Jl. Jendral. A. Yani NO. 12 TELPON (0461) 21262 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Jl. Jendral. A. Yani NO. 12 TELPON (0461) 21262 email : [email protected] Website : www.dpmptsp.banggaikab.go.id

mailto:[email protected]

http://www.dpmptsp.banggaikab.go.id/

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................. iii

BAB I : PENDAHULUAN .......................................................... 5

1.1 Latar Belakang ...................................................... 5

1.2 Landasan Hukum ................................................. 14

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................. 18

1.4 Sistimatika Penulisan .......................................... 18

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH ...................................................................... 20

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... 20

2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Banggai ......... 40

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banggai .. 44

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah ................................................ 49

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DPMPTSP KABUPATEN BANGGAI ........................... 51

3.1 Identifikasi Permasaalahan Berdasarkan Tugas ... 51

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ... 61

3.3 Telaahan Renstra K/L .......................................... 64

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup ................................................ 68

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis .............................. 70

BAB IV : TUJUAN, SASARAN ................................................. 72

4.1 Tujuan dan Sasaran Janka Menengah Perangkat

Daerah ................................................................... 72


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ii

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................... 76

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ............................................................ 78

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN ............................................................... 93

BAB VIII : PENUTUP .............................................................. 94


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU iii

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat, Rahmat dan izin-nya

penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) ini dapat diselesaikan.

Kita menyadari bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu

sendiri menekankan bahwa daerah harus mampu membiayai

jalannya roda pembangunan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat banyak dan pembangunan yang berbasis pada

kemampuan mengelola dan mendayagunakan potensi yang

dimiliki, bagi daerah yang memiliki kemampuan tinggi,

permasalahan ini bukanlah halangan dalam pembangunan

daerahnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagi

daerah yang mempunyai SDM yang terbatas, sedangkan potensi

daerahnya sangat memungkinkan untuk mensejahterakan

masyarakatnya.

Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan Pelayanan

Perizinan terhadap masyarakat dan pemberian kemudahan bagi

investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah yang

kesemuanya berakhir pada peningkatan penerimaan daerah

dalam rangka pembiayaan pembangunan.

Atas dasar itu, saya menyambut gembira terbitnya Buku

Perubahan Rencana Strategis ini dengan harapan dapat

dimanfaatkan seoptimal mungkin khususnya dalam

meningkatkan Kinerja dan Efisensi serta mengundang investor

untuk dapat menginvestasikan modalnya didaerah Kabupaten

Banggai dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan. Buku ini


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU iv

dapat memberikan wawasan tentang bagaimana upaya dan

strategi kita dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Banggai.

Buku ini mengajak kita semua untuk berfikir positif tentang

program pengembangan investasi diKabupaten Banggai. Semoga

dengan terbitnya buku ini, dapat membantu kita semua untuk

berkarya dalam menangani masalah peningkatan investasi di

Kabupaten Banggai.

Luwuk, 22 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN BANGGAI

JUNAIDI SIBAY, SH., M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19710104 200003 1 006


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang

penting dan strategis dalam menentukan arah ke depan baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan

pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari

sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam

regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada

Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) selama lima tahun.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banggai mempunyai kewajiban menyusun Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah secara benar dan berkualitas.

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai secara teknis

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 86 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud

dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah

produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi acuan

bagi dinas, badan, atau unit kerja pemerintah daerah dan

pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Perubahan Rencana



Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banggai ini merupakan salah satu dokumen

rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa

pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih (2016 – 2021).

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai ini memiliki

fungsi diantaranya adalah untuk mengklarifikasikan secara

eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian

menerjemahkannya secara strategis, sistematis, dan terpadu ke

dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Dinas


Banggai beserta indikator pencapaiannya. Dalam menyusun

renstra ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banggai telah berusaha melibatkan para

pemangku kepentingan sehingga menciptakan rasa keterlibatan

dan memiliki terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Secara umum, Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai disusun

melalui 3 (tiga) pendekatan penting sebagai perencanaan yang

komprehensif, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis

Perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Pendekatan partisipatif

Pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan.



3. Pendekatan politis

Adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan

menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Ketiga pendekatan dimaksud menjadi acuan utama dalam

merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu

indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banggai Pendekatan tersebut memiliki perbedaan

proses namun memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga

dokumen Perubahan Rencana Strategis yang dihasilkan menjadi

komprehensif dan berkualitas.

Sejalan dengan proses tersebut, Perubahan Rencana Startegis


Kabupaten Banggai ini disusun mengikuti beberapa prinsip utama

yaitu:

1. Strategis, dimana Perubahan Renstra Dinas Penanaman


merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan

arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan

publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke

depan khususnya terkait isu dan tujuan strategis penanaman

modal

2. Demokratis dan partisipatif, bahwa Perubahan Renstra


Kabupaten Banggai merupakan dokumen acuan kebijakan

yang disusun bersama

3. Politis, merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan

kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan

yang diatur melalui undang-undang

4. Bottom up planning, dimana prinsip ini adalah sebuah

paradigma pembangunan yang mengedepankan masyarakat



sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses

pembangunan baik tahapan perencanaan, pelaksanaan

maupun evaluasi pembangunan

5. Top down planning, merupakan perencanaan yang

dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Banggai sebagai pelaku utama dalam

memberikan ide dan gagasan guna formulasi dan

pelaksanaan program sehingga SKPD berperan lebih dominan

dalam mengatur bergulirnya program mulai dari perencanaan

hingga evaluasi.

Kelima prinsip tersebut saling mendukung satu sama lain untuk

menghasilkan dokumen rencana strategis yang berkualitas.

Selain berbagai proses dan prinsip di atas, penyusunan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai memiliki

keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya,

antara lain: RPJMD Kabupaten Banggai, Rencana strategis

Kementerian Lembaga (K/L) dalam hal ini Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia, Rencana Strategis Provinsi

Sulawesi Tengah, Perubahan Rencana Strategis Kabupaten

Banggai dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai ini

dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas


Banggai untuk lima tahun kedepan. Oleh karenanya, penyusunan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai ini menjadi

sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pelayanan

kepada masyarakat.



1.1.1. Proses Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten

Banggai

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah

Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah sebagai

implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses

penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banggai

2016-2021 dan mekanisme, mengacu pada garis kebijakan yang

tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Perubahaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Banggai.

Perubahan Rencana Strategis PD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5

(lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

PD serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Banggai 2016-

2021 dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan Renstra

DPMPTSP Kabupaten Banggai 2016-2021, merupakan proses yang

tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahapan

perumusan rancangan akhir RPJMD. Oleh karena itu,

penyelarasan dan konsilidasi data dan informasi strategis yang

dimuat dalam Perubahan Renstra ini sejalan dengan RPJMD

Kabupaten Banggai 2016-2021.

Perubahan Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana di

tekankan oleh Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan

PP Nomor 8 tahun 2008, mensyaratkan adanya indikator kinerja

yang terukur sebagai basis penyusunan rencana program kegiatan

dan pagu pendanaan indikatif. Dengan demikian, program

kegiatan dan anggaran setiap tahun selama 5 (lima) tahun

berdasarkan indikator yang tentu saja mengacu kepada sasaran –



sasaran strategis pembangunan. Sasaran-sasaran strategis

pembangunan 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari tujuan

atau grand strategi pembangunan serta turunan Visi dan Misi

daerah. Asistensi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

merupakan kegiatan sistimatis dan memfokuskan pada

pengitegrasian antara grand strategy/tujuan pembangunan

sebagai penjabaran Visi dan Misi, sasaran strategis dan indikator-

indikator kinerja pembangunan yang mengukur tingkat

pencapaian kedalam target-target pembangunan yang harus di

capai melalui program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis

kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas.

Tahapan penyusunan Rencana Renstra DPMPTSP dimulai dari

persiapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra DPMPTSP,

penyusunan rancangan Perubahan Renstra DPMPTSP,

penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra DPMPTSP dan

penetapan Perubahan Renstra DPMPTSP.

a. Persiapan Penyusunan Perubahan Rancangan Renstra

DPMPTSP.

Kegiatan awal ini meliputi beberapa sub kegiatan yang sangat

menentukan kualitas Data Perubahan Renstra DPMPTSP yang

akan dihasilkan, antara lain:

1) Pembentukan Tim penyusunan Perubahan Renstra

DPMPTSP.

Kepala SKPD mempersiapkan tim penyusunan Perubahan Renstra

DPMPTSP dan di usulkan kepada Kepala Daerah tentang

pembentukan tim penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP.

Tim penyusunan yang terdiri dari pejabat dan staf DPMPTSP

bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di

bidang perencanaan dan penganggaran serta melibatkan



ahli/konsultan untuk penajaman dan mengarahkan penyusunan

renstra.

2) Orientasi mengenai Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten

Banggai.

Kegiatan ini dimaksud agar seluruh anggota tim penyusunan

bidang program DPMPTSP Kabupaten Banggai mempunyai

persamaan persepsi dan memahami berbagai peraturan

perundang-undangan berkaitan dengan pembangunan Kabupaten

Banggai, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya,

teknis penyusunan dokumen Perubahan Renstra DPMPTSP, dan

menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam

penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banggai.

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Perubahan Renstra

Rencana kegiatan tim penyusunan mulai dari persiapan sampai

penetapan renstra telah dituangkan dalam agenda kerja. Agenda

kerja ini di gunakan oleh tim dalam proses penyusunan untuk

memudahkan dalam Koordinasi dan integrasi antara proses

penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP dengan penyusunan

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang juga

berlangsung bersamaan dengan melibatkan Perangkat Daerah

terkait yakni Bappedalitbang dan Tim Konsultan.

4) Pengumpulan data dan Informasi

Sebuah perencanaan yang baik harus berangkat dari data dan

informasi yang akurat, oleh karena itu data dan informasi yang

benar, maka perencanaan yang akan dihasilkan pun akan sesuai

dengan yang di harapkan. Dokumen yang diperlukan antara lain

peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan



pemerintah terkait; rancangan awal RPJMD Kabupaten Banggai

2016-2021; Renstra kementerian/Lembaga terkait; Renstra PD

Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah; perda pembentukan organisasi

dan pelaksanaan tupoksi serta struktur organisasi; tatalaksana

dan kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Banggai; Renja PD Tahun

Berjalan; hasil evaluasi Renstra PD periode sebelumnya;

perkembangan pengelolaan keuangan dan aset PD 5 Tahun

terakhir; standar pelayanan minimal (SPM) serta data statistik

yang diperlukan 5 (lima) tahun terakhir.

b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD DPMPTSP

Kab.Banggai

Penyusunan rancangan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banggai

terdiri dari 2 tahapan, yaitu perumusan dan penyajian.

1) Tahapan perumusan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banggai

2016-2021 dilakukan baik sebelum maupun sesudah Kepala

Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati Banggai

tentang penyusunan Rancangan Perubahan Renstra

Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten

Banggai disusun berdasarkan rancangan teknokratik

dengan mempertimbangkan koordinasi kebutuhan daerah

dan usulan bagian-bagian yang mengidentifikasikan

pembagian tugas dalam pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021.

2) Hasil perumusan rancangan awal Renstra DPMPTSP

Kabupaten Banggai 2016-2021 dilakukan melalui Forum

Perangkat Daerah sebagai uji publik atas rancangan

kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Banggai dalam menangani dinamika

dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan, juga



menjadi media komunikasi antara bagian-bagian para

pemangku kepentingannya. Penyusunan rancangan akhir

Renstra DPMPTSP Kabupaten Banggai 2016-2021 dilakukan

melalui:

• Penajaman Visi dan Misi

• Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program

dan Kegiatan.

c. Penyajian rancangan akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten

Banggai.

Rancangan akhir Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten

Banggai di sajikan dengan sistimatika yang tidak berbeda dengan

rancangan Perubahan Renstra DPMPTSP kabupaten Banggai.

Rancangan akhir Perubahan Renstra di Verifikasi dengan tujuan

untuk menjamin kesesuaian Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan,

program dan kegiatan DPMPTSP kabupaten Banggai dengan

RPJMD Kabupaten Banggai dan keterpaduan dengan Perubahan

Renstra Perangkat Daerah Lainnya. Pada akhirnya rancangan

Renstra DPMPTSP Kabupaten Banggai di sahkan dengan

keputusan Bupati Banggai untuk menetapkan Renstra DPMPTSP

Kabupaten Banggai dalam menyusun Rencana kerja (Renja)

Tahunan, adapun tahapan penyusunan Renstra DPMPTSP

Kabupaten Banggai 2016-2021 dapat dijelaskan sebagaimana

dalam gambar berikut ini:

1.1.2 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten

Banggai 2016 - 2021, Renstra K/L dan Renja SKPD

Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banggai periode

2016-2021 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang akan dicapai dalam

periode lima tahun kedepan yang mengacu pada RPJMD yang

telah di tetapkannya prioritas daerah sebagai acuan di dalam



menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD.

Adapun prioritas Kabupaten Banggai periode 2016 – 2021

sebanyak 6 (enam) prioritas pencapaian Misi yaitu :

(1). Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju

pemerintahan yang berwibawa,

(2). Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi,

(3). Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi

Wilayah,

(4). Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan

Merata,

(5). Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Kearifan

Lokal, dan Agama.

(6). Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Daya

Saing Daerah.

RPJMD Kabupaten Banggai 2016 - 2021 yang merupakan

penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih memuat

sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan

amanat pembangunan jangka menengah, di perlukan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan

bagi PD untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati

tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis

OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta

program dan kegiatan PD untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai

tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD )Dinas




Banggai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan peraturan

perundang-undangan sebagai berikut :

1.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (g)

1.2.2 Undang-undang Nomor 29 Tahun tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

1.2.3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

1.2.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembran Republik Indonesia

Nomor 4421);

1.2.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;


Pemerintahan Daerah;

1.2.8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 – 2025;

1.2.9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang

Penanaman Modal;

1.2.10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

unadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tahapan, Tatacara Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

1.2.12 Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket

Kebijakan Iklim Investasi;

1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.2.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.15 Permendagri Nomor 100 Tahun 2016, tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten Kota;

1.2.16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.2.17 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;


Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);


tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8);

1.2.20 Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016

Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas

Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai;


Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;


Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 untuk

memberikan arahan landasan kebijakan taktis strategi lima

tahunan (2016-2021), dan merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka

pencapaian Visi sebagai tolak ukur pertanggungjawaban

anggaran pada setiap akhir tahun.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah untuk

menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang

strategis selama lima tahun yang merupakan pedoman dalam

pencapaian Visi DPMPTSP Kabupaten Banggai (2016-2021)

melalui sumber pembiayaan APBD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Satuan

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 terdiri

dari 8 (Delapan) BAB yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN, Memuat Latar Belakang, Landasan

Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, dan

Sistimatika Penyusunan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSP, memuat

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya,

Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan.



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DPMPTSP, memuat tentang hasil Identifikasi permasaalahan

berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP, Telaah Visi, Misi

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah,

Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis, Identifikasi dan

Analisis Kekuatan, Identifikasi dan Analisis Kelemahan,

selanjutnya hasil Identifikasi dan Analisis Kondisi

Eksternal, Identifikasi dan Analisis Peluang,Identifikasi dan

Analisis Ancaman.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang, Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP tahun 2016-2021.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang

Strategi dan Arah Kebijkan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai,

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN, memuat Rencanan Program dan Kegiatan


Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 yang secara langsung

menunjukan capaian kinerja dalam 5 tahun mendatang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

memuat tentang Indikator Kinerja DPMPTSP yang dicapai

dalam 5 (lima) Tahun Mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP.



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Kabupaten Banggai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman


berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2293). tentang

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banggai menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



a. Struktur Organisasi



Sesuai struktur organisasinya, tugas dari Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam

melaksanakan sebagian Tugas Pelayananan urusan pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Uraian Struktur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah;

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;

c. Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim Penanaman Modal

membawahi:

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan

3. Seksi Pemberdayaan Usaha;

d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi:

1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;

2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi;

e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan & Informasi Penanaman

Modal, membawahi:

1. Seksi Pemantauan & Pengawasan;

2. Seksi Pembinaan; dan

3. Seksi Pengolahan Data & Sistem Informasi;

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan,

membawahi:

1. Seksi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A/I dan B/I;

2. Seksi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A/II dan B/II;

dan

3. Seksi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A/III dan B/III;

g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Perizinan, membawahi:

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2. Seksi Kebijakan dan penyuluhan Layanan; dan



3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;

h. UPT Dinas; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi masing - masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

b. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan &

pengembangan iklim penanaman modal, promosi

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan & informasi

penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan, serta bidang pengaduan, kebijakan dan

pelaporan layanan perizinan;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan &








c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan

& pengembangan iklim penanaman modal, promosi





d. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan &





pelaporan layanan perizinan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

(3) Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi:

a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berdasarkan kebijakan umum daerah;

b. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai

dengan program yang telah di tetapkan;

c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang

di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan yang berlaku;

d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis Operasional

bidang kesekretariatan, perencanaan & pengembangan iklim

penanaman modal, promosi penanaman modal,

pengendalian pelaksanaan & informasi penanaman modal,

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,

bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan

perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;



e. melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap

program/kegiatan sekretariat, bidang perencanaan dan

pengembangan iklim penanaman Modal, bidang promosi

penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan dan

informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan serta bidang

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan

sesuai ketentuan yang untuk mensinkronkan

program/kegitan bidang dan untuk memastikan realisasi

program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja dinas;

f. melaksanakan administratif dan fasilitasi pengembangan

kerjasama penanaman modal dan sesuai ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib

administrasi;

g. melaksanakan pertimbangan dan rekomendasi pengambilan

kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal, Kerja Sama dan Pelaksanaan Promosi

Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi

Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan serta Pengaduan, kebijakan dan laporan

layanan perizinan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang

berlaku;

h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan

sekretariat, bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal, Kerja Sama dan Pelaksanaan Promosi

Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi

Penanaman Modal, serta Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas

Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan



dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar program kerja

berjalan tertib dan lancar;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala

Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Dinas di Bidang Kesekretariatan yang meliputi

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan

pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran dan

Perundang – undangan;

b. Pelaksanaan dan Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi

Umum dan administrasi Perizinan/non

perizinan/rekomendasi;

c. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

d. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;

e. Pelaksanaan Penataausahaan Barang milik Daerah;

f. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga, dokumentasi,

Hubungan Masyarakat dan Protokol;

g. Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;



h. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan tugas-tugas

Bidang;

i. Pelaksanaan Perhitungan Pelaporan Indikator Kinerja

Sekretariat yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan

Startegis;

j. Pelaksanaan Koordinasi Pelaporan Indikator Kinerja Dinas

yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis;

k. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Penyusunan laporan

Pelaksanaan Tugas;

m.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

(3) Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

a. merencanakan program operasional sekretariat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang

berlaku;

b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan

rencana kerja;

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai

dengan tanggungjawab yang diberikan;

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis

operasional kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyiapan dan penataan organisasi dan

informasi umum/ketatausahaan, Aset dan kepegawaian,

kehumasan, protokol, serta organisasi dan tatalaksana

pengelolaan keuangan, perbendaharaan, penetapan pejabat

perbendaharaan, serta penatausahaan hasil pemeriksaan

dan penyusunan laporan keuangan Dinas berdasarkan

program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan tertib

dan lancar;



f. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi

Umum, Aset dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan

Evaluasi Dinas berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis

pengelolaan untuk efektif dan efisiensinya

program/kegiatan;

g. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan

bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman

modal, promosi penanaman modal, pengendalian

pelaksanaan dan informasi penanaman modal,

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,

pengaduan, kebijakan dan laporan layanan perizinan dalam

hal penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi

penganggaran, serta penyusunan laporan kinerja Dinas

sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;

h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan informasi dan

dokumentasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan

laporan program/kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Aset

dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan

dan Evaluasi sesuai dengan rencana kerja agar pelaksanaan

tugas terrealisasi sesuai target capaian kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Aset dan

kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan

Evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Kepala


sesuai pencapaian/target kinerja; dan





Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Modal

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Modal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

operasional bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal meliputi penyusunan bahan perumusan

kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan

pelaksanaan tugas lingkup perencanaan penanaman modal,

deregulasi penanaman modal serta pemberdayaan usaha.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan

Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan

Pemberdayaan Usaha;

b. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah di Bidang Perencanaan Penanaman

Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan

Usaha;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah di Bidang Perencanaan Penanaman

Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan

Usaha;

d. pembinaan terhadap kebijakan pemerintah daerah di Bidang

Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman

Modal dan Pemberdayaan Usaha;

e. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan

Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan

Pemberdayaan Usaha; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



(3) Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal, meliputi:

a. merencanakan operasional Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan

rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

berdasarkan rencana kerja;

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang


sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;

d. melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan

teknis, Pengkajian dan pengusulan rencana umum, rencana

strategis, rencana penanaman modal serta deregulasi

kebijakan penanaman modal berupa pemberian kemudahan

fasilitas dan insentif kepada investor berdasarkan sektor

usaha dan potensi daerah yang dimiliki;

e. melaksanakan pengidentifikasian potensi sumber daya

investasi di daerah wilayah kabupaten Banggai sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan penyiapan data kajian serta profil potensi dan

proyek investasi prioritas/unggulan daerah dan pembuatan

peta potensi investasi daerah untuk memudahkan penyajian

informasi potensi investasi Daerah.

g. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan

di bidang perencanaan penanaman modal, Deregulasi

penanaman modal, dan pemberdayaan usaha berdasarkan

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program

/kegiatan berjalan tertib dan lancar;

h. melaksanakan pengembangan potensi dan peluang

penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha



melalui kemitraan dan daya saing usaha sesuai dengan

potensi yang dimiliki lingkup daerah;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Modal berdasarkan capaian kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang


sesuai ketentuan yang berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai

pencapaian/target kinerja; dan



Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan operasional bidang Promosi



pelaksanaan tugas lingkup pengembangan promosi

penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal

dan sarana dan prasarana promosi.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Promosi Penanaman

Modal,mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang pengembangan

promosi penanaman modal, pelaksanaan promosi

penanaman modal dan sarana dan prasarana promosi;


pemerintah daerah di Bidang pengembangan promosi


dan sarana dan prasarana promosi;




pemerintah daerah di Bidang pengembangan promosi


dan sarana dan prasarana promosi;

d. pembinaan terhadap kebijakan pemerintah daerah di Bidang

pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan

promosi penanaman modal dan sarana dan prasarana

promosi;


laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang

pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan

promosi penanaman modal dan sarana dan prasarana

promosi; dan


(3) Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal, meliputi:

a. merencanakan operasional Bidang Promosi Penanaman

Modal berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan

yang berlaku;


Promosi Penanaman Modal berdasarkan rencana kerja;


Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tanggungjawab

yang diberikan;

d. melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan

kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pengembangan promosi penanaman modal;

e. melaksanakan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan

promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri

berdasarkan rencana kerja dinas;

f. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana

pengembangan promosi penanaman modal di dalam dan

luar negeri sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;



g. melaksanakan penyelenggaraan dan partisipasi pada even-

even promosi/pameran, sosialisasi dan seminar

penanaman modal berdasarkan rencana kerja yang telah

ditentukan;

h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan instansi

teknis terkait, pelaksanaan kebijakan di bidang promosi

penanaman modal agar bersinergi dengan program kerja

instansi teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku;


Bidang Promosi Penanaman Modal berdasarkan capaian

kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Promosi

Penanaman Modalsesuai ketentuan yang berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Promosi

Penanaman Modalsesuai pencapaian/target kinerja; dan



Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman

Modal

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman

Modal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

operasional bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi



pelaksanaan tugas lingkup pemantauan & pengawasan,

pembinaan serta pengolahan data & sistem informasi.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian

Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai

fungsi:



a. perumusan kebijakan teknis di Bidang pemantauan dan

pengawasan, pembinaan serta pengolahan data & sistem

informasi;


pemerintah daerah di Bidang pemantauan dan


informasi;


pemerintah daerah di Bidang pemantauan dan


informasi;

d. pembinaan terhadap kebijakan pemerintah daerah di

Bidang pemantauan dan pengawasan, pembinaan serta

pengolahan data & sistem informasi;


laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pemantauan

dan pengawasan, pembinaan serta pengolahan data &

sistem informasi; dan


(3) Uraian tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi

Penanaman Modal, meliputi:

a. merencanakan operasional Bidang Pengendalian

Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal berdasarkan



Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman

Modal berdasarkan rencana kerja;



Modal sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;





bidang pemantauan dan pengawasan, pembinaan serta

pengolahan data dan sistem informasi sesuai ketentuan

yang berlaku;

e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan realisasi

kepatuhan perusahaan berdasarkan sektor usaha di

wilayah kabupaten Banggai sesuai ketentuan kegiatan

usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permasalahan

pada pelaku usaha yang berada di wilayah kabupaten

Banggai untuk meminimalisir keluhan di bidang penanama

modal sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan pengendalian sistem informasi penanaman

modal sesuai data potensi investasi Penanaman Modal

Dalam Daerah dan data potensi investasi Penanaman

Modal Asing (PMA);

h. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data

penanaman modal sesuai dengan potensi yang dimiliki

lingkup daerah;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksilingkup

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi

Penanaman Modalberdasarkancapaian kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksilingkup Bidang


Modalsesuai ketentuan yang berlaku;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian

Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modalsesuai



pimpinansesuai tugas dan fungsinya.



Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinanmempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

operasional bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinanmeliputi penyusunan bahan perumusan


pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perizinan dan non

perizinan A/I dan B/I, A/II dan B/II serta A/III dan B/III

meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial,

Bidang Kebudayaan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang

Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Pekerjaan Umum,

Bidang Perumahan, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman,

Bidang Pertanahan, Bidang Perpustakaan dan Kearsipan,

Bidang Perhubungan, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Kelautan

dan Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, dan

Bidang Penanaman Modal dan Bidang Koperasi, Usaha kecil

dan menengah

(2) Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan perizinan

dan non perizinan A/I dan B/I, A/II dan B/II serta A/III

dan B/III;


pemerintah daerah di Bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan A/I dan B/I, A/II dan B/II serta A/III dan B/III;


pemerintah daerah di Bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan A/I dan B/I, A/II dan B/II serta A/III dan B/III;


Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan A/I dan B/I,

A/II dan B/II serta A/III dan B/III;




laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pelayanan

perizinan dan non perizinan A/I dan B/I, A/II dan B/II

serta A/III dan B/III; dan


(3) Uraian tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan, meliputi :

a. merencanakan operasional Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanberdasarkan



Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan




sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;



bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai

ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,

memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan,

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan

nonperizinan A/I sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,


menvalidasi, megevaluasi, memimpin, pelaporan,


nonperizinan A/II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,




menvalidasi, megevaluasi, memimpin, pelaporan,


nonperizinan A/III sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan berdasarkan capaian kinerja;

i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang



j. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai


k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinansesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Perizinan

(1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Perizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

operasional bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan Perizinan meliputi penyusunan bahan perumusan


pelaksanaan tugas lingkup pengaduan dan informasi layanan,

kebijakan dan penyuluhan layanan serta pelaporan dan

peningkatan layanan.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan

dan Pelaporan Layanan Perizinan, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang pengaduan dan

informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan

serta pelaporan dan peningkatan layanan;


pemerintah daerah di Bidang pengaduan dan informasi



layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta

pelaporan dan peningkatan layanan;


pemerintah daerah di Bidang pengaduan dan informasi

layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan serta

pelaporan dan peningkatan layanan;


Bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan

penyuluhan layanan serta pelaporan dan peningkatan

layanan;


laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pengaduan

dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan

serta pelaporan dan peningkatan layanan; dan


(3) Uraian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan Perizinan, meliputi:

a. merencanakan operasional bidang Pengaduan, Kebijakan

dan Pelaporan Layanan Perizinan berdasarkan rencana

strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada Kepala Seksilingkup Bidang

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan


c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksilingkup Bidang

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Perizinansesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;



bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan

penyuluhan layanan serta pelaporan dan peningkatan

layanan sesuai ketentuan yang berlaku;



e. melaksanakan fasilitasi pemberian layanan informasi

perizinan dan pengaduan sesuai kebutuhan dan ketentuan

yang berlaku;

f. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan jaringan

sistem informasi berbasis teknologi informasi melalui

jaringan internet dan sentral phone sesuai dengan potensi

yang dimiliki lingkup daerah;

g. melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan

penyusunan bahan laporan layanan perizinan secara

berkala dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

h. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan penataan,

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen/arsip

penanaman modal dan perizinan berdasarkan kwalifikasi

jenis izin berdasarkan rencana kerja;


Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Perizinan berdasarkan capaian kinerja;

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan


k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan sesuai




Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan

kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

(2) Pembentukan susunan Organisasi UPTD diatur dalam

peraturan Bupati.



Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional

ketrampilan.

(2) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai

Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Banggai

Kondisi dan potensi yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Banggai

merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan

dalam mencapai Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Banggai, adapun

faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain:

Struktur Organisasi Untuk melaksanakan kegiatan, Dinas


Banggai didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 50 ( Lima

Puluh ) orang dengan berbagai kualitas pendidikan sebagaimana

table dibawah ini ;

KOMPOSISI PEGAWAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU


BERDASARKAN GOLONGAN

No. Uraian Pendidikan Jumlah

Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Juru Muda (Ia) - - - - - - -

Juru Muda Tingkat I (Ib) - - - - - - -

Juru (Ic) - - - - - - -

Juru Tingkat I (Id) - - - - - - -

2. Pengatur Muda (IIa) - - 4 - - - 4

Pengatur Muda Tingkat I (IIb) - - 2 - - - 2



No. Uraian Pendidikan Jumlah

Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengatur (IIc) - - 4 - 1 - 5

Pengatur Tingkat I (IId) - - 1 1 - - 2

3. Penata Muda (IIIa) 3 5 8

Penata Muda Tingkat I (IIIb) 6 6

Penata (IIIc) 6 6

Penata Tingkat I (IIId) 1 7 8

4. Pembina (IVa) - - - - 3 2 5

Pembina Tingkat I (IVb) - - - - 1 2 3

Pembina Utama Muda (IVc) - - - - - 1 1

Pembina Utama Madya (IVd) - - - - - -

Pembina Utama (IVe)

JUMLAH - - 15 1 29 5 50

a. Berdasarkan Golongan

Grafik .1 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan



Dari grafik sumber daya pegawai berdasarkan golongan diatas,

terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPMPTSP Kabupaten

Banggai Tahun 2016 adalah Golongan II sebanyak 13 pegawai,

untuk Golongan III sebanyak 28 Pegawai , dan Golongan IV

sebanyak 9 Pegawai

b. Berdasarkan TK Jabatan

Grafik.2 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan.

Dari gambar terlihat bahwa tingkat jabatan staf yang paling

mendominasi yaitu sebanyak 28 orang disusul jabatan eselon II

sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 6 orang, dan eselon IV

sebanyak 17 orang.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik.3 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.



Grafik diatas menunjukan sebagian besar pegawai di

DPMPTSP Kabupaten Banggai berpendidikan SLTA yaitu

sebanyak 15 orang, yang berpendidikan D3 sebanyak 3 orang,

untuk pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 22 orang, dan

S2 sebanyak 10 orang, sedangkan yang mencapai S3 tidak ada.

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini di

DPMPTSP Kabupaten Banggai guna mendukung pelaksanaan

program dan kegiatan sebagaimana pada table berikut:

Tabel. Sarana dan Prasarana Kerja DPMPTSP

Kabupaten Banggai

No

Sarana dan Prasarana

Pendukung Kinerja

Jumlah

Kondisi /

Keadaan

Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kendaraan Roda 4 (empat)

Kendaraan Roda 2 (dua)

Komputer PC

Mesin Ketik

AC

Pesawat Telepon / PBAX

Faksimile

Brankas

Lemari Arsip

Kursi Pimpinan

Kursi Tamu

Meja Rapat

Pemotong Kertas

Kalkulator

Pesawat Televisi

Dispenser

Stavol

Laptop

3 Unit

22 Unit

17 Unit

4 Unit

20 Unit

24 Unit

1

Buah

1 Buah

25

Buah

2 Unit

2 Unit

2 Unit

-

5 Buah

10

Buah

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

-

Baik

-

Baik

Baik

Baik

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

-

Masih digunakan

-

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan



No

Sarana dan Prasarana

Pendukung Kinerja

Jumlah

Kondisi /

Keadaan

Keterangan

19.

20.

21.

Mesin Pemotong Rumput

Meja Gambar

Data Informasi

8 Buah

4 Buah

11 Unit

Baik

Baik

Baik

Masih digunakan

Masih digunakan

Masih digunakan

J u m l a h 165 - -

Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, DPMPTSP

Kabupaten Banggai Juga di dukung dengan Aplikasi berbasis

pelayanan yakni :

1. Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi

secara on line (SPIPISE).

2. Aplikasi Manajemen pelayanan perizinan.

3. Website DPMPTSP Kabupaten Banggai

www.dpmptsp.banggaikab.go.id

4. Sarana dan prasarana Informasi (Videotron, leaflet, banner dll)

5. Secara memiliki lokasi kantor DPMPTSP Kabupaten Banggai

yang strategis yang berada di pusat kota Kabupaten Banggai.

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banggai

Dalam situasi sekarang ini, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai,

dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas

dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah

peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai

prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas

tata kelola dan kinerja (internal) dan hubungan antar lembaga

(eksternal). Lebih jauh RPJMD 2016-2021 mengamanatkan

kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman

modal dan pelayanan perizinan berupa:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

http://www.dpmptsp.banggaikab.go.id/



4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

9. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan

Perizinan

12. Program Pembinaaan dan Pengaduan Perizinan

Lahirnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang

penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dan di

keluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten/Kota diharapkan dapat memecahkan persoalan

seputar tidak efisiennya pelayanan penanaman modal, dan secara

langsung dapat mendorong tercapainya kualitas koordinasi antar

instansi dan pemerintah daerah. Seperti dimaklumi, kewenangan

DPMPTSP Kabupaten Banggai dalam hal pelayanan ada beberapa

Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Dunia

Usaha (PMA/PMDN), Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Fasilitasi

Kemudahan dan Sosialisasi Peraturan Terkait Penanaman Modal,

dan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Modal.

Guna pengembangan sistem pelayanan yang menjadi kewenangan

DPMPTSP Kabupaten Banggai baik segi perangkat keras,

perangkat lunak, maupun sumberdaya manusia (SDM), perlu

diinventarisasi permasalahan pelayanan penanaman modal

secara menyeluruh agar indikator kinerja dapat diukur secara

tepat dan proporsional. Inventarisasi ini dinilai sangat penting dan



mendasar dalam rangka implementasi system PTSP sebagai salah

satu prioritas dalam melaksanakan RPJMD 2016-2021.



Tabel T.C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.

INDIKATOR KINERJA

SESUAI TUGAS DAN

FUNGSI SKPD

TARGET

SPM

TARGET

IKK

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 TERWUJUDNYA PELAYANAN

ADMINITRASI PERKANTORAN

Rp

325.938.805

Rp

325.938.805

Rp

542.798.398

Rp

850.592.800

Rp

953.550.000

Rp

320.890.024

Rp

320.890.024

Rp

533.946.832

Rp

839.607.873

Rp

935.199.779

98,45%

98,45%

98,37%

98,71%

98,08%

2 TERWUJUDNYA

PEMENUHAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Rp

98.589.000

Rp

98.589.000

Rp

250.271.852

Rp

980.100.000

Rp

499.750.000

Rp

98.589.000

Rp

98.589.000

Rp

248.271.852

Rp

974.474.400

Rp

497.793.000

100,00%

100,00%

99,20%

99,43%

99,61%

3 TERWUJUDNYA PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

Rp

-

Rp

-

Rp

29.012.500

Rp

40.000.000

Rp

72.100.000

Rp

-

Rp

-

Rp

29.012.500

Rp

40.000.000

Rp

72.080.000

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

99,97%

4 TERWUJUDNYA FASILITAS

PINDA/PURNA TUGAS PNS

Rp

-

Rp

-

Rp

3.719.200

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

3.719.200

Rp

-

0,00%

0,00%

100,00%

5 TERWUJUDNYA SISTEM

PELAPORAN PENCAPAIAN

KINERJA KEUANGAN

Rp

47.512.733

Rp

47.512.733

Rp

39.119.000

Rp

8.000.000

Rp

130.000.000

Rp

47.512.733

Rp

47.512.733

Rp

39.074.000

Rp

7.800.000

Rp

129.967.900

100,00%

100,00%

99,88%

97,50%

99,98%

6 TERWUJUDNYA PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

116.751.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

116.575.800

Rp

-

0,00%

0,00%

0,00%

99,85%

0,00%

7 TERWUJUDNYA

OPTIMALISASI

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

Rp

14.200.000

Rp

14.200.000

Rp

53.449.500

Rp

67.890.000

Rp

40.000.000

Rp

14.200.000

Rp

14.200.000

Rp

53.029.800

Rp

67.575.800

Rp

39.354.300

100,00%

100,00%

99,21%

99,54%

98,39%

8 TERWUJUDNYA PEMBUATAN

STANDAR PELAYANAN

MINIMAL

(SPM)

Rp

-

Rp

-

Rp

52.950.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

52.647.000

Rp

-

9 TERWUUDNYA PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN PERIZINAN

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

71.700.000

Rp

392.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

71.600.000

Rp

390.656.600

0,00%

0,00%

0,00%

99,86%

99,66%

10 TERWUJUDNYA

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PELAYANAN PERIZINAN

Rp

18.000.600

Rp

18.000.600

Rp

47.938.650

Rp

200.000.000

Rp

209.600.000

Rp

18.000.600

Rp

18.000.600

Rp

46.593.650

Rp

198.172.000

Rp

203.036.000

100,00%

100,00%

97,19%

99,09%

96,87%

11 TERWUJUDNYA

PEMBINAAN DAN

PENGADUAN PERIZINAN

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

26.366.200

Rp

40.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

26.320.600

Rp

36.019.500

0,00%

0,00%

0,00%

99,83%

90,05%

12 TERWUJUDNYA PENATAAN

PERATURAN-PERUNDANG-

UNDANGAN

=

Rp

16.018.000

Rp

16.018.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

16.018.000

Rp

16.018.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

100,00%

100,00%

0%

0%

0%



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai

No.

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN

KE

RATA-RATA

PERTUMBUHAN

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ANGGARAN

REALISASI

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINITRASIPERKANTORAN

Rp

325.938.805

Rp

325.938.805

Rp

542.798.398

Rp

850.592.800

Rp

953.550.000

Rp

320.890.024

Rp

320.890.024

Rp

533.946.832

Rp

839.607.873

Rp

935.199.779

98,45%

98,45%

98,37%

98,71%

98,08%

38,51%

2 TERWUJUDNYA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Rp 98.589.000 Rp 98.589.000 Rp 250.271.852 Rp 980.100.000 Rp 499.750.000 Rp 98.589.000 Rp 98.589.000 Rp 248.271.852 Rp 974.474.400 Rp 497.793.000 100,00% 100,00% 99,20% 99,43% 99,61% 81,38%

3 TERWUJUDNYA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rp

-

Rp

-

Rp

29.012.500

Rp

40.000.000

Rp

72.100.000

Rp

-

Rp

-

Rp

29.012.500

Rp

40.000.000

Rp

72.080.000

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

99,97%

72,10%

4 TERWUJUDNYA FASILITAS Rp - Rp - Rp 3.719.200 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3.719.200 Rp - 0,00% 0,00% 100,00%

PINDA/PURNA TUGAS PNS

5 TERWUJUDNYA SISTEM Rp 47.512.733 Rp 47.512.733 Rp 39.119.000 Rp 8.000.000 Rp 130.000.000 Rp 47.512.733 Rp 47.512.733 Rp 39.074.000 Rp 7.800.000 Rp 129.967.900 100,00% 100,00% 99,88% 97,50% 99,98%

PELAPORAN PENCAPAIAN

KINERJA KEUANGAN

6 TERWUJUDNYA Rp - Rp - Rp - Rp 116.751.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 116.575.800 Rp - 0,00% 0,00% 0,00% 99,85% 0,00%

PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APATAUR

7 TERWUJUDNYA OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Rp 14.200.000 Rp 14.200.000 Rp 53.449.500 Rp 67.890.000 Rp 40.000.000 Rp 14.200.000 Rp 14.200.000 Rp 53.029.800 Rp 67.575.800 Rp 39.354.300 100,00% 100,00% 99,21% 99,54% 36,33%

8 TERWUJUDNYA PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Rp

-

Rp

-

Rp

52.950.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

52.647.000

Rp

-

9 TERWUUDNYA

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

71.700.000

Rp

392.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

71.600.000

Rp

390.656.600

0,00%

0,00%

0,00%

99,86%

99,66%

PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PERIZINAN

10 TERWUJUDNYA Rp 18.000.600 Rp 18.000.600 Rp 47.938.650 Rp 200.000.000 Rp 209.600.000 Rp 18.000.600 Rp 18.000.600 Rp 46.593.650 Rp 198.172.000 Rp 203.036.000 100,00% 100,00% 97,19% 99,09% 96,87%

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

11 PELAYANAN PERIZINAN TERWUJUDNYA PEMBINAAN

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

26.366.200

Rp

40.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

26.320.600

Rp

36.019.500

0,00%

0,00%

0,00%

99,83%

90,05%

DAN PENGADUAN PERIZINAN

PENGADUAN PERIZINAN

12 TERWUJUDNYA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rp 16.018.000 Rp 16.018.000 Rp - Rp - Rp - Rp 16.018.000 Rp 16.018.000 Rp - Rp - Rp - 100,00% 100,00% 0% 0% 0%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Banggai.

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman


tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan

eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara

efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan

dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya.

Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan

peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar

kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Banggai. Meskipun demikian, faktor

eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat

Daerah (OPD).

Secara umum, tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas


Banggai ke depan dalam usaha meningkatkan penanaman modal

adalah sebagai berikut:

1. Membanjirnya arus barang impor dan tenaga kerja asing

2. Semakin kompetitifnya daerah tujuan penanaman modal

3. Belum optimalnya konsep pembiayaan investasi

4. Belum optimalnya infrastruktur investasi di daerah/negara

lain.

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan

penanaman modal di Kabupaten Banggai antara lain:

1. Perekonomian global mulai tumbuh

2. Menjadi daerah tujuan utama penanaman modal

3. Kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas

4. Terbukanya pemanfaatan ruang terbuka kemajuan teknologi

informasi global terkait penanaman modal



Pemerintah Kabupaten Banggai khusususnya DPMPTSP

telah berusaha semaksimal mungkin mendukung program

pemerintah Kabupaten dalam menarik modal swasta, namun

demikian minat investasi masuk masih relative kecil. Kondisi ini

selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh

faktor internal.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan

penanaman modal di Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan,

perlu dilakukan suatu analisis yang menyeluruh dan terpadu

terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan

suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman

modal dan Pelayanan Perizinan diKabupaten Banggai. Analisis

terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) berbasis

pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang

dapat bersifat mendukung dan menghambat program penanaman

modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.



Perekonomian Kabupaten Banggai selama periode 2011-

2016 telah tumbuh dengan cukup pesat dan bahkan mencapai

rata-rata 6,8 persen pertahun. Tingkat capaian ini sesungguhnya

merupakan suatu prestasi yang luar biasa mengingat tingkat

pertumbuhan ini mampu berada diatas pertumbuhan ekonomi

nasional. Meski demikian harus diakui bahwa sebagian besar dari

keberhasilan ini disumbangkan oleh sektor konsumsi

masyarakat.

Untuk menciptakan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan

berkelanjutan, dibutuhkan investasi yang besar pula. Oleh

karenanya upaya untuk menarik investasi baik domestic maupun

asing merupakan suatu kebijakan yang harus mendapat

perhatian serius.

Sampai saat ini, perkembangan Kabupaten Banggai sangat

bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam

yang dimilikinya. Terdapat beberapa potensi sumberdaya alam

yang belum dikembangkan Secara optimal, baik dilihat dari

aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah/wilayah

maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan DPMPTSP

Pemerintah Kabupaten Banggai khusususnya DPMPTSP

telah berusaha semaksimal mungkin mendukung program

pemerintah Kabupaten dalam menarik modal swasta, namun

demikian minat investasi masuk masih relatif kecil. Kondisi ini

selain dipengaruhi oleh factor eksternal, juga dipengaruhi oleh

faktor internal.



Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran

peningkatanpenanaman modal di Kabupaten Banggai yang telah

ditetapkan, perlu dilakukan suatu analisis yang menyeluruh dan

terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan

suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman

modal di Kabupaten Banggai. Analisis terhadap lingkungan

strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berbasis pada

perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua factor yang

dapat bersifat mendukung dan menghambat program

penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun

eksternal.

A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui

faktor- faktor yang memacu dan menghambat pelaksanaan

penanaman modal dan Pelayanan Perizinan di daerah dari sudut

factor internal. Dari sudut factor internal ini dilakukan analisis

terhadap aspek kekuatan dan kelemahan Kabupaten Banggai

dalam kaitan dengan pelaksanaan penanaman modal di daerah

yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

a. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa

hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura,

perkebunan dan peternakan, bahan tambang (Nikel, Gas

,Minyak) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun

wisata budaya. Untuk dapat menggerakkan roda

pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya



diperlukan daya dukung sumberdaya alam yang memadai.

Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk

meningkatkan investasi diKabupaten Banggai;

b. Adanya Investasi Berskala Nasional Dikabupaten Banggai;

c. Adanya Infrastruktur Pendukung, seperti Bandara Udara,

Hotel, dll;

d. Tersedianya Pranata Hukum (Perda, Perbup, dan SK

Pelimpahan Kewenangan);

e. Tersedianya Anggaran (Biaya) dalam APBD;

Identifikasi dan Analisis Kelemahan

a. Kurangnya data dan informasi potensi sumber daya alam di

Kabupaten Banggai;

b. Kurangnya kualitas aparatur pemerintahan yang berbasis

pelayanan public;

c. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait;

d. Pola pikir yang menganggap bahwa perizinan merupakan

sumber pendapatan;

e. Kurangnya dukungan dana untuk menyiapkan peningkatan

dalam hal pelayanan Investasi dan pelayanan perizinan;

f. Kurangnya daya dukung perangkat hukum yang ada

diKabupaten Banggai Sampai saat ini Kabupaten Banggai

masih belum mempunyai perangkat hukum yang jelas

berupa Perda maupun keputusan Bupati sebagai landasan

operaisonal dalam pelaksanaan penanaman modal didaerah.

Belum memadainya Perda atau Keputusan lainnya yang

mengatur tentang kewenangan dalam penanaman modal di

daerah akan menghambat ruang gerak untuk lebih proaktif

dalam kegiatan dan penggalian potensi yang akan di

investasikan



B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dibutuhkan untuk

melihat faktor– faktor yang merupakan peluang dalam

memacu peningkatan penanaman modal di daerah dan

mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat

penanaman modal didaerah. Dari analisis yang dilakukan maka

dapat diuraikan beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang

dan ancaman sebagai berikut;

Identifikasi dan Analisis Peluang.

a) Adanya otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang–

undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang– undang nomor

25 tahun 1999 yang diamandemenkan menjadi Undang-

undang 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 33 Tahun

2004, merupakan suatu keleluasaan bagi daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan

adanya undang–undang tersebut, daerah dapat secara

langsung merumuskan prioritas pembangunan diwilayahnya

berdasarkan aspirasi masyarakat. Disisi lain bahwa

pemberlakuan undang–undang tersebut memberikan

peluang yang cukup besar kepada daerah dalam

meningkatkan penanaman modal di daerah .

b) Pertumbuhan Ekonomi dalam 5 Tahun kedepan >12%

pertahun

c) Telah berproduksinya LNG senoro dan di bangunnya pabrik

pupuk, serta akan di bangunnya pembangkit listrik yang

berskala besar menjadikan kawasan Luwuk-Kintom-Batui-

sebagai kawasan industry.

Identifikasi dan Analisis Ancaman

a) Semakin meningkatnya tuntutan dan daya kritis

masyarakat terhadap pelayanan Publik.



b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan

persyaratan pelayanan.

Analisis

Lingkungan

Internal

Kekuatan (S)

a. Ketersediaan

sumber daya

alam yang

potensial, berupa

hutan, lahan

pertanian,

pangan dan

hortikultura,

perkebunan dan

peternakan,

bahan tambang

(Nikel, Gas

,Minyak) serta

potensi

pariwisata baik

wisata alam

maupun wisata

budaya. Untuk

dapat

menggerakkan

roda

pembangunan

secara mandiri

dan efisien,

tentunya

diperlukan daya

dukung

sumberdaya

Kelemahan (W)

a. Kurangnya data

dan informasi

potensi sumber

daya alam di

Kabupaten

Banggai;

b. Kurangnya

kualitas aparatur

pemerintahan

yang berbasis

pelayanan public;

c. Kurangnya

dukungan dan

kerjasama dari

instansi terkait;

d. Pola pikir yang

menganggap

bahwa perizinan

merupakat

sumber

pendapatan;

e. Kurangnya

dukungan dana

untuk

menyiapakan

peningkatan

dalam hal

pelayanan



alam yang

memadai.

Sumber daya

alam ini akan

menjadi modal

dasar untuk

meningkatkan

investasi

diKabupaten

Banggai;

b. Adanya Investasi

Berskala

Nasional

Dikabupaten

Banggai;

c. Adanya

Infrastruktur

Pendukung,

seperti Bandara

Udara, Hotel, dll;

d. Tersedianya

Pranata Hukum

(Perda, Perbup,

dan SK

Pelimpahan

Kewenangan);

e. Tersedianya

Anggaran (Biaya)

dalam APBD;

Investasi dan

pelayanan

perizinan;

f. Kurangnya daya

dukung

perangkat hokum

yang ada

diKabupaten

Banggai Sampai

saat ini

Kabupaten

Banggai masih

belum

mempunyai

perangkat hokum

yang jelas berupa

Perda maupun

keputusan Bupati

sebagai landasan

operaisonal dalam

pelaksanaan

penanaman

modal

didaerah.Belum

memadainya

Perda atau

Keputusan

lainnya yang

mengatur tentang

kewenangan

dalam



penanaman

modal di daerah

akan

menghambat

ruang gerak

untuk lebih

proaktif dalam

kegiatan dan

penggalian

potensi yang akan

di investasikan

Peluang (O)

a) Adanya otonomi

daerah yang

diamanatkan

dalam Undang–

undang Nomor 22

tahun 1999 dan

Undang– undang

nomor 25 tahun

1999 yang

diamandemenkan

menjadi Undang-

undang 32 Tahun

2004 dan

Undang-undang

33 Tahun 2004,

merupakan suatu

keleluasaan bagi

daerah untuk

Strategi

menggunakan

kekuatan untuk

memanfaatkan

peluang (S+O)

1.Penguatan

Kelembagaan;

2.Peningkatan

Komitmen

Pimpinan;

3.Pengembangan

Sistem

Administrasi

Strategi

Mengurangi

Kelemahan Untuk

Memanfaatkan

Peluang (W+O)

1. Peningkatan

kerjasama

dengan instansi

terkait.

2. Optimalisasi

system pelayanan

berbasis

teknologi.

3. Optimalisasi

Pelayanan di

wilayah

Kecamatan



mengatur dan

mengurus rumah

tangganya

sendiri. Dengan

adanya undang–

undang tersebut,

daerah dapat

secara langsung

merumuskan

prioritas

pembangunan

diwilayahnya

berdasarkan

aspirasi

masyarakat.

Disisi lain bahwa

pemberlakuan

undang–undang

tersebut

memberikan

peluang yang

cukup besar

kepada daerah

dalam

meningkatkan

penanaman

modal di daerah .

b) Dampak

Investasi dan

Pertumbuhan

Ekonomi di



Kabupaten

Banggai

Ancaman (T)

a) Semakin

meningkatnya

tuntutan dan

daya kritis

masyarakat

terhadap

pelayanan

Publik.

b) Kurangnya

pemahaman

masyarakat

terhadap

prosedur dan

pesyaratan

pelayanan.

Strategi

menggunakan

kekuatan untuk

menghadapi

Ancaman (S+T)

1. Sosialisasi,

2. Optimalisasi

pelayanan publik

Strategi Mengurangi

Kelemahan Untuk

Menghadapi

Ancaman (W+T)

1. meningkatkan

SDM Aparatur

2. Meningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

C. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor – faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih

mengfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan

dan misi organisasi secara efektik dan efesien. Faktor-faktor

penentu keberhasilan (Critical Success Factor) merupakan faktor-

faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan

organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi yang di

dalamnya sangat bergantung pada keberhasilan kinerja instansi

pemerintah. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini di tetapkan



dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan

eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka

menetukan tingkat urgensi dan dampak potensinya dan kemudian

di lanjutkan dengan penentuan skala prioritas, dengan

menggunakan faktor-faktor inilah keberhasilan organisasi akan di

coba untuk di capai sebagaimana yang telah di tetapkan. Dengan

di ketahuinya faktor – faktor penentu keberhasilan, maka

organisasi telah siap secara lahir batin untuk beroperasi dan

berinteraksi dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah di

tetapkan.

Kiranya tidak perlu penekanan lebih lanjut bahwa dalam

rangka pencapaian misi organisasi tidak dapat di elakan interaksi

anatara organisasi dengan lingkungannya. Organisasi yang berjiwa

self social akan menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian

misi dan misinya. Pemahaman terhadap lingkungan baik internal

maupun eksternal membawa organisasi yang memposisikan diri

pada tempat yang tepat serta mempersiapkan strategi yang paling

sesuai dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan

ditetapkanya skala prioritas yang akan di laksanakan oleh

organisasi, maka diperoleh informasi yang komprehensif tentang

apa yang harus di implementasikan dan di anggap penting dalam

pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat pentingnya factor-faktor penentu keberhasilan.

DPMPTSP Kabupaten Banggai telah merumuskan factor – factor

keberhasilan tersebut melalui tahapan tahapan analisis

lingkungan. Factor-faktor penentu keberhasilan dapat berupa

factor internal maupun factor eksternal. Umumnya faktor yang

bersikap internal ini merupakan faktor yang controllable bagi

DPMPTSP Kabupaten Banggai dan meliputi aspek-aspek sumber

daya manusia, system dan prosedur kerja serta manajemen

organisasi. Sementara faktor-faktor penentu keberhasilan yang



berada diluar organisasi (Faktor Eksternal) dapat dengan

menyeleraskan Controllability dan Uncontrollability dari factor-

faktor penentu keberhasilan ini, di harapkan DPMPTSP Kabupaten

Banggai dapat menetapkan strategi yang tepat untuk menjamin

keberhasilan organisasi di dalamnya penentu keberhasilan

DPMPTSP Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan;

2. Peningkatan Komitmen Pimpinan;

3. Pengembangan Sistem Administrasi

4. Peningkatan Kerja Sama dengan Instansi Terkait;

5. Mengoptimalisasi Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi;

6. Mengoptimalisasi Pelayanan di Wilayah Kecamatan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil

Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah,

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang

Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2016–2021

mempunyai visi MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI

SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN

KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA

Untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Banggai

tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Banggai mempunyai visi: ”TERWUJUDNYA



KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN

PELAYANAN PERIZINAN YANG MUDAH, CEPAT, TRANSPARAN

DAN JELAS DENGAN BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi

Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 sebagai

berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju

pemerintahan yang berwibawa.

2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi

3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah

4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan

merata.

5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai budaya, kearifan local

dan agama

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing

daerah

Didalam Agenda Utama yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, menempatkan

PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT

PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM dibidang

Perekonomian pada Agenda Utama ke-1 (pertama) , maka program

pembangunan khusus urusan wajib Bidang Penanaman Modal

adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

8. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan

Perizinan

12. Program Pembinaaan dan Pengaduan Perizinan

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program tersebut diatas,

maka tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Banggai yang terkait

dengan hal dimaksud antara lain:

1). Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

Kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2). Fungsi :

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

sesuai tugas dan fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP

Kabupaten Banggai dan terkait dengan Visi, Misi dan Program

Bupati Banggai, khususnya dalam hal Meningkatkan



Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis

Agribisnis dan Agroindustri, maka beberapa permasalahan

pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam

pelaksanaannya antara lain:

1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagai

upaya mengoptimalkan pelayanan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang

program dan kegiatan.

3. Kurangnya koorDinasi antar instansi terkait dalam upaya

mensinergikan program dan kegiatan.

4. Keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya

pengawasan dan pengendalian Perusahaan.

5. Tim Teknis yang belum optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan. Oleh karenanya, menjadi hal yang penting adanya

harmonisasi antara renstra kelembagaan pemerintah dengan

renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam

hal ini adalah keselarasan antara renstra Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai.

Pada rencana strategis BKPM RI ditetapkan sasaran yang

akan dicapai adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang

berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan

pemantauan penanaman modal;

2. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas

kegiatan promosi yang tepat sasaran

3. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;

4. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal,

pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha

nasional;

5. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang

terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas

daerah;

6. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal;

7. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar

memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sedangkan Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-

management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh BKPM RI adalah sebagai

berikut:



1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap

perekonomian nasional dan mendukung pembangunan

berkelanjutan;

2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya

saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan

lokal maupun global;

3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi

masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian

daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal

dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing

penanaman modal;

4. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya melalui

peningkatan kapasitas aparatur BKPM dan restrukturisasi

organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

BKPM.

Peningkatan pangsa terhadap pembentukan PDB dalam

periode RPJMN tahun 2016-2021 tidak lepas dari capaian kinerja

BKPM Pusat dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dapat melampaui target yang telah

ditetapkan. Disamping itu, kinerja BKPM Pusat telah memberikan

kontribusi cukup berarti bagi penanganan isu-isu perekonomian

nasional,seperti peningkatan daya saing dan pembukaan lapangan

kerja. Dalam situasi seperti diuraikan diatas, Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) Pusat dihadapkan pada tuntutan

peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai

peraturan perundang- undangan. Arah peningkatan iklim

penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional

membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan

kinerja BKPM (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal).

Lebih jauh RPJMN mengamanatkan kegiatan prioritas dan



prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat

kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan

harmonisasi kebijakan antar-kementerian/lembaga (K/L) dan

pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan prioritas dimaksud meliputi:

peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE), implementasi system Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP), dan pengembangan penanaman modal Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Sementara prioritas bidang menyangkut

peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan

perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitasi.

Agenda lima tahun kedepan yang dihadapi BKPM Pusat

tersebut di atas disadari bukanlah tugas yang ringan,mengingat

implementasi tugas koorDinasi antar-K/L dan daerah sejauh ini

disadari belum sepenuhnya berjalan. Mengingat hal tersebut, ada

beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Organisasi

Perangkat Daerah dalam penerapannya terkait dengan tugas

pokok dan fungsi antara lain:

1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagai

upaya mengoptimalkan pelayanan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang

program dan kegiatan.

3. Kurangnya koorDinasi antar instansi terkait dalam upaya

mensinergikan program dan kegiatan.

4. Keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya

pengawasan dan pengendalian Perusahaan.

5. Tim Teknis yang belum optimal.

Melihat permasalahan diatas, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai berupaya untuk

lebih mengoptimalkan dan memberdayakan segenap kemampuan

dan potensi yang ada dalam upaya mensukseskan Visi, Misi dan



program yang dicanangkan Bupati Banggai, khususnya dalam hal

“ Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pendapatan

Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri “, dengan

mengimplementasikan program-program yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dengan kegiatan–

kegiatan secara tepat guna dan tepat sasaran.

3.4 Telaah Kajian Lingkungaan Hidup Strategis dan Rencana

Tata Ruang Wilayah.

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal

lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika

dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga

akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah

dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan

hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman

modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman

modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber

Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu

tidak tersedia, maka potensi yang ada didaerah akan sulit

berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan

penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia

membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam

RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus

dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah

produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sector agribisnis sangat

penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana,

Negara agraris didunia ini sangat terbatas sehingga potensi



agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan

lahan pertanian abadi. RTRW harus diimplementasikan dengan

baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi

pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong

sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat

terjadinya pemerataan penanaman modal. Dengan focus pada

sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan

penanaman modal akan cepat dicapai.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga

terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada

sejumlah industri masih tradisional. Penguasaan teknologi

diIndonesia masih rendah, dari Mulai tahapan produksi hingga

pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relative

kecil. Penerapan teknologi dapat diadopsi dari kegiatan PMA.

Namun, kita cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai

peluang yang ada. Disisi lain, pemetaan potensi asli daerah

semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana

pemanfaatannya secara maksimal.

Menyangkut kegiatan penanaman modal didaerah, terdapat

dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman

modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman

modal yang sudah ada dalam jangka panjang. Dalam kaitannya

dengan ketimpangan sektoral dan regional, inisiasi pemerintah

dalam membentuk KEK menjadi salah satu upaya mengurangi

ketimpangan penanaman modal regional. Pemerintah harus mulai

memikirkan pembukaan KEK diluar Jawa untuk mengurangi

konsentrasi penduduk Jawa, sekaligus untuk membuka peluang

penanaman modal. Selain itu, perlunya meningkatkan PTSP

sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan

penanaman modal.



3.5 Penentuan Isu - isu Strategis.

Banyak isu-isu strategis yang selama ini menjadi faktor

penghambat dan harus diatasi baik secara internal DPMPTSP

Kabupaten Banggai maupun lingkungan eksternal, antara lain:

1. Di tengah tuntutan akan peningkatan koorDinasi dan

harmonisasi kebijakan, secara internal Dinas Penanaman


menyadari masih terdapat kelemahan kualitas sumber daya

manusia untuk menopang kualitas kajian dan perumusan

kebijakan secara teknokratik dan visioner. Dinamika kegiatan

penanaman modal, perdagangan dan keuangan berjalan secara

cepat dan terus berubah.

2. Peran DPMPTSP Kabupaten Banggai sebagai perumus

kebijakan dibidang Penanaman modal belum sepenuhnya

direspons secara proaktif oleh instansi teknis dan Pemda.

Usulan/kajian kebijakan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten

Banggai belum menjadi salah satu konsiderasi penting bagi

penetapan produk-produk kebijakan instansi/daerah di bidang

penanaman modal.

3. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan iklim usaha,

indikator-indikator yang menentukan sesungguhnya lebih

banyak terletak pada otoritas teknis. Artinya, bila masih

terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan,

maka arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim

usaha akan sulit dicapai. Diharapkan, system PTSP dapat

mengatasi persoalan ini, dimana setiap otoritas teknis dapat

melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada DPMPTSP

Kabupaten Banggai.

4. Belum terciptanya integritas kebijakan dibidang penanaman

modal yang diantaranya disebabkan terbatasnya otoritas

DPMPTSP Kabupaten Banggai. Minimnya integritas kebijakan



penanaman modal dapat diamati dari banyaknya peraturan

pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan arah

pengembangan penanaman modal. Kondisi tersebut semakin

jelas ketika menjamurnya Perda.

5. Di luar isu yang berkait dengan kelembagaan dan kualitas

sumber daya internal DPMPTSP Kabupaten Banggai seperti

disebutkan di atas, kelemahan mendasar sector penanaman

modal terletak pada kinerja makro ekonomi nasional itu

sendiri. Bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun

dinilai belum meletakkan fondasi yang kuat bagi

kelangsungannya dalam jangka panjang.



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi

merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan

pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada misi ke 1

(Satu) Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju

Pemerintahan Yang Berwibawa. Dan Misi ke 6 (enam)

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya saing Manusia dan Daya

saing Daerah, ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan

yang baik, bersih dan Melayani serta mewujudkan Pertumbuhan

Ekonomi Daerah yang berkeadilan.

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non

perizinan diKabupaten Banggai ;

2. Meningkatkan Nilai Investasi dikabupaten Banggai;

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata

oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara

berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta

hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas




Banggai adalah sebagai berikut:



Tabel T.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN /SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11)

1.

Mewujudkan Kualitas Pelayanan

Perizinan dan non perizinan

diKabupaten Banggai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan diKabupaten Banggai 74 88 90 92 95

2.

Meningkatkan Nilai Investasi

dikabupaten Banggai

Nilai Realisasi Investasi dikabupaten

Banggai

Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif

dikabupaten Banggai 20% 40% 60% 80% 100%



Tabel T.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN /SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

perizinan, non perizinan dan

penanaman modal dikabupaten

banggai

Meningkatnya kualitas pelayanan

perizinan dan non perizinan di

kabupaten banggai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - - 90 92 95

2.

Meningkatnya Nilai Investasi

dikabupaten Banggai

Pertumbuhan Nilai Investasi dikabupaten

Banggai - - 60% 80% 100%



Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas,

dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program.

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan

langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam

implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan

program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala

sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan

dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran


Kabupaten Banggai sebagai berikut :

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi

organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021 dapat dilihat pada table T.C.26 berikut ini :



Tabel T.C 26

Hubungan antara , Misi, Tujuan dengan Sasaran, Strategi dan

Arah kebijakan

MISI 1 : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa.

TUJUAN 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diKabupaten Banggai

1. Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Penyelenggaraan PTSP

1. Penyempurnaan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

2. Optimalisasi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Perizinan

3. Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah daerah

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Saing Manusia dan Daya Saing Daerah

MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya saing Manusia dan Daya saing Daerah

Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkeadilan.

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan guna menurunkan angka kemiskinan

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah

1. Peningkatan Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Provinsi dan Nasional

2. Penyempurnaan Pemberian

Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal

3. Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanaman Modal

4.Percepatan Penetapan RUPM Kabupaten Banggai



Rencana Program dan kegiatan Serta Pendanaan DPMPTSP

Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 sebagian besar berada di

Kabupaten Banggai dengan menggunakan pendanaan indikatif

yang berasal dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Banggai. (lihat Tabel 6.1)































Tabel TC – 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

akhir

periode

RPJMD Tahun 0 Tahun

1 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Misi Ke 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa

1 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) 60 74 88 90 92 95 95

Misi Ke 6 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah

2. Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banggai - 20% 40% 60% 80% 100% 100%



Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tahun

2016-2021 ini sebagai pedoman DPMPTSP dalam mencapai

visi yang di tetapkan melalui Program dan Kegiatan juga

ditetapkan. Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP disusun

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Banggai 2005–2025 dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Banggai 2016 – 2021 serta Visi

Misi Bupati Banggai 2016-2021. Mengenai substansi dan

muatan Perubahan Rencana Strategis ini dibatasi hanya

pada program dan kegiatan yang memungkinkan untuk

dilakukan di Kabupaten Banggai dan dibiayai oleh APBD

dan APBN serta Swasta.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis ini

diharapkan adanya konsistensi perencanaan dalam

penanaman modal didaerah dengan pemilihan program dan

kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan daerah

sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Strategis

ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan

atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai kedepan dalam

kurun waktu 2016-2021.

Diharapkan adanya keinginan yang kuat dari pelaku

pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah dirancang. Oleh karena itu keberhasilan dari

pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran yang



kuat dari segenap stakeholders pembangunan dan peran

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Luwuk, 22 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU


JUNAIDI SIBAY, SH., M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19710104 200003 1 006

Documents

Jl. Jendral. A. Yani NO. 12 TELPON (0461) 21262 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan