Upload
dinhtram
View
244
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jawaban atas Soal Ujian Akhir Kuliah
MATA KULIAH:
PENYUSUNAN DESAIN DAN PROGRAM SOSIAL
DOSEN: KHOLIL SOELAIMAN, M.S.W.
Disusun oleh:
Heru Sunoto (13.01.003)
PROGRAM PASCASARJANA SPESIALIS -1 PEKERJAAN SOSIAL SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS)
BANDUNG 2014
i
SOAL UJIAN AHIR KULIAH
Catatan:
Soal ini untuk dikerjakan sendiri di rumah dengan waktu selama dua minggu tm
tanggal 16 April 2014. Diserahkan paling lambat tanggal 30 April 2014, pukul 15.00.
Terlambat dari tanggal tersebut tidak akan dinilai dna dianggap gagal.
Untuk mengerjakan soalan ini supaya baca buku teks, literatur dan rujukan yang
relevan (bukan dari pengetahuan awam anda), dan cantumkan dalam lembar
pekerjaan.
Pekerjaan jawaban sosal, ditik dengan huruf Times New Roman, diatas kertas A4,
dengan spasi satu seperempat atau satu setengah.
Kerjasama atau plagiasi dalam pengerjaan soalan ini dilarang.
Pilih enam dari tujuh soal dibawah ini
1. Rinci dan jelaskan serta beri contoh masing-masing dari: a. Jenis-jenis
perencanaan, dan b. Jenis-jenis Perencanaan sosial.
2. Jelaskan dan beri contoh hubungan antara kebijakan sosial, perencanaan sosial,
dan pemograman sosial dalam praktik.
3. Hakikat proses perencanaan adalah melingkar seperti spiral, tidak liniair.
Jelaskan, mengapa, dan beri contoh.
4. Kemukakan bagan proses perencanaan yang lengkap, dan aplikasikan dalam
perencanaan di bidang atau tempat saudara sekarang bekerja, atau yang saudara
kenal.
5. Integer perencanaan dalam proses perencanaan (sosial), dapat bersumber dari:
nilai, preferensi, hasil survey, hasil penelusuran, kebutuhan atau masalah, beri
contoh dan terapkan dalam suatu praktik perencanaan.
6. Kemukakan langkah-langkah analisis biaya-manfaat. Walaupun sulit untuk
mengenakan nilai uang dan nilai pasar kepada manfaat sosial dan manfaat
manusia, anlisis biaya manfaat masih berguna sebagai alat perencanaan sosial
(social palnning tool). Kemukakan komponen-komponen analisi biaya-manfat.
Berikan contoh penerapan analisis biaya manfaat dalam proyek sosial,
misalnya proyek pembangunan panti asuhan anak,
7. Kemukakan lima kritik saudara terhadap sistem dan praktik perencanaan
pembangunan dan perencanaan sosial di Indonesia, dan berikan contoh dari
kelimanya.
----------------------------------
1
Jawaban atas Soal Ujian Akhir Kuliah
1. Rinci dan jelaskan serta beri contoh masing-masing dari:
a. Jenis-jenis perencanaan
b. Jenis-jenis Perencanaan sosial.
Jawaban:
a. Penjelasan tentang Perencanaan
Definisi Perencanaan
Definisi perencanaan dari para ahli adalah sebagai berikut:
Karen K. Kirst-Ashman dan Grafton H. Hull Jr.1 (2009: 190) menjelaskan:
Planning involves establishing goals, specifying how goals will be achieved,
and selecting the most appropriate courses of action (Perencanaan, di
dalamnya terkandung pengembangan tujuan, khususnya bagaimana tujuan-
tujuan bisa dicapai dan memilih beragam kegiatan yang paling sesuai terkait
dengan pencapaian tujuan tersebut).
Berdasarkan definisi dari Ashman dan Hull Jr di atas, perencanaan terdiri
atas dua hal, yaitu:
1) Perencanaan merupakan penjelasan tentang tujuan lebih detail;
2) Berisi kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.
Cascio (1987) dalam Peter M. Kettner (2002: 233)2 menjelaskan definisi
perencanaan ketika berbicara tentang perencanaan dalam sebuah Organisasi
Layanan Manusia (OLM) atau Human Service Organization (HSO) sebagai
berikut:
Planning is an effort to anticipate future business and
environmental demands on an organization and to meet the
1 Karen K. Kirst-Ashman and Grafton H. Hull Jr., Understanding Generalist Practice, 5th Ed.,
Brooks/Cole, Belmont, CA., USA, 2009, hal. 190. 2 W. Cascio, Applied psychology in personnel management, 3
rd ed., Englewood Cliffs, NJ.,
Prentice-Hall, 1987 dalam Peter M. Kettner, Achieving Excellence in the Management of Human Service Organizations, Allyn Bacon, Boston, MA, USA, 2002.
2
personnel requirements dictated by the conditions. The process
involves an analysis of current conditions, a forecast of the
future, the development of a plan of action, and an evaluation
effort (Perencanaan adalah serangkaian tahapan untuk
mengantisipasi masa depan dan permintaan lingkungan di dalam
organisasi dan untuk memenuhi permintaan personil yang
disebabkan oleh kondisi. Proses perencanaan di dalamnya berisi
analisis terhadap kondisi kekinian, perkiraan masa depan,
pengembangan rencana aksi, dan aspek evaluasi).
Berdasarkan definisi dari Cascio di atas, perencanaan terdiri atas lima
aktivitas, yaitu:
1) Perencanaan berisi serangkaian rencana kegiatan;
2) Kegiatan merupakan antisipasi masa depan;
3) Kegiatan merupakan antisipasi permintaan lingkungan;
4) Perencanaan mengandung analisis terhadap kondisi terkini;
5) Perencanaan juga mengandung sisi evaluasi.
Menurut Conyers (1994) dalam Edi Suharto (2010: 65)3, perencanaan
adalah suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perubahan
atau perkembangan yang paling baik.
Berdasarkan definisi dari Conyers di atas, perencanaan adalah dua aktivitas,
yaitu:
1) Perencanaan adalah mengubah tujuan ke dalam aktivitas konkret
2) Perencanaan adalah teknis dan cara pencapaian tujuan.
Menurut Edi Suharto (2010: 64), perencanaan adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan guna memilh alternatif terbaik dari sejumlah
alternatif yang ada untuk mencapai tujuan. Secara singkat, perencanaan
adalah proses membuat “rencana” atau plan.4
3 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,
Penerbit Alfabeta, Ed. V, Bandung, 2010, hal 65. 4 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,
Penerbit Alfabeta, Ed. V, Bandung, 2010, hal 64.
3
Berdasarkan definisi menurut Edi Suharto di atas, ada tiga elemen
perencanaan:
1) Perencanaan adalah serangkaian kegiatan
2) Terdiri atas sejumlah alternatif dan dipilih alternatif terbaik.
3) Untuk mencapai tujuan.
Menurut ER. Alexander (1986)5 dalam Franco Archibugi (2008: 10)
6,
perencanaan adalah:
The core of planning theory is the planning process: how should
and do people plan?”; but, stating, at the same time, that “the
planning theory explores the planning process and examines its
components:What are they? How do they interrelate?How are
they affected by the context of planning efforts? How do they
determine planning outcomes? All these affect the question of
how planning should be done (Inti dari teori perencanaan adalah
bahwa proses perencanaan adalah: Bagaimana semestinya dan
bagaimana seseorang merencanakan sesuatu?; tetapi pada saat
yang sama, pernyataan bahwa “teori perencanaan menggali
proses-proses perencanaan dan menguji setiap komponennya:
Apakah itu? Bagaimana kesemuanya saling terkait? Bagaimana
semua komponen mempengarungi perencanaan outcome?
Semua pertanyaan ini bermuara pada bagaimana seharusnya
perencanaan dilakukan).
Berdasarkan definisi ER. Alexander di atas, substansi perencanaan adalah:
1) Bagaimana seharusnya dan bagaimana kita merencanakan?
2) Apa yang perlu direncanakan?
3) Bagaimana mengkorelasikan antar sub-bagian?
4) Bagaimana mengarahkan bagian-bagian tersebut dalam konteks
perencanaan?
5) Bagaimana hal-hal itu bisa mencapai hasil/outcome?
5 ER. Alexander, Approaches to Planning: Introducing Current Planning heories, Concepts and
Issues, Gordon and Breach, New York, 1986. 6 Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological
Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008, hal 10.
4
Cakupan perencanaan
Perencanaan cakupannya sangat luas. Perencanaan masuk ke dalam semua
aspek kehidupan, maka teramat sulit untuk membatasi perencanaan hanya
pada satu atau beberapa aspek tertentu saja.
ER. Alexander (1986) menyatakan dalam Franco Archibugi (2008)7:
The substantive aspects of planning are the hardest to delimit:
they can range into areas as divergent as housing,
transportation, health services and economic development
policy. Among major relevant substantive fields addressed in
one planning theory text are urban growth, neighbourhood
units, zoning, and the physical environment. Another anthology
divides up the field by functional sectors: physical, social, public
policy, and economic planning (Aspek substansial dari
perencanaan adalah sangat sulit untuk kita batasi; perencanaan
dapat masuk ke arena yang luas dan beragam, semisal
perumahan, transportasi, layanan kesehatan, dan kebijakan
pembangunan ekonomi. Diantara arena lapangan perencanaan
yang substantif untuk disasar adalah semisal pertumbuhan kota,
unit-unit ketetanggaan, zona, dan lingkungan fisik; Antologi
yang lainnya membagi lapangan perencanaan menurut
keberfungsian sektornya: fisik, sosial, kebijakan publik, dan
perencanaan ekonomi).
Berdasarkan penjelasan ER. Alexander di atas, kita bisa mengetahui bahwa
perencanaan dapat masuk ke seluruh aspek kehidupan bernegara, kepada
seluruh aspek layanan pemerintah kepada rakyatnya, kepada semua aspek
yang menjadi tanggung jawab negara kepada masyarakat.
Contoh Perencanaan dalam hal ini adalah:
Perencanaan transportasi,
Perencanaan perumahan,
Perencanaan tata ruang dan wilayah (RTRW).
7 Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological
Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008, hal 10.
5
Jenis-jenis Perencanaan:
Perencanaan Berdasarkan Siapa yang membuat:
Dilihat dari siapa yang membuat perencanaan, menurut Robert B. Kaplan
and Richard B. Bardauf Jr. (1997) 8
, maka kita mengenal Bottom-Up versus
Top-Down Planning. Top-Down Model adalah seseorang atau sekelompok
orang tertentu membuat perencanaan bagi mayoritas masyarakat, biasanya
tanpa meminta pertimbangan atau masukan dari masyarakat sebagai
pengguna solusi yang diberikan oleh perencana.9 Sedangkan Bottom-Up
Model adalah model perencanaan yang biasanya digunakan pada iklim
demokratis, melibatkan masyarakat atau pengguna kebijakan yang akan
ditetapkan dalam perencanaan tersebut.10
Kedua model ini, menurut Diana
Conyers dan Peter Hills11
disebut Model Partisipatif versus Non Partisipatif.
Perencanaan Berdasarkan Cakupan Keluasan Wilayah (Coverage):
Menurut Anis Cowdury12
dan Colin Kirkpatrick13
, berdasarkan cakupan
keluasan wilayah, model perencanaan terbagi menjadi empat14
, yaitu:
1. Overall/national model, yaitu model perencanaan dengan cakupan
wilayah keseluruhan atau negara.
2. Regional models, yaitu model perencanaan dengan cakupan wilayah
provinsi atau daerah tertentu saja.
3. Sectoral/Special model, adalah model perencanaan yang digunakan untuk
satu masalah yang dipilih dari agenda masalah overall/national models.
Misalnya, ekonomi saja, atau sosial saja, atau politik saja, dan seterusnya.
8 Robert B. Kaplan and Richard B. Bardauf Jr., Language Planning: from Practice to Theory,
Multilingual Matters Ltd., 1997, United Kingdom, hal. 196. 9 Kaplan dan Bardauf Jr., 1997, hal 55.
10 Kaplan dan Bardauf Jr., 1997, hal 209.
11 An Introduction to Social Planning in the Third World, Edisi Bahasa Indonesia yang diterbitkan
oleh UGM Press, Yogyakarta. 12
Dosen Senior bidang Ekonomi di University of Western, Sidney, Australia. 13
Seorang Profesor ekonomi pembangunan di University of Bradford, Inggris. 14
Anis Cowdury and Colin Kirpatrick, Development Policy and Planning: an Introduction to Models and Techniques, Roudledge, London, 1994, hal. 5.
6
4. Project analysis, adalah model perencanaan yang difokuskan pada satu
masalah kecil di dalam salah satu sektor saja. Misalnya, masalah
pengangguran dan kemiskinan, dan seterusnya.
Perencanaan Berdasarkan Argregasi/kesatuannya:
Berdasarkan aggregation (kesatuan), model perencanaan terbagi menjadi
tiga15
, yaitu:
1. Aggretate model. Model ini membuat perencanaan pada satu fokus, baik
masalah ataupun lokus, tergantung fokusnya, lalu dibuat satu
perencanaan menyeluruh terkait fokus tersebut.
2. Main-sector model. Model ini membuat perencanaan berdasarkan
pecahan dari satu masalah lalu diuji dan di analisi hubungan diantara
pecahan-pecahan masalah tersebut.
3. Multi-sector model. Model ini disebut juga model input-output analysis.
Model ini memecah fokus masalah atau wilayah menjadi ukuran besar,
kemudian dibuat jejaring atau hubungan (linkage) antar berbagai hal
yang berbeda dan saling berpengaruh.
Perencanaan Berdasarkan Waktunya:
Berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perencanaan,
maka model perencanaan terbagi menjadi tiga16
, yaitu:
1. Short-term atau Jangka pendek, yaitu 1 – 3 tahun.
2. Medium-term atau Jangka menengah, yaitu 3 – 7 tahun.
3. Long-term atau Jangka panjang, di atas 10 tahun.
15
Anis dan Colin, 1994, hal 6. 16
Anis dan Colin, 1994, hal. 6.
7
Perencanaan Berdasarkan Closure/pengakhirannya:
Berdasarkan closure (pengakhiran), model perencanaan terbagi menjadi
tiga, yaitu:
1. Open systems atau disebut juga input-output models.
2. Closed/fully determined systems.
3. Partially determined systems.
Perencanaan Berdasarkan Perilaku/Behavior:
Berdasarkan behavior atau perilaku17
, model perencanaan dapat
disebut sebagai stochastic atau deterministic systems. Yaitu
perencanaan yang penentuannya tergantung kepada relathionship
yang akan disasar.
b. Penjelasan tentang Perencanaan Sosial
Menurut Edi Suharto (2010: 44)18
, definisi perencanaan sosial adalah
menunjuk pada proses pragmatis atau menentukan keputusan dan
menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah social tertentu, seperti
kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf),
kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya
tingkat kematian bayi, kekurangan gizi), dll.
Menurut Adelaide City Council (Dewan Kota Adelaide)19
, perencanaan
sosial adalah sebagai berikut:
Social Planning is an organised process for investigating and
responding to the needs and aspirations of people and
communities. Social planning outcomes are achieved through
translating these needs and aspirations through strategic policy
and action, integrated with urban, regional and other planning
activities. It is about planning to improve wellbeing and quality
of life in local communities. (Perencanaan Sosial adalah sebuah
17
Anis dan Colin, 1994, hal. 7. 18
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Ed. IV., Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010.
19 Adelaide City Council, Social Planning, downloaded at January 18th 2014.
8
proses yang terorganisir yang digunakan untuk mengetahui dan
menjawab kebutuhan dan aspirasi individu dan masyarakat.
Hasil dari perencanaan sosial diperoleh melalui bagaimana
menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut ke
dalam kebijakan strategis dan aksi/tindakan, terintegrasi dengan
kota dan regional, serta beragam perencanaan lainnya.
Perencanaan sosial adalah tentang bagaimana meningkatkan
kesejahteraan hidup dan kualitas kehidupan pada masyarakat
lokal).
Lewis Keeble (1959)20
menjelaskan perencanaan sosial yang berhasil
sebagai berikut: Socially successful planning tends to make people’s lives
happier because it results in a physical environment which conduces to
health, which allows convenient and safe passage from place to place,
which facilitates social intercourse and which has visual attractiveness.
(Perencanaan Sosial yang sukses mengacu pada bagaimana membuat
kehidupan manusia lebih bahagia, karena perencanaan tersebut dihasilkan
dalam lingkungan fisik yang dikaitkan dengan kesehatan yang
memungkinkan munculnya rasa nyaman dan aman di setiap tempat, yang
memfasilitasi hubungan sosial dan memiliki daya tarik secara visual).
Michael Clague (1993)21
mendefinisikan perencanaan sosial pada
masyarakat sebagai berikut: Community Social Planning is a process for
building community well-being. It is defined as a local, democratic system
for setting priorities, arriving at equitable compromises and taking action.
It supports community needs and interests in social, cultural, economic, and
environmental affairs." (Perencanaan Sosial pada masyarakat adalah sebuah
proses untuk membangun masyarakat sejahtera; ia didefinisikan sebagai
sebuah suatu sistem demokratik lokal untuk menetapkan prioritas,
mengkompromikan beragam alternatif dan mengambil tindakan.
Perencanaan sosial mendukung kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dalam
ranah sosial, budaya, ekonomi, dan urusan lingkungan).
20
Lewis Keeble, Principles and Practice of Town and Country Planning, London: Estates Gazette (2nd edition, 1959) p. 9, dalam buku Social Town Planning, Clara H. Greed (Editor), Roudlegde, NY, US, 1999, p. 18.
21 Michael Clague, A Citizen's Guide to Community Social Planning, Sparc Publication, 1993, p. 4.
9
Dari empat definisi perencanaan sosial di atas, dapat saya simpulkan bahwa
perencanaan sosial adalah:
Suatu proses yang sistematik,
Diawali dari melihat masalah di masyarakat,
Melihat penyebab dan akarnya,
Menentukan akibat-akibatnya, dan
Mencari solusinya untuk menuju kesejahteraan masyarakat, baik pada
ranah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Nilai-nilai dalam Perencanaan Sosial
Karena sifat dasar perencanaan sosial yang merupakan serangkaian aktivitas
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka perencanaan miliki nilai-
nilai. Nilai-nilai ini dilaksanakan dalam seluruh proses perencanaan sosial,
mendefinisikan masalah, potensi, solusi, hingga aksi menuju sejahtera.
Michael Clague merinci ada beberapa nilai yang melekat pada perencanaan
sosial masyarakat22
, yaitu:
a. Social Justice (Keadilan sosial);
b. Equity and opportunity (kesetaraan dan peluang);
c. Participation and inclusion (partisipasi dan kemampuan akses);
d. Respect for and celebration of diversity (menghargai dan merayakan
keberagaman);
e. Building concensus and shared values for the well-being of the
community as awhole (membangun kesepakatan, berbagi nilai untuk
kesejahteraan masyarakat sebagai satu kesatuan);
f. Equitable distribution of public resourcess (kesetaraan dalam distribusi
sumber-sumber publik);
g. Community Decision-making and management with respect to local
social, economic, and environment priorities (pengambilan keputusan
22
Michael Clague, A Citizen's Guide to Community Social Planning, Sparc Publication, 1993, p. 4.
10
masyarakat dan manajemen dalam menghargai lokal dalam menetapkan
prioritas sosial, ekonomi, dan lingkungan);
h. Strengthening voulantery, self-help innitiatives (penguatan relawan,
inisiatif menyelesaikan masalah mandiri);
i. Maintaining a healthy public service system to support community
(Menjaga sistem layanan publik yang sehat untuk mendukung
masyarakat).
Contoh-contoh perencanaan sosial:
Kebijakan layanan kesehatan dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial
bidang kesehatan (BPJS Kesehatan),
Penanggulangan kemiskinan berbasis KUBE,
Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Jelaskan dan beri contoh hubungan antara kebijakan sosial, perencanaan
sosial, dan pemrograman sosial dalam praktik?
Jawaban:
Menurut Edi Suharto (2011: 10)23
, kebijakan sosial adalah salah satu bentuk
dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang
dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah
sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
Menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith (2006: 4) dalam Edi Suharto
(2011: 10 – 11)24
, dinyatakan bahwa: in short, social policy refers to what
governments do when they attemp to improve the quality of people’s live by
providing a range of income support, community services, and support
programs (Secara singkat, kebijakan sosial mengacu pada apa yang pemerintah
lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
23
Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Ed. III, penerbit Alfabeta, Bandung, Januari 2011, hal 10.
24 Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Ed. III, penerbit Alfabeta, Bandung,
Januari 2011, hal 10 - 11.
11
melalui beragam penyediaan tunjangan pendapatan, layanan masyarakat, dan
program-program tunjangan lainnya).
Berdasarkan dua definisi tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa
kebijakan sosial adalah:
Bagian dari kebijakan publik
Dilakukan oleh pemerintah
Untuk menjawab isu-isu publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat
Tujuannya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat luas.
Hubungan kebijakan sosial, perencanaan sosial, pemrograman sosial, dan
praktik:
Kebijakan sosial, baik sebagai solusi untuk menjawab isu-isu publik
maupun memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dibuat dalam bentuk
rencana.
Perencanaan pembangunan dibuat dalam tiga bentuk, yaitu (i) rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP) selama 25 tahun, (ii) rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) selama 5 tahun, dan (iii) rencana
kerja pembangunan (RKP) untuk 1 tahun.
Di dalam perencanaan tersebut terdapat program-program sosial, dan
Program-program sosial tersebut dipraktikkan dalam bentuk kegiatan-
kegiatan pembangunan sosial.
12
Apabila digambarkan, maka akan tampak sebagai berikut:
Contoh:
Permasalahan
Kebijakan sosial
Perencanaan sosial
Program
Kegiatan
:
:
:
:
:
Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan
Renstra tentang Penanggulangan Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan
Perkotaan
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3. Hakikat proses perencanaan adalah melingkar seperti spiral, tidak liniair.
Jelaskan, mengapa, dan beri contoh.
Jawaban:
Proses perencanaan disebut sirkuler, melingkar dan tidak linier. Franco
Archiburi (2008: 62)25
menyatakan bahwa hakikat perencanaan ada dalam dua
tahapan besar, yaitu selection (seleksi) and implementation (implementasi), dan
di dalam pelaksanaannya, keduanya adalah circumstance (sirkumstan).
25
Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008, hal. 62.
Kegiatan
Program
Perencanaan Sosial
Kebijakan Sosial
13
Hal ini karena perencanaan, diawali dari seleksi yang di dalamnya terdapat
asessment adanya masalah atau kebutuhan masyarakat, proses sosial dan proses
politik, kemudian dibuat planning, kemudian dibuat alternatif solusi, kemudian
pilih satu solusi yang paling tepat. Tahap berikutnya adalah
implementasi/management, yang memiliki 3 sub kegiatan yaitu: specification
(pelaksanaan), kemudian monitoring dan evaluasi (monev), dan terakhir
revision (revisi). Hasil monev (revisi) menjadi dasar bagi jawaban masalah
atau kebutuhan masyarakat sebagaimana di tahapan awal.
Contoh:
PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JATENG
Tahap I : Selection (elaborasi/persiapan dan proses sosial dan negosiasi politik)
Data kemiskinan
Program anti-kemiskinan yang sudah pernah ada
Evaluasi program terdahulu
Sosialisasi dengan stakeholders
Negosiasi politik dengan anggota DPRD (komisi E)
Tahap II: Implementation/management (spesifikasi, monitoring dan evaluasi,
dan revisi)
Pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
Pemantauan dan evaluasi capaian
Revisi program untuk menjadi bahan assesment di tahun
berikutnya.
PERSIAPAN PROSES SOSIAL DAN NEGOSIASI POLITIK
PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI
REVISI
14
4. Kemukakan bagan proses perencanaan yang lengkap, dan aplikasikan
dalam perencanaan di bidang atau tempat saudara sekarang bekerja, atau
yang saudara kenal?
Jawaban:
Model Proses Perencanaan
Menurut Franco Archibugi (2008: 65), model proses perencanaan (planning
process model) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Stages Moments
Selection or Construction
Implementation or
Management
Source: Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008.
Berdasarkan gambar model proses perencanaan di atas, ada dua proses besar
para perencanaan, yaitu:
Menyeleksi atau menyusun perencanaan: Dalam proses ini ada dua hal yang
pasti terjadi, yaitu (i) persiapan segala hal yang akan digunakan dan
Elaboration or
Preparation
Social or
Political
Negosiation
Specification
Control or
Monitoring
Revision
15
dimanfaatkan, dan (ii) proses sosial dan negosiasi politik yang akan
menjawab “bagaimana perencanaan bisa disetujui”.
Pelaksanaan/implementasi, meliputi: (i) spesifikasi, maksudnya pembagian
tugas dan peran secara spesifik, (ii) pemantauan (monitoring), dan (iii)
revisi yang merupakan output dari evaluasi. Franco memaksudkan tahapan
monitoring atau pemantauan, sudah termasuk di dalamnya evaluasi proses,
sehingga melahirkan revisi.
Implementasi di Tempat Kerja
Berdasarkan skema proses perencanaan dari Franco Archibugi di atas, dapat
saya jelaskan implementasi model perencanaan di kantor saya, sebagai berikut:
Kantor : Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat
(PSKM-KA), Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah.
Tahapan I : Seleksi/Konstruksi, meliputi:
Elaboration and Preparation (Proses elaborasi/persiapan)
- Menentukan topik masalah Kemiskinan di Perdesaan
- Mengumpulkan data dan validasi melalui studi lapangan
dan rapat koordinasi dengan stakeholders (LSM, Bappeda
Provinsi, Biro Bina Sosial Setda Provinsi, dan Dinas Sosial
Kab./Kota se Jawa Tengah)
- Membuat naskah akademik tentang Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan.
Social or Political Negosiation (Proses sosial/negosiasi politik)
- Berkoordinasi dengan DPRD Provinsi untuk bisa
melakukan rapat kerja terkait naskah akademik tentang
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan.
- Setelah disetujui oleh DPRD dan tersetujui pula dalam
anggaran kegiatan, berikutnya dilakukan proses sosial
berupa sosialisasi kepada stakeholders (LSM, Dinsos
Kab./Kota, perwakilan masyarakat, dan media massa).
16
Tahapan II : Implementasi/manajemen
Spesification
Tahapan spesifikasi adalah tahapan pelaksanaan kegiatan:
- Dengan melibatkan Dinsos Kab./kota, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas
Sosial Masyarakat (PSM), kegiatan dilaksanakan.
- Mengundang masyarakat/beneficiaris untuk mengetahui
aspirasi masyarakat tentang apa yang terbaik untuk
mereka.
- Dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan juga berbagai
dinas terkait, sektor dunia usaha terkait
Control/Monitoring
- Monitoring/pemantauan, dilakukan secara berjenjang,
terbawahnya adalah PSM, kemudian, TKSK, kemudian
Dinsos Kab./Kota, dan Dinsos Provinsi.
- Kontrol, dengan menghadirkan semua stakeholders (PSM,
TKSK, Dinsos Kab./Kota setempat, dan
masyarakat/beneficiaris, dilakukan kontrol. Evaluasi
dengan pendekatan partisipatif.
Revision
Setelah semua tahapan di atas, khususnya control and
monitoring, dibuatlah laporan yang menggambarkan penilaian
terhadap output. Hasil dari laporan tersebut akhirnya
melahirkan revisi/penyempurnaan terhadap model yang sudah
dilaksanakan. Penyempurnaan tersebut akan bisa
implementasikan pada tahun kedua (berikutnya).
17
5. Integer perencanaan dalam proses perencanaan (sosial), dapat bersumber
dari: nilai, preferensi, hasil survey, hasil penelusuran, kebutuhan atau
masalah, beri contoh dan terapkan dalam suatu praktik perencanaan.
Raw-Material (bahan baku) perencanaan yang digunakan pada tahap awal
untuk melakukan assesment kebutuhan dan masalah, dapat berupa: nilai
(value), preferensi (preference), hasil survey (result of survey), kebutuhan
(needs), ataupun masalah (problems).
Contoh:
Nilai: Program dan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat
memasukkan nilai-nilai budaya setempat yang luhur ke dalam program.
Preferensi/data yang terkait yang dibutuhkan oleh perencanaan. Misalnya:
Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Klaten, karena Kab.
Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki data
kemiskinan tertinggi.
Hasil survey: Misalnya hasil survey yang dilakukan oleh BPS Jateng
(Susenas, 2009) menyatakan bahwa masyarakat miskin menginginkan
bantuan permodalan usaha lebih utama daripada pelatihan ketrampilan.
Maka, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diarahkan
sebagian besar anggarannya kepada bantuan permodalan UEP.
Kebutuhan (needs): Contoh masyarakat pesisir membutuhkan perahu
untuk melaut. Maka program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
diarahkan kepada pengadaan perahu nelayan, bukan pelatihan mencari ikan
atau yang lainnya.
Masalah (problems): Contohnya, kemiskinan yang terjadi di pesisir adalah
karena tidak adanya modal yang berkelanjutan bagi nelayan sehingga
mereka terjelat rentenir yang dilakukan oleh pemiliki kapal itu sendiri.
Maka, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan
adalah pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk nelayan.
18
6. Kemukakan lima kritik saudara terhadap sistem dan praktik
perencanaan pembangunan dan perencanaan sosial di Indonesia, dan
berikan contoh dari kelimanya.
Jawaban
a. Fakta, perencanaan pembangunan adalah “sambil lalu”. Perencanaan
adalah tahapan yang paling strategis dalam seluruh tahapan pembangunan,
baik tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah juga sudah mendirikan
Bappenas di level nasional, Bappeda di level daerah, Biro Perencanaan di
tiap-tiap kementerian, Sub Bagian Perencanaan Program di setiap SKPD.
Namun, dalam kenyataannya, semua lembaga tersebut hanya sekedar
“lembaga kompilator” atau pengumpul dan penjilid dari ”kiriman
perencanaan” yang dibuat oleh masing-masing kementerian/lembaga,
SKPD, dan Bidang Teknis terkait. Padahal, kementerian, SKPD, dan
bidang teknis tersebut juga tidak memiliki SDM khusus dan waktu khusus
untuk melakukan perencanaan. Sehingga, praktis perencanaan setiap saat
dilakukan hanya dengan “sambil lalu”. Fakta yang ada, seseorang di bidang
teknis, dia melaksanakan kegiatan, dia melakukan pencairan anggaran, dia
menulis surat, dia mengirim surat, dia melakukan perencanaan anggaran.
Intinya, dia melakukan segalanya dari A – Z. Tidak ada petugas khusus dan
waktu khusus untuk melakukan perencanaan secara mendalam sehingga
menghasilkan perencanaan yang bagus.
b. Pemerintah tidak memiliki GBHN sebagai track buat negara untuk dilalui.
Perencanaan pembangunan pasca reformasi, dikemas dalam apa yang
bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Renstra di
kementerian/lembaga dan SKPD. Padahal Renstra adalah janji kampanye
politik presiden, gubernur, bupati/walikota. Maka, yang ada adalah ganti
pejabat, ganti pula kebijakan. Contohnya: Renstra pemerintahan Gubernur
DKI Jaya, Jokowi-Ahok apakah kelanjutan dari Renstra Bang Foke?
Jawabannya tidak. Apakah Renstra Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo merupakan kelanjutan dari Renstra Bibit Waluyo? Jawabannya
19
tidak. Seharusnya, siapapun pejabatnya, track negara dalam membangun
harus konsisten dalam seluruh urusan wajibnya.
c. Perencanaan pembangunan masih “economic oriented”. Perencanaan
pembangunan selama ini masih berkutat fokus pada ekonomi semata.
Pembangunan sektor sosial hanya merupakan kembang-kembang semata,
bahkan cenderung mengeliminir sektor sosial. Padahal kenyataan
menunjukkan bahwa runtuhnya Orde Baru adalah karena orde ini
bermadzhab kapitalis. Orde ini mengadopsi pemikiran W.W. Rostow dan
mengesampingkan kearifan budaya masyarakat dalam perencanaan
pembangunan. Sumber daya alam terkuras habis, sementara kemiskinan
dan permasalahan sosial justeru terus meningkat. Trikle Down Effect yang
digambarkan oleh madzhab ini ternyata tidak terbukti. Masyarakat dipaksa
mengikuti arus kapitalisme yang mendorong konsumerisme dan
perburuhan masalah, sementara itu nilai-nilai budaya lokal yang
menjunjung tinggi kemandirian, berdikari terkikis habis.
d. Perencanaan pembangunan dan perencanaan sosial masih “Top-down.”
Hal ini dibuktikan dengan betapa Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrembang) yang diadakan dari level kelurahan/desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat hanya ritual tahunan dimana draft
perencanaan sudah disiapkan tinggal meminta persetujuan peserta yang
hadir. Pendekatan partisipatif hanya retorika, sehingga unsur partisipasi
dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan yang menjadikan
masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan dengan jargon
Bottom-up approach hanya kamuflase.
e. Kebijakan otonomi daerah yang setengah hati. Pada prinsipnya, kebijakan
otonomi daerah adalah sangat baik, sangat partisipatif karena bermaksud
mendekatkan model pelayanan pemerintah kepada kekhasan masing-
masing daerah. Dengan otonomi daerah, seyogyanya kebijakan lebih unik,
karena setiap daerah berbeda dengan daerah lain. Namun yang terjadi,
masih “copy-paste” dari pusat ke daerah, dari daerah satu ke daerah
lainnya, pertama. Kedua, menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang
20
Pemerintah Daerah, Pasal 10 (3), ada enam hal yang tidak masuk dalam
kewenangan daerah, yaitu (i) Politik luar negeri, (ii) Pertahanan, (iii)
Keamanan, (iv) Yustisi, (v) Moneter dan fiskal nasional, (vi) Agama.
***
21
DAFTAR PUSTAKA
Adelaide City Council, 2014, Social Planning, Australia, downloaded at Januari
18th 2014.
Archibugi, Franco, 2008, Planning Theory: From the Political Debate to the
Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy.
Clague, Michael (1993), A Citizen's Guide to Community Social Planning, Sparc
Publication, Canada.
Cowdury, A. and Kirpatrick, C., 1994, Development Policy and Planning: an
Introduction to Models and Techniques, Roudledge, London, United
Kingdom.
Edi Suharto, 2010, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial, Penerbit Alfabeta, Ed. V, Bandung.
Greed, Clara H. (Editor) (1999) Social Town Planning, Roudlegde, New York,
United States.
Kaplan, Robert B. and Bardauf Jr., Richard B., 1997, Language Planning:
from Practice to Theory, Multilingual Matters Ltd., United Kingdom.
Kettner, Peter M., 2002, Achieving Excellence in the Management of Human
Service Organizations, Allyn Bacon, Boston, MA, USA.
Kirst-Ashman, Karen K. and Hull Jr. Grafton H., 2009, Understanding
Generalist Practice, 5th Ed., Brooks/Cole, Belmont, CA., USA.