1

RENCANA STRATEGIS

BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

2015 -2019

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

JAKARTA 2015

i

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembaga

diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun.

Sesuai amanat tersebut, Perpustakaan Nasional RI diwajibkan menyusun

Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional RI

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1900 tentang Serah

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekan dan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Renstra Perpustakaan Nasional disusun

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019.

Dalam pelaksanaannya, Renstra Perpustakaan Nasional RItahun 2015-

2019 tersebut memerlukan penjabaran ke dalam Renstra unit organisasi

Eselon I, Eselon II, dan Satuan Kerja (unit kerja mandiri). Untuk itu Biro

Hukum dan Perencanaan juga menyusun Renstra Unit Organisasinya

mengacu kepada Renstra Perpustakaan Nasional RI dan Renstra Sekretariat

Utama (Sektama) Tahun 2015-2019.

Sebagai dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan,

Renstra Biro Hukum dan Perencanaantahun 2015-2019 memuat visi, misi,

tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam

upaya mendukung terwujudnya Indonesia Gemar Membaca 2019. Renstra

Biro Hukum dan Perencanaantahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan

bagi setiap unit organisasi di lingkungan Biro Hukum dan Perencanaan

dalam menyusun dokumen perencanaan dan dasar penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Biro

Hukum dan Perencanaan.

Semoga semua rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro

Hukum dan Perencanaantahun 2015-2019 ini dapat tercapai dan

bermanfaat, serta mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 31 Agustus 2015

Kepala Biro Hukum dan Perencanaan,

Perpustakaan Nasional RI,

ttd.

Dra. Ofy Sofiana, M.Hum.

NIP. 19631119 198803 2 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………….………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN ………………….……………………………………… 1

A. Kondisi Umum …………………………………………………… 1

B. Struktur Organisasi .......................................................... 3

C. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010-2014 ......................... 5

D. Potensi dan Permasalahan ………….....……………….......... 6

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BIRO HUKUM DAN

PERENCANAN ....................................................................... 12

A. Visi dan Misi dan Nilai-nilai Perpustakaan Nasional ..…..... 12

B. Visi dan Misi Sekretariat Utama .............….…………….... 13

C. Tujuan Sekretariat Utama ….............……………………….. 14

D. Visi dan Misi Biro Hukum dan Perencanaan ..................... 14

E. Tujuan Biro Hukum dan Perencanaan .............................. 15

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN ....................................…...……… 16

A. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum dan

Perencanaan ................................................................... 16

B. Program dan Kegiatan ...................................................... 17

C. Kerangka Regulasi …………………………………....………….. 18

D. Kerangka Kelembagaan ......................…………..……..…… 19

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ……...…...….. 20

A. Target Kinerja …………………………………....……………….. 20

B. Kerangka Pendanaan ……………..…….....…………………… 21

BAB V PENUTUP ……………………………………….…...…………………….. 22

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan

dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di Ibukota negara dan

memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,

perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan

pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan. Untuk mengoptimali-

sasikan terselenggaranya fungsi-fungsi tersebut, Perpustakaan Nasional

mempunyai tugas:

1. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan

teknis pengelolaan perpustakaan;

2. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi

terhadap pengelolaan perpustakaan;

3. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;

dan

4. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, Perpustakaan Nasional juga

bertanggung jawab:

1. mengembangkan koleksi nasional untuk memfasilitasi terwujudnya

masyarakat pembelajar sepanjang hayat;

2. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya

bangsa;

3. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca;

4. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno

nusantara yang berada di luar negeri; dan

5. melakukan inventarisasi dan pendaftaran naskah kuno yang dimiliki

oleh masyarakat dan lembaga serta memberikan penghargaan bagi

masyarakat yang merawat, memelihara dan melestarikan naskah

kuno nusantara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan

Karya Cetak dan Karya Rekam mengamanatkan setiap penerbit yang

berada di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2

(dua) buah cetakan/rekaman dari setiap judul karya cetak atau karya

2

rekam kepada Perpustakaan Nasional RI selambat-lambatnya 3 bulan

setelah diterbitkan atau prores rekaman selesai.

Tujuan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam

tersebut dalam upaya mewujudkan koleksi nasional dan

melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan Nasional bertanggung

jawab atas pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang meliputi

penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, pengawasan,

atas pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Sekretariat Utama merupakan unit eselon I Perpustakaan Nasional

RI yang mempunyai peran yang strategis untuk mendukung unit kerja

teknis di lingkungan Perpusnas dalam rangka pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2007, serta upaya mewujudkan Pengembangan Perpustakaan dan

Pembudayaan Gemar Membaca di Indonesia sesuai RPJMN 2015-2019.

Tugas Sekretariat Utama adalah mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan

Perpusnas. Sedangan fungsi Sekretariat Utama adalah:

1. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan

PERPUSNAS;

2. pengkoordinasian perencanaan kebijakan teknis PERPUSNAS;

3. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi

dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga PERPUSNAS;

4. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan tugas PERPUSNAS; dan

5. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan PERPUSNAS.

Biro Hukum dan Perencanaan sebagai unit kerja di bawah

Sekretariat Utama memgemban tugas yang tidak ringan khususnya

dibidang hukum dan perencanaan, dalam rangka penyelenggaraan

amanat kedua Undang-Undang tersebut serta mewujudkan

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca di

Indonesia.

3

B. Struktur Organisasi

Perencanaan menjadi salah satu aspek yang penting dalam

manajemen organisasi. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan secara terencana dan berkualitas akan menghasilkan keluaran

yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan organisasi.

Biro Hukum dan Perencanaan terus berupaya meningkatkan kualitas

perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran yang terbatas tepat

sasaran. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran unit

organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional baik ditingkat pusat, UPT,

dan dekonsentrasi dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca,

harus dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Hukum

dan Perencanaan harus dilandasi oleh suatu visi, misi, kebijakan, strategi

dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam

dokumen Rencana Strategis.

Biro Hukum dan Perencanaan adalah unit kerja pelaksana

sebagian tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Utama. Biro Hukum

dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,

penelahaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan,

memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, melaksanakan

koordinasi perencanaan, penelaahan organisasi dan tata laksana serta

hubungan masyarakat dan penerbitan. Biro Hukum dan Perencanaan

mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan

program dan kegiatan Perpustakaan Nasional RI.

Susunan organisasi Biro Hukum dan Perencanaan adalah sebagai

berikut:

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian perencanaan program Perpustakaan Nasional RI,

evaluasi dan pelaporan. Bagian Perencanaan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

anggaran;

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;

c. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bagian

Perencanaan dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian

4

Penyusunan Program dan Anggaran, Subbagian Monitoring dan

Evaluasi Program dan Anggaran serta Subbagian Pelaporan Program

dan Anggaran.

2. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, urusan organisasi

dan tata laksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan. Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan,

pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis

peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;

b. Pelaksanaan urusan Hubungan Masyarakat dan promosi;

c. Pelaksanaan urusan penerbitan dan percetakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bagian Hukum

dan Hubungan Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yaitu

Subbagian Hukum dan Organisasi, Subbagian Hubungan Masyarakat

serta Subbagian Penerbitan.

Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum dan Perencanaan

BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN PENERBITAN

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PELAPORAN PROGRAM DAN

ANGGARAN

5

C. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010-2014

Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Biro Hukum dan

Perencanaan, hasil kinerja yang di capai pada rencana strategis periode

2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel Pencapaian IKU

Biro Hukum dan Perencanaan Tahun 2010-2014

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %

Tersusunnya

perencanaan program,

peraturan

perundangan, humas,

evaluasi, pelaporan

dan akuntabilitas

kinerja Perpustakaan

Nasional

Jumlah peraturan di

bidang perpustakaan

yang disusun

65

peraturan

48

peraturan

74%

Jumlah dokumen

perencanaan dan

anggaran

180

dokumen

180

dokumen

100%

Jumlah promosi

perpustakaan dan

koordinasi antar

lembaga

105

promosi

105

promosi

100%

Jumlah laporan

monev dan evaluasi

180

laporan

180

laporan

100%

Jumlah dokumen

laporan pemantauan

dan evaluasi

8

dokumen

8

dokumen

100%

Jumlah Operasional

Penerbitan

12 bulan 12 bulan 100%

Pencapaian indikator utama Biro Hukum dan Perencanaan telah

menunjukkan hasil yang baik. Untuk indikator pertama yaitu jumlah

peraturan di bidang perpustakaan yang disusun tidak memenuhi target

yang telah ditetapkan dengan capaian 74 persen, hal tersebut

disebabkan kesiapan unit kerja teknis yang terkait dalam penyusunan

dan pembahasan. Di samping itu, bebarapa target yang rencananya

menjadi peraturan, setelah dilakukan telaah dan pembahasan, cukup

ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Capaian lain Biro Hukum dan Perencanaan 2010-2014 dalam

melaksanakan fungsinya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Utama dan Perpustakaan

Nasional umumnya, ditandai dengan:

1. Tersusunnya Renstra Perpusnas RI 2015-2019.

6

2. Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) Perpustakaan

Nasional RI.

3. Terbentuknya kelembagaan Inspektorat dan UPT Perpustakaan

Proklamator Bung Hatta.

4. Operasional PPID.

5. Terlaksananya Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.

6. Terselanggarannya Rapat Kerja dengan Instansi Terkait.

7. Terselenggaranya hubungan antar lembaga.

8. Operasional Penerbitan Perpustakaan Nasional.

9. Terselenggaranya pencitraan Perpusnas melalui media cetak dan

elektronik.

Capaian Biro Hukum dan Perencanaan tersebut belum sepenuhnya

optimal dengan berbagai kendala dan hambatan, ke depan harus

ditingkatkan agar target tercapai sesauai dengan apa yang direncanakan

dalam dokumen perencanaan. Beberapa target yang masih tertunda

yaitu penyusunan dan penetapan seperti: 1) Standar Nasional

Perpustakaan; 2) Sistem Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan; 3)

Peraturan Kepala terkait NSPK bidang perpustakaan: 4) Penataan

Kelembagaan Perpustakaan Nasional; 5) Penataan Tata Laksana dan

Tata Kerja (Standar Operasional Prosedur).

D. Potensi dan Permasalahan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal dan

eksternal Biro Hukum dan Perencanaan, tidak terlepas dari potensi dan

permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Secara garis besar,

lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi

oleh Biro Hukum dan Perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Struktur Kelembagaan Perpustakaan Nasional

Kelembagaan Perpustakaan Nasional saat ini berdasarkan pada

Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013,

sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Perpustakaan

Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan

7

Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012. Struktur

kelembagaan yang ada sekarang masih belum disesuaikan dengan

UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Peranpustakaan sehingga

pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional tidak

maksimal.

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola di bidang perpustakaan hal-

hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: (i) Kelengkapan

peraturan perundang-undangan dalam rangka menindaklanjuti

amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 serta proses

harmonisasi dengan peraturan lainnya (ii) Pembenahan NSPK

bidang perpustakaan yang berlaku internal dan Nasional, (iii)

Implementasi peraturan perundang-undangan, (iv) Penataan

kelembagaan perpustakan berikut penyusunan STOK sesuai

tipologi masing-masing.

3. Tata Laksana dan Tata Kerja

Untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien di perlukan

suatu penerapan sistem tata laksana dan tata kerja dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi. Tujuan penerapan sistem tata

laksana dan tata kerja adalah: 1) Memiliki sistem kerja yang akurat,

jelas, dan mudah untuk dipahami; 2) Memiliki masukan, keluaran,

dan target yang jelas pada setiap pelaksanaan; 3) Memiliki

tanggung jawab yang jelas pada setiap pelaksanaan; 4) Memiliki

pengurutan waktu yang jelas pada proses atau kegiatan masing-

masing; 5) Memiliki mekanisme keputusan yang efektif; 6) Memiliki

sistem pengaturan dan pengamatan aktivitas intansi dengan

ukuran yang jelas; 7) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan

tugas.

4. Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan awal reformasi

perencanaan dan penganggaran di Indoensaia. Undang-Undang

tersebut beserta peraturan pelaksanaannya menekankan pada

perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka

8

menengah dan sistem penganggaran terpadu. Perencanaan dan

penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta

penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan

tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka

Kebijakan Fiskal Jangka Menengah yang dilaksanakan secara

konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang

terbesar dari dana yang terbatas yaitu melalui penerapan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah yang terdiri dari penerapan

Prakiraan Maju, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu;

dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa

Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan

rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya.

Hal ini berarti kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan. Dengan

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan akan

memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan

yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, setiap

Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: a) Laporan

Keuangan; dan b) Laporan Kinerja. Dasar penyusunan laporan

tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

kemudian ditindak lanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan

peraturan pelaksanaan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Promosi dan Penerbitan Perpusnas

Intensitas promosi dan publikasi Perpusnas masih kurang,

sehingga produk-produk yang sudah dibuat tidak maksimal

dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu Perpusnas sesuai

tupoksinya senantiasa berusaha meningkatkan kuantitas maupun

kualitas kegiatan promosi melalui media cetak maupun elektronik,

9

sosialisasi, roadshow, talkshow, lomba-lomba, seminar dll., sebagai

upaya meningkatkan citra Perpusnas yang pada akhirnya dapat

menumbuhkan dan membudayakan kegemaran mambaca

masyarakat.

Terbitan Perpusnas sangat penting kedudukannya, karena produk

terbitan tersebut merupakan data mengenai kemajuan dan kondisi

Perpusnas yang perlu dipublikasikan dan didayagunakan sebagai

informasi kepada masyarakat. Kondisi penerbitan Perpusnas

sampai saat ini belum optimal. Untuk itu ke depan Perpusnas akan

lebih mengoptimalkan peran dan fungsi penerbitan perpusnas

terutama dari kualitas hasil terbitan.

6. Sumber Daya Manusia Biro Hukum dan Perencanaan

Sumber Daya Manusia Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan

Nasional baik kualitas maupun kuantitas masih belum sesuai

dengan kebutuhan dalam menjawab tuntutan tugas, fungsi,

kewenangan dan tanggungjawab. Saat ini jumlah SDM Biro Hukum

dan Perencanaan berdasarkan data dari bagian kepegawaian

sampai dengan 30 Juni 2015 sebanyak 51 orang, sedangkan SDM

Biro Hukum dan Perencanaan berdasarkan pendidikan terdiri dari

S3 1 orang, S2 7 orang, S1 32 orang, Sarjana Muda 4 orang, D3/D4

3 orang, SLTA 9 orang. Sedangkan SDM yang menduduki jabatan

fungsional tertentu baru berjumlah 5 orang yang merupakan

Fungsional Perencana, sedangkan untuk fungsional kehumasan,

dan perancang peraturan-perundang-undangan dalam upaya

meningkatkan kualitas peraturan dibidang perpustakaan dan

peningkatan citra Perpusnas sampai saat ini belum ada.

Grafik SDM per Bagian

27 24

Bagian Perencanaan

Bagian Hukum dan Humas

10

Grafik SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

7. Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasana kerja sangat penting dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Biro Hukum dan

Perencanaan. Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas

tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pegawai, namun

diutamakan dalam rangka pelayanan publik seperti layanan

informasi publik, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan

air yang tertata, serta kendaraan operasional yang memungkinkan

mobilitas kerja menjadi hal yang harus dipenuhi. Untuk itu, sarana

dan prasarana merupakan faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh

Biro Hukum dan Perencanaan dalam menjalankan tugas dan

perannya.

8. Sumber Data

Tersedianya data pokok dan statistik tentang perpustakaan yang

akurat dan mutakhir akan menghasilkan suatu perencanaan

program dan anggaran yang efektif dan efisien. Perpustakaan

Nasional belum memiliki unit kerja yang membidangi data dan

statistik bidang perpustakaan. Sumber data yang selama ini dipakai

oleh Biro Hukum dan Perencanaan berasal dari tiap-tiap unit kerja

yang kemudian dikumpulkan dan diolah lagi sebelum dijadikan

sebagai sumber acuan dalam penyusunan perencanaan dan

laporan.

Berdasarkan analisis kondisi yang telah digambarkan di atas,

maka beberapa permasalahan yang selama ini dialami oleh Biro Hukum

7

32

3 9 S2

S1

D3

SMA

11

dan Perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah

sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Perpustakaan Nasional belum sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang

hukum, humas, penerbitan, dan perencanaan.

3. Program/kegiatan yang direncanakan belum berbasis kinerja tapi

masih berbasis anggaran.

4. Belum ditetapkannya grand design pengembangan program

perpustakaan dan Renstra Perpusnas 2015-2019

5. Laporan Kinerja belum sesuai dengan yang diharapkan dengan

didukung data yang akurat.

6. Pencitraan Perpusnas belum optimal.

7. Belum tersedianya secara lengkap tata laksana dan tata kerja (SOP) di

lingkungan Perpusnas.

8. Belum optimalnya peran penerbitan yang disebabkan oleh

keterbatasan Sumber Daya Manusia dan peralatan.

9. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi baik tentang

kepegawaian, koleksi, sarana-prasarana, layanan, dan perpustakaan

yang belum tersedia tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan,

dan pemanfaatannya secara terpadu.

12

BAB II

VISI, MISI,TUJUAN, DAN SASARAN

BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

A. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perpustakaan Nasional

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabinet Kerja tahun

2015-2019, serta sembilan agenda prioritas atau NAWA CITA, maka visi

dan misi Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:

Visi:

"Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan

Memberdayakan Perpustakaan"

Dengan Tagline: "INDONESIA GEMAR MEMBACA 2019"

Misi:

Dalam upaya pencapaian terhadap visi Perpustakaan Nasional, maka

misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.

2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.

4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional.

5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar

membaca.

6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

Nilai-Nilai:

Sebagai landasan berfikir, bersikap, bertindak, dan pengambilan

keputusan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang ditetapkan,

Perpustakaan Nasional menganut nilai-nilai "profesional, akuntabilitas,

sinergi, transparan, dan integritas (PASTI)"

1. Profesional

Profesional yaitu bekerja maksimal dan bertanggung jawab sesuai

dengan kompetensinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi

dengan terus berusaha mengembangkan potensi diri sehingga

mampu mengambil keputusan baik secara mandiri maupun dalam

tim.

13

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang

dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sinergi

Sinergi adalah komitmen untuk membangun perpustakaan dengan

bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya

mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.

4. Transparan

Transparan adalah bersikap terbuka terhadap kinerja yang

dihasilkan.

5. Integritas

Integritas adalah berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan

jujur, disiplin, penuh tanggung jawab dan dedikasi, menjunjung

tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial, kesesuaian antara perkataan

dan perbuatan, mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di

atas kepentingan pribadi ataupun golongan, dan menjunjung tinggi

amanah.

B. Visi dan Misi Sekretariat Utama

Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Utama serta

mencermati kondisi lingkungan internal dan eksternal strategis yang

berkembang, maka rumusan visi Sekretariat Utama tahun 2015 -2019

adalah:

"Terwujudnya tata kelola sumber daya Perpustakaan Nasional secara

profesional untuk meningkatkan kinerja"

Dalam upaya pencapaian terhadap visi Sekretariat Utama, maka misi

yang ditetapkan dalam kurun waktu 2015 -2019, sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas kebijakan

program perpustakaan.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mewujudkan tata kelola

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. Meningkatkan infrastruktur berbasis TIK sesuai dengan dinamika

kebutuhan kelembagaan.

4. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan profesional dalam

rangka peningkatan mutu layanan.

14

C. Tujuan Sekretariat Utama

Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015 - 2019 adalah (1)

tercapainya kinerja dan anggaran pengawasan yang efektif, efisien,

akuntabel, dan transparan (2) perencanaan dan perumusan kebijakan

kegiatan dan sumber daya yang bermutu, dan (3) terwujudnya tata

kelola pemerintah yang baik (good governance).

Berdasarkan potensi dan permasalahan baik internal maupun

eksternal yang dihadapi oleh Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional

RI, rumusan tujuan yang ingin dicapai, adalah:

1. Pengkoordinasian kebijakan program dan penyusunan anggaran

berbasis kinerja.

2. Penguatan koordinasi dan pembinaan peraturan perundang-

undangan bidang perpustakaan, penataan organisasi dantata

laksana.

3. Penguatan pengelolaan barang milik negara.

4. Penguatan sistem informasi tata kelola perpustakaan berbasis TIK.

5. Penyediaan dan pengembangan sumber daya Perpustakaan Nasional

RI dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

D. Visi dan Misi Biro Hukum dan Perencanaan

Mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Utama Perpustakaan

Nasional, maka Biro Hukum dan Perencanaan menetapkan Visi dan misi

sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya produk hukum, tata laksana, perencanaan, hubungan

masyarakat dan penerbitan Perpusnas yang berkualitas, taat azas,

transparan dan akuntabel”

Misi:

1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan

dan meningkatkan kualitas layanan hukum.

2. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien dengan penerapan

sistem tata laksana dan tata kerja.

15

3. Meningkatkan dan mengembangkan program berbasis kinerja secara

terarah, terukur, dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan evaluasi kinerja secara komprehensif.

5. Mewujudkan laporan secara analitis, realistis, dan tepat waktu.

6. Meningkatkan citra Perpusnas, hubungan antar lembaga, dan

layanan informasi publik.

7. Meningkatkan kualitas penerbitan Perpusnas.

E. Tujuan Biro Hukum dan Perencanaan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dan Perencanaan pada

2015 – 2019 sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada

adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan

dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perpustakaan Nasional RI.

3. Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi, serta pelaporan yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel.

4. Meningkatnya citra Perpusnas, hubungan antar lembaga, dan

layanan informasi publik.

5. Meningkatnya kualitas penerbitan Perpusnas.

16

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Biro Hukum dan Perencanaan sebagai bagian dari sekretariat utama

merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan program dan kegiatan

Perpustakaan Nasional sehingga untuk itu diperlukan rumusan arah

kebijakan dan strategi yang mengacu kepada Visi dan Misi Biro Hukum dan

Perencanaan.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum dan Perencanaan

1. Penyusunan dan sosialisasi produk hukum, serta peningkatan

kapasitas kelembagaan Perpustakaan Nasional RI, dengan strategi:

a. Reorganisasi Perpustakaan Nasional RI sesuai UU Nomor 43

Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan peraturan perundang-

undangan lainnya.

b. Percepatan penyusunan Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut

dari PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

c. Digitalisasi produk-produk hukum Perpustakaan Nasional RI.

d. Sosialisasi dan publikasi produk-produk hukum Perpustakaan

Nasional RI melalui website www.perpusnas.go.id

2. Penyusunan Program dan Anggaran berbasis kinerja dengan strategi:

a. Percepatan penetapan Grand Design dan Road Map Pengembangan

Perpustakaan.

b. Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Perpustakaan

Nasional RI.

c. Peningkatan kualitas analisis penyusun program dan anggaran.

d. Peningkatan intensitas koordinasi dengan lembaga terkait seperti

APIP, Bappenas, DJA dan DPR.

3. Peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi, melalui strategi:

a. Peningkatan intensitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

b. Peningkatan intensitas koordinasi dengan lembaga terkait seperti

APIP, Kemenpan RB, BPKP dan BPK.

c. Penyusunan LAKIP yang tepat waktu dan berkualitas.

17

4. Peningkatan pencitraan, hubungan antar lembaga, dan layanan

informasi publik Perpustakaan Nasional dengan strategi:

a. Peningkatan intensitas promosi dan publikasi Perpustakaan

Nasional RI.

b. Peningkatan hubungan antar lembaga.

c. Peningkatan layanan informasi publik.

d. Optimalisasi peran PPID.

5. Revitalisasi peran penerbitan Perpustakaan Nasional RI dengan

strategi:

a. Peningkatan sarana dan prasarana penerbitan

b. Peningkatan kuantitas hasil terbitan Perpustakaan Nasional RI.

6. Peningkatan kompetensi SDM Biro Hukum dan Perencanaan dengan

strategi:

a. Penyertaan diklat dan pelatihan bagi SDM di Biro hukum

danPerencanaan

b. Peningkatan jumlah pejabat fungsional tertentu di Biro Hukum

dan Perencanaan.

B. Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategis Biro Hukum dan Perencanaan yang

telah disusun tersebut merupakan bagian dari program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Perpustakaan

Nasional yang dituangkan dalam kegiatan Perencanaan, Monev,

Pelaporan, Hukum, Humas dan penerbitan Perpustakaan Nasional, yang

kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa output kegiatan, yaitu:

1. Peraturan yang diterbitkan dan analisis tata kelola organisasi yang

disusun dengan komponen kegiatan dalam mencapai output tersebut

adalah (1) Penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang perpustakaan dan (2) Penataan kelembagaan

Perpustakaan Nasional RI;

2. Promosi dan hubungan antar lembaga dengan komponen kegiatan

untuk mencapai output adalah (1) Pengelolaan Hubungan

masyarakat, dan (2) Promosi dan publikasi;

3. Terbitan Perpustakaan Nasional RI dengan komponen kegiatan untuk

mencapai output (1) Penerbitan Perpustakaan Nasional;

4. Perencanaan dan Penganggaran program/kegiatan Perpustakaan

Nasional yang tepat sasaran dengan komponen kegiatan untuk

18

mencapai outputnya adalah (1) Penyusunan rencana kerja (RENJA)

Perpustakaan Nasional RI, (2) Penyusunan Rencana Operasional

Pelaksanaan Program (ROPP), (3) Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggara Kementerian/Lembaga (RKA-KL), (4) Penyusunan Program

dekonsentrasi dan pembantuan di bidang perpustakaan, dan (5)

Penyusunan program pengembangan perpustakaan;

5. Peningkatan hasil evaluasi kinerja dengan komponen kegiatan untuk

mencapai outputnya adalah (1) Monitoring dan evaluasi program dan

anggaran;

6. Laporan yang tepat waktu dengan komponen kegiatan untuk

mencapai outputnya adalah (1) Penyusunan Pelaporan, dan (2)

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

C. Kerangka Regulasi

Agar tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI

dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

diperlukan dukungan regulasi yang memadai.

Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2015-2019

antara lain adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Kepala

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI,

sebagai berikut:

Tabel Kerangka Regulasi

No. Kerangka Regulasi Target Penyelesaian

1. Penataan kelembagaan Perpustakaan Nasional

Tahun 2016

2. Standar Nasional Perpustakaan Tahun 2016

3. Standar Tenaga Perpustakaan Tahun 2016

4. Sistem Standardisasi dan

Akreditasi Perpustakaan

Tahun 2016

5. Pedoman Monitoring dan evaluasi

Tahun 2016

6. Reviu/telaah terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990

dan Peraturan pelaksanaannya

Tahun 2017

19

No. Kerangka Regulasi Target Penyelesaian

7. Penyusunan dan pembenahan Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK) di bidang perpustakaan

Tahun

2015/2016/2017/2018/2019

D. Kerangka Kelembagaan

Untuk mewujudkan standar pelayanan dan pembinaan dalam

rangka penyelenggaraan administrasi umum, Sekretariat Utama

memerlukan kerangka kelembagaan yang sesuai kebutuhan, efektif, dan

efisien dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi

Perpustakaan Nasional, serta pelaksanaan amanat Peraturan-

Perundang-undangan pada kurun waktu 2015-2019. Kerangka

kelembagaan yang harus di integrasikan dan di koordinasikan agar

dapat mewujudkan standar pelayanan dan pembinaan adalah sebagai

berikut:

1. Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.

2. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar unit kerja

di lingkungan Perpustakaan Nasional.

3. Peningkatan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah

Daerah, dan Masyarakat, dalam rangka pengembangan program

perpustakaan.

20

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target rencana kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro

hukum dan Perencanaan tahun 2015-2019 digambarkan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Biro Hukum dan Perencanaan 2015-2019

Kegiatan/Sasaran

Kegiatan (output) Indikator Kinerja

Target Satuan

Pelak-

sana 2015 2016 2017 2019 2019

Kegiatan

Perencanaan,

Hukum, dan Humas

Perpustakaan

Nasional dengan

sasaran kegiatan:

Tersusunnya

perencanaan

program dan

anggaran,

peraturan

perundangan,

humas,

penerbitan,

evaluasi,

pelaporan

Perpustakaan

Nasional

Jumlah

Peraturan yang

diterbitkan dan

analisis tata

kelola organisasi

yang disusun

5 5 5 5 5 naskah

Jumlah Promosi

perpustakaan

dan koordinasi

antar lembaga

45 46 47 48 48 kali

Jumlah Terbitan

Perpusnas

12 12 12 12 12 kali

Persentase

Perencanaan dan

penganggaran

program/kegiatan

Perpustakaan

Nasional yang

tepat sasaran

75 80 85 90 100 %

Peningkatan hasil

evaluasi kinerja

60/CC 65 / B 70 / B 75 / A 80 / A Nilai

Laporan yang

tepat waktu

15 15 15 15 15 naskah

21

B. Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Biro Hukum dan Perencanaan

memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari

APBN. Adapun Kerangka Pendanaan Biro Hukum dan Perencanaan

Tahun 2015-2019 seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kerangka Pendanaan Biro Hukum dan Perencanaan 2015-2019

Program/Sasaran Program

Indikator Alokasi Anggaran (jutaan rupiah)

2015 2016 2017 2019 2019

Perencanaan, Hukum, dan Humas

Perpustakaan

Nasional

17.527 19.280 21.208 23.328 25.661

Tersusunnya

perencanaan program dan

anggaran,

peraturan perundangan,

humas,

penerbitan, evaluasi,

pelaporan

Perpustakaan Nasional

Jumlah Peraturan

yang diterbitkan dan analisis tata

kelola organisasi

yang disusun

1.826 2.008 2.209 2.430 2.673

Jumlah Promosi

perpustakaan dan koordinasi antar

lembaga

9.103 10.013 11.015 12.116 13.328

Jumlah Terbitan

Perpusnas

638 702 772 849 934

Persentase

Perencanaan dan penganggaran

program/kegiatan

Perpustakaan Nasional yang

tepat sasaran

3.505 3.856 4.241 4.665 5.132

Peningkatan hasil

evaluasi kinerja

1.565 1.721 1.893 2.083 2.291

Laporan yang

tepat waktu

890 979 1.077 1.185 1.304

22

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Biro Hukum dan Perencanaan Tahun 2015-2019

telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat

Utama tahun 2015 – 2019 dan juga kepada tugas pokok dan fungsinya

sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan

Nasional RI.

Kemandirian dalam kebudayaan adalah salah satu agenda prioritas

pemerintah. Untuk itu, Perpustakaan Nasional mengarahkan programnya

pada penguatan mentalitas budaya melalui berbagai kegiatan layanan

perpustakaan dengan keragaman koleksi bahan bacaan yang berkualitas.

Program perpustakaan sangat erat hubungannya dengan pembentukkan

karakter masyarakat karena melalui membaca dapat menumbuh-

kembangkan kemandirian kebudayaan yang menjurus pada pembentukan

mental masyarakat yang pada akhirnya dapat menghasilkan nilai-nilai

kegotongroyongan, sesuai dengan UUD 1945.

Langkah strategis dalam kerangka mendukung revolusi mental

melalui perpustakaan adalah peningkatan kegemaran membaca yang

dilaksanakan secara masif baik di pusat maupun di daerah. Renstra adalah

arah dan pedoman dalam implementasi kegiatan yang terkait dengan lintas

program baik di pusat maupun di daerah.

Rencana Strategis Biro Hukum dan Perencanaan ini akan

disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan isu-isu strategis yang

terkait dengan kebijakan Perpustakaan Nasional dan Sekretariat Utama.

KEPALA BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI,

ttd.

DRA. OFY SOFIANA, M.HUM.