• Home

  • Documents

  • jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus...
31

jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 2: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 3: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 4: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 5: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 6: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 7: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 8: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 9: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 10: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 11: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 12: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 13: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 14: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 15: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 16: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 17: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 18: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 19: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 20: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 21: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 22: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 23: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 24: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 25: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 26: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 27: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 28: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 29: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 30: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca
Page 31: jdih.pangkalpinangkota.go.id · huruf f adalah penatausahaan aset atau barang inventaris harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka Penyusunan Neraca

PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG … · keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum; c. penatausahaan barang milik daerah; dan

PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG … · keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum; c. penatausahaan barang milik daerah; dan

Documents
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Documents
diklatbkdbateng.files.wordpress.com · 2014. 4. 17. · Nama Modul Penatausahaan Perbendaharaan Daerah Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD Pengelolaan Barang Milik Daerah Belanja Daerah

diklatbkdbateng.files.wordpress.com · 2014. 4. 17. · Nama Modul Penatausahaan Perbendaharaan Daerah Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD Pengelolaan Barang Milik Daerah Belanja Daerah

Documents
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Modulpusdikmin.com/perpus/file/PENATAUSAHAAN BMN.pdf · 2017. 10. 17. · Pembuatan soal-soal ujian dan pelaksanaan ujian. TUGAS Peserta didik diberikan

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Modulpusdikmin.com/perpus/file/PENATAUSAHAAN BMN.pdf · 2017. 10. 17. · Pembuatan soal-soal ujian dan pelaksanaan ujian. TUGAS Peserta didik diberikan

Documents
WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT · Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT · Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang

Documents
ppid.polkam.go.id filelampiran peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan barang

ppid.polkam.go.id filelampiran peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan barang

Documents
COVER - ppak.co.id - SIM Aset Tetap.pdf · pengguna barang dan Sekretariat Daerah selaku pengelola barang dalam rangka penatausahaan barang milik daerah/aset tetap; 2. Tersajinya

COVER - ppak.co.id - SIM Aset Tetap.pdf · pengguna barang dan Sekretariat Daerah selaku pengelola barang dalam rangka penatausahaan barang milik daerah/aset tetap; 2. Tersajinya

Documents
Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20200116095519 · 2020. 3. 23. · memberi label barang milik daerah; mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20200116095519 · 2020. 3. 23. · memberi label barang milik daerah; mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Documents
KATA PENGANTAR - kemenkeu.go.id · CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Pendahuluan 2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Pendekatan Penyusunan Laporan 4. Ringkasan

KATA PENGANTAR - kemenkeu.go.id · CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Pendahuluan 2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Pendekatan Penyusunan Laporan 4. Ringkasan

Documents
bmnsemarang.files.wordpress.com KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA E. Pelaksanaan Setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang melakukan sensus Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya

bmnsemarang.files.wordpress.com KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA E. Pelaksanaan Setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang melakukan sensus Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya

Documents
MANUAL BOOK E-RKBMDaset.jakarta.go.id/fileapp/files/01_MB_eRKBMD.pdf · 2019-11-20 · - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - Pengguna Barang(SKPD/UKPD) - Pengelola Barang - Pejabat

MANUAL BOOK E-RKBMDaset.jakarta.go.id/fileapp/files/01_MB_eRKBMD.pdf · 2019-11-20 · - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - Pengguna Barang(SKPD/UKPD) - Pengelola Barang - Pejabat

Documents
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN …repo-nkm.batan.go.id/5764/1/031.SOP Penatausahaan Barang Persediaan.pdf · standar operasional prosedur penatausahaan barang persediaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN …repo-nkm.batan.go.id/5764/1/031.SOP Penatausahaan Barang Persediaan.pdf · standar operasional prosedur penatausahaan barang persediaan

Documents
NSPK Penghapusan BMN - Ditjen PAUD-DIKMASpaud-dikmas.kemdikbud.go.id/files/ebook/20140206221419/NSPK... · penatausahaan Barang Milik Negara, ... kami sampaikan terima kasih kepada

NSPK Penghapusan BMN - Ditjen PAUD-DIKMASpaud-dikmas.kemdikbud.go.id/files/ebook/20140206221419/NSPK... · penatausahaan Barang Milik Negara, ... kami sampaikan terima kasih kepada

Documents
Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20190218114608...berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; menyerahkan

Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20190218114608...berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; menyerahkan

Documents
Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Dppkad Kota Salatigarepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7668/3/T1_232011087_Full... · aset tetap ke dalam Laporan Keuangan, ... inventarisasi

Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Dppkad Kota Salatigarepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7668/3/T1_232011087_Full... · aset tetap ke dalam Laporan Keuangan, ... inventarisasi

Documents
PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGAJUAN PERIZINAN … Perizinan.pdf · PENGAJUAN PERIZINAN (Beserta Petunjuk Teknis Dan Contoh Pengisian Formulir) ... penatausahaan (kartu identitas barang),

PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGAJUAN PERIZINAN … Perizinan.pdf · PENGAJUAN PERIZINAN (Beserta Petunjuk Teknis Dan Contoh Pengisian Formulir) ... penatausahaan (kartu identitas barang),

Documents
ppid.anambaskab.go.id · komitmen, pejabat pengadaan bar-ang dan jasa, pembantu pejabat penatausahaan keuangan, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu pengurus barang pengguna,

ppid.anambaskab.go.id · komitmen, pejabat pengadaan bar-ang dan jasa, pembantu pejabat penatausahaan keuangan, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu pengurus barang pengguna,

Documents
jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · tahun 2018 tentang pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna pada

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · tahun 2018 tentang pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna pada

Documents
EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN

EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN

Documents
kppntanjungbalai.files.wordpress.com · Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ... Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar

kppntanjungbalai.files.wordpress.com · Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ... Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar

Documents
PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN… · Barang Milik Negara (BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo ... yang sangat berarti

PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN… · Barang Milik Negara (BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo ... yang sangat berarti

Documents
€¦ · Pengguna Barang dari tanwlng jawab administrasi dan fisik atas barang yang bcrada dalam penguasaannye— 46. Penatausahaan adalah rangkaian kcgiatan yang meliputi pembukuan,

€¦ · Pengguna Barang dari tanwlng jawab administrasi dan fisik atas barang yang bcrada dalam penguasaannye— 46. Penatausahaan adalah rangkaian kcgiatan yang meliputi pembukuan,

Documents
PENGGUNA | | BARANG REPUBLIK INDONESIA · CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Pendahuluan 2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Pendekatan Penyusunan Laporan 4

PENGGUNA | | BARANG REPUBLIK INDONESIA · CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Pendahuluan 2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Pendekatan Penyusunan Laporan 4

Documents
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA … filek. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; l. ... Akuntansi Persediaan; r

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA … filek. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; l. ... Akuntansi Persediaan; r

Documents
Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN

Documents
BUKU PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

BUKU PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Documents
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA … · Periode Laporan BMN ini adalah Laporan Tahunan Anggaran Tahun 2017, per 31 Desember 2017 II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA … · Periode Laporan BMN ini adalah Laporan Tahunan Anggaran Tahun 2017, per 31 Desember 2017 II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK

Documents
Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Dppkad Kota Salatigarepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7668/1/T1_232011087_Judul.pdf · penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan

Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Dppkad Kota Salatigarepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7668/1/T1_232011087_Judul.pdf · penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan

Documents
PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN BARANG … · pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.5

PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN BARANG … · pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.5

Documents
LAPORAN · 2021. 4. 29. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2020 g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset, penatausahaan dan pengelolaan barang milik

LAPORAN · 2021. 4. 29. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2020 g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset, penatausahaan dan pengelolaan barang milik

Documents