karena kita memang belum ada tim atau bidang khusus yang menangani tentang sekolah inklusif, jadi staf/pegawai yang bertugas mengawasi tentang pelaksanaannya di lapangan itu dari staf/pegawai sesuai bidangnya masing-masing, seperti kurikulum, nanti staf/pegawai dari kurikulum yang memantau ke lapangan, tidak jarang juga menjelang Ujian Sekolah biasanya Kasi langsung yang memantau ke sekolah-sekolah. Tidak ada staf/pegawai khusus untuk mengawasi sekolah inklusif.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 Maret 2017 pukul 27 Maret 2017 pukul 13.05)

Tidak hanya I1-1 yang memberikan penjelasan demikian, pada

bidang yang berbeda informan I1-6 menyampaikan hal yang serupa,

sebagai berikut:

“ada pegawai ada, tapi tidak khusus. Umum adanya. sudah ada (tata cara pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif), inklusif sudah harus dijalankan sudah lama. Kita juga pernah ada kecolongan, datang tiba-tiba (Dinas Pendidikan Provinsi) minta temani verifikasi bantuan (dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk sekolah inklusif, pas kasih bantuan kita gak tau, ada apa-apa yang kena kita Kabupaten/Kota.” (wawancara di Kantin Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.50)

Pernyataan informan I1-6 memberitahukan bahwa staf pelaksana

kebijakan tentang Pendidikan Inklusif di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang sudah mengetahui tugasnya meski belum

secara khusus. Disisi lain, informan I2-1 dan I2-3 menyampaikan

pandangannya terkait kurangnya tenaga pendidik khusus atau biasa

115

disebut Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memang ahli dan

menguasai bidang tentang mendidik siswa berkebutuhan khusus,

berikut pernyataan kedua informan tersebut:

“hambatan paling ya kurang tenaga pengajar aja. Ada juga kekurangan seperti kerjasama MoU dengan Yayasan Anak Mandiri (YAM), jadi guru pendamping dari YAM bertukar ngajar disini beberapa waktu. Jadi berharapnya sih ada guru pendamping yang ngerti inklusif.” (wawancara di Ruang Guru SDN Batok Bali Kota Serang, tanggal 10 April 2017 pukul 11.40)

Kemudian pernyataan dari I2-3, sebagai berikut:

“kekurangannya guru, kita belum ada guru khusus yang punya latar belakang sebagai pengajar siswa inklusif. Kalau bisa mah mau minta ke Dinas biar lebih enak.”(wawancara di Ruang BK SMPN 12 Kota Serang, tanggal 3 April 2017 pukul 09.30)

Kedua pernyataan di atas membenarkan bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum menjalankan

tugasnya dengan baik sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam


Inklusif dalam hal pemenuhan Guru Pembimbing Khusus (GPK)

yang dimana penyediaan sumberdaya tersebut merupakan

tanggungjawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai

dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa

yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk

116

melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah

yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang

lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh

terhadap hukum. Informasi mengenai tugas dari implementor di

lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pendidikan Inklusif

masih terbilang minim. Minim dalam hal ini memiliki artian bahwa

minim atau kurangnya tugas khusus yang memang diperlukan

dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di lapangan. Hal

ini disampaikan oleh I1-2 sebagai berikut:

“iya itu seperti tim pengawas kan memang ada ilmu baru kemudian bisa menjadi pengawas, jadi ya tidak ada pelatihan khusus, karena itu kan memang normatif, biasa. Hanya kita kan dengan adanya pergub tentang sekolah inklusif tidak ada perbedaan antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Kecuali memang yang luar biasa. semua berjalan normal, ketika ada tugas harus buat apa misalnya, semua langsung kerja sesuai bagiannya.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 maret 2017 pukul 09.00)

Apa yang disampaikan oleh I1-2 menjelaskan bahwa staf di

lapangan sudah memiliki protokol dan paham akan tugasnya

masing-masing. Kendala yang ada yaitu belum adanya protokol

serta staf khusus yang bertugas menangani pelaksanaan kebijakan

tentang Pendidikan Inklusif di lapangan. Semua teknis

pelaksanaannya masih bersifat umum. Hal senada yang bahkan

lebih memprihatinkan diungkapkan oleh I1-3 ketika dihadapkan

117

pada pertanyaan tentang kejelasan informasi mengenai tata laksana

pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang, pernyataannya sebagai berikut:

“saya sebenernya hanya mengurusi kelembagaan aja, sarana dan prasarana aja, kalau verifikasi sekolah itu baru ke saya. Inklusif sendiri saya gak tau menau bagaimana pelaksanaannya. Mungkin ada di seksi kurikulum yang tau jawabannya. Saya sebatas sarana prasarana aja. arahan itu mungkin ada ya, karena kita kembali ke tupoksi, kalau saya lebih cenderung ke model akreditasi sekolah, sarana prasarana, saya tau tapi tidak mendalam.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 28 April 2017 pukul 09.40)

Bukan staf, melainkan pernyataan dari tingkatan yang lebih tinggi

pun mengungkapkan mengenai ketidaktahuannya tentang

bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan tentang Pendidikan

Inklusif dijalankan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Pelaksanaan kebijakan tentang

Pendidikan Inklusif kejelasannya masih dipertanyakan oleh

implementor itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh I1-6 sebagai

berikut:

“nah timbul pertanyaan, namanya kewenangan, pertanyaan misal ada sekolah dengan anak berkebutuhan khusus 5, ada tidak guru yang diangkat khusus untuk inklusif? Kan tidak

118

ada. Ini kan kewenangan punya provinsi, andailah kewenangan diserahkan ke Kabupaten/Kota, baru kita usahakan memberikan guru khusus. kita tetap menjalankan inklusif, karena di undang-undang pendidikan nasional disebutkan tidak ada perbedaan, Cuma kata saya juga banci, kebiasaan bikin regulasi tapi dibawahnya belum dikondisikan. Regulasi ada, yang dibawahnya belum dikondisikan, jadi geger. Berjalannya belum tepat, nanti evaluasi lagi.” (wawancara di Kantin Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.50)

Pernyataan tersebut tidak terduga sebelumnya mengingat

pembagian tugas yang tertuang di Pergub Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dirasa cukup tegas. Namun,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri merasa

bahwa kebijakan tersebut seakan seutuhnya tanggungjawab dari

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan hal penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya

fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sarana dan prasarana di

sekolah inklusif sangat penting bila merujuk pada sasaran dari

kebijakan tersebut ialah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang

memang memiliki keterbatasan tidak hanya sosial atau mental

melainkan juga fisiknya. Seperti yang disampaikan oleh informan

119

I2-1 tentang bantuan yang diterima dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang, sebagai berikut:

“ada bantuan minta keamanan pagar dibuatin, alhamdulillah dibikinin dikasih pagar dari Dinas Pendidikan Kota Serang.” (wawancara di Ruang Guru SDN Batok Bali Kota Serang, tanggal 10 April 2017 pukul 11.40)

Bantuan tersebut memang bukan yang secara khusus dibutuhkan

oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), akan tetapi tidak adanya

bantuan khusus tersebut disisi lain dikarenakan tidak adanya Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Batok Bali Kota Serang yang

memiliki keterbatasan fisik. Hal serupa juga disampaikan oleh

informan I2-3 mengenai bantuan fisik yang diterima, sebagai

berikut:

“pelayanan ada toilet kita baru diperbaiki dari Dinas Pendidikan Kota Serang, tetapi ya sebatas umum aja. Bukan toilet yang khusus untuk anak inklusif, ya mungkin juga karena tidak ada anak berkebutuhan khusus yang secara fisik ya sampai parah, makanya toilet nya juga umum aja.” (wawancara di Ruang BK SMPN 12 Kota Serang, tanggal 3 April 2017 pukul 09.30)

Dengan alasan yang sama, sarana dan prasarana yang diperoleh

seperti yang disampaikan informan I2-3 tidak khusus karena tidak

adanya siswa berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan

secara fisik. Pendapat lain juga disampaikan oleh informan I2-2

mengenai sarana prasarana yang tersedia di sekolah inklusif,

sebagai berikut:

120

“kalau sarana prasarana mah cukup lah mba, ya namanya juga sekolah negeri. Kipas juga ada di kelas, cuma ini nih pagarnya bahaya terlalu terbuka. Ini kan SD isinya anak-anak semua, ya takut ada yang main-main keluar gak keliatan kan. Kantinnya juga itu cuma kayu begitu aja, jadi kasian anak-anaknya kurang bersih. kurang tau ya, (ketika ditanya mengenai bantuan yang pernah didapat) namanya sekolah gratis. Pernah paling dapat buku misal LKS begitu aja.” (wawancara di Ruang Guru SDN Batok Bali Kota Serang, tanggal 10 April 2017 pukul 10.00)

Sekolah Negeri memang selalu menjadi pilihan utama bagi

masyarakat menengah ke bawah dengan alasan biayanya yang tidak mahal

atau bahkan gratis. Pernyataan dari I2-2 mensiratkan bahwa sekolah negeri

memang sudah dikenal sebagai sekolah yang fasilitas fisiknya serba minim

dan alakadarnya. Namun, apabila gratisnya biaya sekolah tidak diimbangi

dengan sarana dan prasarana sekolah yang baik, dikhawatirkan

kemampuan dan bakat anak tidak dapat berkembang dengan maksimal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengemban tugas yang

begitu mempengaruhi prestasi anak secara tidak langsung. Perlu bagi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk lebih

memperhatikan segala kekurangan di sekolah-sekolah negeri terutama

sekolah dengan pendidikan inklusif di Kota Serang.

4.3.3 Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi

121

juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam

praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang harus dicermati pada

faktor disposisi adalah:

1. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana

kebijakan dianggap perlu untuk memilih orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih

khusus lagi pada kepentingan warga. Implementor di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri dalam

melaksanakan Kebijakan Pendidikan Inklusif tidak ada kekhususan

tertentu, seperti yang dijelaskan oleh informan I1-1 sebagai berikut:

“semua menjalankan tugasnya masing-masing, berjalan normal seperti biasa. Menyediakan surat-menyurat, melakukan pengawasan, menyiapkan ujian sekolah semua pelaksana bersikap sesuai dengan kebutuhan bidangnya.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 Maret 2017 pukul 13.05)

Pernyataan tersebut dari I1-1 juga seakan dibenarkan oleh informan

I1-2 mengenai pengangkatan birokrat pelaksana kebijakan di

lapangan, sebagai berikut:

“iya itu seperti tim pengawas kan memang ada ilmu baru kemudian bisa menjadi pengawas, jadi ya tidak ada pelatihan khusus, karena itu kan memang normatif, biasa.

122

Hanya kita kan dengan adanya pergub tentang sekolah inklusif tidak ada perbedaan antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Kecuali memang yang luar biasa. pengawas teknis iya dari dindik, kita tugaskan untuk membina guru di lapangan bagaimana menghadapi hal yang demikian, secara kualitas ya bisa mereka mengawasi, karena kalau tidak ada ilmunya tidak akan bisa menjadi pengawas.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 Maret 2017 pukul 09.00)

Dengan tidak adanya pengangkatan birokrat secara khusus

sebenarnya mempersulit pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif

meskipun pelaksana sudah mengetahui apa tugasnya dan maksud

dari pelaksanaan kebijakan tersebut tidaklah jauh berbeda dengan

yang umumnya. Namun, pendidikan inklusif tetaplah tidak sama

dengan pendidikan regular lainnya yang membutuhkan perhatian

terpisah dari yang lain agar lebih mengenai sasaran dan tercapainya

tujuan dari kebijakan pendidikan inklusif tersebut.

2. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan

mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin

akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan

sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau

organisasi. Namun, hal berbeda terjadi di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang. berdasarkan hasil wawancara dengan

123

informan I1-6 yang dengan singkat menjawab pertanyaan tentang

adakah insentif bagi pelaksana kebijakan tentang Pendidikan

Inklusif di lapangan, sebagai berikut:

“tidak ada” (wawancara di Kantin Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.50)

Hal senada juga disampaikan oleh informan I1-2 perihal pertanyaan

terkait insentif bagi pelaksana kebijakan tentang Pendidikan

Inklusif di lapangan, sebagai berikut:

“karena kan kebanyakan magang, tidak ada. Karena itu mah sudah include dalam tugas dinas. Pokoknya dalam jam kerja memakai baju dinas dari pagi sampai jam tugas mereka itu kan memang tugas dinas.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 Maret 2017 pukul 09.00)

Melihat dari hasil wawancara dengan I1-6 dan I1-2 yang menyatakan

bahwa tidak adanya insentif khusus yang diberikan kepada

staf/pegawai yang melaksanakan tugas mengenai Pendidikan

Inklusif di lapangan, juga memperkuat bahwa memang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang selama ini masih bekerja

sesuai dengan standar yang umum. Bukan menjadi suatu masalah

besar, akan tetapi merujuk pada teori yang digunakan dengan

pemberian insentif sebagai salah satu cara untuk membuat

pelaksana kebijakan di lapangan lebih bersemangat dalam

menjalankan tugasnya adalah sesuatu yang laik untuk dilakukan.

124

4.3.4 Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama

banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang

tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya

menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi

sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang

telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan

baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur

birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan

Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau

pelaksana kebijakan /administrator /birokrat) untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang

ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan

pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit

kerja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sebagai pelaksana

kebijakan Pergub Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif di Provinsi Banten tingkat Kabupaten/Kota sudah seharusnya

memiliki struktur organisasi yang tertata rapi untuk kemudian akan

memudahkan dalam pembagian tanggungjawab dan pelaksanaannya di

125

lapangan. Berikut hasil wawancara dengan I1-4 mengenai struktur

birokrasi:

“strukturnya sama saja, tidak ada yang berbeda. kerjasama baik, bekerja semua (pegawai) sesuai tugas. tidak, belum ada prosedur khusus (SOP khusus yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan inklusif). ya itu sesuai tugasnya masing-masing saja, ada tugas ya itu tanggungjawab masing-masing pegawai.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 9 Mei 2017 pukul 11.10)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh I1-1 terkait struktur birokrasi:

“Dinas Pendidikan struktur organisasinya ya seperti biasa saja, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, seksi-seksi baru anggota-anggota, semua standar saja seperti instansi lain. Karena memang kan belum ada bidang khusus yang mengatur tentang sekolah inklusif. kerjasama baik, hubungan antara atasan dan staf dibawahnya juga terjalin baik, tidak ada kekakuan, antar staf pun juga ya baik-baik saja. tidak ada, belum ada, tapi ya kami juga berharap semoga bisa mempunyai tupoksi khusus agar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi, biar tidak terbengkalai sekolah-sekolah inklusif itu. tanggungjawab semua ada bagiannya masing-masing, jadi ya sesuai tupoksi saja, tidak ada yang khusus atau berbeda. Ada tugas ya dijalankan.” (wawancara di Ruang Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, tanggal 27 Maret 2017 pukul 13.05)

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua informan I1-4 dan I1-1 yaitu sama

bahwa tidak adanya struktur birokrasi tertentu yang bertugas secara khusus

mengatur tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan. Struktur

birokrasi akan sangat mempengaruhi bagaimana pelaksana memberikan

kontribusi dan kinerjanya selama melaksanakan kebijakan.

Dengan tidak adanya struktur birokrasi bagi pendidikan khusus,

sama juga dengan tidak adanya Standar Operating Prosedures (SOPs)

126

khusus yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan

pendidikan inklusif dijalankan serta tidak adanya Fragmentasi yaitu berupa

penyebaran tanggungjawab yang mendalam pada diri pelaksana kebijakan

di lapangan.

4.4 Pembahasan

Dari pemaparan di atas mengenai gambaran umum analisis Implementasi

Kebijakan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang dalam menjalankan amanat Pergub Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten pada tingkat

Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang bidang Pendidikan SD dan Pendidikan SMP belum optimal dan didapati

permasalahan yang kompleks sehingga perlu dilakukan analisis yang lebih

mendalam.

Permasalahan yang kompleks dalam mengimplementasikan Kebijakan

tersebut, diidentifikasi masalah penelitian yaitu diantaranya tujuan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan

tidak diskriminatif bagi semua peserta didik belum tercapai. Hal ini dikarenakan

pihak sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan pendidikan inklusif di Kota

Serang tidak mengemban amanah pada peraturan yang ada dengan baik.

Terbatasnya anak berkebutuhan khusus yang diperbolehkan menerima pendidikan

inklusif di Sekolah tersebut tidak sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur

Banten.

127

Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang belum tersedia sama

sekali di sekolah inklusif negeri di Kota Serang. Padahal, dalam Peraturan

Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama

dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota bertanggungjawab

atas ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Sekolah Inklusif.

Masalah lain ialah sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum

memenuhi standar Sekolah Inklusif seharusnya. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut

belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam diri pelaksana dari Dinas

Pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, banyak kekurangan yang pada akhirnya

berujung pada tidak maksimalnya implementasi Pergub tersebut.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan

Publik oleh George Edward III yang memiliki setidaknya empat faktor yang dapat

digunakan untuk melihat apakah implementasi suatu kebijakan oleh

implementornya berjalan dengan baik atau tidak, dimulai dari bagaimana

komunikasi dijalankan, ketersediaan sumber daya, sikap dan hambatan yang

terjadi pada pelaksana kebijakan dan seberapa ideal struktur birokrasi yang telah

dimiliki selama ini.

Faktor komunikasi, yang mempengaruhi pertama, transmisi yaitu

penyaluran komunikasi berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerima

informasi yaitu pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengaku belum

pernah mendapat sosialisasi/pembinaan apapun dari Dinas Pendidikan dan

128

Kebudayaan Kota Serang terkait dengan teknis pelaksanaan kebijakan pendidikan

inklusif di sekolah-sekolah. Seperti hal nya pihak sekolah dari SMPN 12 Kota

Serang yang hanya menerima pembinaan sekolah inklusif dari Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Banten atau BPPK (Balai Penyelenggaraan Pendidikan

Khusus) Provinsi Banten. Penyaluran informasi yang pernah diberikan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bidang Pendidikan SMP hanya sebatas

perantara dalam pembuatan SK (Surat Keputusan) bahwa SMPN 12 Kota Serang

telah resmi menjadi sekolah inklusif yang kemudian disahkan oleh Pemerintah

Kota Serang. Tidak jauh berbeda dengan SDN Batok Bali Kota Serang. Pihak

sekolah tersebut mengaku hanya mendapatkan arahan tentang sekolah inklusif

saat bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

melakukan pemantauan ketika waktu menjelang dan saat Ujian Sekolah dilakukan

serentak.

Pada pentransmisian informasi, ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang belum memberikan sosialisasi atau pembinaan terkait

teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah yang dimana tugas

tersebut merupakan tanggungjawab dalam mengimplementasikan Pergub Banten

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten pada

Sekolah Inklusif di Kota Serang.

Kedua, yaitu kejelasan. Kejelasan bertujuan untuk memberikan informasi

yang jelas dan tidak membingungkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang mengaku masih banyak pihak seperti para orang tua, wali murid dan

masyarakat umum di Kota Serang yang keliru tentang pengertian anak inklusif

129

sebenarnya. Disinilah tampak kelalaian tersebut terjadi, ketika pelaksana

kebijakan tidak mampu untuk memberi pemahaman mengenai arti dari anak

inklusif ke masyarakat luas sehingga banyak para orang tua / wali murid yang

menolak ketika anaknya dikategorikan sebagai anak inklusif.

Padahal, dengan ciri anak yang hyperaktif atau bahkan anti sosial sudah

termasuk ke dalam kategori anak inklusif. Terbukti bahwa pemberian sosialisasi

dan pemahaman tentang anak inklusif terhadap masyarakat luas sangatlah penting.

Seperti yang terjadi di SMPN 12 Kota Serang, guru pembimbing khusus pernah

menyampaikan bahwa tidak sedikit wali murid yang menolak apabila anaknya

dikategorikan sebagai anak inklusif.

Masalah ini berlarut ke masalah lain yaitu terjadi hambatan dari pihak

sekolah untuk melakukan assessment kepada siswa berkebutuhan khusus karena

terkendala pada biaya assessment itu sendiri. Orang tua yang tidak koperatif

membuat pihak sekolah harus ekstra mencari solusi untuk kemudian bisa

memberikan assessment kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut. Karena hal

ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dianggap lalai dalam

memberikan pemahaman tentang pendidikan dan anak inklusif ke masyarakat

luas. Ini juga menegaskan tentang ketidakpahaman Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang dalam menerjemahkan Pergub Banten tersebut.

Ketiga yaitu konsistensi, perintah yang diberikan kepada pelaksana di

lapangan harus jelas dan tidak berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang belum secara konsisten menjalankan fungsinya dalam

130

memberikan kejelasan informasi terkait teknis pelaksanaan pendidikan inklusif di

sekolah-sekolah di Kota Serang. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembinaan yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Serang. Pembinaan yang dilakukan

hanya bersifat pemantauan sementara ketika akan diadakan ujian sekolah serentak

di Kota Serang.

Tugas tersebut seakan sepenuhnya tanggungjawab dari Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Banten. Padahal, seperti yang tertuang dalam Peraturan

Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten Pasal 27 mengamanatkan agar Pemerintah

Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memantau,

mensupervisi, membina dan mengevaluasi serta membantu penjaminan mutu

satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Maka, tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bukan hanya

sekadar menjadi perantara pembuatan SK sekolah inklusif saja tetapi juga

memberikan pembinaan dan melakukan evaluasi ke sekolah penyelenggara

inklusif tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang selama ini baru

sebatas melakukan pemantauan ketika menjelang dan saat ujian sekolah sedang

berlangsung serentak. Pemantauan yang dilakukan untuk melihat ketersediaan

soal bagi siswa berkebutuhan khusus dan menerima evaluasi yang dilakukan oleh

pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Faktor sumberdaya, syarat berjalannya suatu organisasi adalah

kepemilikan sumberdaya (resources). Perlu adanya keteraturan dalam sumberdaya

131

dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja program. Dalam sumberdaya,

terdapat empat hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sumberdaya yang

ideal.

Pertama yaitu staf. Diperlukan staf yang mencukupi, memadai dan

kompeten agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Ditemukan bahwa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum memiliki staf/pegawai

khusus yang bertugas untuk menangani pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota

Serang. Staf/pegawai yang ada masih memiliki tugas umum dan bertindak sesuai

dengan standar dan tanggungjawab di bidangnya masing-masing. Staf/pegawai

yang tersedia belum ada yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pendidikan

inklusif, tugas yang diberikan juga bersifat umum selain karena keahliannya yang

tidak khusus juga dikarenakan bidang pendidikan khusus belum tersedia di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Sama halnya dengan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang,

di sekolah inklusif di Kota Serang mengeluhkan terkait tidak tersedianya Guru

Pembimbing Khusus (GPK) yang merupakan standar dari diadakannya sekolah

dengan pendidikan inklusif. Mengacu pada Pasal 15 Peraturan Gubernur Banten

Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di

Provinsi Banten dengan tegas dikatakan bahwa penyediaan Guru Pembimbing

Khusus (GPK) merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini penanggungjawab tersebut tidak lain ialah Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Serang. Jika terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan

sekolah inklusif tidak akan mendapatkan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang

132

memang sudah memiliki latar belakang dan standar untuk mendidik dan mengajar

siswa-siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif di Kota Serang.

Dalam observasi lapangan, peneliti mendapati bahwa ada siswa

berkebutuhan khusus yang pernah menorehkan prestasi di sekolah inklusifnya.

Siswi bernama Retno Aliati lulusan SMPN 12 Kota Serang tahun 2015 ini

memiliki hambatan dalam mengikuti pelajaran di sekolah terutama pada aspek

akademis. Retno menyukai kegiatan olahraga bermain futsal dan mampu

berprestasi bersama tim sekolah meraih juara 1 lomba futsal se Kota Serang.

Kecacatan yang dialami Retno yaitu Tuna Grahita. Tuna Grahita adalah

Disabilitas yang menyerang mental, seperti cacat pemikiran atau lemah daya

tangkap. Kondisi kesehatan secara umum baik, hanya mengalami gangguan

penglihatan (silinder).

Faktor selanjutnya yaitu informasi. Berkenaan dengan cara melaksanakan

kebijakan dan kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah

ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang didapati bahwa tidak

adanya tugas khusus bagi pelaksana terkait dengan bagaimana cara/teknis dalam

mengimplementasikan kebijakan tentang Pendidikan Inklusif tersebut. Informasi

yang disalurkan kepada implementor kebijakan di lapangan hanya berupa

informasi umum seperti pembuatan Surat Keputusan (SK) sekolah inklusif,

persetujuan MoU apabila ada sekolah inklusif yang menjalin MoU dengan

sekolah swasta, pemantauan dalam penyediaan soal dan teknis lain dalam

pelaksanaan Ujian Sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus.

133

Dengan ini dapat diketahui bersama mengapa pelaksanaan kebijakan

Pendidikan Inklusif berjalan kurang baik karena pelaksana sendiri tidak memiliki

cara tertentu untuk bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan.

Semua yang dikerjakan masih bersifat umum dan disamaratakan. Hal ini juga

ditegaskan langsung oleh pelaksana saat dilakukan wawancara yang mengatakan

bahwa tidak ada pembedaan karena khawatir akan ada diskriminatif. Padahal

sebenarnya, pendidikan inklusif juga tidak sepenuhnya sama dengan pendidikan

regular lainnya.

Faktor berikutnya yaitu wewenang. Wewenang ialah legitimasi bagi

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengeluhkan terkait pembagian

tugas dan wewenang sebenarnya dalam mengimplementasikan kebijakan

pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Namun, disisi lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menjadi

seakan menyerahkan seluruh tugasnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten dalam melaksanakan kebijakan tentang Pendidikan Inklusif.

Kekeliruan ini terjadi akibat implementor tidak memahami maksud dari

amanat Pergub Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

sebenarnya. Hal ini kemudian berdampak pada Implementasi yang tidak dapat

berjalan dengan maksimal alhasil anak berkebutuhan khusus dan pihak sekolah

inklusif yang pada akhirnya terabaikan.

Faktor terakhir dalam sumberdaya yaitu fasilitas. Fasilitas maksudnya

ketersediaan fasilitas fisik yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu

134

kebijakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tidak pernah

memberikan bantuan khusus untuk sekolah-sekolah inklusif dengan alasan akan

membeda-bedakan pelayanan yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan


Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten Pasal 19 dimana semua

elemen pelaksana kebijakan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan

inklusif sesuai kondisi setempat.

Bantuan fisik yang pernah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang kepada sekolah inklusif tingkat dasar yaitu berupa pagar

untuk keamanan sekolah dan perbaikan perpustakaan sekolah. Padahal,

penyediaan seperti alat peraga untuk membaca dan menghitung juga dibutuhkan

oleh pihak sekolah inklusif. Namun, sebenarnya tidak hanya bantuan fisik yang

dibutuhkan melainkan juga fasilitas fisik yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang butuhkan dalam memberikan pembinaan/sosialisasi kepada pihak

sekolah atau masyarakat luas.

Faktor ketiga dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu

kebijakan menurut George Edward III yaitu Disposisi. Dalam pengangkatan

birokrat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum melakukannya

secara khusus. Pengangkatan birokrat yang telah dilakukan tidaklah salah

melainkan kurang tepat, ketika masalah di lapangan membutuhkan birokrat yang

ahli untuk penyelesaian masalah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

belum mampu menyediakan aparatur pelaksana kebijakan yang menguasai bidang

pendidikan khusus tersebut.

135

Hal ini sangat disayangkan mengingat setiap kebijakan memiliki caranya

sendiri agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Tidak adanya pengangkatan birokrat

khusus dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan kebijakan Pendidikan

Inklusif di lapangan karena ketidakjelasannya penanggungjawab.

Kedua, yaitu insentif yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan para

pelaksana kebijakan. Namun, jangankan untuk insentif, untuk pelaksanaan hal lain

yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan tugas di lapangan saja tidak jarang

mengalami masalah dalam anggaran. Sangat disayangkan, padahal dalam

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1 secara tegas

mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan

kedinasan, minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Masalah anggaran ini pun menjadi hal yang krusial mengingat alasan tidak

dilakukannya pembinaan/sosialisasi juga terkendala anggaran. Keterbatasan

anggaran menjadi penghambat ruang gerak pelaksana untuk menjalankan

tugasnya dengan maksimal. Jadi, insentif tidak ada melainkan hanya pendapatan

yang diterima sebagai pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

sangat disayangkan banyak hal seperti pembinaan, penyediaan guru pembimbing

khusus, dan penyediaan fasilitas fisik untuk pendidikan inklusif terabaikan karena

masalah anggaran yang tidak mencukupi.

Faktor terakhir yang mempengaruhi suatu implementasi ialah Struktur

Birokrasi. Struktur birokrasi berguna untuk mendukung kebijakan yang telah

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

136

langkah pendukung pertama dalam struktur birokrasi yaitu adanya SOP (Standar

Operating Prosedures) yang berguna untuk menjadikan standar kegiatan rutin

yang memungkinkan pegawai untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai

standar yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang belum memiliki SOP khusus yang mengatur tentang bagaimana

pelaksanaan teknis kebijakan Pendidikan Inklusif di lapangan. Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Serang masih menggunakan SOP standar umum yang

didalamnya tidak ada aturan khusus tentang teknis pelaksanaan pendidikan khusus

di lapangan.

Sedangkan Fragmentasi sebagai langkah pendukung terakhir dalam

struktur birokrasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau

aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Pengawas dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang di lapangan melakukan penilaian secara

umum dan hanya sekadar memastikan pelaksanaan Pendidikan Inklusif masih

berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas sesuai tanggungjawabnya masing-

masing timbul dari adanya protokol atau amanat ketika pelaksana akan

menjalankan perintah di lapangan. Tanggungjawab yang ada sebatas pengguguran

tugasnya di lapangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang telah melakukan beberapa

upaya dalam mengatasi permasalahan pendidikan inklusif yang terjadi antara lain:

1. Menyetujui adanya Nota Kesepahaman atau MoU antara Sekolah

Inklusif Negeri dengan Sekolah Inklusif Swasta dengan tujuan

137

bekerjasama dalam memberikan pelayanan untuk penilaian

karakteristik siswa berkebutuhan khusus dan pengajaran yang

diberikan oleh Guru Pembimbing Khusus.

2. Memberikan Surat Keputusan (SK) yang kemudian disahkan oleh

Pemerintah Kota Serang yang menyatakan bahwa sekolah tersebut

resmi menyelenggaran pendidikan inklusif.

3. Melakukan pemantauan tentang teknis pelaksanaan ujian bagi siswa

berkebutuhan khusus.

Kemudian, dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana bagi siswa pendidikan

inklusif yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang yaitu, antara lain:

1. Pemagaran SDN Batok Bali Kota Serang untuk keamanan

2. Perbaikan ruang perpustakaan SDN Batok Bali Kota Serang

Bantuan selama ini sebenarnya banyak telah diterima oleh pihak sekolah yang

menjadi lokus penelitian yaitu SDN Batok Bali Kota Serang berupa Bantuan

Operasional Sekolah yang kemudian dialokasikan menjadi buku siswa yang

dibagi secara merata yang bantuan tersebut diperoleh dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 dan bantuan perbaikan toilet di

SMPN 12 Kota Serang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

dan bantuan BOP (Biaya Operasional Prosedur) dari Balai Penyelenggara

Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten.

138

Sebagian besar bantuan fasilitas fisik yang diperoleh sekolah inklusif di

Kota Serang merupakan hibah dari Provinsi Banten dan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.

4.5 Temuan Lapangan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh selama wawancara

dan observasi dilakukan. Maka, peneliti dengan ini menggambarkan hasil

penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori yang

digunakan. Gambaran jawaban rumusan masalah tersebut dibagi ke dalam

beberapa bagian, antara lain:

4.5.1 Implementasi Pergub Banten

a) Komunikasi

Pada penyebaran informasi tentang pelaksanaan pendidikan

inklusif di sekolah-sekolah di Kota Serang, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Serang belum pernah memberikan

pelatihan dan workshop terkait hal tersebut. Padahal, pelatihan

tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah mengingat

semua sekolah negeri yang telah menerapkan pendidikan

inklusif di Kota Serang belum memiliki Guru atau tenaga

pendidik dengan keahlian tentang sekolah inklusif.

b) Sumber daya

Pada sumber daya, dalam hal staffing Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang belum memiliki tenaga khusus yang

139

mengatur tentang teknis pelaksanaan pendidikan inklusif di

lapangan. Pembagian kerja masih bersifat umum. Kemudian

informasi yang diberikan berupa tata cara melaksanakan

pendidikan inklusif bagi sekolah inklusif belum terkemas

dengan khusus karena pendidikan inklusif sangat berbeda

dengan pendidikan umum lainnya. Wewenang atau legitimasi

bagi pelaksana di lapangan juga masih dikendalikan oleh pihak

yang sama dengan pelaksana pendidikan umum. Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang masih menyerahkan

tugas pelaksanaan pendidikan inklusif pada bagian atau bidang

yang umum bersamaan dengan pelaksanaan tugas lainnya.

Fasilitas fisik atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan

pelaksana juga belum terlihat adanya selain dikarenakan

bidang khusus yang belum ada tetapi juga karena petugas

pelaksananya pun yang menyatu dengan tugas lainnya.

c) Disposisi

Dalam hal pengangkatan birokrat, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang sudah dirasa cukup memiliki

staf/pegawai yang paham akan tugasnya. Namun, hal ini belum

cukup untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

dapat mengimplementasikan amanat Pergub Banten tentang

Pendidikan Inklusif agar lebih terarah dan tepat sasaran

dikarenakan staf/pegawai tersebut tidak memiliki keahlian

140

khusus pada bidang inklusif. Pada insentif, karena berkaitan

dengan anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang mengaku masih saja mengalami kekurangan anggaran

pada tugas umum terlebih lagi anggaran untuk pendidikan

inklusif.

d) Struktur Birokrasi

Standar Operating Prosedures (SOP) dan Fragmentasi atau

pembagian tanggungjawab dalam tubuh internal Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang belum terbagi secara

khusus. Sama halnya dengan permasalahan lain, SOP yang ada

bersifat umum dan pembagian tanggungjawab masih mengikut

pada bidang yang sudah ada.

4.5.2 Mengatasi Masalah

a) Komunikasi

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dalam hal

komunikasi, maka untuk mengatasi masalah tersebut Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dirasa perlu untuk

melakukan penguatan internal organisasi dimulai dari

pembuatan bidang khusus yang mengatur tentang teknis

pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Serang.

141

b) Sumber daya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga dirasa

perlu untuk menyediakan wadah atau sarana bagi siswa

berkebutuhan khusus yang memiliki bakat istimewa untuk

dapat menyalurkan keahliannya tersebut di tempat umum.

Dalam hal staffing bisa dilakukan perkrutan pegawai dengan

kriteria tertentu yang memiliki keahlian dalam bidang

pendidikan inklusif dan penyandang disabilitas sehingga

pelaksanaan Pergub Banten lebih tepat sasaran. Setelah

staffing, kemudian akan tercipta sendiri pembagian wewenang

dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan

kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan

tersebut. Fasilitas fisik juga sangat dibutuhkan maka

penyediaan nya juga sangat diperlukan untuk mempermudah

pelaksanaan kebijakan di lapangan. Perumusan apa saja yang

dibutuhkan akan didapati setelah pembentukan bidang khusus

tersebut terlaksana.

c) Disposisi

Pengangkatan birokrat mengikut pada pembuatan bidang baru

yang memiliki kemampuan serta dedikasi dalam pelaksanaan

pendidikan inklusif di Kota Serang dan insentif bisa dengan

melakukan kerjasama dengan NGO, pihak swasta atau LSM

dan tokoh masyarakat yang memang bergerak dalam

142

membantu penyamarataan hak pendidikan bagi penyandang

disabilitas di Kota Serang.

d) Struktur Birokrasi

SOP berguna untuk menjadi acuan pagi pelaksana agar

penerapan kebijakan di lapangan tetap terarah dan tidak

menyimpang. SOP dibuat khusus untuk bidang pendidikan

khusus yang didalamnya mengatur tentang segala teknis,

pembagian tanggungjawab serta segala hal yang dibutuhkan

secara fisik untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif

tersebut. Sedangkan dalam fragmentasi, pembagian

tanggungjawab dibagi berdasarkan keahlian dan dedikasi yang

dimiliki staf agar pelaksana di lapangan bekerja sesuai dengan

taraf keahlian sehingga bisa mengurangi hambatan dalam

pelaksanaan kebijakan dalam diri pelaksana di lapangan.

4.5.3 Kebijakan Ketersediaan Sarana

a) Fasilitas

Fasilitas fisik pada sekolah inklusif ada bukan untuk

membedakan akan tetapi untuk memberikan keseragaman

sehingga siswa berkebutuhan khusus mendapat tempat dan

kesempatan yang sama seperti siswa normal lainnya. Sarana

dan prasarana serta media pembelajaran yang sesuai bagi siswa

berkebutuhan khusus dibagi dalam sarana dan prasarana umum

yang mecakup pada ruang kelas beserta perlengkapannya dan

143

ruangan pada sekolah umumnya yang telah dilengkapi fasilitas

khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun dalam hal

khusus, ketersediaan fasilitas fisik disediakan berdasarkan

kecacatan yang dialami siswa berkebutuhan khusus tersebut

seperti Tunanetra disediakan tongkat lipat untuk mobilitas

siswa tersebut. Siswa Tunarungu disediakan cermin untuk

membantu komunikasi atau kartu kalimat/kata untuk

membantu dalam hal akademik. Siswa Tuna Grahita, karena

mengalami kesulitan mengenali bentuk maka dibutuhkan

latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa. Siswa

Tuna Daksa membutuhkan alat untuk membantu

keseimbangannya bisa dilakukan assesmen untuk mengenali

postur tubuh, kekuatan otot dan mobilitas. Siswa Tuna Laras

yaitu memiliki perilaku yang merugikan diri sendiri dan juga

orang lain. Bisa digunakan alat terapi untuk menangani

perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukannya. Siswa

dengan kesulitan belajar tergantung pada kesulitannya dalam

hal membaca (Disleksi) atau kesulitan berbahasa atau bahkan

menulis.

b) Karakteristik Disabilitas

Tunanetra : tidak dapat melihat

Tunarungu: tidak dapat/kurang mendengar

Tunawicara: tidak dapat berbicara

144

Tunadaksa: cacat tubuh

Tunalaras: cacat suara dan nada

Tunalaras mental: sukar mengendalikan emosi dan

sosial

Tunagrahita: cacat pikiran/lemah daya tangkap

Tunaganda: penderita cacat lebih dari satu kecacatan

c) Metode Pembelajaran

Pendidikan inklusif sendiri merupakan proses pemindahan

ilmu pengetahuan kepada kelompok tertentu yang

membutuhkan penanganan khusus. Adapun peserta didik yang

mengalami kesulitan belajar khusus dapat berupa peserta didik

yang mempunyai hambatan dalam berbicara dan berbahasa,

terbelakang mental, gangguan emosional yang serius,

hambatan pendengaran, tunaganda, penglihatan fisik, luka otak

trauma, autis maupun hambatan kesehatan lainnya. Prinsip

pendidikan inklusif harus terpenuhi seperti pemerataan dan

peningkatan mutu, kebutuhan individual sesuai dengan

hambatan masing-masing siswa, prinsip kebermaknaan yaitu

menjaga kelas yang ramah, prinsip keberlanjutan yang dapat

berlanjut pada semua jenjang pendidikan dan prinsip

keterlibatan yang melibatkan semua pihak pendidikan terkait.

145

Kemudian untuk mempermudah penyampaian pembahasan penelitian ini, maka

peneliti membaginya ke dalam table berdasarkan pada teori yang digunakan

selama penelitian berlangsung.

Tabel 4.8 Temuan Lapangan

No. Faktor Implementasi Temuan Lapangan

1 Komunikasi Implementasi Pergub dalam hal komunikasi

belum optimal terbukti dengan ditemukannya

amanat untuk memberikan pelatihan dan

sosialisasi belum dilakukan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

kepada sekolah inklusif yang ada.

2 Sumberdaya Sumberdaya yang dibutuhkan seperti staf yang

masih kurang dalam keahlian di bidang

pendidikan khusus, juga tenaga pendidik dengan

keahlian khusus di sekolah inklusif di Kota

Serang. wewenang yang belum mengerucut

sesuai kebutuhan pelaksanaan kebijakan serta

fasilitas fisik yang masih terbatas.

3 Disposisi Pengangkatan birokrat kurang tepat mengingat

bidang yang dibutuhkan memerlukan birokrat

dengan keahlian yang lebih spesifik serta

insentif tidak ada karena terbatasnya anggaran

4 Struktur Birokrasi SOP berguna sebagai standar kegiatan juga

belum tersedia pada teknis pelaksanaan

pendidikan inklusif sama halnya dengan

fragmentasi atau pembagian tanggungjawab

yang masih bersifat umum menyatu dengan

pendidikan umum lainnya. (Sumber: Peneliti, 2017)

146

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Gubernur

Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi pada Sekolah Inklusif di Kota Serang.

Analisis yang digunakan ialah Implementasi Kebijakan Publik menurut George

Edward III dalam Agustino (2006: 149) yang menilai keberhasilan implementasi

suatu kebijakan berdasarkan pada empat faktor terdiri dari Komunikasi,

Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Maka kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa implementasi Pergub

Banten tersebut di Kota Serang belum berjalan dengan optimal. Ketidakoptimalan

terjadi dalam diri pelaksana kebijakan yang masih memiliki kekurangan dalam

penyiapan segala teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan di

lapangan. Ketidakoptimalan tersebut juga terjadi dikarenakan belum adanya

pembidangan tersendiri yang khusus dibuat untuk mengatur tentang bagaimana

pelaksanaan amanat Pergub Banten tersebut di Kota Serang.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang dalam mengatasi permasalahan pendidikan inklusif baru hanya sebatas

membantu pembuatan Surat Keputusan (SK) pengesahan sekolah menjadi sekolah

inklusif yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Kota Serang. Upaya lainnya

mengadakan kerjasama antara sekolah inklusif negeri dengan yayasan yang

147

memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan memiliki Psikolog untuk melihat

kekurangan dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus di sekolah.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan

saran dari hasil penelitiannya agar dapat membantu dalam mengimplementasikan

kebijakan tentang Pendidikan Inklusif tersebut di Kota Serang. Maka saran

penelitian ini ialah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dirasa perlu untuk

memperkuat internal organisasi. Penguatan bisa dimulai dari

komunikasi dengan pembentukan bidang khusus yang mengatur tentang

pendidikan inklusif sehingga pembagian tugas akan semakin jelas dan

tegas. Komunikasi juga bisa dilakukan untuk memberikan sosialisasi serta

pembinaan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar lebih

terarah dalam menerapkan pendidikan inklusif.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga dirasa perlu untuk

menyediakan wadah atau sarana bagi siswa berkebutuhan khusus yang

memiliki potensi diluar akademik seperti Bakat istimewa (BI) dimana

siswa berkebutuhan khusus tersebut dapat pelatihan atau pengajaran

tentang bidang yang diminati oleh mereka. Kemudian melakukan

peningkatan mutu sumberdaya manusia dengan memperhatikan kualitas,

kuantitas serta kompetensi dari pelaksana kebijakan yang akan menempati

bidang pendidikan inklusif tersebut. Sumberdaya juga dibutuhkan oleh

148

pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seperti penyediaan Guru

Pembimbing Khusus (GPK) yang dimana penyediaan tersebut merupakan

tanggungjawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga perlu untuk

menyediakan fasilitas fisik dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana sekolah inklusif seperti alat peraga untuk membaca dan

menghitung, toilet dan tangga yang aman untuk siswa berkebutuhan

khusus. Selanjutnya dilakukan penegasan kembali tentang pembagian

tanggungjawab berdasarkan keahlian tentang pendidikan inklusif agar

kemudian para pelaksana di lapangan dapat lebih memahami tugas dan

fungsinya dalam mengimplementasikan Pergub Banten tersebut.

Kemudian pengadaan insentif untuk memberikan stimulus kepada

pelaksana bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama bersama pihak

swasta, NGO atau Partner Pemerintah dengan Pemerintah Kota Serang

untuk kemudian bersama-sama mewujudkan terlaksananya pendidikan

inklusif yang baik di Kota Serang.

Pemerintah Kota Serang bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang juga bisa mengajak masyarakat secara umum atau Lembaga Masyarakat

yang bergerak di bidang pendidikan untuk bersama mencari langkah terbaik

dalam upaya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang merata di Kota Serang.

Selain dari itu, pihak Swasta, NGO atau Rekanan Pemerintah juga bisa

bekerjasama membantu mewujudkan terlaksananya pendidikan inklusif di Kota

Serang.

149

Daftar Pustaka

Buku:

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

____________. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu

Politik Indonesia (AIPI)

Ainscow, M. y Tweddle, D. 2001. Mengembangkan peran otoritas pendidikan

Lokal Sehubungan dengan Prestasi dan Inklusi : Hambatan dan Peluang.

Cambridge

Aldjon, Dapa. Dkk. 2007. Manajemen Pendidikan Inklusif. Jakarta : Departemen

Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat

Ketenagaan.

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Bahasa Edisi Ke empat. Jakarta : Gramedia

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press

Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. Quantum Parenting : Kiat Sukses Mengasuh

Anak Secara Efektif dan Cerdas. Jogjakarta : Kata Hati

McMillan, J. H., & Schumacher, S. 2001. Research in education: A conceptual

introduction Edisi ke lima. New York : Longman

Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

O’Jones, Charles. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : Rajawali Pers

150

Parsons, Wayne. 2014. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis

Kebijakan. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group

Riyadi, Eko. 2012. Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya.

Yogyakarta : PUSHAM UII

Smith, J. David. 2006. Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua. Bandung : Nuansa

Stubbs, Sue. 2002. Inclusive Education. Oslo : The Atlas Alliance

Subarsono, AG. 2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R & D. Bandung :

Alfabeta .

________. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

Suyanto & Mudjito. AK. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusif. Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta :

Intermedia

Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media

Press

Dokumen:

Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke 4

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

151

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak

Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau

Bakat Istimewa


Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten

Banten Dalam Angka 2015

Serang Dalam Angka 2015

Sumber Lain:

Amirin, Tatang M. ditulis oleh: Admin. “Pengertian Sarana dan Prasarana

Pendidikan. Kamis 4 September 2014. Dikutip pada Jumat 16 Desember

2016.

http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/07/pengertian sarana-dan-

prasarana-pendidikan/.

Bantenekspose.com. Ditulis oleh: Admin. “Kepala SKh Se-Banten dan Sekolah

Inklusi Studi Banding ke Malaysia. Jumat 14 Oktober 2016. Dikutip pada

Minggu 18 Desember 2016.

http://www.bantenekspose.com/2016/10/kepala-skh-se-banten-dan-

sekolah.html

Radarbanten.co.id. Ditulis oleh: Dardiri, Fauzan. “Tidak Dikenal Masyarakat,

Foksi: Pendidikan Inklusi Dianaktirikan”. Kamis 19 November 2015.

Dikutip pada Minggu 18 Desember 2016.

http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/07/pengertian sarana-dan-prasarana-pendidikan/

http://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/07/pengertian sarana-dan-prasarana-pendidikan/

http://www.bantenekspose.com/2016/10/kepala-skh-se-banten-dan-sekolah.html

http://www.bantenekspose.com/2016/10/kepala-skh-se-banten-dan-sekolah.html

152

http://www.radarbanten.co.id/tidak-dikenal-masyarakat-foksi-pendidikan-

inklusi-dianaktirikan/

Republika.co.id. Ditulis oleh: Iqbal, Muhammad. “Perluas Pendidikan Inklusi”.

Pada Kamis 27 Oktober 2016. Dikutip pada Senin 14 November 2016.

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/27/ofowk6-

perluas-pendidikan-inklusi

Apriyani, Novita. 2012. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat

Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan studi kasus Universitas

Indonesia. Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Sulastri, Andi. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi

Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar.

http://www.radarbanten.co.id/tidak-dikenal-masyarakat-foksi-pendidikan-inklusi-dianaktirikan/

http://www.radarbanten.co.id/tidak-dikenal-masyarakat-foksi-pendidikan-inklusi-dianaktirikan/

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/27/ofowk6-perluas-pendidikan-inklusi

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/27/ofowk6-perluas-pendidikan-inklusi

153

LAMPIRAN

154

155

156

157

158

159

160

161

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

INKLUSIF DI PROVINSI BANTEN

(STUDI PADA SEKOLAH INKLUSIF DI KOTA SERANG)

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusun pedoman wawancara seperti di bawah ini:

Informan :

1. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan

Kota Serang

2. Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan TK/SD Dinas Pendidikan Kota

Serang

3. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana TK/SD Dinas

Pendidikan Kota Serang

4. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMP Dinas Pendidikan

Kota Serang

5. Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota

Serang

6. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP Dinas

Pendidikan Kota Serang

162

Pedoman Wawancara

1. Komunikasi

a. Bagaimanakah kondisi sekolah inklusif di Kota Serang saat ini?

b. Bagaimana Dinas Pendidikan yang merupakan implementor

kebijakan menerima dan menyerap kebijakan tentang

pendidikan inklusif di Kota Serang?

c. Sejauhmana Dinas Pendidikan memahami maksud dari

kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota Serang?

d. Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan menyalurkan informasi

tentang pendidikan inklusif kepada pihak sekolah di Kota

Serang?

e. Bagaimana langkah Dinas Pendidikan dalam melakukan

pembinaan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

f. Bagaimana konsistensi antara Dinas Pendidikan dengan pihak

sekolah di Kota Serang dalam memberikan informasi tentang

sekolah inklusif?

g. Bagaimana kemudian pihak instansi tetap menjaga informasi

yang telah diberikan kepada pihak sekolah agar terus

dijalankan?

2. Sumber Daya

a. Bagaimana dengan sumber daya manusia atau staf/pegawai

Dinas Pendidikan yang menjalankan kebijakan tentang sekolah

inklusif di Kota Serang?

163

b. Apakah staf/pegawai Dinas Pendidikan cukup dalam kuantitas

dan kualitas untuk mengimplementasikan kebijakan tentang

sekolah inklusif di Kota Serang?

c. Apakah informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan

tentang pendidikan inklusif sudah tepat dan dipahami oleh

implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Kota Serang?

d. Bagaimanakah kejelasan informasi tentang kepatuhan dari para

pelaksana kebijakan terhadap peraturan pemerintah yang telah

ditetapkan?

e. Bagaimana dengan kewenangan atau legitimasi dari pelaksana

kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dalam melaksanakan

kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

f. Bagaimana dengan ketersediaan fasilitas fisik yang dibutuhkan

dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif

di Kota Serang?

3. Disposisi

a. Bagaimanakah kemampuan dari Dinas Pendidikan pelaksana

kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang

sekolah inklusif di Kota Serang?

b. Bagaimana sikap para pelaksana kebijakan tentang sekolah

inklusif di Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan

tersebut?

164

c. Adakah hambatan yang timbul dari dalam diri pelaksana

kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

d. Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan

Dinas Pendidikan kepada staf/pegawai yang

mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif untuk

menstimulus staf/pegawai agar bekerja dengan baik?


a. Bagaimanakah dengan struktur birokrasi dari Dinas Pendidikan

dalam melaksanakan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota

Serang?

b. Bagaimanakah kerjasama antar staf/pegawai dalam

mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di

Kota Serang tersebut?

c. Adakah Standard Operating Prosedures (SOPs) dari Dinas

Pendidikan Kota Serang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan-

kegiatan setiap harinya yang berkenaan dengan kebijakan

tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

d. Bagaimanakah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-

kegiatan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan

tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

165





Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusun pedoman wawancara seperti di bawah ini:

Informan:

1. Guru Pembimbing Khusus di SD dan SMP Inklusif Negeri di Kota

Serang

2. Orang Tua/Wali Murid ABK di Sekolah Inklusif Negeri di Kota

Serang

3. Siswa SD/SMP penyandang disabilitas di Sekolah Inklusif di Kota

Serang

Pedoman Wawancara

1. Komunikasi

a. Bagaimana Guru Pembimbing Khusus/Orang tua/Wali murid

menerima informasi tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

b. Bagaimana kejelasan informasi yang disalurkan kepada pihak

sekolah untuk kemudian menerapkan sekolah inklusif?

c. Bagaimana dengan pelayanan, biaya dan kurikulum di sekolah


166

d. Apakah yang dirasa masih kurang dalam penerapan sekolah

dengan pendidikan inklusif di Kota Serang selama ini?

e. Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan tentang sekolah

inklusif di Kota serang?

2. Sumber Daya

a. Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Serang memberikan

pemahaman tentang sekolah inklusif?

b. Apakah Dinas Pendidikan Kota Serang dianggap

mampu/menguasai kebijakan Pergub Banten tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten di

wilayah Kota Serang?

c. Apakah informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan Kota

Serang mengenai teknis pelaksanaan pendidikan inklusif dapat

dipahami dengan jelas oleh Guru Pembimbing Khusus di

sekolah inklusif tersebut?

d. Bagaimana dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif?

3. Disposisi

a. Bagaimanakah penyerahan tanggungjawab untuk menjalankan

sekolah dengan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota

Serang terhadap pihak sekolah inklusif tersebut?

167

b. Bagaimana sikap pihak sekolah inklusif di Kota Serang dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut?

c. Adakah hambatan yang timbul dalam menjalankan sekolah


d. Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan

Dinas Pendidikan Kota Serang kepada pihak sekolah atau siswa

berkebutuhan khusus, atau pihak sekolah sendiri kepada Guru

Pembimbing Khusus agar semakin berprestasi dan untuk

memberikan stimulus agar pelaksanaan sekolah inklusif berjalan

lebih baik?


a. Bagaimanakah dengan struktur organisasi sekolah dalam

melaksanakan pendidikan inklusif di Kota Serang?

b. Bagaimana kerjasama antara pihak sekolah, Orang tua atau wali

murid dalam mendukung berjalannya sekolah dengan

pendidikan inklusif tersebut?

168





Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian maka disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini. Peneliti akan menjaga kerahasiaan informan dalam penelitian ini.

Informan Dimensi Pedoman Wawancara Kepala Seksi Kurikulum & Mutu Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang

Komunikasi 1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

Kepala Seksi Ketenagaan & Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Serang

Sumber daya 1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, infomasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga

169

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana & Prasarana SD Dinas Pendidikan Kota Serang

Disposisi 1. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan

2. Insentif atau menambah keuntungan, Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Kepala Seksi Kurikulum & Mutu Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang

Struktur Birokrasi

1. Penerapan Standar Operating Prosedures (SOPs) untuk memberikan standar kerja bagi para pelaksana kebijakan.

2. Fragmentasi, bagaimana upaya penyerahan tanggungjawab kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Kepala Seksi Ketenagaan & Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana & Prasarana SMP Dinas Pendidikan Kota Serang

Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Banten

170





Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian maka disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini. Peneliti akan menjaga kerahasiaan informan dalam penelitian ini.

Informan Dimensi Pedoman Wawancara Guru Pembimbing Khusus SDN Batok Bali Kota Serang

Komunikasi 1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

Orang tua Siswa Berkebutuhan Khusus SDN Batok Bali Kota Serang

Sumber daya 1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, infomasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga

171

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Siswa Berkebutuhan Khusus kelas 3 SDN Batok Bali Kota Serang

Disposisi 1. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan

2. Insentif atau menambah keuntungan, Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Guru Pembimbing Khusus SMPN 12 Kota Serang

Struktur Birokrasi

1. Penerapan Standar Operating Prosedures (SOPs) untuk memberikan standar kerja bagi para pelaksana kebijakan.

2. Fragmentasi, bagaimana upaya penyerahan tanggungjawab kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Orang tua Siswa Berkebutuhan Khusus SMPN 12 Kota Serang

Siswa Berkebutuhan Khusus kelas 2 SMPN 12 Kota Serang

146

MEMBER CHECK Nama : Ratu Susiati, S.Pd. Jabatan : Guru Pembimbing Khusus SDN Batok Bali Kota Serang Peneliti: Bagaimana Guru Pembimbing Khusus/Orang tua/Wali murid menerima

informasi tentang sekolah inklusif di Kota Serang? Narasumber: dari pihak Dinas Pendidikan Kota untuk mengadakan sosialisasi

tidak ada. Kalau ada paling ada pelatihan dari pusat di Bandung tahun 2008. Pertama kali inklusif berjalan di SDN Batok Bali itu tahun 2004.

Peneliti: Bagaimana kejelasan informasi yang disalurkan kepada pihak sekolah untuk kemudian menerapkan sekolah inklusif?

Narasumber: sekolah inklusif lebih sering dapat sosialisasi dari Balai (BPPK Provinsi Banten) atau dari Dinas Pendidikan Provinsi, jadi disitu diajarin jadi guru buat anak berkebutuhan khusus gimana.

Peneliti: Bagaimana dengan pelayanan, biaya dan kurikulum di sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: pelayanan sama, hanya paling yang berbeda perlakuannya aja, butuh perhatian khusus ke abk dan kalau untuk bantuan biaya itu tidak ada dari Dinas Pendidikan Kota Serang untuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum juga kita seperti biasa aja, tidak ada kurikulum khusus inklusif semua sama.

Peneliti: Apakah yang dirasa masih kurang dalam penerapan sekolah dengan pendidikan inklusif di Kota Serang selama ini?

Narasumber: kekurangan tenaga pengajar, kalau ada guru pendamping mah kita bisa kebantu. Karena kita kan tetap aja background nya guru biasa jadi ilmunya ya sebisanya kita aja ngedidik anaknya. Bantuan fisik juga seperti alat peraga buat belajar, itu guru-guru disini buat sendiri, kalau bisa mah kita mau dibantu.

Peneliti: Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: kalau untuk bantuan ada mau minta, tapi tidak pernah sampai buat gimana-gimana surat, proposal tidak pernah. Memang bantuan untuk anak berkebutuhan khusus ada dipisahkan, tetapi tidak merata. Misal di SDN Batok Bali ada 30 abk, tapi yang dapat hanya 10 anak. Jadi, diubah sendiri, uangnya digabung lalu misal dibelikan buku sesuai jumlah abk nya biar rata semua. Dulu juga ada anak tapi udah lulus, namanya itu Elsa, dia bisa ikut lomba seni menari di Cipocok dan sempat masuk media lokal seperti Banten TV. Lamban belajar, jadi akademik tertinggal dari teman lain tapi bisa baca tulis, mental juga beda sama temannya yang lain itu Elsa lulusan tahun 2010 dari sini. Kan ada anak yang punya prestasi baik dari seni, ini si harapannya bisa diperhatikan supaya dia juga jadi lebih maju dan percaya diri juga kalau ada bantuan.

147

Peneliti: Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Serang memberikan pemahaman tentang sekolah inklusif?

Narasumber: tidak ada, adapun dari Balai (BPPK Provinsi Banten) seperti sosialisasi sekolah inklusif.

Peneliti: Apakah Dinas Pendidikan Kota Serang dianggap mampu/menguasai kebijakan Pergub Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten di wilayah Kota Serang?

Narasumber: mungkin ya, kurang tau juga. Ya selama ini kan paling minta bantuan yang fisik aja, tidak ada obrolan apa-apa tentang sekolah inklusif, paling teknis persuratan aja untuk SK sekolah inklusif.

Peneliti: Apakah informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan Kota Serang mengenai teknis pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dipahami dengan jelas oleh Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif tersebut?

Narasumber: karena dapat sosialisasi atau workshop dari Balai (BPPK Provinsi Banten) dan Pusat, ya kita paham diajarin kan pendidikan inklusif.

Peneliti: Bagaimana dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif?

Narasumber: ada bantuan minta keamanan pagar dibuatin, alhamdulillah dibikinin dikasih pagar dari Dinas Pendidikan Kota Serang

Peneliti: Bagaimanakah penyerahan tanggungjawab untuk menjalankan sekolah dengan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota Serang terhadap pihak sekolah inklusif tersebut?

Narasumber: tidak ada paling hanya pembuatan SK sekolah inklusif saja. Peneliti: Bagaimanakah sikap pihak sekolah inklusif di Kota Serang dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut? Narasumber: kalau ibu pribadi tidak merasa ada hambatan, ya kadang melihat

anak ini juga perasaan kasihan juga anak ini. Memang pengajarannya harus berbeda, seperti lebih pakai perhatian, kasih sayang. Itu tergantung pengajarnya masing-masing aja. Ibu sendiri senang-senang aja namanya juga guru.

Peneliti: Adakah hambatan yang timbul dalam menjalankan sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: hambatan paling ya kurang tenaga pengajar aja. Ada juga kekurangan seperti kerjasama MoU dengan Yayasan Anak Mandiri (YAM), jadi guru pendamping dari YAM bertukar ngajar disini beberapa waktu. Jadi berharapnya sih ada guru pendamping yang ngerti inklusif.

Peneliti: Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Serang kepada pihak sekolah atau siswa berkebutuhan khusus, atau pihak sekolah sendiri kepada Guru Pembimbing Khusus agar semakin berprestasi dan untuk

148

149

MEMBER CHECK

Nama : Miftahul Jannah

Jabatan : Orang tua Siswa Berkebutuhan Khusus di SDN Batok Bali Kota Serang

Peneliti: Bagaimana Guru Pembimbing Khusus/Orang tua/ Wali murid menerima informasi tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: saya namanya orang tua, itu kan memang terlihat ini anak beda dari kakak nya juga beda. Ya tapi saya lihatnya kan karena memang kalau secara fisik Zaki juga normal, saya ya masukin ke sini (SDN Batok Bali) karena memang dekat dari rumah.


Narasumber: pelayanan baik ya, guru-gurunya juga ramah baik, temannya juga semuanya baik.


Narasumber: kurangnya paling sarana-prasarananya aja.


Narasumber: kalau ada kebijakan begitu, ya senang anak pasti jadi lebih diperhatiin jadi dia nanti bisa lebih berkembang sesuai bakat dia. Karena Zaki inikan masalahnya pendiam, gak mau bergaul, tertutup banget jadi apa-apa dia sukanya nulis. Buat gambar-gambar bisa, buat teka-teki, buat peta harta karun, buat pidato, buku cerita terus nanti ditempel didinding rumah, biar ada perasaan bangga nanti dari dianya. Kan senang juga kan kalau dianya senang. Jadi kalau bisa si ditambahin kegiatan untuk membangun kreatifitas anak khususnya untuk yang bermasalah seperti Zaki ini.


Narasumber: kalau sarana prasarana mah cukup lah mba, ya namanya juga sekolah negeri. Kipas juga ada di kelas, cuma ini nih pagarnya bahaya terlalu terbuka. Ini kan SD isinya anak-anak semua, ya takut ada yang main-main keluar gak keliatan kan. Kantinnya juga itu cuma kayu begitu aja, jadi kasian anak-anaknya kurang bersih.

150

151

MEMBER CHECK Nama : Muthoyanah Jabatan : Guru Pembimbing Khusus SMPN 12 Kota Serang Peneliti: Bagaimana Guru Pembimbing Khusus/Orang tua/ Wali murid menerima

informasi tentang sekolah inklusif di Kota Serang? Narasumber: kita ini kan awal mula dari lapangan, jadi ada yang tau tentang

sekolah inklusif terus juga memang ada siswa berkebutuhan khusus, makanya Kepala Sekolah mencanangkan untuk jadi sekolah inklusif. Itu kita langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi memang awal melihat ada siswa yang berbeda dan setelah diselidiki ternyata inklusif, kemudian kita pikir juga gak mungkin kita tolak, jadilah kemudian sekolah inklusif.

Peneliti: Bagaimana kejelasan informasi yang disalurkan kepada pihak sekolah untuk kemudian menerapkan sekolah inklusif?

Narasumber: karena awalnya memang dari kita nya sendiri, jadi gimana-gimana pelaksanaannya kita ya cari tau sendiri aja, baca-baca inklusif itu bagaimana si? Jadi awal mula informasi kita cari sendiri.


Narasumber: pelayanan ada toilet kita baru diperbaiki dari Dinas Pendidikan Kota Serang, tetapi ya sebatas umum aja. Bukan toilet yang khusus untuk anak inklusif, ya mungkin juga karena tidak ada anak berkebutuhan khusus yang secara fisik ya sampai parah, makanya toilet nya juga umum aja. Biaya semua sama, paling kalau anak berkebutuhan khusus memang sebetulnya butuh lebih biayanya karena mereka kan ada ikut di tes sama psikolog, itu kita kerjasama MoU dengan Yayasan Anak Mandiri (YAM) untuk dilakukan assessment tentang anak ini menyandang disabilitas apa, jadi kalau sudah tau nanti kita bisa berikan pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan si anak. Tapi ya tetap butuh uang untuk tes itu, beberapa tahun lalu si orang tua abk mau terbuka membayar sendiri biayanya, kita yang fasilitasi itu tahun 2008/2009. Tapi ini sekarang kita gak adakan tes karena gimana, orang tua nya sendiri gak tau kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Cuek aja, kita juga kan gak bisa maksa.


Narasumber: kekurangannya guru, kita belum ada guru khusus yang punya latar belakang sebagai pengajar siswa inklusif. Kalau bisa mah mau minta ke Dinas biar lebih enak.


152

Narasumber: guru pembimbing khusus itu yang utama, kalau tes anaknya itu kan kita coba buat pahamin sendiri dengan bantuan dari YAM juga, jadi ya masih bisa ditangani walau hanya sekadar aja.

Peneliti: Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Serang memberikan pemahaman tentang sekolah inklusif?

Narasumber: kurang tau ya, paling kalau Dinas Pendidikan Kota itu kita cuma minta dibuatkan SK sekolah inklusif biar disahkan sama Walikota. Kalau sosialisasi, workshop dari Dinas Pendidikan Kota itu belum ada.

Peneliti: Apakah Dinas Pendidikan Kota Serang dianggap mampu/menguasai kebijakan Pergub Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten di wilayah Kota Serang?

Narasumber: gak tau juga, karena biasanya sama Provinsi aja, Balai (BPPK Provinsi Banten) jadi kurang tau Dinas Pendidikan Kota Serang bagaimananya.

Peneliti: Apakah informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan Kota Serang mengenai teknis pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dipahami dengan jelas oleh Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif tersebut?

Narasumber: kan belum ada, belum pernah ada jadi gak tau juga. Kalau setuju Dinas Pendidikan Kota setuju ada sekolah regular yang mau menampung anak berkebutuhan khusus. Tapi saya taunya baru sebatas itu aja.


Narasumber: sarana sudah lumayanlah ada, toilet juga sudah pernah dibenerin kan tapi ya gitu biasa namanya barang abis dipakai, paling pintunya pada rusak gitu aja.

Peneliti: Bagaimanakah penyerahan tanggungjawab untuk menjalankan sekolah dengan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota Serang terhadap pihak sekolah inklusif tersebut?

Narasumber: kalau Dinas Pendidikan Kota Serang kan setuju aja malah mendukung, menjembatani dengan Pemkot.

Peneliti: Bagaimanakah sikap pihak sekolah inklusif di Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Narasumber: kalau kita namanya guru, melihat ada anak begitu kan miris juga gitu, kasihan kalau dibiarin, jadi ya dididik aja mau bisa gak bisa, lamban karena kelulusan itu kan diserahkan ke sekolah, mereka yang penting bisa baca nulis aja itu udah bagus itu udah bisa lulus. Ada juga yang berprestasi tapi sudah lulus, prestasinya bukan akademik tapi di lomba-lomba itu juara terus. Namanya Retno, perempuan lulus nya sekitar 2 tahun lalu, itu dia pernah ikut kejuaraan tingkat nasional dan menang.

153

Peneliti: Adakah hambatan yang timbul dalam menjalankan sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: hambatan paling ya kalau ada wali murid yang gak mau kerjasama, kesulitan juga kita mau digimanakan anaknya padahal anaknya berkebutuhan khusus. Kalau yang mengerti enak di kitanya, tapi kan yang engga juga banyak. Sama kurikulum, harusnya kan kita pakai kurikulum yang terintegrasi. Yang anak berkebutuhan khusus berbeda tapi memang disesuaikan untuk di sekolah inklusif. Selama ini masih pakai kurikulum regular biasa.

Peneliti: Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Serang kepada pihak sekolah atau siswa berkebutuhan khusus, atau pihak sekolah sendiri kepada Guru Pembimbing Khusus agar semakin berprestasi dan untuk memberikan stimulus agar pelaksanaan sekolah inklusif berjalan lebih baik?

Narasumber: gak ada, paling ada juga anak dapet bantuan dari Provinsi itu BOP tapi tahun 2015, sekarang gak tau belum ada kabar. Guru yang inklusif juga ada 5 orang dapat tunjangan dari Provinsi juga Dinas Pendidikan tahun 2016, sekarang juga gak tau ada atau engga.

Peneliti: Bagaimanakah dengan struktur organisasi sekolah inklusif dalam melaksanakan pendidikan inklusif tersebut?

Narasumber: ada yang berubah sedikit, jadi yang tadinya guru pengajar biasa sekarang ngejabat juga jadi guru inklusif. Itu kalau ada pelatihan apa-apa dari pusat atau provinsi itu mereka yang berangkat. Ada 5 orang, dari bagian kurikulum satu orang, guru pelajaran PKN, guru BK, guru pelajaran MTK dan guru pelajaran Agama Islam.

154

146

MEMBER CHECK

Nama : Nani Sumarni, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Peneliti: Bagaimana kondisi sekolah inklusif di Kota Serang saat ini?

Narasumber: kondisi sekolah inklusif itu sendiri di Kota Serang khususnya SD, sudah ada sekolah negeri yang melayani inklusif. Kota Serang sendiri sudah punya empat sekolah dasar yang menjalankan inklusif, itu ada SDN Batok Bali Kota Serang, SDN 21 Kota Serang, SDN Karang Tumaritis Kota Serang dan satu lagi swasta itu SDS Peradaban Kota Serang. untuk kurikulumnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK. Misalnya kita lihat dari kelemahan dia (ABK), misal dari cara bicara, belajar kurang konsen atau hyperaktif. Kurikulum akan menyesuaikan dengan hambatan ABK. Seperti akan disisipkan tambahan belajar di luar waktu belajar pada umumnya, atau mungkin juga disisipkan perhatian yang penuh.

Peneliti: Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan implementor kebijakan menerima dan menyerap kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota Serang?

Narasumber: implementasi di lapangan inklusif tetap dipertahankan, hanya di masyarakat kita juga sudah memahami kalau anaknya berbeda seperti berkebutuhan khusus, orang tua juga menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif, atau SLB/SKh di Kota Serang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga sudah mengusulkan untuk mengadakan workshop atau pelatihan khusus untuk sekolah yang menyelenggarakan inklusif, tetapi karena terkendala anggaran jadi masih dipegang oleh Provinsi.

Peneliti: Sejauhmana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memahami maksud dari kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota Serang?

Narasumber: untuk sekolah inklusif sendiri, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sudah menjalankan dan mengikuti prosedur dan memberikan jalan juga bagi sekolah yang memang mau menjalankan pendidikan inklusif. Jadi untuk pemahaman, kami bertindak sesuai prosedur karena ya tidak bisa asal juga, selain ada prosedur yang harus ditempuh.

Peneliti: Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan informasi tentang pendidikan inklusif kepada pihak sekolah di Kota Serang?

Narasumber: seperti yang sudah disampaikan, bahwa kegiatan kita ini kan terbatas pada anggaran, jadi biasanya kita memfasilitasi dan menjadi jembatan antara provinsi dengan sekolah-sekolah di Kota Serang untuk memberikan workshop yang di dalamnya membahas tentang penerapan sekolah inklusif.

Peneliti: Bagaimana langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pembinaan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

147

Narasumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri juga berupaya untuk lebih baik dalam melakukan pembinaan, tapi sebatas kemampuannya juga. Tapi kita sudah ada niatan untuk memberikan pembinaan melalui kegiatan workshop agar guru-guru juga bisa lebih paham dalam menjalankan pendidikan inklusif. Jadi selama ini sebatas provinsi saja yang menjalankan, kita hanya menjembatani.

Peneliti: Bagaimana konsistensi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak sekolah di Kota Serang dalam memberikan informasi tentang sekolah inklusif?

Narasumber: kami terus menjaga komunikasi dan menerima segala bentuk saran dan masukan, jadi biasanya sekolah-sekolah itu kan buat laporan bulanan, di dalam laporan tersebut biasanya pihak sekolah menyampaikan apa kekurangan yang dihadapi, nanti setelah tau kita akan bantu semampunya, itu ada laporan seperti itu setiap bulan ke UPT (unit pelayanan terpadu) masing-masing.

Peneliti: Bagaimana kemudian pihak instansi tetap menjaga informasi yang telah diberikan kepada pihak sekolah agar terus dijalankan?

Narasumber: penerapan sekolah inklusif itu kan bagaimana pihak sekolahnya, apakah merasa mampu untuk menerapkan? Kemudian dilihat juga dari siswanya, kalau ada siswa berkebutuhan khusus, pasti akan otomatis menjalankan sekolah dengan pendidikan inklusif. Jadi dijalankan atau tidaknya itu kondisional di lapangan bagaimana.

Peneliti: Bagaimana dengan sumber daya manusia atau staf/pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjalankan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: kalau untuk staf khusus tidak ada, biasanya dilihat dari seandainya ada dari kementerian atau provinsi untuk mengadakan workshop, staf sendiri hanya membuat surat tugas untuk kegiatan pelatihan. Tapi kalau untuk pendataan, mereka (pihak sekolah) membuat laporan data tiap bulan ke UPT (unit Pelayanan Terpadu) baru diberikan ke kita.

Peneliti: Apakah staf/pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup dalam kuantitas dan kualitas untuk mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: karena kita memang belum ada tim atau bidang khusus yang menangani tentang sekolah inklusif, jadi staf/pegawai yang bertugas mengawasi tentang pelaksanaannya di lapangan itu dari staf/pegawai sesuai bidangnya masing-masing, seperti kurikulum, nanti staf/pegawai dari kurikulum yang memantau ke lapangan, tidak jarang juga menjelang Ujian Sekolah biasanya Kasi langsung yang memantau ke sekolah-sekolah. Tidak ada staf/pegawai khusus untuk mengawasi sekolah inklusif.

Peneliti: Apakah informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan tentang pendidikan inklusif sudah tepat dan dipahami oleh implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang?

148

Narasumber: dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sebenarnya belum ada bagian khusus yang melayani tentang sekolah inklusif, jadi mulai dari tata cara pelaksanannya masih diperlakukan sama seperti sekolah lain pada umumnya. Hanya pelaporan dari sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif tersebut yang berbeda karena yang dijalaninya pun berbeda. Kalau sampai pelaksanannya itu sama saja. Belum ada pembeda antara sekolah inklusif dengan sekolah umumnya.

Peneliti: Bagaimanakah kejelasan informasi tentang kepatuhan dari para pelaksana kebijakan terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan?

Narasumber: kami menjalankan tugas sesuai prosedur, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, itu tadi, karena memang belum ada bagian khusus yang mengatur tentang sekolah inklusif, maka staf/pegawai di lapangan bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ketika missal diminta membuat surat, mengedarkannya atau mengawasi pelaksanaan ujian itu semua sesuai prosedur.

Peneliti: Bagaimana dengan kewenangan dan legitimasi dari pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: staf/pegawai semua bekerja sesuai dengan aturan, jadi ya sesuai perintah aja, ketika harus buat laporan, buat surat semua dikerjakan, kan sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi, untuk pembagian tugas itu masing-masing sudah ada wilayahnya sendiri mengerjakan apa dan apa.

Peneliti: Bagaimana dengan ketersediaan fasilitas fisik yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: fasilitas sementara ini sama seperti sekolah-sekolah lain, hanya yang berbeda dari pelayanan saja dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) gak ada, gak ada kebutuhan khusus untuk menjalankan kebijakan tentang sekolah inklusif, karena pelaksanaannya semua diserahkan ke sekolah masing-masing, maka Dinas Pendidikan hanya mengikuti prosedur yang sudah ada.

Peneliti: Bagaimanakah kemampuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan bidang masing-masing sekolah sama.

Peneliti: Bagaimana sikap para pelaksana kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Narasumber: semua menjalankan tugasnya masing-masing, berjalan normal seperti biasa. Menyediakan surat-menyurat, melakukan pengawasan, menyiapkan ujian sekolah semua pelaksana bersikap sesuai dengan kebutuhan.

Peneliti: Adakah hambatan yang timbul dari dalam diri pelaksana kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

149

Narasumber: ya paling utama masalah anggaran, karena terbatas jadi kami belum bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah inklusif jadi sebatas memantau dan membina kalau ada kerjasama antara sekolah inklusif negeri dengan yang swasta jadi saling silang. Pelaksana sendiri semua bekerja sesuai prosedur, sesuai aturan semua.

Peneliti: Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada staf/pegawai yang mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif untuk menstimulus staf/pegawai agar bekerja dengan baik?

Narasumber: tidak ada, tidak ada insentif tertentu untuk pegawai karena untuk menjalankan program saja anggarannya kan kurang, jadi buat pegawai juga pasti gak ada.

Peneliti: Bagaimanakah dengan struktur birokrasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan struktur organisasinya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, seksi-seksi. Karena memang kan belum ada bidang khusus yang mengatur tentang sekolah inklusif.

Peneliti: Bagaimanakah kerjasama antar staf/pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang tersebut?

Narasumber: kerjasama baik, hubungan antara atasan dan staf di bawahnya juga terjalin baik, tidak ada kekakuan, antar staf pun juga ya baik-baik saja.

Peneliti: Adakah Standar Operating Prosedure (SOPs) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan setiap harinnya yang berkenaan dengan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: tidak ada, belum ada, tapi ya kami juga berharap semoga bisa mempunyai tupoksi khusus agar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi.

Peneliti: Bagaimanakah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: tanggungjawab semua ada bagiannya masing-masing, jadi ya sesuai tupoksi.

150

MEMBER CHECK

Nama : Diah Patriasih, S.Pd., MM.

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang


Narasumber: keadaannya berjalan, seperti biasanya tapi ada inklusif yang dibawah Dinas Pendidikan kota, ada yang dibawah Dinas Pendidikan provinsi seperti SLB. Kota Serang ada SDN Batok Bali, berjalan inklusifnya.


Narasumber: kita melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada, karena tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang inklusif, jadi semua sama.


Narasumber: iya, kami ngikuti arahan dan acuan, mereka diperlakukan sama dengan yang normal, tetapi dalam evaluasi baru nanti ada perbedaan. Penilaian berjalan normal, seperti biasanya. kita langsung yang memantau ke lapangan, kan biasanya ada edaran untuk itu, dalam ujian juga kan ada perbedaan.


Narasumber: kalau kita rapat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kan ada jenjang, ibu sebutkan itu kan ada kepala bidang, jenjang kedua ada kepala seksi masing-masing, biasanya kami informasikan ke UPT (unit pelayanan terpadu), jadi nanti dari UPT itu disebar lagi ke sekolah-sekolah inklusif. Tetapi kami juga memantau.


Narasumber: ada seperti tahun 2015 itu terakhir kami memberikan pembinaan untuk UN, langsung ke sekolah inklusif. Karena kan untuk UN kan ada pembinaan khusus ke guru-gurunya untuk pelaksanaannya bagaimana.


Narasumber: nah tadi yang kami melakukan pemantauan, disitu teknis pemantauannya kita mengawal, kita memberikan informasi yang sudah kita sampaikan ke UPT sebelumnya, biar lebih jelas. Kita sampaikan langsung biasanya ya dibarengi dengan pembinaan itu.

151


Narasumber: ya itu tadi, kita melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah inklusif.


Narasumber: kita ada yang memantau karena kita kan ada pengawas teknis di lapangan, ini yang bertugas memantau bagaimana sistem penilaian untuk siswa-siswa biasanya setelah ujian karena memang yang menilai itu kan pihak sekolah, jadi kita yang mengawasinya.


Narasumber: pengawas teknis iya dari dindik, kita tugaskan untuk membina guru di lapangan bagaimana menghadapi hal yang demikian, secara kualitas ya bisa mereka mengawasi, karena kalau tidak ada ilmunya tidak akan bisa menjadi pengawas.


Narasumber: iya itu seperti tim pengawas kan memang ada ilmu baru kemudian bisa menjadi pengawas, jadi ya tidak ada pelatihan khusus, karena itu kan memang normatif, biasa. Hanya kita kan dengan adanya pergub tentang sekolah inklusif tidak ada perbedaan antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Kecuali memang yang luar biasa


Narasumber: pelaksana itu semua bekerja sesuai prosedur, jadi jelas semua sudah tau tugasnya masing-masing, itu sudah ada bagian-bagiannya.


Narasumber: semua berjalan normal, ketika ada tugas harus buat apa misalnya, semua langsung kerja sesuai bagiannya.


Narasumber: ketersediaan semua sama, sesuai aturan sama pada umumnya.


152

Narasumber: ini kan karena tidak ada bagian khusus yang mengatur tentang inklusif, jadi kemampuannya semua ya sesuai dengan kebutuhan dari bidang masing-masing.


Narasumber: sikapnya semua berjalan, bekerja semua baik melakasanakan tugasnya.


Narasumber: tidak ada, karena sebelum itu kita sudah melaksanakan. Pergub kan hanya menegaskan saja kalau anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah umum.


Narasumber: karena kan kebanyakan magang, tidak ada. Karena itu mah sudah include dalam tugas dinas. Pokoknya dalam jam kerja memakai baju dinas dari pagi sampai jam tugas mereka itu kan memang tugas dinas.


Narasumber: engga, dari pantauan ibu sudah pas lah, mereka sudah paham tugasnya apa, garapannya apa, sudah masing-masing mereka paham


Narasumber: komunikatif


Narasumber: jelas, prosedur jelas. Tapi tidak ada yang khusus sekolah inklusif. Semua disamakan.


Narasumber: semua sesuai prosedur, tidak ada yang khusus semua aturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan umum saja.

153

MEMBER CHECK

Nama : Dedi Supriadi, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang


Narasumber: saya kurang tau kalau masalah inklusifnya ya, inklusif yang saya tau itu dulu SDN 3, tidak tau kalau sekarang karena saya bukan bagian itu.


Narasumber: arahan itu mungkin ada ya, karena kita kembali ke tupoksi, kalau saya lebih cenderung ke model akreditasi sekolah, sarana prasarana, saya tau tapi tidak mendalam.


Narasumber: saya kurang tau karena biasa mengurusi tentang sarana prasarananya saja


Narasumber: saya sebenernya hanya mengurusi kelembagaan aja, sarana dan prasarana aja, kalau verifikasi sekolah itu baru ke saya. Inklusif sendiri saya gak tau menau bagaimana pelaksanaannya. Mungkin ada di seksi kurikulum yang tau jawabannya. Saya sebatas sarana prasarana aja.


Narasumber: -tidak ada jawaban-







154






Narasumber: informasi jelas, kita kan sesuai tupoksi aja berjalannya.




Narasumber: paling kalau bantuan ke sekolahnya sendiri seperti di SDN Batok Bali Kota Serang kemarin itu dari segi keamanan, pintu pagar itu kita perbaiki, ruang baca juga sudah diperbaiki.










155








156

MEMBER CHECK

Nama : Sartinah, S.Pd.

Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang


Narasumber: kalau di SMP Kota Serang sudah ada 3 sekolah yang melaksanakan sekolah inklusif, 2 negeri SMPN 12 dan SMPN 19, dan 1 swasta di SMP Peradaban. Beberapa bulan lalu kita juga ada MoU dengan Provinsi tentang penerapan sekolah inklusif. Kalau di Kota Serang inklusif nya lebih kepada keterlambatan belajar.

Peneliti: Bagaimana Dinas Pendidikan yang merupakan implementor kebijakan menerima dan menyerap kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota Serang?

Narasumber: kita tidak menginklusifkan, kalau silabus kurikulum juga sekolah yang buat, jadi sekolah akan menyesuaikan dengan siswa yang inklusif tersebut. Kita lebih kepada metode pembelajaran jadi bagaimana guru mengakomodir siswa yang inklusif dengan yang umum karena kelas kan akan dicampur ya.

Peneliti: Sejauhmana Dinas Pendidikan memahami maksud dari kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota Serang?

Narasumber: kita sebatas membantu sekolah untuk bisa menerapkan sekolah inklusif.

Peneliti: Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan menyalurkan informasi tentang pendidikan inklusif kepada pihak sekolah di Kota Serang?

Narasumber: jadi biasa sekolah yang mengajukan untuk menyelenggarakan inklusif, kita meng-SK-kannya saja, jadi kesanggupan sesuai sekolah masing-masing.

Peneliti: Bagaimana langkah Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: belum ada yang sampai seperti itu, kita juga memang mungkin itu jadi diingatkan ya, memang harusnya ada seperti itu gitu untuk yang inklusif. Tapi mungkin karena sedikitnya peserta juga jadi tidak terlalu diinikan.

Peneliti: Bagaimana konsistensi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah di Kota Serang dalam memberikan informasi tentang sekolah inklusif?

Narasumber: kalau kita dari Dinas Pendidikan sudah ada meng-SK-kan sekolah penyelenggara inklusif itu, jadi sekolah mengusulkan sambal kita kroscek juga.


Narasumber: paling krosceknya dari ujian nasional, inklusif nya seperti apa, misal ada yang cacat fisik nanti kita ajukan ke Provinsi untuk menyiapkan soal khusus dan sebagainya.

157

Peneliti: Bagaimana dengan sumber daya manusia atau staf/pegawai Dinas Pendidikan yang menjalankan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: belum ada tim khusus

Peneliti: Apakah staf/pegawai Dinas Pendidikan cukup dalam kuantitas dan kualitas untuk mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: karena umum ya, paling sesuai seksi masing-masing ya memantau langsung ke sekolah inklusif, tapi mungkin harusnya juga ada pengawas atau tim khusus.

Peneliti: Apakah informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan tentang pendidikan inklusif sudah tepat dan dipahami oleh implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Kota Serang?

Narasumber: sesuai prosedur aja jadi belum ada yang khusus.


Narasumber: jelas, semua mengikuti aturan umum yang ada.

Peneliti: Bagaimana dengan kewenangan dan legitimasi dari pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: sama saja, mengikut pada aturan semua.


Narasumber: belum ada si sampai butuh keperluan tertentu, belum ada.

Peneliti: Bagaimanakah kemampuan dari Dinas Pendidikan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: kemampuannya sudah sesuai, mengikuti tupoksinya saja.


Narasumber: pelaksana juga baik, sesuai protokol.


Narasumber: tidak ada

Peneliti: Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan Dinas Pendidikan kepada staf/pegawai yang mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif untuk menstimulus staf/pegawai agar bekerja dengan baik?

Narasumber: tidak ada

Peneliti: Bagaimanakah dengan struktur birokrasi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

158

Narasumber: strukturnya sama saja, tidak ada yang berbeda


Narasumber: kerjasama baik, bekerja semua sesuai tugas.

Peneliti: Adakah Standar Operating Prosedure (SOPs) dari Dinas Pendidikan Kota Serang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan setiap harinnya yang berkenaan dengan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Narasumber: tidak, belum ada prosedur khusus.


Narasumber: ya itu sesuai tugasnya masing-masing saja, ada tugas ya itu tanggungjawab masing-masing pegawai.

159

MEMBER CHECK

Nama : Herlina, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kota Serang


Narasumber: sementara ini sudah ada 3 sekolah inklusif, SMPN 12, SMPN 19 satu lagi SMPS Peradaban.


Narasumber: kita juga awalnya belum tau, setelah ada laporan sekolah kalau ada anak inklusif, baru kita tau.


Narasumber: nah kasus anak-anak ini kan beda-beda, ada yang akademiknya kurang sekali tapi ternyata berprestasi di olahraga, nah itu masih kita pertimbangkan untuk ujian dan sebagainya, jadi tidak dikeluarkan tapi tetap dibina.


Narasumber: karena kita juga tau dari sekolah, ya mengikuti saja kalau ada laporan.


Narasumber: engga, belum ada karena sekolahnya kan juga baru tiga. Jadi engga ada.


Narasumber: kalau upaya dari Dinas Pendidikan silakan dilanjutkan inklusif ya, karena kita kan tidak tau ya. Kemarin juga ada SK nya baru turun dari Pak Walikota. Mungkin juga ada dari Dinas, kan saya baru ya. Dari Dinas diajukan ke Pemkot SK nya baru jadi inklusif.


Narasumber: itu kan bagaimana sekolahnya saja, kalau ada siswa berkebutuhan khusus ya dijalankan pendidikan inklusif.


Narasumber: umum aja

160


Narasumber: ya cukup, biasa saja bekerja sesuai tugas.


Narasumber: paham semua, masih sama pelaksanaannya dengan umum.


Narasumber: mengikut prosedur umum biasanya.


Narasumber: kewenangan sesuai dengan tugas masing-masing.


Narasumber: tidak ada kebutuhan fisik tertentu.


Narasumber: kemampuan bagaimana bidangnya masing-masing.


Narasumber: semua bekerja sesuai prosedur.


Narasumber: tidak ada.




Narasumber: struktur birokrasi umum saja, bagaimana Dinas Pendidikan.


161

Narasumber: kerjasama baik.


Narasumber: tidak ada SOP khusus untuk inklusif.


Narasumber: tanggungjawabnya semua pegawai kami bekerja bagaimana protokol saja. Ada perintah untuk memantau ke sekolah atau buat surat dan sebagainya pasti semua langsung dikerjakan karena memang sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau khusus mengurusi inklusif aja, itu belum ada bagian khususnya.

162

MEMBER CHECK

Nama : Raden Rahmat Saleh, S.Pd.

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang


Narasumber: yang saya tau pada saya waktu kurikulum, di Kota Serang itu ada 3, SMPN 19, SMPN 6 dan SMPN 12.


Narasumber: kegiatan inklusif itu setau saya mereka mendapat bantuan nasional, bimtek inklusif, alat tapi saya tidak tau persis. Kenapa tidak tau, ini juga sebagai catatan kalau ada bantuan, termasuk pusat pun tidak tau. Tau-tau nya mau ada monitoring, monitoring apa? Ternyata inklusif ada bantuan. Itu.


Narasumber: inklusif itu sampai detik ini, itu kan masih kewenangannya Provinsi termasuk SLB, jadi kalau 3 SMP itu hanya diberikan tugas, begini, artinya 3 sekolah ini menyediakan kelas inklusif jadi anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah umum ini.


Narasumber: sebenarnya itu kita juga bingung ya, kadang Provinsi bertindak tanpa memberitau kita di Kota.


Narasumber: ini dilema juga, kadang para orang tua juga gak terima anaknya dibilang anak inklusif. Jadi orang tua sendiri gak paham, dianggapnya inklusif anak yang cacat saja, padahal hyperaktif juga termasuk inklusif.


Narasumber: nah timbul pertanyaan, namanya kewenangan, pertanyaan misal ada sekolah dengan anak berkebutuhan khusus 5, ada tidak guru yang diangkat khusus untuk inklusif? Kan tidak ada. Ini kan kewenangan punya provinsi, andailah kewenangan diserahkan ke Kabupaten/Kota, baru kita usahakan memberikan guru khusus.


163

Narasumber: kita tetap menjalankan inklusif, karena di undang-undang pendidikan nasional disebutkan tidak ada perbedaan, Cuma kata saya juga banci, kebiasaan bikin regulasi tapi dibawahnya belum dikondisikan. Regulasi ada, yang dibawahnya belum dikondisikan, jadi geger. Berjalannya belum tepat, nanti evaluasi lagi.


Narasumber: belum ada staf/pegawai khusus


Narasumber: ada pegawai ada, tapi tidak khusus. Umum adanya.


Narasumber: sudah ada, inklusif sudah harus dijalankan sudah lama. Kita juga pernah ada kecolongan, datang tiba-tiba minta temani verifikasi bantuan untuk sekolah inklusif, pas kasih bantuan kita gak tau, ada apa-apa yang kena kita Kabupaten/Kota.


Narasumber: pelaksana kan mengikut aturan yang sudah ada.


Narasumber: kita pelaksana kerja asal kerja saja ikuti aturan tugas yang ada.


Narasumber: tidak ada yang khusus inklusif


Narasumber: kemampuan ada, yang diperlukan sesuai kerjaan


Narasumber: sikap pelaksana ya namanya dapat perintah, tugas ya dijalankan. Kalau khusus belum ada.


164

Narasumber: tidak ada. Hanya ya itu tadi, terkadang pihak sekolah juga gak ada terbuka kalau ada bantuan apa-apa dari Provinsi atau Pusat.




Narasumber: struktur birokrasi sewajarnya instansi saja, belum ada yang bidang khusus inklusif belum ada.


Narasumber: kerjasama baik, semua baik berjalan.


Narasumber: SOP khusus tidak ada.


Narasumber: tanggungjawab sesuai tugas masing-masing kan sudah ada bagiannya.

165

MEMBER CHECK

Nama : Rudi Prihadi, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikandan Kebudayaan Provinsi Banten

Peneliti: Bagaimana sebenarnya pembagian tugas dalam pelaksanaan Pergub tentang Pendidikan Inklusif di Daerah Kabupaten/Kota?

Narasumber: kewenangan di kita, menengah, yang disebut pendidikan khusus di kita itu pendidikan yang diselenggarakannya satu atap. Ketika kewenangan itu dibagi, padahal ada sekolah atau yayasan yang mencakup semua jenjang seperti TK, SD, SMP, SMA padahal kan hanya SMA yang sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kewenangannya berada di Provinsi. Nah inklusif itu sebenarnya program. Program yang kewenangannya diatur oleh Provinsi tetapi untuk sekolahnya bagaimana-bagaimana itu diatur daerahnya masing-masing. Jadi hanya program saja. Jadi ketika kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, SK Kepala Sekolah diberikan oleh Provinsi. Nah SK ini kan perlu diperbarui, otomatis akan dikukuhkan sekarang oleh Gubernur. Karena kalau tidak dikukuhkan, Kepala Sekolah dipastikan tidak bisa menandatangani ijazah siswa sekolah tersebut. jadi programnya kewenangan kita, sekolahnya kewenangan Kabupaten/Kota. Proses pendidikannya punya Kabupaten/Kota, tapi ketika sekolah menerima siswa abk nah itu mengikut program kita. Untuk anggaran itu kewenangan Kabupaten/Kota, tetapi karena di sekolah itu menerima abk, program itu intervensi kita. Guru di sekolah itu kan umumnya guru dari sekolah umum, sekolah itu nanti kita intervensi bahwa sekolah tersebut harus menyediakan GPK. Kita juga mengintervensi agar sarana dan prasaran disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan tersebut. artinya kita juga mengedukasi sekolah untuk tau kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Ada lagi intervensi bantuan operasional, besarannya untuk guru Rp. 500.000/bulan dan operasional sekolah biasanya dilihat dari jumlah siswa pertahunnya.

Peneliti: Bagaimana teknis pelaksanaan program inklusif sebenarnya menurut amanat Pergub Banten Nomor 74 Tahun 2014?

Narasumber: inklusif di kita tidak hanya melayani yang berkebutuhan khusus fisik, tetapi juga kecerdasan istimewa dan bakat istimewa atau CIBI. Ada program dari CI itu percepatan atau akselerasi, ada juga pengayaan itu seperti anak CI dalam mengikuti satu pelajaran porsinya lebih besar dari anak lain. BI, ada program yang dipertimbangkan sesuai bakat kesenian dan olahraga, misal ada anak yang juara dalam olahraga karate, nah tapi sekolahnya bagaimana tetap tidak terganggu ada nanti homeschooling. program inklusif itu sebenarnya program yang paling bagus, coba kalau di SLB kita masuk kesana keadaannya miris ya. Kenapa inklusif baik, karena sampai saat ini kita dalam hal ini yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus sampai saat ini belum memiliki data real berapa sesungguhnya jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten. semuanya masih asumsi mengikut pada teori. Teorinya 10% anak berkebutuhan khusus diperoleh dari jumlah keseluruhan anak usia sekolah di Provinsi Banten.

166

kalau dari teori ada 3000 abk di provinsi Banten, yang terlayani baru belum sampai 24% nya. Jadi kalau ada sekolah regular yang mau melayani abk itu akan kita dukung.

Peneliti: Bagaimana pembinaan untuk penerapan sekolah inklusif oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke daerah?

Narasumber: sosialisasi pembinaan dari Provinsi tentang program CIBI ke sekolah langsung yang ada di Kabupaten/Kota, jadi mengundang perwakilan sekolah untuk datang ke Provinsi dan diberikan binaan. Karena kita Provinsi Banten itu sebenarnya sudah mencanangkan sebagai Provinsi Inklusif. Yaitu Provinsi yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus dan yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Tetapi tidak jarang juga ada inisiatif sendiri dari sekolahnya, seperti di Lebak, secara geografis itu kan jauh. Nah kalau di Lebak mereka ketika menerima siswa baru, satu sekolah itu mereka mencakup 3 kecamatan, mereka tidak seperti sekolah umumnya, tapi disamperin satu-satu ke rumah dicari ada abk atau tidak di 3 kecamatan dekat sekolah inklusif tersebut.

Peneliti: Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah inklusif yang telah berjalan di Provinsi Banten?

Narasumber: jangankan inklusif, sekolah khusus dan SLB sekarang juga masih ada gedung yang menumpang, bahkan mereka pun padahal juga perlu toilet yang khusus berbeda, tempat duduk, ruang kelas yang berbeda. Ini masih ada keadaan SKh yang seperti ini.

Peneliti: Bagaimana hubungan/keterkaitan dalam melaksanakan Pergub Nomor 74 Tahun 2014 antara Provinsi dengan Daerah di Kabupaten/Kota?

Narasumber: ada laporan bulanan untuk SD/SMP itu kan diberikan ke Kabupaten/Kota, nah dari laporan tersebut biasanya juga dibuat tembusan ke kita. Dari sini kita bisa tau ada berapa jumlah abk di sekolah inklusif di Kabupaten/Kota tertentu, sedang ada hambatan/masalah apa kita bisa tau dari tembusan laporan bulanan itu langsung ke kita. Seperti ada juga pengesahan sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif, itu dari Provinsi karena kewenangannya juga di Provinsi. Sekolah inklusif itu juga bisa disebut sekolah jadi-jadian, kadang inklusif kadang tidak, kan sesuai apa ada anak inklusif di sekolah tersebut atau tidak. Terlepas dari segala bantuan yang sudah diberikan itu tetap utuh, tidak mungkin dicabut lagi karena juga kan sekolah tersebut sudah mendapat label sebagai sekolah inklusif.

167

KATEGORISASI DATA

Q1 Bagaimanakah kondisi sekolah inklusif di Kota

Serang saat ini? Kesimpulan

I1-1 kondisi sekolah inklusif itu sendiri di Kota Serang

khususnya SD, sudah ada sekolah negeri yang melayani inklusif. Kota Serang sendiri sudah punya empat sekolah dasar yang menjalankan inklusif, itu ada SDN Batok Bali, SDN 21 Kota Serang, SDN Karang Tumaritis dan satu lagi swasta itu SDS Peradaban Serang. untuk kurikulumnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK. Misalnya kita lihat dari kelemahan dia (ABK), misal dari cara bicara, belajar kurang konsen atau hyperaktif. Kurikulum akan menyesuaikan dengan hambatan ABK. Seperti akan disisipkan tambahan belajar diluar waktu belajar pada umumnya, atau mungkin juga disisipkan perhatian yang berlebihan.

Sekolah inklusif sudah berjalan di Kota Serang, sudah ada 4 sekolah inklusif untuk

tingkat SD yaitu di SDN Batok Bali, SDN 21 Kota Serang, SDN Karang Tumaritis dan 1

SD Swasta dari SDS Peradaban Serang. Untuk tingkat SMP sudah ada 3 SMP yaitu

SMPN 12 Kota Serang, SMPN 19 Kota Serang dan SMP Peradaban Serang. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Serang melakukan assessment terkait

jenis disabilitas yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus dengan menjalin kerjasama berupa MoU dengan sekolah

swasta penyelenggara pendidikan inklusif yang memiliki keahlian dalam bidang

assessment tersebut meski belum semua sekolah negeri melakukan hal demikian.

I1-2

keadaannya berjalan, seperti biasanya tapi ada inklusif yang di bawah Dinas Pendidikan Kota, ada yang dibawah Dinas Pendidikan Provinsi seperti SLB. Kota Serang ada SDN Batok Bali, berjalan inklusifnya.

I1-3

saya kurang tau kalau masalah inklusifnya ya, inklusif yang saya tau itu dulu SDN 3, tidak tau kalau sekarang karena saya bukan bagian itu.

I1-4

kalau di SMP Kota Serang sudah ada 3 sekolah yang melaksanakan sekolah inklusif, 2 negeri SMPN 12 dan SMPN 19, dan 1 swasta di SMP Peradaban. Beberapa bulan lalu kita juga ada MoU dengan Provinsi tentang penerapan sekolah inklusif. Kalau di Kota Serang inklusif nya lebih kepada keterlambatan belajar.

I1-5

sementara ini sudah ada 3 sekolah inklusif, SMPN 12, SMPN 19 satu lagi SMPS Peradaban.

I1-6 yang saya tau pada saya waktu kurikulum, di Kota Serang itu ada 3, SMPN 19, SMPN 6 dan SMPN 12.

Q2

Bagaimana Dinas Pendidikan yang merupakan implementor kebijakan menerima dan menyerap

kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota Kesimpulan

168

Serang? I1-1 implementasi di lapangan inklusif tetap

dipertahankan, hanya di masyarakat kita juga sudah memahami kalau anaknya berbeda seperti berkebutuhan khusus, orang tua juga menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif, atau SLB/SKh di Kota Serang. Dinas Pendidikan Kota Serang juga sudah mengusulkan untuk mengadakan workshop atau pelatihan khusus untuk sekolah yang menyelenggarakan inklusif, tetapi karena terkendala anggaran jadi masih dipegang oleh Provinsi.

Dinas Pendidikan Kota Serang tetap berupaya untuk mempertahankan keberadaan Sekolah Inklusif. Namun dalam memberikan

pengarahan lebih lanjut terkait bagaimana teknis pelaksanaan sekolah inklusif

seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah penyelenggara, Dinas Pendidikan belum melakukannya karena selain dari tidak

adanya aturan terkait hal tersebut juga karena anggaran yang tidak memungkinkan. Dinas

Pendidikan Kota Serang juga mengaku kurang begitu memahami mengenai

keberadaan sekolah inklusif karena awal mula penyelenggaraannya itu bergantung

pada pihak sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif dan baru kemudian menginformasikan hal tersebut ke Dinas

Pendidikan Kota Serang.

I1-2 kita melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada, karena tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang inklusif, jadi semua sama.

I1-3 arahan itu mungkin ada ya, karena kita kembali ke tupoksi, kalau saya lebih cenderung ke model akreditasi sekolah, sarana prasarana, saya tau tapi tidak mendalam.

I1-4 kita tidak menginklusifkan, kalau silabus kurikulum juga sekolah yang buat, jadi sekolah akan menyesuaikan dengan siswa yang inklusif tersebut. Kita lebih kepada metode pembelajaran jadi bagaimana guru mengakomodir siswa yang inklusif dengan yang umum karena kelas kan akan dicampur ya.

I1-5 kita juga awalnya belum tau, setelah ada laporan sekolah kalau ada anak inklusif, baru kita tau.

I1-6 kegiatan inklusif itu setau saya mereka mendapat bantuan nasional, bimtek inklusif, alat tapi saya tidak tau persis. Kenapa tidak tau, ini juga sebagai catatan kalau ada bantuan, termasuk pusat pun tidak tau. Tau-tau nya mau ada monitoring, monitoring apa? Ternyata inklusif ada bantuan. Itu.

Q3

Sejauhmana Dinas Pendidikan memahami maksud dari kebijakan tentang pendidikan inklusif di Kota

Serang? Kesimpulan

I1-1 untuk sekolah inklusif sendiri, kami dari Dinas Pendidikan Kota Serang sudah menjalankan dan mengikuti prosedur dan memberikan jalan juga bagi sekolah yang memang mau menjalankan pendidikan inklusif. Jadi untuk pemahaman, kami bertindak sesuai prosedur karena ya tidak bisa asal

169

juga, selain ada protokol yang harus dijalankan dan memang tugasnya, anggaran juga mengikuti jadi disesuaikan.

Dinas Pendidikan Kota Serang membuktikan pemahamannya terkait kebijakan pendidikan

inklusif dengan memberikan arahan bagi sekolah yang ingin menjalankan pendidikan inklusif. Selain itu, Dinas Pendidikan juga

melakukan pemantauan langsung ke sekolah inklusif dan memberikan perlakuan yang

sama dengan siswa yang normal kemudian akan dilakukan evaluasi dalam

penyelenggaraannya di sekolah. Evaluasi juga biasanya menghasilkan pertimbangan-

pertimbangan bagi siswa berkebutuhan khusus yang memiliki prestasi di luar

akademik.

I1-2 iya, kami ngikuti arahan dan acuan, mereka diperlakukan sama dengan yang normal, tetapi dalam evaluasi baru nanti ada perbedaan. Penilaian berjalan normal, seperti biasanya. kita langsung yang memantau ke lapangan, kan biasanya ada edaran untuk itu, dalam ujian juga kan ada perbedaan.

I1-3 saya kurang tau karena biasa mengurusi tentang sarana prasarananya saja

I1-4 kita sebatas membantu sekolah untuk bisa menerapkan sekolah inklusif.

I1-5 nah kasus anak-anak ini kan beda-beda, ada yang akademiknya kurang sekali tapi ternyata berprestasi di olahraga, nah itu masih kita pertimbangkan untuk ujian dan sebagainya, jadi tidak dikeluarkan tapi tetap dibina.

I1-6 inklusif itu sampai detik ini, itu kan masih kewenangannya Provinsi termasuk SLB, jadi kalau 3 SMP itu hanya diberikan tugas, begini, artinya 3 sekolah ini menyediakan kelas inklusif jadi anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah umum ini.

Q4

Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan menyalurkan informasi tentang pendidikan inklusif

kepada pihak sekolah di Kota Serang? Kesimpulan

I1-1 seperti yang sudah disampaikan, bahwa kegiatan kita ini kan terbatas pada anggaran, jadi biasanya kita memfasilitasi dan menjadi jembatan antara provinsi dengan sekolah-sekolah di Kota Serang untuk memberikan workshop yang didalamnya membahas tentang penerapan sekolah inklusif.

Terbatasnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan kebijakan inklusif di lapangan

yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Serang. Pemberian

informasi dilakukan melalui perantara UPT (Unit Pelayanan Terpadu) kemudian

disampaikan ke sekolah-sekolah inklusif di Kota Serang. Untuk menyelenggarakan

pendidikan inklusif pun diserahkan kepada sekolah sesuai dengan kesanggupannya

I1-2 kalau kita rapat, Dinas Pendidikan itu kan ada jenjang, ibu sebutkan itu kan ada kepala bidang, jenjang kedua ada kepala seksi masing-masing, biasanya kami informasikan ke UPT (unit pelayanan terpadu), jadi nanti dari UPT itu disebar lagi ke sekolah-sekolah inklusif. Tetapi kami juga memantau.

I1-3 saya sebenernya hanya mengurusi kelembagaan aja, sarana dan prasarana aja, kalau verifikasi sekolah itu baru ke saya. Inklusif sendiri saya gak

170

tau menau bagaimana pelaksanaannya. Mungkin ada di seksi kurikulum yang tau jawabannya. Saya sebatas sarana prasarana aja.

masing-masing dan Dinas Pendidikan bertindak sebagai perantara untuk kemudian memberikan SK sekolah inklusif yang akan disahkan oleh Pemerintah Kota Serang yaitu

Walikota. I1-4 jadi biasa sekolah yang mengajukan untuk

menyelenggarakan inklusif, kita meng-SK-kannya saja, jadi kesanggupan sesuai sekolah masing-masing.

I1-5 karena kita juga tau dari sekolah, ya mengikuti saja kalau ada laporan.

I1-6 sebenarnya itu kita juga bingung ya, kadang Provinsi bertindak tanpa memberitau kita di Kota.

Q5

Bagaimana langkah Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan tentang sekolah inklusif di

Kota Serang? Kesimpulan

I1-1 Dinas Pendidikan sendiri juga berupaya untuk lebih baik dalam melakukan pembinaan, tapi sebatas kemampuannya juga. Anggaran yang terbatas itu menjadi faktor utama kita kesulitan memberikan binaan kepada tenaga pendidik di sekolah inklusif. Tapi kita sudah ada niatan untuk memberikan pembinaan agar guru-guru juga bisa lebih paham dalam menjalankan pendidikan inklusif. Jadi selama ini sebatas provinsi saja yang menjalankan, kita hanya menjembatani.

Karena terbatas pada anggaran, Dinas Pendidikan kemudian hanya menjadi

jembatan antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan sekolah inklusif di Kota Serang

apabila akan diadakan pembinaan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Namun, Dinas Pendidikan Kota Serang juga pernah melakukan pembinaan langsung ke sekolah inklusif tentang teknis pelaksanaan UN (Ujian Nasional) pada tahun 2015 lalu. Kendala lain untuk memberikan pembinaan yaitu para orang tua/ wali murid yang tidak

terima apabila anaknya dikategorikan sebagai anak inklusif. Dinas Pendidikan pun

dengan adanya penelitian ini merasa diingatkan kembali perlunya mengadakan

pembinaan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di

Kota Serang

I1-2 ada seperti tahun 2015 itu terakhir kami memberikan pembinaan untuk UN, langsung ke sekolah inklusif. Karena kan untuk UN kan ada pembinaan khusus ke guru-gurunya untuk pelaksanaannya bagaimana.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 belum ada yang sampai seperti itu, kita juga

memang mungkin itu jadi diingatkan ya, memang harusnya ada seperti itu gitu untuk yang inklusif. Tapi mungkin karena sedikitnya peserta juga jadi tidak terlalu diinikan.

I1-5 engga, belum ada karena sekolahnya kan juga baru tiga. Jadi engga ada.

I1-6 ini dilema juga, kadang para orang tua juga gak terima anaknya dibilang anak inklusif. Jadi orang tua sendiri gak paham, dianggapnya inklusif anak yang cacat saja, padahal hyperaktif juga termasuk inklusif.

Q6 Bagaimana konsistensi antara Dinas Pendidikan Kesimpulan

171

dengan pihak sekolah di Kota Serang dalam memberikan informasi tentang sekolah inklusif?

I1-1 kami terus menjaga komunikasi dan menerima segala bentuk saran dan masukan, jadi biasanya sekolah-sekolah itu kan buat laporan bulanan, di dalam laporan tersebut biasanya pihak sekolah menyampaikan apa kekurangan yang dihadapi, nanti setelah tau kita akan bantu semampunya, itu ada laporan seperti itu setiap bulan ke UPT (unit pelayanan terpadu) masing-masing.

Dinas Pendidikan terus menjaga komunikasi dan menerima segala bentuk saran dan

masukan. Kekurangan dan keluhan yang terjadi di sekolah akan dilaporkan pada

laporan rutin bulanan yang disetorkan ke UPT (Unit Pelayanan Terpadu) baru

kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan. Tidak jarang juga Dinas Pendidikan Kota

Serang memberikan informasi dan arahan ke UPT dan kemudian didistribusikan ke

sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan Kota Serang juga menjadi jembatan antara sekolah yang ingin menerapkan pendidikan inklusif

kepada Pemerintah Kota Serang untuk kemudian di SK-kan

I1-2 nah tadi yang kami melakukan pemantauan, disitu teknis pemantauannya kita mengawal, kita memberikan informasi yang sudah kita sampaikan ke UPT sebelumnya, biar lebih jelas. Kita sampaikan langsung biasanya ya dibarengi dengan pembinaan itu.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 kalau kita dari Dinas Pendidikan sudah ada meng-

SK-kan sekolah penyelenggara inklusif itu, jadi sekolah mengusulkan sambil kita kroscek juga.

I1-5 kalau upaya dari Dinas Pendidikan silakan dilanjutkan inklusif ya, karena kita kan tidak tau ya. Kemarin juga ada SK nya baru turun dari Pak Walikota. Mungkin juga ada dari Dinas, kan saya baru ya. Dari Dinas diajukan ke Pemkot SK nya baru jadi inklusif.

I1-6 nah timbul pertanyaan, namanya kewenangan, pertanyaan misal ada sekolah dengan anak berkebutuhan khusus 5, ada tidak guru yang diangkat khusus untuk inklusif? Kan tidak ada. Ini kan kewenangan punya provinsi, andailah kewenangan diserahkan ke Kabupaten/Kota, baru kita usahakan memberikan guru khusus.

Q7

Bagaimana kemudian pihak instansi tetap menjaga informasi yang telah diberikan kepada pihak sekolah agar terus dijalankan?

Kesimpulan

I1-1 penerapan sekolah inklusif itu kan bagaimana pihak sekolahnya, apakah merasa mampu untuk menerapkan? Kemudian dilihat juga dari siswanya, kalau ada siswa berkebutuhan khusus, pasti akan otomatis menjalankan sekolah dengan pendidikan inklusif. Jadi dijalankan atau tidaknya itu kondisional di lapangan bagaimana.

Untuk penerapan sekolah inklusif itu diserahkan kepada pihak sekolah sebagai

yang menjalankan pendidikan inklusif tersebut, kesanggupan itu juga tergantung dari sekolah itu sendiri. Dinas Pendidikan

172

I1-2 ya itu tadi, kita melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah inklusif.

juga melakukan pemantauan langsung ke sekolah yang menyelenggarakan pendidikan

inklusif. Dinas Pendidikan Kota Serang melakukan kroscek ketika masuk masa Ujian

Nasional (UN), untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk teknis pelaksanaan

Ujian Nasional tersebut. Namun, masih disayangkan tentang pengkondisian

pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di tingkat Kota yang belum maksimal oleh

Dinas Pendidikan atau Pemerintah Provinsi Banten.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 paling krosceknya dari ujian nasional, inklusif nya

seperti apa, misal ada yang cacat fisik nanti kita ajukan ke Provinsi untuk menyiapkan soal khusus dan sebagainya.

I1-5 itu kan bagaimana sekolahnya saja, kalau ada siswa berkebutuhan khusus ya dijalankan pendidikan inklusif.

I1-6 kita tetap menjalankan inklusif, karena di undang-undang pendidikan nasional disebutkan tidak ada perbedaan, Cuma kata saya juga banci, kebiasaan bikin regulasi tapi dibawahnya belum dikondisikan. Regulasi ada, yang dibawahnya belum dikondisikan, jadi geger. Berjalannya belum tepat, nanti evaluasi lagi.

Q8 Bagaimana dengan sumber daya manusia atau staf/pegawai Dinas Pendidikan yang menjalankan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Kesimpulan

I1-1 kalau untuk staf khusus tidak ada, biasanya dilihat dari seandainya ada dari kementerian atau provinsi untuk mengadakan workshop, staf sendiri hanya membuat surat tugas untuk kegiatan pelatihan. Tapi kalau untuk pendataan, mereka (pihak sekolah) membuat laporan data tiap bulan ke UPT (unit Pelayanan Terpadu) baru diberikan ke kita.

Tidak ada staf atau pegawai khusus yang bertugas menjalankan kebijakan pergub

Banten tentang Pendidikan Inklusif di Dinas Pendidikan Kota Serang. Adapun pihak yang memantau yaitu pengawas teknis di lapangan

untuk melihat bagaimana sistem penilaian siswa setelah ujian karena memang

penilaiannya itu kewenangan pihak sekolah.

I1-2 kita ada yang memantau karena kita kan ada pengawas teknis di lapangan, ini yang bertugas memantau bagaimana sistem penilaian untuk siswa-siswa biasanya setelah ujian karena memang yang menilai itu kan pihak sekolah, jadi kita yang mengawasinya.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 belum ada tim khusus I1-5 umum aja I1-6 belum ada staf/pegawai khusus

Q9

Apakah staf/pegawai Dinas Pendidikan cukup dalam kuantitas dan kualitas untuk mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Kesimpulan

I1-1 karena kita memang belum ada tim atau bidang khusus yang menangani tentang sekolah inklusif, jadi staf/pegawai yang bertugas mengawasi tentang

Dinas Pendidikan belum memiliki Staf/Pegawai khusus yang bertugas secara khusus menangani pendidikan inklusif di

173

pelaksanaannya di lapangan itu dari staf/pegawai sesuai bidangnya masing-masing, seperti kurikulum, nanti staf/pegawai dari kurikulum yang memantau ke lapangan, tidak jarang juga menjelang Ujian Sekolah biasanya Kasi langsung yang memantau ke sekolah-sekolah. Tidak ada staf/pegawai khusus untuk mengawasi sekolah inklusif.

Kota Serang karena memang secara bidang pun belum ada yang khusus menangani hal tersebut. Pengawasan di lapangan dilakukan

oleh tim pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Serang, bahkan ketika Ujian Sekolah berlangsung tak jarang Kepala Seksi ikut melakukan pengawasan langsung. Selain

bertugas mengawasi, pengawas teknis juga bertugas untuk membina guru di lapangan. I1-2 pengawas teknis iya dari dindik, kita tugaskan

untuk membina guru di lapangan bagaimana menghadapi hal yang demikian, secara kualitas ya bisa mereka mengawasi, karena kalau tidak ada ilmunya tidak akan bisa menjadi pengawas.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 karena umum ya, paling sesuai seksi masing-

masing ya memantau langsung ke sekolah inklusif, tapi mungkin harusnya juga ada pengawas atau tim khusus.

I1-5 ya cukup, biasa saja bekerja sesuai tugas. I1-6 ada pegawai ada, tapi tidak khusus. Umum adanya.

Q10

Apakah informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan tentang pendidikan inklusif sudah tepat dan dipahami oleh implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Kota Serang?

Kesimpulan

I1-1 dari Dinas Pendidikan sendiri sebenarnya belum ada bagian khusus yang melayani tentang sekolah inklusif, jadi mulai dari tata cara pelaksanannya masih diperlakukan sama seperti sekolah lain pada umumnya. Hanya pelaporan dari sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif tersebut yang berbeda karena yang dijalaninya pun berbeda. Kalau sampai pelaksanannya itu sama saja. Belum ada pembeda antara sekolah inklusif dengan sekolah umumnya.

Belum adanya bidang khusus yang menangani tentang pendidikan inklusif di

Dinas Pendidikan Kota Serang sama dengan belum adanya tata cara pelaksanaan pendidikan inklusif yang seharusnya

dilakukan oleh sekolah penyelenggara. Tim pengawas yang ada juga menjalankan tugasnya secara normatif, berdasarkan

prosedur yang ada, semua pelaksanaannya masih bersifat umum.

I1-2 iya itu seperti tim pengawas kan memang ada ilmu baru kemudian bisa menjadi pengawas, jadi ya tidak ada pelatihan khusus, karena itu kan memang normatif, biasa. Hanya kita kan dengan adanya pergub tentang sekolah inklusif tidak ada perbedaan antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Kecuali memang yang luar biasa

I1-3 Tidak ada jawaban

174

I1-4 sesuai prosedur aja jadi belum ada yang khusus. I1-5 paham semua, masih sama pelaksanaannya dengan

umum. I1-6 sudah ada, inklusif sudah harus dijalankan sudah

lama. Kita juga pernah ada kecolongan, datang tiba-tiba minta temani verifikasi bantuan untuk sekolah inklusif, pas kasih bantuan kita gak tau, ada apa-apa yang kena kita Kabupaten/Kota.

Q11 Bagaimanakah kejelasan informasi tentang kepatuhan dari para pelaksana kebijakan terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan?

Kesimpulan

I1-1 kami menjalankan tugas sesuai prosedur, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, itu tadi, karena memang belum ada bagian khusus yang mengatur tentang sekolah inklusif, maka staf/pegawai di lapangan bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ketika misal diminta membuat surat, mengedarkannya atau mengawasi pelaksanaan ujian itu semua sesuai prosedur.

Dinas Pendidikan Kota Serang telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada dan tupoksi nya masing-masing.

Tidak ada aturan yang bersifat khusus tentang pendidikan inklusif.

I1-2 pelaksana itu semua bekerja sesuai prosedur, jadi jelas semua sudah tau tugasnya masing-masing, itu sudah ada bagian-bagiannya.

I1-3 informasi jelas, kita kan sesuai tupoksi aja berjalannya.

I1-4 jelas, semua mengikuti aturan umum yang ada. I1-5 mengikut prosedur umum biasanya. I1-6 pelaksana kan mengikut aturan yang sudah ada.

Q12

Bagaimana dengan kewenangan dan legitimasi dari pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Kesimpulan

I1-1 staf/pegawai semua bekerja sesuai dengan aturan, jadi ya sesuai perintah aja, sedibutuhkannya saja ketika harus buat laporan, buat surat semua dikerjakan, kan sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi, untuk pembagian tugas itu masing-masing sudah ada wilayahnya sendiri mengerjakan apa dan apa.

Tidak adanya bidang yang khusus mengatur tentang pendidikan inklusif mengikut pada tidak adanya staf/pegawai dan tugas khusus

yang menangani pendidikan inklusif tersebut oleh Dinas Pendidikan di Kota Serang.

I1-2 semua berjalan normal, ketika ada tugas harus buat apa misalnya, semua langsung kerja sesuai bagiannya.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 sama saja, mengikut pada aturan semua.

175

I1-5 kewenangan sesuai dengan tugas masing-masing. I1-6 kita pelaksana kerja asal kerja saja ikuti aturan

tugas yang ada.

Q13 Bagaimana dengan ketersediaan fasilitas fisik yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Kesimpulan

I1-1 gak ada, gak ada kebutuhan khusus untuk menjalankan kebijakan tentang sekolah inklusif, karena pelaksanaannya semua diserahkan ke sekolah masing-masing, maka Dinas Pendidikan hanya mengikuti protokol saja yang sudah ada. Tidak ada kebutuhan spesifik yang secara

khusus dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan tentang sekolah inklusif. Adapun bantuan fisik yang pernah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Serang ke SDN

Batok Bali sebagai sekolah inklusif yaitu Pintu Pagar untuk kemanan dan perbaikan

ruang baca atau perpustakaan.

I1-2 ketersediaan semua sama, sesuai aturan sama pada umumnya.

I1-3 paling kalau bantuan ke sekolahnya sendiri seperti di SDN Batok Bali kemarin itu dari segi keamanan, pintu pagar itu kita perbaiki, ruang baca juga sudah diperbaiki.

I1-4 belum ada si sampai butuh keperluan tertentu, belum ada.

I1-5 tidak ada kebutuhan fisik tertentu. I1-6 tidak ada yang khusus inklusif

Q14

Bagaimanakah kemampuan dari Dinas Pendidikan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Kesimpulan

I1-1 kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan bidang masing-masing, jadi karena tidak ada tugas khusus semua pelaksanaannya sama. Kemampuannya disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjalankan tiap-tiap protokol yang ada.

Kemampuan yang dimiliki oleh staf/pegawai Dinas Pendidikan Kota Serang sudah sesuai

dengan standar kebutuhan yang ada.

I1-2 ini kan karena tidak ada bagian khusus yang mengatur tentang inklusif, jadi kemampuannya semua ya sesuai dengan kebutuhan dari bidang masing-masing.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 kemampuannya sudah sesuai, mengikuti

tupoksinya saja. I1-5 kemampuan bagaimana bidangnya masing-masing. I1-6 kemampuan ada, yang diperlukan sesuai kerjaan

Q15 Bagaimana sikap para pelaksana kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Kesimpulan

I1-1 semua menjalankan tugasnya masing-masing, berjalan normal seperti biasa. Menyediakan surat-

176

menyurat, melakukan pengawasan, menyiapkan ujian sekolah semua pelaksana bersikap sesuai dengan kebutuhan bidangnya.

Sikap dari pegawai Dinas Pendidikan Kota Serang berjalan normal seperti biasa,

menyediakan surat-menyurat, melakukan pengawasan, menyiapkan ujian sekolah dan

bersikap baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidangnya.

I1-2 sikapnya semua berjalan, bekerja semua baik melaksanakan tugasnya.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 pelaksana juga baik, sesuai protokol. I1-5 semua bekerja sesuai prosedur. I1-6 sikap pelaksana ya namanya dapat perintah, tugas

ya dijalankan. Kalau khusus belum ada.

Q16 Adakah hambatan yang timbul dari dalam diri pelaksana kebijakan tentang sekolah inklusif di

Kota Serang? Kesimpulan

I1-1 ya paling utama masalah anggaran, karena terbatas jadi kami belum bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah inklusif jadi ya sebatas memantau kalau ada kerjasama antara sekolah inklusif negeri dengan yang swasta jadi saling silang. Pelaksana sendiri semua bekerja sesuai protokol, sesuai aturan semua. Anggaran menjadi masalah utama dalam

melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Alasan tidak pernah adanya pelatihan untuk guru di sekolah inklusif disebabkan karena

anggarannya yang terbatas.

I1-2 tidak ada, karena sebelum itu kita sudah melaksanakan. Pergub kan hanya menegaskan saja kalau anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah umum.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 Tidak ada I1-5 Tidak ada I1-6 tidak ada. Hanya ya itu tadi, terkadang pihak

sekolah juga gak ada terbuka kalau ada bantuan apa-apa dari Provinsi atau Pusat.

Q17

Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan Dinas Pendidikan kepada

staf/pegawai yang mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah inklusif untuk menstimulus

staf/pegawai agar bekerja dengan baik?

Kesimpulan

I1-1 tidak ada, tidak ada insentif tertentu untuk pegawai karena untuk menjalankan program saja anggarannya kan kurang, jadi buat pegawai juga pasti gak ada.

Tidak ada insentif yang diberikan kepada pegawai baik yang menjalankan tugas terkait

kebijakan pendidikan inklusif atau tidak. Semua yang dikerjakan merupakan bagian

dari tugasnya sebagai pegawai.

I1-2 karena kan kebanyakan magang, tidak ada. Karena itu mah sudah include dalam tugas dinas. Pokoknya dalam jam kerja memakai baju dinas dari pagi sampai jam tugas mereka itu kan memang tugas

177

dinas. I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 Tidak ada I1-5 Tidak ada I1-6 Tidak ada

Q18 Bagaimanakah dengan struktur birokrasi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tentang

sekolah inklusif di Kota Serang? Kesimpulan

I1-1 Dinas Pendidikan struktur organisasinya ya seperti biasa saja, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, seksi-seksi baru anggota-anggota, semua standar saja seperti instansi lain. Karena memang kan belum ada bidang khusus yang mengatur tentang sekolah inklusif. Tidak ada Struktur Birokrasi yang secara

khusus dibentuk untuk penyebaran tugas dalam menjalankan kebijakan tentang

pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota Serang.

I1-2 engga, dari pantauan ibu sudah pas lah, mereka sudah paham tugasnya apa, garapannya apa, sudah masing-masing mereka paham

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 strukturnya sama saja, tidak ada yang berbeda I1-5 struktur birokrasi umum saja, bagaimana Dinas

Pendidikan. I1-6 struktur birokrasi sewajarnya instansi saja, belum

ada yang bidang khusus inklusif belum ada.

Q19 Bagaimanakah kerjasama antar staf/pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah

inklusif di Kota Serang tersebut? Kesimpulan

I1-1 kerjasama baik, hubungan antara atasan dan staf dibawahnya juga terjalin baik, tidak ada kekakuan, antar staf pun juga ya baik-baik saja.

Kerjasama terjalin baik antar pegawai, secara linear antara atasan dan bawahan baik dan

tidak ada kekakuan.

I1-2 komunikatif I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 kerjasama baik, bekerja semua sesuai tugas. I1-5 kerjasama baik. I1-6 kerjasama baik, semua baik berjalan. Q20 Adakah Standar Operating Prosedure (SOPs) dari

Dinas Pendidikan Kota Serang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan setiap harinnya yang

berkenaan dengan kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang?

Kesimpulan

I1-1 tidak ada, belum ada, tapi ya kami juga berharap semoga bisa mempunyai tupoksi khusus agar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi, biar tidak terbengkalai sekolah-sekolah inklusif itu.

Tidak ada Standar Operating Prosedure (SOPs) khusus yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pendidikan inklusif oleh Dinas

I1-2 oh jelas, prosedur jelas. Tapi tidak ada yang khusus sekolah inklusif. Semua disamakan.

178

I1-3 Tidak ada jawaban Pendidikan Kota Serang di lapangan I1-4 tidak, belum ada prosedur khusus. I1-5 tidak ada SOP khusus untuk inklusif. I1-6 SOP khusus tidak ada. Q21 Bagaimanakah upaya penyebaran tanggungjawab

kegiatan-kegiatan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah


Kesimpulan

I1-1 tanggungjawab semua ada bagiannya masing-masing, jadi ya sesuai tupoksi saja, tidak ada yang khusus atau berbeda. Ada tugas ya dijalankan.

Penyebaran tanggungjawab sudah sesuai dengan tugas masing-masing pegawai. Tidak ada tanggungjawab tertentu karena tidak ada

tugas atau bidang khusus yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif.

I1-2 semua sesuai prosedur, tidak ada yang khusus semua aturan Dinas Pendidikan ya umum saja.

I1-3 Tidak ada jawaban I1-4 ya itu sesuai tugasnya masing-masing saja, ada

tugas ya itu tanggungjawab masing-masing pegawai.

I1-5 tanggungjawabnya semua pegawai kami bekerja bagaimana protokol saja. Ada perintah untuk memantau ke sekolah atau buat surat dan sebagainya pasti semua langsung dikerjakan karena memang sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau khusus mengurusi inklusif aja, itu belum ada bagian khususnya.

I1-6 tanggungjawab sesuai tugas masing-masing kan sudah ada bagiannya.

Q22 Bagaimana Guru Pembimbing Khusus/Orang tua/Wali murid menerima informasi tentang

sekolah inklusif di Kota Serang? Kesimpulan

I2-1 dari pihak Dinas Pendidikan Kota untuk mengadakan sosialisasi tidak ada. Kalau ada paling ada pelatihan dari pusat di Bandung tahun 2008. Pertama kali inklusif berjalan di SDN Batok Bali itu tahun 2004.

Awal mula penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah itu karena teknis di

lapangan adanya anak berkebutuhan khusus yang terdaftar dalam sekolah tersebut. Kemudian dilanjutkan menjadi inklusif

setelah konsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

I2-2 saya namanya orang tua, itu kan memang terlihat ini anak beda dari kakak nya juga beda. Ya tapi saya lihatnya kan karena memang kalau secara fisik Zaki juga normal, saya ya masukin ke sini (SDN Batok Bali) karena memang dekat dari rumah.

I2-4 kita ini kan awal mula dari lapangan, jadi ada yang tau tentang sekolah inklusif terus juga memang ada siswa berkebutuhan khusus, makanya Kepala Sekolah mencanangkan untuk jadi sekolah inklusif. Itu kita langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi memang awal melihat ada siswa yang berbeda dan setelah diselidiki ternyata inklusif, kemudian kita pikir juga gak mungkin kita tolak, jadilah kemudian sekolah inklusif.

179

Q23 Bagaimana kejelasan informasi yang disalurkan kepada pihak sekolah untuk kemudian menerapkan

sekolah inklusif? Kesimpulan

I2-1 sekolah inklusif lebih sering dapat sosialisasi dari Balai (BPPK Provinsi Banten) atau dari Dinas Pendidikan Provinsi, jadi disitu diajarin jadi guru buat anak berkebutuhan khusus gimana.

Kejelasan informasi dari BPPK dan Dinas Pendidikan Provinsi cukup jelas, hanya kalau

dari Dinas Pendidikan Kota Serang tidak karena memang tidak pernah mengadakan

sosialisasi apapun terkait inklusif.

I2-4 karena awalnya memang dari kita nya sendiri, jadi gimana-gimana pelaksanaannya kita ya cari tau sendiri aja, baca-baca inklusif itu bagaimana si? Jadi awal mula informasi kita cari sendiri.

Q24 Bagaimana dengan pelayanan, biaya dan kurikulum di sekolah inklusif di Kota Serang? Kesimpulan

I2-1 pelayanan sama, hanya paling yang berbeda perlakuannya aja, butuh perhatian khusus ke abk dan kalau untuk bantuan biaya itu tidak ada dari Dinas Pendidikan Kota Serang untuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum juga kita seperti biasa aja, tidak ada kurikulum khusus inklusif semua sama.

Pelayanan yang diberikan cenderung sama, hanya yang berbeda cara memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Pelayanan lainnya yang masih minim yaitu tindakan melakukan

assessment untuk siswa berkebutuhan khusus guna memahami keterbatasan yang dimiliki

sang anak dan bagaimana cara menanganinya.

I2-2 pelayanan baik ya, guru-gurunya juga ramah baik, temannya juga semuanya baik.

I2-4 pelayanan ada toilet kita baru diperbaiki dari Dinas Pendidikan Kota Serang, tetapi ya sebatas umum aja. Bukan toilet yang khusus untuk anak inklusif, ya mungkin juga karena tidak ada anak berkebutuhan khusus yang secara fisik ya sampai parah, makanya toilet nya juga umum aja. Biaya semua sama, paling kalau anak berkebutuhan khusus memang sebetulnya butuh lebih biayanya karena mereka kan ada ikut di tes sama psikolog, itu kita kerjasama MoU dengan Yayasan Anak Mandiri (YAM) untuk dilakukan assessment tentang anak ini menyandang disabilitas apa, jadi kalau sudah tau nanti kita bisa berikan pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan si anak. Tapi ya tetap butuh uang untuk tes itu, beberapa tahun lalu si orang tua abk mau terbuka membayar sendiri biayanya, kita yang fasilitasi itu tahun 2008/2009. Tapi ini sekarang kita gak adakan tes karena gimana, orang tua nya sendiri gak tau kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Cuek aja, kita juga kan gak bisa maksa.

Q25 Apakah yang dirasa masih kurang dalam penerapan sekolah dengan pendidikan inklusif di Kota Serang

selama ini? Kesimpulan

I2-1 kekurangan tenaga pengajar, kalau ada guru pendamping mah kita bisa kebantu. Karena kita kan tetap aja background nya guru biasa jadi ilmunya ya sebisanya kita aja ngedidik anaknya.

Kekurangan tenaga pengajar khusus atau Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang

180

Bantuan fisik juga seperti alat peraga buat belajar, itu guru-guru disini buat sendiri, kalau bisa mah kita mau dibantu.

memang ahli dalam bidang pendidikan inklusif. Bantuan berupa fisik seperti alat

peraga untuk membaca dan menghitung juga salah satu kekurangan yang dirasakan. I2-2 Kurangnya paling sarana prasarana nya aja

I2-4 kekurangannya guru, kita belum ada guru khusus yang punya latar belakang sebagai pengajar siswa inklusif. Kalau bisa mah mau minta ke Dinas biar lebih enak.

Q26 Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan tentang sekolah inklusif di Kota Serang? Kesimpulan

I2-1 kalau untuk bantuan ada mau minta, tapi tidak pernah sampai buat gimana-gimana surat, proposal tidak pernah. Memang bantuan untuk anak berkebutuhan khusus ada dipisahkan, tetapi tidak merata. Misal di SDN Batok Bali ada 30 abk, tapi yang dapat hanya 10 anak. Jadi, diubah sendiri, uangnya digabung lalu misal dibelikan buku sesuai jumlah abk nya biar rata semua. Dulu juga ada anak tapi udah lulus, namanya itu Elsa, dia bisa ikut lomba seni menari di Cipocok dan sempat masuk media lokal seperti Banten TV. Lamban belajar, jadi akademik tertinggal dari teman lain tapi bisa baca tulis, mental juga beda sama temannya yang lain itu Elsa lulusan tahun 2010 dari sini. Kan ada anak yang punya prestasi baik dari seni, ini si harapannya bisa diperhatikan supaya dia juga jadi lebih maju dan percaya diri juga kalau ada bantuan.

Berharap adanya bantuan berupa buku atau uang pembinaan untuk siswa berkebutuhan

khusus, diberikan pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat dari siswa

berkebutuhan khusus agar lebih berkembang serta bantuan untuk memberikan tes dengan

tujuan mengetahui kecacatan apa yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus tersebut.

I2-2 kalau ada kebijakan begitu, ya senang anak pasti jadi lebih diperhatiin jadi dia nanti bisa lebih berkembang sesuai bakat dia. Karena Zaki inikan masalahnya pendiam, gak mau bergaul, tertutup banget jadi apa-apa dia sukanya nulis. Buat gambar-gambar bisa, buat teka-teki, buat peta harta karun, buat pidato, buku cerita terus nanti ditempel didinding rumah, biar ada perasaan bangga nanti dari dianya. Kan senang juga kan kalau dianya senang. Jadi kalau bisa si ditambahin kegiatan untuk membangun kreatifitas anak khususnya untuk yang bermasalah seperti Zaki ini.

I2-4 guru pembimbing khusus itu yang utama, kalau tes anaknya itu kan kita coba buat pahamin sendiri dengan bantuan dari YAM juga, jadi ya masih bisa ditangani walau hanya sekadar aja.

Q27 Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Serang memberikan pemahaman tentang sekolah inklusif? Kesimpulan

I2-1 tidak ada, adapun dari Balai (BPPK Provinsi Banten) seperti sosialisasi sekolah inklusif.

Dinas Pendidikan Kota Serang tidak pernah

memberikan sosialisasi atau pembinaan apapun terkait penyelenggaraan pendidikan

I2-4 kurang tau ya, paling kalau Dinas Pendidikan Kota itu kita cuma minta dibuatkan SK sekolah inklusif

181

biar disahkan sama Walikota. Kalau sosialisasi, workshop dari Dinas Pendidikan Kota itu belum ada.

inklusif di Kota Serang

Q28 Apakah Dinas Pendidikan Kota Serang dianggap mampu/menguasai kebijakan Pergub Banten

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten di wilayah Kota

Serang?

Kesimpulan

I2-1 mungkin ya, kurang tau juga. Ya selama ini kan paling minta bantuan yang fisik aja, tidak ada obrolan apa-apa tentang sekolah inklusif, paling teknis persuratan aja untuk SK sekolah inklusif.

Pihak sekolah tidak mengetahui sejauhmana kemampuan atau kesanggupan Dinas

Pendidikan Kota Serang dalam mengatasi pendidikan inklusif karena tidak pernah adanya sosialisasi terkait hal tersebut.

I2-4 gak tau juga, karena biasanya sama Provinsi aja, Balai (BPPK Provinsi Banten) jadi kurang tau Dinas Pendidikan Kota Serang bagaimananya.

Q29 Apakah informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan Kota Serang mengenai teknis

pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dipahami dengan jelas oleh Guru Pembimbing Khusus di

sekolah inklusif tersebut?

Kesimpulan

I2-1 karena dapat sosialisasi atau workshop dari Balai (BPPK Provinsi Banten) dan Pusat, ya kita paham diajarin kan pendidikan inklusif.

Tidak pernah adanya pemberian informasi mengenai teknis pelaksanaan pendidikan

inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota Serang membuat pihak sekolah tidak mengetahui kejelasannya tersebut. Karena selama ini

informasi diperoleh dari BPPK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

I2-4 kan belum ada, belum pernah ada jadi gak tau juga. Kalau setuju Dinas Pendidikan Kota setuju ada sekolah regular yang mau menampung anak berkebutuhan khusus. Tapi saya taunya baru sebatas itu aja.

Q30 Bagaimana dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak berkebutuhan

khusus di sekolah inklusif? Kesimpulan

I2-1 ada bantuan minta keamanan pagar dibuatin, alhamdulillah dibikinin dikasih pagar dari Dinas Pendidikan Kota Serang

Sarana prasarana yang pernah dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Serang yaitu Pagar

untuk keamanan sekolah dan perbaikan toilet meskipun sekarang toiletnya kembali rusak.

I2-2 kalau sarana prasarana mah cukup lah mba, ya namanya juga sekolah negeri. Kipas juga ada di kelas, cuma ini nih pagarnya bahaya terlalu terbuka. Ini kan SD isinya anak-anak semua, ya takut ada yang main-main keluar gak keliatan kan. Kantinnya juga itu cuma kayu begitu aja, jadi kasian anak-anaknya kurang bersih.

I2-4 sarana sudah lumayanlah ada, toilet juga sudah pernah dibenerin kan tapi ya gitu biasa namanya barang abis dipakai, paling pintunya pada rusak gitu aja.

Q31 Bagaimanakah penyerahan tanggungjawab untuk menjalankan sekolah dengan pendidikan inklusif

oleh Dinas Pendidikan Kota Serang terhadap pihak sekolah inklusif tersebut?

Kesimpulan

I2-1 tidak ada paling hanya pembuatan SK sekolah Tidak ada penyerahan tanggungjawab dalam

182

inklusif saja. menjalankan kebijakan pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Kota Serang. I2-4 kalau Dinas Pendidikan Kota Serang kan setuju aja

malah mendukung, menjembatani dengan Pemkot. Q32 Bagaimanakah sikap pihak sekolah inklusif di Kota

Serang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Kesimpulan

I2-1 kalau ibu pribadi tidak merasa ada hambatan, ya kadang melihat anak ini juga perasaan kasihan juga anak ini. Memang pengajarannya harus berbeda, seperti lebih pakai perhatian, kasih sayang. Itu tergantung pengajarnya masing-masing aja. Ibu sendiri senang-senang aja namanya juga guru.

Tenaga pengajar di sekolah merasa iba dengan keadaan muridnya yang

berkebutuhan khusus, sehingga dalam mendidik tidak jarang memberikan perhatian yang lebih dari siswa lainnya. Di salah satu

sekolah inklusif ada alumnus siswi berkebutuhan khusus yang pernah

menorehkan prestasi di bidang olahraga futsal dan berhasil memenangkan kejuaran

tingkat kota se Kota Serang

I2-4 kalau kita namanya guru, melihat ada anak begitu kan miris juga gitu, kasihan kalau dibiarin, jadi ya dididik aja mau bisa gak bisa, lamban karena kelulusan itu kan diserahkan ke sekolah, mereka yang penting bisa baca nulis aja itu udah bagus itu udah bisa lulus. Ada juga yang berprestasi tapi sudah lulus, prestasinya bukan akademik tapi di lomba-lomba itu juara terus. Namanya Retno, perempuan lulus nya sekitar 2 tahun lalu, itu dia pernah ikut kejuaraan lomba futsal tingkat kota dan menang se Kota Serang.

Q33 Bagaimanakah sikap pihak sekolah inklusif di Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan

tentang sekolah inklusif yang dirasakan oleh Orang tua/Wali murid?

Kesimpulan

I2-2 pihak sekolah semua baik, gurunya juga semua terbuka sabar si, mau ngajarin apalagi Zaki juga susah kan bergaul, gak mau dia ngobrol sama orang susah banget diajak ngobrolnya. Jadi ya gitu gurunya sabar.

Pihak sekolah terutama pengajar bersikap baik dalam menjalankan tugasnya sebagai

guru bagi siswa berkebutuhan khusus.

Q34 Adakah hambatan yang timbul dalam menjalankan sekolah inklusif di Kota Serang? Kesimpulan

I2-1 hambatan paling ya kurang tenaga pengajar aja. Ada juga kekurangan seperti kerjasama MoU dengan Yayasan Anak Mandiri (YAM), jadi guru pendamping dari YAM bertukar ngajar disini beberapa waktu. Jadi berharapnya sih ada guru pendamping yang ngerti inklusif. Hambatan yang dirasakan yaitu kurangnya

tenaga pengajar khusus yang memahami tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif

serta kurikulum yang belum disesuaikan untuk sekolah inklusif.

I2-4 hambatan paling ya kalau ada wali murid yang gak mau kerjasama, kesulitan juga kita mau digimanakan anaknya padahal anaknya berkebutuhan khusus. Kalau yang mengerti enak di kitanya, tapi kan yang engga juga banyak. Sama kurikulum, harusnya kan kita pakai kurikulum yang terintegrasi. Yang anak berkebutuhan khusus berbeda tapi memang disesuaikan untuk di sekolah inklusif. Selama ini masih pakai kurikulum regular biasa.

183

Q35 Apakah ada insentif atau keuntungan tambahan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Serang kepada pihak sekolah atau siswa berkebutuhan khusus, atau pihak sekolah sendiri kepada Guru

Pembimbing Khusus agar semakin berprestasi dan untuk memberikan stimulus agar pelaksanaan

sekolah inklusif berjalan lebih baik?

Kesimpulan

I2-1 tidak ada. Kalau ada paling dari Provinsi atau pusat. Kalau Dinas Pendidikan Kota Serang belum ada, paling ya itu benerin pagar.

Insentif yang pernah diterima didapat dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015-2016 lalu.

I2-2 kurang tau ya, namanya sekolah gratis. Pernah paling dapat buku misal LKS begitu aja.

I2-4 gak ada, paling ada juga anak dapet bantuan dari Provinsi itu BOP tapi tahun 2015, sekarang gak tau belum ada kabar. Guru yang inklusif juga ada 5 orang dapat tunjangan dari Provinsi juga Dinas Pendidikan tahun 2016, sekarang juga gak tau ada atau engga.

Q36 Bagaimanakah dengan struktur organisasi sekolah inklusif dalam melaksanakan pendidikan inklusif

tersebut? Kesimpulan

I2-1 struktur tidak ada yang beda, sama saja tidak ada guru khusus asli dengan asal pendidikan sekolah khusus Pihak sekolah inklusif di SDN Batok Bali

tidak memiliki struktur birokrasi khusus. Sedangkan SMPN 12 Kota Serang

mengalami sedikit pergubahan yaitu adanya 5 guru yang memegang dua jabatan sebagai

guru pengajar biasa dan guru inklusif.

I2-4 ada yang berubah sedikit, jadi yang tadinya guru pengajar biasa sekarang ngejabat juga jadi guru inklusif. Itu kalau ada pelatihan apa-apa dari pusat atau provinsi itu mereka yang berangkat. Ada 5 orang, dari bagian kurikulum satu orang, guru pelajaran PKN, guru BK, guru pelajaran MTK dan guru pelajaran Agama Islam.

Q37 Bagaimana kerjasama antara pihak sekolah, Orang tua atau wali murid dalam mendukung berjalannya

sekolah dengan pendidikan inklusif tersebut? Kesimpulan

I2-1 beda-beda, ada yang kerjasama ada yang gak terima anaknya dibilang anak inklusif juga ada. Ya macam-macam. Ada yang kerjasama jadi di rumah kita minta diajak ngobrol lebih rutin diulang-ulang pelajaran di sekolah itu bisa membantu si anak belajar lebih baik lagi. Ada juga yang cuek aja.

Kerjasama yang dilakukan berbeda-beda, ada Orang tua siswa berkebutuhan khusus yang koperatif dalam mendidik anaknya di rumah ada juga yang tidak. Adapun Orang tua yang

tidak menerima anaknya dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus biasanya diperlakukan berbeda tanpa sepengetahuan dari orang tua tersebut oleh pihak sekolah.

I2-2 kita sama-sama misalnya di sekolah guru bilang untuk diulang lagi pelajaran yang tadi atau ada PR itu kita juga memang tugas sebagai orang tua. Kerjasama ada.

I2-4 kerjasama baik, kita awal mula beritau pelan-pelan ke wali murid kalau ada anaknya yang berkebutuhan khusus, ada yang koperatif ada yang gak terima jadi ya kita diam-diam aja kalau kasih perhatian khusus.

Q38 Bagaimana sebenarnya pembagian tugas dalam Kesimpulan

184

pelaksanaan Pergub tentang Pendidikan Inklusif di Daerah Kabupaten/Kota?

I1-7 kewenangan di kita, menengah, yang disebut pendidikan khusus di kita itu pendidikan yang diselenggarakannya satu atap. Ketika kewenangan itu dibagi, padahal ada sekolah atau yayasan yang mencakup semua jenjang seperti TK, SD, SMP, SMA padahal kan hanya SMA yang sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kewenangannya berada di Provinsi. Nah inklusif itu sebenarnya program. Program yang kewenangannya diatur oleh Provinsi tetapi untuk sekolahnya bagaimana-bagaimana itu diatur daerahnya masing-masing. Jadi hanya program saja. Jadi ketika kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, SK Kepala Sekolah diberikan oleh Provinsi. Nah SK ini kan perlu diperbarui, otomatis akan dikukuhkan sekarang oleh Gubernur. Karena kalau tidak dikukuhkan, Kepala Sekolah dipastikan tidak bisa menandatangani ijazah siswa sekolah tersebut. jadi programnya kewenangan kita, sekolahnya kewenangan Kabupaten/Kota. Proses pendidikannya punya Kabupaten/Kota, tapi ketika sekolah menerima siswa abk nah itu mengikut program kita. Untuk anggaran itu kewenangan Kabupaten/Kota, tetapi karena di sekolah itu menerima abk, program itu intervensi kita. Guru di sekolah itu kan umumnya guru dari sekolah umum, sekolah itu nanti kita intervensi bahwa sekolah tersebut harus menyediakan GPK. Kita juga mengintervensi agar sarana dan prasaran disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan tersebut. artinya kita juga mengedukasi sekolah untuk tau kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Ada lagi intervensi bantuan operasional, besarannya untuk guru Rp. 500.000/bulan dan operasional sekolah biasanya dilihat dari jumlah siswa pertahunnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan

program inklusif. Mulai dari teknis penyelenggaraannya di sekolah-sekolah nanti akan seperti apa. Maka, setiap sekolah yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif setiap dari kepala sekolahnya harus dikukuhkan

oleh Provinsi untuk pemberian Surat Keputusan (SK) sekolah inklusif. Dinas

Pendidikan Provinsi berhak untuk melakukan intervensi terhadap sekolah yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif agar memenuhi standar penyelenggaraan yang

telah disediakan seperti menyediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK), serta sarana dan

prasarana yang sesuai.

Q39 Bagaimana teknis pelaksanaan program inklusif sebenarnya menurut amanat Pergub Banten Nomor

74 Tahun 2014? Kesimpulan

I1-7 inklusif di kita tidak hanya melayani yang berkebutuhan khusus fisik, tetapi juga kecerdasan istimewa dan bakat istimewa atau CIBI. Ada program dari CI itu percepatan atau akselerasi, ada juga pengayaan itu seperti anak CI dalam mengikuti satu pelajaran porsinya lebih besar dari anak lain. BI, ada program yang dipertimbangkan sesuai bakat kesenian dan olahraga, misal ada anak yang juara dalam olahraga karate, nah tapi

Dinas Pendidikan Provinsi Banten memiliki program yang tidak hanya melayani anak berkebutuhan khusus dengan cacat fisik

melainkan juga anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Program Cerdas Istimewa (CI) diberikan bagi anak

185

sekolahnya bagaimana tetap tidak terganggu ada nanti homeschooling. Program inklusif itu sebenarnya program yang paling bagus, coba kalau di SLB kita masuk kesana keadaannya miris ya. Kenapa inklusif baik, karena sampai saat ini kita dalam hal ini yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus sampai saat ini belum memiliki data real berapa sesungguhnya jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten. semuanya masih asumsi mengikut pada teori. Teorinya 10% anak berkebutuhan khusus diperoleh dari jumlah keseluruhan anak usia sekolah di Provinsi Banten. kalau dari teori ada 3000 abk di provinsi Banten, yang terlayani baru belum sampai 24% nya. Jadi kalau ada sekolah regular yang mau melayani abk itu akan kita dukung.

yang memiliki kecerdasan diatas normal sehingga diberikan pengayaan. Bakat

Istimewa ialah program yang mempertimbangkan keahlian bakat seni dan

olahraga anak seperti misalnya karate.

Q40 Bagaimana pembinaan untuk penerapan sekolah inklusif oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke daerah? Kesimpulan

I1-7 sosialisasi pembinaan dari Provinsi tentang program CIBI ke sekolah langsung yang ada di Kabupaten/Kota, jadi mengundang perwakilan sekolah untuk datang ke Provinsi dan diberikan binaan. Karena kita Provinsi Banten itu sebenarnya sudah mencanangkan sebagai Provinsi Inklusif. Yaitu Provinsi yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus dan yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Tetapi tidak jarang juga ada inisiatif sendiri dari sekolahnya, seperti di Lebak, secara geografis itu kan jauh. Nah kalau di Lebak mereka ketika menerima siswa baru, satu sekolah itu mereka mencakup 3 kecamatan, mereka tidak seperti sekolah umumnya, tapi disamperin satu-satu ke rumah dicari ada abk atau tidak di 3 kecamatan dekat sekolah inklusif tersebut.

Pembinaan dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Banten langsung menunjuk

perwakilan dari sekolah-sekolah inklusif di Kab/Kota untuk datang ke Provinsi

kemudian diberikan pembinaan.

Q41 Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah inklusif yang telah berjalan di Provinsi Banten? Kesimpulan

I1-7 jangankan inklusif, sekolah khusus dan SLB sekarang juga masih ada gedung yang menumpang, bahkan mereka pun padahal juga perlu toilet yang khusus berbeda, tempat duduk, ruang kelas yang berbeda. Ini masih ada keadaan SKh yang seperti ini.

Sarana dan prasarana untuk sekolah inklusif belum mendapat perhatian secara penuh,

bahkan tidak hanya inklusif, sekolah khusus pun masih ada yang belum sesuai standar.

Q42 Bagaimana hubungan/keterkaitan dalam melaksanakan Pergub Nomor 74 Tahun 2014

antara Provinsi dengan Daerah di Kabupaten/Kota? Kesimpulan

I1-7 ada laporan bulanan untuk SD/SMP itu kan diberikan ke Kabupaten/Kota, nah dari laporan tersebut biasanya juga dibuat tembusan ke kita. Dari sini kita bisa tau ada berapa jumlah abk di

Laporan bulanan yang dibuat sekolah diserahkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota

186

sekolah inklusif di Kabupaten/Kota tertentu, sedang ada hambatan/masalah apa kita bisa tau dari tembusan laporan bulanan itu langsung ke kita. Seperti ada juga pengesahan sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif, itu dari Provinsi karena kewenangannya juga di Provinsi. Sekolah inklusif itu juga bisa disebut sekolah jadi-jadian, kadang inklusif kadang tidak, kan sesuai apa ada anak inklusif di sekolah tersebut atau tidak. Terlepas dari segala bantuan yang sudah diberikan itu tetap utuh, tidak mungkin dicabut lagi karena juga kan sekolah tersebut sudah mendapat label sebagai sekolah inklusif.

masing-masing kemudian dibuat tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui hal

tersebut Dinas Pendidikan menjaga informasi tentang apa saja yang terjadi di sekolah-

sekolah di Kab/Kota. Pengesahan sekolah yang ingin menyelenggarakan pendidikan inklusif itu merupakan kewenangan Dinas

Pendidikan Provinsi

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

146

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

TAHUN 2016 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang

Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang :Pembentukan & Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang

KEPALA DINAS

Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si

KEPALA BIDANG PAUDNI Drs. NURSALIM, M.Si

KEPALA BIDANG PEMB. SMP TATANG TAUFIK R, S.Pd., M.Pd

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN MUTU PEND. SMP

SARTINAH, S.Pd

SEKRETARIS

Drs. WASIS DEWANTO, M.Pd

KASUBBAGKEUANGAN NITA BERLIAN HASANAH, SE

KASUBBAG UMUM& KEPEGAWAIAN

HJ. FAOJAH, SE

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AL CHOTIJAH, S.Pd

KEPALA SEKSI

KELEMBAG. KURSUS& PELATIHAN Dra. Hj. SUMIARSIH

KEPALA SEKSI KETENAGAANDAN KESISWAAN SD

Hj. DIAH PATRIASIH, S.Pd., MM

KEPALA SEKSI KURIKULUM & MUTU PENDIDIKAN SD

Hj. NANI SUMARNI, S.Pd., M.Pd

KEPALA BIDANG PEMB. SEKOLAH DASAR (SD)

H.TB.M. SUHERMAN, S.Pd,M.Pd

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA SEKSI KETENAGAAN DAN KESISWAAN SMP

HERLINA, S.Pd

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA&SMK

Drs. LILI MUTAWALI, M.Pd

KEPALA SEKSI KURIKULUM& PENINGKATAN

MUTU PEND. SMA/SMK SRI HIDAYATI, S.Pd., M.Pd

KEPALA SEKSI KETENAGAAN & KESIS SMA/SMK

MALIYAWATI, S.Pd., M.Si

U P T

KASUBBAG PROGRAM, EVALUASI, & PEL

SARNATA, S.Pd., M.Si

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN & SARPRAS SD

DEDI SUPRIADI, S.Pd., M.Si

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN & SARPRAS SMP

Rd. RAHMAT SALEH, S.Pd

KEPALA SEKSI

KELEMBAGAAN& SARPRAS Hj. IIN INDIYAWATI, S.Pd., MH

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT

AHMAD NURI, SH, M.Si

KABID.KEBUDAYAAN WARDATUL ILMIYAH, S.Pd., M.Si

KEPALA SEKSI ADAT DAN BUDAYA

EVIE SHOFIAH, S.Pd.,M.Pd

KEPALA SEKSI

SEJARAH& KEPURBAKALAAN

ELIN CASWILIN

KEPALA SEKSI KESENIAN& KEBUDAYAAN

SITI ROHIMAH, S.Ag, M.Si

WALIKOTA SERANG,

H. Tb. HAERUL JAMAN, B.Sc.,SE

146

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA SERANG UNIT PELAYANAN TEKNIS Nomor : Tanggal : Tentang :Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang

KEPALA UPT

SUB BAGIAN

TATA USAHA

WALIKOTA SERANG,

TB. HAERUL JAMAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

146

147

148

149

150

151

152

Dokumentasi

Narasumber: Nani Sumarni

Jabatan: Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kota

Serang

Narasumber: Diah Patriasih

Jabatan: Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan TK/SD Dinas Pendidikan Kota Serang

153

Narasumber: Dedi Supriadi

Jabatan: Kepala seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan Kota

Serang

Narasumber: Sartinah

Jabatan: Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kota Serang

154

Narasumber: Herlina

Jabatan: Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang

Narasumber: Raden Rahmat Saleh

Jabatan: Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP Dinas Pendidikan Kota

Serang

155

Narasumber: Ratu Susiati

Jabatan: Koordinator Inklusif SDN Batok Bali Kota Serang

Narasumber: Muthoyanah

Jabatan: Koordinator Inklusif SMPN 12 Kota Serang

156

Narasumber: Amah

Jabatan: Anggota Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota

Serang

Narasumber: Hendri

Jabatan: Kepala Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota

Serang

157

Narasumber: Miftahul Jannah

Status: Orang tua Siswa Berkebutuhan Khusus Muzakki Alwan kelas 3 SDN Batok Bali Kota

Serang

Foto dengan Muzakki Alwan di rumahnya dengan latar belakang dinding rumah yang penuh

dengan karya tangan dari Muzakki sendiri

158

Pidato karya Muzakki Alwan

159

160

Buku cerita karya Muzakki Alwan

161

Hasil karya Muzakki Alwan lainnya

162

Beberapa karya Muzakki Alwan yang dipajang di rumahnya

wawancara dengan Ferdi Siswa Berkebutuhan Khusus kelas 8 SMPN 12 Kota Serang dengan

hambatan kesulitan dalam memahami pelajaran

163

Kondisi toilet siswa perempuan (atas) dan laki-laki (bawah) di SMPN 12 Kota Serang

Documents

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR …repository.fisip-untirta.ac.id/897/1/IMPLEMENTASI... · tersedianya sarana dan prasarana khusus di sekolah inklusif di Kota Serang,