Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Kecamatan Pekanbaru Kota Jl. Teuku Umar No. 20 Pekanbaru
Kode Pos 28112
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2019
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Semangat reformasi yang terus dikembangkan, telah mendorong aparat pemerintah
untuk menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai
perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai
suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean
goverment), maka pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah perlu diterapkan
suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud dari responsibilitas dan
sensitivitas pemerintah terhadap berbagai tuntutan dari masyarakat dalam mencapai tujuan
dan cita – cita berbangsa dan bernegara.
Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Kota
Pekanbaru, mempunyai tugas dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah,
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Tugas – tugas yang diemban tersebut harus
dapat dipertanggungjawabkan secara struktural kepada Walikota dan secara moril kepada
masyarakat dalam penerapan good gonernance dan clean government.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pekanbaru Kota
tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan. Keberhasilan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari aparatur di Kantor Camat Pekanbaru
Kota semata, tetapi tentunya menggambarkan keberhasilan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat kelurahan dan partisipasi dari masyarakat. Mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara profesional merupakan tujuan dan cita –
cita yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pekanbaru Kota sesuai dengan pernyataan visi dalam
rencana strategis. Dari rencana strategis tersebut maka ditetapkanlah suatu Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi Kecamatan
Pekanbaru Kota. Akan tetapi dari 5 (lima) indikator tersebut tidak semuanya ditargetkan
ii
tercapai pada tahun 2019 karena rencana strategis 2017-2022 tidak mengakomodir Semua
Sasaran Strategis yang artinya sasaran dan indikator yang telah ditetapkan tersebut ada yang
tidak termasuk dalam kebijakan dan program pada tahun berjalan (2019) yang disusun tidak
berdasarkan rencana strategis.
Beberapa capaian kinerja dari Pemerintah Kecamatan Pekanbaru Kota secara ringkas
dapat diuraikan pada tabel berikut :
Indeks
Pelayanan/Indeks
kepuasan masyarakat82 80,105 97,69
Indeks Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
(AKIP)
B B 100
2 Meningkatkan
Kinerja
Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Persentase
Pelayanan
Administrasi Umum
yang terselesaikan80 100 125
Meningkatnya
Pemberdayaan
Lembaga
Masyarakat
Tingkat Lembaga
Masyarakat yang
Berdaya85 84 98,82
Meningkatkan
Pembangunan yang
sesuai dengan
Aspirasi
Masyarakat
Persentase Usulan
Prioritas
Pembangunan dari
Masyarakat yang
terealisasi
25 13,46 53,84
95,07RATA-RATA CAPAIAN
NO TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1Mewujudkan
Pelayanan Prima
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik di
Kecamatan
3
Mewujudkan
Masyarakat yang
berdaya dalam
Pembangunan
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan
kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka
menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja
dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selain sebagai bentuk
pertangungjawaban, Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dengan berdasarkan
perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai bentuk/media
pertanggungjawaban Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas,
fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan
kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kota Pekanbaru selama tahun
iv
anggaran 2019. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk
pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam
menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamanan Pekanbaru Kota
Kota Pekanbaru serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru untuk mendukung Pemerintah Kota Pekanbaru dalam
upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang
bersih (Clean Government) di Kota Pekanbaru.
Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 ini belum sempurna.
Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan
saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa
mendatang.
Pekanbaru, 22 Januari 2020 Camat Pekanbaru Kota,
TRI SEPNASAPUTRA, S.STP, M.Si NIP. 197909211998101001
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang .............................................................................................................. .. 1
1.2. Gambaran Umum .................................................................................................................. 2
1.3. Struktur Organisasi ................................................................................................................. 2
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................................................... 4
1.5. Sumber Daya Kecamatan ...................................................................................................... 12
1.6. Sarana dan Prasarana ...................................................................................................... 13
1.7. Landasan Hukum ................................................................................................................... 18
1.8. Sistematika Penyajian ............................................................................................................ 19
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................. 21
2.1. Rencana Strategis (Renstra) ................................................................................................ 21
2.2. Indikator Kinerja Utama..................................................................................................... 21
2.3. Perjanjian Kinerja .................................................................................................................. 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 29
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................................ 29
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019 ...................................... 30
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan
tahun l2019 dan beberapa tahun terakhir ...................................................................... 39
3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap target Jangka menengah
yang terdapat dalam Dokumen Renstra.......................................................... ... ........... 42
4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta solusi yang telah dilakukan ...................................................................... 43
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya........................................................... 44
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
Pencapaian Perjanjian Kinerja......................................................................................... 48
B.. Realisasi Anggaran ..................................................................................................... 55
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................... 58
A. Kesimpulan Umum ..................................................................................................... 59
B. Rencana Tindak ......................................................................................................... 60
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019
3. Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, serta Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan selaku
unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan
kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem
dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memberikan pelayanan optimal kepada
masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, capaian tujuan dan
sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,
akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan
semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di
terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2019 yang dimaksud sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari
pencapaian sasaran melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain yang relevan
berdasarkan target yang telah ditetapkan.
1.2. Gambaran Umum
Secara geografis Kecamatan Pekanbaru Kota yang merupakan salah satu kecamatan
yang ada di Kota Pekanbaru mempunyai letak yang sangat strategis karena berada di pusat
Kota Pekanbaru. Dengan posisi yang demikian ini Kecamatan Pekanbaru Kota sangat mudah
dijangkau dari berbagai arah, dalam melaksanakan pemerintahan Kecamatan Pekanbaru
Kota yang mempunyai luas 2,26 Ha² dengan jumlah penduduk 30.853 jiwa yang meliputi 6
(enam) kelurahan yaitu : Kelurahan Sukaramai, Kelurahan Kota Tinggi, Kelurahan Kota
Baru, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Simpang Empat, dan Kelurahan Sumahilang.
Batas-batas wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Lima Puluh dan Senapelan
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Sail
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Lima Puluh dan Sail
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sukajadi dan Senapelan
Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Kecamatan Pekanbaru Kota sampai
saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 6 kelurahan
yang dibantu oleh 40 RW dan 124 RT serta 7 LPM.
1.3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah Kota Peknbaru (Lembaran Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9),
maka susunan organisasi Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut :
a. Camat;
b. Sekretaris Camat;
3
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Terpadu;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2017
C A M A T
TRI SEPNASAPUTRA. S. STP. M. Si NIP.197909211989101001
SUB BAGIAN KEUANGAN
SARDI NIP. 196707071992031007
SUB BAGIAN UMUM
NRLALILI CHANIAGP,SEsi NIP. 196304061989032003
STAFF
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
AMRIZALs NIP.196203261982011002
SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RIANTO. S. Sos NIP.196412131991031004
SEKSI PELAYANAN TERPADU
JUNAIDI, S.IPi NIP. 197406072007011024
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SARJIWATMI NIP. 196205301985032003
STAFF
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
STAFF
ULFIATUN NI’MAH NIP.198302042012122006
SEKRETARIS CAMAT
Hj. MARINI PUSPITO SARI, S.STP.M.Si NIP. 198004281999122001
STAFF
NIP.
STAFF
HJ.MAHNUM. SE NIP.196009231982012007
STAFF
CITRA PERMATA NIP.198504212014072005
STAFF
T. SYARIFAH NURLAILA. SE NIP.198207162011022001
4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru,
dijelaskan bahwa:
a. Camat
1. Tugas
Camat Mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Lainnya;
2. Fungsi
Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1)
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota;
e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah di kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan kegiatan kelurahan;
h. Pelaksanaan fasilitas urusan pemerintahan;
i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di
kecamatan;
j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada
Camat;
b. Sekretaris
1. Tugas
5
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan
Program Kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan;
2. Fungsi
Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada butir (1)
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif,
penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksaan kewenangan
pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota;
b. Perencanaan kegiatan pelyanan teknis administratif untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. Perencanaan program kerja pemerintahan kecamatan;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan
dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses
lebih lanjut;
h. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
i. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
j. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
k. Pelaksanaan eavaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data,
laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada camat secara lisan
maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
6
b.1. Sub Bagian Umum
1. Tugas
Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanaan, menyusun,merumuskan dan
melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan per Undang-
undangan;
2. Fungsi
Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud pada butir (1)
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan kepagawaian, umum dan
perlengkapan;
b. Perencanaan program kerja Sub Bagian Umum, meliputi koordinasi dan
pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan
petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
c. Perencanaan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan;
d. Perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan
dan pertamanan;
e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan ang berhubungan
kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
f. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan
dokumentasi kegiatan kantor;
g. Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat- rapat dinas dan
pelayanan hubungan masyarakat.
h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja
kecamatan;
i. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan
ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan
badan.
j. Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai),
registrasi ASN dan DUK.
k. Pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang kecamatan.
l. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan.
7
m. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.
n. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
o. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
p. Pengevaluasian tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan
lebih lanjut.
q. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan
evaluasi bagi atasan.
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
b.2. Sub Bagian Keuangan
1. Tugas
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan,
dan melaksanakan Program Kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan per Undang-undangan.
2. Fungsi
Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir
(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat
Kecamatan.
b. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat kecamatan
meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan
berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
c. Pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).
d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
e. Pelaksanaan verifikasi harian atas Penerimaan.
f. Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluran.
g. Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan.
h. Penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan.
8
i. Perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan.
j. Pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan.
k. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.
l. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
n. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
o. Pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan
berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan
penyempurnaan lebih lanjut.
p. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat
Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja
sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
1. Tugas
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan
melaksanakan program kerjs Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban kecamatan.
b. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban.
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban di tingkat kecamatan.
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan,
9
ketentraman dan ketertiban kelurahan.
f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa.
g. Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.
h. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi
kelurahan.
i. Mengkoordinasikan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat.
j. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di
wilayah kecamatan.
k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan.
l. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
m. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan seperti LPM,
Lembaga Adat TP.PKK, RT/RW, Karang taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
n. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.
o. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
p. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan
hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Tugas
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan
dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan
kelurahan.
b. Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
10
pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
c. Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di
tingkat kecamatan.
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi
vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
i. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses
lebih lanjut.
j. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
k. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota
melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan
evaluasi bagi atasan.
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
e. Seksi Kesejahteraan Sosial
1. Tugas
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program
kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir
(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pengoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial.
b. Perumusan dan Pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan
sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga
berencana, olah raga dan tenaga kerja.
11
c. Pelaksanaan penyusunan program kerja pimbinaan kehidupan keagamaan,
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
d. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi
vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial.
f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan
sosial.
g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.
h. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
i. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui
Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi
bagi atasan.
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
f. Seksi Pelayanan Terpadu
1. Tugas
Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program
kerjs Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
Seksi Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir
(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN).
b. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu kecamatan.
c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
d. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN).
e. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.
f. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
g. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui
Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi
12
bagi atasan.
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.5. Sumber Daya Kecamatan
Pemerintah Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang
dipimpin oleh Camat dan sebagai koodinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah Kota Pekanbaru (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru; ( Lembaran Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9)
Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat atau Sebutan Lain dan
Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Kota)
Dalam melaksanakan pemerintahan Kecamatan Pekanbaru Kota yang mempunyai luas 2,26
km² yang meliputi 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk 30.853 jiwa. Untuk melaksanakan
kegiatan dan operasional Kecamatan Pekanbaru Kota di dukung oleh 48 orang pegawai.
Berdsasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 121 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; Dalam rangka menyelenggarakan Tugas dan
Fungsinya, OPD Kecamatan Pekanbaru Kota sampai tanggal 31 Desember 2019, didukung
oleh 46 (Empat puluh enam) Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang pendidikan yang
bervariasi mulai dari SMA hingga Strata Dua (S2) disajikan pada Tabel berikut:
Tabel : 1 Komposisi Sumber Daya Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019
Eselon Pangkat Pendidikan
Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah
III/a 1 IV/a 1 S2 1
IV/a 11
IV/a 2 S2 2
III/d 5
S1 2
D3 1
SLTA 2
III/c 1 SLTA 1
13
III/b 1 S2 1
2 S1 2
IV/b 28
III/d 4 S1 4
III/c 14
S2 1
S1 5
D3 2
SLTA 8
III/b 7
S2 1
S1 3
D3 1
SLTA 2
Fungsional
Umum 8
IV/a 1 S1 1
III/d
III/b 2 S1 1
SLTA 1
II/d 1 SLTA 1
II/c 1 SLTA 1
II/b 2 SLTA 1
SD 1
II/a 1 SLTA 1
JUMLAH 45 JUMLAH 45 JUMLAH 45
1.6. Sarana dan Prasarana
Di samping sumber daya manusia, keberadaa sarana dan prasarana sangat
Mendukung dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi aparatur dalam rangka memaksimalkan
pelayanan Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota. adapun sarana dan prasarana yang menjadi
aset/modal Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya disajikan pada Tabel berikut ini :
Tabel : 2 Komposisi Jumlah Sarana dan Prasarana
Kecamatan Pekanbaru Kota
No Barang Inventaris Luas/Jumlah Keterangan
A Tanah
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol
II Jalan. Rupat 1.090,00 M2 Rumah Dinas
14
No Barang Inventaris Luas/Jumlah Keterangan
2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Jalan. A. Yani 803,00 M2
Kantor Lurah Kota
Baru
3 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan. Gatot Subroto
257,00 M2 Kantor Lurah Kota
Tinggi
4 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan. M. Dahlan
275,00 M2 -
5 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan. Muslimin
576,00 M2 Kantor Lurah
Tanah Datar
6 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan. Nilam
262,00 M2 Kantor Lurah
Sukaramai
7 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan Rupat
800,00 M2 Kantor Lurah
Simpang Empat
8 Tanah bangunan Kantor Pemerintah Jalan Teuku Umar No. 20
515,00 M2 Kantor Camat
9 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan. M. Dahlan
280,00 M2 Kantor Lurah
Sumahilang
10 Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan Jl. Pangeran Hidayat
96,00 M2 Balai Pertemuan
11 Tanah Jalan. T. Zainal Abidin
120,00 M2 -
B Bangunan Gedung Kantor
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen
Jalan A. Yani 262,00 M2
Kantor Lurah Kota
Baru
2 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan A. Yani
-
3 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Enggano
184,00 M2 Balai Pertemuan
4 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Gatot Subroto 209,50 M2
Kantor Lurah Kota
Tinggi
5 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan M. Dahlan
177,00 M2 -
6 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan M Dahlan 204,50 M2
Kantor Lurah
Sumahilang
7 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Muslimin 287,00 M2
Kantor Lurah
Tanah Datar
8 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Nilam
42,00 M2 Kantor Lurah
15
No Barang Inventaris Luas/Jumlah Keterangan
Sukaramai
9 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Pangeran Hidayat
96,00 M2 Balai Pertemuan
10 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Rupat 117,00 M2
Kantor Lurah
Simpang Empat
11 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan T. Zainal Abidin
56,00 M2 -
12 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Teuku Umar
-
13 Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Teuku Umar
1.458,00 M2 Kantor Camat
14 Bangunan Kamar Mandi Jalan Teuku Umar
-
15 Rumah Negara Golongan III Permanen Jalan Rupat
411,00 M2 Rumah Dinas
C Peralatan dan Mesin
1 Dump Truck 1 unit
2 Portable Generating Set 1 unit
3 Sepeda Motor 9 unit
4 Kendaraan Roda 4 1 Unit
5 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain
2 unit
6 Gerobak Dorong 10 Unit
7 Bak Air 4 buah
8 Lemari Penyimpanan 1 Unit
9 Mesin Fotocopy dengan Kertas Biasa Folio
1 unit
10 Lemari Besi 1 Unit
11 Rak Kayu 1 Unit
12 Filling Besi / Metal 48 Unit
13 Brand Kas 1 Unit
16
No Barang Inventaris Luas/Jumlah Keterangan
14 Lemari Kayu 2 Unit
15 Papan Nama Instansi 1 Buah
16 Peta 1 Buah
17 Alat Pemotong Kertas 1 unit
18 Meja Kayu / Rotan 2 Unit
19 Kursi Besi / Metal 4 Unit
20 Meja Rapat 2 Set
21 Kursi Rapat 170 buah
22 Kursi Tamu 13 set
23 Kursi Putar 21 Buah
24 Kursi Biasa 191 Buah
25 Kursi Lipat 58 Buah
26 Meja Komputer 1 unit
27 Tikar 3 buah
28 Meja Biro 97 Buah
29 Sofa 8 set
30 AC Unit 2 Unit
31 AC Split 14 Unit
32 Kipas Angin 31 unit
33 Televisi 2 unit
34 Wireless 1 unit
35 Megaphone 1 unit
36 Microphone Floor Stand 1 unit
17
No Barang Inventaris Luas/Jumlah Keterangan
37 Camera Film 1 unit
38 Dispenser 3 unit
39 Mimbar / Podium 1 set
40 Alat Rumah Tangga Lain-lain 9 buah
41 Mini Komputer 12 unit
42 P.C Unit / Komputer PC 6 unit
43 Laptop 2 unit
44 Notebook 1 unit
45 Printer 18 unit
46 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 set
47 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 56 set
48 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III 2 set
49 Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 30 set
50 Buffet Kayu 2 set
51 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 13 unit
52 Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 6 unit
53 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
4 unit
54 Papan Tulis 4 buah
55 Mesin Pompa Air 1 unit
56 Kursi Plastik 267 buah
57 Papan Pengumuman 1 set
58 Buffet Kaca 1 set
59 Proyektor + Attachment 1 unit
18
No Barang Inventaris Luas/Jumlah Keterangan
60 Unintemuptible Power Supply (UPS) 11 unit
61 Amplifier 2 buah
62 Mixer 1 unit
1.7. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Kecamatan Pekanbaru Kota memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah
dirumuskan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP};
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru; ( Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
19
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
1.8. Sistimatika Penyajian LAKIP
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas pengunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Kecamatan Pekanbaru Kota
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2019. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019
diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja ( performance agreement) Tahun 2019 sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (Tapkin) sendiri merupakan
penjabaran Renstra Tahun 2017-2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukan identifikasi atas sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagi masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
BAB I – Pendahuluan :
Menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis
organisasi, kegiatan dan layanan organisasi, serta setruktur organisasi.
BAB II – Perencanaan Kinerja :
Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan
Penetapan Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019.
BAB III – Akuntabilitas Kinerja :
20
A. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut :.
1. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja samapai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilanataupun kegagalanpencapaian
pernyataan kinerja;
B. Realisasi Anggaran
Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;.
BAB IV – Penutup :
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
21
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
mempunyai rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017 s/d 2022 dengan memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul pada tahun Perencanaan
Rencana Strategis Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005 - 2025, Visi
Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan
dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera
yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.”
Berdasarkan Visi dan Misi Daerah Kota Pekanbaru, maka untuk periode 2017 –
2022, ditetapkan Visi Pembangunan Kota Pekanbaru adalah :
“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Smart City Madani”
Dalam Misi Walikota Pekanbaru Periode 2017-2022 terdapat 5 (lima) misi,
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru yang melaksanakan urusan Kewilayahan
termasuk kedalam Misi 3 yaitu :
“Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.”
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja
Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan
merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan
fungsi organisasi. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan
sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan strategis, sedangkan
22
keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini.
23
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pekanbaru Kota
NO ALASANFORMULASI/CARA
PENGUKURAN
SUMBER DATA
Survei IKM oleh
Bagian Organisasi
Setda Kota
Pekanbaru
1 Persyaratan;
2 Prosedur;
3 Waktu pelayanan;
4 Biaya/Tarif;
5 Produk Spesifikasi
Jenis pelayanan;
6 Kompetensi
Pelaksana;
7 Perilaku Pelaksana;
8 Maklumat pelayanan;
9 Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan;
1 Perencaaan Kinerja
2 Pengukuran Kinerja
3 Pelaporan Kinerja
4 Monitoring dan
Evaluasi dan
5 Pencapaian
sasaran/kinerja
organisasi
Ruang Lingkup Survei
Kepuasan Masyarakat
dalam peraturan ini
meliputi :
Penilaian atas
Akuntabilitas Instansi
Pemerintah yaitu :
Rata rata IKM
Kecamatan dan
Kelurahan
Indeks Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
(AKIP)
Huruf Memenuhi Instruksi Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP, dan Permenpan RB
No. 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi SAKIP
Melalui Reviu dan
wawancara serta
Observasi
penerapan
manajemen kinerja
Inspektorat
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN
PENJELASAN
KETERANGAN/
KRITERIA
1 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
Indeks
Pelayanan/indeks
Kepuasan
Masyarakat
% Memenuhi UU No. 25 tahun
2009 tentang pelayanan
publik dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014 tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
24
1 Surat Ahli Waris
2 Surat Domilisi Usaha
3 Surat IUMK (Izin Usaha
Mikro Kecil)
4 Domisili Usaha
5 Surat Pindah
6 Surat Tanah
3 % Kecamatan
1 RT dan RW
2 LPM Kecamatan dan
Kelurahan,
3 LKM RW
4 TP PKK Kecamatan dan
Kelurahan
5 BKMT Kecamatan dan
Kelurahan
6 Posyandu
1 Seluruh Lembaga
Kemasyarakatan
Kecamatan/Kelurahan
mempunyai rencana
dan program kerja
tahunan yang
menunjang
pembangunan dan
pemberdayaan sesuai
ruang lingkup
(Kecamatan dan
Kelurahan).
% Memenuhi UU No. 25 tahun
2009 tentang pelayanan
publik
Jumlah
Admiknistrasi
Masuk / Jumlah
Administrasi yang
Terselesaikan X
100 %
Meningkatnya
pemberdayaan
lembaga masyarakat
dalam pembangunan
Tingkat lembaga
Masyarakat yang
berdaya
2 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
Persentase
Pelayanan
Administras Umum
yang Terselesaiakan
Undang-undang No. 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang
menetapkan urusan
pemberdayaan masyarakat
menjadi tugas untuk
memaksimalkan fungsi dan
peran lembaga
kemasyarakatan di tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
terhadap pembangunan.
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
yang aktif / jumlah
seluruh lembaga
kemasyarakatan X
100%
Ruang Lingkup Pelayanan
Meliputi :
Lembaga Kemasyarakatan
yang dimaksud yaitu :
Kriteria LKK aktif:
Kecamatan
25
2 Minimal 60% ketua
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan
Kecamatan dan
Kelurahan hadir dalam
pembahasan
Musrenbang
Kecamatan/Kelurahan
dan Rapat Koordinasi.
3 Lembaga
Kemasyarakatan
Kecamatan dan
Kelurahan
melaksanakan minimal
60% dari seluruh
Agenda / Program
kerja yang
direncanakan pada
tahun berjalan.
4 Aktif mengikuti
kegiatan/ lomba
Kejuaraan ditingkat
kota minimal 2
kegiatan.
5 Lembaga
Kemasyarakatan
Kecamatan/Kelurahan
menyampaikan laporan
kinerja minimal 1 kali
dalam setahun.
26
Prioritas Usulan
Pembangunan dari
Masyarakat meliputi :
1 Infrastruktur
2 Pelatihan Masyarakat
4 Meningkatkan
Pembangunan yang
sesuai dengan Aspirasi
Masyarakat
Persentase Usulan
Prioritas
Pembangunan dari
Masyarakat yang
terealisasi
% Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2017, tentang
Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
KecamatanJumlah Usulan
Prioritas
Pembangunan dari
masyarakat /
Jumlah Usulah
Prioritas
Pembangunan dari
Masyarakat yang
terealisasi X 100 %
27
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari kepala
daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Adapun Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah
sebagai berikut :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapai tujuan dan sasaran organisasi
dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi
atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:
TABEL 2.3.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJASATUAN UKUR
(%)
Indek Pelayanan/Indek
Kepuasan Masyarakat
82
Indeks Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan ( AKIP )
B
2 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
Persentase Pelayanan
Administras Umum yang
terselesaikan
80
3 Meningkatnya
pemberdayaan lembaga
masyarakat dalam
pembangunamn
Tingkat Lembaga Masyarakat
yang berdaya
85
4 Meningkatkan Pembangunan
Yang sesuai dengan
Aspirasi Masyarakat
Persentase usulan Prioritas
Pembangunan dari Masyarakat
yang terealisasi
25
1 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik di
Kecamatan
28
Tabel 2.3.2
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.121.498.545 APBD
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur418.012.400 APBD
3Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur45.000.000 APBD
4Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
11.735.825 APBD
5Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan1.372.059.025 APBD
6 Program Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga (PMB - RW)2.456.876.730 APBD
7Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan925.070.705 APBD
8Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan159.999.750 APBD
Jumlah 6.510.252.980
29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP,
adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah
yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Pengukuran
kinerja membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan
dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja
sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang
diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang
terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini
bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja
maka disusunlah program dan kegiatan untuk mendukung capaian sasaran strategis. Untuk
mencapai sasaran strategis tersebut maka ditetapkan indikator kinerja dari sasaran sebagai
alat ukur. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka dapat dievaluasi
30
nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut. Adapun capaian kinerja Kecamatan
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2019
Indeks
Pelayanan/Indeks
kepuasan masyarakat82 80,105 97,69
Indeks Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
(AKIP)
B B 100
2 Meningkatkan
Kinerja
Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Persentase
Pelayanan
Administrasi Umum
yang terselesaikan80 100 125
Meningkatnya
Pemberdayaan
Lembaga
Masyarakat
Tingkat Lembaga
Masyarakat yang
Berdaya85 84 98,82
Meningkatkan
Pembangunan yang
sesuai dengan
Aspirasi
Masyarakat
Persentase Usulan
Prioritas
Pembangunan dari
Masyarakat yang
terealisasi
25 13,46 53,84
95,07RATA-RATA CAPAIAN
NO TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TAHUN 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN
1Mewujudkan
Pelayanan Prima
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik di
Kecamatan
3
Mewujudkan
Masyarakat yang
berdaya dalam
Pembangunan
Dari tabel 3.1.1 bisa dilihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota
Pekanbaru Tahun 2019 mendapatkan predikat Memuaskan dengan rata-rata capaian
indikator kinerja senilai 95,07 %. Dari 5 (lima) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator
kinerja yang memilki capaian 100 % atau lebih, sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya
dibawah 100 %. Penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai
berikut :
31
1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Untuk mengukur sasaran ini, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu sebagai
berikut :
a. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif
tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu)
sampai dengan 4 (empat) sebagaimana tabel 3.1.1.1
Tabel : 3.1.1.1
Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
NILAI
RATA-RATA
U1 Persyaratan Pelayanan 3,153 B
U2 Sistem, Mekanisme danProsedur 3,160 B
U3 Waktu Penyelesaian 2,980 C
U4 Biaya / Tarif 3,993 A
U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,100 B
U6 Kompetensi Pelaksana 3,113 B
U7 Perilaku Pelaksana 3,000 C
U8 Sarana dan Prasarana 2,987 C
U9 Penanganan, Pengaduan, Saran dan
Masukan
3,380 B
NRR TERTIMBANG 3,204
Nilai SKM 80,105
Mutu Pelayanan B
NO KOMPONEN PENILAIAN MUTU
Sumber : Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat 2019
Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Pekanbaru Kota Kota
Pekanbaru memperoleh nilai Indeks 3,204 dengan nilai SKM senilai 80,105 dan secara mutu
pelayanan nilai yang didapat adalah B.
Berdasarkan tabel 3.1.1.1, unsur pelayanan pada Kecamatan Pekanbaru Kota Kota
Pekanbaru yang memperoleh nilai tertinggi adalah Unsur Biaya dengan nilai 3,993 dan
Unsur Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,380 sedangkan unsur
pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah Unsur Waktu Pelayanan dengan nilai
2,980 dan Unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai 2,987.
32
Dari seluruh unsur pelayanan terdapat dua unsur pelayanan yang memiliki nilai
terendah yakni Unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 2,980 dan Unsur Sarana dan Prasarana
dengan nilai 2,987. Berikut beberapa penyebab rendahnya nilai pada unsur-unsur pelayanan
tersebut :
Ketetapan jangka waktu pelayanan pada setiap unit layanan tidak ditetapkan
Adanya Pelayanan dari OPD lain yang bukan kewenangan dari Kecamatan Pekanbaru
Kota turut mempengaruhi hasil Survei Indek Pelayanan/Indeks kepuasan Masyarakat
Kecamatan Pekannaru Kota.
Kekurangan sarana dan prasarana seperti kursi, komputer sehingga menyebabkan
lamanya proses layanan,
Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :
1. Pengadan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Kantor
4. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
b. Indeks Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)
Berdasarkan hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota
Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 700/INS/LHA-
SAKIP/2019 tanggal 31 Juli 2019 Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar
manajemen kinerja sebagai berikut:
Tabel : 3.1.1.2
Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
NO KOMPONEN BOBOT NILAI
1 Perencanaan Kinerja 30 24,03
2 Pengukuran Kinerja 25 10,31
3 Pelaporan Kinerja 15 11,78
4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja 10 0,67
5 Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi 20 17,3
100 64,17
B
Jumlah
Kategori
Sumber : LHE Nomor : 700/INS/LHA- SAKIP/2019
33
Berdasarkan tabel 3.1.1.2 nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
adalah B, sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA adalah B sehingga capaian
untuk indikator ini adalah 100 %.
Salah satu penyebab belum optimalnya SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota Kota
Pekanbaru adalah belum dilakukannya Evaluasi Internal, hal ini dapat dilihat pada tabel
3.1.1.2, komponen Monitoring dan Evaluasi bernilai 0,67.
Untuk meningkatkan SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Perencanaan Kinerja
Melakukan Monitoring secara berkala terhadap Pencapaian Target Jangka
Menengah didalam Dokumen Renstra.
Melakukan Reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra.
Akan menjadikan PK sebagai alat ukur keberhasilan.
Melakukan monitoring terhadap rencana aksi atas kinerja secara berkala.
Menanfaatkan rencana aksi sebagai pengarah dan pengorganisasian kegiatan.
2. Pengukuran Kinerja
Menyelaraskan Indikator kinerja eselon III dan IV dengan indikator kinerja atasannya.
Menyelaraskan Indikator Kinerja Individu dengan Indikator Kinerja Unit Kerja.
Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang.
Menyediaan data andal pengukuran kinerja.
Mengumpulkan data kinerja secara berkala.
Melakukan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja.
Memanfaatkan IKU dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran.
Melaksanakan Reviu IKU secara berkala.
Melakukan monitoring pencapaian target kinerja esselon III dan IV.
Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar revard dan
punishment.
Menindaklanjuti hasil pengukuran rencana aksi.
3. Pelaporan Kinerja
Membuat pembanding data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan
tahun serbelumnya.
Membuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja.
34
Memanfaatkan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja untuk Peningkatan
Kinerja.
Mamanfaatkan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja untuk penilaian
kinerja..
4. Evaluasi Internal
Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi.
Melakukan evaluasi program.
Membuat rekomendasi terhadap evaluasi program.
Membuat rekomendasi peningkatan kinerja.
Melakunan pemantauan rencana aksi.
Memberikan penilaian dan alternatif perbaikan pelaksanaan rencana aksi.
Melakukan perbaikan terhadap evaluasi rencana aksi.
Menindaklanjuti secara menyeluruh rekomendasi evaluasi program.
Membuat evaluasi rencana aksi untuk perbaikan program dimasa yang akan datang.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Akan mengupayakan pencapaian kinerja di atas 120 %
Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
3. Penyuasunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Sasaran II : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Kecamatan
Untuk mengukur sasaran ini, maka ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu sebagai
berikut :
a. Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terselesaikan
Cara pengukuran kinerja Indikator ini adalah dengan membandingkan antara
Jumlah Administrasi Masuk / Jumlah Administrasi yang Terselesaikan yang ada di
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2019. Adapun Jenis-jenis Pelayanan
Administrasi yang masuk didalam Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan pekanbaru
Kota adalah sebagai berikut :
35
Tabel : 3.1.1.3 Perbandingan Jumlah Administrasi Masuk dan Administrasi yang terselesaikan Tahun
Anggaran 2019 Kecamatan Pekanbaru Kota
No Jenis AdministrasiJumlah
Masuk
Jumlah
Terselesaikan %
1 Surat Pendatang Baru 140 140 100
2 Surat Pindah 406 406 100
3 Surat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) 17 17 100
4 Domisili Usaha 28 28 100
5 Surat Ahli Waris 54 54 100
6 Surat Tanah 1 1 100
Jumlah 646 646 100
Nilai Capaian 125
Berdasarkan tabel 3.1.1.3 nilai Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang
Terselesaikan di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru adalah 100 % sedangkan
target yang ditetapkan dalam RENSTRA adalah 80 % sehingga capaian untuk indikator ini
adalah 125 %.
Untuk meningkatkan Capaian Indikator Persentase Pelayanan Umum yang
Terselesaiakan di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Meningkatan Sumber Daya Manusia yang ada.
Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
36
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3. Sasaran III : Meningkatnya pemberdayaan lembaga Masyarakat
Untuk mengukur sasaran ini, maka ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu
sebagai berikut :
a. Persentase Tingkat pemberdayaan lembaga masyarakat yang aktif
Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan antara Lembaga
Kemsyarakatan yang memenuhi kriteria aktif dengan lembaga kemasyarakatan se
Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun
2019. Adapun Lembaga Kemsyarakatan yang memenuhi kriteria aktif di Kecamatan
Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut :
Tabel : 3.1.1.4 Perbandingan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pekanbaru
Kota Tahun 2019
No Lembaga Jumlah Aktif %
1 RT/RW 164 164 100
2 LPM Kecamatan dan Kelurahan 7 7 100
3 LKM RW 40 - 0
4 TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan 7 7 100
5 BKMT Kecamatan dan Kelurahan 7 7 100
6 Pos yandu 25 25 100
Jumlah 250 210 84
Nilai Capaian 98,82
Berdasarkan tabel 3.1.1.4 nilai Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
yang aktif di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru adalah 84% sedangkan target
yang ditetapkan dalam RENSTRA adalah 85% sehingga capaian untuk indikator ini adalah
98,82 %.
Salah satu penyebab belum optimalnya Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru adalah
kurangnya sosialisasi masalah lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah Kecamatan
Pekanbaru Kota,
37
Untuk meningkatkan Tingkat Pmberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif di
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
7. Mengadakan Sosialisasi pemahaman lembaga LKM
Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan :
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kecamatan Pekanbaru
Kota.
3. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Kota Baru.
4. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Simpang
Empat.
5. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Tanah
datar.
6. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Sukaramai.
7. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan Kota Tinggi.
8. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kelurahan
Sumahilang.
9. Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Baru.
10. Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Simpang Empat.
11. Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Tanah Datar.
12. Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sukaramai.
13. Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tinggi.
14. Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sumahilang.
15. Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna Kecamatan dan Kelurahan
16. Pelaksanaan MTQ tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru.
4. Sasaran IV : Meningkatkan Pembangunan yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat
Untuk mengukur sasaran ini, maka ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu
sebagai berikut :
38
a. Persentase Usulan Prioritas Pembangunan dari Masyarakat yang Terealisasi
Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan antara Jumlah Usulan
Prioritas Pembangunan dari masyarakat / Jumlah Usulah Prioritas Pembangunan dari Masyarakat
yang terealisasi yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2019.
Adapun Usulan Prioritas Pembangunan dari Masyarakat yang terealisasi di Kecamatan
Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut :
Tabel : 3.1.1.5 Capaian Usulan Prioritas Pembangunan dari Masyarakat Tahun 2019
Kecamatan Pekanbaru Kota
No OPD
Pelaksana Kegiatan Jumlah Usulan Yang Terealisasi %
1 Dinas Pendidikan 1 0 0,00
2 Satpol PP 2 0 0,00
3 Dinas PUPR 12 0 0,00
4 Dinas PERKIM 31 7 22,58
5 Dinas Kesehatan 2 0 0,00
6 Dinas Perhubungan 4 0 0,00
52 7 13,46
53,84
Jumlah
Nilai Capaian
Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perkim
Berdasarkan tabel 3.1.1.5 nilai Persentase Usulan Prioritas Pembangunan dari
Masyarakat yang terealisasi di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru adalah 13,46%
sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA adalah 25% sehingga capaian untuk
indikator ini adalah 53,84 %.
Untuk meningkatkan kinerja Persentase Usulan Prioritas Pembangunan dari
Masyarakat yang Terealisasi di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Tertkait.
39
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 Kecamatan Pekanbaru Kota
Tabel : 3.2.1 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019 Kecamatan Pekanbaru Kota
Indeks
Pelayanan/Indeks
kepuasan masyarakat81,26 81,23 99,96 82 80,105 97,69 80,67 90,31 97,72
Indeks Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
(AKIP)
B B 100 B B 100 B 100,00 100,00
2 Meningkatkan
Kinerja
Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Persentase
Pelayanan
Administrasi Umum
yang terselesaikanN/A N/A N/A 80 100 125 100,00 125 N/A
Meningkatnya
Pemberdayaan
Lembaga
Masyarakat
Tingkat Lembaga
Masyarakat yang
Berdaya75 83,33 111,11 85 84 98,82 83,67 104,97 88,22
Meningkatkan
Pembangunan yang
sesuai dengan
Aspirasi
Masyarakat
Persentase Usulan
Prioritas
Pembangunan dari
Masyarakat yang
terealisasi
N/A N/A N/A 25 13,46 53,84 13,46 53,84 N/A
KINERJA
LEBIH
BAIK
KINERJA LEBIH BAIK
RATA-RATA CAPAIAN
91,69
103,69 95,07
NO TUJUANSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
REALISASI s/d
TAHUN ( N ) 2019
1
CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
TAHUN 2019
Mewujudkan
Pelayanan Prima
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik di
Kecamatan
3
Mewujudkan
Masyarakat yang
berdaya dalam
Pembangunan
Sumber : Data Olahan Kecamatan Pekanbaru Kota
40
Tabel 3.2.1 menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 terhadap capaian
kinerja tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian kinerja tahun
2018 adalah senilai 103,69 % Sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun 2019 senilai 95,07
%. Terdapat penurunan rata-rata capaian kinerja tetapi tidak signifikan, sehingga capaian
kinerja lebih baik senilai 91,69%.
2.1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2018 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan nilai Indeks Pelayanan/Indeks
Kepuasan Masyarakat sebesar 81,26% dengan realisasi senilai 81,23% sehingga capaian
kinerja 99,96%. Tahun 2019 Kecmatan Pekanbaru Kota menargetkan nilai Indeks
Pelayanan/Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 82% dengan realisasi 80,11% sehingga
capaian kinerja tahun 2019 untuk indikator ini adalah 97,69%. Dibandingkan tahun
sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami penurunan tetapi tidak
signifikan. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya senilai 97,72%.
2.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)
Tahun 2018 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan nilai evaluasi SAKIP Kecamatan
Pekanbaru Kota adalah B dengan realisasi B sehingga capaian kinerja indikator ini
adalah 100%. Tahun 2019 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan nilai evaluasi SAKIP
adalah B dengan realisasi B sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%.
Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini tidak mengalami
kenaikan. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya senilai 100%.
2.3. Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terselesaikan
Tahun 2018 Kecamatan Pekanbaru Kota tidak menargetkan nilai Persentase Pelayanan
Administrasi Umum yang Terselesaikan sehingga capaian kinerja 0,00%. Tahun 2019
Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan nilai Persentase Pelayanan Admninistrasi
Umum yang Terselesaikan sebesar 80 % dengan realisasi 100 % sehingga capaian kinerja
tahun 2019 untuk indikator ini adalah 125%. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian
41
kinerja untuk indikator ini mengalami kenaikan sangat signifikan. Capaian kinerja lebih
baik dari tahun sebelumnya senilai 125%.
2.4. Tingkat Lembaga Masyarakat yang Berdaya
Tahun 2018 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan nilai Tingkat Lembaga
Masyarakat yang Berdaya Kecamatan Pekanbaru Kota adalah 75% dengan realisasi
83,33 % sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 111,11%. Tahun 2019 Kecamatan
Pekanbaru Kota menargetkan nilai Tingkat Lembaga Masyarakat yang Berdaya adalah
85% dengan realisasi 84% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 98,82%.
Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami
penurunan walaupun tidak cukup signifikan. Capaian kinerja lebih baik dari tahun
sebelumnya senilai 88,94%.
2.5. Persentase Usulan Prioritas Pembangunan dari Masyarakat yang Terealisasi
Tahun 2018 Kecamatan Pekanbaru Kota tidak menargetkan nilai Persentase Usulan
Prioritas Pembangunan dari Masyarakat yang Terealisasi, sehingga capaian kinerja
0,00%. Tahun 2019 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan nilai Persentase Usulan
Prioritas Pembangunan dar Masyarakat yang Terealisasi sebesar 25 % dengan realisasi
13,46%, sehingga capaian kinerja tahun 2019 untuk indikator ini adalah 53,84%.
Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami
kenaikan sangat signifikan. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya senilai
53,84%.
42
3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap Target Jangka Menengah yang terdapat
dalam dokumen Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota
Tabel 3.3.1 Capaian Renstra Kecamatan Pekanbaru KotaTahun 2019 terhadap target Akhir Renstra
(Tahun 2022)
Target Akhir
Renstra
2022
1 2 3 4 5 6
Indeks Pelayanan/Indeks
Kepuasan Masyarakat83 80,11 96,51
Indeks Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan (AKIP)A B 75,71
2
Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
Persentase Pelayanan
Admninistrasi Umum yang
Terselesaikan
100 100,00 100
3
Meningkatkan
Pemberdayaan
Masyarakat
Tingkat Lembaga
Masyarakat yang Berdaya100 84,00 84,00
4
Meningkatkan
Pembangunan yang
sesuai dengan Aspirasi
Masyarakat
Persentase Usulan Prioritas
Pembangunan dari
Masyarakat yang Terealisasi
30 13,46 44,87
80,22
Capaian
%
1
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2019 TERHADAP TARGET JANGKA
MENENGAH (AKHIR RENSTRA 2022)
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2019
Tabel 3.3.1. menyajikan perbandingan kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2019
dengan target jangka menengah atau akhir periode Renstra yakni tahun 2022. Tabel
tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka
menengah atau akhir periode Renstra adalah 80,22 %. Berdasarkan hasil tersebut dapat
dirumuskan rencana aksi agar target akhir periode Renstra bisa tercapai dengan minimal
rata-rata capaian 100 % pada tahun 2022 nanti. Adapun hal-hal teknis yang akan dilakukan
pada Rencana Aksi akan disampaikan pada Rencana Aksi terhadap Laporan Hasil Evaluasi
terhadap Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah periode ini.
43
4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
solusi yang telah dilakukan;
Berdasarkan capaian kinerja Kecaatan Pekanbaru Kota Tahun 2019 dibandingkan
dengan tahun 2018 terjadi Penurunan. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah :
a. Keterbatasan ketersediaan anggaran Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.
b. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada dibandingkan dengan
beban tugas yang diemban.
c. Program/Kegiatan Usulan Prioritas Pembangunan dari Masyarakat sangat rendah
realisasinya, sehingga Indikator Kinerja Persentase Usulan Prioritas Pembangunan dari
Masyarakat yang Terealisasi sangat rendah realisasinya yaitu 13,46 % dengan capaian
kinerja 53,84%.
Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :
a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta minimnya dana pendukung kegiatan yang ada di
Kecamatan Pekanbaru Kota sehinnga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Operasional Pelayanan.
b. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur sesuai dengan analisa jabatan.
c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga
output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
d. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat,
sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan
kewenangan Kecamatan.
Strategi Pemecahan Masalah yang diharapkan pada masa yang akan datang, antara lain:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem
pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.
b. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan
sebagian urusan kewenangan Walikota Kepada Camat.
c. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam
pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah lainnya, yang berhungan Usulan
Prioritan Pembangunan dari Masyarakat (Musrenbang).
44
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel 3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Target Realisasi % Program/Kegiatan Pagu Realisasi %
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur418.012.400 415.851.550 99,48
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 45.000.000 30.113.000 66,92
Indeks Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
(AKIP)
Nilai B B 100
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
11.735.825 8.323.500 70,92
98,84 TOTAL 474.748.225 454.288.050 79,11
19,73
1,25
97,68
RATA - RATA CAPAIAN
TINGKAT EFISIENSI
TINGKAT EFEKTIFITAS
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan
Indeks
Pelayanan/Indeks
kepuasan masyarakat
Persen 82 80,105
Sasaran Indikator SatuanKinerja Keuangan
Tabel 3.5.1 diatas menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 1 yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan,
tingkat efisiensi untuk sasaran ini adalah 19,73 sedangkan tingkat efektivitas 1,25.
45
Tabel 3.5.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Target Realisasi % Program/Kegiatan Pagu Realisasi %
Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
Persentase Pelayanan
Administrasi Umum yang
Terselesaikan
Persen 80 100 125 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.121.498.545 1.052.348.065 93,83
125 TOTAL 1.121.498.545 1.052.348.065 93,83
31,17
1,33
RATA - RATA CAPAIAN
TINGKAT EFISIENSI
TINGKAT EFEKTIFITAS
Sasaran Indikator SatuanKinerja Keuangan
Tabel 3.5.2 diatas menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 2 yakni Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan, tingkat efisiensi untuk sasaran ini adalah 31,17 sedangkan tingkat efektivitas 1,33.
46
Tabel 3.5.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Target Realisasi % Program/Kegiatan Pagu Realisasi %
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan1.372.059.025 1.076.724.500 78,48
Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Rukun
Warga (PMB-RW)2.456.876.730 1.137.961.200 46,32
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan925.070.705 882.780.000 95,43
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan159.999.750 149.915.710 93,70
98,82 TOTAL 4.914.006.210 3.247.381.410 78,48
20,34
1,26
98,82
RATA - RATA CAPAIAN
TINGKAT EFISIENSI
TINGKAT EFEKTIFITAS
Meningkatnya
Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat
Tingkat Lembaga
Masyarakat yang
Berdaya
Persen 85 84
Sasaran Indikator SatuanKinerja Keuangan
Tabel 3.5.3 diatas menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 3 yakni Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, tingkat
efisiensi untuk sasaran ini adalah 20,34 sedangkan tingkat efektivitas 1,26.
47
Tabel 3.5.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 4 : Meningkatkan Pembangunan yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat
Target Realisasi % Program/Kegiatan Pagu Realisasi %
Meningkatkan
Pembangunan yang sesuai
dengan Apspirasi
Masyarakat
Persentase Usulan
Prioritas Pembangunan
dari Masyarakat yang
Terealisasi
Persen 25 13,46 53,84
53,84 TOTAL - - 0
53,84
0
RATA - RATA CAPAIAN
TINGKAT EFISIENSI
TINGKAT EFEKTIFITAS
Sasaran Indikator SatuanKinerja Keuangan
Tabel 3.5.4 diatas menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 4 yakni Meningkatkan Pembangunan yang sesuai dengan Aspirasi
Masyarakat, tingkat efisiensi untuk sasaran ini adalah 53,84 sedangkan tingkat efektivitas 0.
Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari empat sasaran, yang memiliki tingkat efisiensi paling tinggi adalah Sasaran 4
yakni Meningkatkan Pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan nilai 53,84 dan sasaran yang memiliki tingkat efisiensi paling rendah
adalah sasaran 1 yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan nilai 19,73. Untuk tingkat efektivitas, sasaran yang memiliki tingkat
efektivitas yang paling tinggi adalah sasaran 2 yakni Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tunga Umum Pemerintahan Kecamatan dengan nilai 1,33 dan
sasaran yang memiliki tingkat efektivitas paling rendah adalah sasaran 4 yaitu Meningkatkan Pembangunan yang sesuai dengan Aspirasi Masyarakat dengan
nilai 0.
48
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian perjanjian kinerja
Adapun program yang menunjang keberhasilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
yang dicapai oleh Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2019, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Adapun program/kegiatan yang tidak mendukung capaian indikator kinerja sasaran
adalah sebagai berikut.
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB – RW
Sedangkan capaian kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Pekanbaru Kota tahun
2019 adalah sebesar 88,29 %, Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2018 yang hasil
capaian Kinerjanya adalah 96,84 %. Untuk lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja
program/kegiatan tahun 2019 dengan 2018 disajikan dalam tabel berikut :
49
Tabel : 3.6.1 Perbandingan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019 dengan 2018
Kecamatan Pekanbaru Kota
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
Realisa
si
Capaian
Kinerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase layanan
administrasi perkantoran yang
baik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Meterai dan Benda Pos lainnya
yang tersedia
Lembar 1195 663 55,48 1195 1195 100 1858 31,10 5975
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan
Listrik yang baik
Bulan 108 90 83,33 192 160 83,33 250 28,54 876
Penyediaan Jasa peralatan dan
Perlengkapan kantor
Jumlah sarana dan prasarana
peralatan dan perlengkapan kantor
yang tersedia
Unit 7030 7030 100 7030 7030 100 14060 40,00 35150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
dipelihara, Pembyaran pajak/STNK
dan Minyak kendaraan dinas
/operasional
Unit 16 9 56,25 9 3 33,33 12 15,58 77
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah jasa kebersihan gedung kantor
yang tersedia
Gedung 7 7 100 7 7 100 14 40,00 35
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kantor yang di
pelihara
Unit 74 74 100 74 74 100,00 148 40,00 370
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang
tersedia selama 12 bulan
Jenis 2491 2491 100 2491 2491 100 4982 40,00 12455
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan kantor yang tersedia
Jenis 5080 5080 100 5080 5080 100 10160 40,00 25400
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang tersedia
Buah 272 272 100 272 272 100 544 40,00 1360
Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan Per Undang-undangan
Jumlah Exsplarbahan bacaan yang
tersedia untuk pegawai
Eks/Bulan 108 108 100 108 99 92 207 38,33 540
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlajh makan dan minum yang
tersedia selama 12 bulan
Porsi/Kotak 7950 7950 100 7950 7950 100 15900 40,00 39750
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang melaksanakan
rapat koordinasi dan konsultasi luar
daerah
OK 10 16 160 15 10 67 26 30,59 85
Realisasi s/d
Tahun ( N )
2019 Target Akhir
RENSTRA
(2022)
1 Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Persentase
Pelayanan
Administrasi Umum
yang terselesaikan
NoSasaran
SetrategisIndikator Sasaran
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
50
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
Realisa
si
Capaian
Kinerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di kecamatan
Indek
Pelayanan/Indeks
Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang dapat
diadakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Unit 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 3
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan perlengkapan
gedung kantor yang terealisasi
Unit 0 0 0,00 2 2 100 2 3,51 57
Pengadaan peralatan Gedung
kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedung
kantor yang terelaisasi
Unit 7 7 100 8 8 100 15 18,52 81
Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan Meubelair yang
terealisasi
Unit 2 2 100 0 0 0,00 2 0,79 254
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor di kecamatan
dan kelurahan yang terpelihara
Unit 0 0 0,00 3 3 100 3 27,27 11
Rehab Gedung Kantor Jumlah gedung kantor kecamatan dan
kelurahan yang terehab
Unit 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 5
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase meningkatnya
kualitas sumber daya aparatur
sipil negara
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Jumlah Pengadaan pakaian khusus
untuk pegawai Kec. Pekanbaru Kota
Stel 0 0 0,00 0 0 0 0,00 150
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatiha sesuai
Standar
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan per Undang-undangan
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek
peraturan perundang-undangan
OK 0 0 0,00 5 2 40 2 6,25 32
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di kecamatan
Indek
Pelayanan/Indeks
Kepuasan Masyarakat
No
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
di kecamatan
Indek
Pelayanan/Indeks
Kepuasan Masyarakat
Indikator Kinerja Satuan
Target Akhir
RENSTRA
(2022)
Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi s/d
Tahun ( N )
2019Sasaran
SetrategisIndikator Sasaran
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
51
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
Realisa
si
Capaian
Kinerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Nilai Lakip SKPD
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD yang terealisasi
Lap 4 4 100 4 4 100 8 40,00 20
Penyusunan laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran yang terealisasi
Lap 1 1 100 1 1 100 2 40,00 5
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir tahun yang terealisasi
Lap 1 1 100 1 1 100 2 40,00 5
6 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase kualitas perencanaan
pembangunan daerah
Musrembang Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Kegiatan Musrembang Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
Keg 7 7 100 0 0 0 7 100,00 7
7 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Persentase Pembinaan
Lembaga Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah lembaga masyarakat
(RT,RW,LPM,BKMT, PKK,Posyandu)
yang terbina dan berdaya
Lap 6 5 83,33 6 6 100 11 36,67 30
Meningkatkan
Pembangunan
yang sesuai
dengan Aspirasi
Masyarakat
Persentase Usulan
Prioritas
Pembangunan dari
Masyarakat yang
terealisasi
Meningkatnya
Pemberdayaan
lembaga
Masyarakat
dalam
pembangunan
Persentase
partisipasi
pemberdayaan
lembaga
masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja
Birokrasi
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
(AKIP)
Target Akhir
RENSTRA
(2022)
NoSasaran
SetrategisIndikator Sasaran
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi s/d
Tahun ( N )
2019
52
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
Realisa
si
Capaian
Kinerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Rukun
Warga (PMB-RW)
Persentase pemberdayaan
masyarakat berbasis rukun
warga
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga
Kecamatan Pekanbaru Kota
Jumlah rapat koordinasi
pemberdayaan masyarakat yang
terlaksana
Bulan 7 7 100 7 7 100 14 40,00 35
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Kota Baru
Jumlah pemberdayaan masyarakat,
pelatihan kelompok masyarakat dan
pemeliharaan insfrastruktur yang
terlaksana
Keg 0 0 0,00 1 1 100 1 1,85 54
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Simpang Empat
Jumlah pemberdayaan masyarakat,
pelatihan kelompok masyarakat dan
pemeliharaan insfrastruktur yang
terlaksana
Keg 0 0 0,00 1 1 100 1 2,70 37
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Tanah datar
Jumlah pemberdayaan masyarakat,
pelatihan kelompok masyarakat dan
pemeliharaan insfrastruktur yang
terlaksana
Keg 2 2 100 1 1 100 3 5,36 56
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Sukaramai
Jumlah pemberdayaan masyarakat,
pelatihan kelompok masyarakat dan
pemeliharaan insfrastruktur yang
terlaksana
Keg 0 0 0,00 1 1 100 1 2,00 50
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Kota Tinggi
Jumlah pemberdayaan masyarakat,
pelatihan kelompok masyarakat dan
pemeliharaan insfrastruktur yang
terlaksana
Keg 2 2 100 1 1 100 3 6,38 47
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Sumahilang
Jumlah pemberdayaan masyarakat,
pelatihan kelompok masyarakat dan
pemeliharaan insfrastruktur yang
terlaksana
Keg 0 0 0,00 1 1 100 1 1,75 57
Target Akhir
RENSTRA
(2022)
Meningkatnya
Pemberdayaan
lembaga
Masyarakat
dalam
pembangunan
Persentase
partisipasi
pemberdayaan
lembaga
masyarakat dalam
pembangunan
Satuan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi s/d
Tahun ( N )
2019No
Sasaran
SetrategisIndikator Sasaran
53
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
Realisa
si
Capaian
Kinerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan Sarana,
Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Baru
Jumlah Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
yang dilasanakan di Kelurahan Kota
Baru
Keg 0 0 0,00 14 7 50,00 7 50,00 14
Pembangunan Sarana,
Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Simpang Empat
Jumlah Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
yang dilasanakan di Kelurahan
Simpang Empat
Keg 0 0 0,00 8 6 75,00 6 66,67 9
Pembangunan Sarana,
Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Tanah Datar
Jumlah Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
yang dilasanakan di Kelurahan Tanah
Datar
Keg 0 0 0,00 12 9 75,00 9 90,00 10
Pembangunan Sarana,
Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sukaramai
Jumlah Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
yang dilasanakan di Kelurahan
Sukaramai
Keg 0 0 0,00 8 6 75,00 6 75,00 8
Pembangunan Sarana,
Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tinggi
Jumlah Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
yang dilasanakan di Kelurahan Kota
Tinggi
Keg 0 0 0,00 7 4 57,14 4 57,14 7
Pembangunan Sarana,
Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sumahilang
Jumlah Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
yang dilasanakan di Kelurahan
Sumahilang
Keg 0 0 0,00 14 6 42,86 6 46,15 13
Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi s/d
Tahun ( N )
2019 Target Akhir
RENSTRA
(2022)
NoSasaran
SetrategisIndikator Sasaran
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Satuan
54
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
TargetRealis
asi
Capaian
Kinerja
( % )
Realisa
si
Capaian
Kinerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Persentase pengembangan
Wawasan Kebangsaan melalui
Masjid Paripurna di Kecamatan
dan Kelurahan
Pembinaan Dan Pengembangan
Masjid Paripurna di Kota
Pekanbaru
Jumlah pembinaan dan
pengembangan masjid paripurna di
Kecamatan dan 6 Kelurahan
Lap 7 6 85,71 7 7 100 13 37,14 35
10 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase kegiatan MTQ tingkat
Kelurahan dan Kecamatan
Pelaksanaan MTQ Tingkat
Kelurahan, Kecamatan dan Kota
Pekanbaru
Jumlah kegiatan MTQ yang terlaksana
di kelurahan, kecamatan dan kota
Pekanbaru
Kali 7 7 100 7 7 100 14 40,00 35
J U M L A H ##### ##### 96,84 88,29 34,04
Meningkatnya
Pemberdayaan
lembaga
Masyarakat
dalam
pembangunan
Persentase
partisipasi
pemberdayaan
lembaga
masyarakat dalam
pembangunan
Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi s/d
Tahun ( N )
2019 Target Akhir
RENSTRA
(2022)
Meningkatnya
Pemberdayaan
lembaga
Masyarakat
dalam
pembangunan
Persentase
partisipasi
pemberdayaan
lembaga
masyarakat dalam
pembangunan
SatuanNoSasaran
SetrategisIndikator Sasaran
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
55
B. Realisasi Anggaran
Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Pekanbaru Kota dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai,
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.13.728.317.152,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
11.411.110.101,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 83,12%, dengan demikian
dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru kondisi anggaran
Silpa adalah Rp.2.317.207.051,00, atau 16,88 %. Dengan perincian Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 7.218.064.172,00 dengan realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 6.657.091.576,00, dengan serapan dana APBD belanja tidak langsung mencapai
92,23%, Sedangkan Belanja langsung adalah sebesar Rp.6.510.252.980,00 dengan realisasi
anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 4.754.018.525,00 atau dengan serapan dana
APBD belanja langsung mencapai 73,02 %.
Hal ini karena adanya kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( Dana Kelurahan) hanya bisa dilaksanakan 50 %,
serta adanya upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.
Adapun Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan
Pekanbaru Kota sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, adalah sebagai
berikut :
56
Tabel 3.2.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2019
Kecamatan Pekanbaru Kota
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.218.064.172 6.657.091.576 92,23% 5.021.812.548
I BELANJA PEGAWAI 7.218.064.172 6.657.091.576 92,23% 5.021.812.548
1 Gaji dan Tunjangan 3.324.222.294 3.228.584.202 97,12% 2.714.430.048
2 Tambahan Penghasilan PNS 3.893.841.878 3.428.507.374 88,05% 2.307.382.500
B BELANJA LANGSUNG 6.510.252.980 4.754.018.525 73,02% 3.614.094.711
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.121.498.545 1.052.349.065 93,83% 1.126.851.161
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 100,00% 6.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 137.000.000 131.065.465 95,67% 109.266.253
3 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor 84.999.375 84.660.000 99,60% 54.018.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
81.311.000 44.023.900 54,14% 66.902.400
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 399.876.600 387.934.600 97,01% 412.803.900
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 22.340.000 22.340.000 100,00% 28.550.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.977.300 94.389.900 99,38% 112.518.800
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.933.435 54.467.600 99,15% 71.340.400
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 12.493.800 12.493.800 100,00% 17.532.600
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Per Undang-undangan 13.910.000 12.870.000 92,52% 12.960.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 153.645.000 149.745.000 97,46% 134.751.250
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 60.012.035 52.358.800 87,25% 100.207.558
I I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 418.012.400 415.851.550 99,48% 64.377.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 16.434.400 16.400.000 99,79% -
2 Pengadaan peralatan Gedung kantor 71.578.000 71.575.000 100,00% 55.700.000
3 Pengadaan Meubelair - - 0,00% 8.677.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 330.000.000 327.876.550 99,36% -
I I I Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000 30.113.000 66,92% -
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 45.000.000 30.113.000 66,92%
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
11.735.825 8.323.500 70,92% 11.713.800
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
OPD 5.080.825 5.080.200 99,99% 5.312.400
2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 3.243.450 3.243.300 100,00% 3.200.700
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.411.550 - 0,00% 3.200.700
V Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.372.059.025 1.076.724.500 78,48% 958.644.000
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1.372.059.025 1.076.724.500 78,48% 958.644.000
V Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - 0,00% 29.445.500
1 Musrembang Kecamatan dan Kelurahan - - 0,00% 29.445.500
VI Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
(PMB-RW)
2.456.876.730 1.137.961.200 46,32% 195.048.800
1 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan
Pekanbaru Kota
62.240.400 62.214.100 99,96% 74.753.500
2 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota
Baru
25.905.180 25.549.800 98,63% 0
3 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Simpang Empat
27.244.430 27.222.800 99,92% 0
4 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanah
datar
27.244.430 27.222.800 99,92% 57.770.900
5 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Sukaramai
44.221.430 29.199.800 66,03% 0
6 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota
Tinggi
21.948.430 21.926.800 99,90% 62.524.400
7 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan
Sumahilang
27.244.430 27.222.800 99,92% 0
8 Pembangunan sarana, prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kota Baru
370.138.000 171.836.500 46,42% 0
9 Pembangunan sarana, prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Simpang Empat
370.138.000 159.953.000 43,21% 0
No Program/KegiatanTahun Anggaran 2019 Realisasi
TA.2018
57
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
10 Pembangunan sarana, prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tanah Datar
370.138.000 184.674.300 49,89% 0
11 Pembangunan sarana, prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sukaramai
370.138.000 169.338.000 45,75% 0
12 Pembangunan sarana, prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kota Tinggi
370.138.000 122.556.900 33,11% 0
13 Pembangunan sarana, prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sumahilang
370.138.000 109.043.600 29,46% 0
VII Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 925.070.705 882.780.000 95,43% 1.092.759.550
1
Pembinaan Dan Pengembangan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru
925.070.705 882.780.000 95,43% 1.092.759.550
VIII Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 159.999.750 149.915.710 93,70% 135.254.900
1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota
Pekanbaru
159.999.750 149.915.710 93,70% 135.254.900
13.728.317.152 11.411.110.101 83,12% 8.635.907.259 JUMLAH
No Program/KegiatanTahun Anggaran 2019 Realisasi
TA.2018
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah
dilakukan oleh Kecamatan Pekanbaru Kota pada tahun 2019.
58
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pekanbaru
Kota Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (Good Governance) Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019.
Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019 ini dapat
menggambarkan kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota dan Evaluasi terhadap kinerja yang
telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis
kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2019 Kecamatan Pekanbaru Kota menetapkan sebanyak 4 (empat )
sasaran dengan 5 ( lima ) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian
sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 98,84% atau interprestasi
memuaskan.
b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata 125% atau interprestasi sangat
memuaskan.
c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata 98,82% atau interprestasi
memuaskan.
d. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata 53,84% atau interprestasi
kurang memuaskan
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara
umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Pekanbaru Kota dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.728.317.152,00
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.411.110.101,00 atau dengan serapan dana
59
APBD mencapai 83,12%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.317.207.051,00 Dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Pekanbaru Kota telah menggunakan
anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 4.754.018.525,00,-(Empat milyar tujuh ratus lima
puluh empat juta delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah ) dari total Anggaran
Belanja langsung sebesar Rp. 6.510.252.980,00,- ( Enam milyar lima ratus sepuluh juta dua
ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ). Kecamatan Pekanbaru
Kota telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran
tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Pekanbaru Kota
tahun anggaran 2019 adalah 55,99% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal
tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Pekanbaru telah optimal.
A. Kesimpulan Umum
Untuk dapat menjadi lebih optimal , efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja
untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota
mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja
antara lain :
1. Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2017-2022 memiliki sasaran program
beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencaian sasaran
program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Kecamatan Pekanbaru Kota
melaksanakan 10 (sepuluh) program yaitu : Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), Program Perencanaan
Pembangunan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kecamatan
Pekanbaru Kota untuk meningkatkan kinerja;
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam
pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pemabngunan;
60
4. Terbatasnya kewenangan Camat dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, fungsi
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang masih berbenturan dengan
tupoksi Instansi lain;
5. Kurangnya dukungan dari Dinas/Instansi dalam pelimpahan kewenangan dari Kepala
Daerah/Walikota kepada Camat dalam melaksanakan sebagian urusan-urusan
perizinan yang menyangkut pelayanan masyarakat;
6. Keterbatasan personil sehingga tidak dapat menjangkau dan memantau secara
keseluruhan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya.
B. Rencana Tindak
Kebijakan Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan penjabaran dari Visi dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota, yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai
sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator
kinerja yang terukur, Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya,
dibuatlah strategi Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai langkah-langkah yang berisikan
program-program Indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota.
Langkah-langkah yang harus dilakukan Kecamatan Pekanbaru Kota untuk
memperbaiki dan meningkatkan kinerja antara lain :
1. Mengadakan koordinasi dengan Lembaga Kemasayarakatan, Dunia Usaha,
Dinas/Instansi dalam melaksanakan program – program pembangunan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap aparatur pemerintah Kecamatan Pekanbaru
Kota untuk meningkatkan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan berintegritas;
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksnanaan pembangunan;
5. Komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk meperteguh pelaksanaan
Akuntabilitas dan Transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud
dari reformasi birokrasi;
6. Penyusunan rencana program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja
yang telah ditetapkan diakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan tujuan
organisasi;
61
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecmatan Pekanbaru Kota ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan
Pekanbaru Kota kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota
Pekanbaru.
Pekanbaru, 22 Januari 2020
Camat Pekanbaru Kota
TRI SEPNASAPUTRA, S STP.M.Si NIP.197909211998101001