6

jdih.probolinggokab.go.id · Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probotinggo tanggat 27 Juni 1994 Nomor . 31B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca B Pasal 6 Pasal 7

Download PDF Report

Upload
others
View
6
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.probolinggokab.go.id · Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probotinggo tanggat 27 Juni 1994 Nomor . 31B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca B Pasal 6 Pasal 7

Page 2: jdih.probolinggokab.go.id · Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probotinggo tanggat 27 Juni 1994 Nomor . 31B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca B Pasal 6 Pasal 7

Page 3: jdih.probolinggokab.go.id · Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probotinggo tanggat 27 Juni 1994 Nomor . 31B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca B Pasal 6 Pasal 7

Page 4: jdih.probolinggokab.go.id · Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probotinggo tanggat 27 Juni 1994 Nomor . 31B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca B Pasal 6 Pasal 7

Page 5: jdih.probolinggokab.go.id · Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probotinggo tanggat 27 Juni 1994 Nomor . 31B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca B Pasal 6 Pasal 7

Page 6: jdih.probolinggokab.go.id · Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probotinggo tanggat 27 Juni 1994 Nomor . 31B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca B Pasal 6 Pasal 7

TAHUN 2010 NOMOR 3(2) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah. Pasal 3 (1) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

TAHUN 2010 NOMOR 3(2) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah. Pasal 3 (1) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

Documents

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA · 2021. 1. 11. · Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA · 2021. 1. 11. · Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Documents

BUPATI BONDOWOSObondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Daerah/perda_2008...BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

BUPATI BONDOWOSObondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Daerah/perda_2008...BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

Documents

jdih.butonkab.go.id...BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor …

jdih.butonkab.go.id...BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor …

Documents

NASKAH AKADEMIK BANTUAN HUKUM · 2020. 8. 13. · Daerah mengatur bahwa dalam Pasal 2 disebutkan produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 menentukan

NASKAH AKADEMIK BANTUAN HUKUM · 2020. 8. 13. · Daerah mengatur bahwa dalam Pasal 2 disebutkan produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 menentukan

Documents

Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ... - … · tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran ... optimalisasi program pembangunan di Daerah. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ... - … · tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran ... optimalisasi program pembangunan di Daerah. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah

Documents

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROVINSI …

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROVINSI …

Documents

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA … · diberikan bantuan pengurusan jenazah. 10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 ( empat ) pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA … · diberikan bantuan pengurusan jenazah. 10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 ( empat ) pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal

Documents

· Web viewMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan

· Web viewMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan ... Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan ... Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah

Documents

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH … … · Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH … … · Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah

Documents

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU fileKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu. 2. Pemerintah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU fileKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu. 2. Pemerintah

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 8 … · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 8 … · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI ......1. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI ......1. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis

Documents

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/kalsel13-2007.pdfUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/kalsel13-2007.pdfUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal

Documents

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...Pasal 4 RPJM Daerah beserta matrik program-program pembangunan daerah RPJM Daerah Kabupaten

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...Pasal 4 RPJM Daerah beserta matrik program-program pembangunan daerah RPJM Daerah Kabupaten

Documents

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PASAL 18 UUD 1945

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PASAL 18 UUD 1945

Documents

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL...BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 17 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL...BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 17 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31,

Documents

SALINAN - Biro Hukum | Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa … · 2017-08-01 · : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

SALINAN - Biro Hukum | Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa … · 2017-08-01 · : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

Documents

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · PDF filedari Peraturan Daerah Istimewa ini. Pasal 9 (1) Sistem budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ... penggunaan seni

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · PDF filedari Peraturan Daerah Istimewa ini. Pasal 9 (1) Sistem budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ... penggunaan seni

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 … · BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 … · BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Documents

IMPLEMENTASI PASAL 12 HURUF A PERATURAN DAERAH …

IMPLEMENTASI PASAL 12 HURUF A PERATURAN DAERAH …

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lampiran i ::: ... (pph) pasal 25 dan pasal 29 dan pph pasal

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lampiran i ::: ... (pph) pasal 25 dan pasal 29 dan pph pasal

Documents

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH … file2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226,

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH … file2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226,

Documents

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR. 08 … SOPD.pdfMenimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 ayat

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR. 08 … SOPD.pdfMenimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 ayat

Documents

New PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA … · 2013. 4. 3. · dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Pasal 3 Hal – hal

New PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA … · 2013. 4. 3. · dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Pasal 3 Hal – hal

Documents

HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN … · Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN … · Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

Documents

JURNAL IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH …

JURNAL IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH …

Documents

Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Daerah

Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Daerah

Documents