jdih.kemenpar.go.idjdih.kemenpar.go.id/.../pdf/e_book_file...dan_pariwisata_tahun_2004.pdf · KATA PENGANTAR Untuk melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan

HIMPUNAN PERATURAN

BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN 2004

\

BIRO PERENCANAAN DAN HUKUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Hukum, khususnya di bidang pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kami menerbitkan Himpunan Peraturan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2004 dalam bentuk buku yang merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka kegiatan Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2009.

Himpunan Peraturan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2004 memuat Keputusan Menteri/Peraturan Menteri secara lengkap dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Akhirnya kritik dan saran pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan penerbitan berikutnya.

Jakarta, September 2009

i

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR................................................................................

2. DAFTAR ISI .............................................................................................

3. KEPUTUSAN MENTERI / PERATURAN MENTERI

a. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.08/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Situs, Prasasti Batutulis dan Situs Purwakalih Yang Berlokasi Di Wilayah Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 .................................... 1

b. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor KM.09/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Kompleks Percandian Bumi Ayu, Mesjid Agung Palembang, Situs Megalitik Tinggihari, Situs Belumai, Situs Tegurwangi dan Benteng Kuta Besak Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 57 Tahun 1992 ..................................................................... 13

c. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNom or: KM.10/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Benteng Marlborough, Bangunan Thomas Park, Tugu Helmington, Bunker Jepang, Rumah Bekas Kediaman Bung Karno, Masjid Jamik Bengkulu, Makam Sentot Alibasyah Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Bengkulu sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 ....................................................

m

47

d. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.11/PW.007/MKPJ2004 tentang Penetapan Masjid Agung Pondok Tinggi, Masjid Kuno Tanjung Pauh Ilir, Masjid Kramat Kototua (Pulau Tengah), Masjid Kuno Lempur Mudik, Masjid Kuno Lempur Tengah, Rumah Tradisional Rantau Panjang, Situs Batu Prasasti Karangberahi, Klenteng Tuo Hok Tek, Situs Candi Teluk I Dan Candi Teluk II Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Jambi sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1992 .................................................... 71

e. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : KM.12/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, Situs Megalitik Kebon Tebu/ Batu Berak, Situs Megalitik Batu Jagur, Situs Megalitik Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Megalitik Batu Gajah, Dan Situs Prasasti Palas Pasemah Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Lampung sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1992....................................................................... 107

f. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : KM.13/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Istana Siak, Balai Kerapatan Tinggi, Makam Sultan Kasim II, Masjid Raya Syahabuddin, Kampleks Makam Kota Tinggi, Makam Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah, Tangsi Belanda, Gedung Controlleur, Bangunan Landraad, Masjid Jami’ Air Tiris, Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 Koto, Masjid Raya Pekanbaru Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Riau Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-UndangRepubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.................................... 132

g. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : KM.14/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Makam Raja Hamidah Engku Puteri, Makam Raja Ja’far Dan Raja Ali, Gedung/lstana Engku Bilik, Makam Raja Haji Fisabilillah, Perigi Puteri, Benteng Bukit Kursi, Masjid Sultan Lingga, Makam Sultan Mahmudsyah III, Makam Bukit Cengkeh, Dan Makam

IV

Merah Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Riau Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.................... 170

h. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNom or: KM.16/UM.001/MKP/04 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum Di Lingkungan Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata.......................................................... 208

i. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor KM.27/PW.202/MKP-04 tentang PedomanPenyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.............. 216

j. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNom or: KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum................. 221

k. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : KM.51/OT007/MKP/2004 tentang Penetapan Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin Yang Berlokasi Di Wilayah Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Observatorium Bosscha Yang Berlokasi Di Wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Gereja Protestan Kota Kupang Yang Berlokasi Di Wilayah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.................................... 233

l. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor: KM.62/PW.204/MKP/2004 tentang Prosedur PembuatanFilm Oleh Pihak Asing Di Indonesia............................................. 245

m. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor KM.64/HK.201/MKP/04 tentang PedomanPengembangan Pariwisata Daerah............................................... 251

n. Peraturan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : PM.66/HK.501/MKP/04 tentang Pedoman UmumUsaha Jasa Impresariat.................................................................. 269

o. Peraturan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : PM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Di Pulau-Pulau Kecil ...................... 279

v

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.08/PW.007/MKP/2004

TENTANG

PENETAPAN SITUS PRASASTI BATUTULIS DAN SITUS PURWAKALIHYANG BERLOKASI DI WILAYAH BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang a. bahwa Situs Prasasti Batutulis dan Situs Purwakalih mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan- bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);

1

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;

6. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

7. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT.001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/OT.001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS PRASASTI BATUTULIS DAN SITUS PURWAKALIH YANG BERLOKASI DI WILAYAH BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

2

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 :

a. Situs Prasasti Batutulis yang terletak di Desa Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

b. Situs Purwakalih yang terletak di Desa Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dilarang :

a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan Benda Cagar Budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batasbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :

a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan/ atau warna serta memugar, dan memisahkan bangunan, benda-benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;

3

b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992;


KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d i : Jakarta Pada tanggal: 3 Maret 2004 MENTERI KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA,

ttd.

I GEDE ARDIKA

4

Lampiran Keputusan Menteri Kebudayaandan Pariwisata

Nomor : KM.08/PW.007/MKP/2004Tanggal 3 Maret 2004

BATAS -BATAS BANGUNAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS

1 . Situs Prasasti BatutulisBatas-batas :• Utara• Timur• Selatan• Barat Luas tanah Status Pemilikan

Pemukiman pendudukPemukiman pendudukPemukiman pendudukJalan Raya Batutulis Luas bangunan :266 m2Negara

2 . Situs Megalitik PurwakalihBatas-batas :• Utara• Timur• Selatan• BaratLuas bangunan

Luas tanah Status Pemilikan :

Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Jalan Raya Batutulis3 buah dengan ukuran Tinggi 43 cm, 45 cm, dan 50 cm, 2 buah menhir dengan ukuran tinggi sekitar 40 cm 27 m2 Negara


ttd.

I GEDE ARDIKA

5

T ^ a'u 955380.', IM IT A K 1SIAN 1IX,

>■■ .1 ■ • • ■ >a'>amVnTM).vlAtiH/.RiCiliWftyfni

6

^Riinan

l ^ - a ) ' H A K : PAKAI ^ ■

' No. : 11

Oe*i7Kcl.: BATUTUUST g l.berakhirnya hak :

i* r, jn l ) A K ‘l ' A K A N . - P l’’ K T A M A

' f) '•■•N'AMA‘ Pl-MEGANfJ 'h A k ":

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA CQ. BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKAL A SERANG'

h) N1IS 10.09.04.04.00265Letak Tanah Jl. Batututis

Tanggal lahir / akta pendirian

n ) ASAL HAK g) PEMBUKUAN

i l ' o i v c r . i BOGOR .......................Tui...... i.9..S.e.ptember.2Q03Kepala Kantor Pertanahan

2,' ââuliLiasânah Negara bekas

Eigendom Verponding No.150 (sebagian)

Kalnmaton i Ko:nma<ly aKOTA BOGOR

3. I V+vêoha f U-Bejukuihan /

Periuguhungatr-bida;^tu l.

‘ 0 DASAIi P IZ N D A T T A R A N

1. Daftar is i;m 203SUPRATMAN.R, SH

T g l.

Nu.<*cali K*n;cn

Surat Keputusan ° ° t « T „ | 19/09/2003

199-530 2-02 09-2003No.

NIP 010137065

2. lil IM-NURBITANSURTIPIKAT

BOGOR 19 September 2003..................................................Tgl............................................. .

.i. IVrmolnm.ui iVo v. >^Cepala Kantor PertanahanPemisahan / 1Vnj*;:

c) SURATUKUk16/09/2003

Tgl.

No.C0065/2003266 m? (Oua ratus enam

’•puluh enam meter persegi)

' i)-PENUNJUK - 01.301 No.8578/2003 • ................Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipakai/dipergunaka’ri untuk Situs Batutulis. % V:: v - . - - . V i v/THak Pakai tersebut apabila akan diafihkarVdlpindahtangankan haknya ik e jw d k -p l^ sebagian maupun

• sesuai tetentuan.vnnip.berlaku; •l.,.,:'v.<;v 1: : v : r s* .*.v > -l A.’t K.iv. •?iV.AA.iAlC:AV »;'4AlW.J.SlpHA'OAO«H»6mAIA.‘jAAW,‘<j;io:<A».yAV................................................. . . . LlrHWi’ . ai/O.I.Ai;rONAlJrfi8:f)HAlJ3WlWi#>:KWI<r.PiArAi/sSlOtk‘i,:

r;.A.-SC|vA:.rv.'i;;Nr-frvA'î<A»WAryoiJAU<AOA^-o\lA^^v^sw^^^WONAl»Ap>J5piIAU < r„-AsHiU4VJNA»i0M.uny>lW»C>iirAKA>Ufd«ACi0(<iACB4Uil0NJ£ei- - _______[JALUAi.

r „ „ otJANWANNA.S)ONA'. IR6MAN*HA1<NAS*0 NM.I>A: •

7

Situs Prasasti Batu Tulis

8

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan

Situs Prasasti Batu TulisPrasasti1535 Masehi KeletakanJl. Raya BatutulisBatutulisBatutulisBogor SelatanBogorJawa Barat

Situs Prasasti Batutulis diketahui abad 19, bertuliskan Bahasa sunda kuno terdiri atas 9 baris dan berangka tahun 1455 saka (1535 M), dalam bentuk Candrasangkala, “Panca Pandawa Ngemban Bumi” prasasti dibuat atas perintah Raja Surawisesa, untuk memperingati pendahulunya Sri Baduga Maharadja yang berjasa membangun Ibu Kota Kerajaan, Pakuan Pajajaran.Lokasi Situs berada pada ketinggian 300 m di atas permukaan laut, dibatasi oleh sungai Ciliwung dan sungai Cisadane dibarat daya, luas situs sekitar 266 m2 Temuan di situs ini berbentuk arca megalitik, prasasti batu, batu bergambar sepasang telapak kaki, batu berlubang berbentuk segi tiga. Sebagian benda ini ada dalam bangunan permanen (beratap dan bertembok) Bata menhir tertanam di tanah tingginya 50 cm di atas permukaan tanah. Ada 9 buah batu menhir, dalam bangunan cungkup terdapat batu menhir berbentuk seperti sandaran kursi.

266 m2 Negara

Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Jl. Raya BatutulisBalai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung.

9

Surat Keputusan : Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung.- No. 236/C.1/S/1998 Tgl. 1 April 1998 tentang

Penetapan Situs Batutulis- NO. 321/C. 1/SB/UPT/KKP/14-7/2003 tentang

Permohonan Pensertifikatan Tanah, Situs Batutulis

Tgl. Pendataan : 23 Juli 2003Pencatat : -Penanggung Jawab : Dra. Siwi Riatiningrum

10

Situs Purwakalih

11

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/

Surat Keputusan

Tgl. Pendataan Pencatat

Situs PurwakalihMegalitikPeriode hampir sama dengan Situs Batutulis

Jl. Raya BatutulisBatutulisBatutulisBogor SelatanBogorJawa Barat

Situs Purwakalih merupakan situs pra sejarah, terbukti dengan adanya menhir dan arca megalitik di lokasi tersebut. Pada tahun 1911, A. Pleyte mencatat nama Purwagalih, dimana terdapat 3 buah arca yang oleh penduduk setempat disebut sebagai arca Purwagalih, Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung, ke tiga nama tersebut terdapat dalam abad Pajajaran yang ditulis pada tahun 1816.Letak Situs Purwakalih tidak jauh kira-kira 100 m dari situs Batutulis ke arah selatan menuju Rancamaya, di dalam situs terdapat Menhir dan Arca Megalitik, tidak adanya atribut kedewaan pada arca ini (mirip arca polinicia) menunjukkan arca ini bukan arca Hindu atau Budha. Merut Halle, arca ini termasuk arca Pajajaran, ada 3 buah arca dengan tinggi 43 cm, 45 cm, 50 cm dan dua buah batu menhir dengan tinggi 40 cm.

37 m2 Negara

Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Jl. Raya BatutulisBalai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Pengelolaan Lampung Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung

No. 236/C.1/S11998 Tg1. 1 April 1998 tentang Penetapan Situs Batutulis.

- N0. 321/C. 1/SBJ(JPT/KKP/14-7/2003 tentangPermohonan Pensertifikatan Tanah Situs Batutulis

23 Juli 2003 Rinawan

12



TENTANG

PENETAPAN KOMPLEKS MAKAM SABOKINGKING, KOMPLEKS MAKAM KESULTANAN PALEMBANG, KOMPLEKS MAKAM GEDE ING SURO, KOMPLEKS PERCANDIAN BUMI AYU, MESJID AGUNG PALEMBANG,

SITUS MEGALITIK TINGGI HARI, SITUS BELUMAI, SITUS TEGURWANGI DAN BENTENG KUTA BESAK YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU

KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1992


Menimbang a. bahwa Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Mesjid Agung Palembang, Kompleks Percandian Bumi Ayu, Situs Megalitik Tinggihari, Situs Belumai, Situs Tegurwangi dan Benteng Kuta Besak mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;


Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);

13

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);




8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/OT.001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN KOMPLEKS MAKAM SABOKINGKING, KOMPLEKS MAKAM KESULTANAN PALEMBANG, KOMPLEKS MAKAM GEDE ING SURO, KOMPLEKS PERCANDIAN BUMI AYU, MESJID AGUNG PALEMBANG, SITUS MEGALITIK TINGGIHARI, SITUS BELUMAI, SITUS TEGURWANGI DAN BENTENG KUTA BESAK YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

14

PERTAMA Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 :

a. Kompleks Makam Sabokingking, terletak di Desa Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur , Kota Palembang . Provinsi Sumatera Selatan.

b. Kompleks Makam Kesultanan Palembang , Desa 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

c. Kompleks Makam Gede Ing Suro, terletak di Desa 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kabupaten Kota Palembang , Provinsi Sumatera Selatan

d. Mesjid Agung Palembang, di Desa 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kabupaten Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

e. Kompleks Percandian Bumi Ayu, di Desa Kecamatan Bumiayu, Tanah Abang, Kabupaten, Muara Enim , Provinsi Sumatera Selatan.

f. Situs Megalitik Tinggihari, di Desa Simpur, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

g. Situs Megalitik Tegurwangi , di Desa, Tegur Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan.

h. Situs Megalitik Belumai, di Desa Belumai, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan.

i. Benteng Kuta Besak di Desa Sembilan Belas Ilir, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota .Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situstersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

15

KETIGA Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan,dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dilarang :




KEEMPAT Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :

a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar, dan memisahkan bangunan, benda-benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;



16


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Maret 2004

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd.

I GEDE ARDIKA

17

LampiranLampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan dan Parwisata

Nomor : KM.09/PW.007/MKP/2004 Tanggal : 3 Maret 2004

BATAS-BATAS BANGUNAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS

1. Kompleks Makam SabokingkingBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• Utara

Rawa/Pemukiman Rawa/Pemakaman umum Rawa/Pemakaman umum Rawa/Pemukiman

Luas bangunan : - Luas lahan : 1 haStatus Pemilikan : Pemerintah Daerah Sumatera Selatan

2. Kompleks Makam Kesultanan PalembangBatas-batas :• Barat• Selatan• Tmur• UtaraLuas bangunan

Man Raya Balabak Man Raya Balabak Pemukiman Jalan raya Balabak

Luas lahan Status Pemilikan

1,5 haPemerintah Daerah Sumatera Selatan

3. Kompleks Makam Gede Ing SuroBatas-batas :• Barat• Selatan• Tmur• UtaraLuas bangunan luas lahan Status Pemilikan :

Man Sabokingking Sungai Musi PUSRIJalan Sabokingking 490,81 m2 4.325 m2 Pemerintah

18

4. Mesjid Agung PalembangBatas-batas :• Barat• Selatan• Tmur• UtaraLuas bangunan luas lahan Status Pemilikan

Jalan Faqih Jalaluddin/Jl. Guru-guru Jalan Merdeka Jalan Sudirman Jalan CikAgus Kiemas

15.400 m2Yayasan Masjid Agung Palembang

5. Kompleks Percandian Bumi AyuBatas-batas :• Barat• Selatan• Tmur• UtaraLuas bangunan

Luas lahan Status Pemitikan

Parit Tebat SikuParit Lubuk PanjangParit PlabungParit Tebat JambuCandi I =14,33 x 19,99 x 1,6 mCandi II =10 x 12,70 x 1 mCandi III =17,70 x 17,70 x 1,2 mCandi VIII =14 x 5 x 1 m75,5 haPemerintah Daerah dan masyarakat

6. Situs Megalitik TinggihariBatas-batas :

Tinaaihari I Tinaaihari II Tinaaihari III• Barat Jalan Kebun kopi Kebun kopi• Selatan Jalan Selatan Kebun kopi• Timur Kebun kopi Jalan Kebun kopi• UtaraLuas bangunan

Kebun kopi Kebun kopi Jalan

Luas lahan

Status Pemilikan

T ingg iha ri I =1,92 ha Ti Tinggihari III =1,92 ha Pemerintah Daerah

ngg iha ri 11 = 11

19*

7. Situs Megalitik TegurwangiBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan

SawahJalan Pagaralam - TanjungsaktiSawahKebun kopi


3/4 ha Masyarakat

8. Situs Megalitik BelumaiBatas-batas :• Barat• Selatan• Tmur• UtaraLuas bangunan

Kebun kopi Sungai Kebun kopi Sungai


Belumai 1 =60 m2 Belumai II =10 m2 Belumai III =50 m2 Pemda dan masyarakat

9. Benteng Kuta BesakBatas-Batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan

Jalan Rumah BariJalan Sultan Mahmud Badaruddin III Sungai Musi Jalan AK Gani Jalan MerdekaPanjang 288,75 x Lebar 183,75 m 2 haKodam II Sriwijaya/Departemen Hankam Republik Indonesia


ttd.

IGEDE ARDIKA

20

Komplek Makam Sabokingking 1 Makam Ratu Sinuhun

21

Nama

JenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis

Latar Sejarah

Deskripsi

Komplek Makam Sabokingking 1 Makam Ratu SinuhunMakamAbad 16 masehi

Jalan Sabakingking

Sungai Buahilir Timur IIPalembangSumatera Selatan01° 07’ 28. 6" Lintang Selatan dan104° 0I’ 58.2 Bujur TimurKepurbakalaan di situs Sabokingking terdiri atas bangunan dan makam makam tokoh yang menjadi bagian dari cikal bakal pendiri Kesultanan Palembang dari awal abad 16 masehi. Tokoh utama yang dimakamkan disini adal^b Pangeran Seda Ing Kenayan dan istrinya Raden Ayu Sinuhun. Awalnya situs ini dikenal sebagai lokasi penemuan Prasasti Telaga Batu yang diperkirakan sezaman dengan prasasti lainnya dari Kerajaan Sriwijaya (abad 7 masehi). Nama Sabokingking atau Sabakingking merupakan nama kampung tempat Pangeran Seda Ing Kenayan dan istrinya dimakamkan .Kompleks Makam Sabokingking terbagi atas tiga bagian yaitu pintu gerbang mama, jembatan dan bangunan utama. Pintu gerbang utama berbentuk paduraksa, terbuat dari semen dan dindingnya dari kayu. Jembatan menyerupai koridor atau selasar yang berfungsi sebagai penghubung antara bangunan utama dengan daratan. Lantai jembatan dari semen dan beratap genteng. Bangunan utama berdenah empat persegi panjang berukuran 13,40 x 4,74 meter, terdiri atas ruang utama dan teras-teras yang didalamnya terdapat beberapa kelompok makam. Makam utama berada pada teras yang paling tinggi yaitu teras III.

22

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan Batas-Batas Utara Ti m u r Selatan BaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan

Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Bangunan utama: 17,50 x 4,74 meter 1 haPemerintah Daerah Sumatera Selatan

Rawa/Pemukiman Rawa/Pemakaman umum Rawa/Pemakaman Rawa/Pemukiman- Penelitian Schnitger, tahun 1937- Rehab bangunan , 1982 oleh Ditlinbinjarah- Perbaikan bagian yang rusak hasil swadaya

masyarakat dan PT. Pusri

6 Juli 2003 Dra. Puspa DewiDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

23

Kompelks Makam Kesultanan Palembang

Denah Keletakan/Sketsa:

24

BaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


Jalan Raya Balabak- Laporan Schnitger Tahun 1937- laporan J.1 Van Sevenhoven Tahun 1971- Peninjauan Tim Suaka Peninggalan Sejarah dan

Purbakala Sumbagsel, 1993

5 Juli 2003 Dra. Puspa DewiDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

26

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis

Latar Sejarah

Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatan

Komplek Makam Kesultanan PalembangMakamAbad 18 Keletakan Jalan Raya Mangkubumi

3 ilirIlir Timur IIPalembangSumatera Selatan02° 58’ 6’’ Lintang Selatan dan104° 46’ 56.3" Bujur TimurDibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (abad 18). Tokoh utama yang dimakamkan adalah Sultan Mahmud Badaruddin I, Pangeran Nadjamuddin (adik) dan Pangeran Ratu Kamuk (anak). Konstruksi dan struktur makam ini diwarnai adanya tradisi pra Islam dan pendatang dari Eropa yang ditampilkan lewat ragam hias dan arsitektur bangunan makam. Bangunan ini lebih dikenal dengan sebutan “kawah tengkurep” karena bentuknya seperti kawah terbalik (tengkurep). Kompleks makam dikelilingi oleh pagar tembok, terdiri atas makam bercungkup dan makam tidak bercungkup. Makam bercungkup sebagian besar menempati ruangan di dalam bangunan permanen. Sedangkan makam tidak bercungkup berdiri sendiri, sebagian berada di dalam bangunan dan sebagian lagi di luar bangunan dan tersebar di setiap halaman kompleks. Bagian-bagian makam seperti jirat dan nisan terbuat dari kayu dan batu, cetakan semen serta cungkupnya sendiri terbuat dari kayu

1,5 hektarPemerintah Daerah Sumatera Selatan

Jalan Raya BalabakPemukimanJalan Raya Balabak

25

Kompleks Makam Gede Ing Suro

27


Deskripsi

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan

Kompleks Makam Gede Ing SuroMakamAbad 16 Masehi KeletakanLorong R.H. UmarUlirIlir Timur IIIlir Timur IIPalembangSumatera Selatan02° 58,39’ 9” LS - 104° 47,35’ 2“ BTKompleks Makam Gede Ing Suro sebelumdimanfaatkan sebagai makam sudah dikenal sebagaisitus keagamaan khususnya dari masa Klasik (Hindu-Budha) Kompleks Makam Gede Ing Suro berasal dariabad XVI/ Gede Ing Suro sebelumnya bernama KyaiMas Anom, memerintah dari tahun 1582-1587 dandikenal sebagai cikal bakal Kasultanan Palembang.Pada masa pemerintahannya di Palembang,masyarakat menganut sistim matrilinial tahun 1587.Kiai Gede Ing Suro mangkat dan dimakamkan dikompleks tersebut.Kompleks Makam Gede Ing Suro bangunannya berbentuk empat persegi panjang dan memiliki pipi tangga, jumlah bangunan ada 6 buah dengan ukuran sebagai berikut:a. 9 m x 6 mb. 8,50 m x 5 mc. 12,50 m x 11,50 md. 9,50 m x 8 me. 9,50 m x 11 mf. dan g. 9,50 m x 6,50 mSelain itu terdapat pula hiasan dengan motif antara lain salib, medalion, geometri, bunga dan suluran. 490,81 m2 4.325 m2Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

28

Batas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


Jl.Sabokingking PUSRI Sungai Musi Jl. SabokingkingTelah diteliti oleh Westenede tahun 1930, kemudian tahun 1935 oleh FM Schnitger, dan tahun 1954 oleh Tim Depdikbud dipimpin oleh Prof. R. Soekmono.

6 Juli 2003 SurachmadDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

29

Masjid Agung Palembang

Sketsa : Masiid Apung Palembang Dibongkar

30

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomi

Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan

Luas Lahan Status Pendidikan/ Penguasaan

Masjid Agung PalembangBangunan Tempat Ibadah Kaum Muslim Kesultanan dan Kalonial/1738

Jl. Sudirman

Sembilan Belas Ilir Ilir Barat Satu Palembang Sumatera Selatan1,5°- 2° dan 101°-102° BT dengan ketinggian ±120 m di atas permukaan air lautMasjid Agung Palembang yang sering disebut juga “Masjid Sultan” Dibangun oleh Sultan Mahmud Badaniddin Jayo Wikramo (Sultan Mahmud Badaruddin I) pada tahun 1738, dan selesai tahun 1748. Beliau memerintah di Kesultanan Palembang pada tahun 1724-1738. Sedangkan menaranya dibuat Sepuluh tahun kemudian (Tahun 1757).Masjid Agung Palembang menghadap ke timur (menghadap ke jalan Sudirman). Secara keseluruhan arsitektur Masjid ini merupakan perpaduan antara arsitektur Melayu/tradisional, Cina dan Eropa. Arsitektur tradisional antara lain tampak pada bentuk atapnya berupa atap tumpang tiga. Arsitektur Cina tampak pada bentuk jurai yang melengkung keatas pada ke empat atap mustaka. Sedangkan unsur Eropa antara lain terlihat pada bentuk pintu Masjid yang melengkung di atasnya (menyerupai huruf “U” terballik).± 852 m2 (Ruang Utama, Penampil, dan Menara Lama)± 15.400 m2Yayasan Masjid Agung Palembang

31

Batas-batasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan

Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung jawab

Jl. Cik Agus Kiemas Jl. Sudirnlan Jl. MerdekaJl. Faqih Jalaluddin/JI. Guru-Guru Tahun 1999 Dilakukan penelitian oleh Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan Dan Bengkulu

Juli 2003 Ifadah

32

Situs Percandian Bumiayu

33

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiAstronomi

Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan

Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan

Situs Percandian BumiayuCandi9 - 1 3 Masehi Keletakan

Desa BumiayuTanah AbangKabupaten MuaraenimSumatera Selatan3° 9,5’ 59” Lintang Selatan dan104° 5’ 5,3” Bujur TimurSitus percandian Bumiayu merupakan kompleks percandian yang berlatar-belakang agama Hindu. Percandian Hindu tersebut merupakan satu-satunya yang ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis temuannya yang berupa bentuk tulisan, gaya seni arca, dan tahap pembangunan candi, maka diperkirakan aktivitas keagamaan di percandian, Bumiayu berlangsung dari abad 8-13 Masehi Situs berada di sebelah barat Sungai Lematang dan dikelilingi oleh parit-parit yang merupakan parit buatan yang bernama Parit Tebat Jambu, Parit Piabung, Parit Lubuk Panjang, dan Parit Tebat Siku. Keberadaan parit-parit tersebut berfungsi sebagai perwujudan samudera yang mengelilingi Gunung Mahameru atau sebagai pengendalian banjir Sungai Lematang yang terjadi setiap tahun. Di tempat itu terdapat sembilan buah gundukan yang empat diantaranya berukuran besar dan diketahui sebagai bangunan candi. Sedangkan sisanya yang berukuran lebih kecil belum diketahui bentuknya.a. Candi 1 : 14,33 x 19,99 x 1,6 m,b. Candi 2 : 10 x 12, 70 x 1 m,c. Candi 3 : 17,70 x 17,70 x 1,2 m dand. Candi 8 : 1 4 x 5 x 1 m.75,5 haPemda dan Masyarakat

34

Batas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


Parit Tebat Jambu Parit Piabung Parit Lubuk Panjang Parit Tebat SikuAdanya temuan - temuan di Bumiayu pertama kali dilaporkan pada tahun 1864 oleh E.P Tombrink. Kemudian dilaporkan kembali oleh seorang kontrolir Belanda pada Tahun 1904. Baru pada tahun 1930 akhirnya me narik minat peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian yang dilakukan masih berlanjut sampai sekarang dan telah menampakkan hasil antara lain dengan telah dipugarnya empat dari sembilan buah gundukan yang ada.

35

Situs Megalitik Tinggihari

36

Periode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiAstronomi

Latar Sejarah

NamaJenis

Deskripsi

Situs Megalitik TinggihariArca batu, Menhir, Lumpang batu, Batu datar, dan Batu tegakMasa Prasejarah

SimpurPulau PinangKabupaten LahatSumatera Selatan3° 54’ 11" Lintang Selatan dan103° 29’ 53” Bujur TimurSitus Megalitik Tinggihari merupakan salah satu dari peninggalan tradisi Megalitik yang banyak ditemukan di daerah Lahat dan Pagaralam. Tradisi Megalitik didirikan oleh artefak batu yang berukuran besar. Di daerah yang dahulunya dikenal sebagai daerah Pasemah diperkirakan telah di huni oleh manusia dari masa megalitik muda (1500 - 1 sebelum Masehi).Situs berada di atas perbukitan di daerah Lahat. Situs terbagi atas tiga kompleks yang masing-masing berjarak dari Tinggihari I ke II sekitar 900 meter dan dari Tinggihari II ke III sekitar 1,2 Km. Di Tinggihari I terdapat Menhir berelief yang menggambarkan manusia dan buaya, Potongan batu berbentuk kepala yang diletakkan di atas menhir, Batu tegak, Batu datar, Lumpang batu, arca manusia yang kepalanya telah hilang, dan sebuah batu yang berbentuk oval yang diidentifikasikan sebagai babi hutan. Di Tinggihari II terdapat batu tegak, batu datar, lumpang batu, dan arca manunusia yang berupa seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil. Di Tinggihari III terdapat batu tegak, batu datar, Menhir berelief yang menggambarkan tokoh manusia, dan dua arca manusia. Area yang berada di sisi paling barat digambarkan sedang berjongkok dengan tangan kiri mengapit nekara, kepala memakai topi (helm), dan di lehernya memakai Kalung. Arca lainnya hampir sama namun terlihat sedang memangku anak gajah.

37

Luas Bangunan -Luas Lahan Tinggihari 1 = 1,92 ha, Tinggihari II = 110 m2, Tinggihari

III = 1,92 haStatus Pemilikan/ PemdaPenguasaanBatas-batas Tinggihari I Tinggihari II Tinggihari IIIUtara Kebun Kopi Kebun Kopi JalanTimur Kebun Kopi Jalan Kebun kopi'Selatan Jalan Kebun Kopi Kebun kopiBarat Jalan Kebun Kopi Kebun kopiRiwayat Penelitian/ Tahun 1850 merupakan tonggak mulai ditelitinyaPengelolaan tinggalan megalitik di daerah Pasemah dan masih

berlanjut sampai sekarang.Surat Keputusan -Tgl. Pendataan 4 Juli 2003Pencatat Agus Sudaryadi, SS.Penanggungjawab -

38

39

Periode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiAstronomiLatar Sejarah

NamaJenis

Deskripsi

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan

: Situs Tegurwangi: Arca Batu, Kubur batu, Batu datar, Batu tegak, dan Batu

monolit: Masa Prasejarah

: Tegurwangi Lama : Dempo Utara : Kota Pagaralam : Sumatera Selatan: 4° 2’ 45’’ Lintang Selatan dan 103° 12’ 29" Bujur Timur : Situs Tegurwangi merupakan salah satu dari sekian

banyak peninggalan tradisi megalitik yang didirikan oleh arkefak batu yang berukuran besar. Di situs ini dapat ditemukan aktivitas manusia dari masa megalitik muda (1500 - awal abad sebelum masehi)

: Situs Tegurwangi terdapat di pinggir jalan raya yang menghubungkan Pagaralam dan Tanjungsakti. Letaknya di daerah persawahan. Di situs terdapat empat arca manusia, batu tegak, batu datar, dua kubur batu, dan batu monolit. Keempat arca manusia mempunyai bentuk yang sama, namun berbeda ukurannya. Letaknya berdampingan membujur utara-selatan dengan arah hadap ke tenggara. Arca menggambarkan manusia yang bermata besar, bulat dan menonjol, hidung besar dan lebar serta tebal sedang menunggang gajah. Dua kubur batu berada di sebelah barat laut dan timur. Kubur batu terdiri dari lima sisi yang diberi batu sebagai dinding dan atap. Permukaan batu yang dibagian dalam berbentuk rata dan dihiasi dengan lukisan-lukisan dengan warna putih, hitam, kuning, dan merah. Namun Lukisan tersebut tidak nampak lagi atau telah terhapus karena kecerobohan orang yang tidak bertanggung jawab.

: 3/4 ha : Masyarakat

40



Kebun kopi SawahJalan Pagaralam Tanjungsakti SawahPerhatian terhadap peninggalan megalitik di daerah Pasemah di mulai sejak tahun 1850. Sejak itu serangkaian penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun pemerintah terus dilakukan sampai sekarang. Selain penelitian juga diupayakan pelestariannya dengan cara pencungkupan, pemagaran, konservasi, dan pengangkatan juru pelihara.

5 Juli 2003 Agus Sudaryadi, SS.

41

Situs Belumai

42

Periode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiAstronomiLatar Sejarah

NamaJenis

Deskripsi


Situs BelumaiArca batu, batu tegak, kubur batu, batu berlubang, dan batu tegak Masa Prasejarah

BelumaiPagaralam Selatan Kota Pagaralam Sumatera Selatan4° 2’ 48” Lintang Selatan dan 103° 14’ 54" Bujur Timur Tradisi megalitik juga berlangsung di daerah Belumai ditandai dengan ditemukannya arca manusia menunggang kerbau, kubur batu arca manusia, batu-batu yang membentuk formasi segi empat. Temuan temuan tersebut menandakan aktivitas manusia dari masa megalitik muda yang berlangsung sekitar 1500 - awal abad sebelum Masehi.Situs Belumai terdapat di daerah persawahan yang berada di sebelah selatan dan timur Desa Belumai. Di tempat tersebut terdapat arca batu, kubur batu, dan batu tegak yang lokasinya terpisah-pisah. Pada lokasi yang berada di sebelah barat terdapat arca manusia yang sedang menunggang kerbau dengan arah hadap ke sebelah barat laut. Beberapa meter di sebelah timurnya terdapat batu- batu tegak yang membentuk formasi segi empat. Terus ke timur lagi di daerah perkebun kopi terdapat kubur batu. Kubur batu terdiri dari empat susunan batu yang dibentuk sebagai dinding dan atap. Arca manusia lain terdapat di sebelah timur dari kubur batu. Arca digambarkan bermata besar, bulat dan menonjol, hidung pesek, telinga lebar, dan dalam posisi jongkok.

Belumai I = 60 m2, Belumai II = 10 m2, Belumai III = 50 m2 Pemda dan Masyarakat

43



Sungai Kebun Kopi Sungai Kebun KopiPenemuan peninggalan megalitik di Belumai dan di tempat - tempat lain di daerah Pasemah telah berlangsung sejak tahun 1850. Sejak itu penelitian dan pelestariannya telah berlangsung sampai sekarang. Dalam rangka pelestariannya telah di lakukan pencungkupan dan pemagaran oleh pemerintah pusat dan daerah.

5 Juli 2003 Agus Sudaryadi, SS.

44

Benteng Kuto Besak

45

NamaJenisPeriode/Tahun Keletakan JalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiAstronomiLatar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan Luas LahanStatus Pemilikan/PenguasaanBatas-batasUtaraTimurSelatanBaratRiwavat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Peatdataan PencatatPenanggung jawab

Benteng Kuto Besak Bentengkesultanan dan Kolonial/1780Jl. Suitan Mahmud Badarudin II / Sungai Musi

Sembilan Belas Ilir Ilir Barat Satu Palembang Sumatera Selatan

Benteng KutoGesak didirikan pada tahun 1780, oleh Sultan Muhammad Bahaudin, Namun ide pendirian benteng ini sudah diKemukakan sejak jaman Sultan Mahmud Badaruddin I. Setelah selesai dibangun, Benteng Kuto Besak resnu penggunaannya sebagai tempat kediaman Sultan dan keluarganya pada tanggal 21 Februari 1792.Benteng Kuto Besak mempunyai ukuran panjang 288,75 m lebar 193.75 m, tinggi 9,99 m (30 kaki), dan tebal dinding 1,99 m (6 kaki). Benteng tersebut menghadap ke arah tenggara, berbentuk persegi panjang, di setiap sudutnya terdapat bastion (Baluarti). Bastioryang terletak di sudut barat bentuknya seperti Bastion yang ditemukan Pada benteng - benteng lain di Indonesia berdenah segi lima. Sedattgkar tiga bastion iam yang terdapat di sudut utara, timur, dan selatan, bentuknya sama dan merupakan ciri khas Bastion Benteng Kuto Besak berdenah trapesium. Di dalam benteng terdapat beberapa bangunan dengan arsitektur Indis.P a n ja n g 2 8 6 ,7 5 m x le b a r 183,75 m ± 2 HaKodam li Sriwijaya 1 Dep. Hankam RI

Ji. M erc ieka J l. A K G amJl. Sultan Mahmud Badarudin II / Sungai MusiJl. R am an BariTahui r 2001 diteliti o le h Balai Arkeologi Palembang

Ju li 2003 Ifa d a h

46

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARMIISATA

NOMOR: KM. 10/PW.007/MKP/2004

TENTANG

PENETAPAN BENTENG MARLBOROUGH, BANGUNAN THOMAS PARK, TUGU HELMINGTON, BUNKER JEPANG, RUMAH BEKAS KEDIAMAN BUNG KARNO, MASJID JAMIK BENGKULU, MAKAM SENTOT ALIBASYAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992


Menimbang a. bahwa Situs Benteng Marlborough, Bangunan Thomas Park, Tugu Helmington, Bunker Jepang, Rumah Bekas Kedianan Bung Karno, Masjid Jamik Bengkulu, Makam Sentot Alibasyah, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;


Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara R.l. Tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3470);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.l. Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Petaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara R.l. Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3616);

47

4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara R.l. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3952);


6. Keputusan Presiden Repubiik IndonesiaNomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

7. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas-Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/OT.00I/MKP/2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN BENTENG MARLBOROUGH, BANGUNAN THOMAS PARK, TUGU HELMINGTON, BUNKER JEPANG, RUMAH BEKAS KEDIAMAN BUNG KARNO, MASJID JAMIK BENGKULU, MAKAM SENTOT ALIBASYAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

48

PERTAMA Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai banda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992:

a. Benteng Marlborough yang tertetak di Desa Kampung Cina, Kecamatan Teluk Segara, Kabupaten Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

b. Bangunan Thomas Park yang terletak di Desa Kebon Kling, Kecamatan Teluk Segara, Kabupaten Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

c. Tugu Helmington yang terletak di Desa Anggut, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

d. Bunker Jepang yang terletak di Desa Teluk segara, Kecamatan Teluk segara, Kabupaten Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

e. Rumah Bekas Kediaman Bung Karno yang terletak di Desa Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

f. Masjid Jamik Bengkulu yang terletak di Desa Pengantungan, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

g. Makam Sentot Alibasyah yang terletak di Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kabupaten Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.


KETIGA Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan,dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, sejak keputusan ini dilarang :

49

KEEMPAT

a. Mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan Benda Cagar Budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;



Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :




50


Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 3 Maret 2004


ttd.

I GEDE ARDIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM. 10/PW.007/MKP/2004 TANGGAL : 3 Maret 2004


1. Benteng MarlboroughBatas-batas :• Utara• Timur• Setatan• BaratLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

Jalan Teluk Segara, Samudera Hindia Jalan Benteng, perumahan penduduk Jafan Benteng, perumahan penduduk Jalan Jend. Ahmad Yani, perkotaan20.000 m240.000 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

2. Bangunan Thomas ParkBatas-batas :• Utara• Timur• Selatan• BaratLuas bangunan Luas tanah

Jalan RA. Hadi, pasarJalan Jend. Ahmad Yani, perumahan penduduk Jalan Jend. Ahmad Yani, Kantor Gubemuran Jalan RA. H ad i, Kantor Pos 121 m2 (11 m x 11 m)676 m2

Status Pemilikan : Pemerintah Daenah Kota Bengkulu

3. Tugu HelmingtonBatas-batas :• Utara• Timur• Selatan• BaratLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan :

Jalan Letkol. Santoso, perumahan penduduk Jelan letkol. Santoso, perumahan penduduk Jalan Sukarno - Hatta, pemakaman umum Jalan M. Hasan, perurrahan penduduk 3,61 m2 (1,9 m x 1,9 m2)38 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

52

4. Bungker JepangBatas-batas :• Utara• Timur• Setatan• BaratLuas bangunan Luas tanah

Pantai Samudera India Jalan Benteng PantaiJalan Teluk Segara dan halaman belakang bentengGudang dan Benteng Marlborought39,18 m2 (4,6 m x 3,6 m + 4,35 m x 5,20 m)

Status Pemilikan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

5. Rumah Bekas Kediaman Bung KarnoBatas-batas :• Utara• Timur• Selaiaan• BaratLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

Perumahan penduduk Pengadilan Tinggi Bengkulu Jalan Ratu AgungKantor PKPN dan Kantor Lurah Desa Anggut162 m2 730 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

6. Masjid Jamik BengkuluBatas-batas :• Utara• Timur• Selatan• BacatLuas bangunan Luas tanah Status Pemiiikan

: Jalan Jend. Sudirman, perumahan penduduk : Jalan Letjen. Suprapto, perkotaan : Jalan Letjen. Suprapto, perkotaan : Jalan Jend. Sudirman, perkotaan : 542 m2 : 1.860 m2: Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

53

Banteng Marlborough

55


Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ pengolahan

Banteng MarlboroughBentengKolonial/tahun 1714-1719Tepi pantai, petokoan dan perumahan pendudukJenderal Ahmad Yani.

Kampung Cina Teluk Segara Kota Bengkulu Bengkulu03° 47’ 11,7” LS - 102° 15’ 06,4” BT Benteng tersebut didirikan oleh Inggris pada tahun 1714- 1719, dengan maksud membuat benteng pertahanan di kawasan pantai barat Sumatera dari ancaman Belanda. Pemberian nama Marlborough adalah sebagai penghormatan kepada John Churchill yang mempunyai gelar Duke of Marlborough I. Setelah kekuasaan Inggris di Bengkulu berakhir pada tahun 1824 benteng tersebut dipakai oleh Belanda tahun 1824-1942.Benteng terletak di tepi laut. Diluar tembok benteng dikelilingi oleh parit dengan tiga buah jembatan yang dapat diangkat. Bangunan benteng berbentuk seperti kura-kura. Dinding bangunan terbuat dari bata dengan tebal rata-rata 1 m. Lantainya dari ubin, batu karang, atap genting. Pintu gerbang dan pintu ruangan terbuat dari kayu berengsel besi. Beberapa ruangan berfungsi sebagai ruang tahanan, gudang senjata dan kantor. Bagian tengah benteng merupakan halaman luas dan terbuka.20.000 m240.000 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Jalan Teluk Segara, Samudera HindiaJalan Benteng, perumahan pendudukJalan Benteng, perumahan pendudukJalan Jend. Ahmad Yani, pertokoanStudi Kelayakan dan Laporan Pencagar Budayaan tahun1995/1996

56

Surat Keputusan Tanggal Pendataan PencatatPenanggung Jawab

26-Juni-2003Suharno, S.IP/ Drs. Laode M. Aksa. Drs. Andi Muhammad Said, M. Hum.

57

Bangunan Thomas Park

58


Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-batasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengolahan Surat Keputusan Tanggal Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Bangunan Thomas ParkBangunanKolonialDi tengah persimpangan jalan Jend. Ahmad Yani dan R.A. Hadi

Kebon Kling Teluk Segara Kota Bengkulu Bengkulu

Bangunan tersebut kemungkinan sejaman dengan benteng Marlborough yang tidak jauh lokasinya. Data tertulis tidak diketemukan di bangunan tersebut, sehingga tidak dapat di ketahui latar belakang sejarah pembangunannya.Bangunan tersebut dikelilingi oleh taman yang memiliki pagar besi dan dihiasi dengan pepohonan serta tanaman perdu. Bentuk bangunan seperti tugu yang memiliki ruangan yang terdapat tiga buah pintu masuk berbentuk setengah lingkaran di atasnya. Terdapat enam buah pilar terdapat di sudut-sudut bangunan dengan bentuk segi delapan. Memiliki tangga naik yang berlantai ubin warna merah diseluruh bagian kaki bangunan.11 m x 11 m = 121 m2 676 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Jalan R.A. Hadi, pasarJalan Jend. Ahmad Yani, perumahan penduduk Jalan Jend. Ahmad Yani, Kantor Gubernuran Jalan R.A. Hadi, Kantor Pos

28-Juni-20Q3Suharno, S.IP./ Drs. Laode M. AksaDrs. Andi Muhammad Said, M. Hum.

59

Tugu Helmington

60


Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ pengolahan Surat Keputusan Tanggal Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Tugu HelmingtonBangunan Kolonial/1793Ditengah persimpangan jalan utama

AnggutGading Cempaka Kota Bengkulu Bengkulu

Bangunan tersebut merupakan tugu peringatan atas meninggalnya pejabat Inggris sewaktu berada di Bengkulu. Dari sebuah inskripsi yang terdapat di badan tugu tertulis antara lain “underneath this obelifk are interred the remain of Captain Robert Hemilton, who died on the 15th of dec. 1793 at the age of 38 years, in the command of the troops and second member of the government”.Tugu tersebut berada di persimpangan jalan yang dikelilingi oleh bundaran yang dihiasi dengan taman. Tugu tersebut berdenah persegi empat berukuran kecil dengan ketinggian kurang lebih 3 m, berpuncak lancip. Di sudut- sudut bundaran terdapat tonggak bata yang dipergunakan sebagai pembatas lantai tugu.1,9 m x 1,9 m = 3,61 m2 38 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Jalan Letkol. Santoso, perumahan penduduk.Jalan Letkol. Santoso, perumahan penduduk.Jalan Sukarno-Hatta, pemakaman umum.Jalan M. Hasan, perumahan penduduk.

28 Juni 2003Suharno, S.IP/ Drs. Laode M. AksaDrs. Andi Muhammad Said, M. Hum.

61

62


Deskripsi


Bunker JepangBangunan Tempat Pertahanan KolonialDibelakang dan disebelah utara benteng Marlborough Jalan Benteng dan jalan Teluk Segara

Teluk Segara Teluk Segara Kota Bengkulu Bengkulu

Walaupun lokasi Bunker Jepang berada di lingkungan benteng Marlborough, tetapi pembangunannya tidak sejaman dengan benteng. Diperkirakan bunker dibangun sewaktu Jepang masuk ke Indonesia kurang lebih tahun 1942. Bunker ini diperkirakan untuk menyimpan peralatan pertahanan.Bunker Jepang terletak satu lokasi dengan benteng, bangunan terbuat dari beton dan bata, memiliki dinding tebal 0,5 m, di dalamnya terdapat lorong berukuran empat persegi, serta memiliki dua pintu. Letak lorong tersebut sebagian berada di bawah tanah. Satu bunker Jepang lainnya terletak di luar pagar benteng berukuran 4,6 m x 3,6 m, bangunan menyatu dengan atap yang berbentuk setengah lingkaran. Sebelah barat terdapat satu pintu masuk selebar 0,90 m, tinggi 2,16 m dan tebal dinding 0,38 m.4,6 m x 3,6 m + 4,35 m x 5,20 m = 39,18 m2

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Pantai samudera Hindia Jalan Benteng, pantaiJalan Teluk Segara dan halaman belakang benteng Gudang dan benteng Marlborough.

26 Juni 2003Suharno, S.IP/Drs. Laode M. AksaDrs. Andi Muhammad Said, M. Hum

63

Rumah Bekas Kediaman Bung Karno

64


Deskripsi


Rumah Bekas Kediaman Bung KamoBangunanPerjuangan

Ratu Agung

Anggut Atas Gading Cempaka Kota Bengkulu Bengkulu03° 47’ S7,3” LS - 102° 15’ 40,4” BT Rumah ini merupakan rumah kediaman Bung Karno sewaktu diasingkan di Bengkulu. Awalnya milik penduduk yang dibeli oleh Bung Karno dan mulai ditinggali pada tahun 1938. Selama pengasingannya rumah tersebut dipergunakan untuk segala aktivitas baik politik, kesenian, dan keorganisasian. Setelah ditinggalkan Bung Karno rumah tersebut diserahkan kepada pemerintah dan sampai saat ini dikelola oleh Pemda Bengkulu. Rumah bekas kediaman Bung Karno dikelilingi oleh pagar dan memiliki halaman luas. Letaknya di tengah halaman berupa bangunan utama dan paviliun berada di belakang rumah induk. Rumah tersebut terdiri dari teras yang berhubungan dengan ruang tamu dan beberapa kamar serta memiliki teras belakang Dihias dengan jendela kaca besar di seluruh sisi rumah.162 m2 730 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Perumahan penduduk Pengadilan Tinggi Bengkulu Jalan Ratu AgungKantor PKPN dan Kantor Lurah Desa Anggut Studi Kelayakan tahun 1981 dan Laporan Pencagar Budayaan tahun 1995

27-Juni-2003Suharno, S.IP/ Drs. Laode M. Aksa Drs. Andi Muhammad Said, M. Hum

65

66


Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ pengelola Surat Keputusan Tanggal Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Masjid Jamik BengkuluMasjidPerjuangan/1938-1942 Ditengah persimpangan jalan utama Letjen. Suprapto

Pengantungan Gading Cempaka Kota Bengkulu Bengkulu03° 47' 23,5” LS - 102° 15’ 44,3” BT Berdasar pada data sejarah bangunan Masjid di rancang oleh Bung Karno semasa pengasingan di Bengkulu tahun 1938-1942. Maksud pendiriannya adalah bahwa Masjid dapat dijadikan tempat bersosialisasi dengan masyarakat Bengkulu khususnya umat Islam. Perubahan terlihat nyata setelah upaya Bung Karno mengubah kebiasaan masyarakat Bengkulu yang sangat kuat dalam pembauran antara ulama dan rakyat. Peran Masjid begitu besar dalam masyarakat. Masjid berada di pusat persimpangan jalan utama kota yang sekitarnya dikelilingi oleh pertokoan. Berpagar besi dan terdapat taman yang mengitari Masjid. Bangunan terbuat dari bata, mempunyai pilar yang di bagian atasnya terdapat ukiran sulur-suluran berwarna emas. Berjendela kaca besar dan di dalamnya terdapat mimbar yang memiliki tangga di sisi kanan ruangan.Atap bangunan Masjid terbuat dari seng. 542 m2 1.860 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Batas-BatasJalan Jend. Sudirman, perumahan pendudukJalan Letjen. Suprapto, pertokoanJalan Letjen. Suprapto, pertokoanJalan Jend. Sudirman, perokoanStudi Kelayakan Arkeologi Tahun 1994/1995/Pengolahanmasyarakat

27-Juni-2003Suharno, S.IP/ Drs. Laode M. Aksa.Drs. Andi Muhaimmad Said, M. Hum.

67

Makam Sentot Alibasyah

68


Deskripsi


Makam Sentot AlibasyahMakamKolonialDi dalam kompleks pemakaman umum.Jalan Sentot Alibasyah

BajakTeluk Segara Kota Bengkulu Bengkulu

Makam Sentot Alibasyah berada di pemakaman umum yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar. Makam Sentot Alibasyah dibangun secara istimewa disebabkan beliau termasuk tokoh yang disegani oleh masyarakat Bengkulu. Berdasarkan catatan sejarah Sentot Alibasyah diasingkan oleh Belanda di Bengkulu dari pulau Jawa pada tahun 1833 sampai meninggal pada tahun 1855. Makam SentotAlibasyah terletak di kompleks pemakaman umum dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, didalamnya terdapat bangunan beratap (cungkup) dan di atas makam dihias dengan pilar seperti pintu gerbang. Terdapat ruang terbuka untuk para peziarah. Untuk masuk ke cungkup harus melalui pintu gerbang utama yang memiliki anak tangga dan terdapat pipi tangga. Bangunan cungkup berbentuk seperti “Tabot.”8, 60 m x 6,70 m = 57,62 m2 25.136 m2Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Jalan SentotAlibasyah Perumahan pendudukPerumahan penduduk, Perusahaan Angkutan Bus San Jalan Lettu ZulkifliStudi Kelayakan tahun 1981 dan Laporan Pecagar

69

Pengolahan Surat Keputusan Tanggal Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Budayaan tahun 1995

27 Juni 2003Suharno, S.IP/Drs. Laode M. Aksa. Drs. Andi Muhammad Said, M. Hum.

70


NOMOR: KM. 11/PW.007/MKP/2004

TENTANG

PENETAPAN MASJID AGUNG PONDOK TINGGI, MASJID KUNO TANJUNG PAUH ILIR, MASJID KRAMAT KOTOTUO (PULAU TENGAH), MASJID KUNO LEMPUR MUDIK, MASJID KUNO LEMPUR TENGAH, RUMAH TRADISIONAL RANTAU PANJANG, SITUS BATU PRASASTI KARANGBERAHI, KLENTENG

TUO HOK TEK, SITUS CANDI TELUK I DAN CANDI TELUK II YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI BENDA CAGAR

BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992

Menimbang

Mengingat


a. bahwa Situs Masjid Agung Pondok Tinggi, Masjid Kuno Tanjung Pauh Ilir, Masjid Kramat Kototuo (Pulau Tengah), Masjid Kuno ' Lempur Mudik, Masjid Kuno Lempur Tengah, Rumah Tradisional Rantau Panjang, Situs Batu Prasasti Karangberahi, Klenteng Tuo Hok Tek, Situs Candi Teluk I, dan Candi Teluk II mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara R.l. Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3470);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.l. Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Buduya (Lembaran Negara R.l. Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3516),

71

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara R.l. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3952);



7. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan TugasTugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/0T.001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/0T.001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN MASJID AGUNG PONDOK TINGGI, MASJID KUNO TANJUNG PAUH ILIR, MASJID KRAMAT KOTOTUO (PULAU TENGAH), MASJID KUNO LEMPUR MUDIK, MASJID KUNO LEMPUR TENGAH, RUMAH TRADISIONAL RANTAU PANJANG, SITUS BATU PRASASTI KARANG BERAHI, KLENTENG TUO HOK TEK, SITUS CANDI TELUK I DAN CANDI TELUK II YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

72

PERTAMA Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagarbudaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992:

a. Masjid Agung Pondok Tinggi yang terletak di Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

b. Masjid Kuno Tanjung Pauh Ilir yang terletak di Desa Tanjung Pauh Ilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

c. Masjid Kramat Kototuo (Pulau Tengah) yang terletak di Dusun Kototuo, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

d. Masjid Kuno Lempur Mudik yang terletak di Desa Lempur Mudik, Kecamatan Gunungraya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

e. Masjid Kuno Lempur Tengah yang terletak di Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunungraya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

f. Rumah Tradisional Rantau Panjang yang terletak di Dusun Lamo, Desa Baruh. Kecamatan Tabir, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi.

g. Situs Karangberahi yang terletak di Dusun Batu Bersurat, Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

h. Klenteng Tuo Hok Tek yang terletak di Desa Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kabupaten Kota Jambi, Provinsi Jambi.

i. Situs Candi Teluk 1 yang terletak di Desa Kemiking Dalam, Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

j. Situs Candi Teluk II yang terletak di Desa Kemiking Dalam, Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

73


KETIGA Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan,dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dilarang:




KEEMPAT Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :




74




ttd.

I GEDE ARDIKA

75

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : KM. 11/PW.007/MKP.04Tanggal : 3 Maret 2004


1. Masjid Agung Pondok TinggiBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Jalan M. Kukuh : Pemukiman penduduk : Pemukiman penduduk : Jaian Depati Payung No. 2 : 784 m2 (28 m x 28 m): ± 1225 m2 : Masyarakat

2. Masjid Kuno Tanjung Pauh IlirBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Pemukiman penduduk : Tanah lapang : Persawahan : Persawahan : 361 m2 (19 m x 19 m):1600 m2 : Masyarakat

3. Masjid Kramat Kototuo (Pulau Tengah)Batas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Gang Damai Bhakti : Pemukiman penduduk : Sungai Penuh : Pemukiman penduduk : 729 m2 27 m x 27 m): ± 2650 m2 (59,5 m x 44,5 m) : Masyarakat

76

4. Masjid Kuno Lempur MudikBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Sungai Lempur : Pemukiman penduduk : Jalan Depati Telaga : Jalan Bina Jasa : 121 m2(11 m x 11 m): 211 m2 (14,30 m x 14,50) : Masyarakat

5. Masjid Kuno Lempur TengahBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Pemukiman penduduk : Jalan Masjid Kuno : Jalan Slopah : Pemukiman penduduk : 144 m2 (12 m x 12 m): 207 m2 (14,30 m x 14,50 m) : Masyarakat

6. Rumah Tradiaionai Rantau PanjangBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Lapangan ± 115 m2

Status Pemitikan Masyarakat

7. Situs KarangberahiBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Kebon kosong : Jalan setapak : Jalan Letnan Jidun : Pemukiman penduduk : ± 10m2 : ± 143 m2 : 1. M. Nasir HS,

2. Nurainun

77

8. Klenteng Tuo Hok TekBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UraraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Pemukiman penduduk : Jafan M. Husni Thamrin : Sungai Asem : Pemukiman : ± 72 m2 : ± 180 m2: Yayasan Tri Dharma

9. Candi Teluk 1Batas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Bangunan pabrik : Jalan aspal ke lokasi pabrik : Bangunan pabrik : Pabrik Kayu Lapis : 400 m2 (20 m x 20 m): 4225 m2 (fi5 m x 65 m): Lahan Hak Guna Bangunan PT. Gaya Wahana Timber

10. Candi Teluk IIBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Tanah kosong : Tanah kosong : Tembok pabrik : Tembok pabrik : 144 m2 (12 m x 12 m): 3600 m2 (fO m x 60 m): Lahan Hak Guna Bangunan PT. Gaya Wahana Timber


ttd.

I GEDE ARDIKA

78

BERITA ACARAPELEPASAN HAK ATAS TANAH SITUS KARANG BERAHI

Pada hari rabu tanggal 31 bulan Mei Tahun 2000, yang bertanda tangan di bawah in i:1. Nama : M. Nasir, HS

Pekerjaan . Kepala DesaAlamat : Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris tanah pribadi yang terletak d i :DesaKecamatanKabupatenProvinsi

Karang Berahi Pamenang Merangin Jambi

Dengan luas 143 meter persegi yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA,

2. Nama NIPJabatan

Alamat

Drs. Gatot Ghautama 131641169Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu Jalan Samarinda, Kotabaru 36137

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.Dengan ini menyatakan bahwa bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima sebidang tanah seluas 143 meter persegi. Tanah tersebut merupakan lokasi prasasti yang perlu dilindungi sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Dengan ketentuan sebagai berikut:1. PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan

atas tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA menjadi milik negara. Oleh karena itu, pelepasan hak dan pemilikan atas tanah dimaksud dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA dalam hal ini Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

2. PIHAK KEDUA menerima tanah situs dari PIHAK PERTAMA secara hibah.3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang

akan didaftarkan atas nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

4. Sejak serah terima tanah situ ini selanjutnya perlindungan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

79

IXmtkwn H aiti Acara Scrali Tcrmta I'ctcpa.tan ata* tasah Siltn Pra&axti Kataag Berak ini tfaVutU dalam rangkap 7 (tujuh) yangditanda tangmi oleh ke-tua bcUb pthak A Karanc Bctatii yang m»ing-n»«na nw*m>nrQraj Iwkualan hukum yang lama.

<> KcpaU fiuvm Pdinutungin dan Pemeliharaan SuaLa PSP lambt. Sumssl dan Ucngkulu

.TTT.um -SuKiarun Ml< t UMWIW*

K n % Barak. 31 Met 2000 PIHAK PERTAMA

\ i sW. Us

80

Masjid Agung Pondok Tinggi

£)enah keletakan/Sketsa:

Pete Situasi Masjid

/ X/ / / /

81


Deskripsi


Masjid Agung Pondok TinggiMasjid Abad 18

Jalan Depati Payung

Pondok Tinggi Sungai Penuh Kerinci Jambi101° 01’ 32” BT01° 04’ 15” LSMasjid Agung Pondok Tinggi didirikan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 1874, dipilihnya hari rabu ini menurut adat setempat merupakan hari terbaik mendirikan rumah/ bangunan, semula Masjid Agung PondokTinggi dinamakan Masjid Pondok Tinggi karena Bung Hatta (Wakil Presiden RI) berkunjung ke Sungai Penuh menyebut Masjid Agung maka sampai sekarang Masjid disebut dengan Masjid Agung Pondok Tinggi.Masjid Agung Pondok Tinggi berbentuk empat persegi berukuran 28 x 28 m. Lantai Masjid terbuat dari ubin, sedangkan dindingnya dari papan yang berukir terutama di sudut-sudut luar bangunan. Tiang yang terdapat di dalam Masjid ada 36 buah, tiang tersebut dibagi dalam 3 bagian yaitu tiang soko guru tiang yang panjangnya 15 m ada 4 buah, tiang yang panjangnya 8 m ada 8 buah dan tiang yang panjangnya 5,5 m berjumlah 24 buah. Antara tiang yang satu dengan lainya dihubungkan dengan papan penguat diukir dengan salur-salur. Pada tiang-tiang yang menyerupai pasak mempunyai hiasan berbentuk kepala gajah, pada dinding mihrab terdapat hiasan bunga dari porselin buatan belanda. Mihrab tesebut merupakan atap tumpang bersusun tiga tingkat.28 m x 28 m ± 1225 m2 Masyarakat

82

Batas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/


Jl. Depati Payung No. 2 Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Jl. M. KukuhBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, Sumatera Selatan Pengelolaan dan Bengkulu - Balai Arkeologi Palembang

24 September 2003 RinawanDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum

83

Masjid Kuno Tanjung Pauh Ilir

84

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi


Masjid Kuno Tanjung Pauh IlirMasjidAbad 19 Keletakan

Tanjung Pauh IlirKeliling Danau Kabupaten/Kota : Kerinci Jambi02°06’9.01” LS 101°26’0.35” BT Masjid Kuno Tanjung Pauh Ilir diperkirakan dibangun pada tahun 1920 pada masa kolonial Belanda. Semula atap Masjid ini terbuat dari ijuk kemudian pada tahun 1930 diganti dengan menggunakan seng, penggantian juga dilakukan pada dinding bagian bawah dan lantai sedang mihrabnya masih asli. Bangunan Masjid ini telah mengalami renovasi sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1942 s.d. 1945, 1960 dan 1995 yang kesemuanya dilaksanakan atas dana swadaya masyarakat.Masjid Tanjung Pauh Ilir berdenah bujur sangkar dengan ukuran bangunan 19 m x 19 m, lantai bangunan dari ubin keramik bermotif bunga, Masjid ini dikelilingi dinding tembok setinggi 2,5 m. Pintu masuk ke ruang Masjid ada dua buah di sisi timur, dengan dua buah daun pintu berukuran 1,25 x 0,86 m. Bagian atas pintu berbentuk lengkung setengah lingkaran, Masjid ini mempunyai 27 tiang sebagai penyangga bangunan, tiang sokoguru tingginya 13,20 m dengan garis tengah 50 cm, tiang berdiri diatas umpak berbentuk segi delapan, dihiasi tempelan keramik bermotif bunga dan geometris. Mihrab Masjid berdinding dengan pintu masuk tanpa daun pintu, disebelah mihrab terdapat mimbar dengan 3 buah anak tangga menuju ketempat duduk khotib 361 m2 (19 m x 19 m)1600 mz Masyarakat

85

Batas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Persawahan Persawahan Tanah lapangan PemukimanBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi

24 September 2003 RinawanDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

86

Masjid Kramat Koto Tua Pulau Tengah


uv ' Sawah

vV „

ICy JI. Lintas Potau Tengah - faf$un§~PsutT''~'~~''

r ' T f " f f . ' t

- r

■L.-t

f

! Sawah

: ■ ✓ V

‘Simgai Pcewb

87

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/Kampung Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Letak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Masjid Kramat Koto Tua Pulau TengahMasjid1895

Koto TuoPulau TengahDanau KerinciKerinci Provinsi Jambi102° 27’ 42.16” BT 02° 59’ 51.89” LSDari sumber informasi Belanda tahun 1895 disebutkan bahwa Masjid ini merupakan salah satu Masjid yang tertua, gaya arsitektur bangunan yang unik dan termegah yang ada di daerah Kerinci. Dahulu lantai Masjid terbuat dari papan kayu, atap dari ijuk kini pada tahun 1926 lantai papan kayu diganti menjadi lantai semen, dan atap ijuk diganti dengan seng, dinding tetap dari papan kayu.Tahun 1927-1928 tiang soko guru diberi lapisan dari semen setinggi 4,50 m, pada tiang yang dilapisi semen dihiasi dengan keramik, disebelah atas tiang terdapat semacam balkon persegi 8 terbuat dari kayu yang mengelilingi tiang. Bangunan Masjid berdenah bujur sangkar 27 m x 27 m tinggi 14,12. Di dalam bangunan ini dari mihrab, mimbar ruang adzan, tangga menuju menara, 2 buah bedug dan 25 tiang, jumlah 25 merupakan perlambang dari jumlah nabi dalam agama islam. Tiang sokoguru bagian bawah disemen dan diberi lempengan keramik berhias flora dan geometris. Sokoguru diapit 4 tiang utama terbuat dari kayu yang menyangga atap. Balkon ini dahulu digunakan sebagai tempat azan dan sekarang tidak di fungsikan lagi. Lantai baru dari semen yang dibuat lebih rendah dari aslinya, pada sisi luar pondasi ditempeli keramik berwarna putih polos dan motif tumbuhan yang dipasang berselang seling, tangga mihrab berbentuk segi lima yang agak menjorok ke depan. Atap terbuat dari seng berbentuk kubah dengan mustaka berbentuk runcing.

88

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan

729 m2 (27 m x 27 m)2650 m2 (59,5 m x 44,5 m)Masyarakat

Pemukiman Penduduk Sungai Penuh Pemukiman PeMduduk Gang Damai BaktiBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu

24 September 2003

89

I

Masjid Kuno Lempur Mudik

90

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/Kampung Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Letak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan Pencatat

Masjid Kuno Lempur MudikMasjidAbad 19 Keletakan Jalan Bina Jasa

LempurmudikGunungrayaKerinci Provinsi Jambi101.32’ 34.05” BT, 01.15'22° LSMasjid Kuno Lempur Mudik diperkirakan dibangun padaabad 19 di masa kolonial Belanda, semula atap Masjidmenggunakan bahan ijuk kemudian diganti dengan bahanseng, begitu juga pada bagian lantai kayu diganti denganmenggunakan plester semen, atap Masjid berupa ataptumpang bersusun dua, pada bagian puncak atap terdapatmustaka yang berbentuk bulan sabit dan bintang. Padatahun 1931 Masjid ini sudah tidak difungsikan lagi.Bangunan Masjid berdenah bujur sangkar dengan ukuran 11 m x 11 m, tiang Masjid berjumlah 16 buah, dengan bentuk keseluruhan tiang adalah persegi delapan, hiasan pada tiang berupa ukiran motif tali dan sulur-suluran. Masjid ini mempergunakan pasak kayu untuk memperkuat ikatan antar kayu, pada bagian dinding maupun setiap sudut dihiasi ukir-ukiran dengan motif sulur-sulur dan flora.121 m2 (11 mx 11 m)211 m2 (14,60 x 14,50)Masyarakat

Jl. Bina Jasa Jl. Depati Telaga Pemukiman penduduk Sungai LempurBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu

24 September 2003 Rinawan

91

1

Masjid Kuno Lempur Tengah

92


Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatan

Masjid Kuno Lempur TengahMasjidAbad 19 Keletakan

Lempur Tengah Gunung Raya Kerinci Jambi101° 32’ 42.16” BT dan 02° 14’ 51.89" LS Masjid Kuno Lempur Tengah diperkirakan dibangun abad 19 sama seperti pada umumnya Masjid-Masjid kuno di daerah Kerinci. Dahulu bangunan Masjid berupa bangunan panggung, tetapi sekarang pada bagian kolongnya sudah ditutup dinding bata. Pada ruang utama Masjid terdapat 12 buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga atap, secara keseluruhan tiang ini berbentuk segi delapan, dan berhias sulur-sulur. Dinding Masjid terbuat dari bahan kayu, pada dinding terdapat bolusteryang berjajar berfungsi sebagai ventilasi. Sejak tahun 1940 Masjid ini sudah tidak lagi difungsikan.Bangunan Masjid berdenah bujur sangkar dengan ukuran 12 m x 12 m. Pintu masuk berada di sebelah timur dan dilengkapi dengan tangga dan pipi tangga dikedua sisinya di atas pintu diberi hiasan berupa dua wajah yang distilir bentuk suluran. Diruang utama terdapat tiang berbentuk segi delapan,di dalam Masjid terdapat mihrab, mimbar dan magsuro yang sudah fragmentaris pada dinding Masjid dihiasi dengan ukiran-ukiran. Atap Masjid berupa atap tumpang yang berjumlah 2 susun pada bagian puncaknya terdapat mustaka yang berbentuk gada dengan lapik yang berbentuk bulat pipih.144 m2 (12 m x 12 m)207 m2 (14,30 m x 14,50 m)Masyarakat

Pemukiman penduduk Jalan Slopah Jalan Masjid Kuno

93

BaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Pemukiman pendudukBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu


94

95

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBarat

Situs KarangberahiPrasasti Abad 7 masehi

Batu Bersurat Karang BerahiPamenang Kabupaten/Kota Merangin Jambi102° 28’ 32.03” BT dan 02° 14' 19” LS Batu Prasasti Situs Karang Berahi ditemukan pada tahun 1904 oleh L. Berkhaut yang berkebangsaan Belanda, pada majalah Oudhidkundige Verslaf (OV) 1914, menurut Krom isi karakteristik huruf yang digunakan dalam prasasti mirip dengan prasasti Kota Kapur. Batu Prasasti Karang Berahi dilaporkan diangkat ke Bongko pada tahun 1940 dan dipasang dihalaman rumah Controleur Belanda, sesudah Jepang menyerah batu tersebut dikembalikan lagi ke dusun Karang Berahi.Dusun Karang Berahi telah lama dikenal sebagai lokasi penemuan prasasti dari awal kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini dibuat dari batu hitam yang keras sejenis granit dan memiliki tinggi 130 cm, lebar 80 cm serta tebal 48 cm, pada kedua sisinya terdapat lubang yang kemungkinan dipakai sebagai pegangan saat obyek didirikan tulisan yang dipahatkan pada permukaan batu tampak aus dan mulai pudar sulit dibaca, beberapa retakan memanjang dan lubanglubang cukup dalam tampak jelas pada permukaan prasasti, kemudian pada tahun 1994 dibuatkan bangunan cungkup.± 10 m2 ± 143 m2 Negara

Pemukiman penduduk Jl. Letnan Jidun Jl. Setapak Kebon

96

Riwayat Penelitian/

Surat Keputusan Tgl. Pendataan Pencatat

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, Sumatera selatan dan Pengelolaan Bengkulu.

24 September 2003 Rinawan

97

Rumah Tradisional Rantau Panjang

98


Deskripsi

Rumah Tradisional Rantau PanjangRumahAbad 19 Keletakan

LamoBaruhTabirSarolangunJambi102° 18’ 17” BT dan 01° 51'07” LS Pemukiman Rantau Panjang berasal dari dusun yang bernama Koto Rayo yang berjarak ± 20 km dengan dusun Rantau Panjang. Koto Rayo pd waktu itu dipimpin oleh Poyang Depati yang dibantu oleh putrinya yang bernama Putri Pinang masak, untuk menghindari peperangan dengan Raja Tun Talanai yang ingin memperistri Putri Pinang Masak. Maka mereka melenyapkan dusun mereka tetapi penduduk sebelumnya diperintahkan untuk pindah berpencar-pencar, jumlah KK yang dipindahkan ada 60 KK, terbagi dalam Marga Batin Lima.1. Poyang Depati membawa 19 kepala keluarga2. Rio Seling membawa 14 kepala keluarga3. Rio Pembarap membawa 13 kepala keluarga4. Rio Pulau Ara membawa 9 kepala keluarga5. Rio Pemuncak membawa 5 kepala keluargaRumah adat ini merupakan tempat diselenggarakan musyawarah, mufakat dan upacara adat, acara kesenian dll. Bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan yaitu ruangan Plamban, Goho, Masinding merupakan ruang menerima tamu. Tiang pintu penyangga berjumlah 24 buah terdiri dari 12 buah tiang soko guru, dinding bangunan terbuat dari kayu papan yang disusun secara horisontal kecuali dinding bagian depan susunan papannya horisontal. Pada bagian jendela berjumlah 4 buah jendela berukuran 2,70 x 1,50 m setiap kusen jendela memiliki satu daun jendela. Atap bangunan berbentuk pelana, rangka atap terbuat dari kayu yang dipasang dengan kontruksi sambungan pasak serta ikatan tali ijuk. Atap bangunan menggunakan seng gelombang.

99

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

+115 m2

Masyarakat

LapanganPemukimanPemukunanPemukimanBP3 Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu - Studi Kelayakan Tahun 1998/1999


100

Candi Teluk I

101

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi


Surat Keputusan

Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Candi Teluk iCandiSekitar abad 7 masehi Keletakan Jl. Aspal ke lokasi pabrik

Kemiking Dalam Kecamatan MoroseboMuaro JambiJambi102° 22’ 45” BT dan 01° 24’ 33” LS Candi Teluk ditemukan secara kebetulan ketika dalam tahun 1980 sebuah buldoser yang sedang meratakan tanah untuk persiapan pembangunan pabrik menabrak sisa bangunan kuno, segera setelah itu tim dari Ditlinbinjarah dan Puslit Arkenas Jakarta mengadakan survei sekaligus melakukan ekavasi untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditabrak itu adalah bagian dari bangunan kuno (Candi Teluk) dan daerah itu adalah Situs Purbakala.Candi terletak dipermukaan sungai Batanghari dan sungai Kemiking. Ada 4 buah gundukan bata yang dikenali sebagai candi induk berdenah 4 persegi dengan ukuran 20 m x 20 m menghadap ke timur laut, candi perwara berdenah segi empat ukuran 11 m x 20 m letaknya sebelah timur laut candi induk. Gapura berdenah segi delapan ukuran 11 m x 5 m terletak di sebelah timur laut candi induk. Pagar keliling berdenah bujur sangkar dan berukuran 50 m x 50 m.400 m2 (20 m x 20 m)65 m x 65 m = 4225 m2Lahan Hak Guna Bangunan PT. Gaya Wahana Timber

Pabrik Kayu lapis Bangunan Pabrik Jl. Aspal ke lokasi pabrik Bangunan PabrikBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, Puslit Arkeologi Nasional Pengelolaan- SK. Bupati Dati II Batanghari No. 432/0116/SOS, Tgl - 7-01 -1999- SK. Kawasan Cagar Budaya No. 31/C.1/JB/99 24 September 2003RinawanDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

102

Candi Teluk II


Deskripsi


Surat Keputusan

Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Candi Teluk IICandiSekitar abad 7 masehi Keletakan

Kemiking dalam Morosebo Muaro Jambi Jambi102° 22’ 45” BT dan 01° 24' 33" LS Candi Teluk ditemukan secara kebetulan ketika dalam tahun 1980 sebuah buldoser yang sedang meratakan tanah untuk persiapan pembangunan pabrik tiba-tiba menabrak sisa bangunan kuno, segera setelah itu tim dari Ditlinbinjarah dan Puslit Arkenas Jakarta mengadakan survei sekaligus melakukan ekavasi untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditabrak itu adalah bagian dari bangunan kuno (Candi Teluk) ternyata daerah itu adalah Situs Purbakala.Lokasi Candi Teluk II disebelah selatan Candi Teluk I sekitar 350 m. Bangunan candi berdenah bujur sangkar dengan ukuran 12 m x 12 m, lahan candi dengan komplek mess karyawan pabrik dan limbah dapur rumah tangga dari mess karyawan, lokasi candi berada dilahan terbuka saat ini digunakan sebagai lokasi pembakaran kayu potongan limbah pabrik.144 m2 (12 m x 12 m)± 3600 m2Lahan Hak Guna Bangunan PT. Gaya Wahana Timber

Tembok Pabrik Tembok Pabrik Tanah kosong Tanah kosongBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi, Pus l i t Arkenas Pengelolaan- SK, Bupati Dati II Batanghari No. 432/0116ISOS Tgl. 7 - 01-1999- SK. Kawasan Cagar Budaya No. 311 C. 11JB/99 24 September 2003RinawanDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

104

Kelenteng Tuo Hok Tek

105


Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan Pencatat

Kelenteng Tuo Hok TekKlentengAbab 18 Keletakan Jl. Husni Thamrin Rt 14, Rw 5 Beringin Pasar Jambi Kota jambi Jambi103° 37’ 67” BT dan 01° 37’ 46” LS Menurut keterangan pengurus yayasan Tri Darma Kelenteng Tuo Hok Tek ini sudah berumur kurang lebih 200 - 300 tahun, salah satu bukti yang masih bisa dilihat berupa sebuah papan bertulis yang menyebutkan pertanggalan 154 tahun yang lalu, kalimat pada sebelah kiri papan menjelaskan tentang seorang yang telah memberikan sumbangan saat berkunjung ke kelenteng. Sedangkan tulisan sebelah kanan papan mencantumkan tahun kunjungannya yaitu 2489 imlek (1838 M).Bangunan Kelenteng Tuo Hok Tek menghadap timur laut hal ini diketahui dari letak altar dalam tata ruang bangunan kelenteng cina selalu menghadap ke arah gerbang masuk halaman kompleks. Atap bangunan melengkung membentuk simbol naga bermahkota bertanduk dan bertaring, atap pada setiap sudut mempunyai ornamen yang terbuat dari batu cor.±72 m2 ± 180 m2Yayasan Tri Dharma

Pemukiman penduduk Sungai Asem Jalan M. Husni Thamrin Pemukiman pendudukBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi

: 24 September 2003 : Rinawan

106


NOMOR : KM.12 /PW.007/MKP/04

TENTANG

PENETAPAN SITUS TAMAN PURBAKALA PUGUNGRAHARJO, SITUS MEGALITIK KEBON TEBU/BATU BERAK, SITUS MEGALITIK BATU JAGUR,

SITUS MEGALITIK BATU BEDIL SITUS PRASASTI BATU BEDIL, SITUS MEGALITIK BATU GAJAH, DAN SITUS PRASASTI PALAS PASEMAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992


Menimbang a. bahwa Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak, Situs Megalitik Batu Jabur, Situs Megalitik Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Megalitik Batu Gajah, dan Situs Prasasti Palas Pasemah mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan- bangunan tersebut di luar beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Benda Cagar Budaya;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);

2. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);

107

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS TAMAN PURBAKALA PUGUNGRAHARJO, SITUS MEGALITIK KEBON TEBU/ BATU BERAK, SITUS MEGALITIK BATU JAGUR, SITUS MEGALITIK BATU BEDIL, SITUS PRASASTI BATU BEDIL SITUS MEGALITIK BATU GAJAH, DAN SITUS PRASASTI PALAS PASEMAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

108

PERTAMA Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 :

a. Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, terletak di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupatan Lampung Timur, Provinsi Lampung.

b. Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak, terletak di Desa Purajaya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

c. Situs Megalitik Batu Jagur, terfetak di Desa Purawiwitan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

d. Situs Megalitik Batu Bedil, terletak di Desa Batu Bedil Hilir, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

e. Situs Prasasti Batu Bedil, terletek di Desa Batu Bedil Hilir, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

f. Situs Megalitik Batu Gajah, terletak di Desa Batu Bedil, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

g. Situs Prasasti Palas Pasemah, terletak di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.


KETIGA Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan,dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, sejak Keputusan ini dilarang :

a. untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan Benda Cagar Budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

109

b. memantaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batasbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KEEMPAT Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :



c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.




ttd.

I GEDE ARDIKA

110

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.12/PW.007/MKP/2004TANGGAL : 3 Maret 2004


1. Situs Taman Purbakala PugungraharjoBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Desa Gunung Pasir Jaya : Desa Gunung Sugih Besar : Desa Sekampung : Desa Bojong

: 30 ha.Status Pemilikan : Pemerintah Daerah

2. Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu BerakBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

Jalan Desa Pemukiman Kebon Kopi Kebon Kopi

3 ha.Status Pemilikan : Pemerintah Daerah

3. Situs Megalitik Batu JagurBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

Kebon Kopi Jalan Ware Jaya Kebon Kopi Sawah

1500 m2

4.

Status Pemilikan : Pemerintah Daerah

Situs Megalitik Batu BedilBatas-batas :• Barat : Kebon Kopi• Selaian : Kebon Kopi• Timur : Kebon Kopi• Utara : Kebon Kopi

111

Luas bangunan : - Luas tanah : 1,5 ha.Status Pemilikan : Pemerintah Daerah

5. Situs Prasasti Batu Bedil Batas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Kebon Kopi : Kebon Kopi : Keton Kopi : Kebon Kopi


6. Situs Megalitik Batu GajahBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Kebon Kopi : Jalan Desa : Kebon Kopi : Sawah: Panjang : 230 cm; Lebar: 83 cm


7. Situs Prasasti Palas PasemahBatas-batas .• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Bandan Hurip : Desa Palas Aji : Mendala Sari : Desa Palas Jaya: Tinggi = 64 cm; Lebar = 75 cm; Tebal = 20 cm : 635 m: Pemerintah Daerah


ttd.

I GEDE ARDIKA

112

Situs Taman Purbakala Pugungraharjo

113

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupatenProvinsiAstronomiKetinggianLatar Sejarah

Deskripsi

Situs Taman Purbakala PugungraharjoMegalitikMasa prasejarah Keletakan

Pugungraharjo Lampung Timur Lampung

50 m dpiTinggalan purbakala yang ditemukan di situs, berupa gundukan tanah (benteng), punden berundak, menhir, batu berlubang, kapak persegi, arca batu, pecahan keramik dan lainnya diperkirakan berasal dari masa prasejarah dan masa berkembangnya kebudayaan Hindu Budha.Dua buah gundukan tanah menyerupai benteng terletak di barat situs panjang 300 m sedangkan benteng yang di timur situs panjangnya 1200 m tinggi gundukan tanah 2-3 m yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari gangguan binatang buas maupun serangan suku lain. Empat buah punden berundak letaknya di sebelah barat situs sedangkan satu buah punden berundak letaknya di sebelah timur merupakan punden berundak terbesar yang dikelilingi parit kecil. Ukuran dasar punden 25x25 m, undak kedua 15x15 m, dan undak ketiga 6x6 m.Batu Mayat/Batu Kandang, sekelompok batu besar yang disusun berbentuk empat persegi panjang, arah hadap timur barat. Di bagian tengahnya terdapat “batu mayat” bentuknya bulat panjang dan pada ujungnya dipahatkan phallus (lambang alat kelamin laki-laki) sehingga menyerupai bentuk mayat berukuran panjang 205 cm dan berdiameter 40 cm. Batu berlubang/berlakuk, batu andesit warna hitam keabu-abuan yang dipermukaannya terdapat 4 buah lubang sangat licin. Lumpang batu, berjumlah 2 buah ditemukan di situs ini. Sebuah lumpang batu ditemukan di sawah sebelah timur dan lainnya tidak jauh dari batu mayat.

114

Luas BangunanLuas LahanStatus Pemilikan/PenguasaanBatas-batasUtaraSelatanTimurBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


Batu bergores, batu yang di permukaannya terdapat beberapa goresan, diperkirakan dipakai untuk mengasah mata tombak atau kapak batu. Arca Bodhisatwa, ciri-ciri arca Bodhisatwa, kepala memakai semacam pita yang diukir dan ditempelkan di bagian atas keningnya, rambut di bagian bawah dan samping terurai, kedua tangan memakai gelang, tali upawita menjulur dan bahu kiri sampai kaki (posisi bersila). Dari sikap tangan dan cara duduknya, arca ini menunjukkan sifat-sifat Budhistis. Temuan lain, berupa potongan kapak lonjong, potongan alat batu, arca-arca, pecahan batu berlubang, batu pipisan, pecahan keramik.

30 hektarPemerintah daerah

Desa BojongDesa Gunung Sugih Besar Desa Sekampung Desa Gunung Pasir JayaTahun 1977/1978 sampai dengan 1983/1984 pemugaran oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Lampung.

26 Juni 2003 Evi Arifuddin Andi M. Said, M.Hum.

115

116

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupatenProvinsiAstronomiKetinggianLatar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan .

Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu BerakMegalitikMasa prasejarah

Purajaya Lampung Barat Lampung

850 m dpiPeninggalan yang ditemukan di situs ini berasal dan masa prasejarahTinggalan di situs ini berupa dolmen berjumlah 30 buah terbuat dari batu monolit dalam posisi berjejer arah utara-selatan merupakan suatu formasi berbentuk orientasi tersendiri sepanjang ± 300 m. 2 dolmen terbesar berukuran 315 x 210 x 66 cm dan 310 x 225 x 50 cm. Kaki dolmen rata-rata berjumlah tiga dan empat, ada juga yang enam. Menhir berjumlah 50 buah ada yang berdiri sendiri, berkelompok, bahkan ada yang disusun berbaris membentuk satu garis lurus. Menhir ini dapat digolongkan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk ramping dan besar bulat. Sedangkan ukuran menhir besar, sedang, dan kecil. Ukuran paling kecil 76 cm dan paling besar 300 cm. Satu buah menhir tingginya 145 cm, lebarnya 55 cm terbuat dari balok batu alam merupakan sarana upacara. Umpak batu ditemukan di sebelah utara dan selatan situs dengan susunan segi empat, tiap sisinya ada yang berjumlah 3 dan 2 buah. Temuan manik-manik, pecahan keramik asing atau lokal.

3 ha.Pemerintah Daerah

117

Batas-batasUtaraSelatanTimurBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


Kebon Kopi Pemukiman Kebon Kopi Jalan DesaStudi Kelayakan Arkeologi oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Lampung, tahun 1981/1982. Pemugaran dilakukan 5 tahap mulai tahun 1984/1985 - 1988/1989. Tahap I kegiatan dititikberatkan pada pembebasan tanah seluas 47.700 m2 dan pemagaran dengan kawat duri serta pembersihan. Tahap selanjutnya dilakukan pemugaran dolmen dan menhir serta pembuatan 3 buah bangunan tempat istirahat dan pembuatan jalan setapak berukuran panjang 240 m dengan lebar 1,5 m.


118

Situs Megalitik Batu Jagur

119

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Ketinggian Latar SejarahDeskripsi

Luas BangunanWas LahanStatus Pemilikan/PenguasaanBatas-batasUtaraTimurSelatanBarat

Situs Megalitik Batu JagurMegalitikMasa prasejarah

Purawiwitan Lampung Barat Lampung

760 m dpiTinggalan di situs ini berasal dari masa prasejarah Tiga buah menhir batu vulkanis yang berwarna abu- abu. Menhir 1 berukuran panjang 4,3 m dan garis tengah penampang 0,93 m dan 1,02 m, menhir 2 terletak 9 m arah timur laut dari menhir 1. Menhir 3 berukuran panjang 1,1 m dan garis tengah penampang 0,4 m terletak 5 m sebelah barat menhir 1. Satu buah dolmen batu padas berukuran panjang 2,01 m; tebal0. 2 m terletak sekitar 3,5 m arah timur taut menhir1. Pada lubang galian dolmen terdapat 3 buah batu tegak sebagai kaki dengan penampang berbentuk persegi berukuran panjang 0,6 m. Terdapat juga 16 buah batu kecil yang tersusun 4 baris memanjang arah barat daya timur laut. 2 baris batu memanjang utara-selatan di sebelah menhir 1.

1500 m2Pemerintah Daerah

Sawah Kebon Kopi Jl. Muara Jaya Kebon Kopi

120


Riwayat Penelitian/Pengelolaan

Studi Kelayakan Arkeologi oleh Bagian Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Lampung, tahun 1995/1996

27 Juni 2003 Evi Arifuddin Andi M. Said, M. Hum

121

Situs Megalitik Batu Bedil

122

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupatenProvinsiAstronomiKetinggianLatar SejarahDeskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus Pemilikan/PenguasaanBatas-batasUtaraSelatanTimurBarat

Situs Megalitik Batu BedilMegalitikMasa prasejarah Keletakan

Batu BedilTanggamusLampung

320 m dpiPeninggalan di situs ini berasal dari masa prasejarah Peninggalan di situs ini berupa menhir (batu tegak) berjumlah 35 buah dengan posisi berkelompok, berjajar, dan berdiri sendiri. Satu buah menhir berukuran panjang : 290 cm, lebar : 70 cm; tebal : 50 cm disebut Batu Bedil. Menhir ini digunakan untuk pemujaan dan terbuat dari batu alam yang berbentuk seperti bedil atau senapan. Dolmen dan batu altar, dolmen ditopang batu-batu kecil sebagai penyangga berjumlah 2 buah dan batu altar berjumlah 7 buah. Kedua jenis tinggalan diperkirakan berfungsi sebagai tempat pemujaan dan tempat sesajian. Lumpang batu terletak di sebelah barat diperkirakan sebagai tempat menumbuk ramuan atau keperluan sehari-hari. Batu- batu kecil terdapat di situs dengan susunan persegi berjumlah 13 buah diperkirakan berfungsi sebagai umpak tiang bangunan.Panjang : 120 cm; Lebar: 45 cm 1,5 Hektar Pemerintah Daerah

Kebon Kopi Kebon Kopi Kebon Kopi Kebon Kopi

123


Riwayat Penelitian/Pengelolaan

Pemugaran oleh Proyek Pelestarian / Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Lampung tahun 1993/1994.


124

125

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Ketinggian Latar Sejarah

Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus Pemilikan/PenguasaanBatas-batasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


Situs Prasasti Batu BedilPrasastiMasa Klasik Keletakan

Batu BedilTanggamusLampung

320 m dpiPeninggalan berupa prasasti berisi doa Budhisme berasal dari masa klasik abad IX - X Masehi.Prasasti ini bertuliskan huruf Jawa Kuno, berbahasa Sansekerta, terdiri dari 10 baris berisi doa atau mantera dari Budhisme. Di bagian bawah tulisan terdapat lukisan bunga teratai.Tinggi: 175 cm; lebar: 60 cm; tebal: 45 cm.

Pemerintah Daerah


Pemugaran oleh Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Pubakala Lampung tahun 1993/1994.

28 Juni 2003 Evi Arifuddin Andi M. Said, M.Hum

126

Situs Megalitik Batu Gajah

127


Deskripsi




: Batu Bedil: Tanggamus: Lampung

: 320 m dpi: Peninggalan berupa prasasti berisi doa Budhisme berasal

dari masa klasik abad IX - X Masehi.: Prasasti ini bertuliskan huruf Jawa Kuno, berbahasa

Sansekerta, terdiri dari 10 baris berisi doa atau mantera dari Budhisme. Di bagian bawah tulisan terdapat lukisan bunga teratai.

: Tinggi: 175 cm; lebar: 60 cm; tebal: 45 cm.

: Pemerintah Daerah


Pemugaran oleh Proyek Pelestarian/ Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Pubakala Lampung tahun 1993/1994.


128

129


Deskripsi




: Batu Bedil: Tanggamus: Lampung

: 320 m dpi: Peninggalan berupa prasasti berisi doa Budhisme berasal

dari masa klasik abad IX - X Masehi.: Prasasti ini bertuliskan huruf Jawa Kuno, berbahasa

Sansekerta, terdiri dari 10 baris berisi doa atau mantera dari Budhisme. Di bagian bawah tulisan terdapat lukisan bunga teratai.

: Tinggi: 175 cm; lebar: 60 cm; tebal: 45 cm.

: Pemerintah Daerah


Pemugaran oleh Proyek Pelestarian/ Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Pubakala Lampung tahun 1993/1994.


128

Luas BangunanLuas LahanStatus Pemilikan/PenguasaanBatas-batasUtaraSelatanTimurBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


10)kna yang wuatna jahat maka lanit urang maka sakit maka gila mantraganda wisaprayoga upuh tua ta (mwal sa) 11) ramwat kasihan Luasikarana ityewamadi janan muwah ya siddha pulang ka ya muah yang dosana wu (a)

12) tna jahat inan. Ini grang kadaci ya bhakti tatwa arjjwa di yaku dnan di yang nigalarkku sanyasa datua santi muah

13) wuattana dnan gotra santanana smarddha sluastha niroga niru padrawa subhiksa muah yang wanuana parawis

T inggi: 64 cm; Lebar: 75 cm; Tebal: 20 cm635 mPemerintah Daerah

Desa Palas Jaya Desa Palas Aji Mendala Sari Bandan HuripTahun 1968 prasasti diteliti oleh Drs. Buchari dan Drs. Suwadji Safei, Jakarta. Tahun 1973 tim Lembaga Purbakala dan University of Pensylvania berkunjung ke situs ini. Pemugaran oleh Proyek Pelestarian/ Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Lampung, 1990/1991.


131



TENTANG

PENETAPAN ISTANA SIAK, BALAI KERAPATAN TINGGI, MAKAM SULTAN KASIM II, MASJID RAYA SYAHABUDDIN, KOMPLEKS MAKAM KOTO TINGGI, MAKAM SULTAN ABDUL JALIL RAHMADSYAH, TANGSI

BELANDA, GEDUNG CONTROLLEUR, BANGUNAN LANDRAAD, MASJID JAMI’ AIR TIRIS, RUMAH ADAT BENDANG KENAGARIAN 50 KOTO, MASJID RAYA PEKANBARU YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI RIAU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU

KAWASAN YANG DILINDUNG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1992


Menimbang a. bahwa Istana Siak, Balai Kerapatan Tinggi, Makam Sultan Kasim II, Masjid Raya Syahabuddin, Kompleks Makam Koto Tinggi, Makam Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah, Tangsi Belanda, Gedung Controlleur, Bangunan Landraad, Masjid Jami’ Air Tiris, Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 Koto, Masjid Raya Pekanbaru mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal bersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan- bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1851 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

2. Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

132

3. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1892 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);

4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 100 Tahun 1993 tentang izin Penelitian Bagi Orang Asing;

6. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisesi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;


8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/OT001/MKP/2004;

133

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN ISTANA SIAK, BALAI KERAPATAN TINGGI, MAKAM SULTAN KASIM II, MASJID RAYA SYAHABUDDIN, KOMPLEKS MAKAM KOTO TINGGI, MAKAM SULTAN ABDUL JALIL RAHMADSYAH, TANGSI BELANDA, GEDUNG CONTROLLEUR, BANGUNAN LANDRAAD, MASJID JAMI’ AIR TIRIS, RUMAH ADAT BENDANG KENAGARIAN 50 KOTO, MASJID RAYA PEKANBARU YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI RIAU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992:

a. Istana Siak, letak di Jalan Sultan Syarif Kasim, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

b. Balai Kerapatan Tinggi, terletak di Jalan Sultan Ismail, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

c. Makam Sultan Kasim II, terletak di Jalan Sultan Ismail, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupataen Siak, Provinsi Riau.

d. Masjid Raya Syahabuddin, terletak di Jalan Sultan Ismail, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

e. Kompleks Makam Koto Tinggi, terletak di Jalan Koto Tinggi, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

f. Makam Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah, terletak di Jalan Desa Langkai, Desa Langkai Buantan, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

134

g. Tangsi Belanda, terletak di Jalan Satria Desa Benteng Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

h. Gedung Controlleur, terletak di Jalan Satria, Desa Benteng Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

i. Bangunan Landraad, terletak di Jalan Satria, Desa Benteng Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

j. Masjid Jami’ Air Tiris, terletak di desa Tanjung Beruiak, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

k. Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 Koto, terletak di Desa Rana, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau:

l. Masjid Raya Pekanbaru, terletak di Desa Bandar, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau.


KETIGA Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan,dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dilarang :




135

KEEMPAT

KELIMA

Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :




Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



ttd.

I GEDEARDIKA

136

LampiranLampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata



1. Istana SiakBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• Utara Luas tanah Status Pemilikan

: Pemukiman : Pemukiman : Jalan Raya: Pemukiman Luas bangunan : : ±28.030 m2 : Pemerintah Daerah

2. Balai Kerapatan TinggiBatas-batas :• Barat• Seiatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Pemukiman, perkantoran : Sungai Siak : Pemukiman : Jalan Raya : 30,80 x 30,20 meter


3. Makam Sultan Kasim 11Batas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Pemukiman : Sungai Siak : Pemukiman : Jalan Raya : 10,2 x 6,25 meter

Status Pemilikan : Pemerintah Daerah, Masyarakat

137

4. Masjid Raya SyahabuddinBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Pemukiman : Sungai Siak : Pemukiman : Jalan Raya : 21,6 X 18,5 meter


5. Kompleks Makam Koto TinggiBatas-batas:• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Pemukiman : Pemukiman : Pemukiman : Jalan kampung : ± 1.358 m


6. Makam Sultan Abdul Ja lil Rahmad SyahBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

: Bekas Benteng : Hutan : Pemukiman : Hutan : 11 m X 8 m : 36 m X 27 m: Pemerintah Daerah, Masyarakat

7. Tangsi BelandaBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Jalan : Jalan: Kantor Koramil : Sungai Siak


138

8. Gedung ControlleurBatas-batas :• Barat• Selatan •Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Pemukiman : Pemukiman : Pemukiman : Sungai Siak : 17,5 X 9,6 meter

Status Pemilikan :: Pemerintah Daerah

9. Bangunan LandraadBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Pemukiman : Pemukiman : Pemukiman : Sungai Siak : 20 X 20 meter


10. Masjid Jami’ Air TirisBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

: Pasar Usang : Pemukiman : Pemukiman : Sungai Kampar

18X1 8 meter : 36 X 36 meter

Status Pemilikan : Pemerintah Daerah Kampar, masyarakat

11. Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 KotoBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

Rumah Penduduk Rumah Penduduk Rumah Penduduk Rumah Penduduk

Status Pemilikan Masyarakat

139

12. Masjid Raya PekanbaruBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

PemukimanMadrasahPemukimanPemukiman

Status Pemilikan Pemerintah Daerah, Masyarakat


ttd.

I GEDE ARDIKA

140

Tampak depan Istana Siak (Dok. Purbakala, 2003)

K olamLarf nga,n Istana Selasar -T Panjang

LimasIstana \ Hasyir Perpaduan?.

v j t C

.*s

T..

Skets Rekontruksi Kompleks Istana Siak ___________ (Dok. LPPM, ITB)___________

141

NamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupaten/KotaProvinsiAstronomiLatar Sejarah

Deskripsi


Istana Siak Sri IndrapuraBangunan Kesultanan 1889 Keletakan Sultan Syarif Kasim Kampung DalamKampung Dalam, Kecamatan SiakSiak Sri IndrapuraRiauN 00° 47' 40.0” & E 102° 02’ 54.7”Kompleks Istana Siak dibangun pada masa Sultan Syarif Qasim I dan diteruskan pada masa Sultan Syarif Hasyim tahun 1889. Istana Asserayah Hasyimiyah biasa disebut Istana Siak merupakan bangunan utama yang digunakan untuk kegiatan harian sultan. Istana Perpaduan atau Istana Latifah digunakan sebagai tempat istirahat sultan, Istana Limas untuk tempat tinggal dan belajar para putri sultan, sementara Istana Panjang untuk tempat tinggal para mertua sultan. Kompleks Istana Siak terdiri dari dari bangunan Istana Asserayah Hasyimiyah, Istana Perpaduan, Istana Limas, Istana Panjang, dilengkapi kolam dan taman. Arsitektur Istana Siak merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa, India, dan Timur Tengah. Arsiteknya konon berasal dari Perancis. Istana Siak berbentuk kotak bersusun, simetris bilateral, dengan tiang-tiang pada sudut bangunan yang menjulang menyerupai menara. Atapnya berbentuk kubah dari tembaga dengan rangka baja, saat ini atap kubah sudah dibongkar digantikan perisai dari seng. Dinding Istana terbuat dari bata dengan ketebalan bervariasi antara 40 - 60 cm, fasadnya berupa balok lengkung pada kusen, dan arcade pintu masuk utama.

± 28.030 mPemda Kabupaten Siak Sri Indrapura

142

Batas-batasBatas Utara Batas Timur Batas Selatan Batas Barat Riwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Pemukiman Jalan Raya Pemukiman Pemukiman

143

Balai Kerapatan Tinggi

Tampak Depan menghadap ke selatan atau ke sungai Siak (Dok. Purbakala, 2003)

U

Skets Keletakan Balai Kerapatan Kuto Tinggi

144

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupaten/KotaProvinsiAstronomiLatar Sejarah

Deskripsi

Balai Kerapatan TinggiBangunan1889

Sultan Ismail

Kampung Dalam, Kec. SiakSiak Sri InrapuraRiauN 0° 47’ 39.4” & E 102° 02’ 50.8”Bangunan ini dibangun bersama-sama oleh Datuk Empat Suku, yakni Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Lima Puluh, dan Datuk Kampar. Pada awalnya bangunan ini bernama Balairung Sari yang digunakan sebagai tempat penobatan sultan, tempat bermusyawarah para pembesar kerajaan, tempat pengadilan, juga sebagai tempat menerima tamu kerajaan. Karena fungsinya ini Balairung Sari disebut juga Balai Kerapatan Tinggi. Saat ini Balairung Sari digunakan sebagai Kantor DPRD Kabupaten Siak. Bangunan menghadap ke selatan (sungai Siak), dengan tangga terbuka yang makin melebar ke bawah. Bentuk ini merupakan pengaruh dari langgam Art Nuweu di Perancis. Pada dinding tangga terdapat hiasan lengkung, arsitektur Mughal India, sementara di ujung tangga terdapat ornamen bunga khas Melayu. Bangunan ini mengalami perbaikan pada tahun 1977/1978. Tiang-tiang utama berupa pilar berbentuk silinder. Denah bangunan berbentuk persegi empat silang. Lantai bawah terdiri dari 7 ruang, sedangkan lantai atas terdiri dari 3 ruang, yaitu ruang tengah (ruang utama) berfungsi sebagai ruang pertemuan, ruang kiri sebagai ruang kerja sultan, dan ruang sebelah kanan merupakan ruang sidang pengadilan. Arsitektur bangunan ini tidak menunjukkan signifikansi keutuhan bentuk, lebih merupakan ekletik dari berbagai pengaruh yang ada pada masa dibangunnya. Secara umum bangunan ini

145

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan Batas-Batas Batas Utara Batas Timur Batas Selatan Batas Barat Riwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

terlihat sebagai rumah panggung tradisional Melayu. Namun orintasinya ke empat sisi, berbeda dengan orientasi rumah Melayu yang cenderung ke dua sisi. 30,80 x 30, 20 meter

Pemda Kabupaten Siak Sri Indrapura

Jalan Raya Pemukiman SungaiPemukiman dan Perkantoran

146

Makam Sultan Kasim II

Tampak Depan Makam Sultan Kasim II (Dok. Purbakala, 2003)

UKeletakan Makam Sultan Kasim II

147


Deskripsi

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan Batas-batas Batas Utara Batas Timur Batas Selatan Batas Barat

Makam Sultan Kasim IIBangunan Makam 1968

Sultan Ismail Kampung Dalam Kampung Dalam, Kec. Siak Siak Sri Indrapura RiauN 00° 47' 39.9” dan E 102° 02’ 48.8”Tokoh utama yang dimakamkan disini adalah Sultan Kasim II (sultan Terakhir Kerajaan Siak) yang mangkat pada 23 April 1968. Makam Sultan Kasim II terletak di belakang Masjid Syahabuddin. Makam ini terletak di dalam cungkup yang berukuran 10,2 x 6,25 meter. Pintu masuk berada di sebelah utara. Dinding- dinding luarnya membentuk jendela-jendela dengan bagian atas membentuk lengkung bulat. Bagian atap terdapat satu kubah seperti bentuk kubah Masjid. Jirat makam Sultan ini berbentuk empat undak dari tegel dan marmer. Nisannya daribahan kayu berukir motif suluran. Bentuknya bulat silinder bersudut 8 dengan diameter 26 cm dan tinggi 95 cm. Bagian puncak atas nisan berbentuk kelopak bunga teratai. Disamping sebelah timur makam sultan terdapat makam Tengku Tumenggung (Paman Sultan) dan makam Tengku Pangeran Embong (mertua sultan). Sedangkan di samping sebelah barat terdapat makam Tengku Syarifah Latifah (permaisuri sultan) dan makam Syarifah Fadlon (istri ke-4 sultan). 10,2 x 6,25 meter ± ......m2Pemda Kabupaten Siak Sri Indrapura

Jalan Raya Sultan Ismail Pemukiman Sungai Siak Pemukiman

148

Riwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Masjid Raya Syahabuddin

Tampak Depan Masjid Syahbuddin atau Masjid Raya Siak (Dok. Purbakala, 2003)

Skets Keletakan Masjid Syahbuddin

150


Deskripsi

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemitikan/ Penguasaan Batas Utara Batas Timur Batas Selatan Batas Barat Riwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Masjid Raya SyahabuddinBangunan Peribadatan 1882 (1302 Hijriyah)

Sultan IsmailKampung DalamKampung Dalam, Kec. SiakSiakRiauN 00° 47’ 39.9” dan E 102° 02’ 48.8”Masjid Raya Syahbuddin atau Masjid Raya Siak dari plakat di pintu masuk, diketahui bahwa Masjid kesultanan ini dibangun tahun 1882 (1302 Hijriyah), atau pada masa pemerintahan Sultan kasim I.Masjid ini berdenah empat persegi silang. Pintu masuk berada di sisi Timur, utara, dan selatan. Bangunan utama ditopang tiang bulat silinder dari beton dengan formasi membentuk lingkaran. Pintu dan jendela bagian atas membentuk lengkung kubah. Lengkung kubah di atas pintu dan jendela pada bagian dalam berhias tulisan dari petikan ayat-ayat Al-Quran. Mihrab terbuat dari kayu dengan ukiran krawangan motif suluran. Bagian atap terbuat dari sirap dan pada bagian puncaknya berbentuk kuncup teratai. Ukuran mihrab ini tingi 2,4 m, lebar 104 cm, dan panjang 210 cm.21,6 X 18,5 meter ± ......m2Pemda Siak Sri Indrapura dan Masyarakat

Jalan Raya Sultan Ismail Pemukiman Sungai Siak Pemukiman

151

Makam Sultan Assyadissrafif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (Dok. Purbakala, 2003)

Kompleks Makam Koto Tinggi

Skets Kompleks Makam Koto Tinggi

152


Deskripsi

Kompleks Makam Koto TinggiBangunan Makam 1889

Koto Tinggi Kampung Dalam Kampung Dalam, Kec. Siak Siak Sri Indrapura RiauN 00°47’ 35.1” dan E 102° 02’ 58.3"Kompleks makam Koto Tinggi Merupakan makam Sultan Assaidissarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin dan Sultan Assaidissarif Kasim Syaifuddin Marhum Atau Sultan Kasim I.Kompleks makam ini diberi pagar tembok keliling dan diberi atap. Pintu masuk ke kompleks makam berada di sudut barat laut. Dalam pagar tembok keliling terdapat cungkup yang berada di sudut timur laut merupakan makam tokoh utama, yaitu Sultan Kasim I. Cungkup makam berukuran 2,9 x 2,9 meter terbuat dari kayu berhias kaligrafi yang berupa etikan dari ayat-ayat Al Quran. Cungkup ini mempunyai atap berbentuk kubah. Pada setiap sudutnya terdapat kubah berukuran kecil yang pada puncaknya terdapat hiasan bulan bintang. Cungkup ini dibuat pada tahun 1323 H. Jirat Makam Sultan Kasim I berukuran tinggi 65 cm, lebar 80 cm, dan panjang 200 cm, Jirat ini terbuat dari marmer putih. Pada ke empat sudutnya terdapat hiasan sulur-suluran, tulisan petikan ayat suci Al Quran pada permukaan atas, hiasan medalion yang distilir huruf Arab pada sisi tara, dan medalion lambang kerajaan pada sisi selatan. Nisan juga dari marmer putih berbentuk gada dengan hiasan kuncup teratai pada puncaknya. Tinggi nisan 75 cm. Nisan yang ada sekarang tinggal bagian kaki, sedangkan bagian kepala sudah patah. Di luar cungkup terdapat makam-makam sebanyak 62 buah. Makam makam ini merupakan makam keluarga dekat Sultan,

153

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan Batas-batas Batas Utara Batas Timur Batas Selatan Batas Barat Riwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

mempunyai jirat dari semen. Nisannya ada yang dari bahan kayu, batu andesit, dan semen. Bentuk nisan berupa gada dan pipih tipe nisan aceh. Nisan dari kayu umumnya berbentuk pipih dengan hiasan sulur-suluran. Di sebelah utara tembok keliling kompleks makam terdapat makam-makam Pejuang 45, sedangkan di sebelah barat di luar tembok keliling merupakan makam-makam keturunan sultan.

± 1.358 m2Pemda Kabupaten Siak Sri Indrapura

Jalan kecilPemukimanPemukimanPemukimanPemda

154

NamaJenisPeriode/Tahun Keletakan JalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupaten/KotaProvinsiAstronomiLatar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan Batas Utara Batas Timur Batas Selatan Batas Barat Riwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

Masjid Jami’ Air TirisBangunan Peribadatan 1901

Pasar UsangTanjung Berulak, Kec. KamparKamparRiauN 00° 22’ 22.9” dan E 101° 05’ 37.8”Masjid ini didirikan pada tahun 1901 dan selesai pada tahun 1903. Pada awalnya Masjid ini bernama Masjid Gadang karena Masjid terbesar di Kenagarian Air Tiris dan pada tahun 1946 berubah namanya menjadi Masjid Jami’. Pembangunan Masjid Jami' Air Tiris dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat Kenagarian Air Tiris. Masjid ini berdenah bujur sangkar dan seluruh komponen bangunan terbuat dari bahan kayu, kecuali pada bagian atap yang sekarang dari seng (aslinya dari kayu yang dilapisi dengan ijuk) dan tangga terbuat dari konstruksi beton. Tiang bangunan ini berjumlah 36 buah yang terdiri dari 4 buah tiang soko guru, 12 tiang penyangga dalam, dan 20 buah tiang pinggit yang berada didinding. Bentuk atap bangunan berbentuk tumpang tiga. Pada dinding depan mihrab terdapat kalimat sahadat, yang melambangkan segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk Allah dan Rasulnya.18X1 8 meter 36 X 36 meterMasyarakat dan Pemda Kampar

Sungai Kampar Pemukiman Pemukiman Pasar Usang

165

Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 Koto

Rumah Bendang 50 Koto (Dok. Purbakala, 2003)

Skets Keletakan Rumah Bendang 50 Koto

166

Bangunan Bekas Tangsi Belanda

Bangunan Bekas Tangsi Belanda (Dok. Purbakala, 2003)

pemukiman

Sun9a

S

ak

Menuju P enyeberangan Feri

Skets Tangsi Belanda/

157


Deskripsi

Bangunan Bekas Tangsi BelandaBangunan Kolonial 1889

Jalan Satria Benteng Hulu Benteng Hulu, Kec. Siak Siak Sri Indrapura RiauN 00° 47’ 22.0” dan E 102° 03’ 15.5”Bangunan ini ada yang menyebut sebagai Benteng dan Tangsi Belanda. Dahulu bangunan ini difungsikan sebagai kantor dan lantai atas untuk asrama dan tempat tinggal para tentara Belanda.Tangsi Belanda ini tinggal berupa bagian dinding- dindingnya. Bagian atap, papan lantai kedua, pintu, dan jendela sudah hilang. Secara umum bangunan benteng Belanda ini sudah rusak parah, tetapi bentuk aslinya masih dapat dilihat. Bekas benteng ini terdiri dari 6 unit bangunan yang membentuk formasi melingkar sehingga terdapat halaman di dalam. Bangunan I berada di sebelah timur merupakan bangunan dua lantai, berukuran panjang 18 meter dan lebar 9,6 meter. Lantai bawah terdiri dari sayap utara yang berfungsi sebagai ruang jaga, kantor, dan ruang tahanan. Sayap selatan terdapat 4 ruangan yang dahulu sebagai kamar mayat dan rumah sakit. Dua unit bangunan di belakang (bangunan II dan III) merupakan bangunan yang sama bentuknya, berukuran 15,5 x 11 meter, juga berupa bangunan dua lantai. Lantai bawah dahulu difungsikan sebagai kantor dan lantai atas untuk asrama dan tempat tinggal. Di sebelah ujung selatan halaman dalam terdapat sisa-sisa bangunan (Bangunan IV) yang tinggal bagian dinding, lubang jendela, dan lubang pintu. Di sebelah utara bangunan utama terdapat bangunan bekas gudang senjata (Bangunan V) berukuran 6,7 x 6 meter. Pada ujung barat halaman

158

Luas Bangunan Luas Lahan Status Pemilikan/ Penguasaan Batas-batas Batas Utara Batas Timur Batas Selatan Batas Barat Riwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan PencatatPenanggung Jawab

dalam terdapat sisa bangunan WC dan kamar mandi (Bangunan VI) berukuran 6 meter. Bangunan terdiri dari tiga ruangan.

± ... m2Pemda Kabuapten Siak Sri Indrapura

Sungai Siak Kantor Koramil Jalan Satria Jalan

159

Bangunan Rumah Bekas Controlleur

Bangunan Bekas Rumah Controlleur (Dok. Purbakala, 2003)

Jalan Satria

GedungControlleur

Sungai Siak

GedungLandraad

j s i a u

Skets Gedung Controlleur

160


Deskripsi


Bangunan Rumah Bekas ControlleurBangunan Rumah

Jalan Satria Benteng Hulu Benteng Hulu, Kec. Siak Siak Sri Indrapura RiauN 00° 47’ 28.9” dan E 102° 03’ 31.2"Pada masa Pemerintahan Belanda bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal Controlleur.Bangunan ini berada ± 150 meter di sebelah timur kompleks benteng Belanda. Arah bangunan ini ke timur menghadap ke Sungai Siak. Arsitektur bangunannya menunjukkan arsitektur bangunan Belanda. Dinding-dindingnya berupa dinding bata berlepa dengan ketebalan 20 cm. Atap terbuat dari genteng tanah. Pintu utama di bagian muka (teras) berbentuk pintu lengkung kubah yang diapit dengan dua buah jendela lengkung kubah. Pintu-pintu lainnya berdaun pintu ganda, setengah bagian atas kaca dan bagian bawah papan kayu. Daun jendela bentuk jurasi. Lantai berupa lantai semen beton, bangunan ini terdiri dari lima ruangan, yaitu ruangan tengah, ruang depan samping kiri kanan, dan ruang belakang samping kiri-kanan.17,5 X 9,6 meter ± ............. mPemda Kabupaten Siak Sri Indrapura

Sungai Siak Pemukiman Pemukiman Pemukiman

161

Bangunan Bekas Rumah Landraad

162

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKabupaten/KotaProvinsiAstronomi

Latar Sejarah

Deskripsi


Bangunan Bekas Rumah LandraadBangunan Rumah

Jalan Satria Benteng Hulu Benteng Hulu, Kec. Siak Siak Sri Indrapura RiauN 00° 47’ 28.5”E 102° 02’ 31.2”Pada masa Pemerintahan Belanda bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal Landraad.Gaya bangunan ini menunjukkan arsitektur Belanda. Dindingnya berupa bata lepa dengan ketebalan 20 cm. Bagian muka berupa dinding papan dan kaca. Atapnya berupa genteng. Lantainya berupa lantai tegel Belanda, berukuran 20 x 20 cm. Berdasarkan warna dan motifnya terdapat 4 macam tegel, yaitu tegel dasar putih dengan motif warna abu-abu hitam, motif kuncup bunga dan rangkaian bulatan, abu-abu muda polos, dan kuning gading polos. Bangunan depan terdiri dari lima ruangan yaitu ruang tengah, ruang depan samping kiri-kanan, dan ruang belakang samping kiri- kanan. Antara ruang belakang samping kiri-kanan terdapat lorong untuk menuju ke bangunan belakang.20 x 20 meter ± .........m2Pemda Kabupaten Siak Sri Indrapura

Sungai Siak Pemukiman Pemukiman Pemukiman

163

164


Deskripsi


Masjid Jami’ Air TirisBangunan Peribadatan 1901

Pasar UsangTanjung Berutak, Kec. KamparKamparRiauN 00° 22’ 22.9” dan E 101° 05’ 37.8’’Masjid ini didirikan pada tahun 1901 dan selesai pada tahun 1903. Pada awalnya Masjid ini bernama Masjid Gadang karena Masjid terbesar di Kenagarian Air Tiris dan pada tahun 1946 berubah namanya menjadi Masjid Jami’. Pembangunan Masjid Jami’ Air Tiris dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat Kenagarian Air Tiris. Masjid ini berdenah bujur sangkar dan seluruh komponen bangunan terbuat dari bahan kayu, kecuali pada bagian atap yang sekarang dari seng (aslinya dari kayu yang dilapisi dengan ijuk) dan tangga terbuat dari konstruksi beton. Tiang bangunan ini berjumlah 36 buah yang terdiri dari 4 buah tiang soko guru, 12 tiang penyangga dalam, dan 20 buah tiang pinggit yang berada didinding. Bentuk atap bangunan berbentuk tumpang tiga. Pada dinding depan mihrab terdapat kalimat sahadat, yang melambangkan segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk Allah dan Rasulnya.18X18 meter 36 X 36 meterMasyarakat dan Pemda Kampar

Sungai Kampar Pemukiman Pemukiman Pasar Usang

165

Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 Koto

Rumah Bendang 50 Koto (Dok. Purbakala, 2003)

Jalan Kampung Lima

Skets Keletakan Rumah Bendang 50 Koto

166


Deskripsi


Rumah Adat Bendang Kenagarian 50 KotoBangunan Rumah 1890

LimaRana, Kec. KamparKamparRiauN 00° 10’ 06,8” dan E 102° 41’ 10.5”Rumah Adat Bendang Kenagarian didirikan pada tahun 1890 dibangun atas dasar kesepakatan bersama seluruh kemenakan dan ninik mamak yang dikerjakan secara gotong royong. Arsitektur bangunan ini merupakan perpaduan antara arsitektur Minangkabau dan Arsitektur Melayu. Bahan bangunan ini terbuat dari kayu. Atap terbuat dari seng yang berbentuk gonjong yang meruncing keatas dan pada ujung gonjong terdapat ukiran. Rumah ini terdiri dari 4 ruang. Pada dinding bagian luar bangunan ini terdapat ukiran pada sisi utara, sisi barat dan sisi timur. Sedangkan dinding bagian dalam yang diukir adalah dinding pembatas ruangan yang satu dengan yang lain. Pintu masuk menghadap ke Barat Daya. Rumah ini sekarang difungsikan sebagai tempat musyawarah oleh suku Bendang, Mandariing, Kampar, dan Wiliang.220 m2 672 m2Masyarakat Adat Bendang

Rumah Penduduk Rumah Penduduk Rumah Penduduk Rumah Penduduk

167

Masjid Raya Pekanbaru

Masjid Raya Pekanbaru (Dok. Purbakala, 2003)

PerruKJirBn U

Skets Masjid Raya Pekanbaru

168


Deskripsi


Masjid Raya PekanbaruBangunan Peribadatan 1927

SenapelanBandarPekanbaruRiauN 00° 37’ 16.0” dan E 101° 26’ 32.7”Masjid ini didirikan pada tahun 1927 oleh masyarakat secara bergotong royong di atas tanah wakaf milik Haji Muhammad dan Hajjah Sa’diyah. Masjid ini dibangun secara bertahap dan baru selesai pada tahun 1937. Masjid terdiri dari Ruang utama, mihrab, mimbar, dan serambi (pawestren j.Pada bagian ruang utama terdapat tujuh belas buah tiang yang melambangkan rokaat sholat dalam agama Islam. Pada bagian mihrab terdapat sebuah mimbar yang menurut masyarakat setempat merupakan hadiah dari Kerajaan Siak. Mimbar tersebut berukuran panjang 205 cm, lebar 121 cm, tinggi 237 cm. Mimbar ini kaya dengan ukiran sulur-suluran dan bunga warna kuning keemasan, serta terdapat lima anak tangga. Dinding luar mihrab berbentuk setengah lingkaran, sedangkan atap Masjid berbentuk kubah. Pintu masuk pada Masjid ini sebanyak tiga buah, pintu utama berada di bagian tengah.

± ..........m2Pemda dan Yayasan Masjid Raya Pekanbaru

PemukimanPemukimanMadrasahPemukiman

169



TENTANG

PENETAPAN MAKAM RAJA HAMIDAH ENGKU PUTERI, MAKAM RAJA JA’FAR DAN RAJA ALI, GEDUNG ISTANA ENGKU BILIK, MAKAM RAJA HAJI FISABILILLAH, PERIGI PUTERI, BENTENG BUKIT KURSI, MASJID SULTAN LINGGA, MAKAM SULTAN MAHMUDSYAH III, MAKAM BUKIT

CENGKEH, DAN MAKAM MERAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI RIAU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU

KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1992

Menimbang

Mengingat


a. bahwa situs Makam Raja Hamidah Engku Puteri, Makam Raja Ja’fardan Raja Ali, Gedung/lstana Engku Bilik, Makam Raja Haji Fisabilillah, Perigi Puteri, Benteng Bukit Kursi, Masjid Sultan Lingga, Makam Sultan Mahmudsyah III, Makam Bukit Cengkeh, den Makam Merah mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);

170

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN MAKAM RAJA HAMIDAH ENGKU PUTERI, MAKAM RAJA JA’FAR DAN RAJA ALI, GEDUNG/ ISTANA ENGKU BILIK, MAKAM RAJA HAJI FISABILILLAH, PERIGI PUTERI, BENTENG BUKIT KURSI, MASJID SULTAN LINGGA, MAKAM SULTAN MAHMUDSYAH III, MAKAM BUKIT CENGKEH, DAN MAKAM MERAH YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI RIAU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

PERTAMA Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992:

171

a. Makam Raja Hamidah Engku Puteri, terletak di Dusun Jambat, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau.

b. Makam Raja Ja’far dan Raja Ali, terletak di Dusun Ladi, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau.

c. Gedung/lstana Engku Bilik, terletak di Dusun Ladi, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau.

d. Makam Raja Haji Fisabillah, terletak di Dusun Jambat, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau.

e. Perigi Puteri, terletak di Kampung Bulang, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau.

f. Benteng Bukit Kursi, terletak di Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau.

g. Masjid Sultan Lingga, terletak di Dusun Tembaga, Desa Daik, Kocamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.

h. Makam Sultan Mahmudsyah III, terletak di Dusun Tembaga, Desa Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.

i. Makam Bukit Cengkeh, terletak di Dusun Tandahulu, Desa Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.

j. Makam Merah, terletak di Dusun Damnah, Desa Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.


KETIGA Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan,dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dilarang:

a. untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan Benda Cagar Budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

172



KEEMPAT Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs, cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :







ttd.

I GEDE ARDIKA

173




1. Kompleks Makam Raja Hamidah Engku PuteriBatas-batas :• Barat• Selafian• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

PemukimanKebun pendudukKebun pendudukKebun penduduk, pemukiman±112 m2 (14 m x 8 m)± 440 m2 (22 m x 20 m)

Status Pemilikan : Pemerintah Kota Tanjungpinang

2. Makam Raja Ja’far dan Raja AliBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

Kompleks Gedung/lstana Engku Bilik Kebun penduduk Gedung sekolahJalan kampung, kebun penduduk, pemukiman ± 155,25 m2 (13,50 m x 11,50 m)± 1.240 m2 (31 m x 40 m)


3. Gedung/lstana Engku BilikBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

Jalan kampung, pemukimanPemukiman, dermaga lama, lautMakam Raja Ja’far, kebun penduduk, pemukimanJalan kampung, pemukiman± 170,18 m2 (13,40 m x 12,70 m)± 2.117 m2 (73 m x 29 m)

Pemerintah Kota Tanjungpinang

174

4. Makam Raja Haji FisabilillahBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan

Luas tanah Status Pemilikan

Jalan Habib Syeh, makam Embung Fatimah Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun penduduk

± 8 m2 (2 m x 4 m) (khusus cungkup makam Raja Haji Fisabilillah)± 440 m2 (20 m x 22 m)Pemerintah Kota Tanjungpinang

5. Perigi PuteriBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

Jalan kampung, pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk Pemukiman penduduk ±12 m2 (4 m x 3 m)±20 m2


6. Benteng Bukit KursiBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah

Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun penduduk ±7.081,66 m2 ± 11.000 m2


7. Masjid Sultan LinggaBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

Makam Sultan Mahmudsyah 111, Kebun pendudukSNIP Negeri I LinggaJalan Raya MasjidTK Gandasuli±299 m2 (13 m x 23 m)± 1.320 m2 (40 m x 33 m)Pemerintah Daerah

175

8. Makam Sultan Mahmudsyah IIIBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

Kebun pendudukSMP Negeri I LinggaMasjid Sultan Lingga, Jalan Raya MasjidTK Gandasuli± 11,56 m2 (3,40 m x 3,40 m)± 236,80m2 (1 S m x 14,80 m) Pemerintah Daerah

9. Makam Bukit CengkehBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan

Luas tanah Status Pemilikan

Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun penduduk Jalan desaTinggi 3,20 m, AE 5,70 m (cungkup makam Sultan Muhammad)11.286,85 m2 (37,30 m x 34,50 m)Pemerintah Daerah

10. Makam MerahBatas-batas :• Barat• Selatan• Timur• UtaraLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

Kebun penduduk, museum Kebun karet Kebun karetJalan desa, kebun penduduk ± 144 m2 (12 m x 12 m)± 1.102,50 m2 (31,5 m x 35 m) Pemerintah Daerah


ttd.

I GEDE ARDIKA

176

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDesa/KampungKelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Makam Raja Ja’far dan Raja AliMakam Abad 19

KampungLadiPenyengat Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Riau

Raja Ja’far adalah Yang Dipertuan Muda Riau VI (1806-1831). Beliau bersama Sultan Mahmudsyah III pada tanun 1806 menetapkan ruiau renyengat sebagai pusat kedudukan Yang Dipertuan Muda (Raja Muda) dan Daik Lingga sebagai pusat kedudukan Yang Dipertuan Besar (sultan). Raja Ali YDM Riau VIII (1844-1857) terkenal dengan sebutan Marhum Kantor. Pada masa pemerintanannya, Kerajaan Melayu Riau mengalami masa pembangunan fisik yang sangat pesat, diantaranya adalah pembangunan dermaga beton dan pembangunan istana yang cukup megah. Kompleks makam Raja Ja’far dan Raja Ali dikelilingi pagar tembok. Makam Raja Ja’far dan Raja Ali terdapat dalam bangunan dari batu karang dan bata berbentuk segi empat dan berpenampil di sisi barat. Pintu masuk terdapat di sisi utara dan timur. Atap bangunan berbetuk kubah dan dindingnya berbentuk relung sehingga menyerupai bangunan Masjid. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya ruangan berbentuk mihrab setengah lingkaran dan dua buah bangunan kolam di sisi selatan cungkup. Makam Raja Ja’far berdampingan dengan Raja Ali (putranya) dan makam keluarga dekat lainnya. Letak makam di satu ruang terbuka tanpa atap dihiasi pilar-pilar bulat dan persegi serta ukiran timbul seperti daun dan bunga. Nisan makam berbentuk gada dihiasi pelipit, dan diberi kain warna kuning. Lantai dalam cungkup dari ubin keramik.

181

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-batasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


± 155,25 m2 (13,50 m x 11,50 m)± 1.240 m2 (31 m x 40 m)Pemerintah Kota Tanjungpinang

Jalan kampung, kebun penduduk, pemukiman Gedung sekolah Kebun pendudukKompleks Gedung/lstana Engku Bilik- Suaka PSP Provinsi Sumatera barat dan Riau- Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang- Dipugar tahun 1981/1982- Studi Master Plan tahun 1988/1989

30 Agustus 2003 Dra. Puspa DewiDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

182

Gedung/lstana Engku Bilik

183

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungDesa/kelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi


Gedung/lstana Engku BilikTempat tinggal 1883 M

Kampung Tengah LadiPenyengat Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Riau

Gedung/lstana Engku Bilik adalah tempat tinggal Engku Bilik (Engku Hamidah) yang merupakan adik Sultan Abdurrahman Muazamsyah (1883-1913) sultan terakhir dari Kerajaan Riau Lingga. Bangunan istana tersebut dibangun tahun 1883 oleh Tengku Kadir (suami Engku Bilik) yang juga adik Raja Muhammad Yusuf YDM Riau X. Tengku Kadir menjabat sebagai bendahara kerajaan. Sultan Engku Bilik merupakan nama panggilan waktu kecil dari Engku Hamidah. Gedung Engku Bilik dibatasi pagar keliling setinggi ± 2,60 m dengan gapura masuk di sisi utara dan selatan. Bangunan istana terdiri dari dua lantai dengan dinding dari tembok, memiliki 12 ruangan (masing-masing 6 ruangan di lantai bawah dan lantai atas). Lantai bagian bawah dari porselin, sedangkan lantai atas dari kayu. Bangunan istana dihiasi pilar-pilar semu secara keseluruhan memiliki 20 buah pintu berukuran rata-rata tinggi 2,65 m dan lebar 2,10 m, khusus di lantai bawah terdapat pintu berukuran tinggi 1,73 m dan lebar 78 cm, sedangkan jendelanya berjumlah 22 buah berukuran rata-rata tinggi 2,25 m dan lebar 1,50 m, khusus di lantai atas terdapat dua buah jendela berukuran 2,25 x 2,40 m.± 170,18 m2 ( 13,40 m x 12,70 m)±2,117 m2 (73 m x 29 m)Pemerintah Kota Tanjungpinang

184

Batas-batasUtaraTimur

SelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


Jalan kampung, pemukimanMakam Raja Ja’far, kebun penduduk, pemukiman pendudukPemukiman penduduk, dermaga lama, laut Jalan kampung, pemukiman- Suaka PSP Provinsi Sumbar dan Riau- Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang- Studi Master Plan tahun 1988/1989


185

Makam Raja Haji Fisabilillah

186


Deskripsi

Makam Raja Haji FisabilillahMakam Abad 19

Habib Syeh Jambat Penyengat Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Riau

Raja Haji Fisabilillah adalah Yang Dipertuan Muda Riau V (1777-1784) pada masa Sultan Mahmudsyah III terkenal gigih melawan Belanda. Beliau memiiiki pengaruh yang cukup besar di kalangan orang- orang Bugis maupun Melayu, sehingga membuat takut pihak Belanda. Akhirnya Belanda membuat perjanjian persahabatan yang ditandatangani tahun 1780 di Pulau Penyengat. Namun Belanda pula yang mengingkarinya, sehingga membuat kemarahan Raja Haji Fisabilillah dan merobek-robek perjanjian tersebut. Maka terjadilah peperangan yang cukup sengit, Belanda dapat dipukul mundur, bahkan kapal Malaka's Welvaren dapat diledakkan. Dalam serangan balik dibawah pimpinan Raja Haji Fisabilillah pada 18 Juni 1784 di Teluk Ketapang, beliau gugur sebagai pahlawan bangsa. Pada masa pemerintahan putranya, Raja Ja’far, pusara Raja Haji Fisabilillah dipindahkan ke Pulau Penyengat.Makam Raja Haji Fisabilillah dibatasi oleh pagar tembok keliling dan membagi kompleks makam menjadi empat kelompok. Pintu masuk berbentuk relung berada di sisi barat. Makam Raja Haji Fisabilillah berada dalam cungkup terbuka (tanpa dinding). Jirat makam terbuat dari marmer. Selain makam Raja Haji Fisabilillah, di bagian utara terdapat makam guru beliau yang juga berada dalam cungkup terbuka dikelilingi pagar tembok.

187

Luas Bangunan

Luas LahanStatus pemilikan/PenguasaanBatas-batasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


± 8 m2 (2 m x 4 m) (khusus cungkup Makam Raja Haji Fisabilillah)± 440 m2 (20 m x 22 m)Pemerintah Kota Tanjungpinang

Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun pendudukJalan Habib Syeh, makam Embung Fatimah- Suaka PSP Provinsi Sumbar dan Riau- Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang- Studi Master Plan tahun 1988/1989

31 Agustus 2003 Dra. Yuspa DewiDrs. Andi Muhammad Said. M.Hum.

188

Perigi Putri

189

NamaJenisPeriode/TahunKeletakanJalanDusun/KampungKelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-batasUtaraTimurSelatanBarat

Perigi PutriSumur/petirtaan Abad 19

Bulang Penyengat Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Riau

Perigi Putri merupakan bangunan sumur (sumber air tawar) yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di Pulau Penyengat, khususnya pada masa Kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Pulau Penyengat.Perigi Putri terletak di sisi selatan jalan menuju Kompleks Makam Abdurraman, dalam sebuah bangunan berbentuk persegi empat dengan bahan dinding dan atapnya dari tembok beton. Sedangkan bangunan periginya sendiri berbentuk persegi dalam bangunan sisi selatan tanpa atap. Lantai dalam bangunan dari tegel dan pada sisi kiri pintu masuk terdapat semacam kursi tempat duduk. Pintu masuk di sisi utara berbentuk relung dan dihiasi dengan pilar semu. Atapnya melengkung setengah lingkaran dan berpelipit. Pada atap bagian puncak terdapat hiasan seperti kendi.+ 12 m2 (4 m x 3 m)±20 m2Pemerintah Kota Tanjungpinang

Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun pendudukJalan kampung, pemukiman penduduk

190

Riwayat Penelitian/ Pengelolaan


- Suaka PSP Provinsi Sumbar dan Riau- Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang- Dipugar tahun 1982/1983- Studi Master Plan tahun 1988/1989


191

Benteng Bukit Kursi

192


Deskripsi

Luas Bangunan

Luas Lahan Status Pemilikan

Benteng Bukit KursiBenteng Abad 19

Penyengat Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Riau

Benteng Bukit Kursi dibangun oleh Raja Haji Fisabilillah Yang Dipertuan Muda Riau IV (1777-1784) dalam rangka mengantisipasi serangan Kompeni Belanda. Hal ini dilakukan setelah pihak Belanda mengingkari perjanjian persahabatan dengan Kerajaan Melayu Riau yang ditandatangani tahun 1780 di Pulau Penyengat.Benteng Bukit Kursi berdenah segi empat, memanfaatkan sebuah bukit (gundukan tanah) dan di bagian dalam terdapat parit pertahanan dengan dinding benteng terbuat dari susunan bata dan semen. Likuran panjang setiap sisi benteng berbeda-beda, rata-rata panjang 75 m (dinding utara dan selatan) dan lebar 94 m (dinding timur dan barat), sedangkan tingginya rata rata 1,70 m. Bangunan benteng memiliki empat buah bastion yang masing-masing terletak di sudut-sudut sisi barat daya (memiliki ukuran panjang sisi 10,20 m + 10,20 m dan tingga 3,00 m); sisi barat laut (ukuran panjang sisi 9,85 m + 9,80 m dan tinggi 3,20 m); sisi timur laut (ukuran panjang sisi 9,90 m + 9,18 m dan tinggi 1,70 m); dan sisi tenggara (ukuran panjang sisi 9,80 m + 9,85 m dan tinggi 3,00 m).± 7.081,66 m2 (dinding utara 75,70 m, timur 94,80 m, selatan 74,25 m, barat 94,12 m)± 11.000 m2Pemerintah Kota Tanjungpinang

193


Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun penduduk- Suaka PSP Provinsi Sumbar dan Riau- Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang- Dipugar tahun 1985/1986-1986/1987- Studi Master Plan tahun 1988/1989


31 Agustus 2003 GunturDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

194

195


Deskripsi

Masjid Sultan LinggaMasjid1800 KeletakanMasjidTembagaDaikLinggaKepulauan Riau Riau

Masjid didirikan pada tahun 1800 oleh Sultan Mahmudsyah III bersamaan dengan pendirian pasar dan parit kota yang berfungsi sebagai benteng. Pendirian Masjid merupakan awal perpindahan pusat kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Bintang selanjutnya dipindahkan ke Lingga. Sehingga Sultan Mahmudsyah III merupakan Sultan I di Kerajaan Melayu Riau di Lingga. Bangunan Masjid telah mengalami beberapa kali pemugaran/perbaikan, yaitu: pergantian atap genteng dengan asbes (1980), perbaikan pintu gerbang (1986), penggantian pintu serambi (1990), perbaikan plafon, atap kubah, dinding, dan lantai (1994).Bangunan Masjid berdiri di atas tanah berukuran 40 x 33 m dibatasi dengan pagar keliling. Denah ruang utama berbentuk empat persegi berukuran 13,50 x 12,90 m, lantai ruang utama dan serambi dari tegel batu pualam putih yang masih asli berukuran 45 x 45 cm. Dinding berupa dinding bata berlepa yang dicat putih, sedangkan plafonnya dari papan kayu berwarna kuning gading. Jendela berjumlah 8 buah berukuran 117 x 135 cm. Pintu bagian depan sebanyak 3 buah dengan pintu utama di bagian tengah berukuran 262 x 167 cm. Daun pintu dipahat dengan pola sulur-suluran dan bunga-bungaan yang dicat dengan warna hijau, biru, merah, dan kuning emas. Sedangkan kedua pintu di samping berukuran 225 x 150 cm dipahat dengan pola sulur-suluran dan dicat dengan warna

196



hijau. Mihrab Masjid berukuran 418 x 380 cm dengan atap berbentuk kubah dari beton. Mimbar masih ash terbuat , dari kayu berukuran 225 x 180 cm, dihiasi pahatan krawangan yang cukup raya bermotif sulur- suluran dan bunga-bungaan. Serambi Masjid di bagian depan berukuran 11,90 x 8,45 m. Dinding serambi bagian utara, timur, dan selatan berupa dinding jeruji besi berukir krawangan setinggi 1 m. Selain itu, juga pada dinding serambi terdapat 6 buah pilar. Di serambi ini juga ditempatkan dinding kelir berukuran 277 x 174 cm dihiasi pahatan krawangan dengan pola sulur-suluran dan bunga-bungaan yang dicat warna merah, coklat, dan kuning emas. Pada bagian tengahnya terdapat pola seperti mahkota, sedangkan bagian tengah atas (puncak) terdapat kaligrafi Arab. Kolam Masjid terletak di selatan serambi berukuran 5,70 x 3,40 dan kedalaman 1,20 cm.± 299 m2 (13 m x 23 m)± 1.320 m2 (40 m x 33 m)Pemerintah Daerah

TK Gandasuli Jalan Raya Masjid SMP Negeri I Lingga Kebun Penduduk- Suaka PSP Provinsi Sumbar dan Riau- Balai Arkeologi Medan- Dipugar tahun 1993/1994, Studi Master Plan Tahun

1996/1997

2 September 2003 Dra. Puspa DewiDrs. Andi Muhammad Said, M.Hum.

197

198

tvamaJenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Makam Sultan Mahmudsyah IIIMakam1812 M KeletakanMasjidTembagaDaikLinggaKepulauan Riau Riau

Sultan Mahmudsyah III adalah salah satu sultan dari Kerajaan Melayu Riau yang memerintah pada tahun 1761-1812. Beliau yang memindahkan pusat kerajaan dari Bintang ke Lingga pada tahun 1800, sekaligus sebagai pendiri Masjid Sultan Lingga, pasar, dan parit kota yang berfungsi sebagai benteng di Lingga. Dengan berpindahnya pusat kerajaan dari Bintang ke Lingga, maka beliau pula yang menjabat sebagai sultan pertama Yang Dipertuan Besar Kerajaan Melayu Riau Lingga sampai wafatnya. Beliau dikenal pula dengan sebutan “Marhum Masjid”.Makam Sultan Mahmudsyah III terletak di belakang Masjid Sultan Lingga. Di dalam kompleks makam tersebut terdapat pula 29 makam lain ditambah lagi beberapa makam yang terdapat di luar tembok. Kompleks makam dibatasi dengan tembok keliling dari bata lepa setinggi 1,20 m yang sudah mengalami kerusakan dan keruntuhan di beberapa bagian. Pada umumnya nisan makam berbentuk silinder dan pipih, kemungkinan sebagai pembeda jenis kelamin dari yang dimakamkan. Makam Sultan Mahmudsyah III terletak di bagian tengah dibatasi dengan tembok keliling setinggi 1,5 m dengan pintu masuk di sisi selatan. Tembok keliling diberi ventilasi yang ditutup dengan hiasan krawangan dari besi. Nisan makam terbuat dari kayu berbentuk gada silinder berukuran tinggi 1,50 m dan d : 16 cm, sedangkan jiratnya berukuran panjang 2,38 m dan lebar 1,48 m.

199

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanPenguasaanBatas-batasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan


±11,56 m2 (3,40 m x 3,40 m) ±236,80 m2 (16 m x 14,80 m) Pemerintah Daerah

TK Gandasuli Jalan Raya Masjid SNIP Negeri I Lingga Kebun Penduduk- Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumbar dan Riau- Balai Arkeologi Medan I- Studi Master Plan Tahun 1996/1997


200

Makam Bukit Cengkeh

201

Nama

JenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Deskripsi

Makam Bukit Cengkeh(Makam Sultan Muhammad, Sultan Abdurrahman Muazamsyah, dan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I I I ) .MakamAbad 19 Keletakan

TandahuluDaikLinggaKepulauan Riau Riau

Tokoh utama yang dimakamkan di dalam Kompleks Makam Bukit Cengkeh adalah Sultan Abdurrahman Muazamsyah (1812-1832), Sultan Muhammad (1832-1841), dan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah III (1857-1883). Beliau adalah Sultan yang pernah berkuasa di kerajaan Melayu Riau Lingga. Kerajaan Melayu Riau Lingga mengalami masa kejayaannnya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah III. Di bidang ekonomi, yang dilakukan antara lain penanaman gambir untuk komoditi ekspor, membuka tambang timah di Dabo, Pulau Singkep, dan mengganti tanaman padi dengan sagu karena tanah di Lingga tidak cocok untuk tanaman padi. Dengan keberhasilan tersebut, beliau membangun Istana Damnah yang cukup megah dan luas, meskipun sekarang tinggal puing-puingnya. Sultan Muhammad wafat pada tangga120 Februari 1841 dan Sultan Abdurrahman Muazamsyah wafat pada tanggal 9 Agustus 1832.Makam Bukit Cengkeh dikelilingi pagar tembok berlepa setinggi 1,40 m dan tebal 50 cm. Pintu masuk makam terletak di sisi timur berbentuk pintu gerbang dari jeruji besi setinggi 2,40 m dan lebar 1,22 m. Di dalam kompleks makam Bukit Cengkeh terdapat 26 buah makam dari keluarga Sultan yang pernah berkuasa

202

Luas Bangunan

Luas Lahan Status Pemilikan

di Kerajaan Melayu Riau Lingga. Sedangkan tokoh utama yang dimakamkan adalah Sultan Abdurrahman Muazamsyah (1812-1832), Sultan Muhammad (1832- 1841), dan Sultan Sulaiman BadrulAlamsyah III (1857- 1883). Makam Sultan Muhammad berada di tengah- tengah kompleks di dalam cungkup berbentuk segi delapan dengan diameter 5,70 m. Dindingnya berupa dinding bata lepa setinggi 3,20 m. Pintu masuk berada di sisi timur berukuran tinggi 2,45 m dan lebar 1,60 m. Pada setiap sisi dinding terdapat jendela yang ditutup dengan kisi-kisi fentilasi krawangan. Atap cungkup berupa genteng yang masih asli. Nisan makam Sultan Muhammad dipasang secara berpasangan, berbentuk gada dari bahan batu andesit setinggi 1 m. Makam Sultan Abdurrahman berada di sebelah utara bangunan cungkup, nisannya berbentuk gada berpasangan terbuat dari batu andesit setinggi 1,25 m. Di sebelah timur makam Sultan Abdurrahman, masih dalam satu petak, terdapat sebuah makam dengan nisan pipih yang kemungkinan perempuan, namun tidak diketahui dengan pasti siapa tokoh yang dimakamkan (istri sultan ?). Makam Sultan Sulaiman terletak di sebelah timur cungkup berjejer dengan sebuah makam dengan nisan berbentuk pipih (istri sultan ?). Nisan makam Sultan Sulaiman berbentuk gada dari bahan batu andesit. Secara umum makam tidak berjirat, hanya diberi petak pembatas, berbentuk gada dan pipih, tinggi nisan bervariasi antara 22 cm sampai dengan 122 cm. Dari 26 makam yang ada, nisan yang berbentuk gada berjumlah 14 makam dan berbentuk pipih 12 makam. Kompleks Makam Bukit Cengkeh pernah dipugar oleh Proyek Pembinaan dan Pelestarian Kepurbakalaan Kanwil Depdiknas Provinsi Riau tahun 1994.

: Tinggi 3,20 m, d : 5,70 m (cungkup makam Sultan Muhammad)

: ± 1.286,85 m2 (37,30 m x 34,50 m: Pemerintah Daerah

203



Jalan desa Kebun penduduk Kebun penduduk Kebun penduduk- Suaka PSP Provinsi Sumbar dan Riau- Balai Arkeologi Medan- Dipugar tahun 1994- Studi Master Plan Tahun 1996/1997


204

205

JenisPeriode/TahunJalanDusun/KampungDesa/KelurahanKecamatanKabupaten/KotaProvinsiLetak Astronomis Latar Sejarah

Nama

Deskripsi

Makam Merah(Makam Sultan Muhammad Yusuf YDM Riau X)MakamAbad 19 Keletakan

DamnahDaikLinggaKepulauan Riau Riau

Makam Merah merupakan sebutan lain dari makam Raja Muhammad Yusuf Yang Dipertuan Muda Riau X (1859-1900). Beliau adalah Yang Dipertuan Muda terakhir dari Kerajaan Melayu Riau Lingga. Disebut Makam Merah karena dahulu lantai selasar dan bangunan atap makam semuanya berwarna merah. Makam Merah terletak di lahan yang dibatasi pagar keliling jeruji besi di sisi barat, dan pagar tembok di sisi utara, timur, dan selatan setinggi 1,5 m. Bangunan Makam Merah berupa bangunan cungkup berbentuk bujur sangkar berukuran 12 x 12 m di bagian tengahnya berupa halaman terbuka tanpa atap, sehingga fungsi bangunan cungkup tersebut sebenarnya bukan untuk melindungi makamnya tetapi untuk melindungi selasar yang mengelilingi makam Raja Muhammad Yusuf yang berada di tengah-tengah. Lebar selasar 3,30 m dengan lantai tegel berwarna merah. Bangunan cungkupnya ditopang oleh 32 buah tiang yang masih asli yang terbuat dari besi silinder dengan tinggi 2,83 m pada deret tiang luar dan tiang setinggi 2,10 m pada deret tiang dalam. Antara sisi dalam selasar dengan makam dibatasi oleh dinding jeruji besi yang juga masih ash setinggi 80 cm. Makam Raja Muhammad Yusuf berada di tengah-tengah dengan sepasang nisan berbentuk gada dari batu andesit setinggi 80 cm dan tanpa jirat. Jarak nisan di sisi utara dan selatan adalah 1,90 m.

206



± 144 m2 (12 m x 12 m)± 1.102,50 m2 (31,5 m x 35 m) Pemerintah Daerah

Jalan desa, kebun penduduk Kebun karet Kebun karet Kebun, Museum- Suaka PSP Provinsi Sumbar dan Riau- Balai Arkeologi Medan- Dipugar tahun 1993/1994- Studi Master Plan Tahun 1996/1997


207


NOMOR : KM.16/UM.001/MKP/04

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDI) HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWSATA


Menimbang: a. bahwa untuk menunjang pembinaan bidang hukum,Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, perlu mengadakan upaya-upaya guna menunjang penyediaan bahan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa dalam rangka penataan, pemeliharaan, pengamanan, dan peningkatan pelayanan informasi, perlu meningkatkan kerjasama baik antar unit dalam Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maupun dengan instansi luar dalam pengumpulan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, danterciptanya kesatuan langkah pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Lingkungan KementerianKebudayaan dan Pariwisata yang merupakan bagian dari JDI-Hukum Nasional;

Mengingat 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

2. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

3. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;

208

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;

5. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/OT001/MKP/2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

2. Dokumentasi Hukum adalah suatu kegiatan untuk menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyebarluaskan bahan-bahan hukum.

3. Informasi Hukum adalah semua keterangan yang menyangkut tentang hukum dalam bentuk fakta dan berita.

209

4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah wadah non struktural yang secara nasional berada dibawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Pusat Jaringan adalah Biro Perencanaan dan Hukum Sekretariat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

6. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Instansi Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Perpustakaan Hukum adalah suatu perpustakaan khusus yang melakukan kegiatan penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penyebarluasan bahan-bahan hukum.

8. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

9. Kementerian adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan untuk:

a. memberikan/membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan;

b. menunjang kegiatan perencanaan hukum, perancangan peraturan perundang-undangan serta membantu penelitian hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata.

c. membantu masyarakat agar dapat memperoleh informasi hukum dan memanfaatkan pengetahuan hukum artinya masyarakat sendiri yang aktif.

210

Pasal 3

Bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:a. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari

1) Undang-Undang Dasar 1945;2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;4) Peraturan Pemerintah;5) Keputusan Presiden;6) Keputusan Menteri;7) Peraturan Daerah;8) Keputusan Gubernur/BupatilWalikota.

b. Non Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari

1) Buku Standard, Karangan ilmiah yang menyangkut Hukum;2) Referensi (Kamus, Bibliografi, Kliping);3) Perjanjian Internasional;4) Perjanjian Kerjasama, Keputusan Bersama Antar Menteri;5) Yurisprudensi Indonesia:6) Majalah Hukum;7) Hasil Pertemuan Ilmiah di Bidang Hukum;8) Hasil Pengkajian Hukum;9) Hasil Penelitian Hukum;

10) Karya Ilmiah di Bidang Hukum; dan11) Naskah Akademis.

Pasal 4

(1) Pusat Jaringan berkedudukan di Biro Perencanaan dan Hukum.

(2) Anggota Pusat Jaringan terdiri dari :

a. Bidang Informasi dan Pelaporan Asdep Urusan Program, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;

b. Bidang Informasi dan Pelaporan Asdep Urusan Program, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala;

c. Bidang Informasi dan Pelaporan Asdep Urusan Program, Deputi Bidang Seni dan Film;

211

d. Bidang Informasi dan Pelaporan Asdep Urusan Program, Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;

e. Bidang Data dan Informasi Asdep Urusan Program, Deputi Bidang Pemasaran;

f. Bidang Penyusunan Rencana dan Program Asdep Urusan Program, Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Luar Negeri;

g. Bidang Penyajian Data dan Informasi Asdep Urusan Data dan Informasi, Deputi Bidang Akuntabilitas;

h. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; dan

i. Subbagian Dokumentasi dan Reproduksi, Biro Umum.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pusat Jaringan mempunyai tugas :a. menghimpun, mengolah, menyimpan dan memelihara bahan-bahan

hukum dari anggota jaringan atau dari sumber-sumber lainnya kecuali Keputusan Pengangkatan Pegawai;

b. menerbitkan, menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan kepada masing-masing anggota jaringan, baik dalam bentuk naskah lengkap maupun data; dan

c. membuat program kerja secara terpadu antara anggota jaringan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat Jaringan mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan Anggota Jaringan dalam peningkatan dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum baik di lingkungan Kementerian maupun dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (BPHN) dan antar anggota jaringan yang lainnya;

212

b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang menangani dokumentasi dan informasi hukum;

c. menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam upaya peningkatan dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian; dan

d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDI-Hukum di lingkungan Kementerian.

Pasal 7

Anggota Jaringan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :

a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi hukum pada unit masing- masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. menghimpun, mengolah, dan menyimpan bahan-bahan hukum/ peraturan perundang-undangan di unit kerjanya sebagai bahan informasi hukum;

c. menyampaikan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dari unit kerja masing-masing kepada Pusat Jaringan; dan

d. membuat program kerja kegiatan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anggota jaringan mempunyai fungsi:

a. meningkatkan dan mengembangkan dokumentasi dan informasi hukum di unit kerja masing-masing; dan

b. melakukan kerjasama tukar-menukar informasi dengan anggota jaringan lainnya di wilayah kerjanya.

213

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1) Pusat Jaringan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian atas terselenggaranya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian;

(2) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum di lingkungan Kementerian bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja masing- masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan terselenggaranyanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.79/UM.001/MPPT-94 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI-Hukum) Di Lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.

214

Pasal 12


Ditetapkan d i : Jakarta Pada tanggal : 3 Maret 2004


ttd.

I GEDE ARDIKA

215


NOMOR : KM.27/PW.202/MKP-04

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROMOSI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dipandang perlu menetapkan mekanisme penyelenggaraannya;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang pertu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai Pedoman Penyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;



4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor : KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana diubah denganKeputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor: KM.04/OT.001/MKP/2004;

216

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROMOSI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :1. Promosi Kebudayaan dan Pariwisata adalah suatu kegiatan yang

dilaksanakan di dalam negeri dan/atau luar negeri untuk memberi gambaran perkembangan situasi dan kondisi nyata mengenai budaya dan pariwisata Indonesia dalam upaya meyakinkan para pengusaha dan masyarakat setempat agar tertarik untuk mengadakan kunjungan ke berbagai Daerah Tujuan Wisata di Indonesia.

2. Delegasi adalah rombongan atau sekelompok orang yang melaksanakan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.4. Kementerian adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata meliputi kegiatan antara lain :a. roadshow;b. event;c. familiarisation tour (educational tour);d. media campaign; dane. e-marketing.

217

(2) Roadshow sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan di sebuah kota atau beberapa kota di dalam negeri atau luar negeri dalam upaya memperkenalkan ragam budaya dan daerah tujuan wisata Indonesia.

(3) Event sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam atau luar negeri melalui serangkaian kegiatan antara lain Travel Mart, Travel Fair, Solo Exhibition, Peristiwa Budpar, TTI (Trade, Tourism and Investment), dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata Indonesia disamping sebagai ajang mempertemukan pengusaha pariwisata yang berperan sebagai penjual (sellers) dan pembeli (buyers) produk wisata.

(4) Familiarisation tour (educational tour) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam negeri dengan mengundang antara lain jurnalis, travel writer, tour operator, travel agent, whole seller, televisi dan film crew, pejabat pemerintah, public figure, untuk mengunjungi dan melihat langsung potensi budaya dan pariwisata Indonesia untuk membangun keyakinan dikalangan mereka akan keadaan sebenarnya di Indonesia.

(5) Media Campaign sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memanfaatkan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri dalam upaya terbentuknya opini tentang citra kebudayaan dan pariwisata Indonesia.

(6) E-marketing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memanfaatkan teknorogi dunia maya (cyber technology), dan teknologi informasi (information technology) dalam upaya menyebarluaskan informasi kebudayaan dan pariwisata Indonesia di dalam dan luar negeri.

Pasal 3

Dalam hal kegiatan Roadshow dan Event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di Luar negeri, penyelenggaraannya harus membentuk suatu delegasi yang terdiri dari unsur pemerintah, dan swasta.

218

Pasal 4

Susunan delegasi sekurang-kurangnya terdiri da ri:

a. Ketua Delegasi : Unsur Pemerintah atau unsur swasta yang diberitugas khusus oleh Menteri.

b. Anggota : Pejabat/staf Kementerian, instansi Pemerintah terkait,dan swasta.

Pasal 5

(1) Ketua Delegasi bertugas memimpin dan mengarahkan rombongan delegasi serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Anggota bertugas menyiapkan bahan-bahan kegiatan dan proposal di bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Pembiayaan penyelenggaraan Promosi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk terselenggaranya tertib administrasi keuangan, pengelolaan dana diatursebagai berikut :

a. perencanaan pelaksanaan disusun oleh Kementerian bersama-sama unsur instansi Pemerintah terkait, dan swasta;

b. penarikan, pengaturan dan pertanggung jawaban penggunaan dana dilakukan hanya oleh Kementerian sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

c. laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan disusun dan disiapkan bersama oleh Kementerian dan unsur instansi Pemerintah terkait, dan swasta.

219

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam setiap penyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata, Ketua wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri m eliputi:a. pelaksanaan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di suatu tempat lokasi;b. hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan Promosi Kebudayaan dan

Pariwisata;c. kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Promosi

Kebudayaan dan Pariwisata; dand. pertanggung jawaban keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9




ttd.

I GEDE ARDIKA

220


NOMOR : KM.33/PL.303/MKP/2004

TENTANG

MUSEUM


Menimbang a. bahwa keanekaragaman peninggalan benda budaya dan atau benda alam yang mempunyai nilai penting sebagai aset budaya bangsa perlu upaya perlindungan dan pelestarian melalui penyediaan sarana museum;

b. bahwa agar penyediaan museum sebagai sarana yang menarik dan atraktif dalam memberikan gambaran secara detail perjalanan budaya bangsa melalui peninggalannya, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Museum;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan can Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

221

5 Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nom or: KM.04/QT.001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG MUSEUM.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

2. Koleksi Museum adalah benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

3. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

4. Deputi adalah Deputi yang bertanggung jawab di bidang permuseuman.

5. Dinas adalah Instansi di daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang permuseuman.

222

BAB II

PENDIRIAN MUSEUM

Pasal 2

(1) Museum dapat didirikan oleh Instansi Pemerintah, Yayasan, atau Badan Usaha yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.

(2) Museum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa museum umum atau museum khusus yang dibedakan berdasarkan koleksi yang disimpan.

(3) Museum Umum yang ciri koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material hasil budaya manusia dan/atau lingkungan yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi.

(4) Museum Khusus yang ciri koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material hasil budaya manusia dan/atau lingkungan yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu atau satu cabang teknologi.

Pasal 3

(1) Setiap Instansi Pemerintah, Yayasan, atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan mendirikan museum wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas setempat dengan tembusan Deputi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang m em uat:

a. tujuan pendirian museum;b. data koleksi sesuai dengan tujuan pendirian museum;c. rencana jangka pendek dan jangka panjang;d. gambar situasi bangunan museum;e. keterangan status tanah hak milik atau sekurang-kurangnya berstatus

hak guna bangunan (HGB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);f. keterangan tenaga pengelola (pimpinan, tenaga administrasi, dan

tenaga teknis); dang. keterangan sumber pendanaan tetap.

223

Pasal 4

Gambar situasi bangunan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d harus memuat ruang pameran, ruang penyimpanan koleksi, ruang perawatan, dan ruang administrasi.

Pasal 5

Ruang pameran harus dilengkapi dengan sarana peralatan penunjang yang terdiri dari sarana penyajian, sarana informasi, dan memperhatikan tata letak, tata warna, serta tata pencahayaan.

Pasal 6

Ruang penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :

a. lemari;b. rak/kotak penyimpanan;c. alat lain sesuai dengan kebutuhan koleksi yang disimpan; dand. harus memperhatikan suhu, kelembaban udara, dan cahaya.

Pasal 7

Ruang perawatan harus memperhatikan suhu dan cahaya serta dilengkapi dengan peralatan sekurang-kurangnya :

a. pembersih koleksi; danb. analisis fisika, kimia, dan biologi.

Pasal 8

Ruang administrasi untuk melaksanakan tata usaha dan pengelolaan museum sekurang-kurangnya dilengkapi dengan peralatan kantor sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diteliti oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

(2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Dinas, Instansi Pusat di Daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan dan dapat mengikutsertakan asosiasi, pakar dan/ atau tokoh masyarakat.

224

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan;b. melakukan peninjauan lokasi;c. melakukan pengecekan terhadap koleksi; dand. melaporkan hasil dan saran pertimbangan persetujuan atau penolakan

kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas memberikan persetujuan operasional atau penolakan setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Deputi.

(2) Dalam hal permohonan ditolak, harus menyebutkan alasan tentang penolakan tersebut.

Pasal 11

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap disetujui dan harus dikukuhkan dengan persetujuan operasional oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENGELOLAAN MUSEUM

Pasal 12

Lingkup pengelolaan museum meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan koleksi.

Pasal 13

(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyimpan koleksi pribadi yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

225

(2) Koleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberi keterangan mengenai asal usul koleksi dan keterangan yang dianggap perlu serta menginformasikan kepada Kepala Dinas setempat.

Pasal 14

Setiap koleksi yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi yang memuat:a. pemilik koleksi;b. nama dan nomor koleksi;c. asal usul koleksi; dand. keterangan lain yang dianggap perlu misalnya cara perolehan.

Pasal 15

(1) Penyimpanan koleksi di museum dilakukan pada ruang pameran atau gudang koleksi.

(2) Penyimpanan koleksi pada ruang pameran hanya dapat dilakukan pada koleksi yang :a. jumlah dan jenisnya sedikit;b. sudah dilakukan konservasi dan perawatan;c. sudah memiliki informasi; dand. tidak sedang dilakukan penelitian.

(3) Penyimpanan pada gudang koleksi hanya dapat dilakukan pada koleksi yang :a. jumlah dan jenisnya banyak;b. sedang dalam penelitian;c. dalam proses persiapan untuk disimpan pada ruang pameran; dand. karena hal tertentu tidak dapat disimpan pada ruang pameran.

Pasal 16

(1) Perawatan koleksi museum dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan kerusakan.

(2) Pencegahan dan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memanfaatkan jasa perawatan museum lain atau lembaga lain yang berkompeten terhadap koleksi museum yang memerlukan penanganan secara khusus.

226

Pasal 17

(1) Setiap pengelola museum harus melakukan pengamanan terhadap keaslian, keutuhan dan kelengkapan koleksi dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia.

(2) Pengamanan koleksi museum dilakukan dengan cara :

a. melengkapi sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum;

b. membuat tata tertib bagi pengunjung museum; danc. menyediakan tenaga pengawas atau keamanan museum.

Pasal 18

Sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum m elipu ti:

a. perlengkapan alarm;b. alat pemadam kebakaran; danc. tenaga pengawas keamanan museum.

Pasal 19

Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan melalui penelitian dan penyajian bagi masyarakat.

Pasal 20

(1) Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi untuk penelitian dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanan.

(2) Penelitian di museum harus mendapat ijin dari Kepala Museum 7 (tujuh) hari sebelum penelitian dilaksanakan.

(3) Penelitian yang dilakukan di museum harus didampingi oleh petugas museum.

(4) Peneliti harus menyerahkan copy hasil penelitian yang telah dilakukan kepada museum.

227

Pasal 21

(1) Pemanfaatan koleksi museum melalui penyajian harus memperhatikan nilai estetika, artistika, edukatif dan informatif.

(2) Koleksi yang disajikan untuk masyarakat harus memiliki informasi sekurang-kurangnya memuat:a. nama benda;b. asal ditemukan;c. waktu atau umur koleksi; dand. fungsi.

(3) Koleksi yang disajikan untuk masyarakat selain koleksi yang dimilikinya dapat juga koleksi milik lembaga atau orang lain.

(4) Penyajian koleksi sekurang-kurangnya diubah setiap 2 (dua) tahun sekali.

(5) Koleksi yang disajikan melalui pameran keliling kepada masyarakat harus merupakan koleksi replika.

BAB IV

PENDAFTARAN KOLEKSI MUSEUM

Pasal 22

Pengelola museum wajib mendaftarkan kepada Dinas setempat mengenai koleksi yang dimiliki, mutasi koleksi, dan penghapusan koleksi.

Pasal 23

(1) Pendaftaran koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sekurang-kurangnya memuat:a. nama dan nomor koleksi;b. bahan dasar koleksi;c. status kepemilikan;d. asal dan latar belakang perolehan; dane. foto koleksi ukuran postcard (3 R).

228

(2) Petugas dari Dinas melakukan pengecekan koleksi yang didaftarkan dan membuat Berita Acara Pendaftaran Koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas disampaikan kepada :

a. Museum yang bersangkutan;b. Deputi; danc. Pertinggal.

Pasal 24(1) Pendaftaran koleksi yang akan dimutasikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 baik mengenai pemindahan tempat maupun pengalihan kepemilikan atau pengalihan koleksi ke museum lain sekurang-kurangnya memuat keterangan:

a. latar belakang, maksud dan tujuan;b. jangka waktu mengenai pemindahan dan pengalihan kepemilikan atau

penguasaan koleksi;c. perjanjian kerja sama;d. jaminan asuransi dan transportasi; dane. data dan foto koleksi yang akan dimutasikan.

(2) Petugas dari Dinas setempat bertugas melakukan pengecekan koleksi yang akan dimutasikan dan membuat Berita Acara Mutasi Koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas disampaikan kepada:

a. Museum yang bersangkutan;b. Deputi; danc. Pertinggal.

Pasal 25

(1) Pemindahan tempat, pengalihan kepemilikan atau pengalihan penguasaan koleksi museum ke luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri cq. Deputi atas nama Menteri.

(2) Berita Acara Mutasi Koleksi dan persetujuan Menteri disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, dan Museum/lembaga yang bersangkutan, untuk kepentingan pengecekan di daerah tujuan dan kembali ke Wilayah Republik Indonesia.

229

Pasal 26

Dalam hal koleksi museum yang akan dimutasikan ke luar negeri tidak disetujui, Deputi atas nama Menteri akan memberitahukan kepada Kepala Dinas setempat dan pengelola museum yang bersangkutan disertai dengan alasannya.

Pasal 27

(1) Pendaftaran mengenai penghapusan koleksi museum dapat dilakukan apabila koleksi museum tersebut hilang, musnah atau rusak.

(2) Pendaftaran disampaikan kepada Dinas setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari kerja sejak diketahui koleksi museum tersebut hilang, musnah atau rusak.

(3) Petugas dari Dinas setempat melakukan pengecekan terhadap koleksi yang hilang, musnah atau rusak dan membuat Berita Acara Penghapusan Koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala Dinas disampaikan kepada :a. Kepala Dinas;b. Deputi; danc. Museum yang bersangkutan.

Pasal 28

Terhadap koleksi museum yang hilang selain dilaporkan kepada Dinas setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pengelola museum wajib melaporkan koleksi yang hilang kepada kepolisian setempat.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 29

(1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan museum, diperlukan pendanaan yang diperoleh selain dari dana tetap dapat dilakukan melalui penjualan tiket masuk, penjualan cinderamata, dan pemanfaatan ruang museum oleh masyarakat umum.

230

(2) Pengelolaan hasil penjualan tiket, penjualan cenderamata dan pemanfaatan ruang museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada museum instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 30

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan museum dapat dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan antara lain bimbingan teknis permuseuman dan bantuan tenaga ahli permuseuman.

(2) Kegiatan bimbingan teknis dan bantuan tenaga ahli permuseuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengelolaan koleksi, perawatan, tata pameran, dan bimbingan edukasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Museum yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tetap beroperasi dan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Bagi museum yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan ini akan dikukuhkan dengan persetujuan operasional oleh Kepala Dinas.

231

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal: 14 Mei 2004


ttd.

I GEDE ARDIKA

232


NOMOR : KM.51/OT.007/MKP/2004

TENTANG

PENETAPAN MASJID BAITUL A’LA LIL MUJAHIDIN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PIDIE, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

OBSERVATORIUM BOSSCHA YANG BERLOKASI DI WILAYAH BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN GEREJA PROTESTAN KOTA KUPANG

YANG BERLOKASI DI WILAYAH KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN

YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992

Menimbang

Mengingat


a. bahwa Masjid Baitul A’la Lil Mujahidin yang berlokasi di wilayah Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Observatorium Bosscha yang berlokasi di wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Gereja Protestan Kota Kupang yang berlokasi di wilayah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3839);

233

3. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3952);


6. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor: 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;


8. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 108 Tahun 2001 tentang tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;


234

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN MASJID BAITUL A’LA LIL MUJAHIDIN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PIDIE, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, OBSERVATORIUM BOSSCHA YANG BERLOKASI DI WILAYAH BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN GEREJA PROTESTAN KOTA KUPANG, YANG BERLOKASI DI WILAYAH KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.

Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992:

a. Masjid A’la Lil Mujahidin yang terletak di Desa Mutiara, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. Observatorium Bosscha yang terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

c. Gereja Protestan Kota Kupang yang terletak di Desa Lahi Lai Bisikopan, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA, sejak ditetapkannya Keputusan ini dilarang :

a. mengubah bentuk atau warna, merusak, mengambil atau memindahkan, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan Benda Cagar Budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

235


c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batasbatas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :

a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk atau warna serta memugar, dan memisahkan bangunan benda-benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;



KELIMA Pengelolaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya, Situsatau Kawasan yang dilindungi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

236

Keenam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal: 10 Agustus 2004


ttd.

I GEDE ARDIKA

237


Nomor : KM.51/OT.007/MKP/2004 Tanggal : 10 Agustus 2004

BATAS-BATAS BANGUNAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS 1. Masjid Baitul A ’la Lil Mujahidin

Batas-batas :• Utara• Timur• Selatan• BaratLuas bangunan Luas tanah

SawahJalan BeureuehJalan Raya Banda Aceh - Medan Pemakaman Umum Yaman 25 m x 25 m 2 Ha

Status Pemilikan : Yayasan Baitul A’la Lil Mujahidin2. Observatorium Bosscha

Batas-batas :• Utara• Timur• Selatan• Barat

PerumahanPerumahan dan Jalan Kolektor Perumahan dan Jalan Kolektor Jalan Kolektor .

Luas bangunan Luas tanah 5 HaStatus Pemilikan : Negara

3. Gereja Protestan Kota KupangBatas-batas :• Utara• Timur• Selatan• BaratLuas bangunan Luas tanah Status Pemilikan

Perumahan Jalan PancasilaKantor Pertanian dan Pemukiman Jalan Ir. Soekarno 150 m2 1800 m2Jemaat Gereja Kota Kupang


ttd.

I GEDE ARDIKA

238

Baitul A’la Lil Mujahidin


S A W A H Jl.

MAKAM

Kompleks Madrasah

MASJID

BEUREU

EH

t

JA LA N RAYA BANDA ACEH-M EDAN

239


Deskripsi


Baitul A’la Lil MujahidinMasjid1950 KeletakanJl. Raya Banda Aceh-Medan Km. 124Beureu-ehMutiarasighPidieAceh101° 01’ 32” B T & 0 1 °0 4 ’ 15” LS Dibangun pada tahun 1950 atas prakarsa Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat, baik masyarakat setempat maupun wilayah nusantara lainnya. Selesai dibangun pada tahun 1971 dan dikelola oleh Yayasan Baitul A’la Lil Mujahidin sejak tahun 1979.Denah Masjid berbentuk persegi empat dengan atap terbuat dari kayu (sirap). Bentuk atap limasan dan memiliki satu kubah. Di setiap penjuru ruangan terpadat jendela dan pintu masuk. Masjid tersebut terletak di tengah lahan terbuka dan dikelilingi pepohonan rindang.25 m x 25 m 2 HaYa asan Baitul A’la Lil Mu’ahidin

SawahJl. Beureu-ehJl. Raya Banda Aceh - Medan Pemakaman Umum Yaman

1 April 2004Judi Wahjudin, SSDra. Rosery Rosdi Puteri

240


t

Pem ukim an ☆ Bosscha

241


Deskripsi

Luas BangunanLuas LahanStatus PemilikanBatas-BatasUtaraTimurSelatanBaratRiwayat Penelitian/ Pengelolaan Surat Keputusan Tgl. Pendataan

Observatorium BosschaObservatorium Bintang1923 KeletakanJl. Peneropongan BintangBosschaLembangLembangBandungJawa Barat7° 10’ 27,84" BT & 6° 49’ 32,93” LS Dibangun pada awal abad ke-20 atas prakarsa para pemerhati ilmu pengetahuan (ilmuwan, usahawan, dan pemerintah Hindia-Belanda). Penyandang dana utamanya K.A.R. Bosscha, seorang pengusaha perkebunan the di Malabar. Pada tahun 1923 resmi dikelola oleh Nederlandsch-lndische Sterrenkundige Vereeniging (NISV). Tahun 1960 dapat bantuan dari pemerintah RI dan UNESCO sebuah teropong reflektor Schimidt untuk keperluan survei langit selatan. Terletak di kawasan perbukitan Lembang, sekitar 15 km di sebelah utara kota Bandung. Lingkungannya kaya dengan beragam sumber daya hayati, baik flora maupun fauna. Selain terdapat Bangunan Teropong Zeis, di kawasan ini terdapat bangunan Yayasan penampungan anak terlantar SOS Kinderdorf, Gedung Hermann Gmeiner, dan Monumen pahlawan R, Otto Iskandardinata atau biasa dikenal dengan nama Si Jalak Harupat.

5 Ha Negara

PerumahanPerumahan dan Jalan Kolektor Perumahan dan Jalan Kolektor Jalan Kolektor1923-1951 (NISV), 1951-2001 (ITB) dan 2001-sekarang (Dep. Astronomi, ITB)Status Pendirian NSN Tahun 1920 (terlampir)1 April 2004

242

Gereja Protestan Kota Kupang

243


Deskripsi


Gereja Protestan Kota KupangGereja1887

JL. Soekarno No. 23 Lahi Lai Bisikogan Lahi Lai Bisikogan Kelapa Lima KupangNusa Tenggara Timur 123° 31’ 27” B T - 10° 7’ LSGereja ini didirikan pada tahun 1887 pada saat dipimpin Pendeta J.F. Niks. Padajaman pendudukan Jepang digunakan sebagai gudang amunisi. Pernah direnovasi pada tahun 1975, yaitu berupa penambahan bangunan dan penggantian atap sirap dengan seng, tetapi saat dipimpin pendeta JD Ale bentuknya dikembalikan sesuai dengan kondisi awal. Terletak di pinggir jalan, diantara perumahan penduduk dan perkantoran. Kondisinya masih baik dan masih dapat difungsikan sebagai sarana ibadah. Pada tembok bagian depan terdapat inskripsi yang berbunyi: Dif Kerkgebouwin 1887 Jebauwd door J.H. de siso tenty devan Den Hulp pre dikerJ.F. Niks Voorgelden der Gremeente. Bangunan berdiri pada lahan yang datar, dengan bahan bangunan utama terdiri dari batu, pasir, semen, besi beton dan seng. 150 m2 1800 m2Jemaat Gereja Kota Kupang

Perumahan Jl. PancasilaKantor Pertanian dan Perumahan Jl. Ir. Soekarno

1 April 2004Judi Wahjudin, SSDra. Rosery Rosdi Puteri

244


NOMOR : KM. 62/PW.204/MKP/2004

TENTANG

PROSEDUR PEMBUATAN FILM OLEH PIHAK ASING DI INDONESIA


Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi aspirasi masyarakat perfilman khususnya pihak asing, perlu mengkaji ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan usaha perfilman;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri dapat memanfaatkan potensi para pembuat film, lembaga pemberitaan, lembaga penyiaran dan lembaga asing lainnya yang akan melakukan pembuatan film di Indonesia;

c. bahwa pengaturan penyelenggaraan usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Penerangan Nomor 215/Kep/Menpen/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman, sudah tidak sesuai lagi, perlu disempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu diatur mengenai prosedur pembuatan film oleh pihak asing di Indonesia dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473); 2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);

245

Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;

5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT.001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/OT001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PROSEDUR PEMBUATAN FILM OLEH PIHAK ASING DI INDONESIA.

246

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Film adalah karya cipta seni dan budaya merupakan media komunikasi masa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya.

2. Pembuatan film adalah kegiatan membuat atau memproduksi film dalam bentuk film cerita, non cerita, dan iklan baik komersial maupun non komersial.

3. Pihak Asing adalah perusahaan pembuatan film, lembaga pemberitaan, lembaga penyiaran dan lembaga asing lainnya.

4. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Deputi adalah Deputi Bidang Seni dan Film.

6. Asisten Deputi adalah Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perfilman.

7. Tim Penilai adalah tim yang beranggotakan wakil dari instansi terkait dengan pembuatan film oleh pihak asing.

8. Pemerintah Daerah adalah institusi pemerintah di daerah yang menangani masalah perfilman.

247

BAB II

PEMBUATAN FILM OLEH PIHAK ASING DI INDONESIA

Pasal 2

(1) Pembuatan film oleh pihak asing di Indonesia berdasarkan izin Menteri.(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Asisten Deputi.

Pasal 3

Pihak asing yang membuat film di Indonesia mengajukan permohonan izin kepada Asisten Deputi melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan melampirkan persyaratan :

a. Data perusahaan, daftar kru film dan jabatannya;b. Foto copy paspor setiap kru film asing;c. Sinopsis;d. Jadwal dan lokasi pembuatan film;e. Daftar peralatan disertai pernyataan untuk mereekspor setelah

pembuatan film selesai; danf. Menyerahkan release copy hasil pembuatan film setelah pembuatan

film selesai.

Pasal 4

Terhadap setiap permohonan izin dilakukan penelitian administrasi oleh Tim Penilai yang hasil penilaiannya menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 5

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu instansi terkait diantaranya Deplu, Depdagri, BAIS TNI, Kepoiisian, Kejaksaan dan Imigrasi.

Pasal 6

Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dilengkapi.

248

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembuatan film di daerah tertentu pihak asing wajib mengikutsertakan petugas pendamping (Liaison officer).

(2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Asisten Deputi dan instansi terkait.

Pasal 8

Pihak asing wajib menyerahkan 1 (satu) buah copy dalam bentuk video betacam hasil pembuatan filmnya kepada Menteri untuk keperluan Pemerintah Indonesia yang bersifat non komersial.

Pasal 9

Pihak asing selama melakukan kegiatannya di wilayah hukum Indonesia wajib menghormati norma-norma adat istiadat dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB III

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembuatan film dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Penghentian pelayanan administrasi dari instansi terkait;b. Pencabutan izin pembuatan film.

249

Pasal 12

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan keputusan Menteri, yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi.

(2) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan pengawasan.

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan yang mengatur mengenai pembuatan film oleh pihak asing di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RINomor 215/Kep/Menpen/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 21A/Menpen 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan d i : Jakarta Pada tanggal: 19 Oktober 2004


ttd.

I GEDE ARDIKA

250


NOMOR: KM.64/HK.201/MKP/04

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH


Menimbang a. bahwa untuk pengembangan pariwisata daerah perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dengan pemberian pelayanan yang mudah dan cepat;

b. bahwa dalam rangka kesatuan tata cara pengaturan pengembangan pariwisata daerah dipandang perlu menetapkan pedoman pengembangan pariwisata daerah dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;

5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;

251

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004;

7. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.04/OT.001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH.

Pedoman Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pemerintah Daerah dapat menjabarkan lebih lanjut sesuai karakteristik dan kemampuan daerah setempat.


Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal: 20 Oktober 2004


ttd.

I GEDE ARDIKA

252

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : KM.64/HK.201/MKP/04Tanggal : 20 Oktober 2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangDewasa ini pariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global, dan telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia, melibatkan pelaku-pelaku dalam kegiatan wisata, baik kalangan pemerintah, industri pariwisata maupun kalangan masyarakat. Hampir semua negara modern, baik negara maju maupun negara berkembang di dunia pada abad ke-21 ini telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. Diprediksikan bahwa posisi strategis peran pariwisata akan semakin kukuh, mengingat gejolak harga minyak di pasaran internasional masih terjadi serta kemauan politik bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sumberdaya alam dan hutang luar negeri untuk membiayai proses pembangunan negaranya masih tetap tinggi.Namun yang menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan bagi pengembangan pariwisata Indonesia adalah semakin ketatnya persaingan yang terjadi di antara negara di kawasan Asia Tenggara dalam merebut pangsa pasar dunia dan berlomba menjadikan wilayahnya menjadi tujuan wisata dunia yang utama di kawasan ini. Dalam kurun waktu terakhir, posisi kepariwisataan Indonesia dalam peta persaingan pasar global tadi telah menjadi semakin berat karena beberapa tekanan, baik yang menyangkut matra variabel keamanan nasional yang cukup rentan, pemulihan krisis ekonomi yang belum kunjung berhasil, maupun tingginya euphoria proses otonomi daerah yang telah mengakibatkan tidak sinergisnya program-program pengembangan pariwisata Indonesia. Hakikat pengembangan pariwisata Indonesia harus bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata,

253

diharapkan dapat diperkukuh jati did bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan. Namun, pengembangan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan “Kebhinekaan” sebagai sesuatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepariwisataan Indonesia harus selalu merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep hidup bangsa Indonesia yang berkesinambungan tersebut merupakan falsafah pembangunan kepariwisataan nasional yang berkesinambungan antara hubungan manusia dengan Tuhan YME, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis. Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan kepariwisataan yang mengacu pada konsep-konsep di atas secara operasional dikenal sebagai Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development). Kepariwisataan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan juga objek pembangunan adalah pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism). Pariwisata yang menempatkan manusia atau masyarakat dengan hasil budi dayanya (budaya) adalah pariwisata budaya. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah seluruh daerah berpacu dan berlomba melakukan pengembangan daerah masing- masing sesuai dengan kepentingan dan kemauannya sendiri-sendiri tanpa memperhatikan hakikat pengembangan pariwisata sebagaimana tersebut di atas, karena belum semua daerah memiliki RIPPDA sehingga kenyataannya daerah dihadapkan pada berbagai daerah tantangan internal, yaitu bagaimana membangun dan mengembangkan wilayahnya. Dalam kondisi seperti tersebut di atas, dipandang perlu menyusun suatu pedoman dalam rangka pengembangan pariwisata daerah guna menjembatani dan mengantisipasi perubahan, percepatan, dan ketepatan pembangunan pariwisata di daerah.

B. Tujuan dan Sasaran1. Tujuan

Menyatukan arah kerjasama dan keterpaduan pengembanganpariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah (Provinsi,Kabupaten/Kota), pelaku bisnis, dan masyarakat.

254

2. SasaranTercapainya pemahaman dan pengetahuan tentang pengembangan pariwisata serta meningkatnya kerjasama dan keterpaduan pengembangan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat di daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

A. Pentingnya Perencanaan Pengembangan Pariwisata DaerahMerencanakan sesuatu bila dilakukan dengan baik tentu akan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat pula memperkecil semua dampak lainnya yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pentingnya perencanaan pengembangan pariwisata daerah dapat dilihat apabila hasil yang dicapai tersebut sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun semula, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan hidup.

Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:Pertama Wisatawan

Dalam hal ini diketahui lebih dahulu karakteristik wisatawan yang akan diharapkan datang.

Kedua : TransportasiBagaimana fasilitas transportasi yang tersedia yang akandapat membawa wisatawan dari negara asal ke daerah tujuan wisata serta transportasi lokal untuk menuju daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi.

Ketiga Potensi Daerah Tujuan WisataKesiapan produk wisata yang akan dijual kepada wisatawan.

Keempat : Fasilitas PelayananFasilitas apa saja yang tersedia di daerah tujuan wisata, terutama dalam hal akomodasi, restoran, pelayanan umum seperti bank / money changer, kantor pos, telepon, sarana air bersih, listrik dan sebagainya.

Kelima Informasi tentang Daerah Tujuan WisataTersedia informasi tentang daerah tujuan wisata yang akan

255

dikunjungi wisatawan, sehingga calon wisatawan akan mengetahui tiap paket wisata yang ditawarkan. Ini perlu agar calon wisatawan mudah dalam mengambil keputusan berangkat atau tidaknya ke daerah tujuan wisata yang ditawarkan.

B. Prinsip-Prinsip Daerah Perencanaan Pengembangan Pariwisata DaerahPrinsip-prinsip perencanaan pengembangan pariwisata daerah,

antara lain meliputi hal berikut:

1. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah haruslah merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan regional, dan nasional. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan pariwisata daerah hendaknya termasuk dalam kerangka kerja pembangunan ekonomi dan sosial budaya secara keseluruhan.

2. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah menggunakan pendekatan terpadu (integrated-approach) dengan sektor-sektor lainya yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan.

3. Perencanaan pengembangan pariwisata di suatu daerah haruslah di bawah koordinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan.

4. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata harus pula berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk itu dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, alam dan budaya serta memperhatikan faktor geografi yang lebih luas dan tidak meninjau dari segi administrasi saja.

5. Pada masa-masa yang akan datang, jam kerja para karyawan kemungkinannya akan semakin singkat dan waktu senggangnya semakin panjang. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengembangan pariwisata, khususnya di daerah yang dekat dengan industri, perlu diperhatikan pengadaan fasilitas rekreasi dan hiburan di sekitar daerah tersebut, yang disebut Pre-urban.

6. Pariwisata, walaupun bagaimana sifat pembentuknya, tujuan pengembangannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan ras, agama dan bangsa. Oleh karena itu, pengembangannya perlu memperhatikan kemungkinan peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan bangsa-bangsa lain.

256

7. Selain itu, perencanaan pengembangan pariwisata daerah dapat juga disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Oleh karena itu, kondisi politik, masalah sosial, tingkah laku manusia, dan perubahan selera semuanya dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata dan sukar untuk diramalkan.

C. Kedudukan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten / Kota merupakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkat Sub Daerah Tujuan Wisata. Dalam proses penyusunannya, RIPPDA Kabupaten / Kota hendaknya mengacu kepada dokumen rencana yang berada pada hierarki yang lebih tinggi yaitu RIPPDA Provinsi (kalau masih tersedia) dan RIPPNAS. Selain itu, sebagai bagian pengembangan salah satu sektor di daerah, penyusunan RIPPDA ini mengacu pula pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten / Kota. Diharapkan dengan memperhatikan hierarki tersebut, pengembangan pariwisata yang dilakukan disuatu daerah dapat merupakan suatu pengembangan yang terintegrasi, baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagi daerah yang belum memiliki RIPPDA, panduan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan pariwisata daerah.

D. Proses Perencanaan Pengembangan Pariwisata DaerahProses perencanaan pengembangan pariwisata daerah meliputi

hal-hal berikut:

1. Mengadakan penelitian secara terinci mengenai sifat dan bentuk pengembangan yang akan direncanakan, terutama pada sumbersumber potensial dalam kepariwisataan yang dimiliki oleh suatu daerah dan penelitian pasar untuk mengetahui tingkah laku wisatawan sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian dapat dilaksanakan sendiri ataupun melalui pihak konsultan.

2. Lihat Pedoman RIPPDA (kalau sudah memiliki).

3. Susun kebijakan berdasarkan prioritas yang diperoleh dari hasil penelitian.

4. Susun master plan, rencana tapak kawasan, dan disain teknis pengembangan pariwisata.

257

5. Tawarkan pengembangan pariwisata kepada investor yang berminat atau pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah.

E. Identifikasi terhadap Karakteristik DaerahIdentifikasi terhadap karakteristik daerah meliputi aspek kebijakan,

geografi, kependudukan, dan lain sebagainya yang komponennya meliputi:1. lokasi2. lingkungan alam3. sejarah daerah4. pola sosial budaya dan ekonomi5. pola tata guna lahan6. kualitas lingkungan.

Pengkajian terhadap peta daerah dan kunjungan lapangan ke lokasiobjek dan daya tarik wisata merupakan tahapan yang perlu dilakukanuntuk memperoleh gambaran terhadap kondisi lapangan.

1. LokasiLokasi daerah harus dipetakan baik terhadap negara secara keseluruhan maupun terhadap Provinsi. Lokasi daerah merupakan pertimbangan penting untuk pengembangan pariwisata. Dengan itu, dapat diketahui jarak daerah terhadap pasar potensial utama atau daerah yang telah memiliki pariwisata yang berkembang dengan baik. Selain itu, lokasi juga merupakan bahan pertimbangan bagi penentuan jalur wisata dari produk wisata yang akan dikembangkan baik jalur wisata internal dalam kabupaten atau kota maupun jalur wisata untuk daerah yang lebih besar.

2. Lingkungan Alam

a. IklimPola iklim daerah meliputi curah hujan, temperatur, pencahayaan sinar matahari, kabul, kecepatan dan arah angin, serta variasi musim. Iklim dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata yang akan dilakukan. Iklim ini perlu dipetakan dengan jelas untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.

258

b. Topografi

Topografi merupakan karakteristik permukaan bumi yang meliputi konfigurasi tanah, kemiringan, ketinggian dan jenis permukaan (seperti rawa danau, dan sungai) yang perlu dipetakan. Pengembangan pariwisata tidak mungkin dilakukan pada daerah yang sering mengalami longsor dan banjir.

c. Vegetasi dan Kehidupan Satwa LiarKehidupan satwa liar dan vegetasi hutan berdasarkan jenis dan lokasinya perlu diindikasikan. Jarak dari habitat satwa liar ataupun kawasan lindung perlu dipertimbangkan untuk pengembangan pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata yang akan dilakukan tidak mengganggu atau merusak proses konservasi yang sedang dilakukan.

Namun, kehidupan satwa liar dan vegetasi ini dapat juga menjadi daya tarik wisata yang dapat dijual, dengan syarat dikelola dengan baik dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan.

d. Karakteristik Pantai dan LautKarakteristik pantai dan laut yang perlu diidentifikasi meliputi lokasi dan karakteristik pantai, terumbu karang, kehidupan bawah laut, kandungan sumber daya alam, pasang surut, formasi karang, dan perikanan.

e. Geologi

Karakteristik geologi merupakan pertimbangan penting dalam pengembangan pariwisata. Kesesuaian antara pengembangan pariwisata dan jenis batuan atau kandungan mineral yang dimiliki merupakan salah satu pertimbangan penting.

f. Kawasan Sumber Daya AlamBeberapa daerah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, misalnya suatu daerah memiliki potensi pengembangan, perkebunan atau minyak bumi. Potensi tersebut perlu dipertimbangkan karena apabila manfaat yang dihasilkan lebih tinggi dari pada pengembangan pariwisata, daerah tersebut tidak perlu mengembangkan pariwisata.

259

3. Sejarah DaerahPengetahuan mengenai daerah penting, karena dalam perencanaan pariwisata banyak sekali aspek sejarah yang merupakan daya tarik wisata, seperti bangunan-bangunan bersejarah. Sejarah suatu daerah mempengaruhi sistem sosial budaya dari penduduk setempat dan sikap terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

4. Pola Sosial Budaya dan Ekonomia. Karakteristik Penduduk

Distribusi penduduk merupakan pertimbangan penting dalam setiap pembangunan. Selain itu, proyeksi penduduk juga perlu dikaji.

b. Pola BudayaPola budaya masyarakat perlu diidentifikasi dengan jelas, meliputi struktur sosial, sistem nilai, gaya hidup, dan sikap. Selain itu, nilai-nilai religius yang berlaku juga harus diperhatikan. Tarian, musik, drama, upacara adat, kerajinan, pakaian daerah, dan hasil seni merupakan bagian dari pola budaya masyarakat yang dapat merupakan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan.

c. Pola EkonomiProfil ekonomi daerah perlu diidentifikasi dengan jelas. Hal ini meliputi produk domestik bruto, tingkat pendapatan, jenis dan nilai ekspor dan impor serta pendapatan asli daerah, keterkaitan antara pariwisata dan ekonomi daerah secara keseluruhan perlu diungkapkan, sehingga besarnya sumbangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lain terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui.

5. Pola Tata Guna LahanPola tata guna lahan daerah secara umum perlu diidentifikasi. Lahan pertanian, industri, perkebunan, hutan lindung, pemukiman, dan jalur transportasi dipetakan dengan baik. Kepemilikan lahan juga dapat merupakan pertimbangan untuk pemilihan kawasan pengembangan pariwisata daerah.

6. Kualitas LingkunganKualitas lingkungan dari daerah studi terutama pada kawasan wisata eksisting dan yang akan dikembangkan merupakan pertimbangan penting sebagai daya tarik baik bagi wisatawan maupun bagi penduduk lokal.

260

Komponen kualitas lingkungan yang perlu dipertimbangkan untuk dikaji, meliputi kualitas udara, kualitas air bersih, kualitas air permukaan, kualitas air bawah tanah, tingkat kebisingan, tingkat kebersihan lingkungan.

F. Identifikasi Potensi Pariwisata DaerahIdentifikasi potensi pariwisata merupakan dasar dari pengembangan

pariwisata. Tanpa adanya identifikasi potensi pariwisata, tidak mungkin dapat dikembangkan pariwisata di daerah.

Umumnya dalam menganalisis dan memilah potensi pariwisata yang akan dikembangkan perlu melihat potensi pasar wisata. Obyek dan daya tarik wisata yang akan dikembangkan harus sesuai dengan target pasar yang dimiliki. Kesesuaian antara kedua faktor ini akan menghasilkan keberhasilan dalam pengembangan pariwisata. Jenis daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah akan menentukan jenis pasar, sasaran, dan promosi pariwisata yang akan dilakukan.

Potensi pariwisata dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:1. Objek dan daya tarik alam, yang berbasiskan pada lingkungan alam :

a. iklimb. pemandangan alamc. pantai dan lautd. flora dan faunae. lingkungan alam khususf. taman dan kawasan lindung

2. daya tarik budaya :a. kawasan budaya, sejarah dan arkeologib. budaya daerahc. aktivitas ekonomid. kawasan perkotaane. museum dan fasilitas budaya lainnyaf. festival budayag. kesukuanh. ziarah

3. daya tarik khusus :a. taman ria dan sirkusb. belanjac. pertemuan, konferensi dan konvensid. hiburane. rekreasi dan olahragaf. modal transportasi spesifik

261

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Pengembangan pariwisata daerah pada dasarnya mencakup pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) maupun pengembangan produk pariwisata. Sehingga langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata harus mengacu kepada kedua aspek tersebut.

A. Pengembangan Daerah Tujuan WisataLangkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah

dalam pengembangan daerah tujuan wisata (DTW), antara lain sebagaiberikut:1. Mempersiapkan atau membenahi prasarana dan sarana yang

dibutuhkan, misalnya : jalan, jembatan, terminal, dermaga, pelabuhan udara, pusat tenaga listrik, air bersih, tranportasi, dan telekomunikasi.

2. Menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).3. Menyusun RIPPDA yang mengacu kepada RUTRW bagi daerah yang

belum memiliki RIPPDA.4. Menyusun perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau

mengembangkan RIPPDA ke dalam perencanaan jangka panjang, menengah, jangka pendek, dan perencanaan tahunan.

5. Membuat kebijakan pengembangan pariwisata daerah berdasarkan pada perencanaan yang telah disusun.

6. Membuat program-program dan kegiatan pariwisata berdasarkan prioritas pengembangan.

7. Program yang telah disusun tersebut dapat ditawarkan kepada pihak swasta untuk membangunnya, atau kalau pihak swasta belum ada yang berminat, pembangunan pariwisata tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pengembangan pariwisata.

262

B. Pengembangan Produk Pariwisata

Pengembangan produk pariwisata dapat dibagi m enjadi:

1. Pengembangan Produk Baru

Pengembangan produk baru pada dasarnya adalah memperbaiki (menyempurnakan) produk yang sudah ada atau menambah jenis produk yang dihasilkan. Pengembangan produk baru haruslah disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan yang dihasilkan berdasarkan penelitian dan analisis pasar. Di samping itu, kita perlu memodifikasi produk lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Dalam upaya menggali dan menghasilkan produk baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, antara lain m eliputi:

a. potensi sumber daya pariwisata yang dimiliki daerah yang disesuaikan dengan potensi pasar dari produk baru yang akan dihasilkan;

b. struktur pasar dan keahlian mengkemas produk baru tersebut;

c. fasilitas keuangan daerah yang cukup untuk mengembangkan produk baru tersebut; dan

d. produk baru tersebut hendaknya mencakup semua unsur yang melengkapi suatu package tours.

2. Pengembangan Atraksi Pariwisata

Atraksi pariwisata dapat dikembangkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah. Atraksi wisata dapat dikembangkan melalui:

a. penggalian potensi kesenian rakyat dan permainan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai atraksi wisata bagi wisatawan;

b. penyelenggaraan atraksi wisata yang dapat disaksikan dengan biaya yang murah dan dengan waktu yang relatif singkat; dan

c. penyediaan tempat dan fasilitasnya oleh pemerintah daerah.

263

C. Pengembangan PemasaranDalam mengembangkan pariwisata daerah, pemerintah daerah harusdapat meningkatkan pemasarannya, melalui langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Kedudukan (positioning) Produk Pariwisata yang Akan Dipasarkan.

Adapun langkah-langkah yang harus diambil, antara lain sebagai berikut:a. identifikasi posisi pasar dalam peta persepsi;b. menyusun peta kemampuan daya saing daerah terhadap

daerahdaerah di sekitarnya dan tehadap daerah-daerah dengan produk wisata yang hampir sama;

c. menetapkan brand name dari produk yang akan ditawarkan;d. identifikasi pasar-pasar potensial bagi Indonesia dan daerah;e. identifikasi Karakteristik Wisatawan Mancanegara, dalam

menentukan daerah dan produk yang diinginkan;Contoh : Unit Kawasan Timur Tengah bahwa mayoritas dari mereka memilih Jakarta dan Bali sebagai daerah tujuan dengan aktivitas utamanya adalah belanja dan kehidupan malam; dan

f. identifikasi terhadap pesaing-pesaing utama pariwisata Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Brand name selayaknya dikembangkan dari sudut pandang potensi keunikan yang paling diandalkan yang tidak dimiliki daerah-daerah lain.

2. Penentuan Promosi yang Tepat Bagi Produk Pariwisata Daerah.Dalam mengembangkan pariwisata daerah, maka pemerintah

daerah harus dapat menentukan bentuk-bentuk promosi yang paling tepat bagi daerahnya dengan berbagai pertimbangan yang ada, terutama dalam hal pertimbangan dana. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan alat, yang secara umum dapat berbentuk:

a. Materi-materi cetakan (brosur, leaflet, buku panduan wisata dan sebagainya);

b. Iklan;

264

c. Keikutsertaan dalam event-event pariwisata internasional maupun nasional;

d. Penyelenggaraan pameran pasar wisata;

e. Aktivitas kehumasan (public relation); dan

f. Internet (www).

3. Pengembangan Pasar Dalam Negeri.Pengembangan pasar dalam negeri dapat dilakukan dengan:

a. mengembangkan paket-paket wisata yang berbasis pada trend dan tuntutan pasar yang tersegmentasi seperti paket wisata minat khusus berbasis alam, paket wisata ziarah dan keagamaan, kesehatan, dan kebugaran serta lain-lain,

b. mengembangkan kegiatan budaya lokal untuk memicu tumbuhnya pergerakan wisatawan Nusantara dan tumbuhnya keberagaman budaya bangsa,

c. meningkatkan daya inovasi bagi pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan dan mengelola pasar wisatawan Nusantara, dan,

d. mengembangkan sistem monitoring dan pendataan wisatawan Nusantara untuk mendukung dalam pengembangan kepariwisataan.

D. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)Langkah-langkah untuk meningkatkan peran SDM dalam pengembangan pariwisata daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya ManusiaPengembangan Sumber Daya Manusia merupakan pendukung utama bagi pengembangan produk dan pemasaran. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sangat penting dilakukan agar daerah yang akan mengembangkan pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Di samping itu, pengembangan SDM akan meningkatkan apreasiasi dan pengertian terhadap pariwisata, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar internasional.

265

Pengembangan Sumber Daya Manusia juga dilakukan bagi aparat pembina kepariwisataan daerah agar dapat melaksanakan fungsi- fungsi pembinaan dalam rangka menetapkan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama.

2. Peningkatan dan Pemantapan Keterampilana. Penyiapan tenaga-tenaga terampil di bidang perhotelan, restoran,

biro perjalanan, dan pemandu wisata.

b. Peningkatan kemampuan berbahasa asing di kalangan'stakeholder1 pengembangan pariwisata, seperti tenaga kerja diusaha pariwisata dan pemerintah daerah.

c. Peningkatan dan pemantapan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah.

d. Peningkatan Kemampuan teknis di bidang manajemenkepariwisataan.

E. Pengembangan Investasi

Pengembangan investasi ini berisikan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi di bidangkepariwisataan, yang dilakukan baik oleh penanam modal yang berasal dari luar daerah maupun penanam modal yang berasal dari daerah itu sendiri.

Pengembangan investasi, antara lain:

1. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal pada usaha pariwisata.

2. Memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan masyarakat yang akan berusaha di bidang kepariwisataan.

3. Menciptakan kepastian hukum dan keamanan.

4. Menyiapkan infrastruktur, antara lain, jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, listrik, dan lainnya.

5. Memberikan subsidi bagi investor yang mau menanamkan modal bagi daerah-daerah yang kurang menarik bagi investasi tetapi memiliki potensi pariwisata.

266

6. Mengupayakan tenaga kerja lokal yang ada di daerah tersebut untuk dapat dipekerjakan pada sektor pariwisata.

7. Menyiapkan tenaga-tenaga trampil di bidang pariwisata, baik tenaga pembina maupun tenaga pelaksana pariwisata yang sesuai dengan standar kompetensi.

8. Meningkatkan dan memantapkan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah.

9. Peningkatan kemampuan teknis di bidang manajemen pariwisata.

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan Pariwisata Indonesia pada hakekatnya bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata daerah diharapkan dapat memperkukuh jati diri bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan. Namun demikian pengembangan kepariwisataan di Indonesia tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Pedoman Pengembangan Pariwisata Daerah ini agar digunakan oleh para pelaku pariwisata, terutama di daerah baik pemerintah (Provinsi, Kabupaten / Kota), unsur dunia usaha, masyarakat (termasuk Pers, LSM, dan lain-lain) sebagai acuan untuk dapat mendorong upaya peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata serta mampu menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping itu tumbuhnya apresiasi masyarakat terhadap pemahaman tentang arti pentingnya pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya yang ada guna peningkatan pengembangan pariwisata daerah khususnya dan pariwisata secara nasional pada umumnya.

267

Dengan ditetapkannya Pedoman Pengembangan Pariwisata Daerah ini, diharapkan koordinasi antar berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata dapat terjalin dengan baik guna meningkatkan mutu pelayanan pemerintah, pengembangan sumberdaya dan memperkuat daerah dalam memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dengan tetap berpegang pada alas pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada ekonomi masyarakat.


ttd.

I GEDE ARDIKA

268

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menimbang

Mengingat

NOMOR : KM.66/HK.501/MKP/04

TENTANG

PEDOMAN UMUM USAHA JASA IMPRESARIAT


a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha jasa impresariat perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Perizinan Usaha Pariwisata telah beralih kewenangannya kepada Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan usaha jasa impresariat, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Umum Usaha Jasa Impresariat;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);

269

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN UMUM USAHA JASA IMPRESARIAT.

Usaha Jasa Impresariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha jasa impresariat.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha jasa impresariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Pemerintah Kabupaten/Kota dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menjabarkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.103/UM.201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Impresariat, Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP100/K/1/1992 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha jasa Impresariat dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Nomor : 02A/TU/DEP.III/II/2003 tentang Perubahan dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penilai Kegiatan Hiburan dinyatakan tidak berlaku.

270

KEEMPAT Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal: 13 Desamber2004


ttd.

JERO WACIK

271

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : KM.66/HK.501/MKP/04Tanggal : 13 Desember 2004

PEDOMAN USAHA JASA IMPRESARIAT

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Usaha Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis/ olahragawan Indonesia dan asing serta menentukan tempat hiburan, waktu dan jenis hiburan.

Penyelenggaraan Jasa Impresariat diatur melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.103/UM.201/MPPT-91 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor: 100/K/I/92 juncto Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Nomor : 02AITU/DEP. 11 l/l I/2003 dimana menyatakan untuk dapat melaksanakan usaha jasa impresariat terlebih dahulu harus memiliki izin usaha dari Direktur Jenderal Pariwisata.

Disamping itu setiap kegiatan hiburan yang akan dipertunjukkan harus mendapat persetujuan dari Komisi Penilai Kegiatan Hiburan (Komisi Penilai) yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pariwisata dengan anggota terdiri dari wakil-wakil instansi terkait seperti Depdagri, Depdikbud, Bakin, POLRI, Depkeh, Depnaker, Depparpostel, Deplu, Kejaksaan Agung dan MENPORA.

Kegiatan hiburan yang akan dipertunjukkan tetap memperhatikan nilai- nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah izin usaha dan persetujuan pertunjukkan kegiatan hiburan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

272

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan jasa impresariat mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri ini.

B. TUJUAN DAN SASARAN1. Tujuan

Tujuan Pedoman Umum ini adalah :

a. Adanya kepastian dalam penanganan penyelenggaraan usaha jasa impresariat.

b. Adanya transparansi/keterbukaan dalam proses penyelenggaraan usaha jasa impresariat.

c. Memberikan perlindungan bagi masyarakat/konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata.

2. SasaranSasaran Pedoman Umum ini adalah :

a. Bagi pemerintah daerah adalah terlaksananya penyelenggaraan usaha jasa impresariat yang mudah, cepat, terjangkau dan bertanggung jawab;

b. Bagi usaha pariwisata adalah dapat dipenuhi persyaratan serta prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan usaha jasa impresariat secara profesional;

c. Bagi masyarakat adalah meningkatnya pelayanan usaha jasa impresariat dan terlindunginya kepentingan masyarakat khususnya pekerja seni atau olahragawan.

C. PENGERTIAN UMUM


1. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan danpenyelenggaraan pertunjukan dengan maksud sebagai hiburan olehartis, seniman dan olahragawan Indonesia dan asing yang melakukanpertunjukan di dalam dan atau di luar negeri.

273

2. Perwakilan Usaha adalah badan usaha yang ditunjuk oleh usaha jasa impresariat yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan baik secara tetap maupun tidak tetap.

3. Hiburan adalah bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang yang bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa.

4. Pengurusan Penyelenggaraan Hiburan adalah usaha/kegiatan untuk mempersiapkan dan melaksanakan sesuatu pertunjukan mulai dari pengurusan surat-surat perizinan dokumen, persyaratan keberangkatan, mendatangkan dan mengirimkan kembali artis/ seniman/ olahragawan sampai terselenggaranya suatu pertunjukkan hiburan yang dilakukan oleh usaha jasa impresariat.

5. Tim Pengawas Pertunjukan Hiburan selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah unsur-unsur instansi terkait di daerah yang menilai dan mengaLuasi pertunjukkan hiburan artis/ seniman/ olahragawan yang diurus oleh usaha jasa impresariat.

6. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.8. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. LINGKUP KEGIATAN USAHA1. Lingkup kegiatan usaha jasa impresariat:

a. Mengurus keberangkatan dan mengembalikan artis/seniman/ olahragawan Indonesia dan asing yang akan melakukan pertunjukan hiburan di dalam maupun di luar negeri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat serta hak-hak artis/ seniman/olahragawan;

b. Mengurus kedatangan dan mengembalikan artis/seniman/ olahragawan asing yang akan melakukan pertunjukan di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat serta hak-hak artis/seniman/olahragawan;

274

c. Menyusun dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan oleh artis/ seniman/olahragawan Indonesia atau asing di Indonesia;

d. Menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

2. Pengurusan oleh Usaha Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a m eliputi:a. Dokumen perjalanan antara lain: paspor, visa;b. Akomodasi dan transportasi;c. Persetujuan pertunjukan kegiatan hiburan dari Tim Pengawas;d. Izin kerja bagi artis/seniman/olahragawan asing dan Indonesia;e. Khusus dalam pengiriman artis/seniman Indonesia ke luar negeri

agar memberitahukan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat atau yang terdekat.

3. Jenis Pertunjukkan :

a. Jenis pertunjukkan yang diperbolehkan untuk dipertunjukkan oleh artis/olahragawan di luar negeri adalah jenis pertunjukan yang harus tetap menjunjung harkat martabat bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan adat istiadat bangsa Indonesia.

b. Jenis pertunjukkan yang diperbolehkan untuk dipertunjukkan oleh artis/olahragawan di dalam negeri adalah jenis pertunjukkan yang harus tetap menjunjung harkat martabat bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan adat istiadat masyarakat setempat.

E. PENGUSAHAAN1. Usaha jasa impresariat diselenggarakan oleh badan usaha yang

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang maksud dan tujuannya bergerak di bidang impresariat yang dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan.

2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha jasa impresariat wajib :

a. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya bangsa Indonesia dan kesusilaan serta ketertiban umum.

b. Memperkenalkan dan melestarikan khasanah seni budaya Indonesia.

275

c. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terhadap artis/ seniman/ olahragawan yang diurus berdasarkan perjanjian yang disepakati.

e. Memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.f. Menyelenggarakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undang yang berlaku.g. Melaksanakan kewajiban atas pungutan negara maupun pungutan

daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

F. PERIZINAN1. Untuk melakukan kegiatan usaha jasa impresariat harus memiliki izin

usaha yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dan untuk izin usaha di lingkup Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikeluarkan oleh Gubernur.

2. Izin usaha diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

G. PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA1. Persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha jasa impresariat harus :

a. Mempunyai kantor yang tetap yang lokasinya dapat dijangkau oleh kendaraan umum.

b. Mempunyai karyawan yang berpengetahuan/ berpengalaman di bidang impresariat.

c. Memiliki fasilitas komunikasi yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) telepon dan 1 (satu) nomor pesawat faksimili guna mendukung kelancaran kelancaran kegiatan usahanya.

2. Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dengan melampirkan :a. Salinan akta pendirian perusahaan;c. Surat izin tempat usaha;d. Nomor pokok wajib pajak perusahaan (NPWP);e. Daftar riwayat hidup Direksi dan karyawan;danf. Profil perusahaan termasuk di dalamnya rencana kegiatan

(proposal);

276

3. Permohonan izin usaha dibuat rangkap 4 (empat) lembar diperuntukkan:a. Lembar asli untuk Bupati/Walikota/Gubernur DKI Jakarta;b. Lembar ke 2 (dua) tembusan untuk Gubernur;c. Lembar ke 3 (tiga) tembusan untuk Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata; dand. Lembar ke 4 (empat) arsip yang bersangkutan.

4. Penolakan permohonan izin usaha jasa impresariat disampaikan secara tertulis kepada perusahaan pemohon dengan disertai alasan penolakan.

5. Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan maka kepada perusahaan jasa impresariat yang telah mendapatkan izin usaha, diberikan surat tanda izin usaha yang harus dipasang di tempat usahanya dan mudah dilihat umum.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, setiap penyelenggara

usaha jasa impresariat dapat bergabung dalam Asosiasi Usaha Jasa Impresariat.

2. Asosiasi Usaha Jasa Impresariat membantu sepenuhnya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan khusus untuk DKI Jakarta dilakukan oleh Gubernur.

3. Pimpinan usaha jasa impresariat harus menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

4. Untuk memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha jasa impresariat, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Pengawas dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tim Pengawas dibentuk oleh Gubernur.

5. Tugas pokok Tim Pengawas :a. Menyusun kriteria berdasarkan norma-norma setem pat;b. Melakukan seleksi dan memberikan persetujuan pertunjukkan; danc. Melakukan pengawasan pertunjukkan;

277

6. Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Pengawas, persetujuan pertunjukan yang dilaksanakan di wilayahnya dapat meminta bantuan Tim Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berdekatan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Tim Pengawas yang ada saat ini antara lain: DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.

I. PELAKSANAAN SANKSI1. Izin usaha dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan yang

ditetapkan dalam Peraturan ini.2. Disamping sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 terhadap usaha jasa impresariat dapat pula dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja setiap kali peringatan.

4. Usaha jasa impresariat yang telah dicabut izin usahanya wajib mengembalikan surat tanda izin usahanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN.Kegiatan pertunjukan hiburan dalam rangka hubungan antar negara yang merupakan utusan resmi Pemerintah dan bertujuan untuk pengenalan kebudayaan/kegiatan sosial serta pertandingan olahraga prestasi dikecualikan dari Peraturan ini.


ttd

JERO WACIK

278

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.67/UM.001 /MKP/2004

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL


Menimbang a. bahwa pulau-pulau kecil dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, keunikan biofisik dan kekhasan budaya masyarakatnya memiliki potensi besar sebagai salah satu sumberdaya penggerak pembangunan pariwisata;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya wisata pulau-pulau kecil melalui pengelolaan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya serta pembangunan daerah, diperlukan adanya pengaturan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil dalam bantuk pedoman umum;

c. banwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78. Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

279

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentangPengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;

280

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL.

Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau- pulau Kecil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi instansi pemerintah di pusat dan daerah, swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d i : JakartaPada tanggal: 30 Nopember 2004


ttd.

JERO WACIK

281

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : KM.67/UM.001/MKP/2004Tanggal : 30 November 2004

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.504 buah pulau, dengan garis pantai membentang sepanjang 81.000 km. Dari sejumlah pulau tersebut lebih dari 10.000 pulaunya merupakan pulau-pulau kecil, bahkan sangat kecil, belum bernama dan tidak dihuni penduduk.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya terbarui maupun tak terbarui yang seringkali dimanfaatkan bagi kepenting manusia. Potensi pulau-pulau kecil dari segi keanekaragaman hayati, kehindahan panorama alam dan budaya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pariwisata.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi kelautan yang cukup besar. Potensi perikanan didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta bernilai ekonomi. Pulau-pulau kecil juga memiliki potensi bagi pengembangan wisata bahari.

Pulau kecil merupakan habitat yang terisolir dengan habitat lain, keterisolasian suatu pulau akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup di pulau tersebut. Pulau kecil mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi spesies endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen.

Pulau kecil mempunyai tangkapan air (catchment) yang relatif kecil sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang ke dalam air. Dari segi budaya, masyarakat yang mendiami pulau kecil mempunyai budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan daratan (Dahuri, 1998). Pulau kecil dapat dipandang sebagai sebuah ekosistem dimana setiap karakter alam berada dalam jalinan kesalingterhubungan (McElroy and Klaus, 1990).

282

Tiga kriteria yang dapat digunakan dalam membuat batasan suatu pulau kecil:

• Batasan fisik (luas pulau);

• Batasan ekologis (proporsi spesies endemik dan terisolasi); dan

• Keunikan budaya.

Pulau kecil memiliki karakteristik biofisik yang menonjol, yaitu :

1. tangkapan air yang terbatas dan sumberdaya/cadangan air tawar yang sangat rendah dan terbatas;

2. peka dan rentan terhadap berbagai tekanan (stressor) dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran; dan

3. mempunyai sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi (Bengen, 2000; Ongkosongo, 1998; Sugandhy, 1998).

Meningkatnya kecenderungan pasar pariwisata internasional untuk berwisata di kawasan yang masih alami memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan kelestarian lingkungan berdampak pada perlunya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan yang lebih luas. Pulau-pulau kecil perlu diberdayakan secara optimal dan lestari sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing.

Di lain pihak pulau-pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas, yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatannya untuk suatu kegiatan, termasuk kegiatan pariwisata. Karakteristik fisik pulau yang kecil, umumnya berakibat pada keterbatasan sumber daya air, kerentanan terhadap ancaman bencana alam, penduduk yang relatif miskin, serta keterisolasian dari wilayah lain.

Pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil berpotensi memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi fisik alami, binaan, sosial- budaya dan ekonomi. Dampak positif perlu dioptimalkan sementara dampak negatif tentunya harus diminimasi bahkan jika memungkinkan dihilangkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk dapat mengembangankan dan mengelola potensi daerahnya masing-masing.Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan makro sebagai acuan bagi pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan satu

283

“pedoman” bagi pemda dalam mengelola pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil yang termasuk dalam wilayah, termasuk dalam penyusunan peraturan, pengawasan dan pemantauan serta pengelolaan pariwisata pulau- pulau kecil tersebut.

B. TujuanSesuai dengan perkembangan dan pergeseran paradigma dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta dalam upaya optimalisasi pendapatan Pemerintah Daerah dari sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pedoman pengembangan kawasan pariwisata di pulau-pulau kecil ini adalah “Mengembangkan potensi pulau-pulau kecil melalui pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing global, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya serta pembangunan daerah dalam bingkai NKRI".

C. SasaranSasaran pedoman ini adalah : Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata yang terarah dan bertanggung jawab.Pedoman ini memuat prinsip-prinsip beserta rambu-rambu umum dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Pemerintah Daerah dapat berinisiatif dan mengatur hal-hal yang lebih bersifat implementatif dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, dengan memanfaatkan kekhasan daerahnya.

D. Batasan Peristilahan• Pulau :

masa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada/muncul di atas air pasang tinggi (UNCLOS, 1982).

• Pulau Kecil :pulau yang memiliki Luas daratan kurang atau sama dengan 10.000 km2 dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2002).

284

• Pulau untuk kepentingan kepariwisataan :pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2000 km2 (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat).

■ Pulau-pulau kecil :kumpulan pulau-pulau (gugusan pulau) yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber dayanya.

Pengembangan Pariwisata di pulau-pulau kecil : pengembangan pariwisata melalui pola pembangunan usaha sarana akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata (darat dan air), penyediaan sarana wisata alam dan minat khusus, yang dikembangkan dan dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu di satu pulau kecil.

Ekosistem : sebuah entitas yang terdiri dari tumbuhan, hewan serta lingkungan di sekitarnya, serta pertukaran energi dan materi pada lingkungan tersebut (Barbour, 1998). Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan hukum menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Konservasi sumber daya alam : pengelolaan sumber alam terbaharui dan tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Daya dukung lingkungan : kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain.

Pengelolaan berkelanjutan : pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi-kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya (Dutton and Hal, 1989).

285

Parliwisata berkelanjutan : penyelenggaraan pariwisata bertanggungjawab yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang, dengan menerapkan prinsip-prinsip, layak secara ekonomi (economically feasible) dan lingkungan (environmentally viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan tepat guna secara teknologi (technologically appropriate).Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dicitrakan menjadi patokan dalam pengaturan sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetik tercapai, dengan tetap menjaga integritas budaya, proses-proses dan keanekaragaman hayati.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGANPrinsip pengembangan pariwisata di pulau-pualu kecil tidak dapat

dilepaskan dari konsepsi pembangunan kepariwisataan nasional. Dengan demikian pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus memperkukuh nilai kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Pada hakekatnya pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berlandaskan pada nilai- nilai agama dan budaya lokal, dengan memperhatikan dan menghormati hak- hak ulayat masyarakat di sekitarnya.

Penyelenggaraan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus menggunakan prinsip berkelanjutan, di mana secara ekonomi memberikan keuntungan, memberikan kontribusi pada upaya pelestarian sumber daya alam, serta tidak bertentangan dengan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, harus berpegang pada prinsipprinsip dasar sebagai berikut:

A. Prinsip KeseimbanganPengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi.

286

Konsep pembangunan yang konvensional, yaitu pembangunan dengan penekanan hanya pada aspek ekonomi, harus dibayar mahal dengan ketimpangan dan kerusakan sosial-budaya dan lingkungan. Oleh karena itu pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana aspek ekonomi, sosial- budaya dan lingkungan hidup harus diintegrasikan dan diberikan bobot yang sama. Aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertentangkan.

Dalam konteks ini, selain mampu berkembang secara ekonomi, pariwisata di pulau-pulau kecil juga harus mampu mengembangkan aspek sosial- budaya masyarakat di sekitarnya, serta meningkatkan kualitas atau upaya konservasi lingkungan hidup. Dengan demikian manfaat dari pengembangan ini bukan hanya dirasakan oleh pengembang, namun juga oleh masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut.

B. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata.

Proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal ini akan menumbuhkan tanggung- jawab dan rasa memiliki masyarakat, sehingga menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tersebut.

Dialog dengan umpan balik dari masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di pulau kecil, akan memperkaya dan menjadi nilai tambah suatu kegiatan yang akan dijalankan. Selain itu diperlukan kejujuran dan keterbukaan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak lain yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut. Masyarakat harus difasilitasi dalam keterlibatannya, termasuk menginformasikan konsekuensi dari keterlibatan, dan menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi nilai tambah.

C. Prinsip KonservasiMemiliki kepedulian, tanggungjawabdankomitmenterhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggungjawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.

287

Pariwisata dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan, dimana sumber daya alam (ekosistem, bentang alam, keanekaragaman hayati) dan hasil-hasil kebudayaan serta peninggalan sejarah merupakan modal dasar dan daya tarik pariwisata. Di sisi lain pembangunan fasilitas dan infrastruktur pariwisata untuk wisatawan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan budaya serta peninggalan sejarah tersebut. Mengingat karakteristik pulau-pulau kecil yang antara lain relatif terisolasi, terbatas dari segi ukuran geografis dan sumber daya, baik alam maupun manusia, tingkat keanekaragaman yang rendah namun memiliki jenis jenis endemik yang lebih tinggi, maka pulau-pulau kecil sangat rentan akan suatu perubahan. Kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial akan dengan cepat memberikan dampak pada pariwisata yang dikembangkan. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata, beberapa langkah dapat ditempuh, seperti penentuan ambang batas (carrying capacity), baik secara sosial (tourism social carrying capacity) dan ekologis (tourism ecological carrying capacity). Berdasarkan jumlah ambang batas tersebut, baru dilaksanakan pembuatan sarana dan prasarana penunjang yang dilakukan melalui studi Amdal.

D. Prinsip KeterpaduanPengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem pulau dan disinerjikan dengan pembangunan berbagai sektor.Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus disesuaikan dengan dinamika sosial-budaya masyarakat setempat, dinamika ekologi di pulau tersebut dan daerah sekitarnya. Disamping itu pengembangan pariwisata sebagai salah satu bagian dari pembangunan, harus disesuaikan dengan kerangka dan rencana pembangunan daerah.

E. Prinsip Penegakan HukumPengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, serta dilaksanakan dengan penegakan hukum maupun peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil.Dengan demikian, pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan di atas agar dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.

288

BAB III

DASAR-DASAR PERTIMBANGAN

A. Perbedaan Karakteristik Pulau-pulau Kecil

Pulau-pulau kecil memiliki perbedaan karakterisitik dilihat dari aspek fisik,sosial budaya, maupun lainnya.

1. Fisik

Secara fisik, pulau-pulau kecil dapat bervariasi berdasarkan :a) . Ukuran : Beragam ukuran pulau, beberapa definisi menyebytkan

pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran kurang atau sama dengan 2000 km2 (Kepmen DKP No.41 Tahun 2001). Definisi lain menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran antara 11 hingga 1000 km2. Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pulau-pulau sangat kecil adalah pulau yang berukuran kurang dari 10 Km2. Sementara dilihat dari ukuran panjang pulau, beberapa definisi menjelaskan bahwa pulau kecil memiliki ukuran panjang kurang dari 10 km. Sedangkan definisi yang lain menyebutkan bahwa panjang maksimum sebuah pulau kecil adalah 50 km.

b) . Litologi (bantuan penyusunannya) . pulau dapat terbentuk karenabeberapa penyebab, diantaranya adalah karena proses pengendapan (depositional island), karena proses pengikisan (erosional island), karena penumpukan koral dari terumbu karang, penyebab vulkanik maupun tektonik, atau gabungan dari beberapa penyebab, misalnya penyebab tektonik yang kemudian dilanjutkan dengan pengikisan. Perbedaan proses pembentukan pulau menyebabkan masing-masing pulau memiliki karakteristik litologi yang berbeda-beda.

2. Geomortologi : merupakan bentukan rupa bumi dari suatu pulau yang meliputi kemiringan tanah serta elevasinya terhadap pasang surut. Pulau yang tergolong terjal memiliki derajat kemiringan 46° hingga 70°; terjal sedang 10°-45°, sedangkan pulau landai memiliki kemiringan kurang dari 10°. Topografi sebuah pulau dapat berupa dataran atau berbukit-bukit dengan ketinggian yang berbeda. Pulau tinggi memiliki rentang ketinggian antara 501-1.000 mdpl. Pulau ketinggian sedang berkisar antara 11-500 mdpl dan pulau rendah 3-11 mdpl. Pulau dengan ketinggian kurang dari 3 meter disebut pulau pasang surut.

289

a) . Keberadaan tutupan biota : tutupan biota suatu pulau dapatdiklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu biota yang berbeda di atas air dan biota yang terendam. Di daerah daratan pulau sendiri, terdapat pulau yang memiliki tutupan biota yang sangat beragam hingga yang hanya didominasi oleh satu jenis vegetasi. Ada pula pulau yang daratannya tidak memiliki tutupan biota. Pulau yang terpisah jauh dengan daratan utama (mainland) dengan tutupan biota yang sangat beragam, biasanya memiliki jumlah jenis endemik yang tinggi. Di bagian pulau yang terendam air (daerah tepi), ada pulau yang memiliki tutupan terumbu karang, daerah mangrove, dan padang lamun, ada yang hanya memiliki salah satu diantaranya, atau tidak ketiganya. Keberadaan tutupan biota dapat digunakan sebagai penetapan ukuran sebuah pulau. Pada beberapa negara dengan tipe pulau-pulau atau ukuran sebuah pulau dihitung dari total luas daratan ditambah dengan luas perairan disekitarnya dengan ketentuan kedalaman, sesuai fungsinya untuk perlindungan biota.

b) . Geografi: beberapa pulau terletak di daerah yang strategis, dekatdengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi daerah sekitarnya. Daerah yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi biasanya memiliki tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi. Sedangkan beberapa pulau terletak di daerah yang terpencil dan kurang strategis, sehingga tingkat aksesibilitasnya pun kurang.

3. Sosial-BudayaPulau-pulau kecil dapat memiliki perbedaan budaya, keberadaan dan kepadatan penduduk:a) . Budaya : kebudayaan penduduk yang berada di pulau-pulau kecil

dapat sangat khas, terutama pulau-pulau yang terpisah cukup jauh dari daratan utama. Beberapa pulau kecil juga memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang telah bercampur dan berbeda-beda.

b) . Keberadaan penduduk : pulau-pulau kecil ada yang ditinggalipenduduk dan ada pula yang tidak ditinggali penduduk (kosong), atau hanya digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti budidaya pertanian atau upacara tradisonal keagamaan pada waktu tertentu.

4. Kepadatan : pulau-pulau kecil yang ditinggali penduduk juga memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Pulau dengan populasi penduduk sangat padat berkisar antara 1.001-10.000 orang/km2. Sedangkan pulau dengan kepadatan penduduk sedang memilliki kepadatan 101-1.001 orang/km2, dan kepadatan rendah 11-101 orang/km2.

290

5. Lain-lain :a) . Kepemilikan : dari segi status kepemilikan, pulau-pulau kecil

dapat dimiliki oleh pribadi, pemerintah atau dikelola oleh swasta.b) . Pemanfaatan khusus : pemanfaatan pulau-pulau secara khusus

dapat terjadi karena letak dan fungsinya yang dimanfaatkan untuk tujuan khusus misalnya pulau khusus untuk penelitian, pangkalan militer, pulau penjara, pulau batas negara, pulau tambang minyak dan gas bumi, maupun pulau yang menjadi suaka alam dan zona inti area konservasi yang menyebabkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terbatas.Hal-hal tersebut menyebabkan potensi dan daya dukung setiap pulau kecil menjadi terbatas dan berbeda-beda. Ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di setiap pulau juga akan berbeda, sehingga akan berpengaruh pada kesesuaian peruntukan bagi kegiatan tertentu, termasuk kegiatan pariwisata. Di lain pihak, pebedaan karakteristik pulau-pulau kecil akan menimbulkan perbedaan daya tarik yang beragam antara satu pulau dengan pulau lainnya. Karakteristik suatu pulau kecil akan menentukan pengembangan pariwisata yang sesuai, baik dari segi skala luas, jenis pembangunan sarana dan prasarana penunjang, serta intensitas kegiatan pariwisatanya.

B. Perbedaan Kegiatan PariwisataDilihat dari daya tariknya, keanekaragaman daya tarik wisata di pulau- pulau kecil dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, daya tarik wisata yang berbasis sumber daya alam daratan (seperti hutan, gunung, sungai, danau maupun pantai) dan sumber daya laut (seperti terumbu karang, gua dan gunung api bawah laut). Kedua, daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun pusaka budaya (cultural heritage) baik yang bersifat nyata (tangible) seperti situs, makam, istana, maupun yang bersifat tidak nyata (intagible) seperti pertunjukan budaya atau tradisi budaya masyarakat. Selain kedua jenis pariwisata yang memanfaatkan langsung potensi sumber daya (alam dan budaya) di atas, juga terdapat wisata buatan yang pada intinya juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada.Wisata buatan pada hakikatnya merupakan hasil karya manusia yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi objek dan daya tarik wisata tertentu seperti wisata belanja, pendidikan, olahraga, atau taman rekreasi (theme park).

291

Kegiatan wisata alam daratan diantaranya kegiatan menikmati bentang alam, olah raga pantai, pengamatan satwa, jelajah hutan, mendaki gunung dan lain sebagainya. Sementara kegiatan wisata bahari mencakup snorkling, menyelam (diving), selancar angin (parasailing), selancar (surfing), memancing (fishing), ski air, berperahu (canoewing), berperahu kayak (sea kayaking) dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan wisata yang berbasis budaya seperti kegiatan menangkap ikan, mengolah ikan, mengamati kebiasaan hidup para nelayan sehari-hari, melihat adat istiadat yang berlaku di perkampungan nelayan, melihat bangunan rumah-rumah nelayan, melihat upacara adat yang biasa dilakukan para nelayan, dan lain sebagainya.Berdasarkan tujuannya kegiatan wisata dapat dibedakan menjadi wisata minat khusus dan wisata umum (rekreasi). Wisata minat khusus merupakan suatu bentuk perjalanan dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan dilokasi atau daerah tujuan wisata tersebut. Dalam wisata minat khusus, wisatawan terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan di lingkungan fisik atau komunitas yang dikunjunginya.Sementara itu kegiatan wisata umum atau kegiatan rekreasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilaksanakan pada waktu luang secara bebas dan menyenangkan. Dalam kegiatan rekreasi tidak ada tujuan khusus yang ingin dicapai selain memang untuk bersenang-senang. Pengembangan kegiatan rekreasi saat ini diarahkan pada kegiatan rekreasi edukatif, yang juga bertujuan agar wisatawan mendapatkan tambahan pengalaman atau pengetahuan yang bermanfaat.Intensitas suatu kegiatan wisata dapat beragam, dari yang berintensitas rendah, sedang, hingga tinggi. Intensitas kegiatan akan berimplikasi pada daya dukung dan dampak yang menyertainya. Untuk daerah-daerah dengan keterbatasan daya dukung, tentunya pembangunan kegiatan wisata yang sesuai adalah yang memilliki intensitas rendah sampai sedang.Kegiatan wisata minat khusus maupun rekreasi umum dapat dilakukan di pulau-pulau kecil. Namun mengingat karakterisitik pulau-pulau kecil dan keterbatasan daya dukungnya, maka pengembangan kegiatan wisata di pulau-pulau kecil lebih diarahkan pada pengembangan kegiatan wisata minat khusus sebagai kegiatan utama, dan kegiatan wisata rekreasi edukatif sebagai kegiatan pendukung.

292

1. Perbedaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang PariwisataAdanya kegiatan pariwisata di suatu tempat berimplikasi pada kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang yang bervariasi baik jenis maupun bentuk dan konstruksi fisiknya tergantung pada sumber daya jenis kegiatan wisata yang dikembangkan.Sarana dan prasarana penunjang diadakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama mereka tinggal dan berwisata di suatu daerah tujuan wisata tertentu, termasuk kebutuhan makan, minum, tidur dan hal-hal mendasar lainnya. Fasilitas yang disediakan mencakup akomodasi, rumah makan, transportasi dan beberapa fasilitas umum pertokoan lainnya yang terkait langsung dengan wisatawan. Berdasarkan sumber daya dan kegiatan wisata yang dikembangkan, terdapat fasilitas khusus yang sangat spesifik, hanya diperlukan untuk kegiatan yang satu, tetapi tidak atau kurang dibutuhkan untuk kegiatan lainnya. Kegiatan wisata bahari selam misalnya, membutuhkan sarana penunjang untuk mendukung para penyelam, seperti kapal, dermaga, tabung oksigen, kompresor dan lain-lain.

Bentuk dan konstruksi sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan juga sangat beragam. Penyediaan dermaga bagi kapal bisa bervariasi dari yang sederhana untuk kapal-kapal kecil hingga dermaga besar berkelas untuk pelabuhan kapal penyeberangan. Penyediaan fasilitas akomodasi misalnya akan sangat beragam, dari hotel bintang lima bertingkat banyak hingga losmen atau home stay sederhana atau bahkan bangunan semi permanen.

Mengingat karakteristik pulau-pulau kecil sangat khas, keterbatasan daya dukung dan jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangkan di pulau-pulau kecil, maka penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan pun perlu direncanakan secara cermat, disesuaikan dengan potensi dan daya dukung masing-masing pulau. Jika memang tidak memungkinkan adanya pembangunan fisik di satu pulau, maka pengadaan sarana dan prasarana penunjang harus diadakan di pulau lain, sementara kegiatan wisatawannya masih mungkin tetap berlangsung di pulau tersebut.

2. ImplikasiPengembangan kegiatan wisata maupun penyediaan penunjang kepariwisataan di pulau-pulau kecil akan berdampak pada lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi pulau-pulau kecil tersebut. Di lain

293

pihak pengembangan pariwisata harus bermanfaat secara ekologis dan ekonomis, baik bagi Pemerintah Daerah maupun mayarakat lokal. Sementara itu peraturan-peraturan yang sudah ada yang terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil, belum tentu bisa langsung diterapkan sama untuk setiap pulau-pulau kecil. Setiap pulau memiliki karakteristik yang khas, demikian juga dengan kegiatan wisata yang sangat beragam jenis dan skalanya. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan- pertimbangan khusus dalam pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil. Perlu ditentukan pulau-pulau kecil mana dan dengan karakteristik seperti apa yang dapat dikembangkan. Lebih lanjut perlu ditentukan peruntukan kegiatan pariwisata yang seperti apa yang sesuai, dengan sarana-prasarana yang juga direncanakan dengan cermat.Pada prinsipnya Pemerintah Daerah memilliki pilihan dalam menentukan bentuk pengembangan pariwisata, atau bahkan pilihan untuk tidak mengembangkan suatu jenis kegiatan pariwisata di suatu pulau kecil. Jika pilihannya adalah mengembangkan kegiatan pariwisata tertentu di pulau kecil, maka harus mengikuti prinsip-prinsip dan pendekatan pengembangan yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya.

BAB IV

ARAHAN PENGEMBANGAN

A. Penataan RuangPermasalahan yang sering muncul di dalam pembangunan di suatu kawasan adalah tumpang-tindihnya peruntukkan lahan dan atau pembangunan yang tidak mengikuti ketentuan peruntukkan lahan yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penataan ruang pulau adalah :

1. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan tata ruang pulau melalui proses konsultatif dengan para pihak (stakeholders).

2. Penataan ruang kawasan harus didasarkan pada hasil kolaborasi antara masukan para pihak dengan perencana kawasan.

3. Penataan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam dan sentitifitas ekosistem serta aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

294

Sesuai dengan batasan luas dalam definisi pulau-pulau kecil, maka dalam implementasinya akan terdapat dua kondisi berbeda, yaitu :

1. Dimana suatu pulau seluruhnya ditetapkan sebagai kawasan pariwisata; dan

2. Dimana sebahagian luas pulau ditetapkan sebagai kawasan pariwisata.

Bagi pulau yang secara keseluruhan ditetapkan untuk pengembangan pariwisata, maka perlu menetapkan suatu kawasan sebagai daerah lindung.

Penataan ruang akan sangat mempengaruhi penyusunan rencana kawasan pariwisata yang merupakan inti dari seluruh perencanaan pengembangan pariwisata. Salah satu aspek penting dalam perencanaan kawasan adalah penyusunan dan penetapan zonasi kawasan.

Pengertian dari zonasi adalah membagi area dalam suatu tapak ke dalam beberapa area (zona) yang sesuai tata guna lahan. Penentuan zonasi dalam suatu kawasan pariwisata di pulau-pulau kecil, perlu mempertimbangkan :

1. Kerentanan ekosistem serta nilai keanekaragaman hayati darat dan laut;

2. Keterkaitan geografis, sosio-ekonomi, sosio-budaya di dalam pulau dan antar pulau;

3. Status kawasan;

4. Penetapan Pemerintah Daerah tentang penataan ruang;

5. Nilai sejarah dan karakteristik kawasan;

6. Aksesibilitas;7. Keamanan, kebutuhan dan kenyamanan pengunjung;

8. Optimalisasi potensi atraksi wisata yang tersedia;

9. Akses ruang bagi masyarakat terhadap wilayah-wilayah yang menjadi kepentingan umum seperti sumber air tawar, pantai dan daerah tangkapan ikan; dan

10. Bencana alam (natural disaster).

295

Jenis jenis zonasi yang umum digunakan dalam pengembangan pariwisata adalah :

1. Zona Intensif, yaitu suatu kawasan yang dirancang untuk dapat menerima kunjungan dan tingkat kegiatan yang tinggi dengan memberikan ruang yang luas untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung. Dalam zona ini dapat dikembangkan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan pariwisata yang umumnya tidak melebihi 60% luas kawasan zonasi intensif dan memperhatikan daya dukung lingkungan;

2. Zona Ekstensif, yaitu suatu kawasan yang dirancang untuk menerima kunjungan dan tingkat kegiatan terbatas, untuk menjaga kualitas karakter sumber daya alam. Dalam zona ini kegiatan pengunjung harus dapat dikontrol dan pembangunan sarana dan prasarana terbatas hanya untuk pengunjung kegiatan, seperti jalan setapak, tempat istirahat, menara pandang, papan penunjuk dan informasi; dan

3. Zona Perlindungan, yaitu suatu kawasan yang dirancang untuk tidak menerima kunjungan dan kegiatan pariwisata. Kawasan ini biasanya merupakan kawasan yang menjadi sumber air bagi kawasan seluruh pulau, atau memiliki kerentanan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Zona ini sangat dianjurkan pada pulau-pulau kecil yang secara keseluruhan ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan pariwisata.

B. Pendekatan Daya Dukung ( C arry in g C a p a c ity )Daya dukung dapat diartikan sebagai kondisi maksimum suatu ekosistem untuk menampung komponen biotik (mahluk hidup) yang terkandung di dalamnya, dengan juga memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor lainnya yang berperan di alam. Tidak ada satu ukuran mutlak yang dapat menunjukkan daya dukung ekosistem dalam menampung semua kegiatan manusia karena berbagai variabel yang menentukan. Besarnya daya dukung ekosistem tersebut sangat bervariasi dan sangat tergantung pada tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Kemampuan daya dukung setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan pariwisata di pulau-pulau kecil secara spatial akan bermakna dan menjadi penting.

296

Secara umum ragam daya dukung wisata di pulau-pulau kecil dapat meliputi :1. Daya dukung ekologis, yang merupakan tingkat maksimal penggunaan

suatu pulau;2. Daya dukung fisik, yang merupakan jumlah maksimum penggunaan

atau kegiatan yang dapat diakomodir tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas. Daya dukung fisik diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung; dan

3. Daya dukung sosial, yang merupakan batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan yang akan menimbulkan penurunan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan pengunjung di pulau-pulau kecil.

C. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Agar pengembangan pariwisata tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan tetap menjaga aspek keberlanjutan, maka pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil harus melalui studi AMDAL/ UKL-UPL. Ketentuan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

1. Luas area terbangun untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau yang diperuntukan bagi pengembangan pariwisata.

2. Garis sempadan bangunan dan sempadan pantai harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk pembangunan bungalow atas air (water bungalow) yang telah di setujui berdasarkan studi AMDAL.

3. Bangunan akomodasi menghadap ke arah pantai dan tidak dihalangi oleh bangunan lain.

4. Ketinggian bangunan disesuaikan dengan luasan pulau dan karaktedstik lingkungan pulau.

5. Gaya arsitektur dan bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata disarankan mencerminkan identitas lokal dan ramah lingkungan.

6. Pembuatan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

297

7. Pembangunan fasilitas bungalow atas air (water bungalow) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) . Fondasi bungalow tidak merusak gugusan terumbu karang hidup;

b) . Tinggi bungalow maksimum 1 (satu) lantai; dan

c) . Jumlah kamar bungalow atas air harus didasarkan pada perhitungandaya dukung lingkungan.

8. Pembangunan pendaratan/tambat kapal (jetty) dan mooring buoy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) . Tidak dibangun di atas terumbu karang hidup; dan

b) . Pondasi bangunan tambat kapal tidak merusak gugusan terumbukarang hidup.

D. Pengelolaan LingkunganPengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Identifikasi ekosistem kritis (critical ecosystem) serta penentuan ambang batas (carrying capacity) pulau-pulau kecil sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

1. Sasaran PengelolaanPengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus memperhatikan:

a) . Terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunanpariwisata di pulau-pulau kecil sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal; dan

b) . Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berkontribusi padapembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia. Kegiatan pariwisata harus menjamin perubahan yang dapat diterima sehubungan dengan pengaruhnya terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan kapasitas untuk mengelola berbagai dampak dan residu yang ditimbulkan.

298

2. Langkah Pengelolaan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka pengelolaan lingkungan di pulau-pulau kecil dilakukan dengan langkah penerapan sebagai berikut:

a) . Pengelolaan limbah :

1) . Melaksanakan pengelolaan limbah padat dan cair yang berasaldari kegiatan pariwisata agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

2) . Pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan denganmenerapkan prinsip 3 R, yaitu Reduce (reduksi), Re-use (penggunaan kembali), dan Recycle (daur ulang); dan

3) . Pada daerah dengan kawasan gugusan pulau, dapatmenetapkan satu pulau kosong yang memungkinkan untuk tempat pengolahan limbah, sesuai kajian AMDAL.

b) . Pengelolaan Air Tawar :

1) . Penggunaan air tawar dilakukan dengan memperhatikankonservasi air yang tersedia di pulau, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan air tawar; dan

2) . Dianjurkan agar mengembangkan sistem pengolahan air lautmenjadi air tawar.

c) . Pelestarian Flora dan Fauna:Melakukan upaya menjaga dan memelihara flora, fauna serta terumbu karang, di sekitar pulau dengan :

1) . Pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan sekitar pulaudari kegiatan yang dapat merusak dan mengurangi populasinya;

2) . Merencanakan dan melaksanakan program perlindungan danpemeliharaan flora, fauna dan terumbu karang;

3) . Tidak memasukkan jenis flora dan fauna yang berasal dariluar pulau tanpa seijin instansi yang berwenang; dan

4) . Tidak mengunakan karang, sebagai bahan bangunan untuksarana dan prasarana di pulau.

299

d). Pelestarian Pesisir :

1) . Tidak melakukan pengerukan, reklamasi dan atau melakukankegiatan yang dapat merubah kondisi pantai dan pola arus laut;

2) . Tidak melakukan pengambilan atau pengerukan pasir baik didaratan maupun di perairan pulau; dan

3) . Semua pembangunan di pesisir harus didasarkan pada studiAMDAL/UKL-UPL.

3. Peran Serta Masyarakat

Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus melibatkan peran aktif masyarakat sejak awal proses pengembangan pariwisata. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based - Tourism Development). Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan antara lain dengan :

a) . Memprioritaskan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal;b) . Membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat antara

lain melalui program pelatihan untuk menunjang usaha pariwisata;c) . Membangun hubungan kemitraan antara pengusaha dan

masyarakat dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil produk lokal;d) . Mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara

pengusaha dan masyarakat; dane) . Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanamkan

modal melalui kepemilikan saham perusahaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan sosial, lingkungan dan pelayanan tidak saja kepada wisatawan, tetapi juga kepada masyarakat lokal pulau. Dalam pengertian yang lebih umum, partisipasi mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam menentukan tujuan pembangunannya dan memahami harapan serta fokus perhatian mereka terhadap pariwisata.

Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus mendukung budaya tradisional dengan menunjukkan penghargaan dan penghormatan nilai agama, adat-istiadat masyarakat setempat.

300

4. PengusahaanPengusahaan pariwisata di pulau-pulau Kecil adalah pemanfaatanpulau kecil untuk kegiatan dan pengelolaan pariwisata denganketentuan sebagai berikut:

a) . Pengusahaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berbentukBadan Hukum Indonesia dan terbuka untuk penanaman modalsesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

b) . Ijin prinsip pengusahaan pariwisata di pualu-pulau kecil diberikanoleh Pemerintah Daerah; dan

c) . Ijin penanaman modal di pulau-pulau kecil diberikan oleh BKPMsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku :

1) Untuk satu atau beberapa pulau tidak berpenghuni yang sangat kecil dan berdekatan serta tidak berpenghuni, memungkinkan untuk mengembangkannya menjadi kawasan wisata yang dikelola oleh satu manajemen tertentu.

2) Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di pulau kecil dilakukan berdasarkan perencanaan tapak kawasan (site plan) pulau yang telah disetujui Pemerintah Daerah.

d) . Pengusaha pariwisata di pulau-pulau kecil wajib :

1) Menghormati nilai-nilai agama, adat dan tata nilai masyarakat di pulau dan sekitar pulau;

2) Menyediakan pemondokan, sarana ibadah dan kebutuhan lainnya bagi karyawan yang tinggal di pulau;

3) Melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi dan perdagangan narkoba di area pengusahaannya dan daerah sekitar;

4) Membuka akses perairan sekitar pulau untuk masyarakat lokal; dan

5) Menyediakan fasilitas dan tenaga yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar yang berlaku.

301

BAB VPENGEMBANGAN INVESTASI

Investasi pariwisata di pulau-pulau kecil dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Investasi Langsung

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil sepenuhnya dilakukan oleh suatu Badan Usaha tanpa keikutsertaan Badan Usaha lain. Pengelolaan bersifat murni dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD maupun melalui Badan Usaha Milik swasta.

2. Kerjasama Badan Usaha

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil dilakukan melalui kerjasama pengelolaan antara Badan Usaha, baik Badan Usaha Pemerintah Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik swasta. Kerjasama Badan Usaha tersebut dapat berbentuk kerjasama usaha patungan (Joint Venture), Kerjasama Operasi (Joint Operation) dan Bangun Operasi Serahkan (Build Operation Transfer/BOT). Badan Usaha yang berminat untuk mengembangkan pariwisata di pulau-pulau kecil harus mengajukan suatu proposal kepada Pemerintah Daerah. Proposal memuat antara lain :

a. Profil Perusahaan;

b. Jenis usaha pariwisata yang akan dikembangkan;

c. Hasil Studi Kelayakan;

d. Hasil Studi AMDAL;

e. Rencana Bisnis;

f. Program Pemberdayaan Masyarakat; dan

g. Program Pelestarian Lingkungan.

3. Untuk mendorong investasi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah perlu :

a. Memberikan insentif-insentif investasi dalam bentuk fiskal dan keringanan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

b. Memberikan kemudahan perijinan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi;

302

c. Memberikan kepastian dan keamanan berinvestasi denganmenetapkan kejelasan status pulau yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

d. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berinvestasi denganmenghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisasi timbulnya konflik antar pihak di lingkungan pulau kecil;

e. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui pengkayaan jenis bahan-bahan promosi, peningkatan kerjasama promosi serta peristiwa (event) promosi.

f. Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang investasi di pulau-pulau kecil.

g. Mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan danmenunjang antara pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan usaha besar.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu kelembagaan yang bersifat kolaboratif dengan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat dengan tugas pokok :

a. Mengarahkan pelaksanaan pengembangan pariwisata di pulau kecil agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang ditentukan;

b. Mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah Pusat

c. Menteri dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di pulau kecil;

c. Menetapkan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan pariwisata di pulau kecil dengan mengintegrasikan kepada kebijakan Pemerintah Pusat;

d. Melakukan penilaian terhadap investasi pengembangan pariwisata di pulau kecil; dan

e. Melakukan pengendalian dan pengawasan.

303

2 Dalam rangka pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, KementerianKebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan meliputi :a. Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam

mengembangkan pariwisata di pulau-pulau kecil;b. Melakukan koordinasi lintas sektor agar tercipta sinkronisasi program

dan kegiatan dalam mendukung pengembangan pariwisata di pulau- pulau kecil;

c. Memfasilitasi upaya kegiatan promosi investasi pariwisata di pulau- pulau kecil; dan

d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman umum ini merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah . Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil.


t td .

JERO WACIK

304

Documents

jdih.kemenpar.go.idjdih.kemenpar.go.id/.../pdf/e_book_file...dan_pariwisata_tahun_2004.pdf · KATA PENGANTAR Untuk melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan