Upload
vuongtu
View
302
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
PENGELOLAAN ANGGARAN BPS TAHUN ANGGARAN 2015
DI PUSAT
Katalog BPS : 1203010
Nomor Publikasi : 02.11.0.15.01
Ukuran Buku : 21 x 29.7 cm
Jumlah Halaman : 492 + viii
Naskah:
Bagian Penyusunan Rencana
Penyunting:
Biro Bina Program
Penata Letak:
Biro Bina Program
Gambar Kulit Oleh:
Biro Bina Program
Penerbit:
Badan Pusat Statistik
Dicetak Oleh:
Badan Pusat Statistik
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ANGGARANBADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun
Anggaran 2015, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan
Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah
Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang
Klasifikasi Anggaran;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang
Mekanisme Pengelolaan Hibah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata
Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman Hibah kepada Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
180/PMK.08/2012;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem
Akuntansi Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berbasis
Akrual;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan
Akun Standar;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02 Tahun 2014 Tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
23. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di
Daerah;
24. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643);
25. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam rangka Kegiatan Statistik,
Teknologi Informasi, dan pegembangan Sumber Daya Manusia di
Lingkungan Badan Pusat Statistik;
26. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan
Pusat Statistik;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN
2015.
Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Badan Pusat
Statistik Tahun Anggaran 2015 merupakan panduan dalam melaksanakan
kegiatan dan pengelolaan anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran
2015.
Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Badan Pusat
Statistik Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut dengan Petunjuk
Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.
Pasal 3
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2015
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAANANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 201 5DI PUSAT
KATA PENGANTAR
i
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
KATA PENGANTAR
Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Kegiatan
Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pedoman untuk melaksanakan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan di
lingkungan BPS. Petunjuk Pelaksanaan ini berisi penjelasan seluruh kegiatan yang
dilaksanakan di satuan kerja (satker) Sekretaris Utama/BPS Pusat, satker Pusat Pendidikan
dan Pelatihan (Pusdiklat), dan satker Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) selama Tahun
Anggaran 2015. Dalam buku ini juga dijabarkan penjelasan teknis dari setiap kegiatan yang
akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 meliputi: Gambaran Umum, Maksud Dan
Tujuan, Keluaran, Jadwal Pelaksanaan Serta Penanggung Jawab Setiap Komponen Kegiatan.
Seluruh kegiatan BPS yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 dan Rencana
Strategis (Renstra) BPS 2015-2019. Secara umum kegiatan statistik tahun 2015 merupakan
kegiatan lanjutan yang dilakukan secara berkala setiap tahun, seperti: Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Pertanian Tanaman
Pangan/Ubinan, Survei IBS, dan sebagainya. Beberapa kegiatan sensus dan periodik berskala
besar lainnya di tahun 2015 meliputi Persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2016, Sensus Pertanian
(ST 2013), Pelaksanaan dan Pengolahan SUPAS 2015.
Buku ini agar digunakan sebagai pedoman sehingga dapat tercapai target kinerja yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan penganggaran berbasis kinerja.
Jakarta, Januari 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. Suryamin, M.Sc.
ii
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
DAFTAR ISI
iii
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR............................................................................................................. i
DAFTAR ISI.......................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .................................................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR............................................................................................................ vii
BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
1. U M U M..................................................................................................................... 3
2. PEDOMAN DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAANANGGARAN.............................................................................................................. 3
3. PROGRAM DAN KEGIATAN................................................................................. 4
4. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAANANGGARAN.............................................................................................................. 9
BAB 2. ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ................................................... 11
1. ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN........................... 13
2. MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN...................................................... 18
3. MEKANISME PENGGUNAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DANPENERIMAAN HIBAH........................................................................................... 26
4. PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) .............. 36
5. PELAKSANAAN SWAKELOLA ........................................................................... 38
6. REVISI ANGGARAN.............................................................................................. 39
7. MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN...................... 55
8. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN...................................................... 55
9. HUBUNGAN TATA KERJA ANTAR UNSUR PELAKSANA............................. 59
BAB 3. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN BPS PUSAT ........................................... 61
1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK..... 63
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGASTEKNIS LAINNYA BPS ....................................................................................... 206
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS................................................................................................................................. 247
4. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITASAPARATUR BPS................................................................................................... 248
FORMULIR ....................................................................................................................... 279
1. Form WP/DP........................................................................................................... 281
2. Form Paket Fullboard.............................................................................................. 283
DAFTAR ISI
iv
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
3. Form Perjalanan Dinas............................................................................................ 285
4. Form Fullday/Halfday............................................................................................. 286
5. Form RPT................................................................................................................ 287
6. Form BHN .............................................................................................................. 288
7. Form Persediaan...................................................................................................... 289
8. Form JS ................................................................................................................... 290
9. Form UPH............................................................................................................... 292
10. Form Sewa .............................................................................................................. 293
11. Form MDL .............................................................................................................. 294
12. Form PMLH............................................................................................................ 295
13. Form Belanja Barang Non Operasional Lainnya .................................................... 296
14. Form Konsumsi Biaya Rapat .................................................................................. 297
15. Form Usulan Lembur (CP) ..................................................................................... 298
16. Contoh SK Narasumber .......................................................................................... 300
LAMPIRAN........................................................................................................................ 305
Lampiran 1. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program PPIS BPS Pusat TahunAnggaran 2015........................................................................................................ 307
Lampiran 2. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Pusat Tahun Anggaran 2015.................. 314
Lampiran 3. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program PSPA BPS Pusat TahunAnggaran 2015........................................................................................................ 316
Lampiran 4. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program PPAA BPS Pusat TahunAnggaran 2015........................................................................................................ 317
Lampiran 5. Format Usul Pengesahan Revisi POK TA 2015 ......................................... 318
Lampiran 6. Surat Undangan dan Surat Konfirmasi Rapat/Fullday/Halfday/ FullboardMeeting ................................................................................................................... 321
Lampiran 7. Surat Tugas Pertemuan Fulboard/Fullday/Halfday/Rapat Di Luar Jam Kantor................................................................................................................................. 325
Lampiran 8. Surat Pernyataan (Penanggung Jawab Kegiatan) mengikuti PertemuanFulboard/Rapat Di Luar Jam Kantor....................................................................... 326
Lampiran 9. Format Notulen ........................................................................................... 327
Lampiran 10. Format Daftar Absen................................................................................. 328
Lampiran 11. Surat Keputusan PPK BPS Tahun 2015.................................................... 329
Lampiran 12. Jadwal Kegiatan BPS Pusat 2015-2016 .................................................... 332
DAFTAR TABEL
v
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
DAFTAR TABELHalaman
Tabel 1. Ketentuan Revisi Anggaran Yang Tidak Mengakibatkan Pengurangan
Alokasi Anggaran ........................................................................................ 40
Tabel 2. Daftar Revisi Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau Pengurangan
Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran............................................ 41
Tabel 3. Daftar Revisi Anggaran Yang Disebabkan Perubahan atau Pergeseran
Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu AnggaranTetap................................... 43
Tabel 4. Daftar Revisi Anggaran Yang Disebabkan Perubahan/Ralat Karena
Kesalahan Administrasi ............................................................................... 46
Tabel 5. Komponen yang Di laksanakan pada Program PPIS BPS Pusat ................. 63
Tabel 6. Jumlah Kunjungan Indeks Tendensi Bisnis TA 2014-2015 ...................... 180
Tabel 7. Perbandingan Jumlah Kunjungan Survei Bidang Neraca Pengeluaran Tahun
Anggaran 20142015 ................................................................................ 181
Tabel 8. Perbandingan Jumlah Responden Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan
Statistik Tahun Anggaran 2014-2015........................................................ 183
Tabel 9. Perbandingan Jumlah Responden Survei Pola Distribusi Perdagangan
Komoditi Tahun Anggaran 2014-2015...................................................... 184
Tabel 10. Perbandingan Jumlah Responden Survei Harga Produsen Tahun Anggaran
20142015 ................................................................................................. 185
Tabel 11. Perbandingan Jumlah Responden Survei Harga Perdagangan Besar Tahun
Anggaran 2014-2015 ................................................................................. 186
Tabel 12. Jumlah Kunjungan Survei Harga Konsumen Tahun Anggaran 2015 ..... 187
Tabel 13. Jumlah Rumahtangga dan Responden Survei Harga Pedesaan dan
Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani ............................ 188
Tabel 14. Perbandingan Jumlah Responden Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar
Modal 2014-2015 ...................................................................................... 189
Tabel 15. Perbandingan Jumlah Responden Survei Statistik Keuangan Pemerintah
Daerah dan Statistik Lembaga Keuangan Tahun Anggaran 2014-2015 ... 190
Tabel 16. Perbandingan Jumlah Responden Survei Bidang Jasa dan Pariwisata .... 191
Tabel 17. Perbandingan Jumlah Responden Survei Bidang Industri Tahun Anggaran
2014 - 2015................................................................................................ 193
DAFTAR TABEL
vi
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
Tabel 18. Perbandingan Jumlah Blok Sensus dan Responden Survei Industri Mikro
Kecil (VIMK) Triwulanan Tahun Anggaran 2014-2015 .......................... 194
Tabel 19. Perbandingan Jumlah Responden dan Blok Sensus Survei Konstruksi
Tahun Anggaran 2014-2015...................................................................... 195
Tabel 20. Perbandingan Jumlah Responden Survei Perusahaan Peternakan dan RPH
Serta Survei Perikanan dan TPI Tahun Anggaran 2014-2015................... 196
Tabel 21. Perbandingan Jumlah Responden Survei Kehutanan .............................. 197
Tabel 22. Perbandingan Jumlah Kecamatan, Blok Sensus dan Ubinan Survei Statistik
Tanaman Pangan/Ubinan Tahun Anggaran 2014-2015 ............................ 198
Tabel 23. Perbandingan Jumlah Kunjungan, Blok Sensus, Ubinan, dan Kecamatan
Survei Perusahaan Hortikultura Tahun Anggaran 2014-2015 .................. 199
Tabel 24. Perbandingan Jumlah Blok Sensus dan Rumahtangga Sakernas Triwulanan
dan Tahunan Tahun Anggaran 2014-2015 ................................................ 201
Tabel 25. Perbandingan Jumlah Responden Survei Sektor Informal, Survei Upah dan
Survei Struktur Upah Tahun Anggaran 20142015 .................................. 203
Tabel 26. Perbandingan Jumlah Blok Sensus dan Rumahtangga Susenas Tahun
Anggaran 2014-2015 ................................................................................. 204
Tabel 27. Jumlah Responden Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Tata
Ruang Tahun Anggaran 2014-2015 .......................................................... 205
Tabel 28. Komponen yang Di laksanakan pada Program DMPTTL BPS Pusat Tahun
Anggaran 2015 .......................................................................................... 206
Tabel 29. Komponen yang Dilaksanakan pada Program PSPA BPS Pusat Tahun
Anggaran 2015 .......................................................................................... 248
Tabel 30.Komponen yang Dilaksanakan pada Program PPAA BPS Pusat Tahun
Anggaran 2015 .......................................................................................... 249
Tabel 31. Komponen yang Di laksanakan pada Satker STIS Tahun Anggaran 2015
................................................................................................................... 262
Tabel 32. Komponen yang di laksanakan pada Satker Pusdiklat ............................ 269
DAFTAR GAMBAR
vii
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Pengelola Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan Tugas dan Kewenangan
BPS Tahun Anggaran 2015 ....................................................................................... 17
Gambar 2. Alur Mekanisme Work Plan/Disbursment Plan ...................................... 19
Gambar 3. Alur Mekanisme Pengajuan Form Permintaan Barang Dan Jasa ........... 24
Gambar 4. Alur Registrasi, Pembukaan Rekening, dan Revisi DIPA Hibah Langsung
................................................................................................................................... 29
Gambar 5. Pengesahan Realisasi Pembayaran Langsung.......................................... 30
Gambar 6. Pelaporan/Penutupan Rekening Hibah .................................................... 32
Gambar 7. Mekanisme Penerbitan Perdirjen ............................................................. 34
Gambar 8. Mekanisme Pembukaan Rekening Khusus .............................................. 35
Gambar 9. Alur Pelaksanaan PNBP .......................................................................... 37
Gambar 10. Alur Pelaksanaan Swakelola.................................................................. 39
Gambar 11. Alur Revisi DIPA................................................................................... 50
Gambar 12. Mekanisme penyelesaian revisi anggaran pada Kuasa Pengguna
Anggaran.................................................................................................................... 52
Gambar 13. Mekanisme Revisi POK......................................................................... 54
DAFTAR GAMBAR
viii
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
1
BAB 1.PENDAHULUAN Bab
I
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
3
1. U M U M
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Kegiatan Badan Pusat
Statistik (BPS) merupakan pedoman untuk melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dalam mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan di lingkungan
BPS. Petunjuk Pelaksanaan ini berisi penjelasan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di
satuan kerja (satker) Sekretaris Utama/BPS Pusat, satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat), dan satker Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) selama Tahun Anggaran
2015.
Berdasarkan Renstra BPS 2015-2019, fungsi BPS dijalankan melalui satu program teknis
dan tiga program generik, yaitu:
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)
BPS;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS; dan
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS.
Setiap program dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab
masing-masing unit Eselon II.
MuIai tahun 2014, Pusdiklat dan STIS mengelola DIPA sendiri yang dialokasikan dalam
Program DMPTTL dan PSPA.
2. PEDOMAN DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAANANGGARAN
Pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran BPS tahun 2015
adalah :
1. Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan dan pengelolaan anggaran, seperti yang disebutkan pada Peraturan Kepala
BPS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Buku Petunjuk dan Pelaksanaan Kegiatan dan
Pengelolaan Anggaran BPS Tahun 2015.
2. Arahan kebijakan Pimpinan BPS dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dan
pengelolaan anggaran BPS Tahun 2015 antara lain:
a. Pelaksanaan program kegiatan dengan pengelolaan pembiayaannya tetap
dilaksanakan sesuai dengan azas keterbukaan, akuntabel, peran serta, keterpaduan,
efisiensi dan kreatifitas;
b. Pelaksanaan program kegiatan, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, pada
akhir tahun anggaran harus mencapai target yang telah ditetapkan;
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
4
c. Meningkatkan efisiensi di segala bidang serta menghindarkan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; dan
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap pelaksanaan seluruh satuan kerja
harus tetap ditingkatkan.
3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Seperti yang telah disebutkan pada bagian umum, empat program BPS di tahun 2015
dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
Program PPIS bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi
statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk
menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan
menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan,
pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
Dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik sehingga
lebih beragam, rinci, dan akurat yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator data
dasar dalam perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah, dunia usaha, peneliti,
maupun masyarakat luas.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka strategi yang dilakukan adalah:
a. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas;
b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data
dan informasi statistik;
c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar
internasional;
d. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;
e. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS;
f. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik;
g. Mempublikasikan quality gate pada masing-masing tahapan kegiatan statistik;
h. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;
i. Meningkatkan customer relationship management;
j. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik;
k. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan
infrastruktur yang memadai; dan
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
5
l. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi
data informasi statistik.
Kegiatan dan output yang terdapat di dalam program PPIS, adalah:
2896. Pengembangan dan Analisis Statistik
Output-nya berupa Jumlah Judul Publikasi Pengembangan dan Analisis
Statistik.
2897. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik
Output-nya berupa :
1. Layanan terhadap pengguna data.
2. Dokumen diseminasi statistik.
2898. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran
Output-nya berupa Jumlah Judul Publikasi Neraca Pengeluaran.
2899. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi
Output-nya berupa Jumlah Judul Publikasi Neraca Produksi.
2900. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
Output-nya berupa Jumlah Dokumen Hasil Pemutakhiran Metodologi Sensus
dan Survei.
2901. Pengembangan Sistem Informasi Statistik
Output-nya berupa:
1. Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Layanan Perkantoran
2902. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi
Output-nya berupa Jumlah judul publikasi Statistik Distribusi.
2903. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga
Output-nya berupa Jumlah judul publikasi Statistik Harga.
2904. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan Konstruksi
Output-nya berupa Jumlah judul publikasi Statistik Industri, Pertambangan
dan penggalian, Energi, dan Konstruksi.
2905. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Output-nya berupa Jumlah Judul Publikasi Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan.
2906. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
6
Output-nya berupa Jumlah judul publikasi hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional.
2907. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial
Output-nya berupa Publikasi Statistik Ketahanan Sosial.
2908. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata
Output-nya berupa Jumlah Judul Publikasi Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata.
2909. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan
Output-nya berupa Jumlah Judul Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan.
2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Output-nya berupa :
1. Jumlah Judul Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
perkebunan.
2. Laporan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2013.
3.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya(DMPTTL) BPS
Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan
kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi
statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini
diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan perkantoran,
perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan
gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka strategi yang dilakukan adalah:
a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan
metadata kepada BPS;
b. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta;
c. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai
regulasi terkait;
d. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS;
e. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun
swasta;
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
7
f. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur
yang terintegrasi dan komprehensif;
g. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk
meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI; dan
h. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.
Kegiatan dan output yang terdapat di dalam Program DMPTTL, adalah:
2881. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran
Output-nya berupa:
1. Dokumen Perencanaan, Anggaran, Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan;
dan
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi.
2882. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum
Output-nya berupa Layanan Kehumasan, Hukum, dan Hubungan
Kelembagaan.
2883. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian
Output-nya berupa Layanan Administrasi Kepegawaian.
2884. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan
Output-nya berupa :
1. Layanan Administrasi Keuangan; dan
2. Layanan Perkantoran.
2885. Dukungan Manajemen BPS Lainnya
Output-nya berupa :
1. Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); dan
2. Layanan Perkantoran.
2887. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)
Output-nya berupa:
1. Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur BPS; dan
2. Layanan Perkantoran.
2888. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
Output-nya berupa:
1. Layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; dan
2. Layanan Perkantoran.
3.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS
Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
8
prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan
fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk
pusat dan daerah.
Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana adalah:
a. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang
mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional
kegiatan statistik; dan
b. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam
rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 adalah:
(2890) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS dengan output
berupa:
1. (2890.996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
2. (2890.997) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran; dan
3. (2890.998) Gedung/Bangunan.
3.4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA)BPS
Program PPAA BPS bertujuan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi barang, dan
kinerja aparatur BPS di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah. Program ini
diarahkan untuk memperoleh penilaian BPK dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian bagi laporan keuangan BPS.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka strategi yang dilakukan adalah:
a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka
meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran;
b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; dan
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan
kegiatan.
Kegiatan-kegiatan dan output yang akan dilaksanakan untuk Program PPAA BPS
Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :
2892. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I
Output-nya berupa Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
Wilayah I;
2893. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
9
Output-nya berupa Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
Wilayah II; dan
2894. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III
Output-nya berupa Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
Wilayah III.
4. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAANANGGARAN
1. Koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan sepenuhnya dijalankan oleh Kepala BPS,
yang dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan
Inspektur Utama sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan
Presiden No. 86 Tahun 2007, dan Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPS No. 116 Tahun 2014.
2. Untuk pengelolaan anggaran, Kepala BPS bertindak selaku Pengguna Anggaran yang
selanjutnya menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi harus dilakukan dengan teratur dan tertib
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Para pengelola kegiatan harus
mengacu pada semua ketentuan peraturan pengelolaan anggaran yang berlaku, seperti
Undang-undang Perbendaharaan, Keputusan Presiden (Keppres), dan berbagai
peraturan perundang-undangan terkait.
4. Untuk kelancaran mekanisme pelaksanaan kegiatan, maka susunan organisasi
pelaksanaannya perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan baik dari segi sistem
maupun penerapannya antara lain mengenai :
a. Tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unsur pelaksana kegiatan;
b. Hubungan tata kerja antar unsur pelaksana kegiatan yang lebih harmonis dan
terbuka serta memberikan peran secara lebih merata kepada semua satuan kerja;
dan
c. Pelimpahan beban dan tanggung jawab sebagai pelaksana komponen kepada
Pejabat Eselon III dalam menangani masalah pelaksanaan kegiatan.
5. Pada dasarnya semua aspek yang menyangkut pembiayaan seperti yang tertuang di
dalam DIPA adalah hasil perencanaan bersama antara seluruh unit kerja di lingkungan
BPS. Apabila dalam pelaksanaan nanti masih ditemukan hambatan, perlu dipecahkan
melalui dua tahap pendekatan yaitu:
a. Permasalahan yang bersifat teknis sejauh mungkin dapat diselesaikan oleh unit
satuan kerja yang bersangkutan; dan
b. Hal-hal yang memang mendesak dan menyangkut kebijakan yang telah ditetapkan
PENDAHULUAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
10
Pimpinan BPS, harus dilaporkan ke Biro Bina Program untuk mendapatkan
keputusan Pimpinan BPS.
BAB 2.ORGANISASI
PELAKSANAANKEGIATAN
BabII
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
13
1. ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pengelolaan
anggaran BPS tahun 2015, di bawah ini diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan
susunan organisasi serta uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
1.1. Susunan organisasi pengelola kegiatan dan anggaran BPS terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran (PA);
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Penanggung Jawab Program (PJP);
d. Penanggung Jawab Kegiatan (PJK);
e. Pelaksana Komponen (PK);
f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
g. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
h. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (P3NBP);
i. Panitia/Pejabat Pengadaan;
j. Panitia/Pejabat Pemeriksa Barang;
k. Bendahara Penerimaan;
l. Bendahara Pengeluaran;
m. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
n. Staf Pengelola Keuangan.
1.2. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelola kegiatan dan anggaran:
a. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga. Pengguna Anggaran
BPS adalah Kepala BPS RI.
b. Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor
385/PA/2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun
Anggaran 2015, Kepala BPS menunjuk Kepala Biro Bina Program sebagai KPA.
c. Penanggung Jawab Program
Penanggung Jawab Program yang selanjutnya disingkat PJP adalah pejabat eselon
I yang bertugas membantu Kepala BPS dalam membina dan mengelola kegiatan
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
14
menurut bidang tanggung jawabnya. PJP di BPS adalah Sekretaris Utama, para
Deputi, dan Inspektur Utama.
d. Penanggung Jawab Kegiatan
1) Penanggung Jawab Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJK adalah para
pejabat eselon II yang meliputi Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusdiklat/Ketua
STIS/Inspektur. PJK sekaligus merupakan atasan langsung dari Pelaksana
Komponen yang pelaksanaannya secara administratif berada di bawah
tanggung jawabnya.
2) PJK melaksanakan pengendalian dan pengawasan sehari-hari terhadap
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan komponen yang menjadi tanggung jawabnya,
serta hubungan tata kerja antar unit kerja di lingkungannya sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BPS.
4) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan sehari-hari semua komponen
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan garis-garis kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Pimpinan BPS.
e. Pelaksana Komponen
1) Pelaksana Komponen yang selanjutnya disingkat PK adalah para pejabat
eselon III yang meliputi Kabag/Kabid/Kasubdit yang secara teknis bertanggung
jawab langsung kepada PJK.
2) PK bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana persiapan dan
pelaksanaan seluruh komponen, baik dalam hal teknis maupun pengelolaan
administrasi keuangan dari komponen yang bersangkutan.
f. Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
bertugas membantu KPA dalam mengelola anggaran. Berdasarkan Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik No.141210-04/SKKPA/2014
tentang Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015,
KPA menunjuk 6 (enam) orang PPK, yaitu:
1) Kepala Bagian Administrasi Keuangan untuk Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS;
2) Kepala Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan untuk Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS;
3) Kepala Bagian Administrasi untuk Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BPS;
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
15
4) Kepala Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan untuk Program
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik kode kegiatan 2904, 2905, 2906,
2907, 2909, 2910;
5) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi untuk Program Penyediaan dan
Pelayanan Informasi Statistik kode kegiatan 2896, 2898, dan 2899;
6) Kepala Bagian Penyusunan Rencana untuk Program Penyediaan dan
Pelayanan Informasi Statistik kode kegiatan 2897, 2900, 2901, 2902, 2903,
2908.
g. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
PPSPM bertugas membantu KPA dalam hal menguji Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan menerbitkan/menandatangani SPM. PPSPM di BPS
adalah Kepala Biro Keuangan.
h. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat
P3NBP bertugas membantu KPA dalam hal pemungutan dan penerimaan negara.
P3NBP di BPS adalah Direktur Diseminasi Statistik.
i. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh KPA untuk melakukan
pemilihan penyedia barang/jasa melalui lelang umum maupun pengadaan
langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa. Dalam
mengadakan barang/jasa dimaksud, Panitia/Pejabat Pengadaan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia/pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
ditetapkan oleh KPA dalam rangka melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil
pekerjaan yang dilakukan melalui lelang umum maupun pengadaan langsung
untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa.
k. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan (menerima,
menyimpan dan menyetorkan) uang PNBP sesuai dengan perintah dan petunjuk
Pejabat Pemungut PNBP serta tetap mengacu pada peraturan perundangan yang
berlaku.
l. Bendahara Pengeluaran
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
16
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab terhadap pengelolaan (menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan)
anggaran untuk keperluan belanja negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
m. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
dalam mengelola dan menatausahakan uang negara sesuai peraturan yang berlaku.
n. Staf Pengelola Keuangan
Staf Pengelola Keuangan bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
dalam mengelola dan menatausahakan uang negara sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam rangka pengelolaan anggaran BPS, Kepala BPS selaku pengguna anggaran
menetapkan/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (P2SPM), Pejabat Pemungut PNBP, Bendahara Pengeluaran,
dan Bendahara Penerimaan. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran BPS serta untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Tahun 2015
KPA menetapkan/mengangkat mengangkat PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa, dan Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.
Adapun dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangannya, struktur pengelola kegiatan
dan anggaran tahun 2015 seperti pada Gambar 1.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
17
Gambar 1. Pengelola Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan Tugas dan Kewenangan
BPS Tahun Anggaran 2015
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
18
2. MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN
Mekanisme penggunaan anggaran tahun 2015 dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Perencanaan aktivitas dan penggunaan anggaran tahunan;
Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengetahui jadwal aktivitas yang akan dilakukan
unit kerja dan perkiraan kebutuhan anggaran selama 12 bulan ke depan yang akan
digunakan untuk menentukan kebutuhan dana (Uang Persediaan/Tambahan Uang
Persediaan) yang akan dimintakan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) dan penyusunan proyeksi penyerapan anggaran.
2. Pelaksanaan penggunaan anggaran
Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengajukan kebutuhan dana untuk pelaksanaan
aktivitas yang telah diajukan oleh unit kerja.
Kedua mekanisme tersebut di atas diuraikan secara rinci seperti berikut ini:
2.1. Perencanaan aktivitas dan penggunaan anggaran tahunan
a.PK menyampaikan jadwal dan perkiraan kebutuhan anggaran untuk seluruh
aktivitas di lingkungannya selama 12 bulan ke depan sesuai dengan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) kepada PJK dengan mengisi Formulir Work Plan atau
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (FORM-WP) dan Formulir Disbursement Plan
atau Rencana Penyerapan Anggaran (FORM-DP) seperti pada Formulir 1. Form-
WP dan Form-DP;
b.PJK mengevaluasi Form-WP dan Form-DP Tahunan yang disampaikan oleh PK;
c.PJK menyampaikan Form-WP dan Form-DP Tahunan ke PJP untuk disetujui;
d.Form-WP dan Form-DP yang sudah disetujui PJP disampaikan ke Biro Bina
Program c.q Bagian Monitoring dan Evaluasi. Pengajuan awal Form-WP dan
Form-DP tahunan dilakukan sebelum masuk tahun anggaran berjalan dan mengacu
kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) awal. Apabila ada perubahan, agar
revisi Form-WP dan Form-DP disampaikan bersamaan dengan revisi POK;
e.Bagian Monitoring dan Evaluasi menerima Form-WP dan Form-DP Tahunan dari
subject matter;
f. Bagian Monitoring dan Evaluasi mengkompilasi Form-WP dan Form-DP Tahunan
dari subject matter;
g.Berdasarkan hasil kompilasi dibuat rekapitulasi WP dan DP bulanan untuk
ditandatangani oleh KPA;
h.Bagian Monitoring dan Evaluasi mengirim Rekapitulasi WP dan DP kepada KPA
untuk ditandatangani;
i. KPA menyetujui dan menandatangani Rekapitulasi WP dan DP; dan
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
19
j. Bagian Monitoring dan Evaluasi mengirimkan Rekapitulasi WP dan DP yang
sudah disetujui dan ditandatangani KPA kepada Sekretaris Utama (Sestama), PPK,
Biro Bina Program, dan Biro Keuangan.
Gambar 2. Alur Mekanisme Work Plan/Disbursment Plan
Untuk memudahkan koordinasi dalam usulan penggunaan anggaran, aktivitas yang
melibatkan lintas biro/direktorat seperti kegiatan Sensus Pertanian 2013, Sensus
Ekonomi 2016, dan sebagainya, maka mekanisme penggunaan anggarannya diatur
sebagai berikut:
Pelaksana Komponen mengajukan usulan penggunaan anggaran kepada
penanggung jawab kegiatan tersebut sesuai yang tercantum dalam POK dan
ditembuskan kepada KPA, atasannya langsung (Eselon II, Eselon I), Biro
Keuangan, dan Inspektorat.
Usulan yang telah disetujui selanjutnya dikirimkan kepada PPK untuk
mendapatkan persetujuan.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
20
2.2. Pelaksanaan Penggunaan Anggaran
Secara umum, pelaksanaan penggunaan anggaran oleh PK diusulkan menggunakan
form permintaan yang harus mendapat persetujuan dari masing-masing PJK. Usulan
penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan Form-WP dan DP. Form permintaan
usulan pelaksanaan penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh PJK disampaikan
kepada PPK untuk diproses lebih lanjut.
PPK mempunyai kewenangan membatalkan persetujuan PJK apabila usulan
yang diajukan tidak terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) .
a. Jenis Form Permintaan
1. Formulir Permintaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (FORM NON-
OPR)
FORM NON-OPR digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan anggaran
yang ada di dalam kode akun 521219 antara lain: operasional, pengiriman
dokumen.
2. Formulir Permintaan Belanja Bahan (FORM-BAHAN)
FORM-BAHAN digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan anggaran
yang ada di dalam kode akun 521211 antara lain untuk belanja bahan habis
pakai, seperti: konsumsi rapat.
3. Formulir Permintaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (FORM-
PERSEDIAAN)
FORM-PERSEDIAAN digunakan untuk mengajukan usulan anggaran terkait
dengan barang yang menghasilkan persediaan barang konsumsi seperti: ATK,
bahan cetak, dan alat-alat rumah tangga. Formulir ini menampung perubahan
beberapa rincian aktivitas yang semula ada di akun belanja bahan.
4. Formulir Permintaan Belanja Pemeliharaan (FORM-PEMELIHARAAN)
FORM-PEMELIHARAAN digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan
anggaran belanja pemeliharaan, seperti belanja pemeliharaan gedung dan
bangunan, belanja pemeliharan peralatan dan mesin, dan lan sebagainya.
5. Formulir Permintaan Belanja Modal (FORM-MODAL)
FORM-MODAL digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan anggaran
belanja modal, seperti belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal
gedung dan bangunan.
6. Formulir Permintaan Belanja Sewa (FORM-SEWA)
FORM-SEWA digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan anggaran
belanja sewa, seperti belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
21
perlengkapan dan peralatan kantor.
7. Formulir Permintaan Belanja Jasa Konsultan (FORM-JASA KONSULTAN)
FORM-JASA KONSULTAN digunakan untuk mengajukan usulan
penggunaan anggaran belanja jasa konsultan/belanja jasa lainnya.
8. Formulir Permintaan Belanja jasa Profesi (FORM-JASA PROFESI)
FORM-JASA PROFESI digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan
anggaran belanja jasa profesi seperti honor narasumber.
9. Formulir Permintaan Honor Output Kegiatan (FORM-HONOR)
FORM-HONOR digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan anggaran
honor yang terkait dengan output kegiatan.
10. Formulir Permintaan Belanja Perjalanan Dinas/Belanja Perjalanan Dalam Kota
(FORM-JLN)
FORM-JLN digunakan untuk mengajukan usulan penggunaan anggaran
belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota seperti
supervisi, pengawasan, transport lokal dan lain sebagainya.
11. Formulir Permintaan Paket Pertemuan Fullday/Halfday (FORM-
FULLDAY/HALFDAY)
FORM-FULLDAY/HALFDAY diguankan untuk mengajukan usulan
kegiatan fullday/halfday diluar kantor.
12. Formulir Permintaan Paket Meeting Dalam Kota (FORM-FULLBOARD
DALAM KOTA)
FORM-FULLBOARD DALAM KOTA digunakan untuk mengajukan usulan
konsinyering dalam kota.
13. Formulir Permintaan Paket Meeting Luar Kota (FORM FULLBOARD-LUAR
KOTA)
FORM FULLBOARD-LUAR KOTA digunakan untuk mengajukan usulan
konsinyering luar kota.
14. Formulir Permintaan Rapat Di Dalam Kantor (Di Luar Jam Kantor Minimal 3
Jam) (FORM-RAPAT DI LUAR JAM KERJA)
FORM-RAPAT DI LUAR JAM KERJA digunakan untuk mengajukan usulan
rapat di dalam kantor diluar jam kantor. Rapat ini dapat dilakukan minimal 3
jam diluar jam kerja.
15. Formulir Permintaan Rapat Di Dalam Kantor (Di Jam Kerja ) (FORM-RPT
BIASA)
FORM-RPT BIASA digunakan untuk mengajukan usulan rapat biasa didalam
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
22
kantor pada jam kerja.
16. Formulir Work Plan (FORM-WP)
Formulir-WP memuat jadwal kegiatan digunakan sebagai rencana kegiatan
yang akan diusulkan oleh subject matter selama satu tahun. Form-WP
dikumpulkan ke bagian Monev Biro Bina Program.
17. Formulir Disbursement Plan (FORM-DP)
Formulir-WD memuat rencana penggunaan anggaran yang akan diusulkan
oleh subject matter selama satu tahun. Form-DP dikumpulkan ke bagian
Monev Biro Bina Program.
18. Formulir Pengajuan Crash Program (CP)
Digunakan untuk mengajukan usulan lembur dari unit kerja, lembar
persetujuan CP tahun 2015 langsung ditandatangani oleh Eselon II unit kerja
yang bersangkutan.
b.Proses Permintaan Penggunaan Anggaran
Berikut ini diuraikan proses pencairan permintaan penggunaan anggaran pada
bulan berjalan yang dibedakan menurut rincian pengeluaran, yaitu :
1. Tidak Melalui Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Penggunaan anggaran yang tidak melalui panitia/pejabat pengadaan barang
dan jasa di antaranya seperti untuk kegiatan perjalanan dinas (FORM-JLN),
rapat, upah pendataan, uang saku, transpor lokal, honor nara sumber, dan
sebagainya. Pemberian honor/upah, uang saku, dan jasa profesi (narasumber)
harus disertai SK KPA.
Mekanisme Pengajuan Rapat di dalam Kantor di luar Jam Kerja
Mengacu kepada PMK Nomor 53/PMK.02/2014 dan Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat
Statistik, rapat di dalam kantor di luar jam kerja dapat dibayarkan dengan
ketentuan:
1) Diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja
satuan kerja bersangkutan;
2) Dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) jam, dengan ketentuan:
Senin-Kamis : dari jam 16.00 sampai dengan 19.00;
Jumat : dari jam 16.30 sampai dengan 19.30;
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
23
3) Form permintaan rapat di luar jam kerja diajukan ke PPK paling lambat
3 (tiga) hari sebelum hari penyelenggaraan dan disetujui oleh PPK
sepanjang kegiatan yang diajukan tersedia dalam POK;
4) Tidak diberikan uang lembur, uang makan lembur, dan transport;
5) Rapat dipimpin oleh pejabat eselon II penyelenggara/pengundang,
dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang pejabat dari eselon II lainnya yang
terdiri atas 2 (dua) orang pejabat eselon III atau 1 (satu) orang pejabat
eselon III dan 1 (satu) orang pejabat eselon IV; Surat tugas bagi peserta
ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II dari masing-masing
unit kerja;
6) Undangan tertulis yang ditandatangani minimal oleh pejabat Eselon II
dari unit penyelenggara;
7) Surat tugas peserta dibuat oleh penanggung jawab kegiatan/unit kerja
penyelenggara dan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II dari
masing-masing unit kerja; dan
8) Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh
penanggung jawab kegiatan/unit kerja penyelenggara (pejabat minimal
setingkat Eselon III).
2. Melalui Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Penggunaan anggaran yang dilakukan melalui Pejabat/Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa antara lain untuk kegiatan fullboard/fullday/halfday seperti:
konsinyering/workshop/seminar/pelatihan/ratek (FORM-FULLBOARD
DALAM KOTA, FORM-FULLBOARD LUAR KOTA), untuk belanja bahan
seperti: konsumsi rapat, bahan habis pakai lainnya (FORM-BAHAN), untuk
belanja barang persediaan konsumsi seperti: pencetakan dokumen/publikasi,
ATK, computer supplies (FORM-PERSEDIAAN), untuk belanja modal
peralatan dan mesin/fisik lainnya (FORM-MODAL), untuk pengadaan tenaga
jasa konsultan (FORM-JASA PROFESI).
Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga, dinyatakan
selesai dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan oleh panitia/pejabat
pemeriksa/penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang
dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
Proses pengajuan form permintaan mengikuti alur mekanisme Gambar 3.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
24
Gambar 3. Alur Mekanisme Pengajuan Form Permintaan Barang Dan Jasa
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
25
Mekanisme Pengajuan Rapat di Luar kantor (Konsinyering, Workshop,
Seminar, Dan Pelatihan)
Tahun 2015 pengajuan kegiatan konsinyering, workshop, seminar dan
pelatihan yang dilakukan di luar kantor, diselenggarakan dengan
memperhatikan surat Sekretaris Utama Nomor 02000.002 tanggal 2 Januari
2015 Hal Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa
untuk meeting konsinyering diharapkan dapat mengoptimalkan
pemanfaatan gedung pemerintah/BUMN/BUMD, menginap dapat
tetap di hotel, sedangkan pengelolaan konsumsi dapat dilakukan secara
swakelola dengan tetap dibebankan ke dalam Bagan Akun Standar
Paket Meeting dalam kota/luar kota.
Kegiatan konsinyering dapat dilakukan dengan ketentuan:
1) Konsinyasi dilakukan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) hari dan
maksimal 4 (empat) hari fullboard;
2) Konsinyering dipimpin oleh pejabat eselon II penyelenggara, diikuti oleh:
minimal 2 (dua) orang dari unit eselon II lainnya atau dari instansi lain
yang salah satunya minimal pejabat eselon III, serta peserta lainnya berasal
dari unit eselon II penyelenggara;
3) Formulir permintaan penyelenggaraan kegiatan (fullboard/fullday/
halfday), yang diajukan ke PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pelaksanaan, memuat: nama dan alamat hotel, waktu penyelenggaraan,
volume paket pada lampiran;
4) Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;
5) Pernyataan dari PJK bahwa fasilitas kantor tidak memadai, sehingga
apabila kegiatan dilaksanakan di kantor menjadi tidak efektif dan efisien;
6) Surat tugas ditandatangani minimal oleh Eselon II atasan langsung masing-
masing peserta, dengan mencantumkan nama kegiatan;
7) Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh
penanggung jawab kegiatan/unit kerja penyelenggara (pejabat minimal
setingkat Eselon III); dan
8) Notulen dan Laporan hasil konsinyering diketahui oleh Eselon II terkait
dan disampaikan kepada Eselon I penyelenggara, KPA dan PPK.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
26
3. MEKANISME PENGGUNAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DANPENERIMAAN HIBAH
Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman dan/atau hibah
yang berasal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri secara umum mengacu PP No.10 Tahun
2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan PMK
No.230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Peraturan tersebut menyatakan
bahwa pinjaman dan/atau hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan, dan
diakuntansikan secara baik sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat
bagi pemangku kebijakan.
3.1. Pengertian
Hibah adalah pendapatan/belanja pemerintah pusat yang berasal dari/untuk
badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah
maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu
dibayar/diterima kembali, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
Pinjaman adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa
yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh
dari pemberi pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Hal-hal mendasar yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan pinjaman dan/atau
hibah adalah:
a. Penarikan pinjaman dan/atau hibah; dan
b. Penatausahaan (permohonan pengajuan nomor registrasi, pengelolaan rekening,
penyesuaian pagu dalam DIPA, dan pelaporan pengesahan).
3.2. Penarikan pinjaman dan/atau hibah
Berdasarkan sistem penyalurannya, pinjaman dan/atau hibah, dibedakan menjadi 2
macam, yaitu:
a. Mekanisme penyalurannya tanpa melalui KPPN
Yaitu tata cara penyaluran pinjaman dan/atau hibah dari pemberi pinjaman
dan/atau hibah (donor) tidak melalui KPPN, tetapi langsung ke rekening
penerima pinjaman dan/atau hibah, dan belum dialokasikan dalam DIPA atau
disebut Pinjaman dan/atau Hibah Langsung.
b. Mekanisme penyalurannya melalui KPPN
Yaitu tata cara penyaluran pinjaman dan atau hibah dari Donor melalui KPPN,
dan belum dialokasikan dalam DIPA. Disebut juga Pinjaman dan/atau Hibah
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
27
Tidak Langsung.
Contoh: melalui Rekening Khusus (Special Account), pembayaran langsung
(Direct Payment), pembukaan letter of credit.
Pada dasarnya Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai-berikut:
1. Pemberi pinjaman dan/atau hibah dan penerima pinjaman dan/atau hibah
membuat ikatan kerjasama atau perjanjian tentang pinjaman dan/atau hibah;
2. Berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau hibah tersebut subject
matter bersama-sama donor membuat Grant Summary dan Perjanjian Kerja
Sama (PKS); dan
3. Kemudian dilakukan penatausahaan hibah melalui proses registrasi, proses
permohonan ijin pembukaan rekening, pembukaan rekening, laporan
pembukaan rekening, revisi DIPA, pengesahan, dan penutupan rekening.
3.3. Penatausahaan
Penatausahaan pinjaman dan/atau hibah yang mekanisme penyalurannya melalui
KPPN dan tidak melalui KPPN terdapat perbedaan, yaitu:
a. Pinjaman dan/atau Hibah Langsung
Mekanisme pelaksanaan hibah langsung:
1. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama
a) Pemberi hibah dan penerima hibah membuat ikatan kerjasama atau
perjanjian tentang hibah dan
b) Berdasarkan naskah perjanjian hibah tersebut penerima hibah bersama-
sama pemberi hibah membuat grant summary, dan mengirim ke Biro
Keuangan sebagai dasar pembuatan surat permintaan nomor register ke
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan.
2. Registrasi
a) Biro Keuangan membuat surat permohonan nomor register dan mengirim
surat tersebut ke Sestama untuk ditandatangani;
b) Sestama menandatangani surat permohonan nomor register dan
mengembalikan ke Biro Keuangan;
c) Biro Keuangan mengirim surat permohonan nomor register ke DJPU
dengan melampiri PKS dan grant summary;
d) DJPU akan mengeluarkan nomor register dan dikirim ke Sestama up Biro
Keuangan; dan
e) Biro Keuangan menerima nomor register dan menyampaikan ke subject
matter.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
28
3. Pembukaan Rekening
a) Biro Keuangan membuat surat permohonan pembukaan rekening dan surat
pernyataan penggunaan rekening, surat kuasa dan surat keterangan sumber
dana, mekanisme penyaluran dana rekening dan perlakuan penyetoran
bunga/jasa giro dan mengirim ke KPA untuk ditandatangani;
b) KPA menandatangani surat tersebut kemudian mengembalikan ke Biro
Keuangan;
c) Biro Keuangan mengirim surat permohonan pembukaan rekening ke
DJPB/KPPN dengan melampiri Perjanjian Kerjasama dan Grant
Summary;
d) DJPB/KPPN mengeluarkan surat persetujuan pembukaan rekening;
e) Atas dasar surat persetujuan tersebut, Biro Keuangan akan membuka
rekening di Bank yang ditunjuk;
f) Bank menginformasikan nomor rekening ke Biro Keuangan;
g) Biro keuangan menyampaikan nomor rekening ke subject matter;
h) Atas dasar nomor rekening bank yang diterima, Biro Keuangan membuat
surat laporan pembukaan rekening dan mengirimkan ke KPA untuk
ditandatangani; dan
i) Setelah ditandatangani oleh KPA, Biro Keuangan mengirim surat tersebut
dan nomor rekening ke DJPB/KPPN.
4. Revisi DIPA
Atas dasar Grant Summary, Perjanjian Kerjasama, nomor register, dan surat
pernyataan pengalokasian dana dalam DIPA, subject matter dapat
mengajukan revisi DIPA ke Biro Bina Program agar dana hibah masuk dalam
DIPA.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
29
Gambar 4. Alur Registrasi, Pembukaan Rekening, dan Revisi DIPA Hibah Langsung
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
30
Gambar 5. Pengesahan Realisasi Pembayaran Langsung
5. Pengesahan
Prosedur permohonan pengesahan Hibah adalah sebagai berikut:
a) Subject matter membuat Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran
pinjaman dan/atau hibah;
b) Subject matter mengirimkan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran
pinjaman dan/atau hibah ke Biro Keuangan sebagai dasar untuk membuat
Surat Perintah Pengesahan pinjaman dan/atau hibah (SP2);
c) Biro Keuangan membuat Surat Perintah Pengesahan pinjaman dan/atau
hibah dan Surat Pernyataan Telah Menerima pinjaman dan/atau hibah
(SPTM) dan Belanja Langsung dalam bentuk uang tanpa melalui KPPN
dan ditandatangani oleh KPA;
d) Biro Keuangan mengirimkan Surat Perintah Pengesahan pinjaman
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
31
dan/atau hibah dan Surat Pernyataan Telah Menerima pinjaman dan/atau
hibah dan Belanja Langsung dalam bentuk uang tanpa melalui KPPN ke
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilampiri bukti transfer dana
dari Donor atau Notice of Disbursement (NOD) dan Rekening Koran;
e) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan mengeluarkan Surat perintah
pembukuan/pengesahan (SP3). KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
mengirimkan Surat Pengesahan ke DJPU dan Biro Keuangan;
f) DJPU akan mengesahkan SPH;
g) DJPU mencatat pendapatan pinjaman dan/atau hibah dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA); dan
h) Atas dasar SP3, Biro Keuangan melakukan input data dalam SAI;
i) Setiap bulan Biro Keuangan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara
Rekonsiliasi.
6. Penutupan Rekening
a) Sebelum batas akhir penarikan dana subject matter dapat melakukan
perpanjangan atau penutupan rekening;
b) Jika subject matter memperpanjang pengunaan rekening hibah, maka Biro
Keuangan akan membuat surat pelaporan penggunaan rekening hibah yang
ditandatangani oleh Sestama dan kemudian mengirim ke DJPB; dan
c) Jika subject matter akan melakukan penutupan rekening, Biro Keuangan
membuat surat pemberitahuan penutupan yang ditandatangani oeh
Sestama dan mengirim ke DJPB dengan dilampiri surat permohonan
penutupan rekening hibah, grant summary, surat pernyataan dari bank, dan
rekening koran.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
32
Gambar 6. Pelaporan/Penutupan Rekening Hibah
b. Pinjaman dan/atau Hibah Tidak Langsung
Mekanisme pelaksanaan Hibah Tak Langsung:
Proses yang membedakan antara hibah langsung dan hibah tidak langsung adalah
pembukaan rekening khusus, penerbitan Dirjen Perbendaharaan dan proses
pembayaran dana hibah
1. Penerbitan Peraturan Dirjen
Untuk pinjaman dan/atau hibah yang mekanisme pembayarannya dilakukan
melalui rekening khusus, sebelumnya harus dibuatkan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan yang merupakan payung hukum bagi KPPN atau penerima
dana dalam rangka pelaksanaan, penyaluran, dan pencairan kegiatan yang
dananya bersumber dari pinjaman dan/atau hibah.
Mekanisme atau prosedur penerbitan Peraturan Direktorat Jenderal
(Perdirjen) adalah sebagai berikut:
a) Atas dasar copy naskah perjanjian pinjaman dan/atau hibah, nomor register
dan tanggal efektif penggunaan pinjaman dan/atau hibah, PK membuat
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
33
surat permohonan penerbitan perdirjen pinjaman dan/atau hibah ke DJPB
c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) dengan melampirkan
Draft/Konsep Perdirjen;
b) Surat permohonan penerbitan Perdirjen pinjaman dan/atau hibah
ditandatangani oleh Sestama;
c) Biro Keuangan mengirim surat permohonan penerbitan Perdirjen hibah ke
DJPB c.q Dit. PKN;
d) Direktur PKN akan membahas draft Perdirjen dengan mengundang K/L
(jika diperlukan) dan pihak-pihak terkait;
e) Direktur PKN akan menyampaikan konsep/net Perdirjen kepada DJPB
melalui Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Sistem
Perbendaharaan. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Sistem
Perbendaharaan akan melakukan perbaikan terkait legal drafting konsep
Perdirjen. Setelah draf/konsep Perdirjen berkenaan dinyatakan Net, maka
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menyampaikan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk ditetapkan;
f) Setelah Perdirjen ditetapkan, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan/Dit. PKN
akan menyampaikan Perdirjen tersebut kepada seluruh KPPN melalui jasa
Pos atau penayangan di website www.perbendaharaan.go.id dan kepada
subject matter penerima dana;
g) Setelah Perdirjen diterbitkan, pembayaran/pencairan dana pinjaman
dan/atau hibah dapat dilakukan di KPPN yang ditunjuk; dan
h) Apabila ada amandemen terhadap pinjaman dan/atau hibah yang
mengakibatkan perubahan pada Perdirjen, PK dapat mengajukan
perubahan Perdirjen kepada DJPB dengan mengikuti prosedur yang
berlaku.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
34
Gambar 7. Mekanisme Penerbitan Perdirjen
2. Pembukaan Rekening Khusus
Pinjaman dan/atau hibah yang mekanisme penyalurannya melalui rekening
khusus harus membuka rekening khusus di Bank Indonesia.
Mekanisme pembukaan rekening khusus adalah sebagai berikut:
a) Biro Keuangan membuat Surat Permohonan Pembukaan Rekening
Khusus dan Surat Pernyataan Pengalokasian Dana dalam DIPA dan
mengirimkan ke Sestama untuk ditandatangani;
b) Sestama menandatangani Surat Permohonan Pembukaan Rekening
Khusus dan Surat Pernyataan bahwa Dana akan dialokasikan dalam DIPA
kemudian mengembalikannya ke Biro Keungan;
c) Biro Keuangan mengirimkan Surat Permohonan Pembukaan Rekening ke
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dengan dilampiri Grant
Summary, Perjanjian Kerjasama, dan Surat Pernyataan bahwa Dana
Pinjaman dan/atau Hibah akan dialokasikan dalam DIPA;
d) DJPB meminta BI untuk membuka rekening khusus dengan dilampiri
Surat Permohonan Pembukaan Rekening Khusus dari Sestama;
e) BI akan memberikan nomor rekening khusus ke DJPB;
f) Setelah mendapatkan nomor rekening, DJPB akan membuat surat kepada
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
35
Donor untuk mengisi dana awal (Initial Deposit) di rekening khusus;
g) Donor mentransfer dana awal ke Rekening Khusus dan akan diterbitkan
rekening Koran. BI melaporkan rekening Koran tersebut ke DJPB;
h) Setelah donor mengisi dana awal di rekening khusus dan mendapatkan
rekening Koran DJPB mengirim nomor rekening dan rekening Koran ke
Biro Keuangan; dan
i) Biro Keuangan menyampaikan nomor rekening ke subject matter.
Gambar 8. Mekanisme Pembukaan Rekening Khusus
3. Pelaporan
Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan
dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah dan Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
36
Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, setiap
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara
selaku Executing Agency agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan/atau
hibah dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Keuangan u.p Direktur
Jenderal Pengelolaan Utang dan Menteri PPN/Kepala Bappenas u.p Deputi
Bidang Pendanaan Pembangunan secara triwulanan paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Batas akhir
periode pelaporan triwulan satu adalah 31 Maret; triwulan dua adalah 30 Juni;
triwulan tiga adalah 30 September; dan triwulan empat adalah 31 Desember.
Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup perkembangan realisasi
penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik,
perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, perkembangan pencapaian
indikator masukan (input) dan keluaran (output), permasalahan/kendala yang
dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
4. PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak
berasal dari penerimaan perpajakan.
4.1. Mekanisme pelaksanaan PNBP:
a. Mitra kerja sama dan subject matter membuat naskah perjanjian kerjasama;
b. Naskah perjanjian kerjasama dievaluasi oleh Biro Humas Hukum dan Organisasi
agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
c. Naskah perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak
dikirim ke Biro Keuangan dan Biro Bina Program dan subject matter;
d. Biro Keuangan menginformasikan nama dan nomor rekening bendahara
penerimaan ke subject matter untuk diteruskan ke mitra kerja sama;
e. Mitra kerja sama mentrasfer sejumlah dana terkait dengan penjualan jasa ke
rekening penerimaan atas nama Bendahara Penerimaan BPS;
f. Bendahara penerimaan menyetor dana PNBP Ke kas Negara;
g. Biro Bina Program melakukan evaluasi terhadap ketersediaan pagu PNBP dalam
DIPA:
1) Jika pagu PNBP yang belum digunakan dalam DIPA lebih besar atau sama
dengan usulan dari subject matter maka cukup dilakukan revisi POK; dan
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
37
2) Jika pagu PNBP yang belum digunakan dalam DIPA lebih kecil dari usulan
subject matter maka harus dilakukan revisi DIPA ke DJA.
h. Setelah revisi POK/DIPA disetujui, dikirimkan ke Biro Keuangan dan subject
matter dapat menggunakan pagu PNBP tersebut.
Gambar 9. Alur Pelaksanaan PNBP
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
38
5. PELAKSANAAN SWAKELOLA
Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi
sendiri oleh pemilik anggaran.
5.1. Mekanisme pelaksanaan swakelola:
a. Mitra kerja sama dan pelaksana (subject matter) membuat perjanjian kerjasama
swakelola;
b. Naskah perjanjian kerjasama swakelola yang sudah ditandatangani oleh kedua
belah pihak beserta POK nya dikirim ke Biro Keuangan;
c. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Biro Keuangan membuat surat
permohonan pembukaan rekening penampung dana swakelola yang
ditandatangani oleh sestama dan dikirim ke DJPB.
d. Setelah mendapat persetujuan DJPB, Biro Keuangan membuat rekening
penampung dana swakelola.
e. Biro Keuangan menyampaikan informasi nomer rekening atasa nama proyek
swakelola ke mitra kerja sama dan pelaksana (subject matter).
f. Pelaksana (subject matter) melakukan pekerjaan sesuai kontrak kerja sama.
g. Mitra kerja sama mentransfer sejumlah dana untuk keperluan operasional
kegiatan.
h. Pelaksana (subject matter) secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan
pekerjaan dan penggunaan uang ke mitra kerja sama.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
39
Gambar 10. Alur Pelaksanaan Swakelola
i. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah sebagai
berikut:
a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan
tugas pokok K/L;
b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat.
6. REVISI ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.
Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan
APBN Tahun Anggaran 2015 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2015. Revisi anggaran tahun 2015 mengacu pada PMK No.
257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
40
6.1. Revisi Anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. Tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:
Tabel 1. Ketentuan Revisi Anggaran Yang Tidak Mengakibatkan PenguranganAlokasi Anggaran
No Tahun 2014 Tahun 20151 Kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk
memenuhi Biaya Operasional pada Satker lain dandalam peruntukan yang sarana;
Komponen berkarakteristikoperasional (komponen 001,komponen 002, komponen 003,komponen 004, dan komponen005) Satker, kecuali untukmemenuhi komponenberkarakteristik operasional padaSatker lain dan dalam peruntukanyang sama
2 Alokasi tunjangan profesi guru/dosen dantunjangan kehormatan profesor kecuali untukmemenuhi tunjangan profesi guru/dosen dantunjangan kehormatan profesor pada Satker lain;
3 Kebutuhan pengadaan bahan makanan dan atauperawatan tahanan untuk tahanan narapidanakecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaanbahan makanan dan atau perawatan tahanan untuktahanan narapidana pada Satker lain;
4 Pembayaran berbagai tunggakan; Pembayaran berbagai tunggakan5 Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket
pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan atauRupiah Murni Pendampingsepanjang paket pekerjaan masihberlanjut (on-going); dan/atau
6 Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan ataudirealisasikan dananya sehingga menjadi minus.
Paket pekerjaan yang telahdikontrakkan dan/ataudirealisasikan dananya sehinggamenjadi minus.
b. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pergeseran
alokasi anggaran antar fungsi/program/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran
(portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga.
6.2. Revisi Anggaran dapat dilakukan disebabkan:
a.Penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian
anggaran belanjanya.
b.Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
c.Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
6.3. Menurut jenisnya revisi anggaran terdiri dari:
a.Revisi Anggaran pada BA K/L
Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran pada BA K/L dibagi dalam 5 (lima)
kelompok yaitu:
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
41
1) Revisi anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran
2) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I
Kementerian/Lembaga;
4) Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
5) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI.
b.Revisi Anggaran pada BA BUN
Tabel 2. Daftar Revisi Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau PenguranganPagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran
Rincian Anggaran Belanjanya
NOURAIAN REVISI
KEWENANGAN
2014 2015DJA
KanwilDJPBN
Revisi Anggaran Pada BA K/L DJA
1Kelebihan realisasi PNBP di atastarget yang direncanakan dalamAPBN
Kelebihan realisasi atas targetPNBP fungsional(PNBP yang dapat digunakankembali) yangdirencanakan dalam APBNatau APBN Perubahan.
2Percepatan penarikan PHLN dan/atauPHDN
Percepatan penarikan PHLNdan/atau PHDN
3Penerimaan HLN/HDN setelahUndang-Undang mengenai APBNTahun Anggaran 2014 ditetapkan
Penerimaan HLN/HDN setelahUndang-Undang mengenaiAPBN Tahun Anggaran 2015ditetapkan
4
Percepatan pelaksanaan proyekdan lanjutanpelaksanaan kegiatan untukproyek yang dananyabersumber dari SBSN PBS.
5Perubahan pagu anggaran dalamrangka penyesuaian kurs
Perubahan pagu anggaransebagai akibat dari penyesuaiankurs.
6 Pengurangan alokasi HLNPengurangan alokasi hibah luarnegeri atau hibah dalam negeri.
7Lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalamrangka penerusan pinjaman
Lanjutan pelaksanaan KegiatanPenerusan Pinjaman yangdananya bersumber dari PHLNdan/atau PHDN.
Revisi Anggaran Pada BA K/L Kanwil DJPBN
8Penerimaan hibah langsung dalambentuk uang
Penerimaan hibah langsungdalam bentuk uang
9Penggunaan anggaran belanja yangbersumber dari PNBP di atas paguAPBN untuk Satker BLU
Penggunaan anggaran belanjayang bersumber dari PNBP diatas pagu APBN untuk SatkerBLU
Revisi Anggaran Pada BA BUN DJA
1Perubahan pagu anggaranpembayaran Subsidi Energi.
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
42
NOURAIAN REVISI
KEWENANGAN
2014 2015DJA
KanwilDJPBN
2Perubahan pagu anggaranpembayaran bunga utang.
3
Perubahan pagu anggaranPenyertaan Modal Negara(PMN) atau pagu anggarankewajiban penjaminanPemerintah.
4Pengurangan alokasi pinjamanproyek luar negeri
Pengurangan alokasi pinjamanproyek termasukalokasi penerusan pinjaman
5Percepatan pelaksanaan Kegiatandalam rangka Penerusan Pinjaman.
Percepatan pelaksanaanKegiatan dalam rangkaPenerusan Pinjaman
6Lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalamrangka penerusan hibah
Lanjutan pelaksanaan Kegiatanpenerusanhibah yang dananya bersumberdari PHLNdan/atau PHDN.
7Percepatan pelaksanaan Kegiatandalam rangka penerusan hibah.
Percepatan pelaksanaanKegiatan dalam rangkapenerusan hibah.
8Perubahan pagu anggaranpembayaran cicilanpokok utang.
9Perubahan pagu anggaran transfer kedaerah
Perubahan pagu anggarantransfer ke daerahdan dana desa.
Kanwil DJPBN
10Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yangdananya bersumber dari PHLNdan/atau PHDN
Lanjutan pelaksanaan Kegiatanyang dananyabersumber dari PHLN dan/atauPHDN
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
43
Tabel 3. Daftar Revisi Anggaran Yang Disebabkan Perubahan atau PergeseranRincian Anggaran Dalam Hal Pagu AnggaranTetap
NOURAIAN REVISI KEWENANGAN
2014 2015 DJAKanwilDJPBN
EselonI
KPA
Revisi Anggaran Pada BA K/L DJAPenggunaan danaKeluaran (Output)Cadangan.
1
Pergeseran anggarandalam rangkapenyelesaianinkracht.
Pergeserananggaran dalamrangka penyelesaianputusan pengadilanyang telahmempunyaikekuatan hukumtetap (inkracht).
2
Pergeserananggaran antarProgram dalamrangka memenuhikebutuhan BiayaOperasional.
Revisi Anggaran Pada BA K/L Eselon I
3
Pergeseran dalamKeluaran yangsama, Kegiatan yangsama dan antarSatker dalam 1 (satu)wilayah kerjaKanwil DJPB.
Pergeseran dalamKeluaran (Output)yang sama,Kegiatan yangsama, dan antarSatker dalam 1(satu) wilayahkerja KantorWilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan.
Pengesahan
4
Pergeseran dalamKeluaran yangsama, Kegiatan yangsama dan antarSatker dalam wilayahkerja Kanwil DJPByang berbeda
Pergeseran dalamKeluaran (Output)yang sama,Kegiatan yangsama, dan antarSatker dalamwilayah kerjaKantorWilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanyang berbeda.
Pengesahan
5
Pergeseran antarKeluaran, Kegiatanyang sama dan antarSatker dalam 1 (satu)wilayah kerja KanwilDJPB
Pergeseran antarKeluaran (Output),Kegiatan yangsama, dan antarSatker dalam 1(satu) wilayah kerjaKantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan.
Pengesahan
ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat 2015
44
NOURAIAN REVISI KEWENANGAN
2014 2015 DJAKanwilDJPBN
EselonI
KPA
6
Pergeseran antarKeluaran, Kegiatanyang sama dan antarSatker dalam wilayahkerja Kanwil DJPByangberbeda
Pergeseran antarKeluaran (Output),Kegi