BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Globalisasi yang semakin berkembang memicu semakin meningkatnya tindak

kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai informasi dan

kebudayaan luar masuk ke Indonesia yang tidak mengalami pengawasan. Saah satu

contoh kasus tindak kejahatan yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah

human trafficking atau perdagangan manusia. Human trafficking merupakan tindak

kejahatan berupa perdangangan manusia, dalam hal ini yang paling sering terjadi

menimpa anak-anak dan para wanita. Anak-anak dan wanita tersebut menghadapi

sebuah perekrutan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian dipekerjakan.

Pekerjaan tersebut sangat beragam, mulai dari pembantu rumah tangga, pegawai biasa

hingga wanita penghibur.

Kasus human trafficking di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang cukup

serius. Migrant Care Indonesia memperkirakan sebanyak 43 persen atau sekitar 3 juta

dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking. Data ini tidak hanya

mencakup pekerja migran yang bekerja secara illegal namun juga mereka yang secara

resmi mengikuti mekanisme pemerintah alias pekerja migran legal. Korban

perdagangan manusia sangat rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun

kerja paksa. Sementara itu, secara umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 1

November, kasus penganiayaan yang menimpa TKI kita cukup tinggi. Yakni sebanyak

3.835 di 18 negara tujuan pengiriman. Ini yang berhasil didata. Kasus di lapangan

dipastikan jauh lebih besar.

Data yang lebih mencengangkan tentang kasus human trafficking di Indonesia

dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 yang menyebutkan

bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama human trafficking, negara tujuan dan

transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran human

trafficking, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang

berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan

menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan

1

dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke

basis calon buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai apa itu perdagangan manusia

khususnya perempuan dan anak, bagaimana bentuk, tujuan dan pola perdagangan serta

upaya penanggulangannya. Untuk mengetahui lebih lanjut berbagai hal mengenai

human trafficking akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2 Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai

berikut:

1. Apa faktor-faktor yang memicu terjadinya human trafficking?

2. Apa saja bentuk-bentuk human trafficking?

3. Siapa saja yang menjadi sasaran dari human trafficking?

4. Bagaimana kondisi kasus human trafficking yang terjadi saat ini?

5. Bagaimana pemeran pemerintah dan peraturan yang ada terkait dengan semakin

maraknya kasus human trafficking?

6. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kasus human

trafficking?

7. Apakah faktor penghambat upaya pencegahan kasus human trafficking?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu terjadinya human trafficking.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk human trafficking.

3. Untuk mengetahui sasaran dari human trafficking.

4. Untuk mengetahui kondisi kasus human trafficking yang terjadi saat ini.

5. Untuk mengetahui peran pemerintah dan peraturan yang ada terkait dengan

semakin maraknya kasus human trafficking.

6. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kasus

human trafficking.

2

7. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya pencegahan kasus human

trafficking.

1.4 Manfaat

Manfaat yang akan didapat dari penulisan makalah ini antara lain:

1. Mampu mengetahui berbagai informasi mengenai kasus human trafficking.

2. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai kasus human trafficking

sehingga masyarakat dapat berhati-hati agar tidak menjadi korban tindakan

human trafficking.

3

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Human Trafficking

Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam

negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

tereksploitasi. Human trafficking juga dapat dikatakan sebagai tindakan perdagangan

manusia.

2.2 HAM

Berdasar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab I

Ketentuan Umum Pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

Negara, hokum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia.

4

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas berbagai informasi yang terkait dengan kasus human

trafficking atau tindakan perdagangan manusia.

3.1 Faktor-faktor yang Memicu Terjadinya Human Trafficking

1. Kurangnya Kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di

luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui

cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan

yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan strategi

penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja

karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna

membayar hutang atau pinjaman.

3. Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu

terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap

trafficking.

4. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya

trafficking

a. Peran Perempuan dalam Keluarga

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan

adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan

seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan

keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita

bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

b. Peran Anak dalam Keluarga

5

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga

membuat anak-anak rentan terhadap trafficking. Buruh/pekerja anak,

anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang

dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima

untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

c. Perkawinan Dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak

perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan

ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali,

juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara

sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafficking

disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

d. Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman

merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima

oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan

hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-

wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

5. Kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafficking

karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang

ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang

memintanya.

6. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan

kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi

mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

7. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku

trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yangbersifat kriminal.

Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang

tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang

6

membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal.

Kurangnya anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking

menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan

dan menuntut pelaku trafficking.

3.2 Bentuk-bentuk Human Trafficking

Bentuk-bentuk kasus human trafficking yang terjadi saat ini adalah:

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

3. Bentuk lain dari kerja migran

4. Penari, penghibur dan pertukaran budaya. Kasus human trafficking ini terutama

terjadi di luar negeri.

5. Pengantin pesanan. Kasus human trafficking ini terutama terjadi di luar negeri.

6. Buruh atau pekerja anak.

7. Penjualan bayi melalui perkawinan palsu. Kasus human trafficking ini terutama

terjadi di luar negeri.

3.3 Sasaran Human Trafficking

Human trafficking atau sering disebut dengan perdagangan manusia tentu saja

menjadikan manusia sebagai target operasinya. Sasaran human trafficking yang paling

sering menjadi korban adalah:

1. Anak-anak jalanan

2. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan

informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih

3. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi

4. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan

5. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan anatar Negara

6. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang

7. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan

7

3.4 Kasus Human Trafficking yang Terjadi Saat Ini

Kasus human trafficking sedang berkembang. Berbagai kasus perdagangan

manusia, khususnya wanita dan anak-anak telah meresahkan masyarakat. Beberapa

kondisi di masyarakat yang menunjukkan berkembanganya tindakan kejahatan

perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Bareskrim Mabes Polri mencatat tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat

514 kasus Human Trafficking:

o orang dewasa (81%)

o 238 anak (19%)

2. Berdasar perhitungan Elizabeth Dunlap, Manajer program IOM Indonesia,

korban perdagangan manusia mulai Maret 2005 – Januari 2008 mencapai 3.042

orang:

o 5 bayi perempuan

o 651 anak perempuan

o 134 anak laki-laki

o perempuan dewasa

o 206 pria dewasa

3. Departemen Luar Negeri AS menyebutkan bahwa Malaysia dan Singapura

adalah turis terbesar dalam bidang pelayanan seks

4. Kisah sedih korban perdagangan manusia sudah sering diungkap. UU Nomor 21

Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pun

telah disahkan, tetapi perdagangan manusia tidak juga bisa diberantas.

Trafficking banyak yang tidak terlaporkan karena tergolong kasus kriminal,

ilegal, tersembunyi, terorganisasi dengan rapi sehingga sangat sulit mendapatkan

data yang benar-benar valid.

Secara empiris, sebagian besar korban memang perempuan. Laki-laki yang

menjadi korban perdagangan manusia umumnya adalah remaja laki-laki. Mereka

dipekerjakan di jermal atau korban kaum pedofilia. Dalam budaya masyarakat yang

patriarki, masih terdapat diskriminasi jender. Perempuan dan anak perempuan seolah

hanya jadi pelengkap seksualitas dan dianggap rendah.

Budaya yang sudah mengakar sejak dulu itu, sulit sekali diubah. Kondisi ini

diperparah dengan banyaknya kemiskinan, pengangguran, kawin usia dini, serta budaya

8

masyarakat yang hanya mencari kerja bukan menciptakan kerja. Masyarakat, khususnya

perempuan, yang berada dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan sosial itu mudah

sekali diiming-imingi dan dibujuk oleh para calo. Mereka dijanjikan bekerja di kota atau

di luar negeri dengan janji upah yang tinggi. Namun, sesungguhnya yang terjadi adalah

penipuan.

Para pelaku perdagangan manusia semakin cerdik. Mereka menciptakan

berbagai modus operandi agar calon korban terbujuk dan jejak kejahatan mereka tidak

terlacak. Selain dijanjikan bekerja di luar negeri, banyak juga gadis yang dijanjikan

menikah dengan orang asing. Pada akhirnya, mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur

atau pekerja paksa. Buruh migran juga rawan menjadi korban perdagangan manusia.

Sedikitnya 20 persen buruh migran terjebak dalam perdagangan manusia. Banyak dari

mereka yang terpaksa lari karena tidak tahan disiksa.

3.5 Peran pemerintah dan Peraturan Terkait dengan Semakin Maraknya Kasus

Human Trafficking

Semakin maraknya kasus human trafficking tentu saja meresahkan masyarakat.

Setiap orang tentunya memiliki peluang untuk terkena kasus human trafficking. Untuk

itulah diperlukan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi

tindakan kejahatan human trafficking tersebut. Berikut adalah upaya pemerintah sebagai

usaha untuk melakukan pencegahan dan mengatasi human trafficking:

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO

3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003)

4. Pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara

dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO)

5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

Anak (Kepres No. 88/2002)

6. Pembentukkan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah

dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan TPPO)

7. Penyusunan draft Perda Trafficking

9

8. Pembentukan Komnas HAM dan Pengadilan HAM

Peran pemerintah yang paling menonjol dalam usaha memberantas human

trafficking adalah dengan membuat peraturan tertulis tentang hukum pidana yang akan

dikenakan kepada setiap pelaku human trafficking dan jaminan keamanan yang

ditujukan kepada korban human trafficking. Berikut ini adalah beberapa peraturan

perundang-undangan terkait dengan kasus human trafficking:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285, 287-298; Pasal 506.

2. UU RI no 7 tahun 1984 (ratifkasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk

diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW; pasal 2,6,9,11,12,14,15,16).

3. UU RI no 20/1999 (ratifikasi konvensi ILO no. 138 tentang Usia minimum

yang diperbolehkan bekerja),

4. UU RI no. 1/2000 (ratifikasi konvensi ILO no 182 tentang Bentuk-bentuk

Pekerjaan Terburuk untuk Anak),

5. UU RI no. 29/1999 (ratifkasi Konvensi untuk Mengeliminasi Diskriminasi

Rasial)

6. Keppres No 36/1990 ( ratifikasi Konvensi Hak Anak).

3.6 Upaya Pencegahan terhadap Kasus Human Trafficking

Semakin berkembangnya kasus human trafficking di tengah masyarakat haruslah

segera dicari solusi penyelesainnya. Untuk itulah agar kasus human trafficking tidak

semakin meluas dan berkembang, diperlukan usaha untuk mencegahnya. Berikut adalah

upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin berkembangnya kasus human

trafficking:

1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada

berbagai kalangan (Camat, Kepala Desa/Lurah,Guru, Anak Sekolah)

2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan,

pemberdayaan ekonomi dan lain-lain

3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal

4. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan

trafficking.

5. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban

tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan adanya

10

tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dan dalam melakukan

hal tersebut masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum.

Usaha pencegahan terhadap kasus human trafficking akan maksimal apabila

dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh masyakat sebagai elemen utama dalam

kasus tersebut. Peran serta masyarakat dalam pencegahan semakin berkembanganya

kasus human trafficking sangat diperlukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh

masyarakat sebagai upaya untuk turut serta dalam usaha pencegahan terhadap kasus

human trafficking adalah dengan meminta dukungan ILO, Yayasan Kesejahteraan Anak

Indonesia (YKAI) melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and

Sexual Exploitation, yang bertujuan:

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah

Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak

perempuan di dua kecamatan.

2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus

sekolah dasar.

3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan

penghasilan.

4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk

memfasilitasi usaha sendiri.

5. Merubah sikap dan pola fikir keluarga dan masyarakat terhadap trafficking anak.

3.7 Hambatan terhadap Pencegahan terhadap Kasus Human Trafficking

Dalam upaya pencegahan terhadap semakin maraknya kasus human trafficking

yang terjadi di tengah masyarakat tentu saja mengalami berbagai macam hambatan.

Hambatan-hambatan yang menghambat upaya pencegahan terhadap semakin

berkembangnya kasus human trafficking adalah sebagai berikut:

1. Budaya masyarakat (culture)

Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang

berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak

usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Stereotipe yang

ada di masyarkat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam

11

melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami

korban perdagangan perempuan dan anak.

2. Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal

substance)

Belum adanya regulasi yang khusus (UU anti trafficking) mengenai perdagangan

perempuan dan anak selain dari Keppres No. 88 Tahun 2002 mengenai RAN

penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan masih

kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya

sosialisasi RAN anti trafficking tersebut.

3. Aparat penegak hukum (legal structure)

Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan

perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban

Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses

perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses yang

kriminalisasi biasa.

12

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah tentang implementasi HAM, study kasus: human

trafficking adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memicu terjadinya kasus human trafficking adalah kurangnya

kesadaran, kemiskinan, keinginan cepat kaya, faktor budaya, kurangnya

pencatatan kelahiran, korupsi dan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya

pendidikan.

2. Bentuk-bentuk kasus human trafficking yang terjadi saat ini adalah kerja paksa

seks dan eksploitasi seks, pembantu Rumah Tangga (PRT), bentuk lain dari

kerja migran, penari, penghibur dan pertukaran budaya, pengantin pesanan,

buruh atau pekerja anak, hingga penjualan bayi melalui perkawinan palsu.

3. Sasaran yang menjadi korban human trafficking adalah:

a. Anak-anak jalanan

b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai

pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih

c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi

d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan

e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan anatar Negara

f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang

g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan

4. Kasus human trafficking semakin berkembang saat ini. Yang menjadi sasaran

utama korban human trafficking adalah parra wanita dan anak-anak. Kurangnya

informasi dan latar belakang kehidupan yang kurang baik yang menjadi pemicu

utama para korban tersebut terkena kasus human trafficking.

5. Semakin maraknya kasus human trafficking tentu saja meresahkan masyarakat.

Setiap orang tentunya memiliki peluang untuk terkena kasus human trafficking.

Untuk itulah diperlukan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan

mengurangi tindakan kejahatan human trafficking tersebut. Upaya pemerintah

yang paling menonjol dalam usaha pencegahan human trafficking adalah dengan

13

mengadakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan human

trafficking.

6. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin

berkembangnya kasus human trafficking:

a. Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi

kepada berbagai kalangan.

b. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan

kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.

c. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun

informal.

d. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan

penanganan trafficking.

e. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan

korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan

informasi/laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak

berwajib

7. Hambatan-hambatan yang menghambat upaya pencegahan terhadap semakin

berkembangnya kasus human trafficking adalah kebijakan pemerintah

khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance), budaya masyarakat

(culture) dan aparat penegak hukum (legal structure)

4.2 Saran

Dalam kegiatan pembuatan makalah yang bertema implementasi HAM dengan

study kasus Human Trafficking diperlukan kecermatan dalam pengumpulan data.

Pengumpulan data diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat

berdasarkan study kasus. Selain itu, penentuan rumusan masalah juga harus

disesuaikan dengan study kasus yang ditentukan agar terjadi kesesuaian dalam

menganalisis permasalahan.

14

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2012. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Human Trafficking. www.bppkb.sultengprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:peranan-pemerintah-dalam-mengantisipasi-bahaya-human-trafficking&catid=40:berita-terkini diakses pada 1 Mei 2012

Anonim. 2012. Komnas HAM. www.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia diakses pada 1 Mei 2012

Anonim. 2012. Komnas HAM. www.komnasham.go.id diakses pada 2 Mei 2012

Anonim. 2012. Human Trafficking. www.humantraffickingnews.blogspot.com diakses pada 2 Mei 2012

Anonim. 1999. Buku Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999. Jakarta: Penerbit.

Anonim. 2000. Buku Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000. Jakarta: Penerbit.

Anonim. 2012. Kompasiana-Human Trafficking Masih Menjadi Ancaman yang Serius. http://sosbud.kompasiana.com/2012/04/15/human-trafficking-masih-menjadi-ancaman-serius/ diakses pada 30 Mei 2012

15

LAMPIRAN

1. Artikel tentang Human Trafficking

Perdagangan Manusia di Indonesia Meningkat, 88,6% Korban adalah PerempuanBerdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM), hingga April 2006 kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan 88,6 persen korbannya adalah perempuan. Kasus human trafficking pun semakin meningkat dan beragam.

Suasana talkshow bertema tema “Dengan Memperingati Hari Perempuan Sedunia, Mari Bergerak Hapus Perdagangan Manusia” yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender dan Anak (P3GA) LPPM Unpad. “Kasus human trafficking bukannya semakin menurun, tetapi malah meningkat dan berubah bentuk, dengan tawaran yang menggiurkan dan macam-macam,” ungkap Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender dan Anak (P3GA) LPPM Unpad, Dr. Nina Djustiana, drg. M.Kes.

Hal inilah yang menjadi perhatian P3GA dalam memperingati Hari Perempuan Sedunia ke-102 yang jatuh pada hari ini, Kamis, 8 Maret 2012. Bertempat di Ruang Sidang LPPM Unpad, Jln. Banda No.40 Bandung, P3GA menggelar Talkshow Hasil Riset P3GA LPPM Unpad dan Pemutaran Film Dokumenter. Acara ini mengangkat tema “Dengan Memperingati Hari Perempuan Sedunia, Mari Bergerak Hapus Perdagangan Manusia”.

P3GA Unpad sendiri memiliki misi penting dalam memberikan kontribusi langsung yang aplikatif dalam upaya-upaya meningkatkan peran perempuan dan kesetaraan gender, serta perlindungan anak. Selama ini, P3GA Unpad telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait hal ini. Tahun lalu, bekerja sama dengan Kementerian Sosial, P3GA melakukan penelitian terkait Penanganan Tindak Kekerasan di 6 wilayah di Indonesia, yaitu Pekanbaru, Palembang, Jakarta Timur, Gorontalo, Lombok Timur, dan Probolinggo.

Hasil riset menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di daerah-daerah tersebut, mayoritas berupa tindak perdagangan manusia. Perdagangan manusia bukan hanya melibatkan calo atau orang yang tidak

16

dikenal, tetapi bahkan melibatkan tetangga dan teman dekat. “Paling banyak korbannya perempuan, lebih banyak yang dijadikan PSK,” ujar Nina.

Pembicara lain, Binahayati Rusyidi, Ph.D. mengungkapkan beberapa capaian dan tantangan dalam kasus perdangan manusia. Ia mengungkapkan bahwa saat ini telah ada upaya yang signifikan dari pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan human trafficking, walaupun belum sepenuhnya memenuhi standar. Salah satu capaian dalam kasus ini yaitu terbentuknya Undang-Undang Perdagangan Manusia tahun 2007, yang diantaranya merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sejak tahun 2002.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Jawa Barat Dr. Sri Asmawati Kusumawardani, SH, M.Hum mengungkapkan bahwa sangat sulit membuat para pelaku perdagangan manusia ini jera. Walaupun ditangkap, para pelaku biasanya tidak pernah sadar akan perbuatannya. Ia mengungkapkan bahwa hal ini harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pemerintah pun harus menjadi the strong leadership dalam menangani kasus ini. Pencegahan tidak dapat berhenti hanya dengan menggelar seminar-seminar, tetapi langsung bertindak ke kantung-kantung rekrutmen.

Fenomena perdagangan manusia ini pun ibarat fenomena gunung es. Angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan.  Human Trafficking dapat terjadi pada siapa saja, termasuk kerabat dan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian perlu upaya pencegahan yang serius. “Mudah-mudahan dari diskusi ini ada rekomendasi yang dapat kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Sri Asmawati berharap bahwa kedepannya BPPPAKB dapat bekerja sama dengan Unpad dalam membuat “Rumah Pintar” untuk perempuan. Disini, mereka dapat dilatih, dididik, dan diberi modal usaha agar tidak menjadi Tenaga Kerja Perempuan ke luar negeri atau menjadi korban trafficking.

Laporan oleh: Artanti Hendriyana

17

CV Penulis

1.

18