implikasi perubahan tarif dana reboisasi dan provisi sumber daya

IMPLIKASI PERUBAHAN TARIF DANA REBOISASI DAN PROVISISUMBER DAYA HUTAN TERHADAP LABA PEMEGANG KONSESI

HUTAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK: STUDI KASUSHUTAN ALAM PRODUKSI DI KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA

(

)

The Implication of Reforestation Fund and Forest ResourceProvision Tariff Changes on Profit of Forest Concessionaire and

Non-Tax State Revenue: Case Study of Production Natural Forest inEast Kalimantan, Indonesia

Satria Astana , Soenarno & OK KaryonoPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan,

Jl. Gunung Batu No 5, Bogor, Indonesia, e-mail: [email protected]., [email protected] Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan, Jl. Gunung Batu No.

5 Bogor, Indonesia, e-mail: [email protected]

iterima 3 Juni 2014, direvisi 14 Juli 2014 disetujui, 25 Agustus 2014

Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam menekan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunan PNBP pemerintah berusaha menaikkan besarnya tarif ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi per-ubahan tarif DR dan PSDH terhadap laba pemegang ijin UPHHK-HA dan PNBP sektor kehutanan, serta potensipemanfaatan kayu limbah pembalakan sebagai sumber tambahan PNBP sektor kehutanan. Jenis data yangdikumpulkan meliputi: 1) biaya pengelolaan hutan; 2) harga kayu bulat dan 3) limbah pembalakan. Data biaya pe-ngelolaan hutan dan harga kayu bulat diperoleh dari hasil pencatatan dokumen dan wawancara dengan pengelolahutan, sedangkan data limbah pembalakan diperoleh berdasarkan pengukuran di lapangan. Hasil kajian menun-jukkan perubahan tarif DR dan PSDH secara berbarengan menyebabkan perolehan laba perusahaan menurun se-besar 22,3%, sedangkan perolehan PNBP meningkat sebesar 29,7%. Hasil kajian menyarankan: 1) kebijakan ke-naikan tarif DR dapat langsung diberlakukan, sementara penetapan harga kayu bulat di Tempat Pengumpulan Kayu(TPn) perlu didasarkan pada suatu metode penetapan yang rasional dan 2) perubahan tarif DR dan PSDH perlumempertimbangkan besarnya limbah pembalakan di hutan

Hutan alam, kayu bulat, DR, PSDH, limbah pembalakan.

1 2 1

1

2

D

.

Kata kunci:

ABSTRACT

The decline of natural forest timber production has suppressed non-tax revenues (PNBP) of forestry sector. To anticipate furtherdecrease in PNBP the government has been trying to raise tariffs of PSDH and DR. This research aims to study the implications of DRand PSDH tariff increases on profits of forest concessionaires and PNBP of forestry sector, and the potential use of logging waste as anadditional source of PNBP. The data collected include: 1) the cost of forest management; 2) the price of logs and 3) logging waste. Data offorest management cost and log price were obtained from the documents and interviews with forest managers, while logging waste data wasobtained by measuring in the field. The results of the study reveal that the increases in DR and PSDH tariffs simultaneously would causethe profit of company decreased by 22.3%, while the PNBP increased by 29.7%. The study suggest: 1) the policy on increasing DR tariffmay be directly applied, while the pricing of logs at the landing site should be based on a rational determination method and 2) increases inDR and PSDH tariffs need to consider the amount of logging waste in the forest.

Natural forest, log, DR, PSDH, logging waste.Keywords:

ABSTRAK

251Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap... (Satria Astana )et al.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP pada

Departemen Kehutanan dan Perkebunan telahdirevisi beberapa kali. Pertama adalah dengan PPNomor 74 tahun 1999 (revisi pertama) dan keduaadalah dengan PP Nomor 92 tahun 1999 (revisi

252JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 11 No. 3 September 2014, Hal. 251 - 264

solusi untuk mengatasi jalan buntu mengenaiperubahan tarif DR dan PSDH. Hasil pertemuanmenyarankan perlu pengkajian ulang terhadapbesarnya tarif DR, sedangkan mengenai hargapatokan sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan(PSDH dan Pengganti Nilai Tegakan/PNT),Ditjen BUK (2013) melaporkan telah disepakatibahwa penetapan harga patokan yang sebelumnyaditetapkan oleh Kemendag diubah ditetapkan olehKemenhut. Berdasarkan Kemendag, harga patokan dihitung dari harga rataan tertimbang kayu bulatdi pasar domestik dan internasional, sedangkanberdasarkan Kemenhut, harga patokan dihitungdari harga rataan kayu bulat di TPn untuk hutanalam, harga rataan tegakan pada Hutan TanamanIndustri (HTI), dan harga rataan di TempatPengumpulan Sementara (TPS) untuk hasil hutanbukan kayu. Perubahan-perubahan yang terjadimenimbulkan kontroversi di kalangan .

Usulan revisi tarif DR kayu bulat berdasarkankelas diameter ternyata tidak disetujui oleh APHI.APHI berpendapat kenaikan tarif DR sebesarUSD 0,5 per m untuk seluruh kelompok jenis kayubulat berdiameter di atas 49 cm dan tarif DR un-tuk kayu bulat berdiameter 30-49 cm kelompokjenis meranti antara USD 13-16 per m sertakelompok jenis rimba campuran antara USD 10,5-13 per m dipandang memberatkan pengusahahutan alam, dengan alasan karena harga kayu bulatdi pasar dalam negeri yang rendah. Merujuk hasilkajian Kartodihardjo & Soedomo (2013), APHImengusulkan tarif DR kayu bulat berdiameter 30-49 cm antara USD 6-7 per m sesuai dengan jenisdan sebaran wilayah, sedangkan tarif DR kayubulat berdiameter di atas 49 cm tidak dinaikkan.Namun usulan ini masih belum disetujui, karenaPNBP dari sektor kehutanan setiap tahun dituntutmeningkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.Dengan demikian inti persoalannya adalahbagaimana menetapkan tarif DR yang di satu sisitidak mengguncangkan laba pengusaha hutan dandi sisi lain penerimaan PNBP dapat ditingkatkan?Pada tanggal 18 Juni 2013 pembahasan bersamaDirjen BUK dilaksanakan di Gedung ManggalaWanabhakti. Berdasarkan hasil pembahasan,Dirjen BUK memutuskan bahwa tarif DR untukkayu bulat yang berdiameter di atas 49 cmdinaikkan sebesar USD 0,5 per m , sedangkan kayubulat yang berdiameter antara 30-49 cm diturun-kan antara USD 6-7 per m .

-

stakeholders

3

3

3

3

3

3

kedua). Berdasarkan PP Nomor 74 tahun 1999tentang Perubahan PP Nomor 59 tahun 1998, tarifProvisi Sumberdaya Hutan (PSDH) diubah (PPNomor 74 tahun 1999 Pasal 1). Besarnya pungutanPSDH untuk kayu hutan alam diubah, semula 6%dari harga patokan menjadi 10% dari harga pa-tokan, sedangkan berdasarkan PP Nomor 92 tahun1999 tentang Perubahan Kedua PP 59 tahun 1998,pungutan Dana Reboisasi (DR) dimasukkan kedalam ketentuan PP Nomor 92 tahun 1999 ini(sebelumnya penyetoran pungutan DR diatur olehPP Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penye-toran PNBP (Pasal 4), yang telah diubah dengan PPNomor 52 tahun 1998). Besarnya pungutan DRuntuk kelompok jenis meranti adalah USD 13-16per m , kelompok jenis rimba campuran adalahUSD 10,5-13 per m , kelompok jenis kayu indahadalah USD 16-20 per m dan limbah pembalakansertabahanbakuserpihadalahUSD2perm . Merosot-nya produksi kayu bulat hutan alam mengacam pe-nurunan PNBP sektor kehutanan. Untuk menganti-sipasi penurunan PNBP, pemerintah kemudianberusaha menaikkan besarnya tarif PSDH dan DR.

Dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 59tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yangberlaku pada Departemen Kehutanan danPerkebunan, yang sedang diusulkan, KementerianKehutanan (Kemenhut) mengusulkan kenaikantarif DR untuk kayu bulat berdiameter di atas 49 cmsebesar USD 0,5 per m merata untuk seluruh jenisdan wilayah, sedangkan kayu berdimeter 30-49 cmtetap. Usulan perubahan ini telah disetujui olehkementerian yang terkait termasuk KementerianKeuangan (Kemenkeu), Kementerian Per-dagangan (Kemendag) serta Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, draftrevisi PP Nomor 59 tahun 1998 kemudian diajukanke Sekretariat Negara (Sekneg) untuk disahkan olehpemerintah dan diumumkan ke masyarakat dalamLembaran Negara. Namun revisi RPP tersebutdikembalikan oleh Setneg kepada Kemenhut untukditinjau kembali karena Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI) masih keberatan denganperubahan tersebut dengan alasan kenaikannyamemberatkan pengusaha hutan.

Pada 9 April 2013 Ditjen Bina Usaha Kehutanan(BUK) menyelenggarakan pertemuan dengan

termasuk Pusat Litbang PerubahanIklim dan Kebijakan (Puspijak) mendiskusikan

3

3

3

3

3

stakeholders

yaitu hutan alam produksi yang dikelolaberdasarkan ijin UPHHK-HA. Idealnya penelitiandilakukan pada beberapa contoh pemegangkonsesi hutan sehingga kesimpulan dan implikasiyang lebih berlaku umum dapat diperoleh. Namundalam penelitian ini kondisi ideal tersebut tidakdiperoleh. Sebagai ganti, penelitian dilakukan padasatu contoh pemegang konsesi sebagai studi kasus.Penelitian dilaksanakan di areal hutan pemegangijin UPHHK-HA contoh di Kalimantan Timurpada bulan Agustus 2013 (nama perusahaan tidakdicantumkan atas permintaan perusahaan yangbersangkutan). Luas areal ijin UPHHK-HAcontoh awalnya (tahun 1970) adalah 125.000 hanamun kemudian pada tahun 2000 mengalamipengurangan menjadi seluas 97.690 ha. Sejak tahun2010 luas arealnya berkurang sebesar 4.165 hamenjadi seluas 93.425 ha.

Secara luas, empat tujuan kebijakan ekonomipungutan di bidang kehutanan adalah: 1)penerimaan keuangan bagi pemerintah; 2)kepraktisan dan biaya administrasi; 3) efisiensiekonomi dalam pemanfaatan dan manajemenhutan dan 4) pemerataan dalam distribusi dampakekonomi, penerimaan dan penghasilan (Gray,1983). Kebijakan yang dianalisis adalah kebijakanpencapaian pener imaan keuangan bagipemerintah. Diketahui bahwa eksploitasi sumberdaya alam seperti bijih besi, ikan atau kayucenderung menghasilkan rente ekonomi(Karsenty, 2010). Dalam UU Nomor 20 tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), PNBP mencakup penerimaan yangdiperoleh dari kegiatan pemanfaatan sumber dayaalam (Pasal 2 Ayat 1 b). Hutan alam produksimerupakan sumber daya alam dan peman-faatannya dikenakan pungutan bukan pa-jak.Namun penetapan tarif atas jenis PNBP harusmemperhatikan: 1) dampak pengenaan terhadapmasyarakat dan kegiatan usahanya; 2) biayapenyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungandengan jenis PNBP yang bersangkutan dan 3) as-pek keadilan dalam pengenaan beban kepadamasyarakat (UU Nomor 20 tahun 1997 Pasal 3Ayat 1). Pemanfaatan hutan alam produksi yangdikaji adalah usaha pemanfaatan hutan, dan tarifPNBP yang dikaji adalah besarnya tarif PSDH danDR yang dikenakan.

B. Kerangka Analisis

-

3

3

3

3

Persoalan penetapan tarifDR dan harga patokanPSDH yang tidak mengguncangkan laba pengusahahutan memerlukan analisis perilaku biaya produksidan harga kayu bulat,sedangkanpeningkatan PNBPsektor kehutanan memerlukan informasi mengenaipotensi pengurangan limbah pembalakan sertabesarnya kontribusi DR dan PSDH yang dikenakan.Pungutan DR didasarkan pada kelas diameter,sedangkan PSDH pada harga patokan yangditetapkan di TPn (untuk kayu hutan alam) dan dihutan (untuk kayu hutan tanaman). Dalam pertemuan tanggal 18 Juni 2013 usulan APHI adalah:tarif DR untuk kayu bulat yang berdiameter di atas(>) 50 cm dinaikkan sebesar USD 0,5 per m ,sedangkan kayu bulat yang berdiameter antara 40-49 cm antara USD 6-7 per m . Keputusan ini di-dasarkan pada teori bahwa pengenaan tarif yangtinggi akan mengurangi produksi dan sebaliknyapengenaan tarif yang rendah akan meningkatkanproduksi. Dengan demikian, produksi kayu bulatyang berdiameter di atas 50 cm diharapkan akan me-nurun dan sebaliknya produksi kayu bulat yangberdiameter 40-49 cm diharapkan meningkat,meskipun implikasi terhadap produksi kayu bulatyang berdiameter 30-39 cm belum diketahui.

Untuk memahami implikasi perubahan tarifDR dan PSDH terhadap perolehan laba pemegangijin UPHHK-HA dan PNBP, tiga hipotesis diuji.Pertama, perubahan tarif DR (naik sebesar USD0,5 per m untuk kayu bulat berdiamater di atas 49cm) dan PSDH (10% dari harga patokan di TPn)tidak mengguncang laba pengusaha hutan(pemegang ijin UPHHK-HA). Kedua, penerimaanPNBP dari PSDH yang ditetapkan sebesar 10% dariharga patokan di TPn lebih sensitif dibandingkenaikan tarif DR sebesar USD 0,50 per m untukkayu bulat yang berdiameter di atas 49 cm. Ketiga,pemanfaatan limbah kayu pembalakan berpotensimenyumbang PNBP sektor kehutanan. Penelitianini bertujuan untuk mengkaji: 1) implikasi per-ubahan tarif DR dan PSDH terhadap labapemegang ijin UPHHK-HA dan PNBP sektorkehutanan dan 2) potensi PNBP dari pemanfaatanlimbah kayu pembalakan

Obyek hutan yang dikaji adalah hutan negara

.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

253Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap... (Satria Astana )et al.

DR awalnya dinamakan Dana Jaminan Reboisasi(DJR) (Keppres Nomor 35 tahun 1980). Sesuainamanya, DJR dipungut berdasarkan argumensebagai dana jaminan dari pemegang ijin UPHHK-HA agar melaksanakan kewajiban mereboisasihutan yang telah ditebang sehingga setelah 35 tahundapat dipanen kembali. Jika pemegang ijin UPHHKmelaksanakan kewajiban tersebut, maka DJR yangdipungut oleh pemerintah dikembalikan kepada pe-megang ijin setelah melalui penilaian olehpemerintah. Dalam praktiknya, terdapat keraguanbagi pemegang ijin UPHHK, yang diduga karenapada saat itu sistem dan standar penilaian kinerjaPHAPL sebagai dasar pengembalian DJR belumsejelas sekarang, misalnya menggunakan sistem danstandar PHAPL skema atau .Dengan kata lain, pemegang HPH menafsirkanDJR sebagai jaminan pelaksanaan reboisasisehingga tidak perlu melakukan reboisasi di arealbekas tebangan dan lahan kritis (Saputra, 1995).Pemegang ijin UPHHK saat itu diduga meyakinilebih menguntungkan tidak mengambil kembaliDJR, sementara pemerintah diduga memandangpenerimaan DJR yang semakin membesar lebihefektif digunakan untuk mengatasi .Pungutan DJR akhirnya diubah statusnya menjadiDR (Keppres Nomor 29 tahun 1989) tanpa mem-pertimbangkan ide awal DJR yang bertujuan untukmenjamin kelestarian hutan yang ditebang. Denganperubahan ini, pemerintah menghendaki pungutan

bukan sebagai jaminan reboisasi tetapisebagai pembayaran wajib reboisasi bagi pemegangHPH, sementara pemeliharaan hutan tetap harusdilaksanakan sesuai ketentuan TPTI (Saputra,1995). Soedomo (2013) memandang DR jugabukan sebagai jaminan kinerja ( ).

Pada awalnya PSDH dinamakan Iuran HasilHutan (IHH) (PP Nomor 22 tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara BukanPajak: Lampiran IIA Angka 9). IHH kemudiandiubah menjadi PSDH (Pasal I PP Nomor 52 tahun1998 tentang Perubahan PP Nomor 22 tahun 1997tentang Jenis dan Penyetoran PNBP). Di erapemerintahan Soekarno dikenal istilah cukai hasilhutan (PP Nomor 64 tahun 1957 Pasal 10 Ayat 5Sub-ayat 2), yang maksudnya sama dengan PSDH(Greenomics Indonesia & Indonesia CorruptionWatch, 2004). Dengan PP Nomor 59 tahun 1998,regulasi pungutan PSDH mengalami tiga per-ubahan mendasar. Pertama adalah Menteri Per-industrian dan Perdagangan menetapkan harga

mandatory voluntary

fiscal deficit

royalty

performance bond

patokan berdasarkan harga jual rataan tertimbanghasil hutan yang berlaku di pasar domestik dan atauinternasional (PP Nomor 59 tahun 1998 Pasal 3).Kedua adalah tata cara pengenaan, pemungutan,dan penyetoran PNBP diatur oleh MenteriKeuangan setelah mendengar PertimbanganMenteri Kehutanan dan Perkebunan (PP Nomor59 tahun 1998 Pasal 4). Ketiga adalah ketentuanPasal 5 PP Nomor 51 tahun 1998 tentang ProvisiSumber Daya Hutan dinyatakan tidak berlaku (PPNomor 59 tahun 1998 Pasal 5).

Terkait upaya menaikkan PNBP sektorkehutanan, dua isu diperdebatkan. Pertama, hargapatokan kayu bulat untuk perhitungan tarif PSDHberdasarkan Permendag Nomor 8/M-DAG/PER/2/2007 lebih rendah dibanding biayaproduksi kayu bulat (Astana & Siran, 2011). Kedua,harga patokan didasarkan pada harga rataantertimbang di pasar domestik dan internasional.Harga kayu bulat di penjualan tahun 1998ketika ekspor kayu bulat dibuka adalah Rp 925.000per m , sedangkan ketika ekspor kayu bulatkemudian dilarang kembali tahun 2001 harganyamenurun tajam menjadi Rp 550.000 per m (As-tana, 2003). Penetapan harga rataan tertimbang dipasar domestik dan internasional tidak relevan lagi,karena kebijakan ekspor kayu bulat telahdihapuskan. Ini mendorong revisi ketiga terhadapPP Nomor 59 tahun 1998. Terkait denganpenetapan tarif PSDH, Kemenhut mengusulkanharga patokan ditetapkan oleh Kemenhutberdasarkan harga pasar di TPn (DirektoratBIKPHH, 2013). Terkait penetapan tarif DR,Kemenhut mengusulkan didasarkan pada kelasdiameter kayu bulat. Tarif DR untuk kayu bulatyang sebelumnya tidak dibedakan berdasarkankelas diameter diubah menjadi dibedakan ke dalamkelas diameter 30-49 cm dan di atas 49 cm(Direktorat BIKPHH, 2013).

Perubahan tarif DR dan PSDH akanmenimbulkan persoalan, yang dapat dibedakan kedalam dua kategori. Pertama adalah persoalan

antara laba pengusaha dan PNBP pemerintah.Besarnya pungutan berimplikasi terhadap PNBP disatu sisi dan di sisi lain terhadap laba pemegang ijinUPHHK dalam hutan alam (UPHHK-HA).Permasalahannya muncul ketika besarnya pungutan yang dikenakan di satu sisi dapat meningkatkanPNBP kehutanan namun di sisi lain menurunkanlaba pemegang ijin UPHHK-HA atau sebaliknya.Ini merupakan aspek keadilan dalam pengenaan

logpond

trade-off

-

3

3


255

beban kepada masyarakat (amanat UU Nomor20 tahun 1997 tentang PNBP: Pasal 3 Ayat 1).Kedua adalah persoalan legalitas dan metodeperhitungan PSDH dan DR. Permasalahan legalitasPSDH dan DR berkaitan dengan tujuan danmetode perhitungan masing-masing pungutan yangdikenakan. Permasalahannya muncul ketikakenaikannya tidak memiliki dasar perhitunganyang jelas dan diterima oleh pihak-pihak yangberkepentingan. Ini merupakan aspek legalpengenaan pungutan PSDH dan DR (amanatUU 41 tentang Kehutanan tahun 1999: Pasal 35Ayat 1).

Pada Gambar 1 diketahui bahwa besarnyaPNBP sektor kehutanan bersumber setidaknya daridua jenis pungutan bukan pajak, yaitu: 1)penerimaan PSDH dan 2) penerimaan DR. Sumberpenerimaan lain seperti IUPHHK-HA/HT/HTRtidak dimasukkan karena porsinya relatif kecil.Besarnya penerimaan PSDH dipengaruhi olehbesarnya tarif PSDH yang dikenakan dan hargakayu bulat di pasar serta produksi kayu bulat,sedangkan besarnya penerimaan DR dipengaruhioleh besarnya tarif DR yang dikenakan danproduksi kayu bulat; harga kayu bulat tidakberpengaruh karena DR ditetapkan per m kayu

3

bulat. Selain melaui tarif DR dan PSDH, dariGambar 1 diketahui bahwa peningkatan PNBPsektor kehutanan juga dapat dilakukan melaluipemanfaatan limbah pembalakan.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi: 1) biayapengelolaan hutan; 2) harga kayu bulat dan 3)limbah pembalakan. Data biaya pengelolaan hutandan harga kayu bulat diperoleh dari hasil pencatat-an dokumen dan wawancara dengan pengelolahutan, sedangkan data limbah pembalakan diper-oleh berdasarkan pengukuran di lapangan.

Kegiatan kajian meliputi: 1) analisis biaya pe-ngelolaan hutan; 2) analisis harga kayu bulat dan 3)analisis limbah pembalakan.

Untuk melihat pengaruh besarnya pungutanPSDH dan DR terhadap perbaikan stok hutan danlingkungan serta sosial, biaya pengelolaan hutandipisahkan ke dalam tujuh kelompok biaya, yaitu:1) biaya produksi; 2) biaya perbaikan stok hutan; 3)biaya kewajiban kepada negara; 4) biaya kelolasosial; 5) biaya kelola lingkungan; 6) biaya sarprasdan 7) biaya umum dan administrasi.

C. Jenis dan Pengumpulan Data

D. Pengolahan dan Analisis Data

1. Biaya Pengelolaan Hutan

Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap... (Satria Astana )et al.

PNBP

Penerimaan PSDH

Penerimaan DR

Produksi kayu bulat

Tarif PSDH

Harga kayu bulatLimbah pembalakan

Tarif DR

Gambar 1. Kerangka kajian implikasi perubahan tarif PSDH dan DR terhadap Penerimaan Negara BukanPajak.

Figure 1. Study framework of implications of PSDH and DR tariff changes on non-tax state revenue.

Gambar 1 menjelaskan implikasi perubahantarif DR dan PSDH terhadap Penerimaan NegaraBukan Pajak.

256

Biaya produksi kayu bulat meliputi: 1) biayaperencanaan hutan dan 2) pemungutan hasil hutan,sedangkan biaya perbaikan stok hutan meliputi: 1)biaya penanaman; 2) biaya pemeliharaan dan pem-binaan hutan serta 3) biaya pengendalian kebakarandan pengamanan hutan.

Biaya sebagai kewajiban kepada negara meliputi:1) IIUPHHK-HA; 2) PSDH; 3) DR dan 4) retribusidaerah, sedangkan biaya kelola lingkungan dansosial antara lain meliputi: 1) PMDH; 2) peman-tauan dan pengelolaan lingkungan; 3) plasmanutfah; 4) litbang; 5) SDM; 6) Dana KompensasiDesa dan amortisasi.

Biaya pembangunan sarpras antara lain meliputi:1) pemeliharaan bangunan dan fasilitas jalan danjembatan serta 2) penyusutan bangunan danfasilitas, jalan, jembatan, peralatan, sedangkan biayaumum dan administrasi antara lain meliputi: gajikaryawan, per jalanan dinas, pengobatan,pemeliharaan dan penyusutan bangunan dankendaraan serta inventaris kantor, pendidikan danpelatihan.

Harga kayu bulat dibedakan ke dalam tigagerbang penerimaan: 1) gerbang TPn; 2) gerbang

(TPK) dan 3) gerbang industri.Harga di gerbang TPn adalah harga kayu bulatketika kayu bulat hasil penebangan telahditempatkan di TPn. Besarnya harga ini adalahbiaya tetap per m ditambah biaya variabelpenebangan dan pengangkutan sampai di TPnditambah margin keuntungan, sedangkan harga digerbang adalah harga kayu bulatketika berada di . Besarnya harga iniadalah harga di TPn ditambah biaya pengangkutandari TPn ke . Harga di gerbangindustri adalah harga kayu bulat di lokasi industri.Besarnya harga ini adalah harga diditambah biaya pengangkutan darike industri.

Berdasarkan sumbernya, limbah pembalakandibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: 1) limbahkayu dari batang bebas cabang (BBC) dan 2) limbahkayu dari batang di atas BBC. Limbah kayu dariBBC dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: 1)limbah pangkal dan 2) limbah ujung, sedangkanlimbah dari batang di atas BBC dinamakan limbahujung.

2. Harga Kayu Bulat

3. Limbah Pembalakan

logpond/logyard

logpond/logyardlogpond/logyard

logpond/ logyard

logpond/logyardlogpond/ logyard

3

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Perubahan Tarif DR dan PSDHterhadap Laba Pemegang Ijin UPHHK-HA

Sebagai , DR awalnya dinamakan DJRyang dikenakan kepada pemegang HPH melaluiKeppres Nomor 35 tahun 1980 pada setiap mkayu bulat yang diproduksi. Dalam hal ini,pemegang HPH menafsirkan DJR sebagai jaminanpelaksanaan reboisasi sehingga tidak perlumelakukan reboisasi sendiri di areal bekastebangan dan lahan kritis (Saputra, 1995). Namunsejak tahun 1989, DJR diubah menjadi DR melaluiKeppres Nomor 29 tahun 1989. Dengan perubah-an ini, pemerintah menghendaki pungutanbukan sebagai jaminan reboisasi tetapi sebagai pem-bayaran wajib reboisasi bagi pemegang HPH, se-mentara pemeliharaan hutan tetap harus di-laksanakan sesuai ketentuan TPTI (Saputra, 1995).

Hasil analisis biaya pengelolaan hutan kasusperusahaan pemegang ijin IUPHHK-HA contohdi Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 1. PadaTabel 1 terlihat bahwa dari total biaya pengelolaanhutan, biaya terbesar adalah biaya sarpras (31,3%),kemudian disusul oleh biaya kewajiban kepadanegara (25,7%), biaya produksi kayu bulat (23,2%)dan biaya umum dan administrasi (16,3%). Biayaproduksi kayu bulat didominasi oleh biayapemungutan hasil hutan (20,6%), sedangkankewajiban kepada negara oleh pungutan DR(16,4%). Biaya terkecil adalah biaya kelolalingkungan dan sosial (1,2%), kemudian disusuloleh biaya perbaikan stok hutan (2,3%).

Tabel 2 menyajikan perubahan tarif DR. PadaTabel 2 terlihat sebelum perubahan, besarnya tarifDR wilayah Kalimantan (Kalimantan Timur) danMaluku adalah USD 16 per m untuk kelompok je-nis meranti dan USD 13 per m untuk kelompokjenis campuran tanpa pembedaan kelas diameter.Setelah perubahan, besarnya tarif DR wilayahKalimantan (Kalimantan Timur) dan Malukuadalah USD 16 per m untuk kelompok jenismeranti berdiameter 39-49 cm dan USD 16,5 perm untuk kelompok jenis meranti berdiameter diatas 49 cm. Untuk kelompok jenis campuranadalah USD 13 per m untuk kayu bulatberdiamater 39-49 cm dan USD 13,5 per m untukyang berdiameter di atas 49 cm. Implikasi

royalty

royalty

3

3

3

3

3

3

3

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 11 No. 3 September 2014, Hal. 251 - 264

257

perubahan tarif DR terhadap laba perusahaancontoh disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3 terlihatbahwa perubahan tarif DR yang terjadi diharapkanakan menyebabkan kewajiban kepada negarameningkat dari Rp 243.112 menjadi Rp 248.862

atau 2,4%, biaya pengelolaan hutan meningkat dariRp 946.410 menjadi Rp 952.160 atau 0,6 % dankonsekuensinya perolehan laba perusahaancontoh menurun dari Rp 181.908 per m menjadiRp 176.158 per m atau menurun 3,2%.

3

3

Tabel 1. Komponen biaya pengelolaan hutan alam untuk perusahaan contoh di Kalimantan Timur.Table 1. Cost component of natural forest management for sample company in East Kalimantan.

No. Uraian (Items) m3 Rp/th Rp/m3 %

A. Produksi kayu bulat (Log production) 58.289,27

B. Komponen biaya pengelolaan (Component of management cost)

1. Biaya produksi kayu bulat (Log production cost) 12.798.409.361 219.567 23,2a. Perencanaan hutan (Forest planning) 1.414.750.179 24.271 2,6b. Pemungutan hasil hutan (Forest product harvesting) 11.383.659.182 195.296 20,6

2. Biaya perbaikan stok hutan (Cost of forest stock improvement) 1.285.785.416 22.059 2,3a. Penanaman (Planting) 315.992.364 5.421 0,6b. Pemeliharaan dan pembinaan hutan (Forest tending and forest management) 821.689.208 14.097 1,5c. Pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan (Forest fire

management and forest protection)148.103.844

2.541 0,2

3. Biaya kewajiban kepada negara (Forest product royalty) 14.170.829.832 243.112 25,7a. DR dan PSDH (DR and PSDH) 13.600.361.332 233.325 24,7b. DR (Reforestation fund) 9.051.237.473 155.281 16,4c. PSDH (Provision for forest natural resources) 4.549.123.859 78.044 8,2d. PBB (Land and building tax) 570.468.500 9.787 1,0

4. Biaya kelola lingkungan dan sosial (Management enviromentaland social cost)

665.068.00011.410 1,2

a. Bina sosial (Social dvelopment) (PMDH) 299.698.500 5.142 0,5b. Pelaksanaan RKL dan RPL (Executing of RKL and RPL) 62.220.000 1.067 0,1c. Dana kompensasi masyarakat (Public compensation fund) 303.149.500 5.201 0,6

5. Pembangunan sarpras (Construction of facitities andinfrastructure)

17.250.600.987295.948 31,3

6. Umum dan administrasi (General and administration) 8.994.864.964 154.314 16,3

Jumlah (Total) 55.165.558.560 946.410 100,0

Tabel 2. Tarif DR sebelum dan sesudah usulan perubahan PP59/1998 wilayah Kalimantan dan Maluku.Table 2. DR tariff before and after PP59/1998 change for Kalimantan and Maluku areas.

No. Kelompok jenis kayu (Species group)

Tarif DR berdasarkan (DR tariff based on) PP59/1998

Sebelum perubahan (Beforechanging)*

(USD/m3)

Setelah perubahan (Afterchanging)**(USD/m3)

% perubahan(Change)

1 Meranti (Dipterocarp)30 cm < Ø < 49 cm 16,00 16,00 0Ø > 49 cm 16,00 16,50 3,1

2 Rimba campuran (Mixed wood)30 cm < Ø < 49 cm 13,00 13,00 0Ø > 49 cm 13,00 13,50 3,8

Sumber ( ): *PP Nomor 59/1998; **PP Nomor 12/2014.Source


258

Tabel 4 menyajikan tarif PSDH sebelum dansesudah perubahan. Pada Tabel 4 terlihat sebelumperubahan, besarnya tarif PSDH dihitungberdasarkan persentase (10%) terhadap hargapatokan yang ditetapkan oleh Kemendag(Permendag Nomor 8/M-DAG/PER/2/2007tentang Penetapan Harga Patokan untukPerhitungan PSDH Kayu dan Bukan Kayu). Setelahperubahan, besarnya tarif PSDH dihitungberdasarkan persentase (10%) terhadap hargapatokan yang ditetapkan oleh Kemenhut di TPn.Tabel 5 menyajikan implikasi perubahan tarifPSDH terhadap laba perusahaan contoh. PadaTabel 5 terlihat perubahan tarif PSDH yang terjadidapat diharapkan akan menyebabkan kewajiban

kepada negara meningkat dari Rp 243.112 per mmenjadi Rp 277.900 per m atau 14,3%, biayapengelolaan hutan meningkat dari Rp 946.410 perm menjadi Rp 981.198 per m atau 3,7% dankonsekuensinya perolehan laba perusahaancontoh menurun dari Rp 181.908 per m menjadiRp 147.120 per m atau 19,1%.

Implikasi perubahan tarif DR dan PSDH ter-hadap laba perusahaan contoh disajikan padaTabel 6. Pada Tabel 6 terlihat bahwa perubahan(kenaikan) tarif DR dan PSDH secara berbareng-an akan menyebabkan kewajiban kepada negarameningkat dari Rp 243.112 per m menjadi Rp283.650 per m atau 16,7%, biaya pengelolaanhutan meningkat dari Rp 946.410 per m menjadi

3

3

3 3

3

3

3

3

3

Tabel 3. Implikasi perubahan tarif DR terhadap laba perusahaan contoh di Kalimantan Timur.Table 3. Implication of DR tariff change on profit of sample company in East Kalimantan.

No. Uraian (Items) m3 Rp/m3

DR dan PSDH tidak

berubah (DR andPSDH are not

changed) (Rp/m3)

DR naik(DR increased)USD 0,5/m3

(Rp/m3)

%Perubahan

(Change)

A Produksi kayu bulat(Log production)

58.289,27

B Harga kayu bulat di TPn(Log price at forest gate)

1.128.318,2

C Komponen biaya pengelolaan hutan(Cost component of forest management)1. Biaya produksi kayu bulat (Log production cost) 219.567 219.567 02. Biaya perbaikan stok hutan (Forest stock improvement cost) 22.059 22.059 03. Biaya kelola lingkungan dan sosial (Management of

environmental and social cost)11.410 11.410 0

4. Biaya sarpras (Cost of facilities and infrastructure) 295.948 295.948 05. Biaya umum dan administrasi (General and administration

cost)154.314 154.314 0

6. Biaya kewajiban kepada negara (Forest product royalty) 243.112 248.862 2,4Total biaya (Total cost) (1 sd 6) 946.410 952.160 0,6

D Laba/rugi (Profit/loss) 181.908 176.158 -3,2

Tabel 4. Tarif PSDH sebelum dan sesudah usulan perubahan PP59/1998 wilayah Kalimantan dan Maluku.Table 4. PSDH tarrif before and after PP59/1998 change for Kalimantan & Maluku areas.

No.Kelompok jenis kayu

(Species group)

Tarif PSDH berdasarkan (PSDH tariff based on) PP59/1998Sebelum perubahan

(Before changing)*Setelah perubahan(After changing)**

% perubahan(Change)

1 Meranti (Dipterocarp)30 cm < Ø < 49 cm 10%xRp 600.000 10%xharga di TPn naØ > 49 cm 10%xRp 600.000 10%xharga di TPn na

2 Rimba campuran (Mixed wood)30 cm < Ø < 49 cm 10%xRp 360.000 10%xharga di TPn naØ > 49 cm 10%xRp 360.000 10%xharga di TPn na

Keterangan ( ): na,Sumber ( ): *PP Nomor 59/1998; Permendag 8/M-DAG/PER/2/2007; **PP Nomor 12/2014.

Remark .Source

not applicable


259

Rp 986.948 per m atau 4,3% dan konsekuensi-nya perolehan laba perusa-haan contoh menurundari Rp 181.908 per m menjadi Rp 141.370 per matau menurun sebesar 22,3%. Laba yang diper-oleh merupakan laba bersih (biaya bunga danpajak telah dibayarkan) sehingga penurunan laba

3

3 3

yang diperoleh dipandang tidak akan meng-guncangkan kegiatan pengelolaan hutan. Hasilkajian Sarsito (2003) menyimpulkan pungut-an DR sebesar USD 16 per m dan PSDH se-besar USD 6,25 per m dipandang masih terlalurendah.

et al.3

3

Tabel 5. Implikasi perubahan tarif PSDH terhadap laba perusahaan contoh di Kalimantan Timur.Table 5. Implication of PSDH tariff change on profit of sample company in East Kalimantan.

Tabel 6. Implikasi perubahan tarif DR dan PSDH terhadap laba perusahaan contoh di Kalimantan Timur.Table 6. Implication of DR and PSDH tariff change on profit of sample company in East Kalimantan.


Harga patokanPSDH tidak

berubah (Standardprice at PSDH not

change)(Rp/m3)

Harga patokanPSDH berubah(Standard price atchange PSDH)

(Rp/m3)

%perubahan

(Change)

A Produksi kayu bulat (Logproduction)

58.289,27

B Harga kayu bulat di TPn (Logprice at forest gate)

1.128.318,2

C Komponen biaya pengelolaan hutan (Costcomponent of forest management)1. Biaya produksi kayu bulat (Log production cost) 219.567 219.567 02. Biaya perbaikan stok hutan (Forest stock improvement cost) 22.059 22.059 0

3. Biaya kelola lingkungan dan sosial (Managementof environmental and social cost)

11.410 11.410 0

4. Biaya sarpras (Cost of facilities and infrastructure) 295.948 295.948 05. Biaya umum dan administrasi (General and Administration cost) 154.314 154.314 06. Biaya kewajiban kepada negara (forest product royalty) 243.112 277.900 14,3Total biaya (Total cost) (1 sd 6) 946.410 981.198 3,7

D Laba/rugi (Profit/loss) 181.908 147.120 -19,1


DR dan PSDHtidak berubah

(DR and PSDHwas not changed)

(Rp/m3)

DR dan PSDHberubah (DR and

PSDH was changed)(Rp/m3)

%perubahan

(Change)

A Produksi kayu bulat (Logproduction)

58.289,27


1.128.318

C Komponen biaya pengelolaan hutan (Costcomponent of forest management )1. Biaya produksi kayu bulat (Log production

cost)219.567 219.567 0

2. Biaya perbaikan stok hutan (Forest stockimprovement stock)

22.059 22.059 0

3. Biaya kelola lingkungan dan sosial(Management of enviromental and social cost)

11.410 11.410 0

4. Biaya sarpras (Cost of facilities andinfrastructure)

295.948 295.948 0

5. Biaya umum dan administrasi (General andadministration cost)

154.314 154.314 0

6. Biaya kewajiban kepada negara (Forest productroyalty)

243.112 283.650 16,7

Total biaya (Total cost) (1 sd 6) 946.410 986.948 4,3D Laba/rugi (Profit/loss) 181.908 141.370 -22,3


260

B. Implikasi Perubahan Tarif DR dan PSDHterhadap PNBP Sektor Kehutanan

Implikasi perubahan tarif DR dan PSDH ter-hadap PNBP disajikan pada Tabel 7. Pada Tabel 7terlihat bahwa jika tarif DR meningkat USD 0,50per m , maka PNBP dari DR akan meningkat22,2%, sedangkan jika harga patokan PSDH di-tetapkan di TPn (Rp 1.128.318/m ), maka PNBPdari PSDH akan meningkat 44,6%. Secara ke-seluruhan persentase kenaikan PNBP akibat per-ubahan tarif DR dan PSDH tersebut akanmencapai 29,7%, suatu kenaikan yang signifikan.

Menggunakan kriteria laba pemegang ijin

3

3

UPHHK-HA akan terguncang jika perubahantarif menyebabkan laba berkurang sampai 50%,maka perubahan tarif DR (yang naik USD0,50/m ) terlihat belum mengguncangkan laba(-3,2%). Demikian pula dengan penetapan hargapatokan PSDH di TPn (Rp 1.128.318/m ) juga be-lum mengguncangkan laba pemegang ijinUPPHHK-HA (-19,1%). Perubahan kedua tariftersebut secara berbarengan juga belum menye-babkan laba pemegang ijin terguncang secarasignifikan (-22,3%). Meskipun akibat perubahantarif DR dan PSDH, laba menjadi menurun namunpenurunannya belum sampai menimbulkankerugian.

3

3

Tabel 7. Implikasi perubahan tarif DR dan PSDH terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kasusperusahaan contoh di Kalimantan Timur.

Table 7. Implication of DR and PSDH tariff change on non-tax state revenue of sample company in East Kalimantan.


Penerimaan PNBP (PNBP revenue)Sebelum

perubahan tarif(Before tariffchange)(Rp)

Setelah perubahantariff (After tariff

change) (Rp)

%perubahan

(Change)

A Produksi kayu bulat(Log production)

58.289,27


1.128.318

C Jenis pungutan (Types of charges/fee/tariff)1. DR 9.051.237.473 11.060.388.983 22,22. PSDH 4.549.123.859 6.576.884.312 44,6Jumlah (Total) 13.600.361.332 17.637.273.295 29,7

Tabel 8. Maksimum kenaikan tarif DR dan PSDH pada kasus perusahaan contoh di Kalimantan Timur.Table 8. Maximum increase in DR and PSDH tariff on sample company in East Kalimantan.

No.Skenario kebijakan

(Policy scenario)

Nilai dasar(Base value)

Maksimum kenaikan(Maximum increase)

Laba (Profit)

DR DR Rp/m3

1 Jika PSDH tidak berubah (If PSDH tariffischanged)(Permendag Nomor 8/M-DAG/PER/2/2007), maka tarif DR dapat dinaikkan(DR tariff can be increased)

USD 0,50/m3 USD 15,8/m3 0

2 Jika tarif PSDH berubah (Peraturan baru: 10%dari harga di TPn), maka tarif DR dapat dinaikkan(If PSDH tariffis changed (10% from logpond price) DRtariff can be increased)

USD 0,50/m3 USD 12,8/m3 0

PSDH PSDH Rp/m3

3 Jika tarif DR tidak berubah (If DR tariff is notchanged) (PP59/1998), maka PSDH dapatdinaikkan (PSDH tariff can be increased)

10% 23% 0

4 Jika DR naik USD 0,5 per m3, maka tarif PSDHdapat dinaikkan (If DRis increased up to 0,5 $ USDper m3, PSDH can be increased)

10% 22,5% 0


261

Tabel 8 menyajikan hasil simulasi pengaruhperubahan tarif DR dan PSDH terhadap labapemegang ijin UPPHHK-HA. Pada Tabel 8 terlihatbahwa jika hanya tarif DR yang diubah sementaraPSDH tidak berubah, maka hasil simulasi (asumsi:USD 1,00 = Rp 11.500) menunjukkan bahwapemegang ijin akan menerima laba nol rupiah jikaDR dinaikkan dari USD 0,50 per m menjadi USD15,8 per m . Jika hanya tarif PSDH yang berubahsementara tarif DR tidak berubah, maka hasilsimulasi (asumsi: USD 1,00 = Rp 11.500)menunjukkan bahwa pemegang ijin akan menerimalaba nol rupiah jika persentase tarif PSDHdinaikkan sebesar 13% menjadi 23% darisebelumnya (10%). Selanjutnya jika tarif PSDHadalah 10% dari harga di TPn, maka hasil simulasimenunjukkan bahwa pemegang ijin UPHHK-HAakan menerima laba nol rupiah jika tarif DRdinaikkan menjadi USD 12,8 per m . Jika tarif DRdinaikkan USA 0,50 per m , maka laba pemegangijin UPHHK-HA akan nol rupiah jika tarif PSDHdinaikkan dari 10% menjadi 22,5%.

Limbah pembalakan dibedakan ke dalam duakelompok, yaitu: 1) limbah kayu pada batang bebas

3

3

3

3

C. Potensi PNBP dari Limbah Pembalakan

cabang (BBC) dan (2) limbah kayu di atas BBC.Limbah kayu pada BBC dibedakan ke dalam duagolongan, yaitu: 1) limbah pangkal dan 2) limbahujung, sedangkan limbah di atas BBC dinamakanlimbah ujung. Hasil pengukuran limbah pangkaldan ujung pada BBC disajikan pada Tabel 9 danTabel 10, sedangkan limbah di atas BBC pada Tabel11. Dari ketiga tabel tersebut terlihat bahwa limbahkayu yang ditinggalkan di lokasi penebanganmerupakan limbah kayu berbentuk batang kayu( ) yang berdiamater di atas 50 cm dengan panjangantara 1,7-4 m (Tabel 9 dan Tabel 10) kecualilimbah di atas BBC, yang memiliki rataan diameterujung dan pangkal berturut-turut 33,91 cm dan47,35 cm dengan rataan panjang 3,63 m (Tabel 11).

Tabel 9 menjelaskan bahwa pada setiap pohonkomersial yang ditebang rataan panjang limbahpangkal yang ditinggalkan adalah 1,70 m dengandiamater ujung dan pangkal berturut-turut adalah79,76 cm dan 80,05 cm, sementara Tabel 10menjelaskan bahwa pada setiap pohon komersialyang ditebang rataan panjang limbah ujung yangditinggalkan adalah 4 m dengan diameter ujungdan pangkal berturut-turut 50 cm dan 60 cm. Tabel11 menjelaskan bahwa pada setiap pohonkomersial yang ditebang rataan panjang limbah diatas BBC yang ditinggalkan adalah 3,63 m dengan

log

Tabel 9. Limbah pangkal pada pohon bebas cabang.Table 9. Butt waste on clear bole.

No Uraian (Items) Nilai rataan (Average value) Deviasi (Deviation)1 Diameter pangkal (Diameter on butt) (cm) 80,05 13,062 Diameter ujung (Diameter on top) (cm) 79,76 13,443 Panjang (Length) (m) 1,70 1,324 Volume (m3) 0,971 1,094

Tabel 10. Limbah ujung pada pohon bebas cabang.Table 10. Top waste on clear bole.

No Uraian (Items) Nilai rataan (Average value) Deviasi (Deviation)1 Diameter pangkal (Diameter on butt) (cm) 60 122 Diameter ujung (Diameter on top) (cm) 50 123 Panjang (Length) (m) 4 34 Volume (m3) 0,837 0,632

Tabel 11. Limbah kayu di atas pohon bebas cabang.Table 11. Wood waste above clear bole.

No Uraian (Items) Nilai rataan (Average value) Deviasi (Deviation)1 Diameter pangkal (Diameter on butt) (cm) 47,35 9,442 Diameter ujung (Diameter on top) (cm) 33,91 4,243 Panjang (Length) (m) 3,63 1,384 Volume (m3) 0,266 0,30


262

diameter ujung dan pangkal berturut-turut 33,91cm dan 47,35 cm. Total volume kayu limbahpembalakan pada setiap pohon komersil yangditebang (limbah pada BBC dan di atas BBC)mencapai rataan per pohon sebesar 2,074 m(volume limbah pangkal plus limbah ujung pluslimbah di atas BBC).

Jumlah limbah tersebut lebih sedikit diban-dingkan penelitian Matangaran . (2013) yaituberkisar antara 3,42-3,45 m / pohon tetapi lebihbesar dibandingkan penelitian Idris . (2012) yanghanya berkisar antara 0,99-1,19 m /pohon. Peneliti-an Soenarno (2014) menunjukkan bahwa rataanvolume limbah kayu BBC sebanyak 1,395m /pohon terdiri atas limbah kayu berkualitas baiksebanyak 0,357 m /pohon (25,58%); limbah cacatsebanyak 0,610 m /pohon (43,77%) dan limbahyang pecah sebanyak 0,438 m /pohon (30,65%).Terjadinya perbedaan jumlah limbah kayu didugadiakibatkan oleh beberapa faktor di antaranyakondisi topografi, dominasi jenis pohon, teknikpembagian batang, dan cara pengeluaran kayu daripetak tebang menuju ke TPn. Dari sisi ekonomi,pembedaan tarif DR dapat diharapkan menaikkanPNBP dan menekan limbah pembalakan (Soedo-mo, 2013).

Pada RKT tahun 2013, hasil ITSP perusahaancontoh menunjukkan jumlah pohon ditebangsebanyak 9.787 pohon, yang terdiri dari 2.448pohon berasal dari hutan produksi (HP) dan 7.339pohon dari hutan produksi terbatas (HPT). Denganmempertimbangkan limbah pembalakan yangdapat dimanfaatkan sebesar 2 m per pohon, makasetiap tahun diperkirakan akan tersedia 4.896 mlimbah kayu di HP dan 14.678 m di HPT atau totalsebesar 19.574 m per tahun, suatu jumlah yang re-latif besar. Dengan mengenakan DR untuk limbahpembalakan sebesar USD 2 per m akan diperolehtambahan PNBP perusahaan contoh sebesar USD39.148 per tahun.

Besarnya limbah pembalakan yang dapatdimanfaatkan maka disarankan perlunya kebijakanuntuk mendorong pemanfaatannya secara lebihefektif dan efisien. Sejauh ini terdapat dua industriyang telah memanfaatkan limbah pembalakan, yaituPT. Erna Djuliawati dan PT. Sarpatim, keduanyaberoperasi di Kabupaten Seruan, KalimantanTengah. Kapasitas produksi PT. Erna Djuliawatiadalah 12.000 m per tahun, sedangkan PT.Sarpatim adalah 38.000 m per tahun untuk

3

3

et al

et al

veneer

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

dan 12.000 m per tahun untuk kayu gergajian(komunikasi pribadi, 2014). Pemanfaatan selainuntuk dan kayu gergajian perlu didorongsejauh teknologi tersedia dan bermanfaat bagiperkembangan lingkungan, sosial dan ekonomimasyarakat setempat. Ini selaras dengan sistem danstandar sertifikasi Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (PHPL) yang mendorong unit manajemenmenerapkan kebijakan sebagai salah satuupaya meningkatkan viabil itas ekonomiperusahaan.

Komposisi biaya pengelolaan hutan mengindi-kasikan kelestarian hutan dalam jangka panjangcenderung terganggu karena biaya perbaikan stokhutan, biaya kelola lingkungan dan sosial relatifsangat kecil dibanding biaya pemungutan hasilhutan, biaya sarpras dan kewajiban kepada negara.Meskipun kenaikan tarif DR (naik USD 0,5 per m )dan PSDH (10% dari harga di TPn) akanmeningkatkan perolehan PNBP dari perusahaan(29,7% dari sebelum perubahan Rp 13,6 miliar)namun perolehan laba perusahaan akan menurun(-22,3% dari sebelum perubahan Rp 181.908 perm ).

Perubahan tarif yang terjadi pada PSDHpengaruhnya terhadap perolehan laba perusahaanlebih sensitif dibanding perubahan tarif yangterjadi pada DR. Perubahan tarif yang terjadi padaPSDH adalah harga patokan PSDH ditetapkan diTPn, sedangkan perubahan tarif DR yang terjadiadalah tarif DR dinaikkan sebesar USD 0,5 per m .Perubahan tarif DR tersebut menyebabkanperolehan laba perusahaan menurun sebesar 3,2%,sedangkan perubahan harga patokan PSDHmenyebabkan perolehan laba perusahaanmenurun sebesar 19,1%.

Jika tarif PSDH tidak berubah (PermendagNomor 8/M-DAG/PER/2/2007) dan hanya tarifDR yang dinaikkan, maka kenaikan tarif DR yangmaksimal adalah USD 15,8 per m tapi jika tarifPSDH berubah (10% dari harga di TPn), maka ke-naikan tarif DR yang maksimal adalah USD 12,8per m . Jika tarif DR tidak berubah dan hanya tarifPSDH yang dinaikkan, maka kenaikan tarif PSDHyang maksimal adalah 23% dan jika tarif DR

3

3

3

3

3

3

veneer

zero waste

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


263

dinaikkan sebesar USD 0,5 per m , maka kenaikantarif PSDH yang maksimal adalah hanya 22,5 %dari sebelumnya (10%).

Potensi limbah kayu pembalakan sebagaisumber tambahan PNBP sektor kehutanan adalahtinggi. Limbah pembalakan ( ) darisetiap pohon yang ditebang adalah 2 m per pohondan di perusahaan contoh setiap tahun diperkirakantersedia 4.896 m limbah kayu di HP dan 14.678 mdi HPT atau total 19.574 m . Namun perusahaancontoh belum memanfaatkan limbah pembalakanyang jika tarif DR limbah pembalakan adalah USD1 per m berpotensi menghasilkan tambahan PNBPsebesar USD 19.574 per tahun.

Mempertimbangkan biaya perbaikan stok hutan,biaya kelola lingkungan dan sosial relatif sangatkecil dibanding biaya pemungutan hasil hutan, biayasarpras dan kewajiban kepada negara, makakebijakan perubahan tarif DR dan PSDH sebagaikomponen biaya kewajiban kepada negara perlumempertimbangkan kepekaan perubahannyaterhadap perolehan laba perusahaan. Mengingatkenaikan tarif PSDH lebih sensitif dibandingkenaikan tarif DR, kebijakan kenaikan tarif DR(USD 0,50 per m ) dapat langsung diberlakukan,sementara penetapan harga kayu bulat di TPn perludidasarkan pada suatu metode penetapan yangrasional.

Potensi limbah pembalakan yang tinggi (19.574m per tahun) memberikan kesempatanpemanfaatannya dan pengenaan pungutannya.Namun selama DR dan PSDH telah dibayar olehperusahaan, maka pengenaan pungutan terhadaplimbah pembalakan tidak diperlukan, sebaliknyapengenaan pungutan terhadap limbah perludikenakan ketika limbah pembalakan tidakdimanfaatkan. Perubahan tarif DR dan PSDHperlu mempertimbangkan besarnya limbahpembalakan di hutan. Semakin tinggi limbahpembalakan yang ditinggalkan di hutan semakintinggi tambahan DR dan PSDH yang seharusnyadikenakan.

A.

3

3

3 3

3

3

3

3

sawlog, veneerlog

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

stana, S. & Siran, S. (2011). Evaluasi tarif PSDHkayu hutan alam. (5)Policy Brief, 5

Astana, S. (2003).

.

(Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor

Direktorat BIKPHH (2013).

. Bahan

presentasi pada pembahasan revisi PP

59/1998 tentang PNBP dari PSDH dan DR,

Gedung Manggala Wanabakti, 9 April 2013.

Jakarta: Direktorat BIKPHH.

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (2013).

. Jakarta:

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Gray, J. W. (1983).

. (FAO Forestry Paper 43).

Food and Agriculture Organization of the

United Nations. Diunduh dari

//www.fao.org/docrep/015/an781e/an781e

00.pdf.(16 Juli 2014).

Greennomics Indonesia & Indonesia Corruption

Watch (2004).

(Kertas kerja

No. 7) . Diunduh dari http://www

.greenomics.org/docs/wp07.pdf.(8 juli 2014).

Idris, M.M., Sukanda & Soenarno (2012).

.

(Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat

Penelitian dan Pengembangan Keteknikan

Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan.

Karsenty, A. (2010). Forest taxation regime for

tropical forests: lessons from Central

Africa. (2), 121-

129. Diunduh dari http://www

. ingentaconnect .com /content/cfa/

ifr/2010/00000012 /00000002/art0000?

crawler =true&mimetype =application/pdf.

(16 Juli 2014).

Kartodihardjo, H. & Soedomo, S. (2013).

. Bahan

presentasi pada pembahasan revisi PP

Dampak kebijakan pengu-rangan

subsidi harga bahan bakar minyak terhadap kinerja

industri hasil hutan kayu dan kelestarian hutan

Revisi PP no. 59 tahun

1998 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku di

Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Pembahasan revisi PP nomor 59 tahun 1998 tentang

tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Gedung

Manggala Wanabakti, 18 Juni 2013

Forest revenue systems in developing

countries: their role in income generation and forest

management strategies

Pungutan usaha kayu: Evolusi

terhadap mekanisme perhitungan, pemungutan, dan

penggunaan pungutan usaha kayu.

Teknik tree

length logging di hutan alam produksi lahan kering

International Forestry Review, 12

Tinjauan

tarif DR kayu diameter 30-49 cm

.

http:


59/1998 tentang PNBP dari PSDH dan DR,

Gedung Manggala Wanabhakti, 9 April 2013.

Jakarta: Direktorat BIKPHH.

Keputusan Presiden nomor 29 tahun 1990 tentang

Dana Reboisasi.

Keputusan Presiden nomor 35 tahun 1980 tentang

Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan

Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan.

Matangaran, J.R., Partiani, T., & Purnamasari, D.R.

(2013). Faktor eksploitasi dan kuantifikasi

limbah kayu dalam rangka peningkatan efisiensi

pemanenan hutan alam. ,

(2), 384-393.

Peraturan Menteri Perdagagangan No. 8/M-

DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga

Patokan untuk Perhitungan PSDH Kayu dan

Bukan Kayu.

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Kehutanan.


Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara

Bukan Pajak: Lampiran IIA angka 9.


Provisi Sumber Daya Hutan.


Perubahan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun

1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan

Negara Bukan Pajak.


Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada

Departemen Kehutanan dan Perkebunan.


Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah

Jurnal Bumi Lestari

13

Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan

dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah

Swatan-tra Tingkat I.


Perubahan Peraturan Pemerintah No. 59

tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang

Berlaku pada Departemen Kehutanan dan

Perkebunan.


Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.

59 tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP

yang Berlaku pada Departemen Kehutanan

dan Perkebunan.

Saputra, U.S. (1995).

(Disertasi). Insitut Pertanian Bogor, Bogor.

Sarsito, A., Warsito, S., Brown, D., Boccucci, M., &

Tuli, P. (2003). Indonesia background paper.

In World Bank (Eds.),

(pp. 59-67). Washington, D.C:

World Bank.

Soedomo, S. (2013). Double dividend from tariff

differentiation of reforestation fund.

(2), 163- 67.

Soenarno. (2014). Efisiensi pembalakan dan kualitas

limbah pembalakan di hutan tropika

pegunungan: Studi kasus di IUPHHK-HA PT.

Roda Mas Timber Kalimantan.

, 45-61.

Undang Undang No. 20 tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan

Sistem penetapan pungutan hasil

hutan kayu bulat oleh pemerintah di areal HPH:

Suatu analisis kebijakan ekonomi kehutanan

Proceedings of the

international workshop on reforming forest fiscal

systems to promote poverty reduction, and sustainable

forest management

Journal

of Tropical Forest Management, 19

Jurnal Penelitian

Hasil Hutan, 32(1)

.


Documents

implikasi perubahan tarif dana reboisasi dan provisi sumber daya