INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF SEBAGAI INDIKATOR KUALITAS

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan pada:

Public Hearing Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Jakarta, 25 April 2019

2

Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan RasioGini

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Persentase kemiskinan (P0) 16.66 15.97 17.75 16.58 15.42 14.15 13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 11.22 10.86 10.64 9.82

Pertumbuhan ekonomi 5 5.7 5.5 6.3 6 4.6 6.2 6.2 6 5.6 5 4.9 5 5.1 5.2

Tingkat pengangguran terbuka 9.86 11.24 10.28 9.11 8.39 7.87 7.14 7.48 6.13 6.17 5.94 6.18 5.61 5.50 5.34

Rasio gini 0.32 0.355 0.35 0.376 0.368 0.367 0.378 0.41 0.41 0.413 0.406 0.408 0.397 0.393 0.389

16.6615.97

17.75

16.58

15.42

14.1513.33

12.4911.96

11.37 11.25 11.2210.86 10.64

9.82

55.7 5.5

6.3 6

4.6

6.2 6.2 65.6

5 4.9 5 5.1 5.2

9.86

11.24

10.28

9.11 8.39

7.87 7.14

7.48

6.13 6.17 5.94 6.18 5.61 5.50 5.34

0.32

0.355 0.35

0.3760.368 0.367

0.378

0.41 0.41 0.413 0.406 0.4080.397 0.393 0.389

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ras

iogi

ni

Per

sen

Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan rasio gini (2004-2018) Sudahkah pertumbuhanekonomi bersifat Pro-Poor, Pro-Job, Pro-Growth, dan Pro-Equity?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun ketimpangan walaupun meningkat, tren nya cenderungstagnan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

3

Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Konsumsi Perkapita 2015–2018

• Kelompok 20% Terbawah

mengalami pertumbuhan

konsumsi perkapita yang

lebih rendah daripada rerata

nasional, menunjukkan

pertumbuhan konsumsi

belum pro-poor.

• Sedangkan kelompok

menengah (20-80%) tumbuh

di atas rata-rata, dan

kelompok 20% teratas

mengalami pertumbuhan

melambat

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Pers

enta

sePe

rtu

mb

uh

an(%

)

Persentil Pengeluaran

Indonesia Rata-rata indonesia

Sumber : Perhitungan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan & Kesejahteraan Sosial Bappenas

• Persentase “kue nasional” terbesar dinikmati oleh kelompok 20% pengeluaran tertinggi. Sedangkan kelompok 40% terendahhanya mendapatkan kurang dari 20% share pengeluaran sejak 2005.

• Sejak 2011, distribusi pengeluaran pada kelompok 20% tertinggi meningkat hingga tahun 2013. Kemudian pada 2014, distribusipada kelompok ini mengalami penurunan dan beralih ke kelompok 40% menengah. Hal ini sejalan dengan peningkatan Rasio Giniyang signifikan di periode 2011-2014 kemudian menurun sedikit setelahnya.

Sumber: Publikasi BPS 4

Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi

Trend & Dimensi Ketimpangan Indonesia: 2

0.8

0

18

.81

19

.75

19

.1

19

.56

18

.96

18

.05

16

.85

16

.98

16

.87

17

.12

17

.10

17

.02

17

.12

17

.29

37

.13

36

.40

38

.10

36

.11

35

.67

36

.13

36

.48

34

.73

34

.41

34

.09

34

.60

34

.65

36

.09

36

.47

36

.6242

.07

44

.78

42

.15

44

.79

44

.77

44

.91

45

.47

48

.42

48

.61

49

.04

48

.27

48

.25

46

.89

46

.40

46

.08

0.3

0.33

0.36

0.39

0.42

0.45

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Per

sen

40 persen terbawah 40 persen menengah 20 persen tertinggi Rasio gini

Distribusi pengeluaran perkapita dan rasio antara kelompok pengeluaran, 2004-2018

Sumber: Publikasi BPS

❑ Struktur perekonomian Indonesia secara spasial tidak berubah dalam 4 tahun terakhir, didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa (58%), Sumatera (22%), sisanya dari pulau-pulau lainnya.

❑ Perekonomian Indonesia juga masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), sekitar 80-81%. Sisanya, sekitar 19-20% berasal dariKawasan Timur Indonesia (KTI).

❑ Kedua hal tersebut menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia

5

Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi

Trend & Dimensi Ketimpangan Indonesia:

22.02%

21.71%

21.53%

21.34%

21.18%

57.87%

58.14%

58.38%

58.60%

58.83%

9.08%

8.77%

8.51%

8.43%

8.32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

2016

2017

2018

Sumatra Jawa Bali dan Nusa tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua

Distribusi PDB berdasar Pulau 2014-2018

Penurunan angka kemisinan selama periode 2014-2017 sebesar

0.61 percentage points (pp) atau turun sebesar 0.15 pp per

tahunnya dimana angka tersebut lebih rendah jika

dibandingkan dengan penurunan sebesar 1,96 pp atau 0.49 pp

per tahunnya pada periode 2010-2013.

Sumber: BPS

▪ Inflasi umum pada periode September 2017-Maret 2018: 1,92 persen

▪ Rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode September 2017-Maret 2018 tumbuh 3,06 persen.

▪ Bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan 1 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan 1 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

▪ Program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal

▪ Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 berada di atas angka 100, yaitu 101,94.

Faktor-Faktor Penjelas Penurunan Kemiskinan Maret 2018(Sumber: BPS 2018)

6

Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi

Penurunan Angka Kemiskinan Cenderung Melambat

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kota -0.85 -0.64 -0.45 -0.39 -0.05 -0.05 -0.5 -0.07 -0.7

Desa -0.79 -0.84 -0.6 -0.8 -0.15 0.04 -0.1 -0.18 -0.73

Kota+Desa -0.82 -0.84 -0.53 -0.59 -0.12 -0.03 -0.36 -0.22 -0.82

-0.8

5

-0.6

4

-0.4

5 -0.3

9

-0.5

-0.0

7

-0.7

-0.7

9

-0.8

4

-0.6

-0.8

-0.1

8

-0.7

3

-0.8

2

-0.8

4

-0.5

3

-0.5

9

-0.3

6

-0.2

2

-0.8

2

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

PER

SEN

Kota Desa Kota+Desa

Secara umum, kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dari

perkotaan. Walaupun pada periode 2017-2018 penurunan kemiskinan di

perdesaan lebih tinggi dari penurunan di perkotaan.

Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

4.73

5.025.06

5.17

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2015 2016 2017 2018

Per

tum

bu

han

eko

no

mi (

%)

Juta

ora

ng

Tambahan KK Kesempatan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi tw3 Pertumbuhan ekonomi tw3

10 9.38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Target 2015-2019 Realisasi 2015-2018

Juta

ora

ng

Target dan realisasi penciptaan kesempatankerja (Juta orang)

Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakankesempatan kerja

Penciptaan kesempatan kerja melebihi target RKP dan RPJMN 2015-2019

Sumber : Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (TKPKK) Bappenas

• Jumlah penciptaan lapangan kerja 2016-2018 adalah 9.38 juta

• Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja 5 tahun terakhir adalah sebesar 2%

• Penciptaan lapangan kerja terus didorong melalui : (1) investasi padat pekerja di sektor bernilai tambah tinggi dan di sektorsumber pertumbuhan baru (parawisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital (2) Penumbuhan kewirausahawan, (3) Peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok

8

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

(nilai)

Tingkat Kemiskinan(persen)

Pertumbuhan Ekonomi(persen)

72,5

8,5 – 9,0

5,3 - 5,5

8

Target Pembangunan Tahun 2020

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)

(persen)

4,8-5,1

Gini Rasio(indeks)

0,375 – 0,380

Indonesia Perlu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

9

Hingga akhir 2016, Indonesia belum mengembangkan instrumen untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan perkembangan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif

Perlu nya konsep (dalam bentuk indeks) pembangunanekonomi inklusif, yang disepakati secara nasional, karena instrumen/indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dikembangkan oleh organisasi internasional memiliki konsepyang berbeda-beda.

Pendekatan pembangunan yg terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif.

Contoh:

• Tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan(gender, wilayah, dan pendapatan)

• Beberapa indikator tidak selaras denganindikator pembangunan Indonesia

Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional, dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secaraspesifik

Cerminan untuk Tujuan Pembangunan Indonesia yang lebih spesifik

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif – Indonesia:

Dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar propinsi/kabupaten/kota sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk tiap provinsi dan keselarasannya dengantingkat nasional.

Contoh Indikator: Pendapatan Bersih Gini, Tabungan Bersih yang disesuaikan, Intensitas Karbon terhadap PDB, Utang Publik danRasio Ketergantungan(data tidak ada di level provinsi)

10

Mengapa Indonesia Perlu Menyusun Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tersendiri?

PILAR III: Perluasan Akses dan Kesempatan

(0.25)

PILAR I:Pertumbuhan

Ekonomi Tinggi

(0.50)

PILAR II:Pemerataan

Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

(0.25)

11

Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif Untuk Indonesia

Sub-Pilar:1. Pertumbuhan Ekonomi (0,33)2. Kesempatan Kerja (0,33)3. Infrastruktur Ekonomi (0,33)

Sub-Pilar: 1. Ketımpangan

(0,50)2. Kemiskinan (0,50)

Sub-Pilar:1. Kapabilitas Manusia (0,33)2. Infrastruktur Dasar (0,33)3. Keuangan Inklusif (0,33)

Pertumbuhan ekonomi yang menciptakanakses dan kesempatan yang luas bagi seluruh

lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan

mengurangi kesenjangan antar kelompok danwilayah.

TOTAL: 21 INDIKATOR YANG TERSEDIA DI 34 PROVINSI PADA TAHUN 2015-2017

DEFINISIPembangunan Ekonomi

Inklusif

Data per Provinsi di Indonesia untuktahun 2015-2017

(34 PROVINSI)

DATA

21TOTAL INDIKATOR

• Perhitungan Indeks baru dapat dilakukan hingga tahun 2017. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018 belum dapat dihitung mengingat belum semua indikator dirilis oleh BPS.

• Catatan: nilai 1-3 merupakan kategori “tidak memuaskan”, nilai 4-7 merupakan kategori “memuaskan” dan nilai 8-10 merupakan kategori“sangat memuaskan” 12

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017

4.78 4.89 5.09 5.23 5.41

5.64 5.75

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

INDEKS PERTUMBUHAN

EKONOMI INKLUSIF

4.1

5

4.3

4 4.9

3

5.2

1

5.5

0

5.8

7

5.8

3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDEKS PILAR 3:PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

5.3

4

5.2

0

5.1

7

5.4

4

5.5

9

5.8

5

6.3

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDEKS PILAR 2 : PEMERTAAN

PENDAPATAN DAN PENGURANGAN

KEMISKINAN

4.8

5

5.0

3 5.1

4

5.1

3 5

.28

5.4

3

5.4

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDEKS PILAR 1: PERTUMBUHAN

DAN PERKEMBANGAN

EKONOMI

13

13

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat ProvinsiTahun 2017

7.3

6

6.4

9

6.4

4

6.3

1

6.2

7

6.2

5

6.1

1

6.0

6

6.0

3

6.0

0

5.9

5

5.9

3

5.8

8

5.8

2

5.8

1

5.8

0

5.7

5

5.7

3

5.6

5

5.6

3

5.6

0

5.6

0

5.5

5

5.5

4

5.4

9

5.4

1

5.2

8

5.2

7

5.1

7

5.1

6

5.1

5

5.0

9

4.8

9

4.7

9

3.4

3

DK

I Jak

arta

Bal

i

DI Y

ogy

akar

ta

Ke

pu

lau

an R

iau

Jaw

a Te

nga

h

Ban

gka

Be

litu

ng

Sum

ater

a U

tara

Jaw

a Ti

mu

r

Kal

iman

tan

Tim

ur

Kal

iman

tan

Se

lata

n

Sum

ater

a B

arat

Jaw

a B

arat

Kal

iman

tan

Uta

ra

Sum

ater

a Se

lata

n

Kal

iman

tan

Ten

gah

Sula

we

si U

tara

Ind

on

esia

Sula

we

si S

ela

tan

Ria

u

Sula

we

si T

en

ggar

a

Lam

pu

ng

Ban

ten

Ace

h

Be

ngk

ulu

Jam

bi

Sula

we

si T

en

gah

Nu

sa T

engg

ara

Bar

at

Mal

uku

Uta

ra

Sula

we

si B

arat

Kal

iman

tan

Bar

at

Go

ron

talo

Mal

uku

Pap

ua

Bar

at

Nu

sa T

engg

ara

Tim

ur

Pap

ua

Catatan: nilai 1-3 merupakan kategori “tidak memuaskan”, nilai 4-7 merupakan kategori “memuaskan” dan nilai 8-10 merupakan kategori “sangat memuaskan”

PERTUMBUHAN EKONOMI

DKI Jakarta mendapatkan nilaiindeks pertumbuhanekonomi tertinggisebesar 7,78.

Sedangkan untukprovinsi yang paling tidak inklusif dalampilar pertumbuhanekonomi tinggi adalahPapua, dengan nilai3,07. Nilai Indeks secara

nasional adalah 5,46.

14

Pilar I : Pertumbuhan Ekonomi7

.78

6.0

4

5.9

9

5.9

5

5.7

8

5.7

7

5.7

6

5.7

0

5.5

2

5.4

6

5.4

6

5.3

7

5.3

4

5.3

0

5.2

1

5.1

6

5.0

8

5.0

8

5.0

3

5.0

2

5.0

1

4.9

9

4.9

9

4.9

6

4.9

0

4.8

8

4.8

3

4.8

3

4.7

6

4.7

6

4.6

9

4.3

7

4.3

0

3.9

0

3.0

7

DK

I Jak

arta

Ke

pu

lau

an R

iau

Bal

i

DI Y

ogy

akar

ta

Jaw

a B

arat

Ban

ten

Jaw

a Te

nga

h

Jaw

a Ti

mu

r

Sum

ater

a U

tara

Sula

we

si U

tara

Ind

on

esia

Ban

gka

Be

litu

ng

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sula

we

si S

ela

tan

Kal

iman

tan

Se

lata

n

Sum

ater

a Se

lata

n

Sum

ater

a B

arat

Kal

iman

tan

Ten

gah

Be

ngk

ulu

Lam

pu

ng

Kal

iman

tan

Uta

ra

Go

ron

talo

Sula

we

si T

en

ggar

a

Sula

we

si T

en

gah

Pap

ua

Bar

at

Ria

u

Jam

bi

Mal

uku

Uta

ra

Kal

iman

tan

Bar

at

Ace

h

Mal

uku

Nu

sa T

engg

ara

Bar

at

Sula

we

si B

arat

Nu

sa T

engg

ara

Tim

ur

Pap

ua

PEMERATAANPENDAPATAN DAN

PENGURANGAN KEMISKINAN

Bangka Belitung mendapatkan nilaiindeks pemerataanpendapatan danpengurangankemiskinan tertinggisebesar 7,76

Provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilarini adalah Papua dengannilai 3,59. Nilai Indekssecara nasional adalah

6,30.15

Pilar II : Pemerataan Pendapatan dan PenguranganKemiskinan

7.7

6

7.6

2

7.5

0

7.4

8

7.4

8

7.3

5

7.0

4

7.0

3

6.9

7

6.9

4

6.8

0

6.6

3

6.6

2

6.5

8

6.5

8

6.5

5

6.5

4

6.4

9

6.4

5

6.4

3

6.3

2

6.3

0

6.2

5

6.2

3

6.2

0

6.1

7

6.1

6

6.1

3

5.8

9

5.8

0

5.7

2

5.5

5

4.4

8

4.3

6

3.5

9

Ban

gka

Be

litu

ng

Kal

iman

tan

Se

lata

n

Kal

iman

tan

Te

nga

h

Sum

ate

ra B

arat

Sum

ate

ra U

tara

DK

I Jak

arta

Ria

u

Kal

iman

tan

Uta

ra

Bal

i

Ke

pu

lau

an R

iau

Kal

iman

tan

Bar

at

Jaw

a Te

nga

h

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sum

ate

ra S

ela

tan

Jam

bi

Sula

we

si U

tara

Mal

uku

Uta

ra

Sula

we

si B

arat

Ace

h

Nu

sa T

en

ggar

a B

arat

Ban

ten

Ind

on

esi

a

Lam

pu

ng

DI Y

ogy

akar

ta

Be

ngk

ulu

Sula

we

si T

en

ggar

a

Jaw

a Ti

mu

r

Jaw

a B

arat

Sula

we

si T

en

gah

Mal

uku

Sula

we

si S

ela

tan

Nu

sa T

en

ggar

a Ti

mu

r

Go

ron

talo

Pap

ua

Bar

at

Pap

ua

PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

DI Yogyakarta mendapatkan nilaiindeks perluasan aksesdan kesempatantertinggi sebesar 7,83.

Sedangkan untukprovinsi yang paling tidak inklusif dalam pilarperluasan akses dankesempatan adalahPapua dengan nilaisebesar 4,07. NilaiIndeks secara nasional

adalah 5,83.16

7.8

3

7.1

1

7.0

4

7.0

1

6.8

3

6.7

7

6.7

4

6.7

1

6.6

2

6.5

5

6.5

3

6.5

2

6.5

0

6.3

2

6.2

9

6.2

8

6.2

5

6.2

5

6.2

4

6.1

1

6.0

8

6.0

2

6.0

2

5.9

4

5.9

3

5.9

1

5.8

8

5.8

3

5.7

9

5.4

6

5.2

7

5.0

6

4.6

8

4.6

1

4.0

7

DI Y

ogy

akar

ta

Bal

i

Jaw

a Te

nga

h

Kal

iman

tan

Tim

ur

Ban

gka

Be

litu

ng

Kal

iman

tan

Uta

ra

Jaw

a Ti

mu

r

Sula

we

si S

ela

tan

DK

I Jak

arta

Sum

ate

ra S

ela

tan

Sula

we

si T

en

ggar

a

Ace

h

Sum

ate

ra B

arat

Nu

sa T

en

ggar

a B

arat

Kal

iman

tan

Se

lata

n

Go

ron

talo

Lam

pu

ng

Nu

sa T

en

ggar

a Ti

mu

r

Ke

pu

lau

an R

iau

Sum

ate

ra U

tara

Ria

u

Jaw

a B

arat

Be

ngk

ulu

Sula

we

si B

arat

Sula

we

si T

en

gah

Jam

bi

Kal

iman

tan

Te

nga

h

Ind

on

esi

a

Sula

we

si U

tara

Pap

ua

Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Ban

ten

Kal

iman

tan

Bar

at

Pap

ua

Pilar III : Perluasan Akses Dan Kesempatan

PENUTUP1. Paradigma pembangunan ekonomi kedepan tidak hanya

difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif

2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang fokus untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif

3. Diharapkan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat memanfaatkan Indeks ini sebagai dasar untuk menetapkan target pembangunan

TERIMA KASIH