BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Observasi

Pembahasan rancangan peraturan desa baik atas prakarsa kepala desa

maupun BPD, pertama-tama disampaikan dalam rapat paripurna BPD yang

dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota. Setelah

rancangan peratauran desa disampaikan, rapat pebicaraan tahap II dilanjutkan

dengan mendengar tanggapan, saran, usul maupun pendapat dari masing-

masing anggota. Pada rapat pembicara tahap III adalah pembahasan, saran,

usulan pendapat dari para anggota oleh penyusun dan kemudian dibahas

bersama-sama secara musyawarah untuk diambil keputusan baik berupa

penetapan maupun perubahan.

Setelah mendapat persetujuan dari BPD baik secara musyawarah

mufakat atau pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara rapat

yang ditandatangani ketua BPD maka rancangan peraturan desa disahkan

menjadi peraturan desa dengan ditanda tangani oleh kepala desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan saat ini BPD

dengan pemerintah desa yang ada di desa Terong Tawah baru mendapatkan 2

(dua) peraturan desa yaitu :

a. Peraturan desa tentang pungutan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(ABDS)

b. Peraturan desa tentang struktur organisasi Pemerintahan Desa

25

Penyelenggaraan pemerintah desa yang diatur satu paket dalam

pemerintah daerah atau sebagai suatu system dalam ketatanegaraan RI,

mengalami perubahan dimana sebelumnya diatur dalam undang – undang No.

5 Tahun 1979 yang penyelenggaraannya diarahkan pada pelaksanaan yang

seragam dan sentralistik tanpa memperhatikan kondisi ril dan karakteristik

social kemasyarakatan dari masing – masing masyarakat desa. Karena desa

dalam kenyataannya mempunyai potensi dan keanekaragaman social budaya

yang spesifik untuk patut dicermati dan disesuaikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Keadaan yang beragam dari kehidupan masyarakat sebagai dasar yang

dikedepankan dalam undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan

dengan peraturan pemerintah desa yang menempatkan desa sebagai

penyelenggara pemerintahan yang bersifat otonom. Pemerintahan desa terdiri

dari kepala desa besserta perangkat desa sebagai unsur pemerintah (eksekutif),

dan badan permusyawaratan desa sebagai badan legislative di desa yang

secara seksama menjalankan tugas – tugas pemerintahan desa yang bersifat

kemitraan.

Badan Perwakilan Desa sebagai badan legislative yang kini telah

berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Ini dapat dilihat

dalam undang – undang No. 32 Tahun 2004 yaitu :

Perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa budaya politik local

yang berbasis pada filosofi “ Musyawarah Untuk Mufakat ”.

26

Musyawarah berbicara tentang proses serta mufakat berbicara tentang

hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui

musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara elit politik dapat segera

diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan –

goncangan yang mengikat masyarakat luas ( Widjaya, 2002 ).

B. Hasil Wawancara

Badan Pemusawaratan Masyarakat adalah wakil dari penduduk desa

yang bersangkutan , yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Pemusyawaratan Desa ini diharapkan bisa mengurangi

kelemahan penyelenggaraan pemerintah desa. Wakil yang di maksut dalam

hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun

warga, pemangku data, dan tokoh masyarakat lainnya. Hal ini dapat di lihat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 Tentang Desa yakni pasal

30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat

2. Anggota BPD sebagaimana dimaksut pada ayat (1) terdiri dari ketua rukun

warga, pemangku data, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh

pemuda atau pemuka masyarakat lainnya.

27

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Terong Tawah

Mengatakan bahwa:

“Eksistensi BPD dalam pembentukan peraturan desa, memberikan

peluang yang sangat besar, terutama bagi terlaksananya pemerintahan

desa yang baik sesuai denganyang di harapkan, akan tetapi pada

kenyataanya banyak kasus peluang ini belum di manfaatkan dengan

baik. Persoalan yang juga muncul adalah menyangkut kapasitas BPD

masih memerlukanpeningkatan dalam pembangunan berbagai metode

yang memungkinkan terdorongnya partisipasi masyarakat”.

Oleh karena besarnya harapan terhadap keberadaan BPD sebagai

lokomotif demokrasi di desa, maka di pandang perlu meningkatkan

kapasitas BPD, agar peraturan-peraturan desa yang dihasilkan oleh

pemerintah desa dan BPD sesuai dengan peran yang digariskan dalam

undang-undang penguatan kelembagaan yang di maksud adalah suatu proses

dimana masyarakat, khususnya anggota BPD dapat menjalankan fungsinya

dalam pembentukan peraturan desa.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 merupakan produk hokum

mengenai pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintahan desa.

Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang mengganti dan

mencabut Undang-undang No. 22 tahun 1999 sebelumnya yang dianggap

belum sesuai dengan kondisi masyarakat desa.

Direvisinya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah

28

sebuah konsekuensi logis dari perubahan system ketatanegaraan di

Indonesia, yang secara vertikal tentu saja akan barpengaruh terhadap

pelaksanaan terendah dalam kerangka Negara Kesatuan republic Indonesia

(NKRI). Menurut Vino Oktavia (2004 : 45) oleh karenanya sudah

sepantasnya pertanyaan dimunculkan, apakah perubahan Undang-Undang

menjadi sebuah peluang ataukah ancaman bagi pelaksanaan pemerintah

Desa.

Kembalinya dicantumkan aturan mengenai dasa dalam revisi Undang-

Undang pemerintah daerah, secara umum tetap memberikan peluang

terhadap kepala desa terakomodirnya aturan-aturan mengenai pengakuan

dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat, kewenangan yang

dimiliki desa, pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, sistem

penyelenggaraan pemerintah dan lain-lain sebagainya

Dengan pengesahan Undang-Undang yang baru tentang pemerintah

daerah dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini perubahan besar tarjadi dalam substansi

pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi desa serta menimbulkan

implementasi yuridis yang besar terhadap pelaksanaan pemerintah, termasuk

pemerinyah desa.

Perubahan juga terjadi terhadap Badan Perwakilan Desa. Istilah

Perwakilan diganti dengan istilah Permusyawaratan. Sehingga dari

perbedaan tersebut juga terjadi dalam pelaksanaan daripada ketua badan

legislatif tersebut. Badan Perwakilan Desa berdasarkan Undang-Undang

29

Nomor 22 tahun 1999 berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat

peraturan desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran

pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga

pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, seperti dalam

pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa. Di desa dibentuk lembaga

kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa

dalam memberdayakan masyarakat desa, menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya,

mengisyaratkan posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya

diharapkan selalu meningkatkan partisifasi masyarakat aktif untuk ambil

bagian dalam proses sub system penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan

yang telah dibuat, pengawasan yang memiliki fungsi yang sangat luas

cakupannya. Bahkan dalam kadar tertentu, fungsi legislatif dan fungsi

anggaran (budget) punya dampak pengawasan yang signifikan. Jadi sangat

jelas bahwa fungsi BPD adalah menjadi kewenangannya dalam menjalankan

tugas saat ini hanya controlling (pengawasan), budgeting dalam penyusunan

anggaran dan legislatif dalam membuat peraturan-peraturan desa.

Kehadiran Badan Perwakilan Masyarakat Desa pada prinsipnya adalah

untuk menggantikan Badan Perwakilan Desa. Sehingga dapat

mengedepankan peran dan fungsinya dalam membuat dan menetapkan

peraturan desa. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2009 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi

30

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat’’.

Karena itu dalam pemerintahan desa terdiri pemerintah desa dan BPD

yang fungsinya untuk melaksanakan tugas-tugas pada tingkat pemerintahan

desa.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Anggota BPD yang sudah ada pada saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 sampai akhir masa jabatannya (Rozali Abdullah, 2005 :171)

Di samping BPD di desa dapat dibentuk lembaga lain, yang di tetapkan

dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan, berupa lembaga kemasyarakatan, seperti Rukun Tangga, Rukun

Warga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan ini bertugas membantu pemerintah desa dalam

upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Secara teknis dalam kaitannya dengan keberadaan BPD dapat mengacu

pada ketentuan Umum Keputusan Menteri Dalam Negri No. 64 tahun 1999

tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa yaitu:

1. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang di laksanakan oleh

pemerintah desa dan badan perwakilan desa.

2. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa

3. Badan perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan

perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada

31

didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan

desa.

4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Dari ketentuan tersebut BPD merupakan parlemen desa yang di

bentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dan juga untuk mengontrol jalannya

pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai arti penting

dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya terhadap pengambilan

keputusan di desa terutama berkaitan dengan fungsi dan wewenang Badan

Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006

tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 14 dan 16.

Di dalam pasal 14 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa

berfungsi membentuk peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya pasal 16 disebutkan bahwa: BPD mempuyai wewenang:

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,

peraturan kepala desa, dan penyelenggaraan pemerintah desa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan

aspirasi masyarakat.

f. Menyusun tata tertib BPD.

32

Dengan demikian BPD sebagai mana mitra pemerintah desa

sekaligus sebagai unsur perwakilan masyarakat yang mempunyai arti

strategis dalam membuat dan menetapkan peraturan desa, menyuarakan dan

untuk memperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat dalam proses

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan desa

Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 yakni pasal 1

poin 8 dinyatakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Ini berarti bahwa keberadaan BPD merupakan suatu wujud

demokrasi yaitu peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan dan

peleksanaan desa. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan di pedesaan akan sangat tergantung seberapa

efektif keberadaan BPD tersebut.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan sebagai

wadah organisasi masyarakat untuk ikut dalam memberikan pendapat dan

masukan serta kritik yang ditujukan kepada pemerintah desa, dengan

memberikan penilaian terhadap kerja pemerintah desa baik dalam bidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta masalah-masalah

lainnya yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat

desa.

Pembentukan badan permusyawaratan Desa bukan sebagai alat

pelengkap dari pemerintahan desa akan tetapi sebagai mitra kerja

33

pemerintah desa dan dewan perwakilan bagi masyarakat yang berfungsi

mewakili desa tersebut.Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Terong Tawah Kecamatan Labuapi dalam pembentukan peraturan desa

sampai dengan saat ini masih berjalan dengan aktif.ini dikarenakan dengan

suatu hubungan kemitraan dalam artian antara pemerintah desa dan BPD

dapat saling mengisi.Memahami dan memecahkan masalah bersama-

sama,saling percaya,kerjasama dan saling menghargai serta saling terbuka

dalam menerima keritik.

Menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa pasal 4 mengenai pembenatukan dan jumlah

anggota BPD dijelaskan bahwa anggota BPD ditetapkan dalam jumlah

ganjul berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan

ketentuan :

1. Jumlah penduduk sanpai dengan 2000 jiwa yaitu 5 ( lima ) orang

anggota

2. 2001 jiwa sampai dengan 4000 jiwa yaitu 7 ( tujuh ) orang anggota

3. 4001 jiwa sampai dengan 6000 jiwa yaitu 9 ( Sembilan ) orang anggota

4. Lebih dari 6000 jiwa yaitu 11 ( sebelas ) orang anggota

Pasal 4 peraturan daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa tersebut dijadikan pedoman aturan dasar pada

masing – masing desa yang ada di kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok

Barat.

34

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Deseber 2011

dengan kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ada di

desa Terong Tawah yaitu menyatakan bahwa dalam perakteknya

pembentukan peraturan desa di Desa Terong Tawah yang berasal dari BPD

pada umumnya harus diajukan oleh sekurang – kurangnya sepertiga dari

jumlah anggota BPD. Setelah melalui pembahasan oleh panitia musyawarah

dan mendapat pertimbangan maka rancangan disampaikan kedalam rapat

paripurna oleh pemimpin BPD, setelah mendapatkan tanggapan dari

anggota dan penjelasan oleh para penyusun maka apabila rancangan tersebut

diajukan oleh dua pertiga dari jumlah anggota, rancangan dapat diajukan

dalam bentuk keputusan BPD untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat

paripurna BPD sebagai prakarsa BPD.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari

arsip dan laporan – laporan tertulis BPD Desa Terong Tawah Kecamatan

Labuapi Kabupaten Lombok Barat tahun 2008, seperti laporan rapat

paripurna, arsip peraturan – peraturan desa, arsip tertulis peran dan fungsi

BPD Desa Terong Tawah, dan arsip peraturan pemerintah tentang peran dan

fungsi Badan Perwakilan Desa.

Sebagaimana diketahui bahwa Desa Terong Tawah berada di

wilayah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan luas wilayah

7890 haktar dengan kepadatan penduduk sebesar 8124 jiwa yang terbagi

menjadi 9 dusun yaitu dusun Bagu,Kebun sudak,Muhajirin,Terong tawah

timur,Terong tawah tengah,Terong tawah peresak,Jerneng barat,Jerneng

35

timur,Jerneng kali jaga,Jerneng pemekaran, Sedangkan mata pencarian

penduduk sebagian besar sebagai pedagang dan pertanian, selain itu juga

ada sebagai pegawai negri sipil, swasta dan buruh tani dan lain sebagainya.

Dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini diketahui

bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Terong

Tawah yaitu 9 orang .Ini sesuai dengan jumlah penduduk/warga dan dusun

yang ada di desa tersebut.Dan disetiap dusun terdapat satu anggota BPD

sebagai wakil dari dusun tersebut.

Di dalam melaksanakan tugas,fungsi dan wewenangnya diperlukan

suatu tata tertib BPD disusun dan ditetapkan oleh BPD berdasarkan

pedoman tata tertib BPD yang diterapkan dengan peraturan Bupati.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua BPD Terong

Tawah menyatakan bahwa,desa terong tawah sudah dibentuk Tata tertib dan

program kerja BPD. Akan tetapi sebagian anggota BPD yang ada di Desa

Terong Tawah masih belum tersentuh oleh pemahaman tentang program

kerja dan tata cara merancang tata tertib BPD tersebut dan kendala yang lain

yaitu:

1. Cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang baik

yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif

rendah sehingga pemahaman terhadap Undang-Undang hanya sepotong

–potong.

2. Banyak terjadi ketidak disiplinan terhadap tata tertib yang dibuat oleh mereka

sendiri.

36

3. Kesalahfahaman terhadap hak dan kewajiban mereka,

4. Buku pedoman untuk membuat tata tertib BPD belum ada dari

kabupaten sehingga BPD sendiri kesulitan di dalam membentuk tata

tertib tersebut.

Di dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa pasal 11 dijelaskan bahwa :

1. Untuk mengarahkan dan mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi BPD

di tunjuk pimpinan BPD

2. Pimpimpinan BPD terdiri dari 1 ( satu ) orang ketua, 1 ( satu ) orang

wakil ketua, dan ( satu ) orang sekertaris.

3. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipilih dari dan

oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan

secara khusus.

4. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh

anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

37

C. Hasil Dokumentasi

Terkait dengan pasal tersebut di atas, disini dapat dilihat struktur

organisasi Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Terong Tawah

sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA TERONG TAWAH

Keterangan :

________ : Garis Komando

…………: Garis Koordinasi

Dari struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa di atas, dapat

dikatakan bahwa alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa, Desa

Terong Tawah adalah :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa, yang terdiri dari ketua

dan wakil ketua

2. Sekretaris yang berasal dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan

Desa dan bukan dari staf atau prangkat desa

3. Komisi-komisi yang akan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan

bidang masing-masing untuk kelancaran tugas,fungsi dan wewenang

KETUA

Wakil Ketua

Sekretaris

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

38

badan permusyawaratan Desa,anggota Badan Permusyawaratan desa di

kelompokan sesuai dengan bidang masing-masing yaitu:

a. Komisi bidang pemerintahan

b. Komisi bidang pembangunan

c. Komisi bidang kemasyarakatan

Komisi-komisi yang terdapat dalam Badan Permusyawaratan Desa

Terong Tawah adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Tugas pokok melakukan pengawasan dalam bidang

pemerintahan seperti perlengkapan kantor, kearsipan, administrasi

kepegawaian, dan sebagainya.

2. Bidang Pembangunan

Tugas pokok adalah melakukan pengawasan terhadaop

perencanaan, penyelenggaraan, dan peningkaatan pelaksanaan

pembangunan desa.

3. Bidang Kemasyarakatan

Tugas pokok adalah melaksanakan tugas pengawasan terhadap

masyarakat dan kegiatan – kegiatan yang berkembang di masyarakat

serta menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

39

Selanjutnya Nama dan tingkat pendidikan anggota Badan

Permusyawaratan Desa Terong Tawah adalah sebagai berikut :

NO. NAMA ALAMAT PENDIDIKAN

1. H. Ach. Rusmawan,SS. Kebun Sudak S1

2. Ahmad Haeruzzaman, SH. TR.TW. Presak S1

3. Ust. Sabri TR.TW. Barat SMA

4. Tarjo TR.TW. Barat SMA

5. Mussadad TR.TW. Timur SD

6. Selamet Riadi Muhajirin SMP

7. Ahmad Saefudin Bagu SMA

8. H. Sirri Asyikti Jerneng Kalijaga D3

9. H. Mujtahidin, SP. Jerneng Mekar S1

JUMLAH 9 ORANG

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat

pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Terong Tawah

memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.

D. Pembahasan

Masyarakat Desa Terong Tawah sebagian besar belum mengetahui

fungsi BPD yang sebelumya. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

peranan Badan Permusyawaratan Desa, menjadikan tugas dang fungsi Badan

Permusyawaratan Desa kurang aktif, sehingga penhyelenggaraan

pemerintahan desa tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ini desebabkan

karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat menenai peranan Badan

Pemusyawaratan Desa.

40

Disamping itu juga penentuan anggota Badan Permusyawaratan Desa

dalam bidang pemerintahan masih kurang. Dalam kenyataannya pelaksanaan

tugas, fungsi maupun perundang – undangan serta kurangnya sarana atau

fasilitas yang dimiliki oleh anggota – anggota BPD dalam pembuatan

peraturan desa di Desa Terong Tawah masih dirasakan belum berjalan efektif

dimana kurangluasnya wawasan yang dimiliki oleh sebagian anggota BPD

maupun aparat desa, baik disebabkan rendahnya tingkat pendidikan maupun

terbatasnya pengalaman yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa

dalam bidang pemerintahan desa masih kurang. Sehingga anggota BPD

kesulitan untuk menyusun rancangan peraturan desa, artinya anggota BPD

kurang memahami masalah teknik penyusunan peraturan perundangan Badan

Permusyawaratan Desa.

Selain pengetahuan anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih

kurang juga masih kurangnya sarana yang dimiliki BPD. Kurangnya fasilitas

sarana bagi anggota BPD seperti peralatan kantor dan perlengkapannya

sebagai motivasi kerja menjadi salah satu penyebab BPD bisa bekerja

proposional. Dari semua anggota atau komponen BPD mengakui bahwa

sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai mitra pemerintah desa kerjanya belum mencukupi, antara lain

computer, wairles, dan peralatan kantor lainnya.

Kurangnya pembinaan terhadap anggota BPD oleh pemerintah

kabupaten, menyebabkan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa masih belum

dilaksanakan secara optimal, karena adanya beberapa kendala. Ini disebabkan

41

karena kurangnya pembinaan terhadap anggota BPD. Untuk lebih

mengoptimalkan fungsi BPD tersebut, perlu lebih di intensifkannya

pembinaan oleh pemerintah kabupaten sebagai hirarki yang lebih tinggi dari

pemerintah desa. Dengan demikian BPD dapat diharapkan melaksanakan

tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik sebagai mana patnersif Kepala

Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa.

Hubungan Pemerintah Desa dengan BPD dapat dikatakan berjalan baik

dan cukup harmonis bukan berarti berjalan tanpa hambatan. Faktor-faktor

penghambat lainnya dalam hubungan Pemerintah desa dengan BPD meliputi:

a. Kurang luasnya wawasan yang dimiliki oleh anggota BPD maupun aparat

Desa, baik disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan maupun

terbatasnya pengalaman yang dimiliki.

b. Pengaturan koordinasi kerja yang kurang tepat sehingga dapat

menyulitkan salah satu pihak dalam pelaksanaannya;

c. Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan dalam

menyampaikan informasi.

d. Anggota BPD yang kurang memahami seluk-beluk pemerintahan Desa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPD dalam mengurangi kendala-

kedaala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah antara lain:

1. Melakukan koordinasi antara pemerintah Desa dengan Badan

Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD bersama-sama

dengan Pemerintah Desa melakukan kerjasama dan koordinasi di dalam

42

setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan

melakukan kerjasama dan koordinasi didalam menyelenggarakan

pemerintahan desa, maka kegiatan yang dijalankan sedikit tidak dapat

berjalan sebagai mana mestinya.

Di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa

yaitu kepala desa dan staf-staf desa beserta BPD harus benar-benar

mengakomodir aspirasi masyarakat yang masuk, karena kesejahteraan

suatu masyarakat akan tercapai jika pemerintah desa dan BPD

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik disertai dukungan dari

masyarakat.

Jika dalam semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa,

BPD wajib diberitahukan dan dilaporkan mengenai hasil kerja yang

dijalankan agar BPD dapat menilai apakah kegiatan itu menguntungkan

masyarakat atau tidak

2. Memecahkan masalah yang ada di Desa Terong Tawah.

Didalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di desa,

BPD bersama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat atau

lembaga-lambaga social yang ada di desa Terong Tawah mengadakan

pertemuan dan bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang dihadapi

atas suatu persoalan yang timbul didesa tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah desa dan BPD bersama-sama

mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

dengan cara musyawarah. Jika permasalahan yang timbul didalam

43

masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau non

litigasi. Maka pemerintah desa dan BPD beserta masyarakat mengajukan

permasalahan tersebut ke pengadilan setempat secara hukum atau litigasi.

3. Menerima laporan

Disamping upaya-upaya tersebut di atas permusyawaratan desa

mengharapkan laporan atau aduan dari masyarakat. Laporan masyarakat

ini dimaksudkan untuk memudahkan BPD dalam menindak lanjuti hal-

hal yang berkembang di dalam masyarakat. Karena tidak menutup

kemungkinan ada hal-hal yang tidak diketahui oleh BPD dalam rangka

menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

4. Saran

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD berjalan sebagaimana

mestinya dimasa-masa ini BPD mengupayakan perlengkapan sarana

seperti alat-alat kantor, komputer, ruang rapat atau pertemuan guna

membahas rancangan kerja bulanan,tahunan dan sebagainya. Karena

selama ini BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih minjam

alat-alat perlengkapan yang ada dikantor desa.

5. Melakukan penyuluhan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan anggota BPD diharapkan

pemerintah daerah dari lembaga pendidikan memberikan penyuluhan dan

pelatihan maupun pemberian buku-buku tentang BPD.

44

Sekarang hubungan pemerintah desa dan BPD menjadi lebih baik karena:

a. Mulai tumbuh kesadaran,pengertian tentang hak dan kewajiban

mereka.

b. BPD sudah melibatkan diri dari awal sampai akhir dalam setiap

kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan

pembangunan.

c. Mereka menyadari mitra adalah saling mengisi,memahami dan

memecahkan masalah harus selalu bersama-sama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa Terong Tawah berdasarkan hasil penelitian

ini belum berperan secara optimal sebagai mana keberadaan tugas, fungsi

serta peran BPD yang tercantum dalam Undang – Undang Nomot 32 tahun

2004

2. Mekanisme pembuatan peraturan desa oleh BPD di desa Terong Tawah

baik atas perakarsa kepala Desa maupun BPD, pertama – tama

disampaikan dalam rapat paripurna kepala desa BPD yang dihadiri oleh

sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota untuk dibahas

secara bersama – sama secara musyawarah untuk mengambil keputusan

baik secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam berita

acara yang ditandatangani ketua BPD, maka rancangan peraturan desa

disahkan menjadi peraturan desa dengan ditandatangani oleh kepala desa.

3. Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa peranan BPD dalam pembuatan

peraturan desa di desa terong tawah masih mengalami kendala – kendala

antara lain : pengalaman anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih

kurang, kurangnya sarana yang dimiliki BPD, kurangnya pembinaan

46

terhadap anggota BPD oleh pemerintah kabupaten, dan kurangnya

pemahaman terhadap tugas, hak dan kewajiban dari BPD.

B. Saran

Berkenaan dengan kondisi yang dihadapi oleh BPD di desa Terong

Tawah, maka dapat diajukan saran sebagai berikut yaitu : perlu adanya upaya

dari pemerintah daerah kabupaten dalam meningkatkan potensi dan

kemampuan BPD dengan memberikan penyuluhan baik dari pemerintah

daerah maupun dari lembaga pendidikan dengan cara memberikan pelatihan

dan penyuluhan serta memberikan sarana atau fasilitas seperti computer,

wairles dan peralatan kantor lainnya yang dapat menunjang kinerja BPD desa

Terong Tawah.

DAFTAR PUSTAKA

BPMD Kabupaten Lombok Barat, 2001. Perencanaan Partisipatif Pembanguanan Masyarakat Desa. Lombok Barat.

Danuredjo, 2005. Otonomi di Indonesia Ditinjau dalam Tangka Kedaulatan. Laras. Jakarta

Kaho J., 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kameo J., 2002. Titik Berat Pelaksanaan Otonomi pada daerah Tingkat II ( Sebuah Studi Kasus dengan Fokus Pada Dinas Pendapatan Daerah ). Skripsi, Fakultas Hukum UKSW.

Kansil, 2000. Kitab Undang – Undang Pemerintahan Daerah. Bina Aksaara, Jakarta

Karohadi K., dan Soetardjo, 2003. Desa. Jakarta ; Balai Pustaka

Kasianto, MJ., 2001. Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia, Jakarta ; Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Manan Bagir, 2004. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Moh. Nazir, 2003 Metodologi Penelitian. Duta Ilmu. Jakarta.

Mulyono, S., 2003. Menuju Pembangunan Desa yang Partisifatif, Semarang ; Desa Kita.

Sugiono, 2007. Metode Penelitian untuk Pendidikan. Penerbit Alfa Babeta. Bandung.

Suharismi Arikunto, 2006. Metodologi Penelitian Teori dan Praktik. Rineka Cipta. Bandung.

Sukkarumidi, 2002. Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Surjadi A., 2005. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung ; Mandor Maju

Suryabrata Sumadi, 2004, Methodologi Penelitian, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sutrisno Hadi, 2001. Bimbingan Menulis Skripsi. Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM. Yogyakarta.

Widjaja HAW., 2004. Otonomi Desa yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : PT. raja Grapindo Persada

Winarno Srakhmad., 2002:107. Dasar dan Teknik Reseach. Bandung. CV. Tarsito, Bandung.

Yatim Riyanto, 2001. Metodologi Penelitian Pendidikan. Penerbit SIC. Surabaya.