Upload
hery-prambudi
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
STRATEGI PENCAPAIAN UNIVERSAL COVERAGE DAN ALTERNATIF
PENGELOLAAN JAMKESKIN
DI INDONESIA
Ali Ghufron Mukti dkk
(PDK3MI)
TOPIK BAHASAN
1. Perlunya reformasi sistem pembiayaan kesehatan. 2. Realitas profil dan Kinerja sistem kesehatan Indonesia3. Pokok Masalah4. Strategi Pemecahan masalah5. SJSN7. Penutup1. Perlunya Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia
Tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih ketinggalan di banding bbrp negara tetanggaBelum ada keterpaduan sistem delivery of care dan pembiayaan kesehatanRealitas profil sistem kesehatan di Indonesia Kinerja kesehatan dan HDI < Filipina (no 60 dan 92).Sistem pembiayaan yang lebih bertumpu pada out of pocket, terbatasnya akses pelkes, biaya yang terus meningkatPerbandingan Beberapa Indikator Kesehatan dan Biaya
Kesehatan
Antar Berbagai Negara
Negara
MMR
GNP/
Kapita (US$)
Biaya Kes per kap (US$)
Urutan Biaya Kesehatan
Cakupan Asuransi
1. Malaysia
39
3.400
110
93
100%
2. Thailand
44
1.960
133
64
80%
3. Srilangka
60
820
25
138
-
4. Vietnam
160
370
17
182
-
5. Philipine
170
1.020
40
124
60%
6. Myanmar
230
220
100
136
-
7. Indonesia
390
711
12
154
16%-->41,5%
1. Realitas profil
100.000 pdd baru dilayani 7,7 dokter 2,7 drg, 3 dokter speasialis, 8 bidan, 0.5 SKM, 1.7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0.1 tenaga epidmiologi, 4,7 tenaga sanitasi (dg disparitas yg tinggi contoh 2,3 di Lampung tertinggi di DIY 28)Pemerataan yg aneh > 2/3 dokter spesialis berada di Jawa dan Bali, mengapa? SistemResource
Revenue Allocation or
Collection Pooling Purchasing
Taxes
Public Charges
Mandates
Grants
Loans
Privat
Insurance
Communities
Out-of-pocket
Government
Agency
Private
Insurance
Organizations
Employers
Individuals and
Households
Service
Provision
Public
Providers
Private
Providers
dokel
Public
Private
Social
Insurance or
Sickness Funds
5. SJSN
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layakSedangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosialProgram SJSN
Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)Jaminan Hari Tua (JHT)Jaminan Pensiun (JP)Jaminan Kematian (JKM)Prinsip Penyelenggaraan
KegotongroyonganNirlabaKeterbukaanKehati-hatianAkuntabilitasPortabilitasKepesertaan bersifat wajibDana amanat-Subsidiaritas
Otonomi
KELEMBAGAAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DJSN dan BPJS Dibentuk dengan UUPada mulanya menurut Pasal 5 ayat 3 BPJS adalah:PT Jamsostek
PT Taspen
ASABRI
Dan PT Askes
Jika diperlukan Badan penhylenggara selain di atas dapat dibentuk yg baru dengan UUJudicial Review
Sesuai dg Pasal 22 UU No 32/ 2004Daerah berkewajiban mengembangkan Jaminan Sosial
Pasal 5 ayat 3 tidak mengikat
Daerah yang berminat mengembangan Sistem Jaminan Cukup dengan Perda
KEDEPAN
SISTEM DESENTRALISASI TERINTEGRASI
BUKAN
SENTRALISASI MONOPOLISTIK
Asuransi Kesehatan
PENGERTIAN:Sukarela
PremiCommunity rating
Presentasi gaji
Rating by class,sex
Absolut
SantunanMenyeluruhSesuai kontrak
Gotong royong
Kaya miskinSehat sakit
Tua Muda
Sehat sakit
Kenaikan biaya
+
+++
Peranan Pemerintah
+++
+
PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM PENETAPAN SHI
(Dlm Reaching Universal Coverage via SHI, WHO,2004
Perlu periode transisi
Pengalaman 8 negaraJerman (127 th)
Belgia (118 th)
Israel (84 th)
Austria (78 th)
Luxemburg ( 72th)
Jepang (36 th)
Korea ( 26 th)
Costa Rica (20 th)
Faktor Penting UU dapat dimplementasikan dg sukses Pengalaman 8 negara
Tingkat pendapatanJerman ($2,237), Austria (2,420), Jepang (2,140)
Tidak ada yang dibawah $ 1000
Struktur Ekonomi (formal sektor bagus)Distribusi populasiDaerah perkotaan
Korea hampir 50 % perkotaan (2 th sebelum wajib)
Kemampuan SDM dalam administrasiCapacity buildind dg banyak Bapel (jerman, Korea)
Faktor penting UU bisa diimplementasikan dg sukses
Tingkat Solidaritas dan pengalamanBuild-up trust diantara stakeholders (pengalaman banyak bapel, partisipasi, transparasi, good governance dan dekat dg msayarakat)
Stewardship dari pemerintahMembina bukan membinasakan, konsisten memberikan fasilitasi, bimbingan dan arahan,
One important element of governmental stewardship is to allow the various stakeholders and the population at large to have a voice in social policy making. Open political debate and availability of financial information helps the population to gain trust in government and other agencies involved in SHI implementation (WHO, 2004).
Responsible:
-All primary care services & drugs
-All primary care services & drugs
- All specialty services
- All inpatient care
Contract
specialist
- All primary care services & specialty care
- All inpatient care
Contract specialists
& inpatient care
- All PC, spec., & inpatient care
- All primary care & specialty services
- All inpatient care
Contract inpatient
-All PC, spec. & inpatient care
Different Models
of Capitation (C. Hsiao, 2003 )
Insured
MCO
Premiums
Capitation
Source: Hsiao 1997
212.binBagaimana perbedaan sistem ke depan?
Dilihat dari pemain dalam sistem pelayanan kesehatanHealth Care System Players
Pusat
Kabupaten/kota
Propinsi
Propinsi
Portabilitas antar propinsi & risk equalization di tingkat pusat
Portabilitas antar kabupaten/kota
Kabupaten/kota
KELEMBAGAAN
UNTUK FUNGSI REGULATING DAN CONTROLING : PERLU DIBENTUK DEWAN WALI AMANAH DAERAH UNTUK FUNGSI OPERATING : PERLU DIBENTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN ( BPJS)KELEMBAGAAN DIBENTUK DG PERDATUGAS DAN FUNGSI DWAD
MENETAPKAN KEBIJAKAN UMU M SISTEM MENETAPKAN STANDAR PELAYAN KESMENETAPKAN BENEFIT DASAR & TAMBAHANMENETAPKAN CARA PEMBAYARAN KE PROVIDERMENETAPKAN TAHAPAN KEPESERTAAN YG PRIORITAS DIDAHULUKANMENETAPKAN SISTEM RUJUKANTUGAS DAN FUNGSI BPJS
MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PROGRAM JAMKESDA MENGELOLA DANA PROGRAM DAN MELAPORKANNYA SCR BERKALAMEREKRUT PESERTA DAN MENERBITKAN KARTU PESERTAMENGUMPULKAN IURANMENGELOLA DATA BASE PESRT DAN DATABASE BIAYA YANKESPEMBAGIAN PERAN DJS PUSAT & DAERAH
PUSAT :TETAPKAN PEDOMAN UMUM TTG SISTEM
TETAPKAN BENEFIT DASAR DAN STANDAR PELAY
TETAPKAN BPJSN
TETAPKAN KISARAN IURAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM
TETAPKAN KONTRIBUSI KE PUSAT UNTUK : RISK EQUAL, PORTABILITAS
SISTEM RUJUKAN
PENGAWASAN KE DAERAH
PEMBAGIAN PERAN DJS PUSAT & DAERAH
PROPINSI / REGIONAL :MENETAPKAN PEDOMAN PELAKSANAAN DI DAERAH
MENETAPKAN BPJSD
MENETAPKAN BENEFIT TAMBAHAN BILA ADA
MENETAPKAN PENGELOLAAN DANA
MENETAPKAN TOOLS UNTUK COLLECT IURAN
MENETAPKAN SISTEM RUJUKAN
PENGAWASAN KE KAB/KOTA
Sosial
Komersial
Kepesertaan
Wajib
Sukarela
Premi
Community
rating
Presentasi
gaji
Rating by
class,sex
Absolut
Santunan
Menyeluruh
Sesuai
kontrak
Gotong
royong
Kaya
miskin
Sehat
sakit
Tua
Muda
Sehat
sakit
Kenaikan
biaya
+
+++
Peranan
Pemerintah
+++
+
GPs
Specialists
Hospitals
Model 1
GP Fundholder
Hospitals
Model 2
GP Fundholder
Model 3
Multispecialty Clinic
Hospitals
Model 4
Multispecialty Clinic
Model 5
Negara MMR GNP/
Kapita
(US$)
Biaya Kes
per kap
(US$)
Urutan Biaya
Kesehatan
Cakupan
Asuransi
1. Malaysia
39 3.400 110 93 100%
2. Thailand
44 1.960 133 64 80%
3. Srilangka
60 820 25 138 -
4. Vietnam
160 370 17 182 -
5. Philipine
170 1.020 40 124 60%
6. Myanmar
230 220 100 136 -
7. Indonesia
390 711 12 154 16%-->41,5%