Pulau Kecil danHak Asasi Manusia

KO

MISI

U

NTU

K O

RA

NG

H

ILA

NG

D

AN

KO

RB

AN

TIN

DA

K KEKER

EA

SA

N

Catatan Situasi HAM di Pulau Bangka (Sulut), Pulau Sunut(NTB), dan Pulau Romang (Maluku)

Pada tahun 2017, Indonesia memiliki 16.056(Kemendagri, 2018). Jumlah ini berkurang1.448 pulau dari sebelumnya sebanyak 17.504pulau. Sementara, 13.466 pulau telahdidaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.Berdasarkan catatan Kementerian Kelautandan Perikanan (2011), Sekitar 80 persen pulauberkategori pulau kecil dengan luas kurangdari 2.000 kilometer persegi.

Dalam pengelolaan pulau kecil, seringkaliterjadi banyak perdebatan baik dari segiekonomi, geopolitik, hingga sosial budayanya.Perbedaan cara pandang ini menimbulkanintervensi yang justru merugikan masyarakatpulau.

Indonesia bisa jadi diuntungkan denganbanyaknya pulau kecil, tetapi akan menjadiancaman ketika pulau-pulau tersebut tidakdikelola dengan baik.

PENGANTAR

PERMASALAHANDI PULAU KECIL

01 Belum jelasnya definisioperasional pulau-pulau kecil

02

03

04

05

06

07

08

Kurangnya data dan informasitentang pulau-pulau kecil

Kurangnya keberpihakan pemerintahpada pengelolaan pulau-pulau kecil

Isu pertahanan dan keamanankedaulatan negara

Disparitas perkembangan sosial danekonomiTerbatasnya sarana dan prasaranadasar untuk kebutuhan masyarakatKonflik kepentingan dalam pengelolaanwilayah di pulau kecil.Degradasi lingkungan akibat kegiatanekstraktif 

HASIL KAJIAN MAPLECROFT’S CLIMATE CHANGEVULNERABILITY INDEX MENYEBUTKAN BAHWA SEKITAR 1.500 PULAU KECIL DI INDONESIA AKANTENGGELAM PADA 2050.

Visit www.reallygreatsite.com.

1.500 PULAUKECIL DIINDONESIAAKANTENGGELAMPenyebab utama dari prediksi tenggelamnyapulau-pulau tersebut karena adanyapembangunan di sektor industri ekstraktif danabrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut.

Ditambah lagi, tidak adanya perhatian dalampembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yangmengakibatkan munculnya kegiatan eksploitasiilegal maupun legal yang dapat mengancamekologi di pulau kecil.

TEMUAN KONTRAS

KontraS melakukan penelitian terhadaptiga pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut(Lombok Timur), Pulau Bangka (SulawesiUtara), dan Pulau Romang (Maluku Barat

Daya). Ketiga pulau tersebut memilikilatar belakang masalah yang berbeda-

beda tetapi berdampak, sama, yaituinvestasi yang hadir di sana tidak

menyejahterakan masyarakat,sebaliknya kehadiran investor bahkanmembuat kehidupan masyarakat dan

kondisi lingkungan memburuk.

Pada 2011, seluruh warga di PulauSunut dipindahkan ke daratan demi

proyek privatisasi pulau diduga oleh PT. Ocean Blue. Pulau tersebut

direncanakan akan dibangun 46buah villa mewah dengan rincian

sebagai berikut: 31 vila menghadapsamudera, 1 buah villa untuk bulanmadu, 7 bungalows, 6 vila terpisahdari pulau, dan 2 vila mewah yang

akan membuat pengunjung seolahmemiliki sebuah pulau.

PULA

U S

UN

UT

perpindahan tersebut didorong olehsejumlah janji yang disampaikankorporasi melalui Pemda Lombok

Timur yang mengatakan akan turutmembangun sarana kebutuhan

dasar, seperti air, pendidikan,kesehatan. Namun, pada

kenyataannya, masyarakat tidakmerasakan perubahan, bahkan

kehidupannya cenderung kesulitanakibat akses untuk mencari ikan

menjadi lebih jauh dan berimplikasipada bertambahnya pengeluaran.

PRIVATISASI PULAU

PULA

U B

AN

GK

APada penghujung 2011,

Bupati Minahasa secara tiba-tibamengeluarkan izin untuk

pertambangan bijihbesi seluas 2.000ha kepada

perusahaan asal China, PT MikgroMetal Perdana. luas wilayah

pertambangan tersebut samadengan setengah dari luas Pulau

Bangka.

.Selain mengambil setengah luaslahan dari Pulau Bangka,

operasi tambang tersebut jugamerusak lingkungan sekitar. Kondisi

pantaimenjadi kotor, penggundulan hutan

hijau, sampai menyebabkan airuntuk kebutuhan

warga menjadi tak layakdikonsumsi, memicu konflik antar

desa antara pro dankontra.

KEHANCURAN EKOLOGISAKIBAT PERTAMBANGAN

PULA

U R

OM

AN

G

Hak atas air bersih dan sehatHak dan jaminan terhadap kelompokminoritas dan masyarakat adatHak atas rasa amanHak kebebasan bergerak untukbepergian dan berpindah-pindahtempatHak atas pelayanan kesehatan yanglayak

Kehadiran PT Gemala Borneo Utamauntuk melakukan eksplorasi tambangemas membuat warga Pulau Romangcemas. Pasalnya, perusahaan masuktanpa memberikan penjelasan secaraterbuka dan komprehensif kepadamasyarakat, bahkan telah berdampakpada rusaknya lingkungan di PulauRomang.

KontraS menemukan sejumlahpelanggaran hak asasi manusia, antaralain:

TAMBANG EMAS YANGMEMBUAT WAS-WAS

Persoalanpertambanganmaupun privatisasidi pulau kecil,telah menutupmasalah sistemikterkait denganpemenuhan hak-hak dasar danmemperburuksituasi dan kondisidi masyarakat.

HASIL KAJIAN MAPLECROFT’S CLIMATE CHANGEVULNERABILITY INDEX MENYEBUTKAN BAHWA SEKITAR 1.500 PULAU KECIL DI INDONESIA AKANTENGGELAM PADA 2050.

Visit www.reallygreatsite.com.

REKOMENDASISecara konkret, KontraS berharap adanyaevaluasi dari kegiatan investasi yang ada dipulau kecil, baik di sektor pariwisata maupunindustri ekstraktif. Hal tersebut dapat ditinjausudah sejauhmana masyarakat mendapatkanmanfaat dari kehadiran investasi. Pemerintahpusat dan daerah tidak bisa lepas tangan pascamengeluarkan izin kepada investor untukberinvestasi di pulau kecil.

Kasus yang terjadi di Pulau Bangka, Pulau Sunut,dan Pulau Romang menunjukkan bahwaimplementasi dari peraturan perundang-undangan yang mendukung kelestarian pulaukecil tidak maksimal sampai di tingkatmasyarakat.

KontraS melihat bahwa pengelolaan pulau-pulaukecil juga belum mendetail persoalan pendekatanpembangunannya. Padahal, tiap pulau memilikikondisi lingkungan biofisik yang khas, sehinggaperlu menjadi pertimbangan dalam kajian danpenentuan pengelolaannya agar berkelanjutan.