Upload
tiar-pandapotan-purba
View
137
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Blue Print Pendayagunaan Pulau - Pulau Kecil
Citation preview
BLUE PRINT (CETAK BIRU) PENDAYAGUNAAN PULAU – PULAU KECILTiar Pandapotan Purba dan Sjaiful Bahri, AOGA Member Expert.
E-mail : [email protected], [email protected]
Disampaikan dalam rangka kesepahaman kerangka kerja Blue Print Pendayagunaan Pulau Pulau Kecil di Kantor KKP, Maret 2014
Raja Ampat
Bunaken
Karimun Jawa
Pulau Seribu
Wakatobi Pulau Nipah
BLUE PRINT (CETAK BIRU) PENDAYAGUNAAN PULAU – PULAU KECIL
Tiar Pandapotan Purba dan Sjaiful Bahri, AOGA Member Expert.
E-mail : [email protected]
Disampaikan di Kantor KKP, Maret 2014
DEFINISI/SINONIM “PENDAYAGUNAAN”
Dayaguna
Keefisiensinan
Kemangkusan
EfisiensiKemangkusan
Efektivitas
Pendayagunaan
Eksploitasi
Penggunaan
PemanfaatanPengusahaan
Pengaktifan
DEFINISI/SINONIM “CETAK BIRU”
• Cetak biru (Inggris: blueprint) adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. (Sumber : Wikipedia.org_indonesia)
• cetakan gambar bagan rencana bangunan, berwarna putih di atas dasar biru; (Sumber: KBBI Daring, Kemendikbud)
• A blueprint is a reproduction of a technical drawing, documenting an architecture or an engineering design, using a contact print process on light-sensitive sheets. Introduced in the 19th century, the process allowed rapid and accurate reproduction of documents used in construction and industry. The blue-print process was characterized by light colored lines on a blue background, a negative of the original. The process was unable to reproduce color or shades of grey. (Sumber : Wikipedia.org.en)
INDIKATOR, seberapa besar ?
Dayaguna :
1. Efisiensi, yang memiliki arti/sinonim yaitu ketepatan cara dalammenjalankan sesuatu (dgn tidak membuang waktu, tenaga danbiaya)
2. Efektif, yang memiliki arti/sinonim yaitu adaefek/dampak/pengaruh/kesan; membawa hasil.
3. Kemangkusan, yang memiliki sinonim/arti praktis, manjur, berhasil guna, ampuh.
INDIKATOR
1. Eksploitasi, memiliki sinonim/arti pengusahaan; pendayagunaan.
2. Penggunaan, memiliki sinonim/arti proses, cara, perbuatanmenggunakan sesuatu.
3. Pemanfaatan, memiliki sinonim/arti proses, cara, perbuatanmenggunakan sesuatu.
4. Pengusahaan, memiliki sinonim/arti proses, cara, perbuatanmengusahakan, menyelenggarakan sesuatu.
5. Pengaktifan, proses, cara, perbuatan menjadi aktif.
Problem Statement and The Need of BLUE PRINT (CETAK BIRU) PENDAYAGUNAAN PULAU – PULAU KECIL
• Bahwa terdapat 13.427 pulau di 33 Provinsi Indonesia, dan melalui Perpres 112/2006 telahdicatatkan dalam Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi.
• Potensi dan tantangan di setiap pulau pulau kecil yang perlu ditangani oleh Kementerian KKP. Menurut catatan terdapat 205 pulau yang harus ditangani hingga 2014 .
• Permasalahan infrastruktur yang tidak memadai di pulau pulau kecil.
• Permasalahan ekosistem yang mengalami degradasi menerus dan perlu dikendalikan.
• Kesiapan pulau pulau yang berada dalam zona bencana.
• Adanya investasi di pulau pulau kecil (25 Pulau)
• Sehingga diperlukan Blue Print Pendayagunaan Pulau Pulau Kecil sebagai dokumen evaluasipengelolaan pulau pulau kecil di Indonesia.
• Sumber : Renstra Kementerian KKP 2010 - 2014
Posisi Blue Print Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil dalam Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia
Sistem Perencanaan Nasional (UU 25/2004- 17/2003)
RPJPN 2005 – 2025
MP3EI (Perpres32/2011)
RTRWN (PP 26/2008)
RPJMN 2010 -2014
PenataanRuang (UU 26/2007)
BLUE PRINT PENDAYAGUNAAN PULAU –PULAU KECIL
PengelolaanWilayah
Pesisir (UU 27/2007)
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
BUKU PUTIH KEMENTERIAN
KOMINFO
BLUE PRINT TRANSPORTASI
NASIONAL
BLUE PRINT SISTEM
LOGISTIK NASIONAL (PERPRES 26/2012)
BLUE PRINT PENGELOLAAN
ENERGI NASIONAL
(PEN) 2005-2025
Skema Keterkaitan Blue Print dengan SistemPerencanaan Pembangunan Nasional
RPJPN
2005-2025
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2020-2024
BLUE PRINT PENDAYAGUNAAN
PULAU PULAU KECIL
2015-2034
DOKUMEN RSWP3K
(20 TH)
DOKUMEN RZWP3K
(20 TH)
DOKUMEN RPWP3K
Prov/Kab/Kota (5 TH)
DOKUMEN RAWP3K
(3 TH)
Review 1 Tahun
Review 5 Tahun
Review 5 TahunDitetapkan oleh Perda
Ditetapkan oleh Perda
Ditetapkan oleh Perda
RENSTRA KKP
2010-2014
RENSTRA KKP
2015-2019
RENSTRA KKP
2020-2024
Ditetapkan melalui Perpres
atau Menteri KKP
Dasar Hukum Kegiatan
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang PenyusunanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. PERMEN 06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis KementerianKelautan dan Perikanan 2010 – 2014.
Raja Ampat Dive
BLUE PRINT (CETAK BIRU) PENDAYAGUNAAN PULAU – PULAU KECIL
PROGRAM & PETA
BLUE PRINT
STRATEGI
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN
TUJUAN PENDAYAGUNAAN
Dari 34 Provinsi/414 Kabupaten/97 Kota
Pulau – Pulau Kecil (<= 2000 km2 / 200.000 Ha) yang sudah
dilakukan perencanaan berupa ; (sesuai amanat UU 27
Tahun 2007.
1. RSWP-3-K, Jumlah =
2. RZWP-3-K, Jumlah =
3. RPWP-3-K, Jumlah =
4. RAWP-3-K, Jumlah =
Materi Teknis Blue Print
Kerangka Logis Blue Print Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
C
O
N
S
E
R
V
Strategi
Blue Print A
Program
2025-2029
Program
2030-2034
Program
2020-2024
Program
2015-2019
TUJUAN
M
I
L
I
T
E
R
T
O
U
R
I
S
M
F
I
S
H
E
R
Y
Strategi Strategi Strategi
Blue Print BBlue Print C
Tujuan/Goals, yang akan dicapai dalam
rentang 20 tahun
Kebijakan
Pola penanganan potensi dan
permasalahan
Daftar rencana aksi yang akan
dilaksanakan
Daftar program utama/indikasi 5 tahunan
Matrik Keterpaduan Program Pembangunan Nasional Terhadap Pulau – Pulau Kecil
RPJMNRenstra Kemen/KL
KKP
RPJP/RPJM Daerah
Prov/Kab/Kota
Renstra SKPD
(Prov/Kab/Kota)
Rencana Strategis Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil (RSWP – 3K)
(Provinsi/Kab/Kota)
Keterpaduan Program
(Masukan Kepada
Kerangka Tujakstra
dan Program Blue Print
Pendayagunaan PPK)
(1) (2) (3) (4)
Visi, Misi, Program Bidang
Kelautan dan Perikanan
Tujuan, Kebijakan,
Strategi, Program
Visi, Misi dan Program Tujuan, Kebijakan,
Strategi,
Program/Kegiatan
Tujuan, Kebijakan, Strategi,
Program/Target/Indikator
1. Bidang Kelautan dan
Perikanan
Bidang KKP 1. Renstra SKPD KKP
2. Bidang lintas sektor : 2. Renstra SKPD Lintas :
a) Pekerjaan Umum a) Pekerjaan Umum
b) Pertahanan Keamanan b) Pertahanan Keamanan
c) Kominfotel c) Kominfotel
d) Perhubungan d) Perhubungan
e) ESDM e) ESDM
Matrik Keterpaduan Kebijakan SpasialTerhadap Pulau Pulau Kecil
RTRWN RTR Pulau MP3EI RTR KSN RTRW Prov RTRW Kab/Kota
Rencana Zonasi
Wilayah
Pengelolaan
Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil
(RZWP – 3K)
Keterpaduan
Spasial PPK
(Masukan Kepada
Blue Print
Pendayagunaan
PPK)Provinsi/Kab/Kota
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tujuan,
Kebijakan,
Strategi
Tujuan,
Kebijakan,
Strategi
Tujuan,
Kebijakan,
Strategi
Tujuan,
Kebijakan,
Strategi
Tujuan,
Kebijakan,
Strategi
Tujuan,
Kebijakan,
Strategi
Tujuan,
Kebijakan,
Strategi
Arahan spasial
(strategi)
Arahan spasial
(strategi)
Arahan spasial
(strategi)
Arahan spasial
(strategi)
Arahan spasial
(strategi)
Arahan spasial
(strategi)
Arahan spasial
(strategi)
Program
pendayagunaan
PPK
Program
pendayagunaan
PPK
Program
pendayagunaan
PPK
Program
pendayagunaan
PPK
Program
pendayagunaan
PPK
Program
pendayagunaan
PPK
Program
pendayagunaan
PPK
Lintas program
yang mendukung
pendayagunaan
PPK
Lintas program
yang mendukung
pendayagunaan
PPK
Lintas program
yang mendukung
pendayagunaan
PPK
Lintas program
yang mendukung
pendayagunaan
PPK
Lintas program
yang mendukung
pendayagunaan
PPK
Lintas program
yang mendukung
pendayagunaan
PPK
Lintas program
yang mendukung
pendayagunaan
PPK
BATANG TUBUH DOKUMENCETAK BIRU (BLUE PRINT) PENDAYAGUNAAN PULAU – PULAU KECIL
1. PENDAHULUAN
2. LANDASAN HUKUM/ KEBIJAKAN
3. JANGKA WAKTU BLUE PRINT (5,10,15,20 Tahun)
4. TUJUAN – KEBIJAKAN – STRATEGI
5. CETAK BIRU (BLUE PRINT)
6. RENCANA PROGRAM (Program, Waktu, Pelaksana Program)
7. PETA LOKASI DAN PROGRAM
Dugaan sementara sebelum mengkaji seluruhdokumen RSWP, RZWP, RPWP dan RAWP 3 K SeluruhIndonesia
• Blue print pulau-pulau kepentingan pertahanan dan keamanan.
• Blue print pulau-pulau kepentingan pendayagunaan SDA danteknologi tinggi.
• Blue print pengembangan infrastruktur pulau-pulau kecil.
• Lainnya pasca kajian dokumen amanat UU 27/2007
Terima KasihKontak AOGA Expert :
Email : [email protected]/ 081310418551; [email protected]/081808630091
Wakatobi, Sources:Bing