11

jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Download PDF Report

Upload
lyliem
View
219
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 2: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 3: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 4: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 5: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 6: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 7: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 8: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 9: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 10: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

Page 11: jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

manado.bpk.go.id · 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang

manado.bpk.go.id · 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang

Documents

KENDALA PENYIDIK PPNS DALAM MELAKSANAKAN …

KENDALA PENYIDIK PPNS DALAM MELAKSANAKAN …

Documents

pekanbaru.bpk.go.id...(2) Pe-usahaan Daerah, Perhotelan dan Pariwisata dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan Daerah dirnaksud ayat (1) pasal ini. C) *ala hak, kewajiban, perlengkapan

pekanbaru.bpk.go.id...(2) Pe-usahaan Daerah, Perhotelan dan Pariwisata dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan Daerah dirnaksud ayat (1) pasal ini. C) *ala hak, kewajiban, perlengkapan

Documents

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARATditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2000/00pdprovjabar002.pdf · PPNS yang mutasi antar Kabupaten/Kota di lingkung-an Pemerintah Daerah, Keputusan

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARATditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2000/00pdprovjabar002.pdf · PPNS yang mutasi antar Kabupaten/Kota di lingkung-an Pemerintah Daerah, Keputusan

Documents

jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang

jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang

Documents

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) …

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) …

Documents

bengkaliskab.go.id DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 101 1 PERATURAN BUPATI BENGKALIS 101 Tahun 2017 NOMOR TANGGAL : 29 Desember 2017 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS

bengkaliskab.go.id DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 101 1 PERATURAN BUPATI BENGKALIS 101 Tahun 2017 NOMOR TANGGAL : 29 Desember 2017 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS

Documents

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA Indonesia PPNS

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA Indonesia PPNS

Documents

p3ekalimantan.menlhk.go.id · melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan ... Format laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat ... membuat berita acara dan laporan

p3ekalimantan.menlhk.go.id · melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan ... Format laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat ... membuat berita acara dan laporan

Documents

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR : 46 … · e. mengambil sidik jari dan ... MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Pasal B PNS yang akan diangkat menjadi PPNS ... Tata cara Penganrbilan

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR : 46 … · e. mengambil sidik jari dan ... MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Pasal B PNS yang akan diangkat menjadi PPNS ... Tata cara Penganrbilan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG · 2017. 6. 2. · TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. bahwa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG · 2017. 6. 2. · TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. bahwa

Documents

jdih.kuningankab.go.id...(2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS. (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan

jdih.kuningankab.go.id...(2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS. (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan

Documents

Documents

Documents

jdih-murakab.org · serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, ... SEKRET S DAERAH KABUPATEN UNG RAYA ... Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggaran

jdih-murakab.org · serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, ... SEKRET S DAERAH KABUPATEN UNG RAYA ... Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggaran

Documents

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN …MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10 (1) Mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Gubernur. (2) Mutasi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN …MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10 (1) Mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Gubernur. (2) Mutasi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat

Documents

Public Participation Networks (PPNs) A User Guide · PDF filePublic Participation Networks (PPNs) A User Guide ... Public Participation Networks (PPNs). ... The elected Secretariat

Public Participation Networks (PPNs) A User Guide · PDF filePublic Participation Networks (PPNs) A User Guide ... Public Participation Networks (PPNs). ... The elected Secretariat

Documents

PPNs, LCDCs & Alphabet Soup - An Taisce · 2014-06-30 · PPNs, LCDCs and Alphabet Soup •Well Being •Citizen Participation (or lack of) •PPNs •LCDC •Community & Economic

PPNs, LCDCs & Alphabet Soup - An Taisce · 2014-06-30 · PPNs, LCDCs and Alphabet Soup •Well Being •Citizen Participation (or lack of) •PPNs •LCDC •Community & Economic

Documents

materi presentasi ppns 2014-2015

materi presentasi ppns 2014-2015

Education

BERITA-DIKLAT PPNS

BERITA-DIKLAT PPNS

Documents

WALIKOTA MADIUN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN …madiunkota.go.id/.../uploads/2017/10/Perda-No-5-tentang-PPNS-induk.pdf · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

WALIKOTA MADIUN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN …madiunkota.go.id/.../uploads/2017/10/Perda-No-5-tentang-PPNS-induk.pdf · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Documents

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA … · penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan. (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA … · penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan. (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

Documents

Education

Laporan Magang Industri - PPNS ITS

Laporan Magang Industri - PPNS ITS

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 …PELANTIKAN DAN PENGAM3I1.AN SUMPAH ATAU JANJI Pasal 13 (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 …PELANTIKAN DAN PENGAM3I1.AN SUMPAH ATAU JANJI Pasal 13 (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Documents

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

Documents

Public Participation Networks (PPNs) A User Guide · Public Participation Networks (PPNs). PPNs are collectives of environmental, social inclusion, community and voluntary organisations

Public Participation Networks (PPNs) A User Guide · Public Participation Networks (PPNs). PPNs are collectives of environmental, social inclusion, community and voluntary organisations

Documents

peraturan.bpk.go.id...Pasal 4 Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS Daerah adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi

peraturan.bpk.go.id...Pasal 4 Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS Daerah adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi

Documents

0-Materi Presentasi PPNS 2014-2015

0-Materi Presentasi PPNS 2014-2015

Documents

Perencanaan SMK3 di PPNS-ITS

Perencanaan SMK3 di PPNS-ITS

Documents