Upload
dodung
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ISU PERMASALAHAN SECARA UMUM
Indonesia diposisi silang samudera dan benua
92 pulau terluar
Ancaman kerusakan
sumberdaya overfishing
12 bioekoregion 11 WPP
PENCEMARAN
KEMISKINAN
Lampiran III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilaya Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
2
PETA TINGKAT EKSPLORASI SUMBER DAYA IKAN DI 11 WPP-RI
KONDISI EKOSISTEM TERUMBU KARANG YANG BAIK
EKOSISTEM TERUMBU KARANG YANG HANCUR
EKOSISTEM MANGROVE YANG BAIK
EKOSISTEM BAKAU YANG RUSAK
PENAMBANGAN PASIR LAUT
SAMPAH
• Coral mining and illegal trading
• Penangkapan biota laut yang dilindungi
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau—Pulau kecil adalah suatu proses perencanaan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU 27/2007))
PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU
Prinsip 1: Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus
Prinsip 2: Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama dalam ekosistem wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 3: Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu.
Prinsip 4: Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
Prinsip 5: Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
• Prinsip 6: Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama (common property resources).
• Prinsip 7: Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program PWPLT (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu).
Prinsip 8: Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 9: Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 10: Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
Prinsip 13: Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.
Prinsip 14: Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara tradisional harus dihargai.
Prinsip 15: Analisa dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara efektif.
Tujuan Pengelolaan Pesisir Terpadu
1. Mengurangi laju kerusakan sumberdaya pesisir dan habitatnya dari pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan
2. Mengurangi Konflik Pemanfaatan 3. Menjaga proses proses ekologis utama, sistem
pendukung mahluk hidup, dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir dan lautan,,
4. Mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat
TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PENINGKATAN TARAF
HIDUP MASYARAKAT
PESISIR DAN KEPULAUAN
MENGUBAH POLA
KONSUMSI & PRODUKSI
YG TIDAK BERKELANJUTAN
DAN RAMAH LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI EKOSISTEM
DAN BIOTA LAUT YANG
TERANCAM PUNAH
KESEJAH- TERAAN
EKONOMI EKOLOGI
SOSIAL
NUSA TENGGARA TIMUR DAN ISU GLOBAL
Kantong makanan laut (Seafood) Dunia
Perairan Laut NTT seluas + 200.000 Km2, menyimpan potensi berbagai jenis biota, seperti ikan,
udang, cumi-cumi,rumput laut dan biota laut lainnya. Di tahun 2012 produksi perikanan tangkap
mencapai 54.677 ton.